BERITAKORUPSI.CO: Perdata

Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus Ada Apa?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtAlo1RprQdQTdhHBQNuu_DpgyG68brn-8gQTuROsmzliLB7XWNnAVGlvtIhI6HaB-vM1btUK0xooWsGR0WvFfcAV9AF_uZ9tzLJ-RqCTCgAW_rf5RTq3qSHSRXvYhRR8QW4hckGp3Jo8/s1600/IMG587293492018.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="900" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtAlo1RprQdQTdhHBQNuu_DpgyG68brn-8gQTuROsmzliLB7XWNnAVGlvtIhI6HaB-vM1btUK0xooWsGR0WvFfcAV9AF_uZ9tzLJ-RqCTCgAW_rf5RTq3qSHSRXvYhRR8QW4hckGp3Jo8/s640/IMG587293492018.jpg" width="360" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
“Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg Tak Mau Dikonfirmasi” BERITAKORUPSI.CO – “Nyata tapi aneh”. Kalimat inilah yang dilontarkan oleh tiga pengacara Surabaya, yaitu Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Ariady Eliwitopo Sitinjak, SH dan Patni Ladiarto Palonda S.H selaku kuasa hukum Henderina Kalle -  Lisnahan (70) warga Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai penggugat dalam perkara gugatan Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg, yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 23 Maret 2020 sementara agenda persidangan masih tahap Mediasi pada tanggal 28 Oktober 2019 (Sidang Pertama kalinya) “Kami selaku Kuasa Hukum penggugat dalam perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg disidangkan pertamakali di Pengadilan Negeri (PN) Kupang pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Ketua Majelis Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan dibantu 2 (dua) Hakim Anggota yaitu Ikrarniekha El,ayawati Fau, SH., MH dan Fransiska Dan Paula Nino, SH., MH serta PanitraPengganti (PP) Wilhemina Era, SH” kata Apriady mengawali ceritanya Lebih lanjut Apriady menjelaskan, Persidangan Kedua berlangsung pada tanggal 25 November 2019, persidangan di buka oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri pihak penggugat dan tergugat. Kehadiran tergugat di kuasakan oleh Ebiet Tabelak, anak dari Lazaar Tabelak selaku tergugat I dengan menggunakan Penetapan No 15 tahun 2019 yaitu Permohonan. Sedangkan penerima Kuasa tergugat 11 sampai Tergugat 16 yaitu Ellen Sandra Irene Kause – Tabelak yang menggunakan Kop Surat Advokat Ellen Tabelak. “Kami keberatan atas Kuasa Insidentil Tergugat 1, Tergugat 3 sampai tergugat 10 dan tergugat 17 dengan menggunakan dasar Penetapan No 15 tahun 2019. Keberatan kami karena Kuasa Insidentil hanya bisa dipakai sekali dan bukan di pakai dari awal sampai akhir proses Persidangan. Namun keberatan kami ditolak,” ujar Apri. Apriady mengungkapkan, setelah keberatannya ditolak oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 25 November 2019 terkait Kuasa Insidentil tergugat 1, 3 sampai 10 dan tergugat 17, dan sore harinya sekira pukul 15.00 WIT dilanjutkan dengan Mediasi “Tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 3 sore waktu setempat, sidang dilanjutkan dengan Mediasi. Hakim Mediatornya adalah Fransiskus. PP-nya (Panitra Pengganti) tidak ikut mendampingi Hakim Mediator hingga Mediasi di tunda tanpa dihadiri Kuasa ari Tergugat 11 sampai  dengan Tergugat 16,” jelas Apri Persidangan Ketiga, lanjut Apriady, pada tanggal 9 Desember 2019. Saat itu dihadiri kuasa hukum penggugat maupun penggugat (Prinsipal). Sedangkan pihak tergugat hadir tapi hanya Satu Prinsipal, yaitu Thomas Lapenangga “Pada saat Sidang Mediasi, Panitera Pengganti juga tidak ikut mendampingi Hakim Mediator pada saat sidang Mediasi,” ungkap Apri Lebih lanjut Apriady menjelaskan, bahwa persidangan Keempat pada tanggal 9 Januari 2020 yang dihadiri pihak penggugat termasuk Prinsipal. Sedangkan pihak tergugat hanya dihadiri 1 Prinsipal yaitu Thomas Lapenangga “Karenakan tidak lengkapnya Prinsipal tergugat, maka Persidangan Mediasi pun ditunda lagi, dan Panitera Pengganti juga tidak ikut mendampingi Hakim Mediator pada saat itu,” ujarnya Sidang Mediasipun berlanjut untuk yang Kelimakalinya, yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 yang dihadiri oleh pihak penggugat termasuk Prinsipal. Sementara pihak tergugat tidak semuanya hadir. Anehnya, Sidang Mediasi dalam perkara gugatan Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg belum lanjut setelah tanggal 20 Januari 2020 namun Majelis Hakim PN Kupang sudah memutus perekara tersebut pada tanggal 23 Maret 2020 tanpa dihadiri pihak penggugat termasuk Prinsipalnya maupun pihak tergugat. “Sekitar tanggal 2 April 2020, kami mendapat informasi dari Anaknya Klien Kami yaitu Jhondry yang menyampaikan bahwa perkara mamanya sudah di putus tanggal 23 Maret 2020 oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan Putusan tidak dapat di terima ( NO ),” ujar Apri Atas informasi tersebut, Tim Kuasa Hukum Penggugat yakni Erwin Rudi Agusman Sibarani, SH., MH, Ariady Eliwitopo Sitinjak, SH berangkat dari Surabaya menuju PN Kupang untuk menanyakan kepastian. Hasilnya memang sudah diputus “Setelah kami cek di SIPP Pengadilan Negeri Kupang, ternyata benar bahwa Perkara No 239 / Pdt.G / 2019 / PN.KPG telah di putus tanggal 23 Maret 2020 oleh Pengadilan Negeri Kupang. Tanggal 6 April 2020, kami selaku Kuasa Hukum dari Ibu Henderina Kalle –Lisnahan datang ke Pengadilan Negeri Kupang sekitar Jam 10.15 WIT untuk meminta Salinan Putusan No 239/Pdt.G/2019/PN.KPG, dan oleh Pihak Pengadilan kami menerima Salinan Putusan tersebut yang telah di legas (stempel) Pengadilan Negeri Kupang,” ungkap Apri Apriady melanjutkan, sekitar pukul 13.00 WIT, Tim Kuasa Hukum penggugat menemui Humas PN Kupang sekaligus selaku Hakim Mediator yakni  Fransiskus W. Mamo, S.H, M.H dan menjelaskan tentang putusan perkara No 239/Pdt,G/2019/PN.KPG “Kami menceritakan bahwa kami telah menelepon Ketua Majelis Hakimnya, yaitu Pak Teddy. Kata Pak Teddy saat itu memang benar telah di putus dan itupun karena atensi Pimpinan... Karena mendengar bahasa adanya atensi Pimpinan, maka Pak Fransiskus selaku Humas sangat kaget, dan mengatakan bahwa Pimpinan kami tidak pernah intervensi atas Perkara, kalau memang benar ada bahasa seperti itu, saya akan hubungi Pak Ketua,” kata Apri menirukan Masih menurut Apriady, pada tanggal 6 April 2020 sekitar jam 15.00 WIT , Kuasa Hukum penggugat dari Henderina Kalle –Lisnahan di undang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang yaitu Dju Johnson Mira Mangangi, SH., MH untuk bertemu di lantai 2 gedung PN Kupang “Saat itu secara spontan Ketua PN Kupang memanggil Ketua Majelis Hakim yang menangani  Perkara Nomor 239 / Pdt.G / 2019 / PN.KPG yaitu Pak Teddy, Ahli IT, Humas, Juru Sita, Panitera Pengganti. Dan Ketua PN Kupang menanyakan ke Pak Teddy, “maksud Saudara yang di bilang atensi Pimpinan itu Siapa” tanya Pak Ketua PN saat itu. Dan dijawab Pak Teddy yaitu Wakil Ketua (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang),” kata Apriady menurukan Karena merasa ada keanehan sejak awal, Tim Penasehat Hukum Penggugapun membuat laporan untuk yang Keduakalinya ke Badan Pengawasan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI termasuk ke KPK (Komisi Pemberaantasan Korupsi) RI. “Ini laporan kami yang kedua. Yang pertama pada tanggal 27 Januari 2020. Namun tidak ada tanggapan dari MA maupun KY. Sehingga kami membuat laporan untuk yang keduakalinya,” ujar Apriady. Terkait apa yang dijelaskan Apriady, berikorupsi.co menghubungi Hakim Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum dengan mengirim pesan melalui Nomor WhastApp 08122561XXXX untuk mengkonfirmasi terkait hal tersebut diatas, namun tak mau menanggapinya. (Tim/*)</div>

News Perdata Baru Sidang Mediasi, Perkara Gugatan Sudah Diputus Ada Apa?

“ Y. Teddy Windiartono, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim PN Kupang yang menangani Perkara Nomor No 239 / Pdt.G / 2019 / PN. Kpg Tak ...

Nursyam., SH., M.Hum, Jadi Ketua PN Surabaya

09.56 beritakorupsi 60

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyJRhcNZXTJI5z5DFVYzDnZZMavohne4M07FlnNvWk_eRaAPIYQOQvnQzYgk6E8dw-y0JR1xV86U7Aaw_BsyLhA4FM-2dF6usEi7pdiucRhea3GopWXVoUxaG7K6GWjPspWmo1UGqFhk/s1600/IMG20181213083722.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="418" data-original-width="786" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyJRhcNZXTJI5z5DFVYzDnZZMavohne4M07FlnNvWk_eRaAPIYQOQvnQzYgk6E8dw-y0JR1xV86U7Aaw_BsyLhA4FM-2dF6usEi7pdiucRhea3GopWXVoUxaG7K6GWjPspWmo1UGqFhk/s640/IMG20181213083722.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Hari ini, Selasa, 8 Januari 29019, Nursyam., S.H., M.Hum resmi menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua, menggantikan Ketua PN Surabaya Kelas IA Khusus Surabaya Sujatmiko., SH., MH yang akan menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali setelah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, Senin. 7 Januari 2019. Ketua PN Surabaya Nursyam, S.H., M.Hum, saat ditemui wartawan media ini seusai pelantikan mengatakan, bahwa dirinya akan melanjutkan apa yang sudah diabangun oleh Ketua PN Surabaya sebelumnya. “Beliau tetap sebagai Ketua saya. Karena dukungan beliau, saya bisa seperti ini.,” ucap Nursyam yang saat itu berada di dalam Lift bersama Sujatmiko dan wartawan media ini menuju ruang kerjanya yang baru di lantai 5 gedung PN Surabaya. “Dan saya akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh beliau selama menjadi Ketua. Serta memperbaiki bila ada yang masih dianggap kurang baik internal maupun eksetrnal demi pelayanan hukum bagi masyarakat,” ujarnya kemudian Sementara Sujatmiko, S.H., M.H berharap, agar dirinya diberi kesehatan ditemapat tugasnya yang baru yakin menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali. “Mulai besok (hari ini) saya menjadi tamu di kantor saya sendiri,” ucapnya berseloroh. “Semoga nanti di tempat yang baru selalu diberi kesehatan,” ujarnya. (Rd1)

berita korupsi .co - Hari ini, Selasa, 8 Januari 29019, Nursyam., S.H., M.Hum resmi menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus ...

Majelis Hakim Tolak Gugatan Setelah Empat Kali Sidang Tertunda

15.59 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht0djK-M2yBi0EbxE0IhCCZZhI2uZuzL9A5aaOHEHRyJp7QPfnC7h4Kb6w9f_XBb6Xo2IZfA4XPaqZVX149-XbzUWKZoTLiTHOm_-EwfUTzqa1ljW5rNbaoflbX87JUDOgMkS_hz-ZTtM/s1600/IMG_20180331_151559-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="827" data-original-width="1019" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht0djK-M2yBi0EbxE0IhCCZZhI2uZuzL9A5aaOHEHRyJp7QPfnC7h4Kb6w9f_XBb6Xo2IZfA4XPaqZVX149-XbzUWKZoTLiTHOm_-EwfUTzqa1ljW5rNbaoflbX87JUDOgMkS_hz-ZTtM/s400/IMG_20180331_151559-1.jpg" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Surat kuasa yang ditandatangai Dewi </td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
#Dewi : Saya sangat kecewa dan “curiga” atas putusan Majelis Hakim Yang menolak gugtan saya, belum lagi laporan di Polda Metro Jaya sudah 3 tahun lebih tak kunjung tuntas dan semua lembaga sudah saya surati tak ada tanggapan#</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Kecewa dan “curiga” ! Itulah yang diucapkan oleh Sri Dewi Kartika atau Dewi, ahli waris dari alm. Rahman Rahim Salam, warga Jatisampurna Cibubur, Kota Bekasi kepada wartawan media ini, terkait perkara gugatannya yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang diketuai Isworo, setelah tertunda 4 (Empat) kali, sidang putusan itu barulah dibacakan pada Senin, 26 Maret 2018 lalu. Dalam perkara ini Dewi adalah istri sah almarhum Rahman Rahim Salam selaku penggugat. Sementara PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi, di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat adalah Tergugat I, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah,  Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No 10 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (tergugat II), Lusi Lusmiati (Kepala Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran), warga Komplek Walikota, Jalan Nuri Blok. A2/19 RT 001/RW 006 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara (tergugat III) dan Elvira Emilia Salam, warga Jl. Asem Baris Raya No. 124 RT 002 RW 007 Kel. Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (tergugat IV) serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selaku turut tergugat. “Gugatan saya ditolak. Saya tidak mecari kemenangan melainkan keadilan. Saya akan banding dan melaporkan Hakimnya ke KY,” kata Dewi mengawali pembicaraan dengan wartawan media ini disalah satu restoran Town Square Cilandak Jakarta Selatan, Jumat, 27 Maret 2018. Menurut Dewi, dirinya kecewa atas putusan tersebut karena pertimbangan Majelis Hakim terkait surat kuasa yang diberikannya terhadap Elvira Emilia Salam atau Elvira (tergugat IV) adik kandung almarhum, warga Jl. Asem Baris Raya No. 124 RT 002 RW 007 Kel. Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada tanggal 24 Pebruari 2013 lalu, yang isinya untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa tabungan deposito atau simpanan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi Jakarta dianggap sah. Pada hal menurut Dewi, dalam surat kuasa yang diminta Elvira untuk ditandatangani Dewi bersama  dua anaknya yang masih dibawah umur, sebelum 40 hari suaminya meninggal (22 Januari 2013), tidak menyebutkan jenis tabungan dan nomor rekening serta alamat Bank Kesejahteraan Ekonomi tempat almarhum menabung. Anehnya, Elvira justru menggunakan surat kuasa itu untuk menutup semua jenis tabungan almarhun di Bank Kesejahteraan Ekonomi. Yang lebih anehnya lagi, pihak Bank Kesejahteraan Ekonomi mengabulkan penututp bukuan semua rekening almarhum yang diajukan Elvira berdasarkan surat kuasa yang dipegangnya tanpa ada konfirmasi dari pihak Bank ke Dewi selaku ahli waris yang sah, mengingat dalam surat kuasa tersebut tidak mencantumkan nama jenis tabungan termasuk nomor rekening. “Yang membuat saya kecewa adalah, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa surat kuasa tidak cacat dan prestasi sudah diberikan ke ahli waris atau ke saya. Kog pertimbangannya bisa menyatakan seperti itu tanpa ada bukti. Dalam surat kuasa itu kan, saya tidak menyebutkan alamat Bank maupun jenis tabungan termasuk nomor rekening almarhum suami saya. Isi surat kuasa itu bersifat umum bukan penupan rekening, tapi hanya mengurus. Apakah Undang-undang Perbankan atau aturan lain, menegani penutup bukuan rekening nasabah melalui orang lain atau kuasa, tidak perlu dijelaskan jenis tabungan dan nomor rekening serta alamat Bank dimana pemberi kuasa menabung ? Apakah ini hukum yang berlaku ?,” kata Dewi dengan nada bertanya. “Saya sangat kecewa dan “curiga” atas putusan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang menolak gugatan saya. Pembacaan putusan Emapt kali tertunda, atau hampir Dua bulan. Ternyata putusan Majelis Hakim menolak gugatan saya. Majelis Hakim sepertinya tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang saya ajukan melalui Kuasa Hukum saya dalam persidangan,” kata Dewi kemudian Tidak hanya itu. Hasil penutup bukuan rekening almarhum di Bank Kesejahteraan Ekonomi tidak dilaporkan oleh Elvira hingga saat ini kepada Dewi  selaku ahli waris yang sah bersama kedua anaknya. Selain itu, lanjut Dewi, ada tiga surat kuasa yang ditandatangani Dewi saat itu, diantaranya surat kuasa untuk mengurus harta peninggalan almarhum berupa tabungan deposito atau simpanan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi Jakarta, mengurus harta peninggalan almarhum berupa tabungan deposito atau simpanan lainnya di Bank OCBC Jakarta, dan surat kuasa untuk mengurus saham almarhum di PT Garuda Indonesia. Namun hingga saat ini, tak satupun yang dilaporkan Elvira kepada Dewi. Dewi mengetahui jumlah uang almarhum suaminya dalam tabungan setelah melaporkannya ke Polda Metro Jaya pada Desember 2015 lalu. Karena Dewi merasa laporannya di Polda Metro Jaya sejak 2015 lalu hingg saat ini tak kunjung tuntas, Ia pun telah berkirim surat kepada beberapa lembaga/Instansi pemerintah yang ada di negeri ini diantaranya, Komisi III DPR RI, Kementerian Hukum dan HAM, Komnas Ham, Kaplori, Ombusmen Presiden RI, Ir. Joko Widodo selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, namun hasilnya sama. “Satu minggu setelah suami saya meninggal, Elvira meminta saya untuk ketemu dimakan, karena saya kira mau jiarah bersama, saya pun menuruti dan mengajak kedua anak-anak. Sesampainya dimakan, Elvira minta saya untuk menandatangani surat keterangan waris. Anak saya sempat marah saat itu, tapi kata Elvira kerena dia sedang ditunggu Lurah. Saya tidak mau rebut dan saya juga tidak merasa curiga makanya saya tandatangani. Satu bulan kemudian yaitu tannggal 24 Pebruari 2013, Elvira sama Wiwit yang masih kakaknya datang kerumah membawa 3 surat kauasa untuk saya tandatangani, yaitu ke Bank Kesejahteraan Ekonomi, ke Bank OCBC dan mengurus saham ke PT Garuda Indonesia. Tapi tidak satupun yang dilaporkan Elvira ke saya. Berapa jumla uang almarhum suami saya di Bank Kesejahteraan Ekonomi tidak pernah ada laporan, bentuk buku tabungan setelah penutup bukuan pun tidak pernah ditunjukkan hingga saat ini. lalu dari mana Majelis Hakim menyatakan tidak cacat dan dan prestasi sudah diberikan ke saya sebagai ahli waris ?,” ungkap Dewi menceritakan. “Saya mengetahui jumlah uang dalam tabungan deposito dan tabungan biasa milik almarhum sebesar Rp 6 milliar lebih, setelah saya melaporkannya ke Polda Metro Jaya pada tanggal 24 Desember 2015 lalu, dengan Nomor Laporan  LP/5543/XII/2015 Dit Reskrimum tanggal 24 Desember 2015. Namun entah mengapa, kasus ini pun hingga saat ini belum tuntas. Saya pun telah berkirim surat kesemua lembaga atau instansi pemerintah termasuk ke Bapak Presiden. Kalau dari Bank OCBC, mereka pernah konfirmasi kesaya dengan mengirim surat, jumlahnya Rp 11 juta,” lanjut Dewi Saat disinggung terkait laporannya di Polda Metro Jaya, Dewi mengatakan, bahwa Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap peyidik. Sebelum Ia (Dewi) memenuhi panggilan Propam melalui telepon, dirinya pernah dihubungi oleh salah seorang penyidi Polda dan meminta agar Dewi mencabut laporannya ke Presiden, serta mengajak bertemu empat mata, namun Dewi tak menghiraukannya karena merasa takut. “Dua bulan lalu saya pernah ditelepon oleh Propam dan diminta datang ke Polda, dan saya pun kesana. Katanya karena laporan saya ke Presiden. Kata Propam, mereka telah melakukan pemeriksaan terhadap penyidik dan ditemukan adanya pelanggaran SOP. Katanya saya akan dikirimi surat. Tapi sebelum itu, saya pernah dihubungi oleh Kuswanto salah satu penyidiknya waktu itu, dan meminta saya supaya mencabut laporan saya yang ke Presiden. Beberapa hari setelah saya dari Propam, saya di telepon lagi dan diajak bertemu empat mata, karena saya takut makanya saya tidak hiraukan,” ungkap Dewi Dewi menambahkan, laporannya di Polda Metro Jaya pun dianggap janggal. Karena berdasarkan surat dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait permintaan berkas perkara dalam SPDP yang dikirim penyidik Polda Metro jaya, ternya dalam surat itu disebutkan ada nama tersangkanya. Namun aneh, hingga saat ini laporan saya pun tak kunjung tuntas. Saat ditanya langka selanjutnya yang akan ditempuh Dewi terkait putusan perkara gugatan di PN Jakarta Pusat, menurutnya akan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan melaoporkan Majelis hakim kepada Komisi Yudisial (KY). Terkait ucapan Dewi yang mengatakan, bahwa dirinya pernah dihubungi oleh penyidik Polda Metro Jaya Kuswanto, wartawan media ini pun mencoba mengkonfirmasi dengan mengirim pesan melaui Nomor WastAppnya, namun tak ada tanggapan, walau pesan tersebut sudah dibaca, pada Sabtu, 31 Maret 2018. Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini bermula pada tahun 2013 lalu, saat suami penggugat sebagai ahli waris dari alm. Rahman Rahim Salam, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013. Semasa hidup alm Rahman yang berprofesi sebagai konsultan perusahaan Jepang, alm. Rahman mempekerjakan 2 adik kandungnya di kantornya, yaitu Edwin Salim dan Elvira Emilia Salim yang baru lulus dari salah satu Universitas. Karena keduanya adik kandung, alm. Rahman tak pernah merasa curiga apa bila suatu saat terjadi sesuatu terhadap dirinya. Dan istri alm pun tak pernah mencampuri urusan kantor suaminya. Namun petaka yang tak pernah diduga sebelumnya datang juga. Berawal setelah Rahman Rahim Salam meninggalkan istri dan kedua anaknya pada tanggal 23 Januari 2013. Satu minggu setelah Rahman meninggal, Elvira menghubungi Dewi untuk ketemu dimakan, karena dikira akan jiarah bersama, Dewi pun menuruti serta mengajak kedua anak-anaknya atas permintaan Elvira. Sesampainya dimakam, Elvira yang ditemani Edwin dan keluarganya minta Dewi untuk menandatangani surat keterangan waris. Salah satu anak Dewi  sempat marah, namun menurut Dewi, karena Elvira memaksa dengan alasan sedang ditunggu Lurah, surat yang diminta Elvura pun akhirnya ditandatangani Dewi. Satu bulan kemudian yaitu tannggal 24 Pebruari 2013, Elvira bersama Wiwit yang masih kakak kandung Elvira, kembali mendatangi Dewi kerumahnya dengan membawa 3 surat kauasa untuk tandatangani, yaitu ke Bank Kesejahteraan Ekonomi, ke Bank OCBC dan mengurus saham almarhun ke PT Garuda Indonesia. Namun hingga saat ini, Dewi tidak pernah menerima laporan apapun dari Elvira. Berapa jumla uang almarhum suaminya di Bank Kesejahteraan Ekonomi tidak diketahuinya, termasuk bentuk buku tabungan almarhum. Beberapa bulan setelah sang adik kandung alm. Memperoleh yang “diinginkan”, sejak itupula tak ada kabar, tak ada laporan sama sekali. Berulang kali Dewi menghubungi Elvira, Elvira terkesan menghindar dengan berbagai alasan. Beberapa bulan kemudian, Elvira mengajak Dewi berkumpul di rumah orang tua alm. Rahman. Dalam pertemuan tersebut, Elvira memberitahukan, ada uang sebanyak 3 milliyar rupiah. Namun 2 milliar telah dibuat untuk membayar pengobatan alm Rahman selama di Rumah Sakit tanpa menunjukkan bukti kwitansi, Janji tinggal janji, bukti kwitansi pembayaran hutang alm. Sebesar Rp 2 milliyar tak kunjung ada. Benarkah alm. Meninggalkan hutang di Rumah Sakit sebesar Rp 2 milliyar tanpa sepengetahuan istri alm Rahman ? Andaikan benar, mengapa pihak Rumah Sakit tidak memberitahukannya kepada Dewi selaku istri alm. Rahman dan justru memberitahkannya kepada pihak lain (Elvira) ?. Tak tinggal diam. Dewi pun menemui pihak Rumah Sakit, dan ternyata diketahui bahwa biaya pengobatan alm selama beberapa hari di rumah sakit hanya sebesar Rp 95 juta dan selama 3 tahun sekitar Rp 700 juta. Tragis ! Usaha Dewi untuk mengetahui jumlah tabungan dan deposito sang alm. Suaminya ke Bank Kesejahteraan Ekonomi tak diperolehnya, seperti informasi dari pihak rumah sakit. Kepala Cabang Bank Kesejahteraan Ekonomi hanya mengatakan, kalau uang alm. tak banyak. Anehnya, untuk memberikan keterangan terkait jumlah tabungan alm. Rahman ke Sistrinya, pihak Bank harus mendapat persetujuan dari Elvira. Ada apa antara Kepala Cabang Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan Elvira terkait jumlah tabungan alm. Rahman ?. Berbagai cara telah dilakukan, termasuk mengirim surat melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan menyurati Bank Indonesia selaku induk perbankan di Indonesia, juga tak berhasil. Untuk mencari kepastian dan keadilan hukum, Dewi pun akhirnya melaporkannya ke Polda Metro Jaya dengan memberikan kuasa agar penyidik Polda dapat memperoleh informasi dari pihak Bank. Alhasil, ternyata uang alm. Rahman yang dicairkan Elvira sekaligus menutup rekening sekitar Rp 6 milliar lebih. Sementara yang diberitahukan Elvira adalah sebesar Rp 3 milliyar dikuarangi hutang alm. Rahman sebanyak Rp 2 milliyar. Dari kejadian inilah, Dewi menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan dan laporan ke Polisi. Gugatan di PN Jakarta Pusat sudah mulai disidangkan, sementara laporan di Polda Metro Jaya, 3 tahun tak kunjung tuntas. Hingga saat ini, pelapor hanya menerima surat SP2HP sebanyak 6 kali. Dan sampai kapan pelapor akan menerima surat SP2HP juga belum diketahui.  (Redaksi)  </div>

Perdata Majelis Hakim Tolak Gugatan Setelah Empat Kali Sidang Tertunda

Surat kuasa yang ditandatangai Dewi #Dewi : Saya sangat kecewa dan “curiga” atas putusan Majelis Hakim Yang menolak gugtan saya, belum ...

Catatan Akhir Tahun Kejaksaan Negeri Surabaya

02.07 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
 <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj-ZKtCV_XCvy7KUK3shIb-tpK0zybGW70-gpSFTHA50vXqX0GsZ4cW8inAOJeVb2Bax4XX81R_uy48GFLlUstqCNvHoGxqn-jT-MOpKsgoaaFQRLeMRtumPux-mzWkMax_YEuYsqZiaM/s1600/IMG-20171228-WA0022.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1185" height="414" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhj-ZKtCV_XCvy7KUK3shIb-tpK0zybGW70-gpSFTHA50vXqX0GsZ4cW8inAOJeVb2Bax4XX81R_uy48GFLlUstqCNvHoGxqn-jT-MOpKsgoaaFQRLeMRtumPux-mzWkMax_YEuYsqZiaM/s640/IMG-20171228-WA0022.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Keterangan Foto dari kiri Kasi PidsusHeru Kamarullah, Kajari Teguh Darmawan dan Kasi Pidum Didik Adytomo</td></tr>
</tbody></table>
 
beritakorupsi.co – Sepanjang tahun 2017, kasus perkara pidana umum (Pidum) yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya meningkat dibanding tahun sebelumnya, sementara dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi, berhasil menyelamatkan uang negara puluhan milliaran rupiah serta keberhasilan lembaga Adhyaksa itu menjalin kerjasama dengan Pemkot Surabaya. 
 
Untuk perkara Pidum sejak Januari hingga Desember 2017, sebanyak 2.290 yang pada tahun sebelumnya sejumlah22.231 perkara. 
 
Dari ribuan perkara tersebut, penanganan kasus narkoba berada diperingkat teratas, lalu diikuti dengan kasus pencurian dan kasus pidana lainnya. Dari jumlah perkara tersebut, kasus yang paling menonjol adalah kasus Narkoba sebanyak 851 perkara, kasus pencurian 733 perkara dan sisanya adalah pidana lainnya, seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), penganiyaan, tipu gelap dan kasus anak. 
 
Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Teguh Darmawan yang didampingi Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Surabaya Didik Adytomo, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Surabaya Heru Kamarullah dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) I Ketut Kasna Dedi Teguh Darmawan serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Surabaya Jonatan Markus saat menggelar Analisis dan Evaluasi (Anev), pada Kamis, 28 Desember 2017. 
 
"Selama 2017, asus narkoba sebanyak 851 perkara, sedangkan kasus pencurian sebanyak 733 perkara sisanya adalah kasus pidana lainnya, seperti tipu gelap, penganiayaan, KDRT dan kasus anak,"kata Teguh Darmawan menjelaskan. 
 
“Selain itu, jumlah perkara Tilang pun meningkat dari tahun sebelumnya. Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang berhasil menyetorkan uang ke negara sebesar Rp 6 milliar selama 2017,” timpal Didik Adytomo. 
 
Lebih lanjut Kajari Surabaya Teguh Darmawan mengatakan, bahwa sejak diterbitkannya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) RI, maka bukti Tilang langsung diantar ke rumah pelanggar lalu lintas dan pembayaran dapat dilakukan saat itu. 
 
“Kita telah membuat Aplikasi nomor WhastApp. Sehingga pelanngar lalu lintas dapat menghubungi serta mengetahui berapa denda yang harus diabayar. Petugas kita akan mengantar bukti Tilang sesuai alamat yang tertera,” ungkap Teguh Darmawan yang menggantikan Kajari sebelumnya Didik Farkhan. 
 
Sementara dalam perkara  pidana khusus dibahwa kendali Heru Kamarullah selaku Kasi Pidsus yang menangani Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Kejari Surabaya, telah berhasil menyelematkan uang negara sebesar Rp 33. 569.000.000 dari 11 perkara yang sudah di Vonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya serta sudah berkekuatan hukum tetap. 
 
"Yang sudah kami setorkan ke kas negara sebesar Rp 32.499.000.348, sedangkan sisanya akan kami setorkan bulan Januari 2018, karena beberapa perkaranya baru Incracht," kata Kajari Surabaya Teguh Darmawan kemudian 
 
Tegug Darmawan menjelaskan, sepanjang tahun 2017, Kejari Surabaya menangani perkara Korupsi sebayak 25 kasus korupsi, dan 11 diantaranya adalah dari hasil penyidikan Kejari, sementara sisanya dari Kepolisian maupun Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim) 
 
Lebih lanjut Tegug Darmawan mnejelaskan, bahwa Kejari Suarabaya dibwah kendali Kasi Intel I Ketut Kasna Dedi telah berhasil melakukan sebanyak 58 kerjasama dengan Pemkot Surabaya dengan membentuk TP4D (Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) yang  bertujuan sebagai upaya  pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi. 
 
"Ada 58 pendampingan kegiatan yang sudah kami lakukan. Total anggarannya senilai Rp 962.458.920.912," kata Teguh. 
 
Sementara dari Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dibahwa kendali Kasi Datun Kejari Surabaya Jonatan Markus, juga berhasil memulihkan keuangan negara sebesar Rp 600 juta yang berasal dari  10 MoU dengan instansi plat merah di Surabaya. Selain itu juga berhasil menyelamatkan asset milik Pemkot yang nilainya milliaran rupiah. 
 
"Selama tahun 2017, ada 10 SKK yang ditangani Seksi Datun, dan 169 SKK untuk bantuan hukum sebagai pengacara negara, yang berhasil mengamankan sejumlah asset Pemkot Surabaya yang nilainya Rp 178.820.809.063,” ujar Teguh Darmawan.  (Redaksi)

News Pemerintahan Perdata Pidana Tipikor Catatan Akhir Tahun Kejaksaan Negeri Surabaya

Keterangan Foto dari kiri Kasi PidsusHeru Kamarullah, Kajari Teguh Darmawan dan Kasi Pidum Didik Adytomo berita korupsi .co – S...

Gugatan Praperadilan Terhadap Ka Rutan Kandas

04.28 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_8-il67XGpQaM6OPBBQ6N3JDTXEoqjQMWmVRY3_3Lboz1zXLbkfiLXhywKFJXxxzS968PY7-tqEgeNBRlUZ4p0JvifNgfQFAeFObgWP90tO3sN1HnjCVIkL72x1lOsDCvkM5xz4QEGiY/s1600/Medaeng.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_8-il67XGpQaM6OPBBQ6N3JDTXEoqjQMWmVRY3_3Lboz1zXLbkfiLXhywKFJXxxzS968PY7-tqEgeNBRlUZ4p0JvifNgfQFAeFObgWP90tO3sN1HnjCVIkL72x1lOsDCvkM5xz4QEGiY/s640/Medaeng.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Harapan terdakwa kasus Korupsi KPU Jatim Kahar Reppy, untuk menghirup udara bebas dengan cara, mengajukan gugatan Pra Peradilan terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) dan HAM c.q Kepala Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo Jawa Timur Bambang Hariyanto,  kandas. Terdakwa mantan pegawai Sukofindo Cabang Surabaya yang terjerat dalam kasus Korupsi dana Pilpres tahun 2014 sebesar Rp 12 milliar di KPU Jatim, mem-Praperadilkan Ka Rutan Medaeng melalui Kuasa Hukumnya M. Sholeh di Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, karena dirinya merasa tetap berada dalam tahanan Rutan tanpa ada perpanjangan penahanan dari Mahkamah Agung (MA) RI. Dalam gugatan Praperadilan Nomor 49/PraPer/2017/PN.Sby tanggal 17 Nopember 2017 oleh Kahar Reppy selaku pemohon pelakiu Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dalam kegiatan pengadaan dan distribusi logostik Pemilu pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, melalui Kuasa Hukumnya Muhammad Sholeh. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Medaeng Bambang Hariyanto kepada wartawan media ini, pada Senin, 11 Desember 2017 Bambang menjelaskan, sidang Praperadilan yang diajukan Kahar Reppy dipimpin Majelis Hakim Sigit Sutrisno, kandas. Alasannya, sesuai putusan Majelis Hakim Pra Peradilan PN Surabaya menolak permohonan pemohon (Kahar Reppy) dan mengabulkan Jawaban termohon (Bambang Hariyanto) “Gugatannya ditolak. Majelis Hakim menyatakan bahwa Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya bukan merupakan subjek Praperadilan, dikarenakan hanya menjalankan fungsi secara administrative, tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan penetapan penahanan,” kata Bambang. (Redaksi)

Perdata Tipikor Gugatan Praperadilan Terhadap Ka Rutan Kandas

berita korupsi .co – Harapan terdakwa kasus Korupsi KPU Jatim Kahar Reppy, untuk menghirup udara bebas dengan cara, mengajukan gugatan Pr...

Tergugat Tak Mampu Menyerahkan Bukti Dipersidangan

23.27 beritakorupsi 0

#Kuasa Hukum para Tergugat “dihinggapi penyakit bisu”, sementara Laporan di Polda Metro Jaya 3 Tahun tak kunjung tuntas# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZNX2HDh8be9xlj2yqzPwUrkIagLDIBJLfKU24fqOE1sw_147Vu2zyHJzSMVDENpDEoH9NYVBAmvDWcrwIbgNwlq4E37FlNydvdKNDes1eOyGW1pKPPfJvUEbnZZ2JySMjB_YgaEbgOeg/s1600/Gugatan.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZNX2HDh8be9xlj2yqzPwUrkIagLDIBJLfKU24fqOE1sw_147Vu2zyHJzSMVDENpDEoH9NYVBAmvDWcrwIbgNwlq4E37FlNydvdKNDes1eOyGW1pKPPfJvUEbnZZ2JySMjB_YgaEbgOeg/s640/Gugatan.png" width="640" /></a></div>
  beritakorupsi.co – Tergugat sepertinya tak menghargai waktu selama 2 minggu  yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk menyerahkan bukti-bukti dalam persidangan yang berlangsung dengan agenda pembuktian, pada Selasa, 31 Oktober 2017 Pada sidang sebelumnya (17 Oktober 2017), Majelis Hakim yang diketuai Isworo dan dibantu Panitra pengganti (PP) Suswanti memberikan waktu selama 2 minggu terhadap Tergugat I PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi, di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, tergugat II Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah,  Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No 10 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tergugat III Lusi Lusmiati (Kepala Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran), warga Komplek Walikota, Jalan Nuri Blok. A2/19 RT 001/RW 006 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara, tergugat III Elvira Emilia Salam, warga Jl. Asem Baris Raya No. 124 RT 002 RW 007 Kel. Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan turut tergugat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk menyerahkan bukti-bukti gugtan. Ternyata, kehadiaran para Kuasa Hukum tergugat I, II, III dan tergugat IV hanya sekedardar menghadiri persidangan yang berlangsung di ruang sidang R. Soerbekti 2, sementara bukti-bukti terkait gugatan prinsip ketidak hati-hatian Bank yang mengikabatkan kerugian materi dan inmaterial dialami tergugat tak dapat ditunjukkan. Majelis Hakim pun akhirnya menunda persidangan dengan agenda yang sama, yakni memberikan waktu terhadap para tergugat untuk kembali menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya terkait gugatan yang dilayangkan Sri Dewi Sartika selaku penggugat melalui Kuasa Hukumnya Edy Wijaya, Lauren dkk dari kantor RBS dan Fatnrs. “Kalau begini, sidang kita tunda minggu depan, supaya para tergugat menyerahkan bukti-buktinya,” ucap Ketua Majelis Hakim setelah para tergugat terlihat bingung dan sibuk sendiri karena tak bisa menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki terkait dengan gugatan penggugat. Dan untuk yang Keduakalinya, Kuasa Hukum para tergugat kembali “dihinggapi penyakit bisu” alias tak mau memberikan komentarnya saat ditanya wartawan media ini seusai persidangan. bahkan terkesan mengindar agar dari wartawan. “Saya tidak bisa berkomentar, karena saya bukan layer utama. Dari tergugat Empat, Elvira,”  ucap salah seorang Kuasa Hukum Elvira Emilia Salim. Sementara Kuasa Hukum tergugat lainnya mencari jalan lain untuk mengindari wartawan. Sementara menurut Edy Wijaya selaku Kuasa Hukum penggugat Sri Dewi Sartika mengatakan, bahwa tergugat I, II dan tergugat III yang diwakili 1 orang, ternyata belum siap. Dan bahkan bukti-bukti yang diserahkan salah. Sementar bukti yang diserahkan tergugat IV (Elvira Emilia Salim), baru sebahagian yakni surat keterangan waris. “Yang tidak ada buktinya tadi dari Bank Kesejahteraan Ekonomi, T1, T2 dan T3 atau Bank Kesejahteraan Ekonomi pusat,  Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang,  dan Kepala Cabang si Anisa. Bukan nggak ada tapi belum siaplah mereka, salah-salahan buktinya berantakanlah,” ucap Edy “Kalau tergugat Emapat baru sebahagian yang diajukan terkait surat keterangan waris copy dari copy dan surat pernyataan. Hanya Tiga dokumen aja yang diserahkan ke Majelis tadi,” ujar Edy Edy menambahkan, turut tergugat yakni OJK telah memberikan beberapa bukti diantaranya, Undang-Undang, peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia dan E-mail ke Bank Kesejahteraan Ekonom. “Kalau dari turut tergugat yaitu OJK, memberikan terkait dengan Undang-Undang, peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, E-mail ke Bank Kesejahteraan Ekonomi, surat yang yang pernah kita kirimkan ke OJK surat konformasi dan surat yang pernah dikirim ke Bu Dewi. Intinya kan yang digugat adalah tergugst Satu, Dua dan tergugat Tiga,” pungkasnya. Kasus ini pun tidak hanya digugat melalui PN Jakarta Pusat, melainkan adanya laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya sejak Desember 2015 lalu, dengan Nomor Laporan  LP/5543/XII/2015 Dit Reskrimum tanggal 24 Desember 2015. Namun entah mengapa, kasus ini hingga Tiga tahun penyidik Polda Metro Jaya belum dapat menuntaskan. Pelapor hanya menerima surat SP2HP (Surat Pemberitahuan Hasil Perkembangan Penyidikan) yang ke- V tanggal 26 Oktober 2017. Namun samapai kapan pelapor menerima surat SP2HP, belum diketahui juga. Apakah kasus yang dilaporkan Sri Dewi Sartika ke Polda Metro jaya tak berarti ? Kasus ini bermula pada tahun 2013 lalu, seperti yang diceritakan Sri Dewi Sartika atau Dewi. Saat suami penggugat sebagai ahli waris dari alm. Rahman Rahim Salam, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013. Semasa hidup alm Rahman yang berprofesi sebagai konsultan perusahaan Jepang, alm. Rahman mempekerjakan 2 adik kandungnya di kantornya yaitu Edwin Salim dan Elvira Emilia Salim yang baru lulus dari salah satu Unifersitas. Karena keduanya adik kandung, alm. Rahman tak pernah merasa curiga apa bila suatu saat terjadi sesuatu terhadap dirinya. Dan istri alm pun tak pernah mencampuri urusan kantor suaminya. Namun petaka yang tak pernah diduga sebelumnya dating juga. Berawal setelah Rahman Rahim Salam meninggalkan istri dan kedua anaknya pada tanggal 23 Januari 2013. Belum genap 40 hari setelah Rahman Rahim Salam meninggal, Elvira menghubungi Dewi untuk bertemu dimakam suaminya. Mengira sang adik ipar akan mengajak jiarah bersama, Dewi pun menemui sangk adik ipar dengan menajak anaknya, walau awalnya merasa berat hati. Dimakam sang suaminya, sangk adik ipar menyodorkan surat kuasa mengurus harta peninggalan alm. Termasuk rekeningnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi berupa tabungan dan doposito yang tidak diketahui Dewi, berapa jumlah uang sang alm. Suaminya itu. Karena merasa ditekan dengan berbagai alasan, diantaranya bahwa Lurah telah menunggu Elvira. Dengan terpaksa dan tidak mau rebut serta tidak merasa curiga, Dewi akhirnya menandatangani surat yang telah disiapkan oleh Elfira. Dan surat kuasa yang ditandatangani Dewi, tidak menyebutkan untuk menutup buku tabungan atau rekening alm. Beberapa bulan setelah sang adik kandung alm. Memperoleh yang “diinginkan”, sejak itupula tak ada kabar, tak ada laporan sama sekali. Berulang-ulang Dewi menghubungi Elvira, Elfira terkesan menghindar dengan berbagai alasan. Beberapa bulan kemudian, Elvira mengajak Dewi berkumpul di rumah orang tua alm. Rahman. Dalam pertemuan tersebut, Elvira memberitahukan, ada uang sebanyak 3 milliyar rupiah. Namun 2 milliar telah dibuat untuk membayar pengobatan alm Rahman selama di Rumah Sakit tanpa menunjukkan bukti kwitansi, Janji tinggal janji, bukti kwitansi pembayaran hutang alm. Sebesar Rp 2 milliyar tak kunjung ada. Benarkah alm. Meninggalkan hutang di Rumah Sakit sebesar Rp 2 milliyar tanpa sepengetahuan istri alm Rahman ? Adaikan benar, mengapa pihak Rumah Sakit tidak memberitahukannya kepada Dewi selaku istri alm. Rahman dan justru memberitahkannya kepada pihak lain (Elvira) ?. Tak tinggal diam. Dewi pun menemui pihak Rumah Sakit dan ternyata diketahui bahwa biaya pengobatan alm selama beberapa hari di rumah sakit hanya sebesar 95 juta dan selama 3 tahun sekitar Rp 700 juta. Tragis ! Usaha Dewi untuk mengetahu jumlah tabungan dan deposito sang alm. Suaminya ke Bank Kesejahteraan Ekonomi tak diperolehnya seperti memperoleh informasi dari pihak rumah sakit. Kepala Cabang Bank Kesejahteraan Ekonomi hanya mengatakan, kalau uang alm. Tak banyak. Anehnya, untuk memberikan keterangan terkait jumlah tabungan alm. Rahman ke Sistrinya, harus mendapat persetujuan dari Elvira. Ada apa antara Kepala Cabang Bank Kesejahteraan Ekonomi dengan Elvira terkait jumlah tabungan alm. Rahman ?. berbagai cara telah dilakukan. Termasuk mengirim surat melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan menyurati Bank Indonesia selaku induk perbankan di Indonesia, juga tak berhasil. Untuk mencari kepastian dan keadilan hokum, Dewi pun akhirnya melaporkannya ke Polda Metro Jaya dengan memberikan kuasa agar penyidik Polda dapat memperoleh informasi dari pihak Bank. Alhasil, ternyata uang alm. Rahman yang dicairkan Elvira sekaligus menutup rekening sekitar Rp 6 milliar. sementara yang diberitahukan Elvira adalah sebesar Rp 3 milliyar dikuarangi hutang alm. Rahman sebanyak Rp 2 milliyar. Dari kejadian inilah, Dewi menempuh jalur hokum dengan melayangkan gugatan dan laporan ke Polisi. Gugatan di PN Jakarta Pusat sudah mulai disidangkan, sementara laporan di Polda Metro Jaya, 3 tahun tak kunjung tuntas. Pelapor hanya menerima surat SP2HP sebanyak 5 kali. Dan sampai kapan pelapor akan menerima surat SP2HP juga belum diketahuinya hingga saat ini. (Redaksi)

Perdata Tipikor Tergugat Tak Mampu Menyerahkan Bukti Dipersidangan

#Kuasa Hukum para Tergugat “dihinggapi penyakit bisu”, sementara Laporan di Polda Metro Jaya 3 Tahun tak kunjung tuntas# berita korups...

3 Tahun Pelapor Menunggu Proses Hukum di Polda Metro Jaya

03.50 beritakorupsi 0

#Penyidik Polda Metro Jaya butuh waktu 3 tahun meminta keterangan tambahan dari “terlapor” ?# 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWNCtsXdB-GzsEjrCzBRoGIfiSnFZl4g6qYDnk6Zx294q7Y0Wc2aQ-u6AQ-I4lM0HVUNv5YtnA6TEsp9fH5nLPAZ5JiYQrJt4reDpOTJuybYdHxcupUhss6Wm-_lFmA7g4hlIiPmxYTGo/s1600/Bank..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWNCtsXdB-GzsEjrCzBRoGIfiSnFZl4g6qYDnk6Zx294q7Y0Wc2aQ-u6AQ-I4lM0HVUNv5YtnA6TEsp9fH5nLPAZ5JiYQrJt4reDpOTJuybYdHxcupUhss6Wm-_lFmA7g4hlIiPmxYTGo/s640/Bank..jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto saat sidang gugatan di PN Jakarta Pusat 17 Oktober 2017 (Foto BK. Dok)</td></tr>
</tbody></table>
 
 
beritakorupsi.co – Sejak tanggal 24 Desember 2015 lalu hingga saat ini, Sri Dewi Sartika, menunggu tanpa “kepastian” dari proses hukum yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya, dengan Nomor laporan, No. LP/5543/XII/2015 Dit Reskrimum tanggal 24 Desember 2015. Sri Dewi Sartika atau yang akrab disapa Dewi ini adalah istri almarhum (alm) Rahman Rahim Salam, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013 lalu. Semasa hidup alm. suaminya adalah nasah Bank Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran di Wisma Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No. 10. Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelum meninggal, Rahman Rahim Salam berprofesi sebagai konsultan untuk perusahaan Jepang di Indonesia. Dan pada tahun 2005, Rahman Rahim Salam mengajak 2 adik kandungnya yaitu Elvira Emilia Salam dan Edwin Salam bekerja dikantornya dan Elvira diangkat sebagai sekretarisnya. Hal itu seperti yang disampaikan Dewi kepada media ini beberapa waktu lalu. “Sebelum meninggal, suami saya adalah nasah Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No. 10. Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan suami saya menunggal 22 Januari 2013. Anak 2, yang paling besar sekarang sudah SMA,” ucap Dewi. Dewi menceritakan, belum genap 40 hari alm suaminya meninggal, Elvira meminta tandatangan surat kuasa pengeurusan harta peninggalan alm termasuk uang tabungan dan depositi di Bank Kesejahteraan Ekonomi, yang sudah disiapkannya terlebih dahulu. Lalu, Elvira menghubungi Dewi untuk bertemu dimakan alm suaminya. “Kurang lebih Satu bulan setelah suami saya meninggal, yaitu sekitar Pebruari 2013, Elvira menghubungi saya untuk meminta tandatangan beberapa surat kuasa yang salah satunya, adalah surat kuasa ahli waris, tertanggal 24 Februari 2013. Waktu itu saya diminta Elvira ketemu di makam. Karena saya kira sama-sama ziarah, makanya saya datang. Saat itu Elvira meminta tandatangan saya disurat yang sidah disiapkannya. Anak saya yang pertama sempat marah. Tapi karena saya tidak curiga, dan saya pikir hanya mengurus, makanya saya tandatangani. Alasan Elvira untuk membantu saya melakukan pengurusan harta peninggalan alm. berupa tabungan, deposito maupun  simpanan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonmi. Tapi dalam surat kuasa itu, hanya menyebutkan bahwa Elvira Emilia Salam sebagai penerima Kuasa. Butkan untuk menutup buku rekening atau tabungan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi, dan tidak mencantumkan nomor rekening tabungan yang mana," kata Dewi Menurut Dewi, saat itu dirinya masih dalam keadaan berkabung karena belum genap 40 hari sang suami tercinta meninggalkannya bersama dua anaknya. Semula Dewi menolak untuk menandatangani surat kuasa tersebut, karena merasa alm. suaminya belum lama meninggal. Sehingga rasanya tidak pantas dan belum waktunya mengurus soal harta-harta peninggalan almarhum. Namun karena Elvira memaksa dengan berbagai macam alasan, dan tidak mau bertengkar, akhirnya Dewi pun bersedia menandatangani surat kuasa tersebut. “Waktu itu sedikit memaksa, katanya sudah ditunggu Lurah. Tandatangan pun saat itu dimakam suami saya. Waktu ditelepon, tidak diberitahukan kalau mau minta tandatangan. Saya kira untuk ziarah makanya saya temui,” ungkap Dewi. Setelah Elvira, lanjut Dewi, menerima surta kuas tersebut, Ia tak pernah menerima laporan apapun. Bahkan setiap kali diminta pertanggung jawabannya terkait surat kuasa, Elvira terkesan menghindar dengan berbagai alasan. Tragisnya, Dewi tak tau bagaimana hasil dari pengurusan uang alm. Suaminya oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi. “Saya berkali-kali menghubungi Elvira dan menanyakkan tentang tabungan alm. Suami saya, alasannya banyak. Katanya ada hutang di Rumah Sakit sebesar Rp 2 milliar. tapi saat saya minta buktinya tak bisa ditunjukkan. Saya tunggu bukti tagihan Rumah Sakit, alasannya banyak. Setelah saya ke Rumah Sakit, ternyata hanya 95 juta. Biaya pengobatan alm. Suami saya sejak berobat selama 3 tahun, tidak lebih dari 700 juta, dibawah 700 lah. Setiap kali saya hubungi dan minta bukti tagihan Rumah Sakit yang 2 milliar itu, tidak ada kejelasan, akhirnya saya mencabut surat kuasa pada tanggal 6 Desember 2015. Saya merasa ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi, dan juga merasa dicurangi. Akhirnya saya melapor ke Polda Metro Jaya, tanggal 24 Desember 2015,” beber Dewi menceritakan. “Saat pembagian warisan, kami kumpul di rumah mertua. Kata Elvira saat itu ada uang 3 milliyar dan hutang 2 milliar jadi sisa 1 milliyar. Saya dan 2 anak saya mendapat bagian 500 jutaan. Tapi bukti hutang 2 milliyar yang dibilang Elvira tidak ditunjukkan,” lanjut Dewi. Untuk mendapatkan informasi tentang nasib rekening tabungan dan deposito alm. Suaminya, Ia pun menemui Lusi selaku Kepala Cabang Pembantu  Bank Kesejahteraan Ekonomi untuk menyampaikan, bahwa surat kuasa yang diberikan kepada Elvira dicabut. “Waktu itu saya tidak bertemu dengan Lusi, katanya sudah pindah kantor. Tanggal 28 Desember 2015, saya dengan didampingi Kuasa Hukum serta ada teman, mendatangai kantor PT Bank Kesejahteraan Ekonomi di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan secara langsung surat pemberitahuan pencabutan kuasa terhadap Elvira, atas pengurusan rekening-rekening alm. pada Bank Kesejahteraan Ekonomi No. 06/STH-S.Pemb/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015, dan sekaligus meminta Informasi tentang data rekening alm. Suami saya,” kata Dewi sambil menunjukkan bukti berupa surat kuasa, surat dari OJK, dari BI, bukti LP (Laporan Polisi)  dan bukti SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) serta surat dari Kejati DKI ke Polda Metro Jaya yang menanyakkan tentang SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) tahun 2017. Saat ditanya, bagaimana hasil laporannya di Polda Metro Jaya. Dewi mengatakan, belum ada. “Nggak tau bagaimana hasilnya sejak 2015,” keluhnya. “Saat itu Lusi mengatakan, bahwa rekening alm. Suami saya sudah lama ditutup oleh Elvira, dan uang hasil pencairan telah diserahkan ke Elvira. Waktu saya tanya berapa jumlahnya, Lusi tak dapat menjelaskan, katanya tak banyak,” lanjut Dewi. Yang lebih anehnya lagi, saat Dewi meminta penjelasan dari sang pimpinan Bank itu, terkait langkah apa yang harus dia lakukan utuk dapat memperoleh informasi tentang rekenig suaminya, Lusi justru menjawab akan mendikusikannya terlebih dahulu dengan Elvira. “Saya kan istri sah almarum, apakah saya tak berhak mendapat informasi langsung dari Dia (Lusi) ? Kenapa Dia harus nanya Elvira. Elvira kan hanya menerima kuasa dari saya dan surat kuasa itu sudah saya cabut. Aneh kan,” kata Dewi dengan nada tinggi. Ada apa antara Lusi selaku pimpinan Cabang Bank Kesejahteraan Ekonomi harus berdiskusi terlebih dahulu dengan Elvira untuk memberikan penjelasan terhadap istri alm. sebagai ahli waris yang sah ? Apakah ada sebuah “sekanario”, antara Lusi dan Elvira terkait uang alm. yang disimpan di Bank Kesejahteraan Ekonomi berupa tabungan dan deposito ? “Karena saya merasa ada yang janggal, saya pun mengirimkan surat permohonan Kedua No. 01/STH-S.Pemb/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, yang kali ini disertai komplain atas pelayanan pihak Bank Kesejahteraan Ekonomi. Setelah itu,  baru saya menerima surat jawaban dari PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, No. 134/CB-JKT/2016 tertanggal 19 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Lusi selaku Pimpinan Cabang dan Deby Handayani selaku Pemimpin Cabang Pembantu. Isinya menyatakan, bahwa (“setelah rekening ditutup dan diselesaikan terhadap nasabah, maka hubungan hukum dengan Bank telah berakhir dan tidak ada kewajiban Bank untuk memenuhi permintaan istri almarhum selaku ahli waris”),” ujar Dewi. Ibarat Peribahasa, banyak jalan menuju Roma. Itulah yang dialami oleh istri alm. untuk memperoleh kejelasan tentang rekening alm. suaminya di Bank Kesejahteraan Ekonomi, yaitu dengan memberikan surat kuasa kepada penyidik Polda Metro Jaya. Hasilnya pun diketahui, bahwa jumlah uang alm. suaminta yang dicairkan oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi sebesar Rp 6.644.855.771,36, yang terdiri dari, 1 lembar sertifikat deposito No. 930002580 senilai Rp. 5.013.150.684,92,; 1 lembar sertifikat deposito No. 930011539 sejumlah Rp. 1.503.945.205,44 dan 1 rekening tabungan No. 910000398 sebanyak Rp. 127.759.881. “Ini saya tahu setelah penyidik memperolehnya. Pada hal kata Lusi, saat saya temui, uangnya tak banyak,” ucapnya sambil menggeleng-gelengkan kepala Setelah berbagai usah dilakukan Dewi untuk memperoleh informasi tentang rekening tabungan dan deposito alm. suaminya, termasuk menyurati OJK dan BI tak ada penyelesaian. Akhirnya, Dewi pun menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan melalui melalui Kuasa Hukumnya, Lauren, Edy Winjaya dkk dari kantor RBS dan Fartners, sambil menggu proses hokum di Polda Metro Jaya entah sampai kapan. “Saya hanya mencari keadilan dan menuntut hak saya sebagai istri sekaligus sebagai ahli waris dari alm. Suami saya. Apakah saya salah mencari keadilan melalui Majelis Hakim dan pihak kepolisian dengan melaporkan hal ini ?,” pungkas Dewi. Yang lebih anehnya lagi, laporan Sri Dewi Kartika ke Polda Metro Jaya sejak tahun 2015 lalu, terkesan “disimpan di lemari penyidik” hingga saat ini belum jelas hasil dari laporan Dewi untuk mencari keadilan melalui aparat penegak hukum, terkait uang milik alm. Suaminya yang disimpan di Bank Kesejahteraan Ekonomi. Lalau, kemana Dwi harus melaporkan untuk mencari keadilan ? Sementara, saat penyidik Polda Metro Jaya menghubungi kembali wartawan media ini mengatakan, akan meminta keterangan tambahan dari Elvira Salam  dan Edwin Salam. Alasannya, karena ada hutang alamarhum yang di tack over oleh Elvira hingga saat ini. Mengapa Elvira yang membayar hutang piutang alamarhum, sementara almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Ada apa dibalik “layar ?”  (Redaksi) “Kita akan mengirim SP2HP kepada Bu Dewi. Kita masih akan meminta keternagan tambahan dari Elvira Salam dan Edwin Salam,” kata AIPTU Kuswanto. Ketika wartawan media ini kembali menghubungi AIPTU Kuswanto melalui pesan WhatsApp tanggal 19 Oktober 2017, terkait SPDP sesuia surat dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI, AIPTU Kuswanto tak menanggapinya. 
Aneh memang, untuk meminta keterangan tambahan dari kedua adik kandung almarhum, apakah penyidik harus membutuhkan waktu bertahun-tahun ? Lalu, sampai kapan Dewi memperoleh kepastian hukum ?  (Redaksi)

Perdata Tipikor 3 Tahun Pelapor Menunggu Proses Hukum di Polda Metro Jaya

#Penyidik Polda Metro Jaya butuh waktu 3 tahun meminta keterangan tambahan dari “terlapor” ?# Foto saat sidang gugatan di PN Jakarta Pus...

Sidang Gugatan Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kuasa Hukum Tergugat “Bisu”

21.39 beritakorupsi 0

#Kacab Pembantu Bank Kesejahteraan Ekonomi diduga bersekongkol dengan Elvira untuk mencairkan Uang Milliyaran milik ahli waris tanpa Prosedur. Dan Laporan di Polda pun sejak 2015 "gelap ?"# 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk44OaGYPfGioumOzWyUL2hQoU9tsK-LZc_nyAiTzKZFmkhbL20FrAu7ocXFE7Gbw0Kr6q9q0Q4bvRQTvMv1ai8cVW5mSS7sIAWkYyElGnpqqIuNSZjVpbVZ0cMnCXDMa3d95mFa25yaI/s1600/Bank..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk44OaGYPfGioumOzWyUL2hQoU9tsK-LZc_nyAiTzKZFmkhbL20FrAu7ocXFE7Gbw0Kr6q9q0Q4bvRQTvMv1ai8cVW5mSS7sIAWkYyElGnpqqIuNSZjVpbVZ0cMnCXDMa3d95mFa25yaI/s640/Bank..jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto kiri, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Humum Tergugat I,II,III,IV dan turut tergugat (kanan)</td></tr>
</tbody></table>
 beritakorupsi.co – Selasa, 17 Oktober 2017, sidang perkara gugatan Sri Dewi Kartika, selaku penggugat melalui Kuasa Hukumnya Lauren dkk dari kantor RBS dan Fartners, terhadap PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi selaku tergugat I, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran sebagai tergugat  II, Lusi Lusmiati (Kepala Kantor Bank Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran) tergugat III, Elvira Emilia Salam  tergugat IV dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) turut tergugat, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Sidang yang digelar di ruang sidang Harifin Andi Tumpa adalah pembuktian dan tidak begitu lama, karena pihak penggugat hanya menyerahkan beberapa bukti kepada Majelis Hakim, diantaranya Laporan Polisi ke Polda Metro Jaya No. LP/5543/XII/2015 Dit Reskrimum tanggal 24 Desember 2015, Surat dari Bank Indonesia ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan), surat kuasa penggugat (Sri Dewi Saertika) kepada Meta Harfira selaku staf tergugat 4 (Elvira Emilia Salam) terkait penarikan dan penutupan tabungan milik alm. Di Bank OCBC NISP Cabang Permata Hijau, serta beberapa bukti lainnya. Majelis Hakim pun memberikan kesempatan cukup lama terhadap para tergugat yang diwakili Kuasa Hukumnya masing-masing, yakni 2 minggu untuk menyiapkan dan menyerahkan bukti-bukti terhadap Majelis Hakim. Usai persidangan, Kuasa Hukum masing-masing tergugat saat ditanya wartawan media ini, hanya terkesan “bisu” alias tak memberikan komentar apapun. Ketiga pencgara yang mewakili PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi, di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat selaku tergugat I, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah,  Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No 10 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai tergugat  II dan Lusi Lusmiati (Kepala Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran), warga Komplek Walikota, Jalan Nuri Blok. A2/19 RT 001/RW 006 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara, sebagai tergugat III, langsung meninggalkan ruang sidang di Lt, III gedung PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No 24, 26 – 28 Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya Kuasa Hukum dari tergugat I, II dan III yang “bisu”, melaikan dari pihak Elvira Emilia Salam selaku tergugat IV, yang juga adik kandung alm. Rahman Rahim Salam, warga Jl. Asem Baris Raya No. 124 RT 002 RW 007 Kel. Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selaku penerima kuasa dari istri alm. Rahman Rahim Salam, Sri Dewi Kartika. Anehnya, “aksi bisu” alias tak berkomentar juga “menular” ke Kuasa Hukum dari turut tergugat yakni OJK (Otoritas Jasa Keuangan), yang  berkantor di Menara Radius Prawiro, Jalan M. H. Thamrin No. 2. Jakarta Pusat. Sementara, salah satu Kuasa Hukum penggugat Sri Dewi Sartika, Lauren mengatakan, bukti yang diserahkan ke Majelis Hakim diantaranya adalah Laporan Polisi ke Polda Metro Jaya, surat kuasa penggugat kepada Meta Harfira (staf tergugat 4) untuk menarik dan menutup tabungan milik almarhum Rahman Rahim Salam di Bank OCBC NISP, Cabang Permata Hijau dan surat dari Bank Indonesi ke OJK, tanggal, 11 Januari 2017. “Ada 22 bukti yang kita serahkan tadi ke Majelis. Salah satu bukti, adalah Laporan Polisi ke Polda Metro Jaya No. LP/5543/XII/2015 Dit Reskrimum tanggal 24 Desember 2015. Bukti ini menunjukkan, ada dugaan terjadi tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHPidana yang dilakukan tergugat 4 (Elvira Emilia Salam). Bukti lain, adalah surat kuasa penggugat kepada Meta Harfira. Meta ini adalah staf tergugat 4 atau Elvira, untuk menarik dan menutup tabungan milik almarhum Rahman Rahim Salam, di Bank OCBC NISP, Cabang Permata Hijau. Bukti ini menunjukkan contoh surat kuasa yang khusus untuk menarik dan menutup rekening, bukan surat kuasa yang sifatnya umum, seperti yang dipakai Elvira Salam untuk menarik dan menutup rekening almarhum,” kata Lauren. Yang lebih anehnya lagi, laporan Sri Dewi Kartika ke Polda Metro Jaya sejak tahun 2015 lalu, terkesan “disimpan di lemari penyidik” hingga saat ini belum jelas hasil dari laporan Dewi untuk mencari keadilan melalui aparat penegak hukum, terkait uang milik alm. Suaminya yang disimpan di Bank Kesejahteraan Ekonomi. Lalau, kemana Dwi harus melaporkan untuk mencari keadilan ? Sementara, saat penyidik Polda Metro Jaya menghubungi kembali wartawan media ini mengatakan, akan meminta keterangan tambahan dari Elvira Salam  dan Edwin Salam. Alasannya, karena ada hutang alamarhum yang di tack over oleh Elvira hingga saat ini. Mengapa Elvira yang membayar hutang piutang alamarhum, sementara almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Ada apa dibalik “layar ?” “Kita akan mengirim SP2HP kepada Bu Dewi. Kita masih akan meminta keternagan tambahan dari Elvira Salam dan Edwin Salam,” kata AIPTU Kuswanto. Aneh, untuk meminta keterangan tambahan dari kedua adik kandung almarhum tersebut, apakah penyidik harus membutuhkan waktu bertahun-tahun ? Kemidian Lauren menambahkan, ada juga surat dari Bank Indonesia (BI) ke OJK tanggal 11 Januari 2017, setelah Sri Dewi Sartika menyurati BI “Bukti lain adalah surat dari Bank Indonesi ke OJK tanggal 11 Januari 2017. Dimana Bank Indonesia meminta OJK untuk memberikan sanksi kepada Bank Kesejahteraan Ekonomi, sesuai kewenangan yang dimiliki OJK. Bukti ini menunjukkan, bahwa OJK kurang responsif terhadap kelalaian yang dilakukan Bank Kesejahteraan Ekonomi,” ungkap Lauren “Kita lihat aja pada sidang berikutnya, bukti apa saja yang akan mereka serahkan. Kalau bukti yah kita serahkan tadi, hanya mereka lihat tanpa memperhatikan isi surat sebagi bukti yang kita serahkan tadi,” lanjutnya. Kasus inipun sudah di Laporkan ke Polda Metro Jaya sejak 2015 lalu Dewi pun menceritakan semasa hidup suaminya, almarhum (alm) Rahman Rahim Salam, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013, merupakan nasabah Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No. 10. Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. “Kurang lebih Satu bulan setelah suami saya meninggal, yaitu sekitar Pebruari 2013, Elvira menghubungi saya untuk meminta tandatangan beberapa surat kuasa yang salah satunya, adalah surat kuasa ahli waris, tertanggal 24 Februari 2013. Waktu itu saya diminta Elvira ketemu di makam. Karena saya kira sama-sama ziarah, terpaksa saya dating. Saat itu Elvira meminta tandatangan saya. Anak saya yng pertama sempat marah. Karena saya tidak curiga, dan saya pikir hanya mengurus, makanya saya tanda tangan. Alasan Elvira untuk membantu saya melakukan pengurusan harta peninggalan alm. berupa tabungan, deposito maupun  simpanan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonmi. Tapi dalam surat kuasa itu, hanya menyebutkan bahwa Elvira Emilia Salam sebagai penerima Kuasa. Tapi tidak secara jelas menyebutkan untuk menutup buku rekening atau tabungan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi dan tidak mencantumkan nomor rekening tabungan yang mana," kata Dewi saat menemui wartawan media ini di PN Jakrta Pusat. menurut Dewi, saat itu dirinya masih dalam keadaan berkabung karena belum genap 40 hari sang suami tercinta meninggalkannya bersama dua anaknya. Semula Dewi menolak untuk menandatangani surat kuasa tersebut, karena merasa alm. suaminya belum lama meninggal. Sehingga rasanya tidak pantas dan belum waktunya mengurus soal harta-harta peninggalan almarhum. Namun karena Elvira memaksa dengan berbagai macam alasan dan tidak mau bertengkar, akhirnya Dewi pun bersedia menandatangani surat kuasa. “Waktu itu sedikit memaksa, katanya sudah ditunggu Lurah. Tandatangan pun saat itu dimakam suami saya. Waktu ditelepon, tidak diberitahukan kalau mau minta tandatangan. Saya kira untuk ziarah makanya saya temui,” kata Dewi. Setelah Elvira, lanjut Dewi, menerima surta kuas tersebut, Ia tak pernah menerima laporan apapun. Bahkan setiap kali diminta pertanggung jawabannya terkait surat kuasa, Elvira terkesan menghindar dengan berbagai alasan. Tragisnya, Dewi tak tau bagaimana hasil dari pengurusan uang alm. Suaminya oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi. “Saya berkali-kali menghubungi Elvira dan menanyakkan tentang tabungan alm. Suami saya, alasannya banyak. Katanya ada hutang di Rumah Sakit sebesar Rp 2 milliar. tapi saat saya minta buktinya tak bisa ditunjukkan. Saya tunggu bukti tagihan Rumah Sakit, alasannya banyak. Setelah saya ke Rumah Sakit, ternyata hanya 70 juta. Biaya pengobatan alm. Suami saya sejak berobat selama 3 tahun, tidak lebih dari 700 juta, dibawah 700 lah. Setiap kali saya hubungi dan minta bukti tagihan Rumah Sakit yang 2 milliar itu, tidak ada kejelasan, akhirnya saya mencabut surat kuasa pada tanggal 6 Desember 2015. Saya merasa ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi, dan juga merasa dicu ke Polda Metro Jaya, tanggal 24 Desember 2015,” beber Dewi menceritakan Untuk mendapatkan informasi tentang nasib rekening tabungan dan deposito alm. Suaminya, Ia pun menemui Lusi selaku Kepala Cabang Pembantu  Bank Kesejahteraan Ekonomi untuk menyampaiakan bahwa surat kuasa yang diberikan kepada Elvira dicabut. “Waktu itu saya tidak bertemu dengan Lusi, katanya sudah pindah kantor. Tanggal 28 Desember 2015, saya dengan didampingi Kuasa Hukum serta ada teman, mendatangai kantor PT Bank Kesejahteraan Ekonomi di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan secara langsung surat pemberitahuan pencabutan kuasa terhadap Elvira, atas pengurusan rekening-rekening alm. pada Bank Kesejahteraan Ekonomi No. 06/STH-S.Pemb/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015, dan sekaligus meminta Informasi tentang data rekening alm. Suami saya,” kata Dewi sambil menunjukkan bukti berupa surat kuasa, surat dari OJK, dari BI dan bukti LP (Laporan Polisi). Saat ditanya, bagaimana hasil laporannya di Polda Metro Jaya. Dewi mengatakan, belum ada. “Nggak tau bagaimana hasilnya sejak 2015,” keluhnya. “Saat itu Lusi mengatakan, bahwa rekening alm. Suami saya sudah lama ditutup oleh Elvira, dan uang hasil pencairan telah diserahkan ke Elvira. Waktu saya tanya berapa jumlahnya, Lusi tak dapat menjelaskan, katanya tak banyak,” lanjut Dewi. Yang lebih anehnya lagi, saat Dewi meminta penjelasan dari sang pimpinan Bank itu, terkait langkah apa yang harus dia lakukan utuk dapat memperoleh informasi tentang rekenig suaminya, Lusi justru menjawab akan mendikusikannya terlebih dahulu dengan Elvira. “Saya kan istri sah almarum, apakah saya tak berhak mendapat informasi langsung dari Dia (Lusi) ? Kenapa Dia harus nanya Elvira. Elvira kan hanya menerima kuasa dari saya dan surat kuasa itu sudah saya cabut. Aneh kan,” kata Dewi dengan nada tinggi. Ada apa antara Lusi selaku pimpinan Bank harus berdiskusi terlebih dahulu dengan Elvira untuk memberikan penjelasan terhadap istri alm. sebagai ahli waris yang sah ? Apakah ada sebuah “kesepakatan”, antara Lusi dan Elvira terkait uang alm. yang disimpan di Bank Kesejahteraan Ekonomi berupa tabungan dan deposito ? “Karena saya merasa ada yang janggal, saya pun mengirimkan surat permohonan Kedua No. 01/STH-S.Pemb/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, yang kali ini disertai komplain atas pelayanan pihak Bank Kesejahteraan Ekonomi. Setelah itu,  baru saya menerima surat jawaban dari PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, No. 134/CB-JKT/2016 tertanggal 19 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Lusi selaku Pimpinan Cabang dan Deby Handayani selaku Pemimpin Cabang Pembantu. Isinya menyatakan, bahwa (“setelah rekening ditutup dan diselesaikan terhadap nasabah, maka hubungan hukum dengan Bank telah berakhir dan tidak ada kewajiban Bank untuk memenuhi permintaan istri almarhum selaku ahli waris”),” ujar Dewi. Ibarat Peribahasa, banyak jalan menuju Roma. Itulah yang dialami oleh istri alm. untuk memperoleh kejelasan tentang rekening alm. suaminya di Bank Kesejahteraan Ekonomi, yaitu dengan memberikan surat kuasa kepada penyidik Polda Metro Jaya. Hasilnya pun diketahui, bahwa jumlah uang alm. suaminta yang dicairkan oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi sebesar Rp 6.644.855.771,36, yang terdiri dari, 1 lembar sertifikat deposito No. 930002580 senilai Rp. 5.013.150.684,92,; 1 lembar sertifikat deposito No. 930011539 sejumlah Rp. 1.503.945.205,44 dan 1 rekening tabungan No. 910000398 sebanyak Rp. 127.759.881. “Ini saya tahu setelah penyidik memperolehnya. Pada hal kata Lusi, saat saya temui, uangnya tak banyak,” ucapnya sambil menggeleng-gelengkan kepala Setelah berbagai usah dilakukan Dewi untuk memperoleh informasi tentang rekening tabungan dan deposito alm. suaminya, termasuk menyurati OJK dan BI tak ada penyelesaian. Akhirnya, Dewi pun menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan melalui melalui Kuasa Hukumnya, Lauren, Edy Winjaya dkk dari kantor RBS dan Fartners. “Saya hanya mencari keadilan dan menuntut hak saya sebagai istri sekaligus sebagai ahli waris dari alm. Suami saya. Apakah saya salah mencari keadilan melalui Majelis Hakim dan pihak kepolisian dengan melaporkan hal ini ?,” ujar Dewi sambil meninggalkan gedung PN Jakarta Pusat. (Redaksi)

Perdata Tipikor Sidang Gugatan Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kuasa Hukum Tergugat “Bisu”

#Kacab Pembantu Bank Kesejahteraan Ekonomi diduga bersekongkol dengan Elvira untuk mencairkan Uang Milliyaran milik ahli waris tanpa Prosedu...

PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Digugat di PN Jakarta Pusat

22.16 beritakorupsi 1

#Digugat karena Pimpinan Cabang Pembantu Bank Kesejahteraan Ekonomi tak memeberikan informasi Rekening ke Ahli Waris Almarhum# 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKhqQtw-m4wUPoKu56ysMPR8hj1aC3GwqEvIA9HmVk34n_M9VXUIRmLeLshcRlm9s6KWw2PmQkmsYapnu_qHua78QadvrdEju_cC9a6wDlS8wUdAp6ZlV-380eSTavvlxsDeR0MwjYyZE/s1600/IMG-20171003-WA0028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="916" data-original-width="864" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKhqQtw-m4wUPoKu56ysMPR8hj1aC3GwqEvIA9HmVk34n_M9VXUIRmLeLshcRlm9s6KWw2PmQkmsYapnu_qHua78QadvrdEju_cC9a6wDlS8wUdAp6ZlV-380eSTavvlxsDeR0MwjYyZE/s640/IMG-20171003-WA0028.jpg" width="602" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Edy Winjaya. SH</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Bila pihak Bank tak memberikan pelayanan sesuai SOP dan Undang-Undang Perbankan terhadap ahli waris yang menjadi nasabah Bank itu sendiri, lalu bagaimana masyarakat akan mempercayainya ? Harapannya hanya ada di Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri setempat sebagai “marwah Tuhan”.  </div>
<div style="text-align: justify;">
Itulah yang dilakukan Sri Dewi Kartika, warga Perum Citra Grand, Cibubur, Kota Bekasi, istri almarhum Rahman Rahim Salam, salah satu nasabah Bank Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran untuk menggungat melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Sri Dewi Kartika, melalui Kuasa Hukumnya RBS dan Fartners, malayangkan terhadap PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi, di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat seaku tergugat I, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah,  Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No 10 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai tergugat  II, Lusi Lusmiati (Kepala Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran), warga Komplek Walikota, Jalan Nuri Blok. A2/19 RT 001/RW 006 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara, sebagai tergugat III, Elvira Emilia Salam (adik kandung almarhum Rahman Rahim Salam) warga Jl. Asem Baris Raya No. 124 RT 002 RW 007 Kel. Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selaku penerima kuasa dari istri almarhum Rahman Rahim Salam, Sri Dewi Kartika dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Menara Radius Prawiro, Jalan M. H. Thamrin No. 2. Jakarta Pusat  turut tergugat. Gugatan yang dilayangkan Sri Dewi Kartika melalui Kuasa Hukumnya terhadap para tergugat dan turut tergugat, karena dirinya sebagai ahli waris dari alm. Rahman Rahim Salam, yang meninggal pada Januari 2013 lalu, tak mendapat pelayanan sebagai mana mestinya terkait keberadaan rekening almarhum di Bank tersebut. Bahkan Sri Dewi Kartika, justru merasa dipermainkan atas sikap Bank saat dirinya hendak meminta informasi setelah Elvira Emilia Salam tak dapat ditemui bahkan tak mmemberikan laporan apapun atas surat kuasa yang diterimanya dari sang kakak ipar.  </div>
<div style="text-align: justify;">
Tak hanya pihak Bank sendiri, lembaga pengawas keuangan, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dianggap berpihak ke Bank Kesejahteraan Ekonomi, yang tak membantunya untuk memperoleh nasib rekening sang suaminya. Justru Bank Indosia yang merasa ikut prihatin atas nasib yang dialami istri almarhum, saat Sri Dewi Kartika menyuratinya. Hal itu seperti yang disampaikan Sri Dewi Kartika atau Dewi,  kepada wartawan media ini, pada Senin, 3 Oktober 2017. Dewi menceritakan, semasa hidup suaminya, almarhum (alm) Rahman Rahim Salam, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013, adalah nasabah Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No. 10. Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. “Kurang lebih Satu bulan setelah suami saya meninggal, yaitu sekitar Pebruari 2013, Elvira menghubungi saya untuk meminta tandatangan beberapa surat kuasa yang salah satunya adalah, Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 24 Februari 2013. Tanda tangan pada surat kuasa tersebut diminta Elvira dengan alasan untuk membantu saya melakukan pengurusan harta peninggalan alm. berupa tabungan, deposito maupun  simpanan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonmi. Tapi dalam surat kuasa itu hanya menyebutkan, bahwa Elvira Emilia Salam sebagai penerima Kuasa. Tapi tidak secara jelas menyebutkan untuk menutup buku rekening atau tabungan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi dan tidak mencantumkan nomor rekening tabungan," kata Dewi bercerita. Dewi bercerita. Saat itu dirinya masih dalam keadaan berkabung yang belum genap 1 bulan sang suami tercintanya meninggalkannya bersama dua anaknya. Semula Dewi menolak untuk menandatangani surat kuasa tersebut, karena merasa alm. suaminya belum lama meninggal. Sehingga rasanya tidak pantas dan belum waktunya mengurus soal harta-harta peninggalan almarhum. Namun karena Elvira memaksa dengan berbagai macam alasan dan tidak mau bertengkar, akhirnya Dewi bersedia menandatangani surat kuasa. “Waktu itu sedikit memaksa, katanya sudah ditunggu Lurah. Tandatangan pun dimakam suami saya. Waktu ditelepon, tidak diberitahukan kalau mau minta tandatangan. Saya kira untuk ziarah makanya saya temui,” lanjut Dewi. Setelah Elvira, lanjut Dewi, menerima surta kuas tersebut, Ia tak pernah menerima laporan apapun. Bahkan setiap kali diminta pertanggung jawabannya terkait surat kuasa, Elvira terkesan menghindar dengan berbagai alasan. Tragisnya, Dewi tak tau bagaimana hasil dari pengurusan uang alm. Suaminya oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi. “Saya berkali-kali menghubungi Elvira dan menanyakkan tentang tabungan alm. Suami saya, alasannya banyak. Katanya ada hutang di Rumah Sakit sebesar Rp 2 milliar. tapi saat saya minta buktinya tak bisa ditunjukkan. Saya tunggu bukti tagihan Rumah Sakit, alasannya banyak. Setelah saya ke Rumah Sakit, ternyata hanya 70 juta. Biaya pengobatan alm. Suami saya sejak berobat selama 3 tahun, tidak lebih dari 700 juta, dibawah 700 lah. Setiap kali saya hubungi dan minta bukti tagihan Rumah Sakit yang 2 milliar itu, tidak ada kejelasan, akhirnya saya mencabut surat kuasa pada tanggal 6 Desember 2015. Saya merasa ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi, dan juga merasa dicu ke Polda Metro Jaya, tanggal 24 Desember 2015,” beber Dewi menceritakan Untuk mendapatkan informasi tentang nasib rekening tabungan dan deposito alm. Suaminya, Ia pun menemui Lusi selaku Kepala Cabang Pembantu  Bank Kesejahteraan Ekonomi untuk menyampaiakan bahwa surat kuasa yang diberikan kepada Elvira dicabut. “Waktu itu saya tidak bertemu dengan Lusi, katanya sudah pindah kantor. Tanggal 28 Desember 2015, saya dengan didampingi Kuasa Hukum serta ada teman, mendatangai kantor PT Bank Kesejahteraan Ekonomi di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan secara langsung surat pemberitahuan pencabutan kuasa terhadap Elvira, atas pengurusan rekening-rekening alm. pada Bank Kesejahteraan Ekonomi No. 06/STH-S.Pemb/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015, dan sekaligus meminta Informasi tentang data rekening alm. Suami saya,” kata Dewi sambil menunjukkan bukti berupa surat kuasa, surat dari OJK, dari BI dan bukti LP (Laporan Polisi). “Saat Lusi mengatakan, bahwa rekening alm. Suami saya sudah lama ditutup oleh Elvira, dan uang hasil pencairan telah diserahkan ke Elvira. Waktu saya tanya berapa jumlahnya, Lusi tak dapat menjelaskan, katanya tak banyak,” lanjut Dewi. Yang lebih anehnya lagi, saat Dewi meminta penjelasan dari sang pimpinan Bank itu, terkait langkah apa yang harus dia lakukan utuk dapat memperoleh informasi tentang rekenig suaminya, Lusi justru menjawab akan mendikusikannya terlebih dahulu dengan Elvira. “Saya kan istri sah almarum, apakah saya tak berhak mendapat informasi langsung dari Dia (Lusi) ? Kenapa Dia harus nanya Elvira. Elvira kan hanya menerima kuasa dari saya dan surat kuasa itu sudah saya cabut. Aneh kan,” kata Dewi dengan nada tinggi.  Ada apa antara Lusi selaku pimpinan Bank harus berdiskusi terlebih dahulu dengan Elvira untuk dapat menjelaskan terhadap istri alm. sebagai ahli waris yang sah ? apakah ada sebuah “kesepakatan” antara Lusi dan Elvira terkait uang alm. yang disimpan di Bank Kesejahteraan Ekonomi berupa tabungan dan deposito ? “Karena saya merasa ada yang janggal, saya pun mengirimkan surat permohonan Kedua No. 01/STH-S.Pemb/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, yang kali ini disertai komplain atas pelayanan pihak Bank Kesejahteraan Ekonomi. Setelah itu,  baru saya menerima surat jawaban dari PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, No. 134/CB-JKT/2016 tertanggal 19 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Lusi selaku Pimpinan Cabang dan Deby Handayani selaku Pemimpin Cabang Pembantu. Isinya menyatakan, bahwa (“setelah rekening ditutup dan diselesaikan terhadap nasabah, maka hubungan hukum dengan Bank telah berakhir dan tidak ada kewajiban Bank untuk memenuhi permintaan istri almarhum selaku ahli waris”),” ujar Dewi. Ibarat Peribahasa, banyak jalan menuju Roma. Itulah yang dialami oleh istri alm. untuk memperoleh kejelasan tentang rekening alm. suaminya di Bank Kesejahteraan Ekonomi, yaitu dengan memberikan surat kuasa kepada penyidik Polda Metro Jaya. Hasilnya pun diketahui, bahwa jumlah uang alm. suaminta yang dicairkan oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi sebesar Rp 6.644.855.771,36, yang terdiri dari, 1 lembar sertifikat deposito No. 930002580 senilai Rp. 5.013.150.684,92,; 1 lembar sertifikat deposito No. 930011539 sejumlah Rp. 1.503.945.205,44 dan 1 rekening tabungan No. 910000398 sebanyak Rp. 127.759.881. “Ini saya tahu setelah penyidik memperolehnya. Pada hal kata Lusi, saat saya temui, uangnya tak banyak,” ucapnya sambil menggeleng-gelengkan kepala Setelah berbagai usah dilakukan Dewi untuk memperoleh informasi tentang rekening tabungan dan deposito alm. suaminya, termasuk menyurati OJK dan BI tak ada penyelesaian. Akhirnya, Dewi pun menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan melalui melalui Kuasa Hukumnya, Edy Winjaya dari kantor RBS dan Fartners. Kepada wartawan, Edy mengatakan bahwa dalam surat gugatannya, para tergugat (tergugat I, II, III) dianggap melanggar prinsip kehati-hatian Bank, yang mengakibatkan kerugian bagi ahli waris yang sah. Selain itu, Edy juga mengatakan, bahwa Dewi telah mencabut surat kuasa yang diberikannya terhadap Elvira, sesuai dengan pasal 1823 KUHPerdata. Dengan dicabutnya surat kuasa tersebut, harusnya penerima kuasa harus menyerahkas segala sesuatu yang berkaitan dengan isi surat kuasa yang diterimanya. “Sidangnya sudah berjalan beberapa kali. Isi gugatan kami adalah melanggar prinsip kehati-hatian Bank, yang mengakibatkan Ibu Dewi mengalami kerugian sebagai ahli waris yang sah. Mengenai surat kuasa yang diberikan Ibu Dewi sesuai dengan surat kuasa, harusnya penerima kuasa menyerahkan segala urusan yang berhubungan dengan isi surat kuasa kepada pemberi kuasa dalam hal ini Ibu Dewi. Nah, itu kan sudah jelas diatur dalam pasal 1813 KUHPerdata. Ternyata tergugat IV tidak mengindahkan pencabutan kuasa tersebut serta tidak  menyerahkan kembali segala urusan yang dijalankannya kepada Ibu Dewi, walaupun telah diminta berkali-kali,” kata Edy.  Edy menjelaskan, dalam isi gugatan kita jelas, yaitu dalam pasal 44 huruf A ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang berbunyi, “Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan, berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. “Ini gugatan kami terhadap para tergugat,” tegas Edy  Terkait hal tersebut, saat wartawan media ini menghubungi Zulfadli selaku Kuasa Hukum Elvira melalui pesan WhatsApp di nomor 081113XXXX, dengan angkuhnya menjawab, apa urusannya. “Apa urusannya yaa ? Ente tanya aja sama Dewi yaa. I will say no. comment. Thank you,” jawab  pengara angkuh ini melalui pesan WhatsAppnya, Senin, 2 Oktober 2017 sekira pukul 11.21 WIB. Sementara Lusi Lusmiati, selaku Kepala Cabang Pembantu Kemayoran Bank Kesejahteraan Ekonomi, saat dihubungi melalui pesan singkat (SMS) maupun melalui pesan WhatsApp ke nomor 0856803XXXX  tak bersedia menanggapi.  (Redaksi) </div>

Perdata PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Digugat di PN Jakarta Pusat

#Digugat karena Pimpinan Cabang Pembantu Bank Kesejahteraan Ekonomi tak memeberikan informasi Rekening ke Ahli Waris Almarhum# Edy Winja...

Polrestabes Menetapkan Jadi Tersangka, Yang Di Praperadilakan Kejari

03.20 beritakorupsi 0

#Hendry J Gunawan Ditetapkan Jadi Tersangka oleh Polrestabes Surabaya, Mengapa Yang Di Praperadilakan Kejari Surabaya ?# 
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ6Uj8h1kaVEb2hPteP7Z5D4t4Ce9e2SSKMOKWCDQVgebhVALktQJWKa2DxkNIONkKs4RRumJavjzs5ya-Zy-85G94MK60ntIgG1Z_f51ftLyON3VyvWSOSspzeJBmmki83ePzIwvN3C4/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ6Uj8h1kaVEb2hPteP7Z5D4t4Ce9e2SSKMOKWCDQVgebhVALktQJWKa2DxkNIONkKs4RRumJavjzs5ya-Zy-85G94MK60ntIgG1Z_f51ftLyON3VyvWSOSspzeJBmmki83ePzIwvN3C4/s640/page.jpg" width="640" /></a> beritakorupsi.co – Aneh tapi nyata ! Itulah yang terjadi dalam perkara gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Henry J Gunawan, melalui Pengadilan Negeri Surabaya, atas penetapan dirinya menajdi tersangka. Henry J Gunawan, ditetapkan menjadi tersangka oleh Polrestabes Surabaya, dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan beberapa waktu lalu. Kemudian, Penyidik Polrestabes Surabaya melimpahkan kasus tersebut ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya, pada Kamis, 10 Agustus 2017. Anehnya, beberapa hari kemudian, setelah tersangka Hendry J Gunawan dijebloskan ke Rutan Medaeng oleh JPU Kejari Surabaya, tersangaka melakukan upaya hukum untuk bebas, dengan cara mempraperadilakan Kejaksaan Negeri Surabaya ke Pengadilan Negeri Surabaya. Yang lebih anehnya lagi, tersangka Hendry J Gunawan, justru tidak mempraperadilkan Polrestabes Surabaya yang menetapkan dirinya menjadi tersangka. Megapa ? Pada Kamis, 31 Agustus 2017, pembacaan permohonan Pra Peradilan Nomor 35/Pid.Pra/2017/PN tertanggal 21 Agustus 2017 itu, gagal dibacakan, lantaran termohon yakni Kejaksaan Negeri Surabaya tidak hadir. Majelis Hakim Pujo Saksono, SH,MH, selaku Hakim tunggal yang mengadili perkara Pra Peradilan tersebut, memutuskan untuk menunda persidangan. Alasannya,  karena belum ada konfirmasi dari pihak termohon. "Karena belum ada konfirmasi dari pihak termohon, sidang ditunda hingga Rabu, tanggal 6 September 2017," ucap Hakim Pujo dan langsung mengetukkan palu sebagai tanda berahkirnya persidangan. Tim Kuasa Hukum Hendry J Gunawan juga menganggap bahwa, Kejaksaan dianggap telah melakukan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) KUHAP. Usai persidangan. Tim Kuasa Hukum Henry J Gunawan,  M. Sidik Latuconsina mengatakan bahwa, perbuatan kliennya bukan pidana melainkan perdata. "Ini adalah kasus perdata," ucap M Sidik Selain menyoal penetapan tersangka, mereka juga menyoal masalah penahanan Henry. Alasannya, karena tembusan tidak dikirimkan oleh Kejari Surabaya kepada keluarga Hendry J Gunawan. Hal itu dianggap bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) KUHAP. Sehingga penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah karena cacat hukum. Dari data yang dihimpun, dalam perkara ini, Hendry J Gunawan menunjuk 3 pengacara asal Jakarta sebagai Kuasa Hukunya antara lain, M. Sidik Latuconsina SH, S. Troy Latuconsina, SH., dan M. Halil Latuconsina SH. Sementara Penasehat Hukumnya dalam kasus dugaan pidana penipuan dan penggelapan tidak dilibatkan yakni, Lilik Djariyah, SH dan Ahmad Riyadh UB, SH. Terpisah. Terkait ketidak hadiran Kejari Surabaya sebagai termohon pada sidang perdana Pra Peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya itu,  dikarenakan tim yang dibentuk untuk meladeni gugatan Henry belum siap. Alasannya, karena harus mempelajari gugatannya terlebih dahulu. "Yang menangani bukan Jaksanya, tapi tim yang sudah dibentuk. Dan tim kami masih mempelajari gugatannya. Karena itu kami belum bisa hadir pada persidangan tadi" kata Didik Farkhan. Ada informasi bahwa, kasus ini pun dalam pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bisa jadi, karena kasus ini dianggap menarik perhatian publik Seperti diketahui, pada 10 Agustus 2016 lalu, Kejari Surabaya telah menahan Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) itu ke Rutan Medaeng. Henry ditahan usai menjalani proses pelimpahan tahap II dari penyidik Polrestabes Surabaya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penahanan itu sempat ditolak Henry J Gunawan,  dengan cara tidak mau menandatangani berita acara penahanan. Henry J Gunawan dilaporkan oleh Notaris Caroline. Saat itu,  Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah senilai Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB). Namun, Saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku bahwa, SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata “dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar”.  (Redaksi/*)</div>

Perdata Polrestabes Menetapkan Jadi Tersangka, Yang Di Praperadilakan Kejari

#Hendry J Gunawan Ditetapkan Jadi Tersangka oleh Polrestabes Surabaya, Mengapa Yang Di Praperadilakan Kejari Surabaya ?# berita korupsi ....

PPNS Disnaker Surabaya, “Pertanyakkan” Putusan Hakim PN Surabaya

03.11 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh-Bsn3-uMgnoVxBb3PDEC9TuLo5kGuSsaIabwxXOZY-rIOD_BNFrXDvCcHN7IYugd0-Dw3-hpdrXbrTV9fngT5IobF04Y1zNE1vhiTtqNO4HQrMniTHLUWU1XXkJ0D1xqPFHk-Kdu1n8/s1600/DSCF9823.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh-Bsn3-uMgnoVxBb3PDEC9TuLo5kGuSsaIabwxXOZY-rIOD_BNFrXDvCcHN7IYugd0-Dw3-hpdrXbrTV9fngT5IobF04Y1zNE1vhiTtqNO4HQrMniTHLUWU1XXkJ0D1xqPFHk-Kdu1n8/s1600/DSCF9823.JPG" /></a></div>
 
 PPNS Belum Memeriksa Tersangka, Hakim Menyebutnya Terdakwa 
 
beritakorupsi.co – Rasa kecewa terlihat di raut wajah Timp Penyidik Pegawai Negeri Spil (PPNS) Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya saat ditemui wartawan beritakorupsi.co, di Kantor Disnaker, pada Jumat, 23 Desember 2016. Rasa kecewa Tim PPNS Disnaker tersebut, ternyata terkait putusan sidang Praperadilan yang diajukan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Surabaya (selaku Pemohon) kepada Wali Kota c/q Kepala Disnaker Surabaya (selaku Termohon), terkait penetapan tersangka oleh PPNS Disnaker kepada ‘Totok Heliyanto’ selaku Direktur SDM (Sumber Daya Manusia) dan Umum PT Pelindo III atas dugaan tindak pidana ringan, melanaggar pasal 6 ayat (1) jo pasal 10 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1081 tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan. Terkait hal tersebut, PPNS Disnaker Surabaya kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Undang-undang setelah sebelumnya menerima laporan. Yang menurut PPNS, PT Pelindo III Surabaya belum pernah wajib lapor Ketenagakerjaan ke Disnaker Surabaya. “Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, lalu diadakan gelar perkara yang dihadiri oleh Korwas Poda Jatim dan Polrestabes Surabaya serta ahli hulum pidana Ketenagakerjaan. Dari hasil gelar perkara tersebut, disimpulkan untuk ditingkatkan ke Penyidikan dengan calon tsk (tersangka),” ungkap salah satu Tim PPNS, Rizal. Kemudian, lanjut Penyidik PNS Disnaker Surabaya ini, melakukan pemanggilan pertama  terhadap Totok Heliyanto, sebagai saksi dan beberapa saksi lainnya, PPNS melakukan gelar perkara yang ke II juga dihadiri  Korwas Poda Jatim dan Polrestabes Surabaya serta ahli hulum pidana Ketenagakerjaan. “Dari hasil gelar perkara ke II dismpulkan untuk menetukan tersangka dalam tindak pidana ringan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1081 tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa yang bertanggung jawab adalah Totok Heliyanto, selaku Direktur SDM dan Umum PT Pelindo III Surabaya,” lanjut Rizal. Selanjutnya, PPNS Disnaker Surabaya pun mengirimkan surat panggilan pertama kepada Totok sebagai tersangka, namun yang dipanggil mangkir. “PPNS mengirimkan surat panggilan pertama sebagai tersangka, namun mangkir. Kemudian PPNS mengirimkan surat panggilan ke II juga tidak Hadir. Karena tersangka tidak mengindahkan surat panggilan PPNS, lalu PPNS melakukan pemanggilan upaya paksa dengan melibatkan  Korwas Polda Jatim,” pungkas Rizal. Surat pemanggilan ke III dan sekaligus penjemputan upaya paksa belum diterima tersangka, namun tersangka sudah melakukan upaya hukum Praperadilan ke PN Surabaya. “Surat panggilan ke III belum diterima tersangka dan belum pernah diperiksa, tetapi tersangka sudah mempraperadilkan. Hasilnya, Hakim PN Surabaya mengabulkan,” ujarnya. Disinilah kekecewaan Tim PPNS Disnaker Surabaya. Sebab, dalam putusan Hakim Tunggal Praperadilan PN Surabaya, Maxi Sigarlaki, menyebutkan (halaman 35 alinea 3) Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh termohonternyata berita acara gelar perkara terakhir tanggal 31 November 2016 dan panggilan ke dua tersangka tanggal 25 November 2016, yang seharusnya penyidik atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Surabaya bersama dengan laporan ke penuntut umum melalui penyidik Polri tiga hari kemudian, nsmun hingga permohonan Pr[peradilandiperiksa oleh Pengadilan, terdakwa bersama barang bukti, saksi, ahli tidak dihadapkan di sidang pengadilan. “Tidak ada kesimpulan, tidak ditawarkan dan tidak ada kesepakatan atanra pemohon dan termohon tetapi langsung putusan. Lalu hokum acara bagaimana. Dalam putusan, Hakim menyimpulkan kalau penyidikan sudah selesai. Bagaimana Hakim menyebutkan kalau penyidikan sudah selesai. Diperiksa aja belum pernah karena tersangka dipanggil dua kali tidak datang. Lalu ada kata terdakwa dalm putusan Hakim. Apakah memang begitu ?.” Tanya PPNS heran. Yang lebih dipertanyakkan oleh PPNS Disnaker Surabaya terkait putusan Hakim Tunggal dalam perkara Praperadilan yang menyebutkan tidak akan menilai tentang substansi alat bukti. Dalam putusan Hakim PN Surabaya tersebut (halaman 33 alinea kedau) menyatakan bahwa, dari pengertian dua alat bukti dan pemeriksaaan tersangka sebagaimana dimaksud, Pengadilan tidak akan menilai tentang substansi alat bukti tersbut, akan tetapi Pengadilan hanya membatasi diri tentang prosedur memperoleh alat bukti, guna menetapkan pemohon sebagai tersangka. Terkait hal tersebut, Humas PN Surabaya, Efran Basuning, saat ditemui media ini mengatakan, bahwa kesmpulan itu tidak wajib karena sidang Praperadilan itu hanya 7 (Tujuh) hari sejak sidang Pra dimulai. “Tidak ada kewajiban harus ada kesimpulan, karena waktunya hanya Tujuh hari sejak sidang pertma,” kata Hakim Efran. Saat ditanya terkait putusan Hakim Praperadilan yang menyebutkan, seharusnya penyidik atas kuasa penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Surabaya bersama dengan laporan ke penuntut umum melalui penyidik Polri tiga hari kemudian, nsmun hingga permohonan Praperadilandiperiksa oleh Pengadilan, terdakwa bersama barang bukti, saksi, ahli tidak dihadapkan di sidang pengadilan. Hakim Efran mengatakan, bahwa PPNS salah karena tidak melaporkan ke pihak Kepolisan hanya melimpah ke Pengadilan. “Harus dilihat dulu putusannya bagaimana,” kata Hakim Efran, yang kemudian media ini menyerahkan copy putusan dimaksud. “Salah karena PPNS tidak melaporkan ke Polisi hanya melimpahkan ke Pengadilan,” jawabnya sambil membaca copy putusan tersebut. Pada hal, yang melimpahkan ke Pengadilan adalah Kepolisian sesuai yang dalam putusan Hakim Praperadilan. PPNS tidak begitu saja menyuruh anggota Kepolisian untuk melimpahkan perkara tersebut ke PN Surabaya. Sebab, sejak awal saat dilakukannya gelar perkara pertama maupun gelar perkara ke Dua, PPNS Disnaker Surabaya sudah melibatkan Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya. “Kasasi aja atau PK,” lanjut Hakim Efran.  (Redaksi)

Perdata PPNS Disnaker Surabaya, “Pertanyakkan” Putusan Hakim PN Surabaya

PPNS Belum Memeriksa Tersangka, Hakim Menyebutnya Terdakwa beritakorupsi.co – Rasa kecewa terlihat di raut wajah Timp Penyidik Pegaw...

Sprindik Kasus Korupsi Kadin Vs Praperadilan Akankah Berakhir ?

02.17 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEP2M4WFFz3GvHrHMYcLQvhP4dYqq_tO6LUu2xL0NYmxZDa-9Em31RJZdr-XWNjWpSPHoMMLRC7UX2sWWgqIUR20ycKR2fDSzTUjeaJ3X61dgDpn8SRFjYpiYhI-gOBdIG14TRi5l6160/s1600/19.+La+Nyalla%252C+saat+saksi+di+Sidang+Korupsi+Kadin.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEP2M4WFFz3GvHrHMYcLQvhP4dYqq_tO6LUu2xL0NYmxZDa-9Em31RJZdr-XWNjWpSPHoMMLRC7UX2sWWgqIUR20ycKR2fDSzTUjeaJ3X61dgDpn8SRFjYpiYhI-gOBdIG14TRi5l6160/s320/19.+La+Nyalla%252C+saat+saksi+di+Sidang+Korupsi+Kadin.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">La Nyalla, saat saksi di Sidang Korupsi Kadin</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – Ada perumpamaan dalam Bahasa suku Batak di Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara yang berbunyi, “Sapala naung maridi ikkon tonu (sekali mandi harus basah). Perumpaan itulah, yang barang kali “dipegang” oleh Maruli Hutagalung, sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terkait penetapan Ketua Umum Kadin Jatim yang juga Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mahmut Mattalitti sebagai tersangka dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin yang dikucurkan Pemrov Jatim lewat Biro Perekonomian, pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 lalu sebesar Rp 48 M yang merugikan negara senilai Rp 26 milliar. Dari pantauan wartawan media ini, tahun 2015 lalu, Kejati Jatim sudah melalukan penyidikan hingga penunttan, bahkan sudah disidangkan pada tahun yang sama dengan Dua terdakwa/terpidana dalam kasus korupsi dana hibah dalam bentuk NPHD (naskah perjanjian hibah daerah), yang dikucurkan Pemprov Jatim ke Kadin Jatim sejak tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. Total dana hibah yang dikucurkan Pemprov Jatim ke Kadin Jatim sejak 2011 hingga 2014 sebesar Rp 48 M lebih. Dari jumlah dana tersebut, ada penyalahgunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya berdasarkan, hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur, sebesar Rp 26 milliar lebih. Dari total kerugian negara tersebut, termasuk diantaranya dana yang dikucurkan Kadin ke Persebaya dan pembelian saham perdana IPO ((Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 sebesar Rp 5,3 milliar. Kasus pembelian saham perdana IPO Bank Jatim di tahun 2012 sebesar Rp 5,3 M itu, juga sudah disidangkan dalam sidang Perkara Korupsi dana hibah Kadin tahun 2011 hingga 2014 yang merugikan negara sebesar Rp 26 M dengan terdakwa/terpidana, Diar kusuma Putra dan Dr. Nelson Sembiring. Terdakwa Diar, saat itu (dalam persidangan), telah mengakui semua bukti terkait pembelian saham IPO. Bahkan, Diar kusuma Putra, mengakui juga dalam persidangan bahwa, dana hibah yang digunakan untuk pembelian IPO sudah dikembalikan/dilunasi pada 7 November 2012. Dari kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim 2011 hingga 2014 itu, yang merugikan negara senbesar Rp 26 M, Majelis Hakim Penagdilan Tipikor, sudah menghukum/Vonis Diar Kusuma Putra dengan pidana penjara 1,2 tahun serta menghukumnya untuk mengembalikan kerugian negara senilai Rp 9 M. Semenatar untuk terdakwa/terpidana Nelson Sembiring, dihukum pidana penjara 5,8 tahun dan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 17 M. 
 Dalam dakwaan dan tuntutan JPU maupun dalam puitusan Majelis Hakim Tipikor yang diketua Hakim Martua Rambe, pada 18 Desember 2015 (sudah inckrah), tidak ada menyebutkan adanya keterlibatan orang lain. Lalu, mengapa penyidik Kejati Jatim melakukan penyidikan dalam kasus yang sama setelah Perkara tersebut berkekuatan hukum tetap ? Mengapa penyidik Kejati Jatim tidak menyebutkan dalam dakwaan ataupun dalam tuntutan bahwa kasus pembelian saham IPO Bank Jatim masih dalam penyidikan ? Mengapa JPU tidak melakukan upaya hukum banding atas putusan yang dijatuhkan Hakim Tipikor kepada terdakwa/terpidana, Diar dan Nelson ? Dua Kali Kejati Mengeluarkan Sprindik, Dua Kali Pula Kalah Dalam Sidang Pra Peradilan Tidak hanya disitu, dua kali putusan Majelis Hakim PN Surabaya dalam Perkara gugatan Praperadilan yang dilayangkan Dia dan La Nyalla terkait Sprindik dan penetepan La Nyallamattalitti sebagai tersangka, dua kali itu pula putusan yang sama, mengabulkan gugatan yang dilayangkan Diar maupun La Nyalla. Namun, lagi-lagi Maruli tidak puas atau “tidak tunduk” atas putusan Hakim Praperadilan yang kedua pada 12 April 2016 lalu yang menyatakan bahwa kasus trsebut tidak dapat dibuka lagi, namun saat itu pula, Maruli hutagalun kembali mengeluarkan Sprindik untuk yang ketiga kali dengan Nomor : Print-397/0.5/Fd.1/04/2016 tanggal 12 April 2016. 
 Untuk memenjarakan Ketua Umum Kadin Jatim yang juga Ketua Umum PSSI yang telah menghebohkan Masyarakat Indonesia maupun Negara Asean atau bahkan Dunia, karena La Nyalla dikabarkan telah meninggalkan Indonesia sebelum dikeluarkan surat pencekalan resmi oleh Imigrasi atas permintaan Kejaksaan Agung RI, Kejati Jatim kembali mengeluarkan Sprindik “ampuh” Sprindik kali ini tak tanggung-tanggung. Sebab Maruli Hutagalung tidak hanya menyeret La Nyalla dalam Undang-undang Korupsi tetapi menjeratnya dengan Undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU). Maruli Hutagalung, menjerat La Nyalla dengan pasal 3 dan pasal 4 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam Sprindik Nomor : PRINT.447/0.5/Fd.1/04/2016 tanggal 22 April 2016, terkait penggunaan dana hibah kadin yang diterima dari Biro perekonomian Pemprov Jatim tahun 2011 hingga 2014. 
 ““Hari ini, terhadap tersangka korupsi atasnama LNM (La Nyalla Mattalitti), telah ditetapkan juga sebagai tersangka dalam TPPU dugaan penyalahgunaan bantuan dana hibah dari Pemprov ke Kadin Jatim tahun 2011-2014. Sementara pencucian uangnya Rp1,3 miliar, masih kami kembangkan,” kata Maruli Hutagalung, di kantor Kejati, Jumat 22 April 2016. Apakah Kejati Jatim akan menyeret Istri dan anak-anaknya La Nyalla maupun pihak-pihak lain dalam kasus UU TPPU dana hibah kadin 2011 hingga 2014 atau hanya menyeret La Nyalla Mahmut Mattalitti ?  (Redaski)

Perdata Tipikor Sprindik Kasus Korupsi Kadin Vs Praperadilan Akankah Berakhir ?

La Nyalla, saat saksi di Sidang Korupsi Kadin Surabaya, bk – Ada perumpamaan dalam Bahasa suku Batak di Tapanuli Utara, Provinsi Sumatr...

BERITAKORUPSI.CO