Gempa Hukum di Kejagung RI: Febrie Adriansyah Selaku Jam Pidsus Ditetapkan Jadi Tersangka Beberapa Jam Setelah Mundur Dari Jabatan, Uang Rp543 Miliar dan Emas 74 Kg Sebagai Barang Bukti

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhuLLnGA-61eCBzSMAHEeZCVI9qtLwiHk9-cpPfWi3AHsES6sDrqj2wWHfPBLAFZSfXok5aHULW7oo_v5xYBQrCAh3bI82QMgEj1EcsPM-y2Ji7gAerV5itRUKPn5u6F3J6gTKL9Pu5LKW7Z3edhDauVYmK16z-khw6fGw8RZLyFxm3Z0MiR81WAfhw4E/s720/IMG_20260711_213829.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="392" data-original-width="720" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhuLLnGA-61eCBzSMAHEeZCVI9qtLwiHk9-cpPfWi3AHsES6sDrqj2wWHfPBLAFZSfXok5aHULW7oo_v5xYBQrCAh3bI82QMgEj1EcsPM-y2Ji7gAerV5itRUKPn5u6F3J6gTKL9Pu5LKW7Z3edhDauVYmK16z-khw6fGw8RZLyFxm3Z0MiR81WAfhw4E/w640-h348/IMG_20260711_213829.jpg" width="640" /></a><br /></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f; font-size: 24px;">Dari "Pemburu Koruptor Kelas Kakap Justru Diduga Terlibat Skandal Mega Korupsi dan TPPU": Tuntutan Pidana Paling Berat Menanti? Air Mengalir dari Atas ke Bawah, Tapi Uang Korups Dari Bawah Ke Atas Dan Masuk ke Kantong Pejabat Pidsus?. Siapakah "Singa" di Balik Layar Kasus Korupsi PT PLN-PT Asabri-PT Krakatau Steel?</b></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Artikel ini ditulis: <b>Jentar Sitinjak</b> (Wartawan Madya) - Sabtu, 11 Juli 2026</div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO</b></span> -</div></span><div style="text-align: justify;">Ini ironi terkelam dalam sejarah penegakan hukum Indonesia: sosok yang diberi amanah memimpin untuk membasmi Koruptor, justru terbaik kini menjadi sasaran hukum karena diduga menjadi bagian dari kejahatan yang seharusnya Ia tangani.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dr. Febrie Andriansyah, SH., MH selaku Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia periode 2022–2026, resmi mengajukan surat pengunduran diri pada Sabtu dini hari, 11 Juli 2026. Surat pengunduran diri itu diterima oleh Jaksa Agung (JA) ST  Burhanuddin dengan alasan “menjaga integritas lembaga dan objektivitas proses hukum”.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Namun  hanya hitungan jam setelahnya, penyidik Korps Pemberantasan Tipikor (Kortastipidkor) Polri secara resmi menetapkan Febrie sebagai tersangka dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penetapan tersangka sepertinya sudah diketahui Febrie sehingga membuat surat pengunduran diri. Sebab, sehari sebelumnya (Jumat, 10 Juli 2026) Febrie masih mengadakan konferensi pers dan tidak menjelaskan terkait "gempa hukum di Kejagung" yang sedang menjadi topik hangat dalam pemberitaan di berbagai media massa maupun diberbagai flat from sosial media</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;">1. Pengunduran Diri: Langkah Etis atau Strategi Menghindar?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Secara resmi, Kejagung menyatakan mundurnya Febrie sebagai Jam Pidsus untuk mencegah konflik kepentingan. Namun pengamat hukum melihat lebih dalam: melepaskan jabatan strategis bisa jadi cara memutus akses ke data kasus, menghentikan aliran informasi, dan memutus rantai jejak agar tidak merambat ke pihak yang lebih tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebelum mundur, ia sempat membantah semua tuduhan dan mengaku siap bertugas. Namun fakta penggeledahan dan temuan aset yang mencolok membuat posisinya tak lagi bisa dipertahankan. Statusnya kini: bukan pejabat negara lagi, melainkan warga yang harus menjawab asal usul harta dan keterlibatannya.</div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;">2. Penyelidikan & Penggeledahan di 12 Lokasi, Bukti Bernilai Fantastis</b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyidikan dimulai sejak Mei 2026 dan memuncak dengan penggerebekan serentak pada tanggal 8–9 Juli 2026 di 12 titik tersebar di:</div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Sentul – Bogor: Rumah tinggal utama dan  gudang penyimpanan</li><li>Jakarta Selatan: Apartemen mewah, Kantor Cangkang Perusahaan, Kafe, dan tempat penukaran uang atau Money Changer</li><li>Jakarta Pusat: Lokasi penyimpanan dokumen & rekening penampungan</li><li>Tangerang Selatan: Rumah kedua dan aset investasi</li></ul></div> <div style="text-align: justify;">       <b>Barang bukti yang disita:</b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Emas batang & perhiasan: 74 kg</li><li>Uang tunai + valas: Rp543,2 miliar</li><li>Dokumen tanah, bangunan, saham, dan surat berharga senilai tambahan Rp218 miliar</li></ul></div><div style="text-align: justify;">Jumlah ini hampir 30 kali lipat lebih besar dari LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang dilaporkannya ke KPK hanya sejumlah Rp18,26 miliar atau Rp18.261.445.180, melampaui penghasilan sah pejabat tinggi selama masa jabatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;">3. Kasus Sumber Dana & Pasal Jeratan</b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dr. Febrie Andriansyah, SH., MH diduga terlibat dalam tiga kasus raksasa yang merugikan negara total lebih dari Rp8 triliun:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Dugaan Korupsi Pengadaan Batu Bara PT PLN: Manipulasi harga, persekongkolan rekanan, kerugian keuangan negara mencapai kurang lebih Rp5 triliun</li><li>Dugaan Penyimpangan Dana ASABRI tahun 2020–2025: Penyaluran dana ke investasi fiktif, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp2,1 triliun</li><li>Dugaan Kerugian PT Krakatau Steel: Persetujuan utang bermasalah, kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp900 miliar</li></ol></div><div style="text-align: justify;"><b>      Pasal yang dijeratkan:</b></div><div style="text-align: justify;"><ol><li>UU Tindak Pidana Korupsi: Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf </li><li>UU TPPU : Pasal 3 atau 4 UU TPPU atau dalam KUHP baru (Nasional), Pasal 607 ayat (1) huruf a.</li></ol></div> <span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;">4. Pihak Yang Diduga Terlibat: Masih Puncak Gunung Es?</b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain Febrie, ditetapkan tersangka kedua berinisial DR — pengusaha yang diduga jadi perantara pencucian uang dan pengelola aset tersembunyi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penyidik Korps Pemberantasan Tipikor (Kortastipidkor) Polri sudah memeriksa sebanyak 15 orang saksi dan 2 ahli, namun menegaskan jaringan belum selesai dibongkar. Ada indikasi aliran dana bergerak berjenjang ke pihak lain yang posisinya lebih kuat dan berada di lingkaran kekuasaan lebih atas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b>PERTANYAAN KRITIS YANG MENUNGGU JAWABAN:</b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Tentang Penuntutan: Beranikah JPU nanti akan menuntut Febrie dengan hukuman paling berat — seumur hidup — setara hukuman yang diminta untuk ribuan koruptor biasa? Atau akan ada “penyesuaian” karena latar belakangnya sebagai mantan Jaksa Tinggi?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Tentang Arah Uang: Jika hukum alam menyatakan air mengalir dari atas ke bawah, mengapa uang korupsi ini diduga mengalir dari bawah naik ke atas? Apakah Febrie hanya seorang diri atau “kambing hitam” yang dipajang untuk melindungi atasan yang sesungguhnya menguasai aliran keuntungan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Tentang Sistem Pengawasan: Bagaimana mungkin kepala pemberantas korupsi bisa mengumpulkan kekayaan ratusan miliar tanpa terdeteksi sistem pengawasan internal Kejagung? Apakah lembaga ini benar-benar buta, atau justru sengaja membiarkan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Tentang Transparansi: Kapan rincian lengkap aliran dana Rp543 miliar itu dipublikasikan — mulai dari sumber, perantara, hingga pemilik akhir sesungguhnya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Tentang Keberlanjutan: Siapa yang menangani kasus ini selanjutnya? Apakah jaminan bahwa tidak ada intervensi untuk menghentikan penyelidikan sebelum mencapai puncak jaringan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menjadi ujian kejujuran penegakan hukum. Jika hanya berhenti di Febrie, maka pesannya jelas: hukum hanya memakan yang kecil, dan melindungi yang besar. Namun jika terus menelusuri ke atas, baru akan terjawab: apakah Indonesia serius memberantas korupsi, atau hanya memindahkan aktornya saja?.</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Gempa Hukum di Kejagung RI: Febrie Adriansyah Selaku Jam Pidsus Ditetapkan Jadi Tersangka Beberapa Jam Setelah Mundur Dari Jabatan, Uang Rp543 Miliar dan Emas 74 Kg Sebagai Barang Bukti

Dari "Pemburu Koruptor Kelas Kakap Justru Diduga Terlibat Skandal Mega Korupsi dan TPPU": Tuntutan Pidana Paling Berat Menanti? Ai...

»

Setelah Tertunda dua Minggu, Sidang Korupsi OTT KPK Terhadap Walikota Madiun Kembali Digelar Dengan Menghadirkan 6 Saksi

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbJ7GBz0bqNj8wSp_ulF-52A1KtN9NQhWDSvF5ZMGr1MQzViRHsa_JwLrthTD4YLmnEKHyLHpv1m-mnoEfGyP8DDtW5mLMAlrQkvpWRMfeTJ3FeQifVh9LXh1rAyAergVOwv9NOuVhZTiazCYxeJHIijDBdx4xkW-HSi8th9JzGJ6regHlySP-EOkg2gg/s1280/IMG20260709114504_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbJ7GBz0bqNj8wSp_ulF-52A1KtN9NQhWDSvF5ZMGr1MQzViRHsa_JwLrthTD4YLmnEKHyLHpv1m-mnoEfGyP8DDtW5mLMAlrQkvpWRMfeTJ3FeQifVh9LXh1rAyAergVOwv9NOuVhZTiazCYxeJHIijDBdx4xkW-HSi8th9JzGJ6regHlySP-EOkg2gg/w640-h360/IMG20260709114504_01.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: 24px;"><b><span><span style="color: #f02c1f;">Budiarjo Setiawan, SH., MH</span></span></b></span></b><b><span style="font-size: 24px;"><span style="color: #f02c1f;"> selaku Penasehat Hukum terdakwa Rochim Rudianto, mengungkap </span></span></b><b><span style="font-size: 24px;"><b><span><span style="color: #f02c1f;">Kehadiran Kemenko Infra AHY Disaat Proses Pembangunan TPA Winongo Kota Mad</span></span></b></span></b><b><span style="font-size: 24px;"><span style="color: #f02c1f;">iun</span></span></b></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div></span><div style="text-align: justify;">Setelah libur atau ditunda dua minggu, hari ini, Kamis, 09 Juli 2026, sidang perkara Korupsi Pemerasan dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan Gratifiksi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK di Kota Madiun pada tanggal 19 Januari 2026 terhadap tiga orang  terdakwa, Dr. Drs. H. Maidi, SH., MM., M.Pd selaku Walikota Madiun periode 2025–2030 dan Thariq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun serta Rochim Rudianto selaku Direktur CV Sekar Arum, kemabli digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Arjuna dengan agenda masih seputar mendengarkan keterangan saksi sebanyak enam orang yang dihadirkan JPU KPK</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sebanyak enam orang saksi yang dihadirkan JPU KPK dan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama adalah Saksi Dwi Setyo Nugroho selaku Plt Kepala DPUPR Kota Madiun,; Agus Tri Sukamto, Kabid Bina Marga DPUPR Kota Madiun ,; Guntur Yan Putranto, Subkoordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DPUPR Kota Madiun,; Alyshah Pratiwi selaku Staf Pengelolaan Sumber Daya Air DPUPR Kota Madiun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dan pada sesi kedua yaitu Saksi Soeko Dwi Handiarto selaku Sekretaris Kota (Sekkota) Madiun dan Suwarno selaku Kepala Bapperida Kota Madiun.yang kini sudah pensiun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sementara Persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Kediri (Kamis, 09 Juli 2026) dengan Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota (Ad Hock) serta Panitera Pengganti. Sementara kedua terdakwa  hadir secara langsung dengan didampingi Tim Advokat atau penasihat Hukum-nya, diantaranya Budiarjo Setiawan, SH., MH</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5CG0RQCuIt2uCs9No7DdmwAqOEmQZI9L28jjZLhR_8lLpOkhxhzdYaYNUDk7s7PkBNPKGn6RzsUOpueOb3CK9cxsyyXgL8EQRCbqL0jZnjp4GosJRzk5av8blph3JQPzhm8zFeyaoG21AxFbNfFh0fIIFYX6AmfnUENs5Z86DZYGCGRI-rO7qRyIdbEI/s4160/IMG20260709142243.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5CG0RQCuIt2uCs9No7DdmwAqOEmQZI9L28jjZLhR_8lLpOkhxhzdYaYNUDk7s7PkBNPKGn6RzsUOpueOb3CK9cxsyyXgL8EQRCbqL0jZnjp4GosJRzk5av8blph3JQPzhm8zFeyaoG21AxFbNfFh0fIIFYX6AmfnUENs5Z86DZYGCGRI-rO7qRyIdbEI/w640-h360/IMG20260709142243.jpg" width="640" /></a></div>Keterangan saksi pada sesi pertama terungkap adanya aliran uang fee proyek  yang disebut dengan istilah hibah dari kontraktor yang mengerjakan proyek APBD Kota Madiun baik yang penunjukan langsung maupun melalui lelang. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah, pemenang lelang bisa diatur oleh Dinas yang kemudian diteruskan panitia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara keterangan saksi pada sesi kedua, juga terungkap adanya permintaan uang sebesar Rp50 juta oleh Toriq Megah selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun untuk operasional pihak Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Keterangan itu terungkap dari kesaksian Soeko Dwi Handiarto selaku Sekretaris Kota Madiun dihadapan Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sementara Advokat atau Penasehat Hukum Terdakwa Rochim Rudianto yaitu Budiarjo Setiawan, SH., Mempertanyakan kepada saksi <b>Ir. Suwarno, M.Si</b> selaku Kepala Bapperida (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah) Kota Madiun terkait kehadiran Agus Harimurti Yudhoyono.ataun AHY selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) disaat proses pembangunan  TPA (Tempat Pemrosesan atau Pembuangan Akhir Akhir). Winongo Kota Madiun</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">"Pada sekitar bulan September atau Oktober saat kunjungan menko AHY, pembangunan TPA Winongo seluas 6,4 hektar diantaranya terdiri dari tiga gunungan besar (gunung kampung Arab, guncang rumah cinta, gunung piramida ) setinggi 30 meter apakah sudah selesai ?  tanya Budiarjo dan jawab saksi "sudah".</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvur8d6KeCG-EiDqFORWRtmIdTn40bMgJMQ9jwFGAf_vA3d2ne_v8SkzCDIURvagCnLo-Ch_1H7mki3a4QdSFlGU0zq3FuKz8ylQHhd7WpaiP_ZPIR_wbOlHf4vvdtbo8p1oDuT0l4PVY5oVBZeobG5gGypebi62O62re-9QYz8KuUBRqWn88zo5JUqYU/s1280/IMG20260709141923_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvur8d6KeCG-EiDqFORWRtmIdTn40bMgJMQ9jwFGAf_vA3d2ne_v8SkzCDIURvagCnLo-Ch_1H7mki3a4QdSFlGU0zq3FuKz8ylQHhd7WpaiP_ZPIR_wbOlHf4vvdtbo8p1oDuT0l4PVY5oVBZeobG5gGypebi62O62re-9QYz8KuUBRqWn88zo5JUqYU/w640-h360/IMG20260709141923_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Biudarjo juga menanyakan kepada saksi <b>Suwarno</b>, terkait program pembangunan TPA Winongo Kota Madiun dan siapa yang menikmati manfaatnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">"Sebenarnya pembangunan TPA Winongo ini programnya Rochim, Maidi atau Pemkot Madiun ? Siapa yang Menikmati atau penerima manfaat?," tanya Budiarjo</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Atas pertanyaan tersebut, saksi <b>Suwarno</b> menjelaskan bahwa pembangunan TPA Winongo adalah program Kota Madiun yang diinisiasi Walikota Maidi dan yang menerima manfaat adalah masyarakat</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari sejumlah saksi yang dihadirkan JPU KPK, tak satupun memberatkan terdakwa Rochim Rudianto. Namun sebaliknya, keterangan saksi terkait permintaan dana  CSR dan fee Proyek dari pengusaha sebagaimana dalam dakwaan JPU KPK dibenarkan oleh saksi-saksi. (*)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Setelah Tertunda dua Minggu, Sidang Korupsi OTT KPK Terhadap Walikota Madiun Kembali Digelar Dengan Menghadirkan 6 Saksi

Budiarjo Setiawan, SH., MH selaku Penasehat Hukum terdakwa Rochim Rudianto, mengungkap Kehadiran Kemenko Infra AHY Disaat Proses Pembanguna...

»

Skandal Korupsi Perangkat Desa di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Rp1,1 M: Terdakwa Setyo Pertiwi Divonis 4 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF1_XwEgcAJFkYtCZS9BRqS_qP7oaUmbqH7m5WLM2jpyVIBk3cy6sHM6N8GkuhDwobD9GPS_V62DjqFMNHQsOcTRpdmYfZHpvx7hTLY_aFEMVq8B50Z9igrn4V0jdXipjXEZpZ0Bex5VclaWtZO-j_84ZxSnlm2pVSolCiaSSRNH1Cbr35y2VUMxC9rAA/s720/IMG_20260710_212708.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="720" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiF1_XwEgcAJFkYtCZS9BRqS_qP7oaUmbqH7m5WLM2jpyVIBk3cy6sHM6N8GkuhDwobD9GPS_V62DjqFMNHQsOcTRpdmYfZHpvx7hTLY_aFEMVq8B50Z9igrn4V0jdXipjXEZpZ0Bex5VclaWtZO-j_84ZxSnlm2pVSolCiaSSRNH1Cbr35y2VUMxC9rAA/w640-h340/IMG_20260710_212708.jpg" width="640" /></a><br /><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat, 09 Juli 2026, menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap terdakwa Sri Setyo Pertiwi alias Ning Tiwik karena terbukti melakukan tindak pidana Korupsi berupa gratifikasi dan pungutan liar (Pungli) secara bersama-sama dalam  proses rekrutmen sebanyak 17 peserta perangkat Desa di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 sebesar Rp1,1 miliar</div><div style="text-align: justify;"><br /> Terdakwa Sri Setyo Pertiwi alias Ning Tiwik mengikuti persidangan dengan duduk di kursi roda sambil menyimak saat Majelis Hakim membacakan putusan</div><div style="text-align: justify;"><br />Selain pidana penjara badan, terdakwa juga dihukum untuk membayar denda sebesar Rp50 juta subsider 50 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp770 juta dengan memperhitungkan barang bukti berupa uang sebesar Rp770 juta sebagai pembayaran uang pengganti</div><div style="text-align: justify;"><br /> Dalam perkara ini, selain terdakwa, Majelis Hakim juga telah menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa lainnya beberapa bulan yang lalu, yaitu Sochibul Yanto, Moch Adin, Santoso, Samsul Anam, Zainul Abidin, Kamadi, dan Suwito, yang saat ini berstatus terpidana</div><div style="text-align: justify;"><br /> Sementara hukuman pidana penjara, denda dan pidana membayar uang pengganti terhadap terdakwa Sri Setyo Pertiwi alias Ning Tiwik dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Kamis, 09 Juli 2026) dengan Ketua Majelis Ferdinand Marcus Leader, SH., MH yang dibantu dua Hakim anggota, Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP) dengan dihadiri JPU Kejari Sidoarjo, Terdakwa dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya</div><div style="text-align: justify;"><br /> Putusan ini lebih ringan dua tahun dari tuntutan JPU. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kesehatan Terdakwa sehingga statusnya masih tahanan Kota hingga putusan berkekuatan hukum tetap atau Inckrah</div><div style="text-align: justify;"><br /> Kendati demikian, terdakwa tidak langsung menerima putusan melainkan langsung menyatakan sikap yaitu banding, sementara JPU masih pikir-pikir.</div><div style="text-align: justify;"><br />Kasus Korupsi yang menyeret terdakwa Sri Setyo Pertiwi alias Ning Tiwik bersama terpidana lainnya, bermula pada April 2025<br /> Saat itu, Sochibul Yanto mendatangi rumah terdakwa Sri Setyo Pertiwi di Perumahan Puri Surya Jaya, Gedangan, Sidoarjo, untuk membahas pengisian lowongan perangkat desa di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo karena terdakwa Sri Setyo Pertiwi mengeklaim memiliki akses dan mampu mengatur kelulusan nilai ujian para peserta seleksi dengan memanfaatkan koneksi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur. Dalam prosesnya, nama mantan Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga sempat dicatut.</div><div style="text-align: justify;"><br /> Kemudian disepakati tarif pelicin sebesar <b>Rp50 juta per orang</b> bagi calon peserta yang ingin dijamin lolos seleksi perangkat Desa. Lalu Sochibul Yanto mengumpulkan uang dari 17 orang calon peserta rekrutmen perangkat desa</div><div style="text-align: justify;"><br /> Pada tanggal <b>2 - 20 Mei 2025</b>, Sochibul menyerahkan uang tersebut secara bertahap kepada terdakwa Sri Setyo Pertiwi melalui transfer rekening BCA maupun tunai dengan total sebesar <b>Rp770 juta</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b>Praktik ini berjalan sistematis dengan keterlibatan empat Kepala Desa di Kecamatan Tulangan (Desa Kepadangan, Kepunten, Grabagan, dan Kebaron) yang ikut mengondisikan wilayahnya masing-masing</div><div style="text-align: justify;"><br /> Pada tanggal <b>26 Mei 2025</b>, Tim Saber Pungli Polresta Sidoarjo membongkar jaringan ini setelah mendapatkan laporan manipulasi nilai. Sochibul Yanto ditangkap dengan barang bukti berupa sejumlah uang</div><div style="text-align: justify;"><br /> Namun karena panik terseret, terdakwa Sri Setyo Pertiwi mengembalikan uang senilai Rp770 juta kepada penyidik Polresta Sidoarjo. Ia berdalih uang itu terbagi atas pinjaman pribadi Sochibul sebesar Rp270 juta dan Rp500 juta uang titipan yang diklaim baru ia ketahui peruntukannya. (*)</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Perangkat Desa di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Rp1,1 M: Terdakwa Setyo Pertiwi Divonis 4 Tahun Penjara

BERITA KORUPSI .CO -  Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat, 09 Juli 2026, menjatuhkan vonis 4 tahun penj...

»

Skandal Korupsi Kredit Rp27,3 M di BSM: Debitur Dipenjara, Kreditur Divonis Bebas, Kejari Tanjung Perak Ajukan Banding

<div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGvNDP7nuHx4F5GmxBpLwq2-SJWsjLKKLjZ4yqBbhgVBShp4of5_6OH8mairrb-YtaL1sMFdREpNAtBby2wgZR-H2Xc82dsapd4ztJmsP_2Avw0nKyaF5Z9SdCqIfk-1QvbdWnu-Ho1mQeqeOFNrDLeY3pus80GtoD-2CukHH6g2maxE5jlI6VvO3wmCU/s640/IMG20260623164750.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGvNDP7nuHx4F5GmxBpLwq2-SJWsjLKKLjZ4yqBbhgVBShp4of5_6OH8mairrb-YtaL1sMFdREpNAtBby2wgZR-H2Xc82dsapd4ztJmsP_2Avw0nKyaF5Z9SdCqIfk-1QvbdWnu-Ho1mQeqeOFNrDLeY3pus80GtoD-2CukHH6g2maxE5jlI6VvO3wmCU/w640-h360/IMG20260623164750.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: x-large;">Dalam Putusan Majelis Hakim Disebutkan, Terdakwa </span><b style="color: red; font-size: x-large;">Marwan Kustiono Anak dari Mendiang Racmat Kustiono</b><span style="color: red; font-size: x-large;"> telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair dan dijatuhi pidana penjara selama 2,6 tahun penjara. Sedangkan </span><b style="color: red; font-size: x-large;">Terdakwa AHMAD FAUZAN Bin TAUFIQ KAMIL</b><span style="color: red; font-size: x-large;"> selaku Analyst Officer Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi PT Bank Syariah Mandiri diivonis bebas</span></div> <div><br /></div><div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div><div>"Kalau mandi harus basah, sekali malangkah pantang mundur". Mungkinkah kalimat inilah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur dalam upaya penegakan hukum untuk keadilan atas vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya terhadap perkara Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2026/PN Sby dalam kasus dugaan Korupsi pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dan kredit macet PT Dimitra Jaya Abadi di  BSM pada tahun 2011 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp27.386.833.332,67 sesuai hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: 03.03/SR-706/PW13/12/2025 tertanggal 9 Desember 2025</div><p dir="ltr">Terdakwa yang divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 23 Juni 2026 adalah <span style="color: #244eff;"><b>Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil </b></span>selaku Analyst Officer Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi PT Bank Syariah Mandiri (BSM)atau sekarang Bank Syariah Indonesia (BSI). Sedangkan terdakwa <span style="color: #244eff;"><b>Marwan Kustiono</b></span><b> Anak dari Mendiang </b>Rachmat Kustiono selaku Komisaris PT Dimitra Jaya Abadi divonis bersalah dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.</p><div>Dalam dakwaan maupun tuntutan JPU menyebutkan : Terdakwa<span style="color: #244eff;"><b> Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil</b></span> selaku Analyst Officer Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 bersama-sama dengan <b>Saksi (Terdakwa dengan perkara</b><span style="color: #244eff;"><b> </b></span><b>terpisah)</b><span style="color: #244eff;"><b> Marwan Kustiono </b></span><b>anak dari mendiang </b><b><b>Rachmat Kustiono</b></b><b> selaku</b> Komisaris PT Dimitra Jaya Abadi melancarkan perolehan fasilitas Pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri tanpa memenuhi persyaratan pemberian fasilitas pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri, serta fasilitas pembiayaan yang tidak sesuai peruntukkannya</div> <p dir="ltr"><span style="color: #244eff;"><b>Terdakwa Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil</b></span><b> </b>membuat Nota Analisa Nomor: 14/097-2/DKI Tanggal 2 Februari 2012, Laporan Hasil Kunjungan Tanggal 17 November 2011, Nota Analisa Nomor : 14/302-2-DKI Tanggal 30 Maret 2012, Nota Analisa Nomor : 14/374-2-DKI Tanggal 23 April 2012, Nota Analisa Nomor : 14/677-2-DKI Tanggal 12 Juli 2012, Nota Analisa Nomor : 14/703-2-DKI Tanggal 20 Juli 2012, Nota Analisa Nomor 14/614-2/DKI tanggal 21 Juni 2012, Nota Analisa Nomor 14/710-2/DKI tanggal 24 Juli 2012, Nota Analisa Nomor 14/967-2/CRD tanggal 25 September 2012, Nota Analisa Nomor 14/853-2/CRD tanggal 27 Agustus 2012, Nota Analisa Nomor: 14/1225-2/CRD Tanggal 3 Desember 2012 <b>berdasarkan dokumen yang tidak benar (fiktif) tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian;</b></p> <p dir="ltr"><span style="color: #244eff;"><b>Marwan Kustiono</b></span><b> Anak dari Mendiang Rachmat Kustiono</b> selaku Komisaris PT Dimitra Jaya Abadi telah merekayasa trading batu bara untuk memperoleh fasilitas pembiyaan dari PT Bank Syariah Mandiri dengan membuat Surat Nomor: 007/MGM-B1/III/11 Tanggal 19 Desember 2011 perihal permohonan Kredit atas nama CV. DIMITRA JAYA, Surat permohonan Pencairan Pembiayaan Nomor: 008/BSM/DJA/III/2012 Tangal 28 Maret 2012, Surat permohonan Pencairan Pembiayaan Nomor: 011/BSM/DJA/III/2012 Tanggal 18 April 2012, Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara CV Dimitra Jaya dengan Sdr. GATOT SANTOSO Nomor: 003/BB/DJ/I/2012 tanggal 3 Januari 2012, Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara CV Dimitra Jaya dengan Sdr. JEMMY TANSAH Nomor: 004/BB/DJ/I/2012 tanggal 3 Januari 2012, Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara CV Dimitra Jaya dengan PT Mega Surya Eratama Nomor: 003/BB/DJ/I/2012 tanggal 3 Januari 2012, Perjanjian Jual Beli Batu Bara antara CV Dimitra Jaya dengan PT Rajawali Bara Makmur Nomor: 024/BB/RBM/I/2012 tanggal 16 Januari 2012, Invoice Nomor: 015/DJ-INV/II/12 Tanggal 13 Februari 2012, Invoice Nomor: 018/DJ-INV/II/12 Tanggal 20 Februari 2012, Invoice Nomor: 019/DJ-INV/II/12 Tanggal 27 Februari 2012, Invoice Nomor: 020/DJ-INV/II/12 Tanggal 02 Maret 2012, Invoice Nomor: 001/DJA-INV/V/12 Tanggal 20 Juni 2012, Invoice Nomor: 002/DJA-INV/VI/12 Tanggal 27 Juni 2012, Invoice Nomor: 026/DJ-INV/II/12 Tanggal 20 Februari 2012, Invoice Nomor: 025/DJ-INV/III/12 Tanggal 20 Maret 2012, Invoice Nomor: 023/DJ-INV/II/12 Tanggal 28 Februari 2012 <b><i>sebagai dasar permohonan pencairan fasilitas pembiayaan kepada PT Bank Syariah Mandiri, serta mempergunakan fasilitas pembiayaan dari PT Bank Syariah Mandiri yang tidak sesuai peruntukannya</i></b>.</p> <div>Dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa terdakwa <span style="color: #244eff;"><b>Terdakwa Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil </b></span>tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Primer dan Subsider dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer dan Subsider tersebu<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2qEdO_ItISKZekRDQFGr9lwmTtR5ZnfxdcDTou6clCjcYdONvogHWRhgPAPbsdahyNXoh0nojFZSuGFypbp0RxK-JZJL34wxvQbVAWFb9ChgBvuxuZLCWyVqrAO-Wu1p21m38y6seCC6k7PnloQiWNfFwzybD7vjCEdAmB03sDV77nBF9M8HDiBruyr0/s640/IMG_20260623_22005611.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2qEdO_ItISKZekRDQFGr9lwmTtR5ZnfxdcDTou6clCjcYdONvogHWRhgPAPbsdahyNXoh0nojFZSuGFypbp0RxK-JZJL34wxvQbVAWFb9ChgBvuxuZLCWyVqrAO-Wu1p21m38y6seCC6k7PnloQiWNfFwzybD7vjCEdAmB03sDV77nBF9M8HDiBruyr0/w640-h360/IMG_20260623_22005611.jpg" width="640" /></a>Anehnya, putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa <span style="color: #244eff;"><b>Marwan Kustiono</b></span><b> Anak dari Mendiang Rachmat Kustiono</b> menyebutkan, <i>"Menyatakan Terdakwa </i><span style="color: #244eff;"><b><i><span>Marwan Kustiono</span></i></b></span><b><i> Anak dari Mendiang Racmat Kustiono </i></b><i>telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair</i>. Dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan."</div> <p dir="ltr">Yang lebih anehnya lagi dari putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa <span style="color: #244eff;"><b><span>Marwan Kustiono</span></b></span><b> Anak dari Mendiang Racmat Kustiono</b> adalah kata atau bunyi tentang 'bersama-sama".  Lalu pertanyaan menghugat: Terdakwa  <span style="color: #244eff;"><b><span>Marwan Kustiono</span></b></span><b> Anak dari Mendiang Racmat Kustiono</b> terbukti bersalah bersama-sama dengan siapa? Apakah bersama-sama dengan diri sendiri atau bersama-sama dengan PT Dimitra Jaya Mandiri? Mengapa dalam putusan disebutkan bersama-sama kalau memang yang terbukti bersalah itu hanya seorang diri?</p> <p dir="ltr">Selain itu. Pertimbangan Majelis Hakim menyebut bahwa terdakwa <span style="color: #244eff;"><b><span>Marwan Kustiono</span></b></span><b> Anak dari Mendiang Racmat Kustiono</b> memalsu dokumen terkait pengajuan kredit fasilitas pembiayaan kepada PT Bank Syariah Mandiri</p> <p dir="ltr">Pertanyaannya adalah, andai saja  Terdakwa<span style="color: #244eff;"><b> Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil</b></span> selaku Analyst Officer Divisi Pembiayaan Korporasi dan Investasi PT Bank Syariah Mandiri melakukan OTS (On The Sport) terhadap dokumen PT Dimitra Jaya Abadi dengan fakta dilapangan, mungkinkah lolos dokumen palsu masuk ke PT BSM ? Mungkinkah terjadi pencairan dana dari PT BSM ke PT Dimitra Jaya Abadi?</p> <p dir="ltr">Faktanya adalah, Terdakwa<span style="color: #244eff;"><b> Ahmad Fauzan Bin Taufiq Kamil</b></span> tidak melakukan OTS tetapi membuat nota  analisis berdasarkan dokumen yang tidak benar (fiktif) tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian</p> <p dir="ltr">Selain itu, fakta yang terungkap dipersidangan adalah, bahwa PT Dimitra Jaya Abadi di Jalan Margomulyo 9/A-5, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur baru  berdiri pada tahun 2012 berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor: 17 Tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Sherly Dian Meirawati, SH Notaris di Surabaya, menjelang pencairan tahap pertama, sebab dokumen awal yang digunakan adalah CV Dimitra Jaya. </p> <p dir="ltr">Perubahan dokumen dari CV Dimitra Jaya menjadi PT Dimitra Jaya Abadi adalah atas disposisi yang dibuat oleh Hadi Purnomo selaku Kepala Divisi Pembiayaan Korporat Bank Syariah Mandiri Pusat lalu diteruskan kepada saksi Sri Aguslita selaku Kepala Bagian Pembiayaan BSM Pusat</p> <p dir="ltr"> Putusan Kontrafersi inilah yang membuat Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur. Hal itu disampaikan langsung oleh Kasi Pidsus Hendi Sinatyra Imran, SH kepada beritakorupsi.co saat ditemui di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 08 Juli 2026</p> <p dir="ltr">'Kita sudah ajukan banding," ucap Hendi </p> <p dir="ltr">Saat ditanya, apakah putusan bebas dapat dilakukan upaya banding dalam KUHP Nasional atau KUHP baru?. </p> <p dir="ltr">Menurut Hendi, yang diatur dalam KUHP Nasional atau KUHP terkait vonis bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum Kasasi tetapi tidak mengatur tentang upaya hukum banding </p> <p dir="ltr">'Yang tidak boleh adalah Kasasi tetapi banding tidak diatur," ujarnya </p> <p dir="ltr">Alasan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melakukan upaya banding adalah bahwa pengaturan upaya hukum dalam KUHAP menyebutkan secara ekspliksit pengecualian dalam konstruksi aturannya, tanpa menyebutkan pengecualian maka rumusan pasal tersebut berlaku, dengan perkataan lain Pasal 244 Ayat (4) dan (5) KUHAP dan juga pasal-pasal lain dalam undang undang tersebut tidak ada menyebutkan pengecualian terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum untuk diajukan banding, oleh karena itu putusan bebas dan lepas masuk dalam ruang lingkup dalam Pasal 168 KUHAP dan Pasal 285 Ayat (1) KUHAP</p> <p dir="ltr">Namun satu hal penting yang perlu dimaknai, andaikan semua Hakim di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya maupun Pengadilan Tipikor di seluruh Indonesia memvonis bebas perkara Korupsi, masihkah perlu kata "Penegakan hukum dalam pemberantasan Korupsi?". (Jen)</p></div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Kredit Rp27,3 M di BSM: Debitur Dipenjara, Kreditur Divonis Bebas, Kejari Tanjung Perak Ajukan Banding

Dalam Putusan Majelis Hakim Disebutkan, Terdakwa Marwan Kustiono Anak dari Mendiang Racmat Kustiono telah terbukti secara sah dan meyakinka...

»

Siapa Tersangka Baru Dalam Skandal Korupsi Mamin Sosperda DPRD Jember Rp1,6 Miliar?, Kajari Jember Dr. Yadyn Palebangan, S.H., M.H : Menunggu Putusan Pengadilan

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH8KnyF_6Npw-ExG1yzJ-A4SJmwNjM9KuKKIQljEb4tvFnYK3E3pkrBqM0DrBVheWvxgG1bAE6qmzweNu90kUJ9VGEG_aQZlvja9Hio0bTIyjXKjrnJR2QrjfLK0CFhtZ4ylB6jfdzadrQFgofs2IW0VQZlSF6eDurNAF-9VYdBYPjfNGK-mZZg0X4wLE/s1280/IMG20260624141127_01.jpg" style="clear: left; display: inline !important; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH8KnyF_6Npw-ExG1yzJ-A4SJmwNjM9KuKKIQljEb4tvFnYK3E3pkrBqM0DrBVheWvxgG1bAE6qmzweNu90kUJ9VGEG_aQZlvja9Hio0bTIyjXKjrnJR2QrjfLK0CFhtZ4ylB6jfdzadrQFgofs2IW0VQZlSF6eDurNAF-9VYdBYPjfNGK-mZZg0X4wLE/w358-h640/IMG20260624141127_01.jpg" width="358" /><span style="color: #f02c1f; font-size: 24px;"><b>Lima Terdakwa Sudah Dituntut Pidana Penjara, Denda dan Pidana Membayar Uang Pengganti Yang Masing-masing Berbeda</b></span></a></div><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr"><span style="font-size: 20px;"><b>BERITA</b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b>.CO -</b></span><br /> "Cepat ada yang dikejar lambat ada yang ditunggu." Mungkin kalimat inilah yang saat ini terjadi dalam penanganan kasus Korupsi Pengadaan Makan dan Minum (Mamin) dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda) oleh DPRD Kabupaten Jember Tahun Anggaran  2023-2024 yang menelan anggaran  APBD sebesar Rp5,6 miliar lebih yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp1,6 miliar lebih yang menyeret lima orang terdakwa dan sudan menjalani tuntutan pidana penjara, denda dan pidana pengembalian atau membayar uang pengganti yang masing-masing berbeda sesuai dengan peran para terdakwa </p> <p dir="ltr">Namun satu hal penting, bukan masalah kelima terdakwa telah Dituntut pidana penjara oleh JPU Kejari Jember, melainkan penanganan atau proses hukum secara tuntas dan transparansi hingga menyeret semua pihak-pihak yang terlibat baik dari anggota DPRD dan pejabat Pengguna Anggaran (PA).</p> <p dir="ltr">Dan hingga saat ini, pengembangan dalam proses hukum atau penyidikan perkara ini belum jelas karena bukan hanya berdasarkan fakta persidangan tetapi yang terpenting adalah putusan pengadilan. </p> <p dir="ltr">Itu sebabnya, Kepala Kejaksaan Negeri Jember yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi Dr. Yadyn Palembangan, SH., MH belum bisa memberikan kepastian karena perkara Kelima terdakwa belum diputus</p> <p dir="ltr"><i>"Masih menunggu putusan Hakim,"</i> kata Dr. Yadyn Palembangan, SH., MH singkat dan jelas saat dihubungi beritakorupsi.co, Rabu, 08 Juli 2026.</p><div> Sementara kelima terdakwa dalam perkara ini dan sudah dituntut adalah:</div><p dir="ltr"> 1. <b>Terdakwa</b> <b>Dedy Dwi Setiawan</b> selaku Wakil Ketua DPRD Jember periode 2024-2029 dari Fraksi Partai NasDem. Diduga berperan memberikan pekerjaan pengadaan Mamin kepada Sugeng Raharjo, dituntut pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp698.073.200 dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun</p> <p dir="ltr">2. <b>Terdakwa</b> <b>Ansori</b> <b>selaku PPK</b>. Pejabat yang mengelola pengadaan dan pencairan anggaran Pengadaan Mamin, dituntut pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan  denda sebesar Rp100 juta subsider 60 hari kurungan tanpa membayar uang pengganti </p> <p dir="ltr">3. <b>Terdakwa</b> <b>Rudi</b> <b>Andrianus</b> <b>Ririhena</b> <b>selaku PPTK.</b> Yang bertanggung jawab atas administrasi dan pencairan dana pengadaan Mamin, dituntut pidana penjara selama 5 tahun denda Rp200 juta subsider 110 hari kurungan  tanpa membayar uang pengganti </p> <p dir="ltr">4. <b>Terdakwa</b> <b>Sugeng Raharjo </b>selaku Rekanan/Pengusaha. Sebagai penyedia barang/jasa yang diduga meminjam "bendera" perusahaan lain untuk kegiatan pengadaan  Mamin Sisoerda DPRD Kab. Jember, dituntut pidana penjara selama 6 tahun denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp195.606.200 dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama  2 tahun 6 bulan</p> <p dir="ltr">5. <b>Terdakwa</b> <b>Yuanita Qomariah</b> (mantan istri terdakwa Dedy Dwi Setiawan). Dugaan keterlibatan yaitu pengaturan harga (mark-up) yang bekerjasama dengan mantan suaminya dan  <b>Ansori</b> selaku PPK serta Rudi <b>Andrianus</b> <b>Ririhena</b> selaku rekanan, dituntut pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, denda Rp350 juta subsider 110 hari kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp682.228.900 dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.</p> <p dir="ltr"><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;">Kejanggalan Terungkap di Persidangan</span></span></b></p> <p dir="ltr">Selama pemeriksaan saksi berlangsung, muncul sejumlah hal yang menimbulkan pertanyaan mendalam. Para saksi terlihat kesulitan memberikan jawaban yang jelas dan konsisten. Misalnya, saat ditanya apakah ada petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Namun jawaban saksi selaku Pimpinan DPRD Jember terkesan berbelit-belit dan baru mengiyakan setelah ditanyakan berulang kali.</p> <p dir="ltr">Saksi yang dihadirkan JPU Kejari Jember saat itu (Rabu, 3 Juni 2026) adalah pimpinan DPRD Jember,  <b>Ahmad Halim, S.Sos</b> – Ketua DPRD Jember periode 2024–2029 - <b>Fuad Akhsan</b> – Wakil Ketua I DPRD Jember dari Fraksi PKB - <b>Widarto, S.S</b> – Wakil Ketua II DPRD Jember dari Fraksi PDI-P - <b>Mohammad Itqon Syauqi, S.Th.I</b> – Anggota DPRD dari Fraksi PKB - <b>Drs. Agus Sofyan</b> – Anggota DPRD dari Fraksi PDI-P</p> <p dir="ltr">Pertanyaan yang lebih krusial muncul ketika JPU menanyakan hubungan antara kegiatan pengadaan mamin Sosperda ini dengan kelima terdakwa. Tak satu pun dari saksi mampu menjelaskan secara tegas dan terperinci.</p> <p dir="ltr">Bahkan soal standar harga pun menjadi membingungkan. Saat ditanya apakah harga makanan berat, makanan ringan, dan minuman sama antara anggota DPRD dengan peserta sosialisasi, jawaban para saksi tidak seragam. Sebagian mengaku sama, sebagian lain tidak memberikan jawaban pasti. Padahal, temuan awal persidangan menunjukkan adanya perbedaan harga yang cukup signifikan.</p> <p dir="ltr"><b><span style="font-size: 20px;"><span style="color: #f02c1f;">Teka-Teki Pejabat Pengguna Anggaran (PA)</span></span></b></p> <p dir="ltr">Dari pola kesaksian yang "aman-aman saja" ini, muncul pertanyaan kritis: Apakah kelima terdakwa ini bekerja sendiri-sendiri atau ada pengendali?</p> <p dir="ltr">Dalam struktur pengadaan pemerintah, ada sosok kunci yang sering luput dari sorotan awal: Pejabat Pengguna Anggaran (PA). Dalam konteks DPRD, PA biasanya adalah Sekretaris DPRD atau bahkan Ketua DPRD sendiri yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPM).</p> <p dir="ltr">Jika Terdakwa Dedy Dwi Setiawan (Wakil Ketua) dan Yuanita Qomariah diduga mengatur mark-up, serta Ansori (PPK) dan Rudi (PPTK) mengeksekusi administratif, lalu siapa yang memberikan "lampu hijau" final melalui tanda tangan pembayaran?</p> <p dir="ltr">Apakah Sekretaris DPRD Jember dan Ketua DPRD Ahmad Halim hanya berposisi sebagai saksi pasif? Ataukah mereka memiliki tanggung jawab moral dan hukum karena telah menyetujui pengeluaran anggaran Rp5,6 miliar yang ternyata bermasalah?</p> <p dir="ltr"><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: #f02c1f;">Dan Beberapa Pertanyaan Lainpun </span></b></span><span style="font-size: 20px;"><b><span style="color: #f02c1f;">Muncul</span></b></span><b><span style="color: #f02c1f;">;</span></b></p> <div><ol><li>​Mengapa harga makanan dan minuman untuk anggota dewan diduga lebih mahal dibandingkan peserta umum, padahal keduanya mengikuti kegiatan yang sama?</li><li>Apakah perbedaan jawaban para saksi menandakan kurangnya pemahaman terhadap aturan pengadaan, atau justru upaya menutupi fakta yang sebenarnya sebagai pembenaran dan penyelamatan diri?</li><li>Apakah penggunaan "bendera perusahaan" oleh rekanan merupakan praktik umum dalam pengadaan di lingkungan DPRD Jember, atau hanya kasus ini saja? Lalu mengapa pemilik bendera tidak turut terseret?</li><li>Mengapa Pejabat Pengguna Anggaran yang memiliki kewenangan tertinggi dalam penandatanganan dana belum dimintai pertanggungjawaban hukum lebih lanjut?</li><li>Berapa sebenarnya harga wajar pengadaan makanan dan minuman tersebut di pasaran, sehingga diduga terjadi selisih yang merugikan negara?</li><li>Apakah ada keterkaitan antara penetapan rekanan penyedia jasa dengan hubungan pribadi atau politik di lingkungan DPRD Jember?</li><li>Apakah pengalaman pimpinan Kejari Jember Dr. Yadyn Palembangan, SH., MH sebagai mantan Jaksa di KPK akan mempengaruhi kecepatan dan ketegasan pengungkapan kasus ini hingga ke akar-akarnya?. (Jen)</li></ol></div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Siapa Tersangka Baru Dalam Skandal Korupsi Mamin Sosperda DPRD Jember Rp1,6 Miliar?, Kajari Jember Dr. Yadyn Palebangan, S.H., M.H : Menunggu Putusan Pengadilan

Lima Terdakwa Sudah Dituntut Pidana Penjara, Denda dan Pidana Membayar Uang Pengganti Yang Masing-masing Berbeda BERITA KORUPSI .CO - ...

»

Sidang Tuntutan Skandal Korupsi Pemotongan Dana Bantuan Renovasi Rumah Di Kabupaten Sumenep Rp26,8 Miliar: Lima Terdakwa Dituntut 2 Hingga 7 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGf5dAgLiazqKsttiZl53qodjq5ynTavQUma45C6srxIvz9q3t1AHHxRpCb8HVFFWaOFuIu8zTAVhsUO2FhlsZyOi9IzyasI338VfZdIVD3EqnTvhcIx7ymvQkF4Exab-fmbGSv52HCuE2q3VOLJFyNvIjIXA2ZWg9N53EfZJ8MSxAxEsmTLwi_lKjkJI/s1280/IMG20260706121228_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGf5dAgLiazqKsttiZl53qodjq5ynTavQUma45C6srxIvz9q3t1AHHxRpCb8HVFFWaOFuIu8zTAVhsUO2FhlsZyOi9IzyasI338VfZdIVD3EqnTvhcIx7ymvQkF4Exab-fmbGSv52HCuE2q3VOLJFyNvIjIXA2ZWg9N53EfZJ8MSxAxEsmTLwi_lKjkJI/w640-h360/IMG20260706121228_01.jpg" width="640" /></a><br /><span style="color: red; font-size: x-large;">Dalam pengembangan, seorang Tersangka Saat ini telah ditahan penyidik Kejati Jatim, yaitu Ari Heri Sofiawanudin Alias Bilowo sebagai Tenaga Ahli anggota DPR RI Komisi V Sri Wahyuni dari Nasdem. Lalu bagaimana pihak-pihak yang ikut menikmati hasil Korupsi termasuk 45 Kepala Desa? Apakah penyidik Kejati Jatim akan mengusut kasus ini hingga  tuntas atau dipilah dan dipilih untuk jadi tersangka?</span></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menyeret 6 orang tersangka/terdakwa dalam dua klaster. Klaster pertama sebanyak 5 terdakwa yang sudah menjalani sidang tuntutan: <b>Risky Pratama</b> selaku Koordinator Program BSPS di Kabupaten Sumenep, <b>Amin Arif Santoso</b> selaku TFL BSPS Kabupaten Sumenep,  <b>Wildanun Mukhalladun</b> selaku TFL BSPS Kabupaten Sumenep, <b>Heri Wahyudi</b> selaku Kabid Disperkimhub Kabupaten Sumenep dan <b>Noer Lisal Anbiyah</b> selaku Kabid Disperkimhub Kabupaten Sumenep. Klaster kedua : Tersangka Ari Heri Sofiawanudin Alias Bilowo selaku TA (Tenaga Ahli) anggota DPR RI.</div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span>BERITA</span></b><b><span><span style="color: red;">KORUPSI</span></span></b><b><span>.CO -</span></b></span></div><div style="text-align: justify;">Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) bersama JPU Muhammad Edriyadi Djufri, SH yang juga Kasi Pidsus Kejari Sumenep dkk,  membacakan tuntutannya pada Senin, 06 Juli 2026, terhadap lima terdakwa dengan pidana penjara antara masing-masing antara 2 - 7 tahun karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana Korporasi secara bersama-sama Penyalahgunaan atau Pemotongan dana bantuan  program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.800.000.000 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp26.876.402.300 sesuai  Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan Nomor: 00008/3.0217/RA/11/1417-1/1/X/2025</div><p style="text-align: left;"></p> <div style="text-align: justify;"><span><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: medium;">Nama dan Jabatan Terdakwa</span></b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR1KHijPR1QLwv76nW-k-u__fMKcvbebbYN9ygDmGCvfNa_hUCjr6bM1xcceZWDGjZstiX5-J-4aiuJc9a1jMS7InhsejRibZSQlD4OLsOWWjJ1Jk8zR1MVzZEjpZcVCuizjv0SIVv_ArKJXB7cigse-wMudjLD6lzAWbXZRwHs8hg323BFLYOJm996Ck/s1280/IMG20260706112124_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR1KHijPR1QLwv76nW-k-u__fMKcvbebbYN9ygDmGCvfNa_hUCjr6bM1xcceZWDGjZstiX5-J-4aiuJc9a1jMS7InhsejRibZSQlD4OLsOWWjJ1Jk8zR1MVzZEjpZcVCuizjv0SIVv_ArKJXB7cigse-wMudjLD6lzAWbXZRwHs8hg323BFLYOJm996Ck/w640-h360/IMG20260706112124_01.jpg" width="640" /></a>Kelima terdakwa dimaksud dengan berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah adalah:</div><div style="text-align: justify;"><p dir="ltr"><b> 1. Risky Pratama</b> selaku Koordinator Kabupaten Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep</p></div><div style="text-align: justify;"><b>2.</b> <b>Amin Arif Santoso</b> selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Kabupaten Sumenep</div><div style="text-align: justify;">  <br /><b>3.</b> <b>Wildanun Mukhalladun</b> selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Kabupaten Sumenep</div><div style="text-align: justify;"><b>  <br />4</b>. <b>Heri Wahyudi</b> selaku Kabid selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperindag) Kabupaten Sumenep</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>5. Noer Lisal Anbiyah</b> selaku Kabid selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperindag) Kabupaten Sumenep</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Pasal Yang Dilanggar </span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut JPU, atas perbuatan terdakwa <b>Risky Pratama</b> (dan <b>Amin Arif Santoso</b>, <b>Wildanun Mukhalladun</b>, <b>Heri Wahyudi</b> serta terdakwa <b>Noer Lisal Anbiyah</b>) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 603 Juncto Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang￾Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctis Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini</div><div style="text-align: justify;"><br /><span><b><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: medium;">Tuntutan Pidana :</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam tuntutan, JPU meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa <b>Risky Pratama</b> dengan pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar Rp500 juta subsider 140 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp3.952.201.800</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"> <div><i>"Dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan,"</i> ucap JPU</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv2wBF4bCo7vaJ6LNT7TP04Kn2ucTxt7t_1JplWv8x_7QXsDKgwZztVFjT9vlqLEi0Zo8I0fN74aeII3HFIZfKM5hr7BUtCpCethyphenhyphenZdB2lFp9s2bLwKfsvAdMWWRWwpWDNGqMZgP6V9166Shifs_oKim4vD3Nrw3KYDx47PIlK7Znbs3Gm4LV0GVmfbhI/s4096/IMG_20260706_231009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3106" data-original-width="4096" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhv2wBF4bCo7vaJ6LNT7TP04Kn2ucTxt7t_1JplWv8x_7QXsDKgwZztVFjT9vlqLEi0Zo8I0fN74aeII3HFIZfKM5hr7BUtCpCethyphenhyphenZdB2lFp9s2bLwKfsvAdMWWRWwpWDNGqMZgP6V9166Shifs_oKim4vD3Nrw3KYDx47PIlK7Znbs3Gm4LV0GVmfbhI/w640-h486/IMG_20260706_231009.jpg" width="640" /></a></div></div><div>Kemudian JPU melanjutkan pembacaan tuntutan terhadap terdakwa <b>Amin Arif Santoso</b>. Dalam tuntutannya, terdakwa dituntut pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp200 juta subsider 80 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp2.339.000.000 dikurangi sebesar Rp50 juta yang sudah dititipkan ke Kejari Sumenep dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, subsider pidana 2 tahun 6 bulan penjara</div><div><br /></div> <div>Sementara <b>Wildanun Mukhalladun</b> dan terdakwa <b>Heri Wahyudi</b> dituntut masing-masing pidana penjara selama 4 tahun denda masing-masing sebesar Rp200 juta subsider 80 hari Penjara</div><div><br /></div> <div>Selain pidana penjara bandan dan pidan denda, JPU juga menuntut agar terdakwa <b>Wildanun Mukhalladun</b> untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.459.000.000, dan terdakwa <b>Heri Wahyudi</b> dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.459.000.000 subsider pidana penjara masing-masing selama 2 tahun</div><div><br /></div> <div>Sedangkan terdakwa <b>Noer Lisal Anbiyah</b> dituntut pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider  60 hari penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp325.000.000 </div> <p dir="ltr"></p><div><i>"Dengan memperhitungkan uang sebesar Rp325.000.000 yang sudah dititipkan ke Kejari Sumenep sebagai pembayaran uang pengganti,"</i> ucap JPU Muhammad Edriyadi Djufri, SH diakhir tuntutannya </div> <br /><div> Tuntutan pidana penjara, denda dan pidana uang pengganti terhadap kelima terdakwa,  dibacakan JPU dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum yang berlangsung di di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 06 Juli 2026) dihadapan Majelis Hakim yang diketahui  Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota, Ibnu Abas Ali, SH., MH. dan Athoillah, SH. (Hakim Ad Hoc) serta Panitera Pengganti (PP) yang dihadiri langsung oleh para Terdakwa dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya masing-masing </div><p></p></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: medium;">Tersangka Baru;</span></b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-7uoRkBngWAzjKUSsPzaH_Tqe2uBsSLxHQqEPWGSRMivpJ4T-jk1wfpkRQnWf35DvaFf0vLRC2MUSqlgzrgJNktIcqSRhuixHKfecsHN80ewhpUMhtSXC36aIaAn2FS0ybLrnfOQQD0RX9UoxHyCggYerPaM0z9SMOx56CE_t8MoknCZh5B-znkDTu6s/s4160/IMG20260706113748.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-7uoRkBngWAzjKUSsPzaH_Tqe2uBsSLxHQqEPWGSRMivpJ4T-jk1wfpkRQnWf35DvaFf0vLRC2MUSqlgzrgJNktIcqSRhuixHKfecsHN80ewhpUMhtSXC36aIaAn2FS0ybLrnfOQQD0RX9UoxHyCggYerPaM0z9SMOx56CE_t8MoknCZh5B-znkDTu6s/w640-h360/IMG20260706113748.jpg" width="640" /></a></div></span></b></span></span></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini tidak berhenti di kelima terdakwa, sebab penyidik Kajati Jatim telah menetapkan seorang tersangka dan langsung dilakukan penahanan terhadap Ari Heri Sofiawanudin Alias Bilowo selaku TA (Tenaga Ahli) anggota DPR RI Komisi V Sri Wahyuni  dari Nasdem. Hal itu dibenarkan Muhammad Edriyadi Djufri, SH selaku Kasi Pidsus Kejari Sumenep</div><div style="text-align: justify;">  <br /><i>"Ada satu tersangka dan sudah ditahan namanya Ari Heri Sofiawanudin Alias Bilowo selaku sebagai Tenaga Ahli,"</i> kata Edriyadi sesuai persidangan tanpa menyebut nama anggota dewan yang terhormat itu</div><div style="text-align: justify;"><br />Saat ditanya terkait nama-nama anggota DPR RI yang tidak dihadirkan dalam persidangan, khususnya pihak-pihak yang ikut menikmati aliran uang hasil Korupsi termasuk 45 Kepala Desa. Kasi Pidsus Kejari Sumenep tak memberikan jawaban. Sepertinya tak diberi wewenang untuk menjelaskan secara terang benderang kepada awak media. Adakah musibah besar yang terjadi dalam kasus ini sehingga sulit dijelaskan?</div><div style="text-align: justify;"><br />Terpisah. Dari balik tahanan Pengadilan Tipikor, Terdakwa Risky Pratama mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa tersangka yang saat ini ditahan oleh penyidik Kejati Jatim adalah Ari Heri Sofiawanudin Alias Bilowo Tenaga Ahli dari anggota DPR RI Komisi V Sri Wahyuni dari Nasdem</div><div style="text-align: justify;"><br /><i>"Namanya Ari Heri Sofiawanudin Alias Bilowo Tenaga Ahli dari anggota DPR RI Komisi V Sri Wahyuni dari Nasdem. Ari itu dalangnya. Uang Rp3,9 miliar dalam tuntutan Jaksa, semua saya setorkan ke dia (Ari), itu dalam fakta persidangan,"</i> kata para terdakwa dari balik tahanan</div><div style="text-align: justify;"><br />Saat ditanya,"apakah ada aliran uang ke anggota DPR atau uang itu hanya di kalian (para terdakwa)?.". Para terdakwa secara tidak langsung menjawab bahwa semua uang hasil pemotongan diserahkan kepada Ari Heri Sofiawanudin Alias Bilowo</div><div style="text-align: justify;"><br /><i>"Ya semua melalui Ari itu,"</i> kata para terdakwa serentak</div><div style="text-align: justify;">  <br /><span><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: medium;">Penanganan Perkara</span></b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="color: #f02c1f;"><b></b></span></span><span style="color: #f02c1f;"><b><br /></b></span>Andaikan kasus ini termasuk kasus Korupsi di Dinas Pendidikan Jatim ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bisaj jadi alur ceritanya akan berbeda termasuk saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan</div><div style="text-align: justify;"><br />Kasus perkara korupsi dana bedah rumah atau BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kabupaten Sumenep ini menjadi perhatian nasional setelah Menteri PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) menyoroti indikasi penyimpangan dana pada tahun anggaran 2024 yang mencapai lebih dari Rp109 miliar, hingga akhirnya penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan penyelidikan dan penyidikan.</div><div style="text-align: justify;">  <br />Beberapa modus penyimpangan yang terungkap dalam proses hukum yaitu:<br /><ul><li>Pemotongan dana bantuan dan pemungutan biaya liar.</li><li>Pemalsuan ratusan nota dari toko bangunan dengan rincian yang sama persis untuk rumah yang berbeda.</li><li>Penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, termasuk adanya penerima bantuan yang dikategorikan mampu.</li><li>Penyelewengan dana upah kerja dan pelimpahan wewenang pembayaran oleh pihak yang tidak berwenang.</li></ul><span style="color: red;"><span><b><span style="font-size: medium;">Modus Operandi: Potong Lewat Toko Bangunan</span></b></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><b><br /></b></span>Kasus yang menyeret 5 terdakwa (Heri Wahyudi, Noer Lisal Anbiyah, Risky Pratama, Amin Arif Santoso dan Wildanun Mukhalladun) yang sudah menjalani tuntutan pidana ditambah seorang tersangka yang saat ini ditahan penyidik Kejati Jatim berawal dari adanya program pemerintah pusat berupa pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.800.000.000 untuk sebanyak 5.490  Penerima Bantuan yang tersebar di 143 Desa di 24 Kecamatan di Kabupaten Sumenep dengan besaran dana bantuan untuk masing-masing penerima sebesar Rp20.000.000 per unit rumah, dengan rincian untuk pembelian bahan bangunan/ material Rp17.500.000 dan untuk upah tukang sebesar Rp2.500.000</div><div style="text-align: justify;"><br />Dari dakwaan Jaksa maupun keterangan para saksi dipersidangan terungkap, bahwa  dalam pelaksanaannya dilapangan, adanya pemotongan dana bantuan melalui toko bahan bangunan. Dana yang seharusnya diterima utuh oleh masyarakat itu dipotong dengan nilai bervariasi antara Rp3,5 juta hingga Rp4 juta untuk biaya komitmen fee dan Rp1 juta hingga Rp1,4 juta untuk biaya laporan pertanggungjawaban. Sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp26.323.902.300.</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Pesta Pembagian Uang Haram: Siapa Dapat Berapa?</span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht9VpQZelHn5g2dk_I8MQIucJ4Sr774ORGyuKR-140SXJrwDXovsfFpqzhQMHmO-_GSZK5HePTAYW1JmmeX9nWp9Cn4zqkLNcZE9bOq1t_l4td8GmgmAD0TIcIMqjXKIktOvjZI1mSS8EtYAfW-kIQPJe_OHlhC3-gyxvDMr0EViZVXRVCbeR5zHYQQnY/s4096/IMG_20260706_224848.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2300" data-original-width="4096" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEht9VpQZelHn5g2dk_I8MQIucJ4Sr774ORGyuKR-140SXJrwDXovsfFpqzhQMHmO-_GSZK5HePTAYW1JmmeX9nWp9Cn4zqkLNcZE9bOq1t_l4td8GmgmAD0TIcIMqjXKIktOvjZI1mSS8EtYAfW-kIQPJe_OHlhC3-gyxvDMr0EViZVXRVCbeR5zHYQQnY/s320/IMG_20260706_224848.jpg" width="320" /></a></div></b></span>Uang sebesar Rp26.323.902.300 dari hasil pemotongan dari dana bantuan tersebut dibagi-bagi ke beberapa pihak termasuk para Terdakwa dan 45 Kepala Desa, rinciannya ; <br /><ol><li>​Terdakwa Heri Wahyudi sejumlah Rp2.959.500.000</li><li>​Terdakwa Risky Pratama sejumlah Rp3.952.201.800</li><li>​Terdakwa Amin Arif Santoso sejumlah Rp2.339.000.000</li><li>​Terdakwa Wildanun Mukhalladun  sejumlah Rp1.459.000.000</li><li>​Terdakwa Noer Lisal Anbiyah sejumlah Rp325.000.000</li><li>​Ari Heri Sofiawanudin Alias Bilowo sejumlah Rp1.500.000.000</li><li>​Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sejumlah Rp6.566.150.000</li><li>​Slamet Rp320.000.000</li><li>​Subarjo Rp189.000.000</li><li>​Sarmuji Rp50.000.000</li><li>​Adi Santoso Rp72.000.000</li><li>​Murjaya Rp340.000.000</li></ol></div><div style="text-align: justify;">Sementa sisa dana pemotongan sebesar Rp6.804.550.500 dibagi-bagikan kepada 45 Kepala Desa di wilayah proyek. Ini berarti rata-rata setiap Kepala Desa menerima "upah diam tutup mulut" sekitar Rp151 juta untuk memuluskan administrasi palsu dan menutupi ketidakberesan di desanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Pertanyaannya Kritis Yang Menggugat Integritas dan Transparan Aparat Penegak Hukum ;</span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><b><br /></b></span>Mengingat skala korupsi yang melibatkan hampir seluruh rantai birokrasi dari dinas hingga desa, pertanyaannya adalah:</div><div style="text-align: justify;"><br />Apakah penyidik Kejati Jatim akan mengusut tuntas dan menyeret semua yang terlibat khususnya mereka yang turut menikmati aliran uang hasil pemotongan dana bantuan untuk masyarakat miskin di kabupaten Sumenep? Atau penyidikan akan berhenti di lima terdakwa ditambah seorang tersangka yang belum diadili karena dianggap sudah cukup?</div><div style="text-align: justify;"><br />Apakah penyidik Kejati Jatim akan menyeret 45 Kepala.Desa yang ikut membagi-bagikan uang sebesar Rp6.804.550.500 dari hasil pemotongan, atau angka itu hanya berhenti di surat dakwaan?</div><div style="text-align: justify;"><br />Apakah penyidik Kejati Jatim mampu menghadirkan semua anggota DPR RI yang berkaitan dengan penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.800.000.000 untuk sebanyak 5.490  Penerima Bantuan yang tersebar di 143 Desa di 24 Kecamatan di Kabupaten?</div><div style="text-align: justify;"><br />Apakah Bupati Sumenep termasuk Kepala Dinas yang membidangi program pemerintah terkait bantuan perbaikan rumah tidak mengetahui adanya dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.800.000.000 untuk sebanyak 5.490  Penerima Bantuan yang tersebar di 143 Desa di 24 Kecamatan di Kabupaten?</div> <div style="text-align: justify;">​</div> <div style="text-align: justify;"><i>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</i></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel ini tanpa ijin </div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Tuntutan Skandal Korupsi Pemotongan Dana Bantuan Renovasi Rumah Di Kabupaten Sumenep Rp26,8 Miliar: Lima Terdakwa Dituntut 2 Hingga 7 Tahun Penjara

Dalam pengembangan, seorang Tersangka Saat ini telah ditahan penyidik Kejati Jatim, yaitu Ari Heri Sofiawanudin Alias Bilowo sebagai Tenaga ...

»

Dr. Drs. Hudiyono, M.Si: Mantan Kabid Disdik Jatim Gagal Melenggang ke DPRD, Kini Terjerat Kasus Korupsi Rp157 Miliar dan Dituntut 16,6 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr-GsEkZS5nXjD9V6dEg96FKTdldjZoS5WLzITGCtuP1fcJRFh0DGgRzfnk7DZ_MLM8_u3Fqv8fet4WirRGRdSPVNuKZ9fWqb-Mri8Vx3NxgLSeOaR9lTNK9cHs53r5UwBU0CfW73876MYRcvsx_Iby2y-WbefNUCkNUdaMa5VZA953lJalAgKyg6coQM/s2156/IMG_20260704_165321.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1672" data-original-width="2156" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr-GsEkZS5nXjD9V6dEg96FKTdldjZoS5WLzITGCtuP1fcJRFh0DGgRzfnk7DZ_MLM8_u3Fqv8fet4WirRGRdSPVNuKZ9fWqb-Mri8Vx3NxgLSeOaR9lTNK9cHs53r5UwBU0CfW73876MYRcvsx_Iby2y-WbefNUCkNUdaMa5VZA953lJalAgKyg6coQM/w640-h496/IMG_20260704_165321.png" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: left;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Hudiono didorong Petugas Keamanan Pengadilan </span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: large;">Pernah menjabat sebagai Plt. Bupati Sidoarjo, lalu mengandalkan dukungan Partai Demokrat untuk maju ke legislatif, namun karier dan masa depannya kandas karena diduga terlibat korupsi penyelewengan anggaran sarana prasarana SMK di Jawa Timur tahun 2017 sebesar Rp157 miliar, kini terancam hukuman penjara selama 16 tahun 6 bulan. Sebelumnya Ia pernah sebagai Saksi dalam perkara korupsi DAK Dispendik Jatim tahun 2023</span></span></div><div><span><div style="font-size: 20px; text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO –</b></span></span></div></span><div style="text-align: justify;">Mimpi tak selalu kenyataan, harapan tak selalu tercapai dan perjalanan hidup tak selamanya indah. Inilah yang mungkin dialami oleh Dr. Drs. Hudiyono, M.Si yang pernah bermimpi menjadi wakil rakyat di DPRD JawanTimur periode 2024-2029 dari Partai Demokrat dari Dapil Surabaya Dua (Sidoarjo) namun gagal karena kurangnya jumlah pemilih. Namun anaknya berhasil melenggang menjadi anggota legislatif di Kabupaten Sidoarjo</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Impiannya menjadi wakil rakyat yang bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat sekaligus mengamankan posisi sosial setelah pensiun sebagai ASN, harus kandas di tengah jalan bagi Dr. Drs. Hudiyono, M.Si.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Mantan Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan Jawa Timur ini tidak hanya gagal duduk di kursi DPRD Jatim pada pemilu 2024, tetapi justru harus menghadapi proses hukum berat yang mengancam masa tuanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selama menjabat sebagai Kepala Bidang SMK pada periode 2015–2019, Hudiyono memegang peran sangat vital. Selsin sebagai Kabid, Ia selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)dan Pejabat Pembuat Komitmen PPK), dia bersama Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran yang menentukan teknis pelaksanaan proyek, mulai dari pemilihan penyedia jasa hingga pencairan dana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sebelumnya, pada tahun 2023, Hudiono selaku Kabid Dinas Pendidikan sekaligus PKK dan KPA, pernah sebagai saksi dalam perkara Korupsi penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2018 sebesar Rp16,2 miliar, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp8,2 miliar. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan ruang praktik dan pengadaan peralatan di 60 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dua terdakwa dalam kasus ini adalah Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Pengguna Anggaran dan Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringinagung, Kecamatan Jombang,  Kabupaten Jember. Keduanya saat ini berstatus terpidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menjerat Hudiyono adalah menyalahgunakan wewenang dalam Pengelolaan Belanja Hibah Barang dan Jasa untuk SMK Swasta Jawa Timur tahun anggaran 2017 sebesar Rp100.556.750.425, serta Belanja Modal Sarana dan Prasarana (Sarpras ) untuk SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Jawa Timur (Disdik Jatim) tahun anggaran 2017 sebesar Rp75.446.703.791  atau total anggaran seluruhnya sebesar Rp176.003.454.216 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp157.603.093.098</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kasus ini, yang terjerat bukan hanya Hudiono, melainkan bersama 5 terdakwa lainnya yang dibagi dalam dua klaster. Yang pertama adalah<span> Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jatim sekaligus PA (pengguna anggaran), Dr. Drs. Hudiyono, M.Si selaku Kabid Dinas Pendidikan Jatim sekaligus  PPK ,(pejabat pembuat komitmen) yang juga KPA (kuasa pengguna anggaran) dan terdakwa Jimmy Tanaya sebagai BO (Benefit Owner) yang mengendalikan proyek</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div><span><div style="text-align: justify;">Klaster kedua : Supriyatno selaku Direktur PT Lintang Utama Nusantara, LIDYA TANAYA selaku Direktur PT Buana Surya Jaya dan HERI BUDIANTO selaku Direktur PT Multi Centra Alkesindo yang perusahaannya dipinjam oleh terdakwa Jimmy Tanaya (dalam persidangan terungkap Heri Budianto menerima uang Rp208 juta dari terdakwa Jimmy Tanaya). Ketiganys saat ini masih menjalani proses persidangan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><div style="text-align: justify;">Dari keterangan saksi dan bukti dokumen yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan JPU dalam surat tuntutannya (Sidang, Juma, 03 Juli 2026), Hudiyono bersama Saiful Rachman diduga  memecah paket pekerjaan bernilai besar menjadi beberapa bagian lebih kecil. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Cara ini memudahkan untuk dialihkan kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Jimmy Tanaya. Bahkan untuk pengadaan yang menggunakan metode penunjukan langsung, persetujuan dan rekomendasinya menjadi kunci utama yang membuka celah bagi aliran dana keluar kas negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kini, setelah ambisi politik pupus dan karier birokrasi berakhir dengan noda hitam, Hudiyono terancam pidana penjara selama 16 tahun 6 bulan. Jika tuntutan Jaksa dikabulkan Majelis Hakim, Ia bisa menghabiskan waktu hingga lebih dari 24 tahun di balik jeruji besi, termasuk kewajiban membayar denda sebesar Rp500 juta dan uang pengganti sejumlah Rp8 miliar lebih</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini sekaligus mengingatkan bahwa posisi strategis dalam birokrasi bukanlah tiket menuju kekuasaan politik atau kekayaan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan akuntabel.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Namun faktanya, tak sedikit pejabat mulai dari Kepala Desa, Kepala Dinas, Bupati/ Walikota, DPR, Menteri, Jaksa, Hakim, TNI dan Polisi yang rata-rata berpendidikan tinggi dari Universitas ternama justeru melakukan perbuatan tercela, yaitu tindak pidana Korupsi. Dimana dalam menjalankan tugasnya, selalu mendengarkan integritas, integritas dan integritas yang ternyata hanya sekedar ucapa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span>PROFIL</span></b><b><span> :</span></b></span></div></b><div style="text-align: justify;"><ul><li>Nama lengkap : Dr. Drs. Hudiyono, M.Si</li><li>(Akrab disapa: Cak Hud)</li><li>Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, 12 Januari 1968 (usia 58 tahun per Juli 2026)</li><li>​Agama: Islam</li><li>​Alamat: Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur</li><li>​Pangkat/Golongan: Pembina Utama Muda / IV-c (Eselon II)</li><li>​Status Kepegawaian: ASN, Pensiun dini per 1 November 2023</li><li>Status Politik: Mantan kader Partai Demokrat, caleg DPRD Jatim 2024 yang gagal lolos</li></ul></div><div style="text-align: justify;"> <b><span><span style="font-size: medium;">RIWAYAT PENDIDIKAN</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>S1: Sarjana Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya (1991)</li><li>​S2: Magister Ilmu Sosial, Universitas Airlangga Surabaya (2005)</li><li>​S3: Doktor Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Malang (2016)</li></ul></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span><span style="font-size: medium;">JEJAK KARIER BIROKRASI & POLITIK</span></span></b></div></b><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><b><span><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span><b>Birokrasi:</b></span><br /><ul><li>1992: CPNS staf Kanwil Depdikbud Jatim</li><li>2008: Kepala Seksi Kurikulum SMK Disdik Jatim</li><li>​2012: Kepala Subbid Pembinaan SMK</li><li>​2015–2019: Kepala Bidang SMK Disdik Jatim dan Kuasa Pengguna Anggaran / PPK</li><li>​2019: Kepala Biro Kesra Setdaprov Jatim</li><li>​2020–2021: Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo</li><li>​2021–2022: Kepala Dinas Kominfo Jatim</li><li>​2022–2023: Kepala Disbudpar Jatim, mengajukan pensiun dini</li><li>Politik & Organisasi:</li><li>Calon Anggota DPRD Jatim Dapil Sidoarjo (Partai Demokrat) – gagal lolos pemilu 2024</li><li>​Dewan Pakar Tim Pemenangan Khofifah-Emil Pilgub Jatim 2023</li><li>Ketua Umum KORMI Jatim 2021–2025.</li></ul></div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin </div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regiona Regional Tipikor Dr. Drs. Hudiyono, M.Si: Mantan Kabid Disdik Jatim Gagal Melenggang ke DPRD, Kini Terjerat Kasus Korupsi Rp157 Miliar dan Dituntut 16,6 Tahun Penjara

Terdakwa Hudiono didorong Petugas Keamanan Pengadilan  Pernah menjabat sebagai Plt. Bupati Sidoarjo, lalu mengandalkan dukungan Partai Demok...

»