Dekan FH UKI: Pencabutan Paspor La Nyalla, Langgar HAM Berat

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNE2tj4O3KCSUP8viEk1VqEjEtWUiLcxz8L0rYIgpdX9KXOdrPKown9iMtLOSS4vrwxtBsJr5GOwJoFwjBQ6uBIrqOGRU3fxkUIDhpEB7aeWWIz1oM9xhB_90vip6A13_0bVydE2vyrn8/s1600/5.+Hulman+Panjaitan%252C+Dekan+FH.+UKI+Jkt.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNE2tj4O3KCSUP8viEk1VqEjEtWUiLcxz8L0rYIgpdX9KXOdrPKown9iMtLOSS4vrwxtBsJr5GOwJoFwjBQ6uBIrqOGRU3fxkUIDhpEB7aeWWIz1oM9xhB_90vip6A13_0bVydE2vyrn8/s320/5.+Hulman+Panjaitan%252C+Dekan+FH.+UKI+Jkt.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Hulman Panjaitan, Dekan FH. UKI Jkt</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya, bk</b> – Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesi (UKI), Hulman Panjaitan menyatakan, pencabutan paspor La Nyalla Mahmud Mattalitti oleh Dirjen Imigrasi Depkumham adalah perbuatan pelanggaran HAM berat yang serius. Alasannya, karena membuat warga negara stateless. Hal ini makin membuktikan bahwa ada politisasi dalam perkara yang disangkakan kepada La Nyalla. Hal serupa juga diungkapkan pakar hukum UI, Chudry Sitompul beberapa waktu lalu. Demikian dikatakan Hulman, pada, Senin, Senin 11 April 2016.<br /><br />Menurut Hulman, berdasarkan Peraturan Menkumham, Nomor 8 tahun 2014, pasal 35 dikatakan, bahwa pencabutan paspor hanya dapat dilakukan dalam hal pemegangnya dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun.<br /><br />“Itu pun diskresi pemerintah, artinya ada yang dilakukan, ada yang tidak dilakukan. Sehingga sangat melanggar, apabila La Nyalla masih berstatus tersangka, apalagi status tersebut sedang diuji di sidang praperadilan, kemudian Depkumham melalui Dirjen Imigrasi melakukan pencabutan paspor. Itu pelanggaran HAM berat,” tutur penulis buku kumpulan kaidah hukum putusan MA ini.<br /><br />Pelanggaran HAM berat yang dimaksud Hulman adalah, ketika pemerintah membuat warga negaranya menjadi stateless dengan cara yang melanggar aturan. Ditambahkan Hulman, dalam pasal 25, diatur tentang penarikan paspor terhadap tersangka.<br /><br />“Itu pun penarikan bersifat sementara. Dalam konteks mencegah orang untuk meninggalkan Indonesia, dimana orang tersebut masuk dalam daftar pencegahan. Bukan pencabutan paspor. Pencegahan dapat dilakukan terhadap tersangka. Tetapi harus diingat, begitu status tersangka itu hilang, maka harus direhabilitasi,” ungkapnya.<br /><br />Seperti diketahui, Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM Ronny F Sompie, Senin di Jakarta mengatakan, tersangka dalam perkara dana hibah Kadin Jatim, La Nyalla Mahmud Mattalitti sudah dicabut paspornya. Ronny juga mengungkapkan bahwa, pihaknya sudah bersurat kepada para Dubes yang berada di negara ASEAN untuk memberi penjelasan tentang pencabutan paspor tersebut.  (Redaksi)<br />

Perdata Dekan FH UKI: Pencabutan Paspor La Nyalla, Langgar HAM Berat

 Hulman Panjaitan, Dekan FH. UKI Jkt Surabaya, bk – Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesi (UKI), Hulman Panjaitan menyataka...

»

“Pertarungan” Kadin dan Kejati Berlangsung di PN Surabaya

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr1_gEE13ZlSgmXrqIjtFZ447PV08r9Y5V_g5gwV-2IneSiALvLqGNl-uOdu6sYKso_vsnlEdmHT_IW1AZBVykV7tnEgJfxev0GkHtUpsaFNpyupYLjVeX5i4YUS0xkqX_19Ep2ZDYJvU/s1600/4.+Sidang+Pra+Peradilan+La+Nyalla.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr1_gEE13ZlSgmXrqIjtFZ447PV08r9Y5V_g5gwV-2IneSiALvLqGNl-uOdu6sYKso_vsnlEdmHT_IW1AZBVykV7tnEgJfxev0GkHtUpsaFNpyupYLjVeX5i4YUS0xkqX_19Ep2ZDYJvU/s1600/4.+Sidang+Pra+Peradilan+La+Nyalla.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sidang Pra Peradilan La Nyalla</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya, bk</b> – Untuk yang kedua kalinya, “pertarungan” antara Kuasa Hukum Kadin Jatim dengan Kejati Jatim kembali berlangsung di PN Surabaya lewat sidang Praperadilan Kadin jilid II, pada, Selasa, 5 April 2016.<br /><br />“Sama tapi tak serupa”. Itulah yang terjadi dalam sidang gugatan permohonan Praperadilan Kadin jilid II kali ini. Sebab hampir sama dengan sidang Praperadilan Kadin jilid I, yakni terkait Surat Perintah penyidikan (Sprindik) dalam kasus dugaan Kaorupsi dana hibah Kadin Jatim tahun 2011 hingga 2014 lalu. Bedanya, sidang Praperadilan Kadin jilid I pada Pebruari lalu, dilayangkan salah seorang mantan terpidana 1,2 tahun penjara dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin tahun 2011 hingga 2014 yakni, Diar Kusuma Putra selaku pemohon kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jatim selaku termohon.<br /><br />Walaupun dalam Sprindik tersebut, Penyidik Kejati Jatim belum menyebutkan nama tersangkanya. Dalam Sprindik itu, yang disoal Kejati tidak hanya terkait dengan UU Korupsi tapi, juga UU TPPU (tindak pidana pencucian uang). Usaha Diar pun tak sia-sia, gugatan permohonannya dikabulkan Majelis Hakim PN Surabaya dengan putusan, Ne Bis In Idem. Namun pada gugatan permohonan Praperadilan Kadin jilid II ini, yang mengajukan selaku pemohon adalah La Nyalla Mahmud Mattalitti, selaku Ketua Umum Kadin Jatim melalui Tim Kuasa Hukumnya kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selaku termohon.<br /><br />La Nyalla Mahmud Mattalitti, menjabat selaku Ketua Umum Kadin yang juga Ketua Umum PSSI itu, melayangkan gugatan permohonan Praperadilan kepada Kejati Jatim, terkait Sprindik (Umum), No.Prin.256/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016, perihal penyidikan Perkara tindak pidana Korupsi penggunaan Dana hibah pada Kadin untuk pembelian Saham IPO Bank Jatim. Dan tidak hanya itu, La Nyalla Mahmud Mattalitti, langsung ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan Surat penetapan tersangka No.KEP-11/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 16 Maret 2016, tanpa diperiksa terlebih dahulu.<br /><br />Namun, dalam Sprindik No.Prin.256/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016, enatah alasan apa, penyidik Kejati Jatim tidak lagi menjerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam penggunaan dana hibah Kadin Jatim terkait pembelian saham perdana Bank milik Pemrov. Jatim. Alasan diajukannya permohanan Praperadilan terkait surat penyidikan dan penetapan tersangka dalam kasus dugaan Korupsi dana hibah di Kadin Jatim tahun 2011 hingga 2014 dalam pembelian saham IPO Bank Jatim di tahun 2012, menurut Tim Kuasa Hukum La Nyalla, karena kasus tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.<br />Hal itu pula yang disampaikan Tim Kuasa Hukum pemohon Praperadilan dalam persidangan dengan Majelis Hakim tunggal, Ferdinandus, pada, Selasa, 5 April 2016.<br /><br />“Pada 7 November 2012, semua dana hibah Kadin Jatim dalam pembelian saham IPO Bank Jatim senilai Rp.5,3 miliar telah lunas dikembali. Diar kusuma Putra dan Nelson Sembiring telah dihukum,” ungkap Kuasa Hukum pemohon Prapredilan dihadapan Majelis Hakim Ferdinandus. Menurut Tim Kuasa Hukum, pemohon, karena kasus Korupsi dana hibah Kadin Jatim yang dikucurkan Pemrov Jatim pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sebesar Rp 56 milliar lebih, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 26 milliar lebih sudah di Vonis oleh Majelis Hakim Tipikor pada 8 Desember 2015 lalu, dengan menghukum pidana penjara atas terdakwa, Diar kusuma Piutra (1,2 tahun, wajib mengembalikan kerugian negara Rp 9 M) dan Nelson Sembiring (5,8 thn dan hukuman tambahan mengembalikan uang negara Rp 17 M).<br /><br />Beberapa saat setelah persidangan, Sumarso, selaku Ketua Tim Kuasa Hukum La Nyalla Mahmud Mattalitti, kepada media ini melalui telepon selulernya menjelaskan, bahwa dalam sidang Praperadilan kali ini ada tiga pokok yakni, terkait penerbitan Sprindik atas tersangka La Nyalla yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana; yang kedua, perbuatan pembelian IPO Bank Jatim, yang sudah ditetapkan dua terdakwa (terpidana) dan yang Ketiga, penetapan La Nyalla sebagai tersangka tanpa dilakukannya pemeriksaan terlebih dahulu berdasarkan Undang-undang.<br /><br />“Yang pertama, tindakan penerbitan surat perintah penyidikan kepada tersangka La Nyalla, tidak sesuai ketentuan hukum acara pidana. Yang Kedua, mengenai masalah perbuatan pembelian IPO (Initial Public Offering), itu sudah dipertanggung jawabkan oleh pelakunya sudara Diar dan sudah dihukum, sehingga tidak bisa dibebankan kepada Pak La Nyalla. Terus yang Ketiga, seharusnya sesuai dengan Undang-undang, untuk menetapkan tersangka itu, terlebih dahulu harus didahulu pemeriksaan saksi. La Nyalla, dalam Perkara ini tidak pernah diperiksa sebagai saksi,” ujar Suimarso.<br /><br />Apa yang disampikan Sumarso, selaku Kuasa Hukum La Nyalla, bukan tidak beralasan. Sebab, pemanggilan La Nyalla yang pernah dilakukan Kejati telah dibatalkan oleh Hakim PN Surabaya dalam gugatan Praperadilan yang dilayangkan Diar Kusuma Putra. Ketika ditanya, terkait Perkara Korupsi dana Hibah Kadin Jatim tahun 2011 hingga 2014 yang sudah divonis Majelis Hakim Tipikor pada 8 Desember 2015, apakah dalam putusan Majelis Hakim menyebut peran atau keterlibatan tersangka La Nyalla. Sumarso, menjelaskan, bahwa dalam putusan tersebut tidak menyebutkan nama lain selain dari Diar dan Nelson.<br /><br />“Tidak ada, tidak disebutkan. Jadi, dalam Perkara penggunaan dana hibah, tidak pernah menyebut tersangka lain kecuali Diar dan Nelson,” pungkasnyam.<br /><br />Sumarso menambahkan, bahwa dalam persidangan sudah dijelaskan oleh saksi dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) terkait pembelian IPO dari dana hibah Kadin yang tidak sesuai peruntukannya.<br />“Sudah diperiksan dalam persidangan, yang menjelaskan dari BPKP. BPKP telah menemukan penyelewenagan atau penggunaan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya antara lain, untuk Persebaya dan pembelian IPO. Penggunaan uang pada tahun 2012 sebesar Rp 5,3 milliar,” ungkap Sumarso.<br /><br />Masih menurut Sumarso, dalam kasus pembelian IPO tahun 2012 yang sudah diperiksa dipersidangan dan sudah berkekuatan hukum tetap, lalu oleh Kejati Jatim dianggap ada kerugian negara sebesar Rp 5,3 milliar, berarti kerugian negara terdapat kelebihan dari 26 milliar rupiah menjadi Rp 31M.<br /><br />“Itulah yang menjadi materi dalam Praperadilan sekarang ini. Jadi persoalannya, penggunaan Dana hibah ini kan sudah dipertanggung jawabkan dan sudah dikembalikan oleh pelakunya sudara Diar. Sekarang kalau dikatakan La Nyala telah membeli IPO dengan dana hibah, pertanyaannya, apakah itu prtbuatan pidana. Kalau toh nanti negara merasa dirugikan sebesar 5,3 milliar rupiah, lebih dong uang yang kembali kepada negara, bukan lagi 26 tapi 31 milliar. Pada hal, penghitungan BPKP 26 milliar,” kata Sumarso.  (Redaksi)<br />

Perdata “Pertarungan” Kadin dan Kejati Berlangsung di PN Surabaya

Sidang Pra Peradilan La Nyalla Surabaya, bk – Untuk yang kedua kalinya, “pertarungan” antara Kuasa Hukum Kadin Jatim dengan Kejati Jati...

»

Sebut La Nyalla Banci, LPPH PP Buat Perhitungan Dengan Kajati

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcypYqktAIL2KSbDh8cpAAoH5mVZuOiU5cMuxRKgForOUSAricF3DmExBsJc2n24Y6IwpDt5bYYCUadXH0R9sdBtSPTNSE9O8zWa-RAzDjyukFg2-pdAnyzM6xx10PFsuQY8NrowiSPpU/s1600/3.+Rohmat+Amrullah%252C+Ketua+LPPH+PP+Surabaya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcypYqktAIL2KSbDh8cpAAoH5mVZuOiU5cMuxRKgForOUSAricF3DmExBsJc2n24Y6IwpDt5bYYCUadXH0R9sdBtSPTNSE9O8zWa-RAzDjyukFg2-pdAnyzM6xx10PFsuQY8NrowiSPpU/s1600/3.+Rohmat+Amrullah%252C+Ketua+LPPH+PP+Surabaya.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rohmat Amrullah, Ketua LPPH PP Surabaya</td></tr> </tbody></table> Surabaya, bk – Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) MPC Pemuda Pancasila Surabaya, menyoal pernyataan Kepala Kejasaan Tinggi (Kajati) Jatim, Maruli Hutagalung, yang menyebutkan, Ketua MPW Pemuda Pancasila Jatim La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai banci. LPPH akan menyikapi pernyataan yang disampaikan Maruli Dalam dialog live di program Primtime News Metro TV, Senin malam lalu.<br /><br />“Kami akan membuat perhitungan dengan saudara Maruli sebagai pribadi maupun pejabat, yang mengatakan La Nyalla banci. Pernyataan Maruli itu selain tidak pantas disampaikan pejabat penegak hukum, juga telah melukai perasaan anggota Pemuda Pancasila. Apalagi pernyataan itu secara hukum mengandung unsur kebencian dan penghinaan kepada sosok La Nyalla,” tegas Rohmat Amrullah, ketua LPPH PP Surabaya, Selasa, 5 April 2016.<br /> <br />Dikatakan Amrullah, sangat tidak konstekstual pilihan kata banci diucapkan seorang pejabat dengan dalih apapun. Apakah itu terkait dengan konteks tidak hadirnya La Nyalla atas panggilan Kejati atau tidak.<br /><br />“Sama sekali tidak konteks menggunakan pilihan kata banci. Karena secara harfiah, La Nyalla juga bukan banci. Secara subtansi, La Nyalla bukan mangkir dari panggilan, tetapi kuasa hukumnya telah datang ke Kejati dan menyampaikan surat terkait dengan praperadilan,” ungkapnya.<br /><br />Ditambahkan advokat muda ini, sudah sangat jelas bahwa La Nyalla sedang menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka di praperadilan, sehingga menjadi ironis bila dirinya memenuhi panggilan sebagai tersangka.<br />“Karena itu melalui kuasanya menjelaskan, perihal ketidakhadirannya. Perkara Kejati mengabaikan surat itu dan tetap memanggil, silakan saja. Tetapi menghina La Nyalla dengan menyebut banci itu perkara lain, kami akan buat perhitungan dengan Maruli,” tandasnya.<br /><br />Menurut Amrullah, apalagi sangat jelas perkataan Maruli mengandung unsur penghinaan yang secara sadar dilontarkan melalui media elektronik. “Tentu saya yakin Maruli sadar sedang melanggar UU apa dan paham konsekwensi hukumnya,” ujarnya.<br /><br />LPPH PP Surabaya pun dalam waktu dekat akan segera membahas perbuatan Maruli yang diduga melanggar aturan perundangan ini dengan jajaran pengurus harian MPC PP Kota Surabaya. “Segera kita ambil sikap terhadap Maruli,” pungkasnya.  (Redaksi)<br />

Pidana Sebut La Nyalla Banci, LPPH PP Buat Perhitungan Dengan Kajati

Rohmat Amrullah, Ketua LPPH PP Surabaya Surabaya, bk – Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) MPC Pemuda Pancasila Surabaya, meny...

»

Kajari Ponorogo Akui Ada Intervensi Terkait Tersangka Wakil Bupati

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDPsmVEHT_JjWne8B3mvbE3TQWLUCk9ACU48S0PUiN87mBm8l2vsWv9_3cHocwG3T9VprhlUaL7-m8rFVXEy3YKkKSW8ZTiVWAf-KCqXpckGXomXGmqjNdrR77-Sk2dd8arzce-g0JkYs/s1600/Ilustrasi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDPsmVEHT_JjWne8B3mvbE3TQWLUCk9ACU48S0PUiN87mBm8l2vsWv9_3cHocwG3T9VprhlUaL7-m8rFVXEy3YKkKSW8ZTiVWAf-KCqXpckGXomXGmqjNdrR77-Sk2dd8arzce-g0JkYs/s1600/Ilustrasi..jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi</td></tr> </tbody></table> Surabaya, bk – Masih ingat kasus Korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, tahun 2012 dan 2013 yang merugikan negara sebesar Rp 8,1 miliar, yang menyeret Wakil Bupati Ponorogo saat itu ?<br /><br />Dalam kasus ini, penyidik Kejari Ponorogo menetapkan 8 tersangka. Dan 7 diantaranya, oleh Majelis Hakim Tipikor yang diketuai Tahsin, bahwa para terdakwa (kini terpidana/mantan terpidana) telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Para terdakwa dijerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan vonis penjara antara 1 hingga 2 tahun, dalam sidang yang digelar pada Senin, 3 Agustus 2015 lalu.<br /><br />Ke Tujuh terdakwa yakni, Nur Sasongko (Direktur CV Global Inc) selaku produsen dari alat peraga sekolah, Keke Aji Novelyn, Anang Prasetyo keduanya (dari CV Global Inc) dan Hartoyo (salah satu LSM dari Madiun), Mardjuki dan Son Sudarsono keduanya dari Dinas Pendidikan (Dindik) serta Supeno, mantan kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo sekaligus selaku pengguna anggaran (PA).<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyebutkan, peran Yuni Widyaningsih selaku Wakil Bupati meminta fee sebesar 20% atau sekitar Rp 1 milliar lebih dari terdakwa Nur Sasongko, selaku Direktur CV Global Inc sebelum proyek tersebut dikerjakan.<br /><br />Sementara, kasus tersangka Yuni Widyaningsih yang menjabat sebagai Wakil Bupati Ponorogo saat itu, hingga kini belum jelas berkas perkaranya.Saat ini, Yuni Widyaningsih tidak lagi menjabat sebagai Wakil Bupati Ponorogo, namun mantan orang nomor Dua di Kota Reog   sebagai tersangka dalam kasus Korupsi uang rakyat sejak tahun lalu, hingga kini belum juga tuntas, bahkan, berkas perkaranyapun belum dinyatakan sempurna (P21) bahkan tidak dilakukan penahanan seperti ke Tujuh sahabatnya itu.<br /><br />Hal itu diakui Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ponorogo, Sutjipto saat dikonfirmasi media ini melalui telepon selulernya pada, Selasa malam, 29 Maret 2016. “Masih ada yang harus kita lengkapi. Ini kan bukan kasus biasa, mas. Jadi kita harus hati-hati. Tapi akan segera kita tuntaskan. Saya nggak berani janji misalnya dalam minggu ini,” ujarnya melalui sambungan telepon, pada Selasa malam, 29 Maret 2016.<br /><br />Sementara, terkait Informasi yang diperoleh wartawan media ini sejak Agustus tahun lalu yang menyebutkan bahwa, kasus yang menyeret Wakil Bupati itu tidak akan dilanjutkan karena adanya “intervensi” dari salah satu Pejabat yang berkantor di Gedung bundar Jakarta. Orang Nomor satu di Kejari Ponorogo itu dengan tegas membantahnya. Namun dirinya tidak menyangkal adanya intervensi tetapi bukan dari internal (orang Kejaksaan), melainkan dari luar Kejaksaan.<br /><br />“Tidak, tidak benar itu. Tidak ada intervensi, mas. Malah kita didukung Kajati. Memang ada intervensi tapi bukan dari internal, dari luar. Saya tidak perlu sebutkan tapi banyak intervensi. Ini kan bukan kasus biasa, jadi kita harus hati-hati. Tidak ditahan, karena saat itu kan dia masih aktif. Tapi sekarang akan kita pertimbangkan, dan akan segera kita tuntaskan. Tunggu aja, mas,” pungkasnya. Redaksi)<br /><br />

Tipikor Kajari Ponorogo Akui Ada Intervensi Terkait Tersangka Wakil Bupati

Ilustrasi Surabaya, bk – Masih ingat kasus Korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo, tahun 2012 dan 2013 ya...

»

Kuasa Hukum La Nyalla: Kejati Tak Perlu Takut dan Mangkir

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXJOHeoOdrRsALnCnWuep1HajEGipbSHAjDMP9pqjPZEe89AuT2hJ_MKGR9t2zIaRmfVkJMz3WaGgYXqvesR5gT2MIpii0naINXO6Zgqj7jY45tu2tj7AY9oLt9-3GwhOUM4z6rV-PNbA/s1600/1.+Kasindik+Kejati+Jatim%252C+Dandeni+H.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXJOHeoOdrRsALnCnWuep1HajEGipbSHAjDMP9pqjPZEe89AuT2hJ_MKGR9t2zIaRmfVkJMz3WaGgYXqvesR5gT2MIpii0naINXO6Zgqj7jY45tu2tj7AY9oLt9-3GwhOUM4z6rV-PNbA/s320/1.+Kasindik+Kejati+Jatim%252C+Dandeni+H.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Kasindik Kejati Jatim, Dandeni H</td></tr> </tbody></table> Surabaya, bk – Untuk yang kedua kalinya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) kembali “beradu” dengan Kuasa Hukum salah satu petinggi di Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Kadin Jatim), dalam sidang Praperadilan (Praper) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.<br /><br />Dalam perkara gugatan permohonan Praper kali ini, hampir sama dengan sidang Praper sebelumnya, yakni terkait Surat Perintah penyidikan (Sprindik) dalam kasus dugaan<br /> Kaorupsi dana hibah Kadin Jatim tahun 2011 hingga 2014 lalu.<br /><br />Bedanya, sidang Praper jilid I, pada bulan lalu dilayangkan salah seorang mantan terpidana 1,2 tahun penjara dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin tahun 2011 hingga 2014 yakni, Diar Kusuma Putra selaku pemohon kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jatim selaku termohon. Walaupun dalam Sprindik tersebut belum menyebutkan nama tersangkanya. Namun dalam Sprindik itu, tidak hanya terkait dengan UU Korupsi tapi juga UU TPPU (tindak pidana pencucian uang). Usaha Diar pun tak sia-sia, gugatan permohonannya dikabulkan Majelis Hakim PN Surabaya.<br /><br />Namun pada gugatan permohonan Praper jilid II ini dilayangkan, La Nyallamattalitti selaku Ketua Umum Kadin Jatim melalui Tim Kuasa Hukumnya selaku pemohon kepada Kejaksaan Tinggi Jatim selaku termohon. La Nyallamattalitti selaku Ketua Umum Kadin yang juga Ketua Umum PSSI itu melayangkan gugatan permohonan Praper kepada Kejati Jatim, terkait surat penyidikan Umum, No.Prin.256/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016, perihal penyidikan perkara tindak pidana Korupsi penggunaan dana hibah pada Kadin untuk pembelian saham IPO Bank Jatim. Tidak hanya itu, dirinya (La Nyalla) juga telah ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan Surat penetapan tersangka No.KEP- 11/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 16 Maret 2016.<br /><br />Sidang gugatan permohonan Praper, sedianya akan digelar pada, Rabu, 30 Maret 2016, namun ditunda, karena ketidak hadiran termohon yakni Kejati Jatim. Majelis Hakim tunggal, Ferdinandus, yang menyidangkan perkara tersebut akhirnya menunda persidangan hingga pekan depan. “Kita menyaksikan bersama-sama ketidakhadiran termohon (Kejati). Kita akan tunda persidangan ini. sebenarnya praperadilan ini harus ditangani secara khusus. Semua penegak hukum tahu itu,” kata Ferdinandus.<br /><br />Hakim Ferdinandus menjelaskan, PN Surabaya telah mengirimkan surat panggilan untuk menghadiri sidang Praper kepada pihak Kejati pada tanggal 22 Maret 2016. “Ada bukti terima dengan tanda tangan dan cap (stempel),” kata Hakim Ferdinan<br /><br />Terkait ditundanya persidangan dengan agenda pembacaan gugatan Praper karena ketidak hadiran termohon tanpa alasan, kepada media ini, Togar Manahan Nero Simanjuntak, salah satu kuas hukum pemohon mengakan, bahwa pihak Kejati tidak perlu takut dan mangkir. “Alasannya (kejati) tidak tahu kita. Seharusnya tidak perlu takut dan mangkir. Mangkir karena tidak ada alasan. Sidang tanggal 5,” ujar Togar.<br /><br />Terpisah. Ketidak hadiran termohon yakni, Kejati Jatim dalam sidang Praper atas pemohon La Nyallamattalitti, kepada media ini, Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana mengatakan, karena Tim Kejaksaan tersebar dibeberapa tempat untuk mencari tersangka. Namun Dia (Dandeni) menyatakan akan hadir pada sidang yang akan datang.<br /><br />“Tim kami sekarang masih banyak tersebar dibeberapa tempat untuk mencari tsk (tersangka). Sidang berikutknya kami akan datang,” kata Dandeni. <br /><br />Sebelumnya, Dandeni menjelaskan terkait dengan kasus dugaan Korupsi dana hiba Kadin Jatim untuk pembelian saham IPO Bank Jatim, harus ada yang bertanggung jawab. “Kan harus ada yang bertanggungjawab. Ini kan strategi penyidikan saja, dari pengembagan kasus,” ujar Dandeni.<br /><br />Terkait pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim di tahun 2012 oleh pejabat Kadin, atas saran Gubernur saat itu, dan ada bukti surat hutang dan sudah dibayar. Menanggapi itu, Dandeni justru bertanya, apakah uang negara boleh dipinjam. “Uang negara boleh dipinjam nggak. Pembelian saham perdana IPO Bank Jatim itu kan untuk perorangan bukan lembaga,” kata Dandeni.<br /><br />Dandeni mengakui, meski pernah dikalahkan Kadin Jatim lewat Praper yang diajukan terpidana Diar Kusuma Putra, ia mengaku tidak mempersiapkan langkah khusus. Namun dia mengatakan siap menghadapi. “Kan kemarin Sprindik kita Ne Bis In Idem. Sekarang sudah ada tsk (tersangka) kanya. Mau Ne Bis In Idem lagi. Tersangkanya kan sudah jelas beda. Intinya kita siap,” pungkasnya.  (Redaksi)<br />

Tipikor Kuasa Hukum La Nyalla: Kejati Tak Perlu Takut dan Mangkir

 Kasindik Kejati Jatim, Dandeni H Surabaya, bk – Untuk yang kedua kalinya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) kembali “beradu” d...

»

Korban Lily, Beberkan Perbuatan Terdakwa Peter Manuputy di Persidangan

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl0oJL3DnBEfFuc4AgIkwOIMjgb10E5inJ0oHU6hSzb4FNQ8V9YeElLnOS9QAXpOI3mi-r0_AbVBhBAfhBNaWYauWdwkQrjd6sh0bMBv8zWhubwqAaRdd6-2_TgkCuGCjyLf09dQ_KRa8/s1600/IMG_20160317_120047.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhl0oJL3DnBEfFuc4AgIkwOIMjgb10E5inJ0oHU6hSzb4FNQ8V9YeElLnOS9QAXpOI3mi-r0_AbVBhBAfhBNaWYauWdwkQrjd6sh0bMBv8zWhubwqAaRdd6-2_TgkCuGCjyLf09dQ_KRa8/s320/IMG_20160317_120047.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> Korban Lily, saat bersaksi di Persidangan</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b> – Dimata masyarakat, seorang pengacara (Advocat) dianggap sudah mengerti dan memahami proses kasus pidana maupun perdata, bila dibandingkan dengan seorang “preman” bargaya aparat penegak hukum”.<br /> <br />Namun, tak sedikit masyarakat yang mempunyai masalah hutang piutang dengan orang lain, menggunakan jasa seorang pengacara, yang dianggap berani bertindak melakukan eksekusi (penyitaan) terhadap sesuatu benda yang bukan miliknya, melebihi seorang petugas jurus sita Pengadilan Negeri setempat.<br /><br />Bila masyarakat itu tidak mengerti atau tidak paham hukum, apa lagi tidak mempunyai kenalan pengacara ataupun aparat penegak hukum, maka jadi “korban” dari tindakan seseorang yang mengaggap dirinya sama dengan seorang petugas juru sita Pengadilan Negeri.<br /><br />Namun tidak demikian dengan, Peter Manuputy, warga Dinoyo Surabaya ini. Peter Manuputy, adalah seorang pengacara (Adcokat), yang saat ini menjadi terdakwa atas dugaan perampasan satu unit mobil dan beberapa buah Handphone (HP) milik korban Lily. Terdakwa Peter Manuputy, kali ini boleh dibilang apes. Saat terdakwa menerima surat kuasa dari Intan, dimana Intan dan Lily mempunyai hubungan bisnis dan Lily mempunyai tanggungan kepada Intan sebesar Rp 5 miliar.<br /><br />Kemudian, terdakwa Peter yang berprofesi sebagai pengacara itu setelah mendapat kuasa dari Intan, keduanya dengan mengajak sekitar 20 orang lebih “preman” mendatangani rumah Lily hingga tengah pada tahun lalu.<br />Hingga akhirnya penyidik Polrestabes Surabaya, melakukan penangkapan terhadap pengacara itu, dan menjebloskannya keruang tahanan setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik.<br /><br />Terdakwa “boleh menghirup udara bebas setelah merengek” dari Lilly yang didampingi Kuasa hukumnya Andry Ermawan. Kemudian penyidik pun akhirnya mengabulkan penangguhan penahanan terdakwa. Terdakwa Peter Manuputy, yang biasanya mendampingi kliennya, kali ini didampingi Penasehat Hukum (PH) dari PERADI (Persatuan Advokat Indonesi) Surabaya yakni, Sutomo serta Laurerens dan Darwin sebagai PH dari terdakwa sendiri untuk mendampinginya dalam proses hukum di PN Surabaya.<br /><br />Pada Kamis, 17 Maret 2016, sidang Perkara pidana ini pun kembali digelar diruang sidang Kartika 2 PN Surabaya dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban yang dihadirkan JPU Suseno dari Kejari Surabaya. Sidang tersebut diketuai Majelis Hakim Zainur. Dalam persidangan, dihadapan Majelis Hakim, Lily menjelaskan kronologis kejadian yang dialami hingga dirinya melaporkan pengacara Peter ke Polisi. Lily mengakui, perkara ini berawal dari hubungan bisnis investasi antara dirinya dengan Intan. Lily mempunyai hutang piutang ke Intan sebesar Rp 5 miliar. Menurut Lily, dirinya telah melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sebesar Rp 300 juta/bulan. Keterlambatan pembayaran, menurut Lily sudah diminta waktu hingga sampai bulan Mei.<br /><br />“Selama ini komunikasi saya dengan Intan sangat baik. Saya meminta waktu sampai bulan Lima untuk membayar hutang,” ujar Lily.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, Lily menjelaskan, kedatangan terdakwa Peter dan Intan bersama sekitar 30 orang lainnya diantaranya, Ardon, Ethen dan Ibent (DPO) ke apartemen di Water Palace tempat Lily tinggal membuatnya merasa ketakutan. Lily semakin ketakutan saat Peter bersama ketiga temannya berada di lantai 2 apartmentnya karena Peter langsung marah-marah dan mengaku sebagai suruhan seseorang untuk menagih Lily. Peter meminta korban untuk membayar uang sebesar Rp 5 miliar.<br /><br />“Saya ditanya utang saya ke Intan berapa. Ia saya jawab Rp 5 miliar, dan saya sudah jelaskan, selama ini saya sudah mengangsur dan meminta waktu sampai bulan lima untuk melakukan pembayaran, ” ungkap Lily.<br />Penjelasan Lily saat itu, justru membuat Peter dan teman-temannya makin marah. Peter pun membentak-bentak korban serta memukul-mukul meja sambil mengucapkan kata-kata yang tak pantas.<br /><br />Ketika Peter dan teman-temannya turun dari lantai 2 ke lantai 1, saat itu Peter Cs berpapasan dengan Bambang, sopir pribadi saksi Lily, yang kebetulan sedang memegang kunci mobil Mazda Nopol L 1913 YD milik saksi Lily. Kunci Mobil tersebut dirampas dari tangan Bambang oleh anak buah Peter. Tak hanya itu, teman-teman Peter juga merampas iPad dari Bambang, dan HP milik pembantu Lily.<br /><br />Keterangan saksi yang juga korban ini diperkuiat saksi Natina selaku pembantu rumah tangga di apartemen Lily. Saksi Natina mengatakan dihadapan Majelis Hakim, HP miliknya juga sempat dirampas oleh anak buah terdakwa. “Ia saya dengar suara ada yang mengatakan, jangan biarkan ******(kata tak senonoh) itu keluar,” jawab Natina polos.<br /><br />Saksi Natina menjelaskan, saat mengantarkan anak majikannya ke sekolah, dirinya biasanya diantar Bambang naik mobil Mazda. Namun karena tidak diperbolehkan oleh Peter, maka saksipun akhirnya naik taxi. “Ngantar sekolah biasanya naik mobil. Tapi karena nggak boleh sama Peter dan teman-temannya, saya naik taxi. HP saya juga sempat diambil. Saya sempat dengar, ada Suara laki-laki yang bilang, saya bunuh. Tapi saya nggak tau siapa,” jawab saksi jujur.<br /><br />Dalam persidangan tersebut, ada yang menggelikan. Dimeja Penasehat Hukum terdakwa ada papan nama Jaksa Penunut Umum, sementara di Meja Jaksa Suseno dari Kejari Surabaya menjadi Penasehat Hukum.  (Redaksi)<br />

Pidana Korban Lily, Beberkan Perbuatan Terdakwa Peter Manuputy di Persidangan

 Korban Lily, saat bersaksi di Persidangan Surabaya – Dimata masyarakat, seorang pengacara (Advocat) dianggap sudah mengerti dan memaha...

»

Tak Terima Jadi Tersangka, La Nyallamattalitti Gugat Kejati Jatim

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSrn15Bot7YMDvhqaoqM3qOVH_uLqcX7TBmMvo0sVDScH61CqxaPWZO5mmhjYu7s-trmHYhJZ8KxbjuVFRypRepBhx9ZcgnB6I92OGoQixwDpIlstAYVYLq7hd8s1ywlYX5M8XGgHPCGY/s1600/DSCF1728.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSrn15Bot7YMDvhqaoqM3qOVH_uLqcX7TBmMvo0sVDScH61CqxaPWZO5mmhjYu7s-trmHYhJZ8KxbjuVFRypRepBhx9ZcgnB6I92OGoQixwDpIlstAYVYLq7hd8s1ywlYX5M8XGgHPCGY/s320/DSCF1728.JPG" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sumarso, salah Satu dari Tim Kuasa Hukum La Nyalla</td></tr> </tbody></table> cara mengajukan permohonan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas Sprindik (Surat Perintah penyidikan) No.Print-291/ 0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016, dan Surat Penetapan tersangka La Nyallamattalitti sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi penggunaan Dana hibah Kadin Kamar Dagang dan Industri) Jatim tahun 2012 untuk pembelian saham IPO Bank Jatim tahun 2012, No.Kep-11/0.5/Fd.1/03/2016 bertanggal 16 Maret 2016, yang diterbitkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), tanggal 16 Maret 2016.<br /><br />Gugatan permohonan Praperadilan La Nyallamattalitti ke Kejaksaan Tinggi Jatim, resmi didaftarkan oleh 10 orang Kuasa Hukumnya diantaranya, H.Moh.Ma,aruf, Sumarsono, Sabron Djamil Pasaribu (mantan Ketua Komisi A DPRD Jatim), Anthony LJ. Ratag, Adik Dwi Putranto, Amir Burhannudin, Togar M. Nero, Djamal, Fahmi H. Bachid dan Aristo Pangariuna, dengan Nomor gugatan, No.19/Praper/2016/PN.Sby tanggal 18 Maret 2016.<br /><br />“Gugatan praperadilan sudah kami daftarkan, nomor perkaranya 19. Kami mempertanyakan dasar hukum Kejaksaan Tinggi menetapkan Bapak La Nyalla sebagai tersangka,” kata Sumarso, salah satu tim Kuasa Hukum La Nyalla. Alasan Praperadilan yang diajukannya ke pihak Kejati Jatim, menurut Kuasa Hukum tersangka, karena objek yang digugat ialah surat perintah penyidikan (Sprindik) No.Print-291/ 0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 dan surat penetapan tersangka La Nyalla, No.Kep-11/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 16 Maret 2016, yang diterbitkan Kejati Jatim.<br /><br />Sumarso menjelaskan, dua surat tersebut sulit ditemukan dasar hukumnya. Alasannya, karena tanpa pemeriksaan saksi-saksi, Kejaksaan sudah menaikkan status perkara ke tingkat penyidikan dan menetapkan tersangka.<br />“Beberapa hari setelah dua sprindik pertama dibatalkan oleh Pengadilan, dikeluarkan lagi Sprindik. Kejaksaan juga belum melakukan pengumpulan bukti dan meminta keterangan saksi, tiba-tiba ada tersangkanya. Katanya bukti baru, paling sama dengan bukti-bukti perkara korupsi Kadin jilid I,” ujar Sumarso.<br /><br />Terkait pembelian Saham perdana IPO Bank Jatim tahun 2012, Sumarso, justru menuding bahwa itu adalah Diar- kusuma Putra tanpa sepengetahuan La Nyalla. “Karena itu La Nyalla langsung mengubah itu sebagai utang dan sudah dibayar,” kata Sumarso.<br /><br />Menanggapi gugatan Praperadilan yang dilayangkan Kuasa Hukum La Nyallamattalitti ke Kejati Jatim, Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, mengaku telah siap menghadapinya.<br />Justru Dandeni mempertanyakkan, apakah uang negara boleh dipinjam untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai prosedurnya.”Kan harus ada yang bertanggungjawab. Ini kan strategi penyidikan saja, dari pengembagan kasus,” ujar Dandeni.<br /><br />Terkait pembelian saham perdana Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim di tahun 2012 oleh pejabat Kadin, atas saran Gubernur saat itu, dan ada bukti surat hutang dan sudah dibayar. Menanggapi itu, Dandeni justru bertanya, apakah uang negara boleh dipinjam. “Uang negara boleh dipinjam nggak. Pembelian saham perdana IPO Bank Jatim itu kan untuk perorangan bukan lembaga,” kata Dandeni, saat dihubungi.<br /><br />Dandeni, mengakui. Meski pernah dikalahkan Kadin Jatim lewat Praperadilan yang diajukan terpidana Diar Kusuma Putra, ia mengaku tidak mempersiapkan langkah khusus. Namun dia mengatakan siap menghadapi.<br />“Kan kemaren Sprindik kita Ne Bis In Idem. Sekarang sudah ada tsk (tersangka)-kanya. Mau Ne Bis In Idem lagi. Tersangkanya kan sudah jelas beda. Intinya Kita siap,”tegasnya.<br /><br />Terkait surat pemanggilan oleh penyidik Kejati Jatim kepada La Nyallamattalitti dengan didaftarkannya gugatan Praperadilan, Kasi Penkum Kejati, Romy Arizyanto, mengatakan, lebih dahulu pemanggilan. “Lebih dahulu pemanggilan. Pra kan tanggal 18, pemanggilan tanggal 17,” jelas Romy.  (Redaksi)<br />

Perdata Tak Terima Jadi Tersangka, La Nyallamattalitti Gugat Kejati Jatim

Sumarso, salah Satu dari Tim Kuasa Hukum La Nyalla cara mengajukan permohonan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya at...

»

Dua Terdakwa Divonis 3 Tahun, Proyek Embung “Jadi Sandiwara Hukum”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7NDP6eoQ5qlKjm0F0LGVeBhAF_G1ynkpn3u-hCVJO4lOZW3uY84XwgNQD2YWmsrQgrtr4O9cyervp305pVm6h5csoVPxxeYcHaDJNWfLveEXwnQna5DfenKyHzXLcQzO7DB2_R9p1GJ8/s1600/IMG_20160311_131509.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7NDP6eoQ5qlKjm0F0LGVeBhAF_G1ynkpn3u-hCVJO4lOZW3uY84XwgNQD2YWmsrQgrtr4O9cyervp305pVm6h5csoVPxxeYcHaDJNWfLveEXwnQna5DfenKyHzXLcQzO7DB2_R9p1GJ8/s320/IMG_20160311_131509.jpg" width="320" /></a></div><p> <b>Surabaya</b> – Kasus perka dugaan Korupsi dalam proyek pembangunan Embung (waduk) yang berlokasi di Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, yang dikenal dengan Embung Pilangbango, “jadi sandiwara hukum”.<br /><br />Penyidik Kejaksaan Negeri Madiun dalam menangani kasus proyek yang didanai dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran (TA) 2012 sebesar Rp 19 M itu, namun pelaksanaan proyek baru dikerjakan tahun 2014, dan saat tetap meninggalkan berbagai pertanyaan.<br /><br />Pasalnya, Kejari Madiun hanya menyeret dua terdakwa yang dianggap paling bertanggung jawab rusaknya proyek tersebut yaitu, Agus Subiyanto, yang menjabat selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun, sebagai Pengguna Anggaran juga Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan Maryani, selaku konsultan perencana dari PT Peta Konas. Sementara pelaksana (pemenang lelang), konsultan pengawas, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan “bisa bermimpi indah” dirumahnya<br /><br />Dalam pelaksanaan proyek pembangunan Embung, dengan luas kurang lebih dari 2 hektar itu, fungsinya untuk menampung air, mengantisipasi musim penghujan maupun kemarau, yang seharusnya sudah selesai pada akhir 2014. Namun, hingga waktu yang ditentukan juga belum selesai.<br /><br />Bahkan bangunan Embung tersebut telah mengalami kerusakan berupa retak-retak disejumlah dinding dan ada juga yang sudah ambrol. Hal ini disuga karena tidak sesuai dengan spek, sehingga belum ada pembayaran 100% ataupun serah terima pekarjaan.Pada hal, kasus ini dianggap telah merugikan negara sebesar Rp 4,1 miliiar dari anggaran Rp 18,760 M (nilai penawaran pemenang lelang) karena proyek yang menelan anggaran dari uang rakyat hingga puluhan milliaran itu, karena tidak selesai dikerjakan tepat waktu apalagi proyek tersebut mengalami kerusakan. <br /><br />Apakah pekerjaan proyek yang diduga tidak sesuai dengan gambar, pekerjaan (speck) sehingga mengalami kerusakan dan tidak selesai tepat waktu, hanya menjadi tanggung jawab mutlak oleh PPKm dan konsultan perencanaan ? Atau ada pihak lain yang ikut bertanggungwab ? Namun telah “diamankan” ? Lalu siapa yang bertanggung jawa atas “raibnya” uang negara 4 milliar, mengingat terdakwa hanya dibebani uang uang pengganti sebesar Rp 120 juta oleh Majelis Hakim ?<br /><br />Kedua terdakwa ( Agus dan Maryani) dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim pun telah menjatuhkan hukuman pidana (Vonis) penjara badan kepada keduanya pada, Jumat, 18 Maret 2016. Sidang tersebut, dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin secara terpisah. Kedua terdakwa (Agus Subiyanto dan Maryani) yang didampingi masing-masing Penasehat Hukum (PH)-nya dijatuhi hukuman masing-masing 3 tahun penjara badan.<br /><br />“Mengadili, menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Agus Subiyanto, dengan pidana penjara selama 3 tahun, denda sebesar Rp 50 juta. Apabila tidak dibayar, maka diganti 2 (dua) bulan kurungan,” ucap Hakim Tahsin.<br /><br />Pada sidang sebelumnya dengan terdakwa Maryani, selaku Konsultan Perencanaan dari PT Peta Konas, dia juga dihukum yang sama. Bedanya, Maryani dihukum pidana tambahan berupa pengembalian uang yang diterimanya terkait pekerjaannya sebesar Rp 120 juta. Apa bila tidak dibayar, diganti pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan.</p><p><br />Pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan, bahwa terdakwa Agus Subiyanto tidak membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) Perpres 54/2010 yang diubah dengan Perpres 70/2012.<br /><br />Sementara terhadap terdakwa Maryani, dalam pekerjaan tersebut selaku Konsultan Perencanaan, tidak melibatkan ahli. Sehingga pekerjaan Embung tidak dapat dilanjutkan karena mengalami kerusakan berupa retak-retak disekitar dinding pekerjaan. Dari hasil pekerjaan sebagai Konsultan Perencanaan, terdakwa telah menerima sebesar 121 juta lebih belum termasuk pajak. Atas vonis tersebut, JPU maupun terdakwa masih pikir-pikir. “Kita pikir-pikir dulu, mas,” kata Agus singkat Sebelumnya, JPU dari Kejari Madiun menuntut keduanya dengan pidana penjara badan, masing-masing selama 7 tahun, denda 200 juta subsidair 3 bulan kurungan. Juga dituntut untuk wajib mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 4,1 milliar, subsidair 3,6 tahun penjara.<br /><br />Padahal, dalam UU Korupsi, pengembalian kerugian negara yang dikenakan kepada terdakwa, adalah besarnya uang yang dinikmatinya. Bukan seluruh kerugian negara wajib dikembalikan terdakwa. Menurut Agus Subiyanto, seperti yang disampaikan kepada media ini usai mengikuti persidangan, Proyek Embung Pilangbango, sudah ada calon pemenangnya sebelum ada proses lelang. Bahkan menurut Agus, dirinya mendapat arahan langsung dari Wali Kota tentang siapa calon pemenang lelangnya.<br /><br />Tidak hanya itu, Agus juga mengatakan bahwa Andik Sulaksono, telah terlebih dahulu memberikan uang sebesar Rp 2 M kepada anak Wali Kota sebelum ada proses lelang. Andik sendiri menurut terdakwa adalah rekan kerja Pemkot Madiun yang dalam proyek Embung, dia (Andik Sulaksono) adalah orang kedua selaku pelaksana dari PT Indah Cahya Madya Pratama, Lamongan yang membuat perjanjian dengn Direktur PT Indah Cahya Madya Pratama, Dhata Wijaya.<br /><br />“Dua miliiar, yang ngasih adalah pelaksana, Andik Sulaksono ke Boni, anaknya Wali Kota. Jabatannya Sekretaris Partai Demokrat Jawa Timur. Uang itu dikasih setelah anggaran ini masuk ke Kas Daerah, sebelum lelang. Dia (Andik Sulaksono) adalah Mitra kerja Wali Kota. Andik sebagai pelaksana orang kedua. Orang pertama kan PT Indah Cahya Madya Pratama, Lamongan. Itu kerja sama operasional, tapi yang mempunyai persyaratan kemampuan dasar adalah PT Indah Cahya Madya Pratama yang direkturnya, Dhata Wijaya. Ada perjanjian dinotaris,” ungkap Agus<br /><br />Agus menceritakan, bahwa anggaran untuk proyek Embung adalah APBD bantuan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2012 ke Pemkot Madiun. “Inikan APBD Provinsi tahun 2012 yang diserahkan bantuan khusus Gubernur ke APBD Kota. Jadi uang itu masih di kas daerah. Jadi uang pribadi pelaksana itu yang diberikan kepada sudara Boni tadi, dipanjar dulu gitu. Arahan langsung dari Wali Kota kalau ini (Andik Sulaksono) akan pemenang lelang, semua perintah lisan,” ungkap Agus.<br /><br />Terdakwa Agus mengungkapkan, bahwa perintah Wali Kota kepada dirinya adalah untuk mengamankan pelaksanaan proyek. Karena anggaran TA 2012 tidak bisa dikerjakan tahun 2014 karena adanya perubahan harga bahan.<br /><br />“Urus bantuan dana ini langsung ke Gubernur ke Grahadi. Saya harus ketemu jam 7 malam dengan Pak Gubernur dengan sudara Boni tadi. Karena nggak bisa ketemu dengan Gubernur, dokumen surat permohonan pembangunan Embung Pilangbango Madiun dari Wali Kota, saya serahkan ke sudara Boni, ia itu urusan Boni. Ini kan anggaran 2012, tentunya harga satuan yang tertuang sebagai harga dasar itu masih penghitungan tahun 2012. jadi kalau dijerjakan tahun 2014 tentu tidak bisa karena tingkat inflasi naik, BBM naik,” beber Agus.<br /><br />Ditanya lebih lanjut terkait besarnya HPS (Harga Perkiraan Sendiri), jumlah peserta lelang dan pemenang sebenarnya, terdakwa Agus mengungkapkan bahwa, besarnya HPS adah sebesar Rp 19 milliar dengan perserta lelang sebanyak 30 peserta.<br /><br />“HPS nya 19 miliiaran. Jumlah peserta 30 orang berarti 30 CV. Kalau pemenang yang sebenarnya adalah yang 16 milliar itu, saya nggak jelas siapa. Dia digugurkan karena faktor Admintrasi. Kalau penawaran PT Indah Cahya Madya Pratama, 18,750 M,” ungkapnya.  Agus menjelaskan, sesuai petunjuk Wali Kota, disarankan agar dijadikan Satu paket. Sebelumnya, Andik Sulaksono sudah membicarakan mengenai penyelesaian kewajiban Pemkot sebesar kurang lebih Rp 6 milliar yang ditindak lanjuti dengan pertemuan untu membicarakan permasalahan proyek Embung di Hotel JW Maroit Surabaya. Saat itu dihadiri Kajari Madiun, Suluh Dumadi di dilantai 20, Kasi Intel, Aliq Rahmat Yakin, dilobby bawah. Dan Andik Sulaksono datang terakhir menyusul kelantai atas bergabung dengan Jaksa Kejati Arief Irsaal, Wali Kota Madiun Bambang Irianto.<br /><br />Terdakwa juga menceritakan, pada saat Kejari Madiun melakukan Pulbaket (pengumpulan barang bukti dan keterangan) sekitar Mei 2015, terdakwa diminta tolong oleh Andik, untuk menemani menghadap Kasi Pidsus setelah pertemuan di Hotel JW Mariot. Tujuannya minta bantuan Kasi Pidsus agar kasus Embung dapat dikondisikan. Dalam pertemuan tersebut menurut Agus, Kasi Pidsus Madiun akan membantu dengan catatan tidak recehan.<br /><br />“Setelah malamnya pertemuan di Hotel JW Mariot, besoknya Andi menceritakan dari A samapai Z ke saya dan mengajak saya menemui Kasi Pidsus. Saat pertemua itu, Kasi Pidsus mengatakan mau bantu asal jangan receh. Dia (Kasi Pidsus) sampai dua kali loh mengatakan jangan receh,” cerita Agus.<br /><br />Pertemuan Agus dan Andik tidak berhenti disitu. menurut Agus, malamnya sekitar jam 19.00, Agus juga menemui Kasi Pidsus ke rumah kosnya di Jalan Sumatra. “Malam sekitar jam tujuh sampai setengah sepuluh malam, bulannya sekitar Maret, tanggalnya saya lupa. Saya sendiri kan dekat di Jalan Sumatra. Itu rumah mantan Wali Kota Malang,” kata Agus.<br /><br />Saat diminta tanggapannya terkait pernyataan Wali Kota Madiun, Bambang, tanggal 15 Maret 2016 yang mengatakan, “nanti kalau saya dipanggil, baru saya akan menggugat”. Agus mengatakan, bahwa apa yang diungkapkannya dalam persidangan adalah pertanggung jawabannya kepada Majelis Hakim juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.<br /><br />“Pada prinsipnya, dalam fakta persidangan itu, saya menandatangani diatas materai, dan itu saya diambil sumpah, itu mempertanggungjawabkan saya dihadapan Majelis Hakim yang Mulia, yang hadir pada saat itu juga dan betul-betul sebagai wujud pertanggungjawaban saya kepada Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Agus<br /><br />Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun, memberi tanggapan disalah satu Harian pada tanggal 14 Maret 2016, dan tidak mau menanggapi saat wartawan Media ini menghubungi dengan mengirim SMS ke No HP Kasi Pidsus Madiun setelah terlebih dahulu memperoleh Nomor HP-nya dari Kasi Pidum, pada, Jumat, 11 Maret 2016.  (Redaksi)<br /> <br /></p>

Tipikor Dua Terdakwa Divonis 3 Tahun, Proyek Embung “Jadi Sandiwara Hukum”

Surabaya – Kasus perka dugaan Korupsi dalam proyek pembangunan Embung (waduk) yang berlokasi di Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kar...

»