BERITAKORUPSI.CO: Pidana

Kejari Surabaya Jebloskan Dua Pengusaha ke Penjara

Pidana Regional Kejari Surabaya Jebloskan Dua Pengusaha ke Penjara

Kasi Pidsus Kejari Surabaya Heru Kamarullah berita korupsi .co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menjebloskan Dua pengusaha nakal as...

Catatan Akhir Tahun Kejaksaan Negeri Surabaya

02.07 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
 <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj-ZKtCV_XCvy7KUK3shIb-tpK0zybGW70-gpSFTHA50vXqX0GsZ4cW8inAOJeVb2Bax4XX81R_uy48GFLlUstqCNvHoGxqn-jT-MOpKsgoaaFQRLeMRtumPux-mzWkMax_YEuYsqZiaM/s1600/IMG-20171228-WA0022.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1185" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj-ZKtCV_XCvy7KUK3shIb-tpK0zybGW70-gpSFTHA50vXqX0GsZ4cW8inAOJeVb2Bax4XX81R_uy48GFLlUstqCNvHoGxqn-jT-MOpKsgoaaFQRLeMRtumPux-mzWkMax_YEuYsqZiaM/s640/IMG-20171228-WA0022.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Keterangan Foto dari kiri Kasi PidsusHeru Kamarullah, Kajari Teguh Darmawan dan Kasi Pidum Didik Adytomo</td></tr>
</tbody></table>
 
beritakorupsi.co – Sepanjang tahun 2017, kasus perkara pidana umum (Pidum) yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya meningkat dibanding tahun sebelumnya, sementara dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi, berhasil menyelamatkan uang negara puluhan milliaran rupiah serta keberhasilan lembaga Adhyaksa itu menjalin kerjasama dengan Pemkot Surabaya. 
 
Untuk perkara Pidum sejak Januari hingga Desember 2017, sebanyak 2.290 yang pada tahun sebelumnya sejumlah22.231 perkara. 
 
Dari ribuan perkara tersebut, penanganan kasus narkoba berada diperingkat teratas, lalu diikuti dengan kasus pencurian dan kasus pidana lainnya. Dari jumlah perkara tersebut, kasus yang paling menonjol adalah kasus Narkoba sebanyak 851 perkara, kasus pencurian 733 perkara dan sisanya adalah pidana lainnya, seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), penganiyaan, tipu gelap dan kasus anak. 
 
Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Teguh Darmawan yang didampingi Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Surabaya Didik Adytomo, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya Heru Kamarullah dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) I Ketut Kasna Dedi Teguh Darmawan serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Surabaya Jonatan Markus saat menggelar Analisis dan Evaluasi (Anev), pada Kamis, 28 Desember 2017. 
 
"Selama 2017, asus narkoba sebanyak 851 perkara, sedangkan kasus pencurian sebanyak 733 perkara sisanya adalah kasus pidana lainnya, seperti tipu gelap, penganiayaan, KDRT dan kasus anak,"kata Teguh Darmawan menjelaskan. 
 
“Selain itu, jumlah perkara Tilang pun meningkat dari tahun sebelumnya. Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang berhasil menyetorkan uang ke negara sebesar Rp 6 milliar selama 2017,” timpal Didik Adytomo. 
 
Lebih lanjut Kajari Surabaya Teguh Darmawan mengatakan, bahwa sejak diterbitkannya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI, maka bukti Tilang langsung diantar ke rumah pelanggar lalu lintas dan pembayaran dapat dilakukan saat itu. 
 
“Kita telah membuat Aplikasi nomor WhastApp. Sehingga pelanngar lalu lintas dapat menghubungi serta mengetahui berapa denda yang harus diabayar. Petugas kita akan mengantar bukti Tilang sesuai alamat yang tertera,” ungkap Teguh Darmawan yang menggantikan Kajari sebelumnya Didik Farkhan. 
 
Sementara dalam perkara  pidana khusus dibahwa kendali Heru Kamarullah selaku Kasi Pidsus yang menangani Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Kejari Surabaya, telah berhasil menyelematkan uang negara sebesar Rp 33. 569.000.000 dari 11 perkara yang sudah di Vonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya serta sudah berkekuatan hukum tetap. 
 
"Yang sudah kami setorkan ke kas negara sebesar Rp 32.499.000.348, sedangkan sisanya akan kami setorkan bulan Januari 2018, karena beberapa perkaranya baru Incracht," kata Kajari Surabaya Teguh Darmawan kemudian 
 
Tegug Darmawan menjelaskan, sepanjang tahun 2017, Kejari Surabaya menangani perkara Korupsi sebayak 25 kasus korupsi, dan 11 diantaranya adalah dari hasil penyidikan Kejari, sementara sisanya dari Kepolisian maupun Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) 
 
Lebih lanjut Tegug Darmawan mnejelaskan, bahwa Kejari Suarabaya dibwah kendali Kasi Intel I Ketut Kasna Dedi telah berhasil melakukan sebanyak 58 kerjasama dengan Pemkot Surabaya dengan membentuk TP4D (Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) yang  bertujuan sebagai upaya  pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi. 
 
"Ada 58 pendampingan kegiatan yang sudah kami lakukan. Total anggarannya senilai Rp 962.458.920.912," kata Teguh. 
 
Sementara dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dibahwa kendali Kasi Datun Kejari Surabaya Jonatan Markus, juga berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp 600 juta yang berasal dari  10 MoU dengan instansi plat merah di Surabaya. Selain itu juga berhasil menyelamatkan asset milik Pemkot yang nilainya milliaran rupiah. 
 
"Selama tahun 2017, ada 10 SKK yang ditangani Seksi Datun, dan 169 SKK untuk bantuan hukum sebagai pengacara negara, yang berhasil mengamankan sejumlah asset Pemkot Surabaya yang nilainya Rp 178.820.809.063,” ujar Teguh Darmawan.  (Redaksi)

Keterangan Foto dari kiri Kasi PidsusHeru Kamarullah, Kajari Teguh Darmawan dan Kasi Pidum Didik Adytomo berita korupsi .co – S...

Kasus Pungli OTT, Mantan Dirut Pelindo III Surabaya Divonis Bebas

04.52 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjanCvK20cW31oU5YRbcKFxSttINmEXFa5dJO46MfY5R40DaJzTjn7GaJ6qB7WBVm6p46b6EQPAVeDVMavFJExObvGdwUpsliSOVuG5IGcgrYlXKgM76mLNComHlSkCptUPUQ6OzfKE4eQ/s1600/IMG-20171204-WA0017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjanCvK20cW31oU5YRbcKFxSttINmEXFa5dJO46MfY5R40DaJzTjn7GaJ6qB7WBVm6p46b6EQPAVeDVMavFJExObvGdwUpsliSOVuG5IGcgrYlXKgM76mLNComHlSkCptUPUQ6OzfKE4eQ/s640/IMG-20171204-WA0017.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kanan, terdakwa <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: EN-US;">Djarwo
Surjanto dan terdakwa Mieke
Yolanda </td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Pungli atau pungutan liar, tidak ada yang tau pasti sejak kapan ada. Yang jelas, Pungli sudah merajalela di negeri ini, ibarat akar ilalng yang tumbuh ditanah yang subur. Bisa jadi hal ini yang menjadi pertimbangan Presiden RI Ir. Joko Widodo mengeluarkan Kepres (Keputusan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Dengan harapan, agar para pelaku dapat ditangkap dan diproses hukum. Anehnya, tak semua pelaku atau tersangka yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli, diadili di Pengadilan Tipikor, melainkan  di adili di Pengadilan umum karena dianggap pidana umum, seperti kasus OTT Pelindo III Surabaya yang terjaring OTT Tim Saber Pungli Kepolisian pada Nopember 2016 lalu. Berbeda dengan OTT terhadap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidaorjo dan 2 pegawai BPN Surabaya II oleh Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya, OTT terhadap 8 tersangka/terdakwa perangkat Desa Ploso Kabupaten Sidaorjo oleh Polresta Sidaorjo dan OTT terhadap Kepada Desa oleh Polres Situbondo. Dalam kasus ini, semua tersangkanya diadili di Pengadilan Tipikor pada Penagadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya. Selain OTT yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Kepolisian terhadap para pelaku yang di jerat dengan pidana umum, ada juga para tersangka  yang terjeraing OTT hanya sebagai penerima uang “suap atau hasil pungli” selaku PNS atau penyelenggara negara. sementara si “pemberi” tidak turut diproses dalam pasal 11 UU Korupsi. Sementara kasus OTT Pelindo III Surabaya yang terjaring oleh Tim Saber Punngli Mabes Polri bersama Polda Jawa Timur dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak terhadap 5 pelaku dan 2 diantaranya adalah pejabat Pelindo (Pelabuhan Indonesia) III Surabaya dengan barang bukti (BB) berupa uang ratusan juta rupiah, tidak diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, melainkan diadili di Peradilan umum, dengan dakwaan pemerasan. Ke- 5 tersangka/terdakwa yakni Djarwo Surjanto (mantan Direktur Utama Pelindo III) Surabaya dan istrinya, Mieke Yolanda. Rahmat Satria (Direktur Operasional PT Pelindo III), Firdiat Firman (Direktur PT Angkara Multi Karya) dan Augusto Hutapea (Direktur PT Akara Multi Jaya). Kepolisian dan Kejaksaan “sepakat”, kalau kasus OTT PT Pelindo III itu bukan Korupsi, melainkan pemerasan dan Undang-Undang yang dikenakan pun sudah pasti berbeda. Kalau Korupsi, pelakunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara, kalau kasus “peras memeras”, pelakunya dijerat dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang tren dikalangan masyrakat disebut “kasih uang habis perkara” Dan hal itu pun menjadi kenyataan. JPU dari Kejaksaan Agung RI dan Kejari Tanjung Perak, menyeret para tersangka ini untuk diadili di Peradilan umum Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan tuduhan, melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 KUHPidana ayat (1) Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Sidang perkara ini pun mamakan waktu 1 tahun lebih sejak Tim Saber Pungli Mabes Polri melakukan OTT, dan baru berakhir hari ini (kemarin, 4 Nopember 2017). Pada Senin, 4 Nopember 2017, kasus perkara OTT Pelindo III Surabaya ini pun telah berakhir, dengan dibacanya surat putusan (Vonis) oleh Majelis Hakim yang diketuai Maxi Sigerlaki terhadap 2 terdakwa yakni Djarwo Suryanto  (mantan Dirut PT Pelindo III) bersama Mieke Yolanda Fransiska alias Nonik istrinya. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 ayat (1) KUHPidana tentang pemerasan. Menurut Majelis Hakim, tidak menemukan peran terdakwa I Djarwo Suryanto dalam sebagaimana dalam dakwaan Jaksa. Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya, bahwa terdakwa Djarwo dianggap bukan sebagai pengambil keputusan saat terdakwa Firdiat Firman (berkas terpisah) mengajukan kerjasama sewa lahan di Blok B, PT TPS untuk kepentingan bongkar muat  PT Akara Multi Karya (AKM). "Terdakwa Djarwo hanyalah pemberi pendapat, dan saat itu menyarankan agar Firdiat Firman untuk menghubungi PT TPS yang merupakan anak perusahaan PT Pelindo III. Sehingga pemberi saran bukanlah pengambil keputusan," ucap Hakim Maxi saat membacakan surat putusannya. Majelis Hakim juga menyatakan, bahwa terdakwa Djarwo dianggap seserorang yang tidak dapat dipersalahkan pada kasus ini, karena terdakwa tidak ikut saat pembuatan perjanjian dan penetuan tarif harga bongkar muat antara Firdiat Firman dan Augusto Hutapea selaku Direktur PT AKM serta tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak yang membuat keputusan. "Sehingga terdakwa Djarwo Suryanto haruslah dibebaskan dari dakwaan jaksa,"kata Hakim Maxi. Sementara terdakwa II Mieke Yolanda Fransiska alias Nonik juga bernasib mujur seperti suaminya. Sebab terdakwa dibebaskan dari dakwaan maupun tuntutan JPU tentang TPPU (Tindak Pidana  Pencucian Uang), sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU RI No 8 Tahun 2010. Majelis Hakim menyatakan, dalam fakta persidangan, jika terdakwa Mieke pernah menggunakan ATM yang  diberikan oleh Firdiat Firman untuk kepentingan pribadi. Namun Ketua Majelis Hakim Maxi Sigerlaki menyatakan, bahwa  perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana atau onslagh. "Oleh karenanya, terdakwa Mieke Yolanda Fransiska alias Nonik dilepaskan dari dakwaan Jaksa," ucap Hakim Maxi. Sebelumnya, dalam tuntutan JPU, terddajwa Djarwo dituntut pidana penjara selama 3 Tahun, denda sebesar Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Mieke Yolanda dituntut 1 tahun penjara, dengan denda yang sama. Perbuatan Djarwo dan Mieke Yolanda dianggap tidak mendukung progam pemerintah dalam percepatan dweling time. Atas putusan tersebut, Jaksa Didik Yudha dari Kejari Tanjung Perak, langsung menyatakan sikap upaya hukum. "Kami kasasi Majelis Hakim," ujar Jaksa Didik Yudha. Sementara kedua terdakwa melalui tim Penasehat Hukumnya masih menyatakan pikir-pikir. Usai persidangan, Djarwo Suryanto mengaku lega dengan putusan bebasnya. "Dari awal saya dan istri saya tidak pernah terlibat dan sekarang sudah terbukti kalau saya dan istri tidak terlibat,"ujar Djarwo pada sejumlah awak media usai dinyatakan bebas oleh majelis hakim. Dr. Sudiman Sidabuke, salah seorang dari tim PH kedua terdakwa mengatakan justru menyesalkan putusan Hakim Maxi Sigerlaki, yang memutus perkara terdakwa Mieke Yolanda Fransiska alias Nonik dengan dinyatakan Onslagh. "Semestinya kalau dakwaan pertama dibebaskan, maka dakwaan ke dua juga ikut dibebaskan, Ini yang membuat kami bingung dengan pertimbangan Majelis Hakim. Karena secara hukum, bahasa Onslagh itu tidak baik, karena dinyatakan terbukti tapi bukan pidana. Untuk itu kami akan tanyakan dulu ke klien kami, apakah putusan itu akan dikasasi atau tidak," kata Sudiman Seperti diketahui, kasus ini berawal pada Nopember 2016 lalu, saat Tim Saber Pungli Mabes Polri dibantu Polres Tanjung Perak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Augusto Hutapea. Augusto selaku Direktur PT Akara Multi Jaya yang merupakan rekanan PT Pelindo III itu terjaring OTT saat mengambil uang hasil “pungli” dari Importir. Setelah Tim Saber Pungli Mabes Polri menangkap dan memeriksa Augusto, kemudian Tim Saber Pungli Mabes Polri pun mengamankan  beberapa pejabat Pelindo III Surabaya, yakni Rahmat Satria selaku Direktur Operasional PT Pelindo III Surabaya dan Djarwo Surjanto selaku Direktur Utama Pelindo III bersama istrinya, Mieke Yolanda.  (Redaksi)

Pidana Tipikor Kasus Pungli OTT, Mantan Dirut Pelindo III Surabaya Divonis Bebas

Foto dari kanan, terdakwa Djarwo Surjanto dan terdakwa Mieke Yolanda berita korupsi .co – Pungli atau pungutan liar, tidak ada yang tau ...

Diduga Menggunakan Ijazah Palsu, Warga Laporkan Kepala Dusun ke Polisi

16.51 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN2Xb4seeQ3YESYd95_f7NEIiGrnlmpChdlt8xKU7yFrvdCI1oWRigwxNRdeE86PA5kxXI1KF8oO5b8nrYaaTpiHEORqrQRLxuBr1fPm-rJjxpdTlevuwlhyjkzSj2Ivfdeu2Jby6i2L0/s1600/Didik+Kurniawan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN2Xb4seeQ3YESYd95_f7NEIiGrnlmpChdlt8xKU7yFrvdCI1oWRigwxNRdeE86PA5kxXI1KF8oO5b8nrYaaTpiHEORqrQRLxuBr1fPm-rJjxpdTlevuwlhyjkzSj2Ivfdeu2Jby6i2L0/s1600/Didik+Kurniawan.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Didik Kurniawan</td></tr>
</tbody></table>
 
beritakorupsi.co – Korupsi itu dimulai karena salah satunya tidak tertibnya administrasi. Kalimat inilah yang sering kali disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun Majelis Hakim Khususnya di Pengadilan Tipikor Surabaya saat mengadili terdakwa dalam kasus Korupsi. 
Bisa jadi memang, kalau sejak awal sudah tidak tertib administrasi bahkan mencoba memalsukan dokumen demi kepentingan diri sendiri, bukan tidak mungkin akan berakibat ke tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dikemudian hari. 
 
Dan mungkin inipula yang terjadi di Dusun Pringapus, Desa Candisari, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang Jawa Tengah (Jateng). Sebab, oknum Kepala Dusun Pringapus yang berinisial “T”, telah dilaporkan oleh warganya ke Polsek Windusari, Polres Magelang, Polda Jawa Tengah karena diduga menggunakan Ijazah palsu dari salah satu Pondok Pesantren. 
 
Hal itu seperti yang disampikan Didik, salah seorang warga Dusun Pringapus sekaligus sebagai pelapor saat menghungi wartawan media melalui telepon genggam. Didik menyampaikan, dirinya didesak oleh warga untuk melaporkan “T” ke pihak kepolisian terkait dugaan Ijazah palsu yang dipergunakan “T” pada saat pencalonan pemilihan Kepala Dusun bersama dirinya Agustus lalu. 
 
“Yang saya laporkan adalah Tito , atas desakan warga terkait dugaan Ijazah palsu SMA-nya,” kata Didik, Sabtu, 2 Desember 2017. 
 
Didik menceritakan, dirinya maju sebagai calon Kepala Dusun bersama Tito pada Agustus lalu. Sebelumnya, Didik menjabat sebagai Plt Kepala Dusun Pringapus menggantikan Tito yang sempat menjabat Plt selama 2 tahun, namun mengundurkan diri pada tahun 2016 karena dugaan perselingkuhan. 
 
“Pemilihan Kepala Dusun itu Agustus dengan berakhirnya jabatan saya sebagai Plt menggantikan Tito yang mengundurkan diri ahun 2016 karena perselingkuhan. Calonnya ada dua, saya dan Tito. Salah satu persyaratan dalam pencalonan itu kan minimal lulusan SMA atau setara dengan Pondok,” ujar Didik. 
 
Saat ditanya, apakah pernah menyampaikan ke panitia terkait Ijazah Palsu yang dipergunakan Tito untuk maju sebagai calon Kepala Dusun ?. Didik menjelaskan, secara tidak langsung rinya pernah menyampaikan ke Ketua Panitia. Selain itu kata Didik, ada warga yang memprotes sebelum pelantikan Tito, namun tidak ada hasilnya. sehingga dirinya didesak oleh warga untuk melaporkannya ke pihak Kepolisian. 
 
“Secara langsung belum pernah, tapi secara tidak langsung saya pernah menyampaikan ke Ketua Panitianya Catur Wahyu Sukamana. Ketua panitianya kan memang teman. Pada saat seleksi dan sebelum pelantiakan Tito sebagai Kepala Dusun, warga sudah memprotes tapi tidak ada hasilnya,. makanya warga mendesak untuk melaporkannya,” kata Didik lebih lanjut. 
 
Saat ditanya lebih lanjut, terkait dasarnya melaporkan Ijazah yang dimiliki Tito ke pihak Kepolisian, Didik menjelaskan, dirinya sudah mengenal Tito sejak kecil karena memang satu desa yang tidak jauh tempatnya. Selain itu, ada surat pernyataan dari pengasuh Pondok Pesantren, dimana Ijazah Tito dikeluarkan. Surat pernyataan tersebut bernomor 001.09/23.3-1/211/PPMI/IX/2017 tanggal 23 September 2017, yang isinya bahwa Tito belum pernah menjadi siswa/siswi Pondok Pesantren Ma’ahidul ‘Irfan. 
 
“Saya kan saksi hidup, saya tau sejak kecil Tito karena satu desa., jadi saya tau dia sekolah dimana. Kalau sudah digunakan kan baru pemalsuan,” ungkap Didik. 
 
Anehnya, saat Didik membuat laporan ke Polsek Windusari pada tanggal 27 September 2017, dirinya tidak diberikan bukti laporan Polisi. Yang lebih anehnya lagi, SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan) No. SP2HP/28/XI/2017/Reskrim tanggal 22 Nopember 2017, diambil sendiri oleh Didik ke Polsek Windusari. 
 
Dalam rujukan SP2HP tersebut, diantaranya berdasarkan Laporan Pengaduan Didik Kurniawan tertanggal 27 September 2017, tanpa tercantum Nomor alporannya. Dalam SP2HP tersebut mencantumkan nama-nama yang sudah diperiksa diantaranya Didik Kurniawan sebagai pelapor, Ariyadi alias Bin Sardi, Achmad Abdul Wakhid, Catur Wahyu Sukamana Bin Katon Waluyo, Muntoha Bin Abdul Goni, Muh. Basri Bin Asrori, Tito Bin Prawoto dan Muhammad Husaini Bi Sumanto. 
 
“Saat saya melaporkan, saya tidak diberi apapun, saya tidak tanya atau minta karena saya tidak begitu mengerti hukum. Suart yang SP2HP itu, saya ambil sendiri ke Polsek Windusari. Kalau saya sudah diperiksa sekali ada yang sudah saya tandatangani (maksud Didik adalah BAP atau Berita Acara Pemeriksaan),” 
 
Didik menambahkan, setelah dirinya membuat laporan ke Polisi terkait dugaan Ijazah palsu yang dimiliki Tito, berbagai pihak mencoba menyarankan Didik agar berdamai dan bersedia mencabut laporannya. Namun Didik bersama warga tetap bersikukuh agar laporannya diproses sesuai hukum yang berlaku. 
 
Aneh, ini bukan perkelahian atau pertengkaran antara Didik yang mewali warga dengan Tito terkait dugaan Ijzah palsu, sehingga harus didamaikan oleh berbagai pihak,. Apakah tindakan warga yang melaporkan adanya pejabat negara yang diduga menggunakan Ijazah palsu salah ? 
 
Terkait laporan Didik ke Polsek Winduari, wartawan media ini menghubungi Kapolsek AKP. Mohamad Ahdi. SH., MH melalui pesan (WhastApp) hanya dibaca dan enggan menanggapinya. 
Sementara salah seorang penyidik Polsek Windusari yang menangani kasus tersebut yakni AIPTU Rudi Haryono mengatakan, sudah menerima laporan pengaduan dan menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap beberapa orang diantaranya Tito. 
 
“Ya laporan pengaduan sudah saya terima dan sudah saya tindak lanjuti diantaranya klarifikasi terhadap para calon saksi sampai dengan saudara Tito,” kata AIPTU Rudi Haryono lewat pesan WhastApp. 
 
Saat ditanay mengenai adanya pihak-pihak yang menyarankan agar Didik mencabut laporannya, AIPTU Rudi Haryono mengatakan, tidak pernah membahasnya. Rudi menambahkan, laporan tersebut akan digelar terlebih dahulu di Pores Magelang. 
 
“Belum, nanti akan digelar dulu di Polres. Untuk masalah pencabutan dan lain-lain sudah saya sampaikan ke Pak Didik, saya tidak tau dan tidak pernah membahasnya, karena nanti jadi tidak focus,” tegasnya. (Redaksi)

Pemerintahan Pidana Diduga Menggunakan Ijazah Palsu, Warga Laporkan Kepala Dusun ke Polisi

Didik Kurniawan berita korupsi .co – Korupsi itu dimulai karena salah satunya tidak tertibnya administrasi. Kalimat inilah yang se...

Bos Empire Palace “Menghilang”, Penyidik Polda Jatim Lakukan Pencarian

03.05 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF2FjiBjionBBUo81OfuwmxsxZQ0JMKAYL2ny3mCRaF2jt4ra7nIUtveRTYeqrvl-4iv8BOO9ZEmZFmea-7RF5bfIcfk5leCpJ978Crx1JyYrfzqN9GIjL_7Vt4z5nHTwI7Z96wbdSo7E/s1600/IMG_20170222_131158.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF2FjiBjionBBUo81OfuwmxsxZQ0JMKAYL2ny3mCRaF2jt4ra7nIUtveRTYeqrvl-4iv8BOO9ZEmZFmea-7RF5bfIcfk5leCpJ978Crx1JyYrfzqN9GIjL_7Vt4z5nHTwI7Z96wbdSo7E/s640/IMG_20170222_131158.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Kalau di Jakarta, penyidik KPK “disibukkan” dalam penanganan kasus Mega Korupsi E-KTP dengan tersangka SN yang menjabat Ketua DPR RI, dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta karena kecelakaan, sementara di Jawa Timur, penyidik Polda Jatim “disibukkan” dengan pencarian Bos Empire Palace. Sebab tersangka Gunawan Angka Widjaja, selaku Komisiaris Empire Palace atau PT Blauran Cahaya Mulya (Blanca) yang terletak di Jalan Embongmalang Surabaya ini, sedang diburu penyidik Polda Jatim, setelah dipanggil sebanyak Dua kali namun tak mengindahkan. Bahkan saat penyidik Polda Jatim berusaha untuk menjemput tersangaka, namun tak menemukan di kediamannya. Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kobes Pol.  Frans Barung Mangera kepada media ini, Jumat, 17 Nopember 2017. “Penyidik masih berupaya untuk mencari untuk menangkap tersangka,” kata Kombes Frans. Saat ditanya, apakah Bos Empire Palace itu sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang ?.  Kombes Frans mengatakan, masih berupaya untuk memburu tersangka. Namun diakuinya, bila pemilik gedung mewah di Jalan Embongmalang Surabaya ini tak muncul, maka akan dimasukkan ke daftar pencarian orang. “Belum, kita maih berupaya melakukan penangkapan. Tetapi kalau tersangka tidak menyerahkan diri, baru kana kita terbitkan DPO-nya,” ujarnya Sebelumnya, Kobes Pol. Frans Barung Mangera mengatakan, kalau Gunawan Angka Widjaja sudah dicekal agar tidak keluar dari Indonesia ke luar negeri setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dan penggelapan yang dilpaorkan istrinya  Chin Chin. Sebelum dicekal, penyidik Polda Jatim memanggil pria yang sempat memenjarakan istrinya itu sebanyak 2 kali, namun tak menghindahkan. “Dicekal, Nomor surat. No. B/10855/XI/2017/ Ditreskrimum. Polda Jtm tanngal 7 Nopember 2017. Yang bersangkutan ditetapka sebagai terangka dalam kasus dugaan pemalsuan Akte dan penggelapan. Sudah dipanggil Dua kali ke Polda, yang bersangkutan alasan sakit. Disinyalir kalau yang bersangkutan tidak berada di Surabaya, sehingga Polda menerbitkan surat cekal dan ditujukan ke Kantor Imigrasi, agar yang bersangkutan tidak ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Frans.  (Redaksi)

Pidana Bos Empire Palace “Menghilang”, Penyidik Polda Jatim Lakukan Pencarian

berita korupsi .co – Kalau di Jakarta, penyidik KPK “disibukkan” dalam penanganan kasus Mega Korupsi E-KTP dengan tersangka SN yang menja...

Bos Empire Palace Dicekal Polda Jatim

09.25 beritakorupsi 0

Pidana Tipikor Bos Empire Palace Dicekal Polda Jatim

Gunawan hadir di PN Surabaya sebagai saksi pelapor untuk istrinya, (22 Pebruari 2017. Foto BK. Doc) berita korupsi .co – “Resah dan gel...

Kasi Pidum Kejari Situbondo OTT SPBU Nakal

03.38 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj60_r-lGfjcArDK7-dxdBMVoTGfksSC-X4emel4ehTdHdGD-_b9q0jrYYrjiCnsCTgcKA-whRIbdfHJNvF9umVmuQdgkyga2R9W_k4tuwgsIwlzvdhPEGXmK620KeCoygCdATByvKrvwI/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj60_r-lGfjcArDK7-dxdBMVoTGfksSC-X4emel4ehTdHdGD-_b9q0jrYYrjiCnsCTgcKA-whRIbdfHJNvF9umVmuQdgkyga2R9W_k4tuwgsIwlzvdhPEGXmK620KeCoygCdATByvKrvwI/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali terjadi di wilah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, Jawa Timur, pada Rabu, 27 September 2017. OTT yang terjadi kali ini, memang bukan mengenai kasus suap menyuap antara swasta dengan pejabat, melainkan terhadap petugas stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) KPRI Guru-guru Raung yang terletak di Ds Landangan, Kec Kapongan, Kabupaten Situbondo.yang berbuat nakal yang Operasi OTT itu langsung dipimpin oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Situbondo, Bagus Adi Saputro. Seperti yang disampaikan Bagus Adi Saputro kepada wartawan media ini melalui sambungan telepon selulernya, pada Kamis, 28 September 2017. Bagus menjelaskan, sebelum melakukan OTT atau penggrebekan terhadap SPBU nakal itu, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat. Kemudian, Bagus pun melakukan pengintaian di lokasi sejak pagi hingga siang hari, yang menemukan beberapa sepeda motor yang sidah dimodifikasi berlalu lalang Setelah diamati sejak pagi hingga siang hari, Bagus memperhatikan, banyaknya sepeda motor yang sudah dimodifikasi keluar masuk SPBU dengan membawa jirigen yang langsung dilayani oleh petugas SPBU. “Awalnya ada informasi dari masyarakat, bahwa di SPBU itu sering terjadi pembelian BBM dengan menggunakan jirigen, lalu dijual keluar Situbondo. Kemudian kita lokasi. Setelah kita amati sejak pagi hingga siang hari, banyak sepeda motor yang sudah dimodif (modifikasi) keluar masuk SPBU dengan membawa jirigen yang langsung dilayani oleh petugas SPBU dengan mengisi BBM jenis Premium dan Solar bersubsidi, kemudian tak jauh dari SPBU tersebut dilakukan pemindahan dengan cara diselang ke puluhan jerigen,” kata Bagus.  </div>
<div style="text-align: justify;">
Bagus menjelaskan, saat melakukan penggrebekan, beberapa orang sempat terlihat  kebingungan dan bahkan ada yang mencoba melarikan diri. “Saat kita melakukan penggrebekan, beberapa orang sempat terlihat kebingungan dan bahkan ada yang mencoba melarikan diri. Kejaksaan banyak menerima laporan masyarakat dan sudah lama memang kita mencium adanya permainan kotor petugas SPBU yang ada di wilayah situbondo,” ungkap Bagus. “Dari data SPBU yang kita minta,SPBU KPRI Raung ini mendapat jatah BBM jenis Premium sebanyak 8.000 Liter perhari. Secara logika, tidak mungkin Satu SPBU bisa menjual 8.000 Liter perhari, pasti ada kebocoran atau penjualan secara illegal. Setelah kita tanya kepada pembeli, ternyata pembeli yang memakai jerigen, ternyata mereka itu orang Prajekan dan Cerme membeli BBM di SPBU Kapongan tanpa surat keterangan dari manapun,” lanjut Bagus. Dalam waktu dekat, lanjut Bagus,  akan meminta data keseluruhan SPBU yang ada diseluruh Situbondo untuk dicocokan dengan data Pertamina. “Harusnya Pertamina memantau setiap SPBU. Dan bila ditemukan pelanggaran seperti ini, harus segera ditindak, karena warga Bondowoso yang membeli BBM  ke Situbondo dengan menggunakan kendaraan yang dimodifikasi serta menggunakan jerigen, jelas itu sebuah pelanggaran,” ujarnya tegas, Saat ditanya kemudian, terkait barang bukti (BB) dalam hasil OTT yang dilakukannya, Kasi Pidum Kejari Situbondo ini mengatakan, masih dilakukan penghitungan oleh Polres Situbondo. “Kasus ini masuk Pidum (Pidana Umum), jadi kita serahkan ke Polres. Ada beberapa orang yang kita amankan dan BB (barang bukti)-nya masih dilakukan penghitungan oleh Polres,” pungkasnya. Apa yang dilakukan oleh Bagus Adi Saputro selaku Kasi Pidum Kejari Situbondo ini sesuai pula dengan namanya, dan menjadi contoh bagi Kejari di Jawa Timur, umumnya di Indonesia. Tidak hanya menerima berkas dari pihak Kepolisian, melainkan melakukan aksi seperti yang dilakukan oleh Bagus.  (Redaksi)</div>

Pidana Kasi Pidum Kejari Situbondo OTT SPBU Nakal

berita korupsi .co – Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali terjadi di wilah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, Jawa Timur, pada ...

Merasa Dirugikan Milliaran, Ponggowo Santoso Laporkan ‘CW’ ke Polda Jatim

18.41 beritakorupsi 0

Pidana Merasa Dirugikan Milliaran, Ponggowo Santoso Laporkan ‘CW’ ke Polda Jatim

Ponggowo Santoso berita korupsi .co – Uang bisa menjadikan seseorang yang tidak kenal menjadi kenal, dan yang berteman menjadi “musuh” ...

Terdakwa Henry J Gunawan "Dibebaskan" Majelis Hakim Dari Penjara

01.35 beritakorupsi 1

#Ketika “Senjata” seorang terdakwa “mengalahkan” Kekuasaan Majelis Hakim di Persidangan# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC45puHT3lsvzZnDTYssdxYwLHG4xyJD8I_ovX94gVOE7IECQODdl3Zw51U41YIRfJiXDst89Ka4zXh8A04e-k6WheRC7_LulMG4iXcG8QrNuYwb8Ye09DhbE3JQZike6CdSkPgGfzMjA/s1600/IMG20170914160805.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC45puHT3lsvzZnDTYssdxYwLHG4xyJD8I_ovX94gVOE7IECQODdl3Zw51U41YIRfJiXDst89Ka4zXh8A04e-k6WheRC7_LulMG4iXcG8QrNuYwb8Ye09DhbE3JQZike6CdSkPgGfzMjA/s640/IMG20170914160805.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Senjata yang paling ditakuti oleh negara-negara di Dunia adalah senajata Nuklir. Dan bila di persidangan, “senjata mutahir” seorang terdakwa adalah sakit. Dan itu pula yang dipergunakan terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan, Henry J Gunawan. Bos PT Gala Bumi Perkas itu, mengajukan penangguhan penahanan melalui Penasehat Hukum (PH)-nya, M. Sidik Latuconsina kepada Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, pada persidangan minggu lalu, agar terdakwa boleh keluar dari penjara, dan tidak menghirup pengapnya udara dibalik jeruji besi di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur, yang dimasukkan Jaksa Kejara Surabaya pada Agustus lalu, setelah pembacaan surat dakwaan dari JPU, yang dilanjutkan dengan pembacaan Eksepsi (kebaratan) dari PH terdakwa, pada Kamis, 7 September 2017. Pada Kamis, 14 September 2017, “senjata mutahir” alias karena penyakit jantung yang diderita  terdakwa pun “berhasil meluluhkan" ke Kuasaan Majelis Hakim, dengan mengabulkan permohonan dari PH terdakwa. Majelis Hakim “membebaskan” terdakwa dari penjara menjadi tahanan Kota,  walau terdakwa ini terlihat sangat sehat. Pengalihan status tahanan penjara menjadi tahanan Kota bagi terdakwa Henry J Gunawan ini, dituangkan dalam surat penetapan yang dibacakan Ketua Majelis  Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, usai Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya membacakan surat tanggapa atas eksepsi Tim Penasehat Hukum terdakwa Henry J Gunawan, M. Sidik Latuconsina. Sebelum Majelis Hakim membacakan penetapan terkait pengalihan status tahanan,  terdakwa Henry J Gunawan cukup lama menunggu diruang sidang sambil duduk dikursi pesakitan yang didampingi PH nya, dengan pengawalan puluhan Polisi lengkap dengan senjata, semenatara Majelis Hakim dan JPU, enah kemana. Ternyata jawabannya adalah pengalihan status terdakwa. Yang menjadi pertanyaan, dengan status tahanan Kota terhadap terdakwa Henry J Gunawan yang diberikan oleh Majelis Hakim, siapa yang dapat mengawasi, bila sewaktu-waktu terdakwa keluar dari Kota Surabaya ?. Bisa jadi, persidangan tertunda, dengan alasan, terdakwa sedang sakit, atau berobat keluar negeri karena kondisi terdakwa sedang kritis.  </div>
<div style="text-align: justify;">
Bila kemanusiaan atau Hak Azasi Manusia yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap kondisi terdakwa yang menderita penyakit jantung, namun sejak awal persidangn minggu lalu terlihat sangat sehat, wartawan media ini teringat pada Juni tanun lalu. Pada tanggal 8 Juni 2016 lalu sekira pukul 16.00 WIB, Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, selaku Ketua Majelis Hakim dalam kasus perkara Korupsi perjalanan dinas DPRD Lamongan, justru mengeluarkan surat penetapan sebaliknya, terhadap terdakwa seorang wanita yang sedang hamil tua, Muniroh (38), usai JPU membacakan surat dakwaannya. Terdakwa Muniroh, berdasarkan surat keterangan dokter (dr. Rizal Fitni,SpOG) yang memeriksa kandungan Muniroh menyatakan, rencana operasi diperkirakan tanggal 9 Juni 2016. Surat dokter ini diajukan PH terdakwa bersama permohonan penangguhan penahanan, bila sewaktu-waktu, Majelis Hakim membuat surat penetapan penahan. Anehnya, Ketua Majelis Hakim tidak memrtimbangkan surat dokter tersebut. Majelis Hakim tetap memenjarakan Muniroh si pemilik Travel. Alasan Majelis Hakim, agar terdakwa tidak menghilangkan barang bukti. Entah barang bukti mana yang dimaskud. Sementara wanita yang sedang hamil tua itu sedang menjalani proses persidangan bukan penyidikan. Artinya, semua bukti sudah ditangan JPU. Mungkinkah tedakwa dengan perut buncit melarikan diri atau mencuri barang bukti dari Jaksa ??? Tragisnya, sekitar pukul 21.00 WIB, beberapa jam setelah Muniroh bersama bayi dalam kandungannya menginjakkan kaki di Rutan Medang, petugas Rutan melarikannya ke Rumah Sakit Bayangkara di Jalan Ahmat Yani Surabaya, untuk menjalani operasi Saesar. Penegakan supremasi Hukum memang tidak pandang bulu. Baik tua maupun muda, pejabat maupun rakyat jelata, bila bersalah haruslah dihukum. Namun, apakah "tidak ada dispensasai, perikemanusiaan seperti butir ke-2 Pancasila, terhadap wanita hamil tua itu, agar bayi tanpa dosa yang dikandung Muniroh saat itu lahir di "alam bebas" bukan di dalam Lapas (lembaga pemasyrakatan) "berstatus tahanan" mengikuti ibundanya ?" Sementara terdakwa Henry J Gunawan, Bos PT Gala Bumi Perkas yang katakan menderita penyait jantung namun terlihat cukup sehat, justru dikeluarkan Majelis Hakim dari Rutan. Usai persidangan, PH terdakwa Henry J Gunawan, M. Sidik Latuconsina, kepada wartawan media ini mengatakan bahwa, terdakwa sudah menjalani operasi jantung sebanyak 3 kali. Dua diantaranya dilakukan di Singapur dan sekali di Surabaya. Namun tak menjelaskan di Rumah Sakit mana. “Pertimbangan Majelis Hakim, karena kondisi kesehatan terdakwa. sudah Tiga kali operasi jantung. Dua kali di Singapur dan sekali di Suarabaya,” kata M. Sidik Lacutonsian.   
 
Memang, bila dibandingkan antara Henry J Gunawan dengan Muniroh, ibarat “Gajah dengan Semut”. Selain pengusaha yang banyak duit, terdakwa Henry J Gunawan adalah salah satu orang yang terkenal di Kota Pahlawan, terutama dikalangan pengusaha, Pengacara dan wartwan serta, orang-orang yang berbadan kekar. Yang tak sulit baginya untuk berhungan dengan berbagai kalangan. Sementara Muniroh, adalah seorang wanita, yang tinggalnya jauh dari Kota besar, dan hanya memiliki usaha kecil yaitu, biro perjalanan yang tak terkenal di Indonesia, maupun di Surabaya termasuk di Kabupaten Lamongan.  (Redaksi).</div>

Pidana Terdakwa Henry J Gunawan "Dibebaskan" Majelis Hakim Dari Penjara

#Ketika “Senjata” seorang terdakwa “mengalahkan” Kekuasaan Majelis Hakim di Persidangan# berita korupsi .co – Senjata yang paling dit...

Sidang Pengeroyokan Tertunda, Korban Kecewa

01.29 beritakorupsi 0

Pidana Sidang Pengeroyokan Tertunda, Korban Kecewa

Terdakwa Faishal Riedza, saat berada di Kantin PN Samarinda berita korupsi .co – Ketika sesuatu yang diharapkan itu tiba-tiba tak ter...

Tersangka Henry J Gunawan “Melawan” Saat Masuk Ruang Sidang

00.51 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx1HO4rP1z1ibhfn2lR4tOHY9B-2Oloh8INENHBj8najEOQzlsvlGRUPao0FizkOF29l2raXdavXg21jWcnkeM4xS2Id7PJgNMbNsWfQYrDO4sw3sK2cTj835DrOcrTktrT6OEgZAgwBM/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="363" data-original-width="530" height="438" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx1HO4rP1z1ibhfn2lR4tOHY9B-2Oloh8INENHBj8najEOQzlsvlGRUPao0FizkOF29l2raXdavXg21jWcnkeM4xS2Id7PJgNMbNsWfQYrDO4sw3sK2cTj835DrOcrTktrT6OEgZAgwBM/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – “Banyak jalan menuju Roma”. Barangkali kalimat ini yang melekat dibenak tersangka Henri J Gunawan, agar tak jadi diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada Kamis, 7 September 2017. Sebab, tersangka Henri J Gunawan, Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) ini, berusaha untuk tidak memasuki ruang sidang dengan cara “berontak” sambil berteriak-teriak, saat JPU Ali Prakoso dari Kejari Surabaya, membawanya dari ruang tahanan Penagadilan. JPU Ali Prakoso, berusaha sabar dengan cara membujuk tersangka, namun sia-sia. Tak mau tertunda persidangan hanya karena tersangka mengadakan perlawanan, JPU bersama petugas kemanan pun mengambil tindakan tegas, dengan cara membrogol tangan tersangka. Sekalipun kedua tangan tersangka sudah diborgol, tersangka Henry masih terus berontak dan memprotes tindakan Jaksa, hingga pergelangan tangannya luka ringan. Pun demikian, usaha JPU akhirnya berhasil menyeret tersangka ke hadapan Majelis Hakim yang sudah menunggu di ruang sidang. Setelah tersangka memasuki ruang sidang, Majelis Hakim yang di Ketua Hakim H.R. Unggul Warso Mukti sambil menunggu suasana tenang, barulah Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk menghadirkan tersangka duduk di kursi pesakitan. Setelah Henry duduk dikursi pesakitan, Ketua Majelis Hakim menanyakkan tentang Identita Diri (ID) tersangka. Tersangka menjelaskan bahwa, dirinya hanyalah lulusan Sekolah Dasar (SD).  "Saya kelahiran Jember Pak Hakim, dan pendidikan terahkir saya SD, dan saya tinggal di Graha Family," kata Henry, menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim. Kemudain Ketua Majelis Hakim mempersilahkan JPU untuk membacakan surat dakwaannya. Saat JPU membacakan surat dakwaan, terdakwa Henry J Gunawan sepertinya “mengejek” JPU dengan cara cengengesan. Dalam dakwaannya, JPU menjerat terdakwa, yang juga Pengusaha property ini, dijerat dengan pasal 372  atau 378 KUHPidana tentang penggelapan dan penipuan. Atas surat dakwaan JPU, terdakwa Henry J Gunawan, melalui Penasehat Hukum (PH)-nya M. Sidik Latuconsina, menyampaikan kepada Majelis, akan langsung membacakan nota keberatan atau Eksepsi. Dalam surat Eksepsi yang di bacakan M. Sidik Latuconsina, dengan waktu yang hampir 1 jam itu menyatakan, keberatan atas surat dakwaan JPU. Alasannya, bahwa kasus yang menjerat terdakwa Henry, bukanlah pidana melainkan perdata. Pembacaan eksepsi itu dibacakan tim kuasa hukum hampir satu jam lamanya. Selanjutnya Jaksa Ali Prakoso mengaku akan menanggapi eksepsi tersebut secara tertulis dan akan dibacakan pada persidangan berikutnya. Selanjutnya, JPU Ali Prakoso akan menanggapi surat Eksepsi PH terdakwa dalam sidang berikutnya. Ketua Majelis Hakim pun menunda persidangan 1 minggu kedepan. "Sidang ditunda selama Satu minggu, dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum, atas Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup," ucap Hakim Unggul. Seperti diketahui, Bos PT Gala Bumi Perkasa ini diadili dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Dia dilaporkan oleh Notaris Caroline C Kalampung. Saat itu,  Notaris Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah seharga Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB). Anehnya, saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku, bahwa SHGB tersebut di tangan Notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa, SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata “dijual” lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar. (Redaksi)</div>

Pidana Tersangka Henry J Gunawan “Melawan” Saat Masuk Ruang Sidang

berita korupsi .co – “Banyak jalan menuju Roma”. Barangkali kalimat ini yang melekat dibenak tersangka Henri J Gunawan, agar tak jadi d...

Hari Ini, Tersangka Henry J Gunawan Akan Diadili.

11.46 beritakorupsi 0

#Sidang Pra Peradilan Yang Diajukan Hendry J Gunawan Terhadap Kejari Surabaya Ke PN Surabaya Terancam Sepertinya “Sia-sia”# 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQyOcm1dqkksrUi5UaCdfoOKYpge76m5vnMhO-dB3ymf9oHPyKp2eE9pTmj7mYZQapPvUrmKl7QlYAnxDmn92NhlxXNlWSRFD-8NCMnXHV1hw0GZu_yqlmEM6yc_dc3wyC917oqJDGtjQ/s1600/IMG-20170906-WA0012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQyOcm1dqkksrUi5UaCdfoOKYpge76m5vnMhO-dB3ymf9oHPyKp2eE9pTmj7mYZQapPvUrmKl7QlYAnxDmn92NhlxXNlWSRFD-8NCMnXHV1hw0GZu_yqlmEM6yc_dc3wyC917oqJDGtjQ/s640/IMG-20170906-WA0012.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Humas PN Surabaya, Sigit Sutriono</td></tr>
</tbody></table>
 
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Usaha tersangka Hendry J Gunawan untuk bebas dari penjara, setelah JPU Kejari Surabaya menjebloskannya ke Rutan Medaeng, sepertinay sia-sia. Sebab, hari ini, Kamis, 7 September 2017, tersangka Henry J Gunawan, Bos PT Gala Bumi Perkasa, yang terseret dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan, akan diadili di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Pada hal, sidang gugatan Pra Peradilan yang di ajukan oleh tersangka Hendri J Gunawan melalui Kuasa Hukumnya selaku pemohon, terhadap Kepala Kejakasaan Negeri Surabaya selaku termohon, terkait penahanan dirinya sedang dalam proses Hukum di PN Surabaya dan belum diputus oleh Hakim yang mengadilinya. Kepastian jadwal sidang perkara pidana dengan tersangka, Hendry J Gunawan, disampaikan oleh Hakim Sigit Sutriono, SH, MH selaku Humas PN Surabaya. Hakim Sigit mengatakan, perkara kasus dugaan penipuan dan penggelapan, akan disidangkan oleh 3 Majelis Hakim, dengan Ketua Majelis, Hakim H.R. Unggul Warso Mukdi "Sesuai data di SIPP PN Surabaya, persidangan perkaranya akan digelar besok (hari ini) dan akan disidangkan oleh Tiga Majelis Hakim yakni, Pak Unggul selaku Ketua Majelis, Pak Ari Jiwantara dan Pak Rifandaru ,selaku Hakim anggota,” katanya, Rabu, 6 September 2017. Seperti diketahui, Bos PT Gala Bumi Perkasa ini, berawal dari laporan dilaporkan Notaris Caroline C Kalampung ke Polrestabes Surabaya. Saat itu,  Notaris Caroline mempunyai seorang klien, yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB). Namun, Saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku bahwa SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar.  (Redaksi)</div>

Pidana Hari Ini, Tersangka Henry J Gunawan Akan Diadili.

#Sidang Pra Peradilan Yang Diajukan Hendry J Gunawan Terhadap Kejari Surabaya Ke PN Surabaya Terancam Sepertinya “Sia-sia”# Humas PN Sur...

Majelis Hakim Vonis Rehab Terdakwa Narkoba, Dari Tuntuntan 8 Tahun Penjara

22.58 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdEwEEnvrgAGiyCgCC8t6iVdiSw7Xm2Xx8h6NRrF3rzepTub6cgli8nSiFe226-2Oni0TdyM5UXElfWl5nPhySkcoggi2IlYxGpc_64mSDBgUwoWUSv3mdN49WueWLxQQG9_FHjeml23M/s1600/IMG-20170823-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdEwEEnvrgAGiyCgCC8t6iVdiSw7Xm2Xx8h6NRrF3rzepTub6cgli8nSiFe226-2Oni0TdyM5UXElfWl5nPhySkcoggi2IlYxGpc_64mSDBgUwoWUSv3mdN49WueWLxQQG9_FHjeml23M/s640/IMG-20170823-WA0008.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Usaha pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba yang semakin merajalela dan meresahkan masyarakat luas, mulai dari anak-anak hingga dewasa dari berbagai profesi, sepertinya tidak didukung oleh Majelis Hakim yang meengadili perkara tersebut.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Seperti kasus perkara Narkotika dengan terdakwa Dudy Arifyanto, yang disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Rabu, 23 Agustus 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Terdakwa Dudy Arifyanto (warga keturunan), diseret JPU Duta Mulia, dari Kejari Tanjung Perak untuk diadili dihadapan Majelsi Hakim, setelah terlebih dahulu, Dudy Arifyanto diringkus oleh anggota Reskoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, di  Perumahan Dian Regency, Jl. Sejahtera Blok II No.33 Kel. Keputih Kec. Sukolilo, Surabaya, pada 12 Pebriari 2017.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian saat itu, ditemukan barang bukti berupa, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol minuman plastik merk Coca Cola, 1 klip plastik berisi Shabu-shabu seberat 0,50 gram dan 1 klip plastic berisi 0,18 gram, 1 buah pipet kaca bekas pakai,1 buah skrop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih,1buah kompor yang terbuat dari korek api gas warna kuning. Barang tersebut menurut terdakwa, diperoleh atau dibeli dari Sa’it (DPO) seharga Rp.300.000.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam surat dakwaan JPU Duta Mulia menyatakan bahwa, terdakwa Dudy Arifyanto, terbukti bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang  Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana, minimal 4 tahun penjara.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Kemudian, akibat dari perbuatan terdakwa Dudy Arifyanto, JPU meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, untuk menajtuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 tahun.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Anehnya, dalam surat putusan Majelis Hakim yang dibacakan dalam persidangan dengan Ketua Majelis Hakim Arif Juwantoro, justru “membebaskan” terdakwa dari dakwaan maupun tuntutan JPU, dengan menjatuhkan hukuman rehablitasi.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Memang, pertimbangan Majelis Hakim untuk menghukum rehablitasi terdakwa, berdasarkan surat dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya. Apakah surat TAT yang dimiliki oleh terdakwa sesuai dengan prosedur ? Bila terdakwa BNNK mengeluarkan surat TAT, mengapa JPU menjerat terdakwa dengan pasal 112 ?</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu, berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/atau terdakwa dalam tindak pidana, tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Rekomendasi Tim Assesmen terpadu di ditandatangani oleh ketua Tim Asesmen Terpadu. </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam kepentingan peradilan, hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka harus asli bukan dalam bentuk foto copy. Rekomendasi inilah yang menjadi dasar pertimbangan seorang hakim untuk menetapkan, apakah tersangka terbukti dan dapat dibuktikan sebagai korban penyalah guna atau terbukti sebagai pelaku tindak pidana Narkotika atau Prekusor Narkotika.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Dudy Arifyanto, terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) Undang-Undang  Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
"Menjatuhkan hukuman Satu tahun penjara. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan rehabilitasi terhadap terdakwa di Rumah Sakit Jiwa, Menur " ucapr Ketua Majelis Hakim.</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Atas Vonis tersebut, terdakwa Dudy Arifyanto, yang didampingi Pemasehat Hukumnya Yahya Wijaya, langsung menerima. Sementara JPU, masih “belum jelas, apakah banding atau menerima juga.  (Redaksi/*)</div>

Pidana Majelis Hakim Vonis Rehab Terdakwa Narkoba, Dari Tuntuntan 8 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Usaha pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba yang semakin merajalela dan meresahkan masyarakat luas, mulai ...

JPU Kejari Surabaya Diprotes Saksi karena Pemanggilan “Tidak” Resmi

02.03 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvLVMPSgz4tV7HEYF19rVityR4Z7_Y6D-SJrWzRuJFR0YmtWyYbYZbQFe2-y-J4rWikV66HbKENfRmnpAA4LWQSCBoWoF-U5fc1ALv8V4ft7sfGxta919uqmR-z06bwuCqRR0UqKXTTx4/s1600/IMG-20170817-WA0016.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="373" data-original-width="498" height="479" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjvLVMPSgz4tV7HEYF19rVityR4Z7_Y6D-SJrWzRuJFR0YmtWyYbYZbQFe2-y-J4rWikV66HbKENfRmnpAA4LWQSCBoWoF-U5fc1ALv8V4ft7sfGxta919uqmR-z06bwuCqRR0UqKXTTx4/s640/IMG-20170817-WA0016.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Sidang perkara pidana penipuan dan penggelapan, dengan terdakwa Law Chandra Gunawan (54), Direktur PT. Soeria Persada Sakti, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Senin, 14 Agustus 2014. Sidang yang diketuai Majelis Hakim Anne, dengkan agenda, pemeriksaan dua orang saksi yang dihadirkan oleh JPU Darwis dari Kejari Surabaya. Kedua saksi dimaksud yakni, Wahab Hidayat, komisaris PT Bakal Makmur Sejahtera (BMS) perusahaan pertambangan biji besi di Batu Licin Kalimantan Selatan dan Tony Chandra Gunawan, Mahasiswa Management Keuangan Universitas Kristen Petra, Surabaya, yang juga putra terdakwa. Sebelum dimulai persidangan, Saksi Wahab Hidayat, sempat memprotes JPU Darwis, karena pemanggilan dirinya dianggap tidak resmi. Sebab, amplop surat tanpa kop dan stempel resmi Kejaksaan. Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, saksi menjelaskan atas pertanyaan JPU bahwa,  dirinya sudah menjadi pengusaha tambang batubara sebelum tahun 2012, dan mulai bekerja sama pertambangan biji besi dengan Chandra Gunawan sejak 2012. Dalam kerjaama tersebut, kewajiban Saksi adalah menyediakan lahan tambang dan hasil eksplorasi, teknis penambangan dan melaksanakan penggalian/tambang biji besinya. Sedangkan Chandra Gunawan, menurut saksi, berkewajiban melengkapi seluruh perijinan tambang dan ijin ekspor biji besi, serta membiayai seluruh kebutuhan bahan bakar, gaji karyawan termasuk biaya operasional lainnya sampai terlaksana Export ke China. “Pengusaha batubara sebelum 2012, dan bekerja sama dengan Chandra Gunawan sejak 2012 dibidang pertambangan biji besi. Saya hanya menyediakan lahan tambang dan hasil eksplorasi, teknis penambangan dan melaksanakan penggalian/tambang biji besinya. Sedangkan Chandra Gunawan, semua biaya operasional,” kata Wahab. PT BMS memberi Kuasa Jual kepada Chandra Gunawan dan dari setiap ton biji besi  yang terjual, Saksi berhak mendapat 5 US dolar. Awal kerja sama, Chandra Gunawan berkewajiban menyetorkan 1 milyar rupiah kepada Saksi dan belum direalisasikan, namun Saksi tidak mempermasalahkan bahkan menyadari karena paham biaya perijinan dan seluruh biaya operasional yang ditanggung Chandra Gunawan sangat besar, namun tidak disebutkan terperinci. Saksi Wahab menjelaskan, PT BMS memberi Kuasa Jual kepada Chandra Gunawan, dan dari setiap ton biji besi  yang terjual, Saksi berhak mendapat US 5 Dolar. Diawal kerja sama, lanjut saksi, Chandra Gunawan berkewajiban menyetorkan sebesar Rp 1 milyar, namun belum terealisasikan, namun tidak dippermasalahkan saksi. bahkan saksi menyadiri, bahwa biaya operasional yang ditanggung Chandra Gunawan sangat besar. “Esplorasi mulai dilakukan sekitar bulan April 2013, dan belum pernah dilakukan penjualan. Saya tahu sudah ada permintaan/pembeli dari China, namun ekspor terganjal perubahan mendadak dari pemerintah, yang melarang penjualan biji besi mentah dan turunnya harga biji besi dunia,” kata saksi. Menjawab pertanyaan Penasehat Hukum terdakwa, terkait keterangan saksi tentang kesediaannya bekerja sama dengan Chandra Gunawan mengatakan bahwa, Gunawan  dianggap serius dan benar-benar ahli serta mengerti kualitas biji besi serta dapat menentukan lokasi yang tepat, jadi tidak asal gali. “Sampai sekarang, stok biji besi di Km 26 masih utuh, sebanyak 10 juta metrik ton, sebagai milik bersama. Setiap pengeluaran barang (biji besi, Red) pasti sepengetahuan saya. Chandra Gunawan punya stock biji besi di KM 9,” ungkap saksi Wahab.</div>
<div style="text-align: justify;">
 Sementara saksi kedua yakni, Tony Chandra Gunawan, Mahasiswa Management Keuangan Universitas Kristen Petra Surabaya, yang juga putra terdakwa.  Kepada Majelis Hakim, saksi ini menjelaskan bahwa, sekitar tahun 2012, dia diajak terdakwa untuk menemui teman bisnisnya pengusaha alat berat di daerah Tanjung Perak Surabaya. Menurut saksi, saat itu ia diminta untuk menghitung biaya ekspor sebanyak 30.000 metrik ton biji besi ke China. “Saya pernah diajak sekitar Juli 2013 untuk menemui Aziz Wijaya, di daerah Tanjung Perak. Saya diminta menghitung biaya yang diperlukan untuk Export sebanyak 30.000 metrik ton biji besi ke China. Dan biaya yang diperluksn drkitsr 17 millisr rupiah, nggak besar,” kata saksi kepada Majelis. Dua hari kemudian, lanjut saksi Tony, atas permintaan Azis Wijaya, Chandra Gunawan datang ke kantor Azis dengan bersama saksi, saat itu ada kesepakatan kerja sama. “Azis sebagai pemodal mengeluarkan investasi 17 milyar rupiah, dengan pembagian keuntungan 60 persen untuk Chandra Gunawan dan 40 persen untuk Azis. Setelah itu Azis mentransfer 100 juta rupiah dalam 2 kali termin,” ungkap saksi. Lebih lanjut saksi menjelaskan, sekitar pertengahan tahun 2013, Azis mengatur pertemuan di Ciputra World Mayjen Sungkono Surabaya, yang dihadiri Chandra Gunawan, Azis Wijaya, saksi sendiri dan seseorang diperkenalkan Azis sebagai ahli konsultasi partner Azis bernama Idris Chandra. “Dalam pertemuan itu tidak ada hal serius yang dibicarakan, hanya ngobrol-ngobrol biasa,: ucap saksi Tnoy. Menjawab pertanyaan JPU, saksi mengatakan bahwa, Kasmin tidak ikut. Padahal Kasmin mengatakan sebelumnya, kalau Ia (Kasmin) ikut. Namun anehnya, Kasmin mengaku tidak ingat siapa saja yang hadir dalam pertemuan itu. “Setelah pertemuan di Ciputra World, Chandra Gunawan, Azis Wijaya dan Idris Chandra datang ke lokasi stok biji besi di Batu Licin Kalimantan Selatan, dan Azis mulai mentransfer uang sejak 2 September 2013 sampai 16 Desember 2013, secara bertahap sebanyak 10 kali, yang jumlahnya  sebesar Rp.6.950.000.000, dari rekening orang lain yang menurut Azis, kalau itu adaalah  rekening grup usahanya,” kata terdakwa menjelaskan. Saksi menjelakan lebih lanjut, bahwa harga biji besi anjlok, dari harga sekitar US 186 Dollar Amerika, ke US 40 dolar dan US 14 Dollar, pada Januari 2014. Tetapi karena pemerintah menerbitkan peraturan tentang, tidak diperbolehkan mengekspor biji besi mentah. Sehingga diupayakan menjual di grup Krakatau Steel, namun harganya terlalu rendah. Menurut saksi, pada awal 2014, Idris Chandra minta bertemu dengan Chandra Gunawan tanpa Azis Wijaya. Keudian, baru memberitatahukan bahwa, yang mentransfer uang sejak 2 September 2013 adalah dirinya. Untuk kelanjutan biaya produksi dan operasional sambil menunggu harga bagus, mulai 25 Februari hingga 10 Maret 2014, Idris mentransfer lagi secara bertahap sebanyak 4 kali, yang jumlahnya sekitar, 1.350.000.000. Dan pada Juli 2016, Idris Chandra mengirim lagi uang sebesar Rp 190 juta, melalui Rekening Kasmin, untuk honor penjaga areal stockpile. Namun Kasmin membuat pengakuan bahwa, uang 190 juta itu miliknya. Padahal bukti pengiriman tercantum bahwa uang yang ditipikan tersebut adalah titipan dari Indris Chandra. “Biaya yang telah dikeluarkan Chandra Gunawan sejak Agustus 2013 yang tercatat dan ada kuitansinya sebesar Rp16.600.000.000, “ ujarnya.  (Redaksi/*)</div>

Pidana JPU Kejari Surabaya Diprotes Saksi karena Pemanggilan “Tidak” Resmi

berita korupsi .co – Sidang perkara pidana penipuan dan penggelapan, dengan terdakwa Law Chandra Gunawan (54), Direktur PT. Soeria Pers...

Kasus Henry J Gunawan Disorot Dua LSM

00.34 beritakorupsi 0

#Ancam Geruduk Pengadilan, Bila Keluarkan Penangguhan Penahanan# 
 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWgHalGW1BLn_dGm7e27NN8XCFbu17wKH70HG-kApFNkLDLKRpDJMhPi_TWWU6o17-vABglYtPcnK1jg_-tlbY5WZtfrA8zV77cOiU8AL5EK_3LWTDSPghNR6_3OJdGIB8PDITmLmjPh0/s1600/IMG-20170815-WA0006.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1055" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWgHalGW1BLn_dGm7e27NN8XCFbu17wKH70HG-kApFNkLDLKRpDJMhPi_TWWU6o17-vABglYtPcnK1jg_-tlbY5WZtfrA8zV77cOiU8AL5EK_3LWTDSPghNR6_3OJdGIB8PDITmLmjPh0/s1600/IMG-20170815-WA0006.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">tersangka Henry J Gunawan (kanan)</td></tr>
</tbody></table>
 beritakorupsi.co - Penanganan kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat Henry J Gunawan sebagai tersangka, ternyata mendapat sorotan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Surabaya. 
 
Kendati proses perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh Jaksa, namun sejumlah pergerakan telah disiapkan, apabila  Pengadilan menangguhkan penahanan Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) itu 
 
Hal itu diungkapkan Drs E.C Amiruddin, Sekretaris Gerakan Putra Daerah (GPD). "Kita terus monitor kasus itu," katanya pada wartawan di PN Surabaya, Selasa, 15 Agustus 2017 
 
Tak hanya itu, GPD mengancam akan menggerakan massa ke jalan, apabila nantinya pihak Hakim PN Surabaya mengeluarkan penetapan pengalihan penahanan, ataupun penangguhan penahanan terhadap  Henry J Gunawan.  
 
"Kami tidak gertak sambal, agar penegakan hukum dalam kasus ini benar-benar ditegakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya," tegasnya. 
 
Hal senada juga dilontarkan Nasirudin. SIP., MSi, selaku Ketua Komunitas Anti Korupsi (KAKU). Menurutnya, pihak Pengadilan jangan dijadikan ajang transaksi hukum. 
 
"Dimata hukum, si kaya dan si miskin itu sama dan perlu dicatat, Pengadilan itu tempat mencari keadilan, bukan tempat untuk bertransaksi, kalau salah ya disalahkan sesuai perbuatannya," ujar Nasirudin. 
 
Nasirudin mengaku, akan mengambil sikap tegas, terkait adanya desas desus,  Henry J Gunawan akan dilepas oleh PN Surabaya. 
 
"Jangan sampai kejadian yang sudah-sudah terjadi lagi, karena raport Pengadilan sudah merah dan  kalau itu terulang lagi, hukumnya wajib, Ketua Pengadilan dicopot dari jabatannya," pungkas Nasirudin. 
 
Nasirudin pun meminta Komisi Yudisial (KY), selaku lembaga pengawasan peradilan untuk memantau proses penanganan perkara kasus Henry J Gunawan. 
 
"Pemberitaan kan sudah santer, terlebih sudah ditahan Kejaksaan, tapi pengacaranya ngotot tetap minta penangguhan penahanan. KY harus memantaunya, apalagi Henry sendiri memiliki track record yang kurang bagus," pungkas Nasirudin. 
 
Untuk diketahui. Henry J Gunawan dijebloskan ke penjara oleh Kejari Surabaya, usai menjalani pelimpahan tahap II, pada Kamis, 10 Agustus 2017. 
 
Kasus yang menjerat Henry J Gunawan ini bermula, saat notaris Caroline mempunyai seorang klien, yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).  (Redaksi)

Pidana Kasus Henry J Gunawan Disorot Dua LSM

#Ancam Geruduk Pengadilan, Bila Keluarkan Penangguhan Penahanan# tersangka Henry J Gunawan (kanan) berita korupsi .co - Penanganan ka...

Merasa Dirugikan, Malah Dituduh Melakukan Penipuan

00.22 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5gsIesWbKOhnoue0I1A3DUdsSCk1oLGaURaDYGkj3mwHcZXvHXb2iTJ9eoJ70lRzP1CNFFik-uKl7DI67hIu_W3XzAgzwe-4sanGGAuzmHumy5NlU7X6N9AJeQWK82_ePGdJD0RsKWuk/s1600/IMG-20170815-WA0009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5gsIesWbKOhnoue0I1A3DUdsSCk1oLGaURaDYGkj3mwHcZXvHXb2iTJ9eoJ70lRzP1CNFFik-uKl7DI67hIu_W3XzAgzwe-4sanGGAuzmHumy5NlU7X6N9AJeQWK82_ePGdJD0RsKWuk/s640/IMG-20170815-WA0009.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Pada Senin, 14 Agustus 2017, Law Chandra Gunawan (54), Direktur PT. Soerya Persada Sakti (SPS), kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dalam kasus tindak pidana penipusan dan penggelepan 
 
Pria pengusaha yang bergerak dibidang Eksportir biji besi itu, dilaporkan telah melakukan penipuan dan penggelapan. Pada hal, Dia (Law Chandra Gunawan) justru merasa dirugikan oleh Idris Chandra dan Kasmin selaku partner bisnisnya, karena tidak menepati janji, sehingga menyebabkan kerugian beruntun, bahkan menghancurkan usahanya. 
 
Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Anna, digelar di Ruang Sidang Garuda 1, dengan agenda pemeriksaan saksi Idris Chandra dan Kasmin, yang dihadirkan oleh JPU Darwis, dari Kejari Surabaya. Persidangan ini sempat tertunda 2 kali, karena JPU tak “bisa” menghadirkan saksi pelapor dan kemudian kembali tertunda, karena orang tua dari Majelis Hakim Anna, meninggal dunia. 
 
Dari keterangan saksi dalam persidangan terungkap bahwa, yang bertanggung jawab dalam permasalahan kerjasama dengan Chandra Gunawan maupun Idris Chandra adalah Azis Wijaya. Namun justru tak tersentuh. 
 
Kepada Majelis Hakim, Idris Chandra mengatakan, kalau dirinya diperkenalkan “pengusaha besar” Azis Wijaya kepada Chandra Gunawan, dan tergiur untuk berinvestasi, setelah diperlihatkan Certificate Report of Sampling And Analisys, yang dikeluarkan oleh Sucofindo kepada PT. Jaya Abadi Lestari Steel, pada 27 Desember 2013 lalu. 
 
“Saya dikenalkan Azis. Ada diperlihatkan Certificate Report of Sampling And Analisys, yang dikeluarkan oleh Sucofindo kepada PT. Jaya Abadi Lestari Steel, pada 27 Desember 2013,” ujar saksi. 
 
Selain itu, kepada Majelis Hakim, Idris mengaku, dijanjikan keuntungan 20 persen dalam waktu 2 bulan oleh Chandra Gunawan. Faktanya, lebih dari 2 bulan, Idris masih tetap mentransfer terus hingga 10 Maret 2014. 
 
Atas pengakuan saksi, Majelis Hakim menanyakkan keberadaan Azis Gunawan kepada JPU. Dengan “enteng”, JPU Darwis mengatakan kalau Azis DPO. 
 
Sementara, dalam dakwaan JPU, Idris Chandra telah mentransfer sejumlah uang, sebelum adanya Certificate 27 Desember 2013 itu, yaitu sejak 2 September  sampai dengan 16 Desember 2013, sebanyak 10 kali dengan sejumlah total sebesar Rp 6.950.000.000. 
 
Setelah mendengarkan keterangan saksi Idris Chandra, kemudian saksi kedua yakni, Kasmin. Kepada Majelis Hakim, Kasmin menjelaskan bahwa, dia sangat kenal dengan Idris Chandra. Menurutnya, Idris Chandra menceritakan, saat dirinya mentransfer uang  sejumlah Rp.30.000.000.- dan Rp. 160.000.000 pada Juli 2016 kepada Chandra Gunawan. 
 
Selain itu, Kasmin juga mengaku, sama sekali tidak menanyakkan atau diberi tahu oleh Idris Chandra bahwa, Chandra Gunawan tidak pernah menepati janji atau menipu. 
 
Anehnya, dalam bukti transfernya diberi keterangan, “titipan dari Idris Chandra”. Namun diakui, sebagai uangnya  sediri, bukan uang Idris Chandra. Kasmin juga mengaku bahwa dia dijanjikan. 
 
Untuk diketahui. Penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Surabaya terhadap Law Chandra Gunawan di Praperadilkan di PN Surabaya. Dari fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Chandra Gunawan melalui Kuasa Hukumnya. 
 
Pada tanggal 24 Pebruari 207, Hakim tunggal Ferdinandus yang mengadili perkara praperadilan tersebut menyatakan bahwa, penyidikan berdasarkan Sprindik tanggal 7 Desember 2016 dan 16 Desember 2016 dinyatakan tidak sah.  
 
Tak hanya itu. Majelis Hakim juga menyatakan dalam putusannya bahwa, penangkapan tersangka berdasarkan Sprin-Kap tanggal 19 Januari 2017 dan penahanan tanggal  20 Januari 2017, dinyatakan tidak sah. 
 
“Memerintahkan kepada termohon praperadilan (penyidik Polrestabes Surabaya) untuk membebaskan Law Chandra Gunawan. Membebankan biaya perkara kepada termohon,” ucap Majelis Hakim saat itu. 
 
Tak terima atas putusan Majelis Hakim yang menyatakan, penetapan dan penahanan tersangka tidak sah, dalam sidang perkara praperadilan, penyidik Polrestabes Surabaya pun kembali membuka kasus in dengan mengeluarkan Siprindik baru dalam perkara yang sama, dan kemudian dinyatakan sempurna (P21) oleh JPU Kejari Surabaya. 
 
Perkara ini menurut beberapa pihak, merupakan “transaksi bisnis” dan hubungan keperdataan ini dipaksakan ke ranah hukum pidana. 
 
Alasannya, bahwa Idris Chandra tidak melaporkan Azis Wijaya, melainkan memperkarakan Chandra Gunawan, dengan “menggiring transaksi bisnis” dan hubungan keperdataan keranah pidana.  Proses penyelidikan/penyidikan hinggapersidangan, saksi kunci yang sangat penting dalam permasalahan ini adalah, Azis Wijaya, tidak pernah sekalipun dihadirkan untuk dimintai keterangan ataupun kesaksiannya, karena JPU beralasan, Azis Wijaya dinyatakan DPO. 
 
Permasalahan ini bermula dari adanya kesepakatan kerja sama, antara Chandra Gunawan dengan Azis Wijaya selaku pengusaha alat berat yang beralamat di daerah Tanjung Perak, Surabaya, untuk melakukan ekspor biji besi ke China. 
 
Dari kesepakatan itu, kemudian Chandra Gunawan menyediakan bahan mentah berupa biji besi di  Batu Licin Kalimantan Selatan, untuk diekspor ke China. Sementara Azis Wijaya, menyediakan alat berat serta biaya ekspor, operasional, pengangkutan dan lain-lain, dengan biaya sebesar Rp17.000.000.000. 
 
Dalam perjalanannya, ternyata alat-alat berat milik Azis Wijaya, yang digunakan untuk produksi di stockpile biji besi di Batu Licin, ditarik oleh leasing. 
 
Selain itu, Azis juga tidak memenuhi janji investasinya, yang seharusnya sesuai komitmen sebesar Rp17.000.000.000. Kenyataannya, hanya mengirimkan biaya operasional yang totalnya sebesar  Rp8.300.000.000, dengan cara menyicil selama 6 bulan lebih, sejak 2 September hingga 16 Desember 2013 secara bertahap sebanyak 10 kali yang jumlahnya sebesar Rp 6.950.000.000. 
 
Pada tanggal 25 Februari sampai dengan 10 Maret 2014, transfer dana dilanjutkan lagi bertahap sebanyak 4 kali, dengan jumlah sebesar Rp 1.350.000.000. Menurut Chandara Gunawan,  keadaan itulah yang menyebabkannya menagalami kerugian, karena mengeluarkan biaya operasional sekitar  Rp16.600.000.000.  (Redaksi)</div>

Pidana Merasa Dirugikan, Malah Dituduh Melakukan Penipuan

berita korupsi .co – Pada Senin, 14 Agustus 2017, Law Chandra Gunawan (54), Direktur PT. Soerya Persada Sakti (SPS), kembali menjalani...

Video Mengantar Dua Satpam Lotte Mart Kepenjara

02.55 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmv7VWjUQn7tDl0mRJswfCmNb9Lf5r4D1KwWDpFHYDEhFTe8CJ0G6Sg0_WzksJae6gppHBtXUn-DO0ZR0f8aAoyN3DBsaOr3x_46s0w-TKOfIHiiOn7uj_e-hEZGOtOH0mQNkiiu9s_MA/s1600/IMG-20170807-WA0010.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmv7VWjUQn7tDl0mRJswfCmNb9Lf5r4D1KwWDpFHYDEhFTe8CJ0G6Sg0_WzksJae6gppHBtXUn-DO0ZR0f8aAoyN3DBsaOr3x_46s0w-TKOfIHiiOn7uj_e-hEZGOtOH0mQNkiiu9s_MA/s640/IMG-20170807-WA0010.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Sigit Setyawan dan Kusno, Kedua Satpam Lotte Mart ini, tersadung kasus penggugahan video mesum ABG, dan dituntut pidana penjara selama 2 tahun, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo, pada Senin, 7 Agustus 2017. Dalam persidagan, JPU dari Kejari Surabaya ini menyatakan bahwa, kedua terdakwa telah terbukti bersalah melanggar pasal 52 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan melanggar pasal 35, pasal 37 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. "Menuntut terdakwa Sigit Setyawan dan terdakwa Kusno, dengan hukuman pidana penjara selama dua tahun," ucap Jaksa Damang Usai JPU membacakan surat tuntutannya, Majelis Hakim yang diketuai Hanung Dwi Wibowo, menanyakan sikap kedua terdakwa, apakah akan mengajukan pembelaan atau tidak. "Kami mengajukan pembelaan Pak Hakim," jawab Kedua terdakwa secara bergantian atas pertanyaan Hakim Hanung Dwi Wibowo. Dalam tuntutannya, JPU Damang menyatakan bahwa, Kedua terdakwa telah mengaku bersalah dan  menyesal, telah merekam dan mengunggah video mesum tersebut. Kedua terdakwa mengaku menyesal, harus mendekam di dalam penjara lantaran perbuatannya. "Itu yang menjadi alasan memperingan tuntutannya," ujar Jaksa Damang usai persidangan. Untuk diketahui, perkara ini bermula saat Dua ABG melakukan hubungan intim di kamar ganti pakaian Lotte Mart. Aksi mesum itu dilaporkan salah satu petugas ke terdakwa Sigit. Mendapati laporan tersebut, terdakwa Sigit langsung menghampiri dan membubarkan aksi mesum kedua ABG tersebut. Sayangnya, cara terdakwa Sigit salah. Kedua ABG tersebut, diminta oleh terdakwa Sigit untuk tidak mengenakan pakaian dalam, dan disuruh berjalan menunju ruang satpam. Terdakwa Sigit juga memerintahkan terdakwa Kusno, untuk mengambil video saat kedua pasangan mesum itu dalam kondisi bugil. Tak hanya itu, hasil rekaman video mesum tersebut, ternyata juga diunggah terdakwa Sigit di akun instagram bernama Lambe_turah. (Redaksi)

Pidana Video Mengantar Dua Satpam Lotte Mart Kepenjara

berita korupsi . co - Sigit Setyawan dan Kusno, Kedua Satpam Lotte Mart ini, tersadung kasus penggugahan video mesum ABG, dan dituntut ...

Kadis Perikanan Dan Kelautan Tak Jadi Tersangka

07.08 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7HAZo_QFRPuaf7QqAq73I5gMoC-Dq7kC2wqsJt9S1erTvploxVKIGZa38JON1faklH8THfE2kkm0QxECveqhr_WI8FWQ-6ffItf-X-7DJz9dfVKIK6A8gWCYnmuXg4rhibOgPGqGQSAk/s1600/IMG-20170724-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="225" data-original-width="225" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7HAZo_QFRPuaf7QqAq73I5gMoC-Dq7kC2wqsJt9S1erTvploxVKIGZa38JON1faklH8THfE2kkm0QxECveqhr_WI8FWQ-6ffItf-X-7DJz9dfVKIK6A8gWCYnmuXg4rhibOgPGqGQSAk/s640/IMG-20170724-WA0008.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7HAZo_QFRPuaf7QqAq73I5gMoC-Dq7kC2wqsJt9S1erTvploxVKIGZa38JON1faklH8THfE2kkm0QxECveqhr_WI8FWQ-6ffItf-X-7DJz9dfVKIK6A8gWCYnmuXg4rhibOgPGqGQSAk/s1600/IMG-20170724-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="225" data-original-width="225" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7HAZo_QFRPuaf7QqAq73I5gMoC-Dq7kC2wqsJt9S1erTvploxVKIGZa38JON1faklH8THfE2kkm0QxECveqhr_WI8FWQ-6ffItf-X-7DJz9dfVKIK6A8gWCYnmuXg4rhibOgPGqGQSAk/s1600/IMG-20170724-WA0008.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co – Sudah matang mentah lagi. Ungkapan ini yang barangkali tepat dalam kasus dugaan tindak pidana yang saat ini sedang di tangani Polres Tanjung Perak, Surabaya. Sebab, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Ardiyan, langsung mengkarifikasi, terkait pemberitaan sebelumnya, yang menyebut telah menetapkan Kepala Dinas (Kadis) Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, Ir Heru Tjahjono sebagai tersangka kasus penyewaan tanah, sebagaiman dilansir pada berita sebelumnya. Menurut Ardiyan, SPDP yang dikirimkan ke Kejari Tanjung Perak hanya sebatas penyidikan. "Saya tidak pernah bilang sudah penetapan tersangka, tapi SPDP penyidikan dan itu pengembangan dari penyidikan tersangka lain yang sudah di P21 oleh Kejari Tanjung Perak," kata Ardiyan Sementara itu, Ir Heru Tjahjono enggan berkomentar. Dia meminta agar segala bentuk klarifikasi terkait perkaranya supaya dikomunikasikan dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. "Maaf langsung ke biro hukum, terima kasih,"jawab Heru Tjahjono melalui pesan singkatnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Kasus ini bermula dari laporan Budi Hartono, Pemilik Hartono Motor yang mengaku tanahnya dengan bukti sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 47 telah disewa-sewakan ke pihak lain oleh tersangka Suharto dkk ke sejumlah warga. Pada 2008 lalu, lahan tanah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berdasarkan permohonan yang diajukan Budi Hartono. Namun, sepanjang kurun waktu 2008 hingga 2012 lahan tersebut kembali menuai masalah, kendati sebelumnya telah dikosongkan oleh Pihak PN Surabay dan diberi pagar seng. Sekitar 30 Kepala Keluarga (KK) kembali menempati lahan tersebut dan mendirikan sebuah bangunan permanen dengan dasar  memiliki surat perjanjian dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Ir Heru Tjahjono. Dalam surat perjanjian itu, Heru Tjahjono mengkalim jika sertifikat SHM Nomor 47 itu berdiri diatas lahan milik Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jatim berdasarkan surat ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa, warga yang menjadi penghuni lahan itu diwajibkan membayar langsung pada bendahara penerima Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, untuk disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Jatim pada PT Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011000477.  (Redaksi)

Pidana Kadis Perikanan Dan Kelautan Tak Jadi Tersangka

berita korupsi .co – Sudah matang mentah lagi. Ungkapan ini yang barangkali tepat dalam kasus dugaan tindak pidana yang saat ini seda...

Kejari Tanjung Perak Terima SPDP Kadis Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jatim

07.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnJoTA8tTxyifxZyjBlqXw1wRmubOaopTCrxnU6GLxz9PB9jkusJEQmuCrDo4yjJfEBhjjlIrm3ZYNeVgHkTd-IJHrrqnTYA5uPNxK3tGm1UdOwEaRmoraHz4CeHkaLhB_qf9M1TypuGo/s1600/IMG-20170721-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnJoTA8tTxyifxZyjBlqXw1wRmubOaopTCrxnU6GLxz9PB9jkusJEQmuCrDo4yjJfEBhjjlIrm3ZYNeVgHkTd-IJHrrqnTYA5uPNxK3tGm1UdOwEaRmoraHz4CeHkaLhB_qf9M1TypuGo/s1600/IMG-20170721-WA0008.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co - Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie, membenarkan, telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Heru Tjahjono, dari penyidik Polres Tanjung Perak, terkait kasus dugaan tindak pidana. yang menjerat Kepala Dinas (Kadis) Perikanan dan Kelautan Provinsi, Ir Heru Tjahjono. SPDP telah diterima sejak beberapa hari yang lalu.  "SPDP Nomor : B/121/VII/2017/Satreskrim, atas nama Heru Tjahjono kami terima Kamis, 20 Juli 2017. Sesuai SPDP, tersangka diancam melanggar pasal 385 ayat 1 dan atau ayat 4 KUH Pidana," kata Lingga, Senin, 24 Juli 2017. Untuk diketahui, Heru Tjahtjono ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik  mengembangkan hasil penyidikan tersangka lain, yakni Suharto alias Pak Dos,  Jaminudin Faqih dkk,  yang saat ini perkaranya sudah di P21 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak. Mereka dilaporankan oleh Budi Hartono, Pemilik Hartono Motor yang mengaku tanahnya dengan bukti sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 47 telah disewa-sewakan ke pihak lain oleh tersangka Suharto dkk ke sejumlah warga. Pada 2008 lalu, lahan tanah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berdasarkan permohonan yang diajukan Budi Hartono.  Namun, sepanjang kurun waktu 2008 hingga 2012 lahan tersebut kembali menuai masalah, kendati sebelumnya telah dikosongkan oleh Pihak PN Surabaya dan diberi pagar seng. Sekitar 30 Kepala Keluarga (KK) kembali menempati lahan tersebut dan mendirikan sebuah bangunan permanen dengan dasar,  memiliki surat perjanjian dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Ir Heru Tjahjono. Dalam surat perjanjian itu, Heru Tjahjono mengkalim, jika sertifikat SHM Nomor 47 itu berdiri diatas lahan milik Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jatim berdasarkan surat ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa, warga yang menjadi penghuni lahan itu diwajibkan membayar langsung pada bendahara penerima Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, untuk disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Jatim pada PT Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011000477.  (Redaksi)

Pidana Kejari Tanjung Perak Terima SPDP Kadis Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jatim

berita korupsi .co - Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie, membenarkan, telah menerima Surat Pemberitah...

Sewakan Tanah Negara, Kadis Perikanan Dan Kelautan Propinsi Jatim Ditetapkan Tersangka

06.53 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlhsmUUxtf5rdoYinRv2_0JMZPw3OzLUovN_6dw3MFfBKdgCM1IX5safx79goTw1y7_nWrdxQAAUAorrD2VN3TsztqpJxre2Tpe48RsCT8hGLV9kt6UPV8ibKNSS5cZyMP88ml72ljSVw/s1600/IMG-20170724-WA0009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="332" data-original-width="443" height="479" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlhsmUUxtf5rdoYinRv2_0JMZPw3OzLUovN_6dw3MFfBKdgCM1IX5safx79goTw1y7_nWrdxQAAUAorrD2VN3TsztqpJxre2Tpe48RsCT8hGLV9kt6UPV8ibKNSS5cZyMP88ml72ljSVw/s640/IMG-20170724-WA0009.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Ir Heru Tjahjono tersadung kasus pidana. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Perak 
lantaran telah menyewakan lahan yang merupakan milik orang lain kepada 
puluhan warga, dikawasan jalan Tambak Asri Surabaya senilai Rp 6 juta 
pertahun. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Ardiyan menjelaskan, penetapan Ir Heru Tjahtjono sebagai tersangka, merupakan pengembangan dari hasil penyidikan tersangka lain, yakni Suharto alias Pak Dos,  Jaminudin Faqih dkk  yang saat ini perkaranya sudah di P21 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak. "Saat ini perkaranya sudah tahap penyidikan," katanya Tak hanya itu, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam perkara ini, juga telah dikirimkan ke Kejari Tanjung Perak.  "SPDP nya sudah dikirim ke Kejari Tanjung Perak beberapa hari lalu," sambungnya. Terpisah, Heru Tjahjono belum berhasil dikonfirmasi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Heru terkesan menghindar,  meski beberapa kali dihubungi ponselnya ke nomor 0811313XXX, tapi tidak diangkat meski terdengar nada sambung. Kasus ini bermula dari laporan Budi Hartono, Pemilik Hartono Motor yang mengaku tanahnya dengan bukti sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 47 telah disewa-sewakan ke pihak lain oleh tersangka Suharto dkk ke sejumlah warga. Pada 2008 lalu, lahan tanah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berdasarkan permohonan yang diajukan Budi Hartono. Namun, sepanjang kurun waktu 2008 hingga 2012 lahan tersebut kembali menuai masalah, kendati sebelumnya telah dikosongkan oleh Pihak PN Surabay dan diberi pagar seng. Sekitar 30 Kepala Keluarga (KK) kembali menempati lahan tersebut dan mendirikan sebuah bangunan permanen dengan dasar  memiliki surat perjanjian dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Ir Heru Tjahjono. Dalam surat perjanjian itu, Heru Tjahjono mengkalim jika sertifikat SHM Nomor 47 itu berdiri diatas lahan milik Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jatim berdasarkan surat ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa, warga yang menjadi penghuni lahan itu diwajibkan membayar langsung pada bendahara penerima Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, untuk disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Jatim pada PT Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011000477.  (Redaksi)

Pidana Sewakan Tanah Negara, Kadis Perikanan Dan Kelautan Propinsi Jatim Ditetapkan Tersangka

berita korupsi .co - Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Ir Heru Tjahjono tersadung kasus pidana. Dia ditetapkan sebagai te...

BERITAKORUPSI.CO