Terdakwa KH. R. Abd. Latif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp15.6 Miliar

<h3 class="post-title entry-title item" itemprop="name headline" style="text-align: justify;"> <i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah KPK akan menyeret Tersangka Baru dalam kasus ini??? Lalu bagaimana dengan M. Sodiq (Wartawan di Madura), Erwin Yoesoef, Roosli Soeliharjono Plt. BKPSDA, R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekda, Mohni selaku Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, Ketua DPRD, Ketua KPU, Sekretaris DPPRD Bangkalan, dan beberapa pejabat dan para kontraktor termasui Diana Kusumawati akan tersere???</span></span></i></h3><div style="text-align: justify;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfDtRbcAYPnI5KcfQNkLwFIm8KK73nWJ7Tbv2q2a_kHf8PrgWisBqG5FjG3rELujRVAVK_Y97k-Rzs04JfyRKeJgL26DtWihjdNIJ3o1lAMngdAmZgIlYb6ggCcSPPj5xiLGin9cZTQDsJcQB6RkUgWAYErv9ziKf68YmOnqI259J25fPtUa8mIqa7/s624/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="281" data-original-width="624" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfDtRbcAYPnI5KcfQNkLwFIm8KK73nWJ7Tbv2q2a_kHf8PrgWisBqG5FjG3rELujRVAVK_Y97k-Rzs04JfyRKeJgL26DtWihjdNIJ3o1lAMngdAmZgIlYb6ggCcSPPj5xiLGin9cZTQDsJcQB6RkUgWAYErv9ziKf68YmOnqI259J25fPtUa8mIqa7/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum Zainal Abidin, Rnony Yusuf, Rikhi Benindo Maghaz, Januar Dwi Nugroho dan Johan Dwi Juniarto dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 18 April 2023, menyeret R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan periode 2018 - 2022 ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk di adili sebagai Terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap,  menerima janji atau hadiah yang dianggap Suap dan menerima gratifikasi bberupa uang hasil jual beli jabatan, setoran para pejabat, setoran rumah sakit dan fee proyek APBD Kabupaten Bangkalan yang totalnya sebesar Rp15.661.323.263 (lima belas miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) melaui Erwin Yoesoef selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pemkab Bangkalan dan Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2020 - 2022 serta melaui M. Sodiq salah satu Wartawan di Madura<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK teruari, bahwa Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron dijerat empat Pasal dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 12 a dan Pasal 12 b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B<br /><br /><i>Pasal 12 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</i><br /><br /><i>Huruf a berbunyi: pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;</i><br /><br /><i>Huruf b berbunyi: pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;</i><br /><br /><i>Pasal 11 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya</i><br /><br /><i>Pasal 12 B ayat (1) berbunyi: Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggaran negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :</i><br /><br /><i>Huruf a: yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;</i><br /><br /><i>Huruf b: yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.</i><br /><br /><i>Ayat (2) berbunyi: Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaran negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</i>     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoJDb0n_djPkvpD_8ceqiMePXqCx5e82_1invUIgwNxaJaneP1dRg_xdng1wbMFpIo3JvcWFifCSpvQgQ8W7YlOjj1nqw9TFzGWQQjBwwm-xr5I5ZBn00EwjMDbzV8hfpUDgcsQvSvyDQc4-gSFJM4ss8aXdS94FLClP6ZE4YkkFQp4pYpVAy6G-HM/s627/3..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="627" height="366" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoJDb0n_djPkvpD_8ceqiMePXqCx5e82_1invUIgwNxaJaneP1dRg_xdng1wbMFpIo3JvcWFifCSpvQgQ8W7YlOjj1nqw9TFzGWQQjBwwm-xr5I5ZBn00EwjMDbzV8hfpUDgcsQvSvyDQc4-gSFJM4ss8aXdS94FLClP6ZE4YkkFQp4pYpVAy6G-HM/w640-h366/3..jpg" width="640" /></a></div>Dan dalam kasus ini, JPU KPK tidak hanya menyeret Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati yang diduga penerima uang suap, tetapi lima Terdakwa selaku selaku pemberi duit suap terkait pengangkatan dan pelantikan menjadi Kepala Dinas yang sudah di adili sebelumnya yaitu;<br /><br />1. Salman Hidayat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp125 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br />2. Achmad Mustaqim selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br />3. Agus Eka Leandy selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp100 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br />4. Wildan Yulianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan, dan<br /><br />5. Hosin Jamili selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangkalan dituntut lebih berat yakni dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Alasan JPU KPK karena, Terdakwa Hosin Jamili tidak mengakui perbuatannya memberikan uang sebesar Rp50 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron sementara beberapa saksi dinatarnya Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) Kabupaten Bangkalan mengakui terus terang       <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9Vf7xi2zrntBkROBpm9bUP6e3VO4jeTMqTbJZaa_472UemspJQFYAnfIFJ7dumIatJ_cyGTbxEJupORV9Agx491Q7kz19AWyiuoXteP_X0bRT_Oh9E9gGl-Frk7oy8iKP_l4VN-BfvavQsKXzO17TBpFxhaQI-EVpGoaMQd0Pyn3qCd1nHGGPNqEH/s625/sekda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="352" data-original-width="625" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9Vf7xi2zrntBkROBpm9bUP6e3VO4jeTMqTbJZaa_472UemspJQFYAnfIFJ7dumIatJ_cyGTbxEJupORV9Agx491Q7kz19AWyiuoXteP_X0bRT_Oh9E9gGl-Frk7oy8iKP_l4VN-BfvavQsKXzO17TBpFxhaQI-EVpGoaMQd0Pyn3qCd1nHGGPNqEH/w640-h360/sekda.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>Namun yang menarik dari kasus ini adalah;</b></span><br />1. Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron bukanlah nama asing di masyarakat Jawa Timur khususnya di pulau garam Madura. Sebab KH. R. Abdul Latif Amin Imron adalah salah satu tokoh agama dan juga adik kandung Almarhum Fuad Amin Imron mantan Bupati Bangkalan periode 2003 hingga 2013 silam yang juga terjerat kasus Korupsi tangkap tangan KPK<br /><br />2. R. Abdul Latif Amin Imron, lulus Kelompok Belajar Paket C Ki Hajar Dewantara Kamal, Bangkalan (2004) adalah mantan Wakil Ketua DPRD Bangkalan periode 2014–2018 yang saat itu Bupati Bangkalan dijabat anak kandung Almarhum Fuad Amin Imron yakni R. Makmun Ibnu Fuad atau Momon<br /><br />3. Pada tahun 2017, R. Abdul Latif Amin Imron dan R. KH. Makmun Ibnu Fuad atau Momon diduga terlibat dalam kasus Korupsi ‘Kambing Etawa’ yang merugikan keuangan negara sebesar Rp8.413.781.427 (de1apan milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan pulu satu ribu empat puluh dua tujuh rupiah) bersama Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Bangkalan<br /><br />4. Ir. Syamsul Arifin, MM selaku Kepala BPKAD Kabupaten Bangkalan dan Mulyanto Dahlan, S.H., M.H selaku Plt. Kepala DPMD  Kabupaten Bangkalan dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama empat (4) tahun dan enam (6) bulan tanpa membayar uang pengganti<br /><br />5. Dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa ada rekayasa penganggaran dana bantuan keuangan khusus untuk  BUMDes yang dipergunakan untuk pembelian Kambing Etawa di  273 Desa se-Kabupaten Bangkalan yang dilakukan dengan cara memasukkan program tersebut pada saat adanya hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Timur Tentang RAPBD Kabupaten Bangkalan Tahun anggaran 2017.<br /><br />6. Didalam penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran -  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) juga tidak pernah diusulkan. Selain itu, juga tidak pernah melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangkalan sejak awal dibahas di Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Bangkalan yang kemudian diserahkan ke Gubernur untuk di evaluasi sebelum disahkan menjadi ABPD   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjR5i_W7QeXlYl_JvF6-oLLgvT5x-u7Xv91ziuad0xfUZdXrW4H1bURZzLHMkiIwyaurC1n02uJQb1n4RQrgXfJpuYUQ7vux6EcLYI13QKUcnXMMe7aqsvQbb2SDLx6ccd8TdjP6qzqzTHqKYTrMdLFKkK6UyE8prkHFGKwSXoVMH3s1P-yysb7QIB/s615/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="277" data-original-width="615" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjR5i_W7QeXlYl_JvF6-oLLgvT5x-u7Xv91ziuad0xfUZdXrW4H1bURZzLHMkiIwyaurC1n02uJQb1n4RQrgXfJpuYUQ7vux6EcLYI13QKUcnXMMe7aqsvQbb2SDLx6ccd8TdjP6qzqzTHqKYTrMdLFKkK6UyE8prkHFGKwSXoVMH3s1P-yysb7QIB/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya, Kejaksaan Negeri Bangkalan hingga hari ini “tak berani menyeret” pihak-pihak yang terlibat. Padahal saat itu (Kamis, 30 April 2020) Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejari Bangkalan yang saat itu dijabat Iqbal menjelaskan, kemungkinan besar akan melakukan penyidikan baru bagi pihak-pihak yang diduga terlibat mulai dari proses penyusunan anggaran ABPD, pelaksanaan kegiatan  hingga laporan pertanggungjawaban. <br /><br />“Kemungkinan besar akan ada penyidikan baru tapi setelah kami menerima dan membaca putusan Majelis Hakim secara lengkap, yang rencanaya hari Senin (4 Mei 2020) baru bisa peroleh,” kata Iqbal, Kamis, 30 April 2020 <br /><br />Bahkan saat ditanya, apakah mantan Bupati Bangkalan, R. Makmun Ibnu Fuad atau Momon, mantan Wakil Ketua DPRD R. Abd. Latif Amin Imron, Tim Banggar (Badan Anggaran) PPRD, para Kepala Desa selaku penerima, Hadi Wiyono selaku penyedia Kambing Etawa dan Roby Henryawan, S.E (mantan pegawai Bank BRI yang sekarang di Bank Mega) bisa jadi tersangka???<br /><br />Dan dengan tegas saat itu Iqbal selaku Kasi Pidsus Kejari Bangkalan mengatakan, semua yang terlibat termasuk Bupati dan juga berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />“Kalau kita bahas mekanisme, semuanya masuk sampai kepada penerima bantuan termasuk Bupati. Dalam persidangan kan sudah terungkap jelas, dan saya tidak akan mengulangi lagi untuk menjelaskannya. Karena menurut ahli mengatakan, disini ada cacat prosedur dan cacat hukum. Jadi untuk penyidikan baru, saya jawab, kemungkinan besar ada,” jawab  Iqbal dengan tegas.<br /><br />Namun seiring bergantinya tampuk kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kasi Pidsus Kejari Bangkalan, penyidikan kasus ‘kambing etawa’ pun bagaikan hilang ditelan anging  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6aOJC94B1TCqgdjiThI8IsoCfKpaAg94N54UVoz8jbhDS1XYCRjUMA5OXSuqPyNe7JVrvKxiXGtTrOez2tID_taENF0x0oKk7r5MlWUQxx80a65Ecyr9CBr7eIL14iGRjthLL3x3VZqAKjEfOpA07k3h-hyGitTmSvFms9ElDTb6bHaDc_RPf5WcA/s623/IMG20230317143758.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="280" data-original-width="623" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6aOJC94B1TCqgdjiThI8IsoCfKpaAg94N54UVoz8jbhDS1XYCRjUMA5OXSuqPyNe7JVrvKxiXGtTrOez2tID_taENF0x0oKk7r5MlWUQxx80a65Ecyr9CBr7eIL14iGRjthLL3x3VZqAKjEfOpA07k3h-hyGitTmSvFms9ElDTb6bHaDc_RPf5WcA/w640-h288/IMG20230317143758.jpg" width="640" /></a></div>Namun ibarat ungkapan, “lepas dari mulut harimau masuk ke mulut singa”. Sebab R. Abd. Latif Amin Imron tak terseret dalam kasus Korupsi ‘kambing etawa’ tetapi saat ini diadili dalam kasus dugaan Korupsi menerima janji atau hadiah yang dianggap Suap dan menerima gratifikasi berupa uang hasil jual beli jabatan, setoran para pejabat, setoran rumah sakit dan fee proyek APBD Kabupaten Bangkalan yang totalnya sebesar Rp15.661.323.263<br /><br />Kasus inipun tak kalah menarik dari kasus Korupsi ‘kambing etawa’. Sebab dalam dakwaan JPU KPK terhadapa lima Terdakwa sebelumnya (Salman Hidayat, Achmad Mustaqim, Agus Eka Leandy, Wildan Yulianto, Hosin Jamili) maupun Terdakwa . R. Abd. Latif Amin Imron terungkap, beberapa pihak diduga terlibat terkait ‘rekayasa’pemilihan calon pengantin untuk istilah  Kepala Dinas di Kabupaten di Bangkalan yang memberikan komitmen fee berupa duit <br /><br />Pihak-pihak yang diduga terlibat yaitu Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD), R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Mohni (Wakil Bupati), Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) dan Diana Kusumawati (kontraktor) yang punya kedekatakan dengan R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Ahmad Roniyun Hamid (Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan), Muhammad Fahad Ketua DPRD Bangkala, Ketua KPU Bangkalan dan M. Sodiq salah satu Wartawan di Madura serta puluhan pejabat di Kabupaten Bangkalan serta Kontraktor selaku pemberi duit “haram” kepada Terdakwa Terdakwa . R. Abd. Latif Amin Imron<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Tugas dari masing-masing yaitu;</b></span><br />Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) dan R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan sekaligus menjadi Ketua Panitia seleksi jabatan adalah mencari dan mengumpulkan “calon pengantin” sebagai istilah untuk calon peserta lelang jabatan, sekaligus mendapatkan komitmen fee dari “calon pengantin” jika ingin terpilih<br /><br />R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan sekaligus menjadi Ketua Panitia seleksi jabatan mengusulkan Wildan Yulianto untuk mengisi jabatan Kepala Dinas PUPR dan<br /><br />Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) mengusulkan Agus Eka Leandy untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA)<br /><br />Sedangkan Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan mengusulkan Salman Hidayat untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Hosin Jamili untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2F8449cOJXkdVaBcYzCA8JLh15R5PBIMligkpzwRDcjCQmD-JwfyJL-vj4GrtKhgMcg_gjzLc_avyTyroVvSXx3OpNuJ61IorEBXhtyyXCICGPIg9cRUn5jWcXESdWpMNCJ-fYpCInthfotWgFB6_qzL978RzaE30T-a6CqVzKawETKxwlKkupA3h/s625/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="281" data-original-width="625" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2F8449cOJXkdVaBcYzCA8JLh15R5PBIMligkpzwRDcjCQmD-JwfyJL-vj4GrtKhgMcg_gjzLc_avyTyroVvSXx3OpNuJ61IorEBXhtyyXCICGPIg9cRUn5jWcXESdWpMNCJ-fYpCInthfotWgFB6_qzL978RzaE30T-a6CqVzKawETKxwlKkupA3h/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Dan Mohni selaku Wakil Bupati mengusulkan Achmad Mustaqim untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Dan usuluan itupun diterima oleh sang Bupati yang juga mantan Ketua DPRD Kab. Banglan itu<br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Kemudian R. Moh. Taufan Zairinsjah dan Roosli Soeliharjono menghubungi masing-masing “calon pengantin” tersebut untuk menyatakan kesiapannya dalam proses seleksi jabatan serta menyiapkan komitmen fee untuk diberikan kepada sang Bupati R. Abdul Latif Amin Imron.<br /><br />Untuk “mempercantik rekayasa” atau untuk memenuhi persyaratan pendaftaran dan memudahkan para “calon pengantin” memenangkan seleksi jabatan, Roosli Soeliharjono dan R. Moh. Taufan Zairinsjah meminta kepada para “calon pengantin” untuk mencari peserta pendamping untuk didaftarkan.<br /><br />Atas arahan dari Roosli Soeliharjono, kemudian Terdakwa Wildan Yulianto meminta Alfin Rudiansyah selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan dan Ikhtiarini Masiswati selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan sebagai calon peserta pendamping dalam seleksi jabatan Kepala Dinas PUPR<br /><br />Agar Alfin Rudiansyah dan Ikhtiarini Masiswati bersedia didaftarkan sebagai peserta pendamping, Terdakwa Wildan Yulianto menanggung biaya tes kesehatan dan mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan.<br /><br />Sedangkan Guntur Setiadi selaku Kabid Bina marga dan PUPR Kab. Bangkalan bertugas untuk mengambil uang sebesar Rp150 juta dari “dana operasional” yang diperoleh dan dikelola Guntur Setiadi dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan atas perintah dari Wildan Yulianto   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-U80pbrMNDkM3wuLmfiMdHVvm4ox2M5mIjMAEv4ayBgxUFcPZ-zwPb0rHYEQcwKHqayQh2Iq8L7aWoUhY67TCOBt68zyxF2uI_eomlEQTyKGFsFdPPKQxvM6yovIHlXG7vIN3vNY5s6HZudAAVeAtJvSFPxVnvNIiJ_OeRlIJdPU1vUMINOgyrR5i/s615/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="277" data-original-width="615" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-U80pbrMNDkM3wuLmfiMdHVvm4ox2M5mIjMAEv4ayBgxUFcPZ-zwPb0rHYEQcwKHqayQh2Iq8L7aWoUhY67TCOBt68zyxF2uI_eomlEQTyKGFsFdPPKQxvM6yovIHlXG7vIN3vNY5s6HZudAAVeAtJvSFPxVnvNIiJ_OeRlIJdPU1vUMINOgyrR5i/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Dan Erwin Yoesoef selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menerima uang dari “calon pengantin” untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan<br /><br />Sementara Diana Kusumawati (dan Ary Suharja serta Mohammad Hasan Faisol) selaku Kontraktor dimana Diana Kusumawati punya kedekatan dengan Sekda,menyampaikan kepada  Wildan Yulianto bahwa calon peserta lainnya yakni Ary Suharja dan Mohammad Hasan Faisol sudah siap untuk memberikan uang kepada Wildan Yulianto agar dapat terpilih sebagai Kepala Dinas PUPR<br /><br />Sedangkan M. Sodiq, salah satu Wartawan di Madura adalah orang kepercayaan Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan yang mendapat tugas untuk mengatur pelaksanaan lelang Pengadaan Barang dan Jasa pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Bangkalan, diluar paket pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan. <br /><br />Selain itu, M. Sodiq juga ditugaskan untuk menerima jatah fee dari para kontraktor/rekanan pemenang lelang dengan nilai 5% hingga 10% dari nilai kontrak yang total anggaran proyek ABPD di 12 SKPD (Dinas) sebesar Rp230.286.465.269 dengan total fee Rp11.514.323.263,00 (sebelas miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).<br /><br />Dan puluhan pejabat dan kontraktor di Kabupaten Bangkalan serta Ahmad Roniyun Hamid selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Bangkalan) memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilqmgSmGYsTvOk0csGZipLsA1VjOcIrh24EWd52-J4Ual60OK41xOMtYWraNWxJ8kKgu4DrU24DedWASXS8QOEvwAH819TwPuvSaXzmaTMyQSsn5v_gS8lCb6dVV_Y9ETnz0DxAqvVEg9ltYxkM01pnX4MFNf8nT8LiWwH7Lz8Sm9S2QBV3QbiPsmF/s620/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="279" data-original-width="620" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilqmgSmGYsTvOk0csGZipLsA1VjOcIrh24EWd52-J4Ual60OK41xOMtYWraNWxJ8kKgu4DrU24DedWASXS8QOEvwAH819TwPuvSaXzmaTMyQSsn5v_gS8lCb6dVV_Y9ETnz0DxAqvVEg9ltYxkM01pnX4MFNf8nT8LiWwH7Lz8Sm9S2QBV3QbiPsmF/w640-h288/f.jpg" width="640" /></a></div>Dan fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa ada aliran uang sebesar satu miliar rupiah ke Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad dan ke Ketua KPU Bangkalan sebesar Rp150 juta. Hal itu terungkap dari keterangan R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekda dan Mohni selaku Wakil Bupati Bangkalan saat dihadrikan sebagai saksi untuk lima Terdakwa sebelumnya (Salman Hidayat, Achmad Mustaqim, Agus Eka Leandy, Wildan Yulianto, Hosin Jamili)<br /><br />Sementara Suryono Pane, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron seusai persidangan kepada  beritakorupsi.co menjelasakan, bahwa Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron tidak ada menerima apapun termasuk duit dari lima Terdakwa sebelumhya<br /><br />“Tidak ada (uang) ke Bupati, sama sekali tidaak ada,” kata Pane<br /><br />Menurut Pane, bahwa yang pengumpulan para calon Kepala Dinas adalah R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekda dan Roosli Soeliharjono selaku Plt. BKPSDA. Dan yang mengumpulkan uang adalah Erwin Yoesoef selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pemkab Bangkalan yang harusnya dijadikan Tersangka<br /><br />“Kalau mau penegakan hukum yang benar dan adil, harusnya ada beberapa orang yang jadi Tersangka. Yang mengumpulkan calon Kepala Dinas itu ya Sekda Taufan dan Roosli Plt. BKPSDA. Dan yang mengumpulkan uang Erwin,” kata Pane<br /><br />Saat diminta tanggapannya terkait keterangan Erwin Yoesoef dalam persidangan yang mengatakan bahwa sejumlah uang yang diterimaya dari para Kepala Dinas langsung diserahkan kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron<br /><br />Menurut Pane, bahwa penyerahan uang dari Erwin Yoesoef kepada Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan tidak ada bukti dan perlu pembuktian dalam persidangan<br /><br />“Tidak ada bukti,” kata Pane.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIiwnz2Fs-_cGvy-nXE7OFZmNiF0fygMFmP2PFKV4IRGm1g18VKsYhanQXV9WJcQpkIiHANIUKZJFGJF1T__4NyYhJ7RmAVDJdjt8_tAK-GiwCUiKJYXCjrvjkIj65An1S9VwYmA7K2EV9z0je6-qcmoBAGfpG-UB6THCChNwwg99TXU7qa6vSGzqo/s615/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="277" data-original-width="615" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIiwnz2Fs-_cGvy-nXE7OFZmNiF0fygMFmP2PFKV4IRGm1g18VKsYhanQXV9WJcQpkIiHANIUKZJFGJF1T__4NyYhJ7RmAVDJdjt8_tAK-GiwCUiKJYXCjrvjkIj65An1S9VwYmA7K2EV9z0je6-qcmoBAGfpG-UB6THCChNwwg99TXU7qa6vSGzqo/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Aneh memang kalau Penasehat Hukum Terdakwa ini menanyakan bukti penyerahan duit dari Erwin Yoesoef kepada Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan. Andaikan ada bukti penyerahan uang dari lima Terdakwa sebelumnya selaku pemberi suap kepada bupati dan dari dari Erwin Yoesoef kepada Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan, kasus perkara inipun tak akan sampai ke meja Hakim Pengadilan Tipikor untuk diadili.<br /><br />Namun apa yang dikatakan Pane terkait Tersangka terhadap pihak-pihak yang terlibat ada benar juga. Sebab duit ‘haram’ puluhan milliaran itu tidak langsung ke tangan Terdakwa R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan melainkan pihak lain, diantaranya Erwin Yoesoef selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pemkab Bangkalan dan M. Sodiq, salah satu Wartawan di Madura serta pihak lainnya<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah M. Sodiq, Erwin Yoesoef, Roosli Soeliharjono Plt. BKPSDA, R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekda, Mohni selaku Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, Ketua DPRD, Ketua KPU, Sekretaris DPPRD Bangkalan, dan beberapa pejabat dan para kontraktor termasui Diana Kusumawati akan terseret dalam kasus ini???. (Jnt) </div><p style="margin-left: 40px; text-align: justify;"></p>

News Tipikor Terdakwa KH. R. Abd. Latif Amin Imron Selaku Bupati Bangkalan Diadili Karena Dugaan Korupsi Rp15.6 Miliar

“Apakah KPK akan menyeret Tersangka Baru dalam kasus ini??? Lalu bagaimana dengan M. Sodiq (Wartawan di Madura), Erwin Yoesoef, Roosli So...

»

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri: Penyerahan Tersangka STPS dan RS Dari Tim Penyidik Kepada Tim Jaksa

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;"><i>“Apakah kasus Suap uang “Ijon” dana hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim akan menyeret 120 anggota DPRD Jatim Periode 2019 - 2024?”</i></span>   </h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipy4A8fchoNt40uJDXR_-lz78IUebEpm422v6j52cQVbFnT8rUvCNrYABckMDQ4bjJCgefZeKgnq_UQK--vj4NfWsoxfsvDGJ4NLYmaD477pKe1W9HbeURg9HygMP8S8EG-7xQiztpaW46mUquLd95YzKuUI-KSzNkUEpKz3nzBY6NyQu4afZ_hJ7i/s1599/Saahat.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipy4A8fchoNt40uJDXR_-lz78IUebEpm422v6j52cQVbFnT8rUvCNrYABckMDQ4bjJCgefZeKgnq_UQK--vj4NfWsoxfsvDGJ4NLYmaD477pKe1W9HbeURg9HygMP8S8EG-7xQiztpaW46mUquLd95YzKuUI-KSzNkUEpKz3nzBY6NyQu4afZ_hJ7i/w640-h360/Saahat.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Tersangka Sahat Tua P Simanjuntak (tengah) Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Golkar</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Tersangka kasus Korupsi Suap "uang ijon" dana hibah Pokir (Pokok Pikiran) DPRD Jawa Timur (Jatim) untuk Pokmas (Kelompok Masyarakat) di wilayah Jawa Timur yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dengan Tersangka Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Golkar dan Rusdi, Staf Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntuk yang tertangkap tangan atau OTT (operasi Tangkap Tangan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB tak lama lagi akan di adili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, setelah Tim penyidik KPK hari ini, Kamis, 13 April 2023 melimpahkan berkas perkara tahap dua kepada Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK. Hal itu disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co, Kamis, 13 April 2023<br /><br />“Hari ini (Kamis, 13 April 2023) telah selesai dilaksanakan Tahap II (Penyerahan Tersangka dan barang bukti) dengan Tersangka STPS dkk (Sahat Tua P Simanjuntak dan kawan-kawan) dari Tim Penyidik pada Tim Jaksa,” kata Ali Fikri <br /><br />Ali Fikri menjelaskan, seluruh unsur pasal terkait dugaan tindak pidana Suap dalam berkas perkara dipenuhi Tim Penyidik dan dinyatakan lengkap oleh Tim Jaksa. Penahan masih dilakukan untuk masing-masing Tersangka selama 20 hari kedepan dimulai tanggal 13 April sapai dengan 2 Mei 2023 dan sekaligus dilakukan pemindahan tempat penahanan<br /><br />“Tersangka STPS ditahan di Rutan Klas I Surabaya, Medaeng dan RS ditahan di Rutan Kejati Jatim. Segera dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Surabaya dalam waktu 14 hari kerja,” ucap Ali Fikri   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZom07llBduCXdYV5iH6Q5xqhbRx7mdUyC5mVYohufAknVYp6W-Qro9tb6ZYacMWrllzUHGf3jtw6ZPL5lHFJ5HoyJZnnstZwnwbXrBLJ2zysJY9et7miK4JvdZV4WWcLJOvfLjV21u_8QuZJ6Pn6boKdpINiZN7GMr4-25hP2z2qicM6JY9zl7rtt/s1280/Rusdi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="954" data-original-width="1280" height="478" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZom07llBduCXdYV5iH6Q5xqhbRx7mdUyC5mVYohufAknVYp6W-Qro9tb6ZYacMWrllzUHGf3jtw6ZPL5lHFJ5HoyJZnnstZwnwbXrBLJ2zysJY9et7miK4JvdZV4WWcLJOvfLjV21u_8QuZJ6Pn6boKdpINiZN7GMr4-25hP2z2qicM6JY9zl7rtt/w640-h478/Rusdi..jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Tersangka Rusdi, Staf Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="color: red; font-size: large;"><b>Baca juga:</b></span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Anak Terdakwa dan Ketua DPRD Jatim - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd_10.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd_10.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Pejabat Pemprov, Anggota DPRD dan Sekwan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Kepala Bapeda Jatim Sebagai Saksi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua.html</a><br /><br />Kasus Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjutak, JPU KPK Arif Suhermanto: Kemungkinan ada Pengembangan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html</a></span><br /><br />Dalam kasus ini, KPK tidak hanya melakukan tangkap tangan terhadap Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim dan Rusdi, Staf Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntuk selaku penerima Suap. Melainkan KPK juga turut meringkus Abdul Hamid selaku Koordinator Pokmas (Kelompk Masyarakat) yang juga mantan Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang periode 2016 - 2021 dan Ilham Wahyudi alis Eeng, Koordinator lapangan Pokmas selaku pemberi Suap<br /><br />Uang satu miliar rupiah itu dari Abdul Hamid kepada Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak dengan kronologis; Abdul Hamid memerintahkan anaknya, Dimas Idam Ali untuk mengambil uang ke Bank BRI Cabang Sampang, lalu menyerahkan ke Ilham Wahyudi alis Eeng selanjutnya berangkat ke Surabaya. Kemdian Ilham Wahyudi alis Eeng menyerahkan uang sebesar satu milar rupaih itu ke Rusi selaku staf Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak di sekitar Mall JMP Surabaya, dan disaat itulah KPK meringkus Ilham Wahyudi alis Eeng dan Rusi lalu Abdul Hamid dan selanjutnya Sahat Tua P Simanjuntak  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNrMurT5DEpuuzL3-WH3W3G4VBMr_hmdoR5KT4PacNnUrD3peMoXYO2B7XZTscVpqKTQc2_vjKjh-ngPA-48s5tSB40EN4xnw1NCNmjOw6SYxrVs2syydqt5J77ERDtgTxfOlgUk5xa2bOO8G2sh07UCCQSv6Ek5MCXsyE609vq0vV9qSHEvTMeI5c/s1040/Abdul%20Hamid.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNrMurT5DEpuuzL3-WH3W3G4VBMr_hmdoR5KT4PacNnUrD3peMoXYO2B7XZTscVpqKTQc2_vjKjh-ngPA-48s5tSB40EN4xnw1NCNmjOw6SYxrVs2syydqt5J77ERDtgTxfOlgUk5xa2bOO8G2sh07UCCQSv6Ek5MCXsyE609vq0vV9qSHEvTMeI5c/w640-h288/Abdul%20Hamid.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Ilham Wahyudi alias Eeng (kanan)</span><br /></td></tr></tbody></table>Namun Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alis Eeng sudah terlebih dahulu di adili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo dan tak lama lagi JPU KPK akan membacakan tuntutan pidana terhadap kedua Terdakwa (Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alis Eeng)<br /><br />Kasus yang menyeret Sahat Tua P Simanjuntak, Rusdi, Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alis Eeng, berawal pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB saat Tim penyidik lembaga anti rasuah meringkus Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi setelah menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah terhadap Wakil DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak melalui Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak) di seikitar Mall JMP Surabaya, dimana uang itu adalah sebagai ijon (uang muka) pengalokasian dana hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari  APBD Pemprov Jatim untuk Pokmas di Kabupaten Sampang tahun anggaran 2023 dan tahun 2024<br /><br />Nah, ternyata dana hibah Pokir tahun anggran 2020 - 2023 yang disalurkan Sahat Tua P Simanjuntak bukan hanya untuk Pokmas di Kabupaten Sampang, melainkan ke beberapa Pokmas Kabupaten Kota di Jawa Timur diantaranya Pamekasan, Bangkalan, Sumenep, Blitar, Bondowoso, Malang, Mojokerto, Situbondo, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Probolinggo, Sidoarjo, Tuban, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Gresik dan Pasuruan, <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;"><b>Baca juga:</b></span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />Dua Terdakwa Penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Di Adili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-penyuap-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-penyuap-wakil-ketua-dprd.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan 2 Pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua_27.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua_27.html</a></span>   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRHXdt3flnw2aAg6j9UV9M1as1RIcgzYqCzmK4yArEBTAOC07j5OT4_ClTLkplKH56uU2no8ze5CiEdUtspEoLDgkV6PzpSeTXQSDnKSScAQQywaKyNEFd85niAku0IjpC20cRyuC7utWp2Jub1Rf9fztrNVfffxdH4vL8gLR6Pxr0qkEE6_toSM5S/s1280/Kusnadi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRHXdt3flnw2aAg6j9UV9M1as1RIcgzYqCzmK4yArEBTAOC07j5OT4_ClTLkplKH56uU2no8ze5CiEdUtspEoLDgkV6PzpSeTXQSDnKSScAQQywaKyNEFd85niAku0IjpC20cRyuC7utWp2Jub1Rf9fztrNVfffxdH4vL8gLR6Pxr0qkEE6_toSM5S/w640-h360/Kusnadi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Kusnadi, Ketua DPRD Jatim dari Fraksi PDIP</span><br /></td></tr></tbody></table>Namun pertanyaannya adalah, apakah kasus suap uang “Ijon” dana hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim akan menyeret 120 anggota DPRD Jatim Periode 2019 - 2024? Jawabannya bisa “ya” dan bisa juga “tidak”. <br /><br />Bisa “ya”, sebab dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap Terdakwa Abdul Hamid dan Terdakwa Ilham Wahyudi dijelaskan (persidangan, Selasa, 07 Maret 2023), bahwa dalam penyusunan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, terdapat alokasi dana hibah Pokir untuk pokmas yang proses pengusulannya melalui anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan nilai anggaran sebagai berikut:<br /><br />1. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.822.936.367.500 (dua triliun delapan ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);<br /><br />2. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.993.243.057.000 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima puluh tujuh ribu rupiah);<br /><br />3. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.136.928.840.564 (dua triliun seratus tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);<br /><br />4. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.416.612.250.000 (satu triliun empat ratus enam belas miliar enam ratus dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).<br /><br />Jadi setiap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki jatah alokasi dana hibah Pokir untuk disalurkan.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwL_g01jbuLOF6gy6DRvMpL_BTguF2JnkL43DuY-IeB6kbK9Hs0MwGq9Au9Z8MozmmAjHL5unMB4DgJ28gXR-2CMC4eyYtWnG4wjiwpaJhbQ6SkGOzyZDYF96qgYxy-yEdcJTGVZTRPONBzkjyuvo6lQtjjXH90secSaZvuYcbgjpicsP4N6hFuTr5/s633/Sukardi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="285" data-original-width="633" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwL_g01jbuLOF6gy6DRvMpL_BTguF2JnkL43DuY-IeB6kbK9Hs0MwGq9Au9Z8MozmmAjHL5unMB4DgJ28gXR-2CMC4eyYtWnG4wjiwpaJhbQ6SkGOzyZDYF96qgYxy-yEdcJTGVZTRPONBzkjyuvo6lQtjjXH90secSaZvuYcbgjpicsP4N6hFuTr5/w640-h288/Sukardi.jpg" width="640" /></a></div>Selain itu, fakta yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa penyaluran dana hibah Pokir yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim bukan hanya disalurkan 120 anggota DPRD Jatim melainkan sebanyak 131 orang. <br /><br />Anehnya adalah, jumlah anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024 adalah sebanyak 120 orang yang terdiri dari 5 Komis dan 9 Fraksi. <br /><br />Pertanyaannya kemudian adalah, lalu siapa pihak lain yang berjumlah 11 orang yang turut kebagian untuk menyalurkan dana hibah Pokir tersebut? Apakah pihak eksekutif atau pejabat Pemprov Jatim kejipratan untuk menyalurkannya?<br /><br />Lalu bagaimana tangung jawab Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa selaku penangggung jawab APBD sekaligus yang menandatangani NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dengan para Ketua Pokmas?<br /><br />Menanggapi hal itu, JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co (Selasa, 07 Maret 2023) mengatakan, bisa jadi ada pengembangan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan<br /><br />"Bisa jadi ada pengembangan, ikuti aja persidangan," ucap JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan, bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Abdul Hamid kepada Sahat Tua P Simanjuntak adalah sebagai Ijon atas penyaluran dana hibah setiap tahun<br /><br />"Pemberian ijon tahun 2019 untuk dana hibah tahun 2020. Pemberian ijon tahun 2020 untuk hibah tahun 2021. Pemberian ijon tahun 2021 untuk dana hibah tahun 2022. Pemberian ijon tahun 2022 untuk dana hibah tahun 2023. Jadi lebih dulu diberikan ijon. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2019 sampai tahun 2022 untuk dana hibah tahun 2023," kata JPU KPK Arif Suhermanto seusai persidangan, Selasa, 07 Maret 2023. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri: Penyerahan Tersangka STPS dan RS Dari Tim Penyidik Kepada Tim Jaksa

“Apakah kasus Suap uang “Ijon” dana hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim akan menyeret 120 anggota DPRD Jatim Perio...

»

Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, “Ada” Aliran Uang Ke Khofifah Indar Parawansa Rp2.5 M. Apa Tanggapan Gubernur Jatim?

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><b><u>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Melalui Kadis Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin:</u></b> "Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghormati proses persidangan yang sedang berlangsung" <br /></span></h3> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDTG4L8nPEEMHVTD9NPQbP5f2wrcUP3bhC072WN9y_Q9abXYzvrdCJdsdfqzKLVWRxs_JgLjgZzC0N_ypVkqcngmpZKrigICEX594aX4fkmje_wboTPziSfDI_nB33nhomRGW-bx7-NpsYRT5Bju3NfSl6dPKDzPbplXWVRRXpOSyAZMZejb9tVhp-/s1040/Budi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDTG4L8nPEEMHVTD9NPQbP5f2wrcUP3bhC072WN9y_Q9abXYzvrdCJdsdfqzKLVWRxs_JgLjgZzC0N_ypVkqcngmpZKrigICEX594aX4fkmje_wboTPziSfDI_nB33nhomRGW-bx7-NpsYRT5Bju3NfSl6dPKDzPbplXWVRRXpOSyAZMZejb9tVhp-/w640-h288/Budi.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> <br />Terdakwa kasus dugaan Korupsi Suap uang “mahar atau unduhan” sebesar Rp10.5 miliar untuk pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran (TA) 2015 - 2018 ke Kabupaten Tulungagung dan beberapa Kabupaten Kota Lainnya, Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2014 - 2016 dan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur periode tahun 2016 - 2018 memberkan kepada Majelis Hakim Pengadialn Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dalam persidangan, Rabu, 12 April 2023, adanya aliran uang kepada Khofifah Indar Parawansa (saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019 - 2024) dan Gus Ipul (Drs. K.H. Saifullah Yusuf menjabat Walikota Pasuruan periode 2021-2024) pada tahun 2018 atas perintah Gubernur Jawa Timur Sukarwo untuk Pilkada Pilgub Jatim (Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Jawa Timur) tahun 2019.\</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Menanggapi keterangan Terdakwa Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT, Gubernur Jatim <span style="font-family: "Times New Roman","serif"; line-height: 150%; mso-ansi-language: IN; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">Khofifah Indar Parawansa </span><span>melalui Kadis Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin kepada beritakorupsi.co melalui pesan WhastApp tidak membantah dan juga tidak meng-ia kan namun mengatakan menghormati proses persidangan yang sedang berlangsung<br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><u> </u></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">"Berikut yg bisa kami sampaikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghormati proses persidangan yang sedang berlangsung," kata </span><span style="font-size: small;"><u>Sherlita</u></span> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ada yang menggelitik dari pernyataan <span style="font-size: small;">Gubernur Jatim <span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; line-height: 150%;">Khofifah Indar Parawansa </span><u>melalui Kadis Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin yang mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghormati proses persidangan yang sedang berlangsung</u></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><u> </u></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><u>Apa kaitannya dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur? Sementara pengakuan </u></span>Terdakwa Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT terkait aliran uang bukan sebagai Gubernur, dimana saat itu (tahun 2018) belum menjabat sebagai Gubernur, namun saat ini memang sebagai Gubernur Jawa Timur  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sentara Gus Ipul hingga berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapan dan juga belum membalas pesan beritakrupsi.co yang dikirim ke nomor WhastApp +62 816-11xxxxx pada Kamis, 13 April 2023<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid8LhME27OvDlQfYbEiSeqz93LKwWAXAsdU_ES5AZJoc_Dmjn4sT8_PHDIASwwihrAZK6ASEvZqM5CNJ3NZemB60pEUJ5JnW-9p8mYH9exJPA52uXkIbkIkFzB3H6IHN25dMKCJpHrovmsbA_7F3fThC6wEHUWc-DRvDrTJkGQBd6PfUYwYu2Sizqc/s1040/Sukarwo..jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEid8LhME27OvDlQfYbEiSeqz93LKwWAXAsdU_ES5AZJoc_Dmjn4sT8_PHDIASwwihrAZK6ASEvZqM5CNJ3NZemB60pEUJ5JnW-9p8mYH9exJPA52uXkIbkIkFzB3H6IHN25dMKCJpHrovmsbA_7F3fThC6wEHUWc-DRvDrTJkGQBd6PfUYwYu2Sizqc/w640-h288/Sukarwo..jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Mantan Gubernur Jatim Sukarwo</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="color: red; font-size: large;"><b>Baca juga:</b> </span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Adik Ipar Terdakwa Korupsi Budi Setiawan Sumpah ‘Palsu’ Di Persidangan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/adik-ipar-terdakwa-korupsi-budi.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/adik-ipar-terdakwa-korupsi-budi.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Apakah Fattah Jasin Akan Terseret Sebagai Tersangka? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-apakah.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-apakah.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Fattah Jasin Sepertiya Tidak Jujur Terkait Aliran Duit Yang Diterimanya - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-fattah.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-fattah.html</a><br /><br />Budi Setiawan, Mantan Kepala BPKAD dan Bapeda Jatim Diadili Karena Diduga Menerima Suap Rp10.5 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/budi-setiawan-mantan-kepala-bpkad-dan.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/budi-setiawan-mantan-kepala-bpkad-dan.html</a>    </span><br /><br />Keterangan Terdakwa Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT juga kembali dijelaskan JPU KPK Ramaditya Virgiyansyah dan Ridho Saputra kepada beritakorups.co seusai persidangan yang mengatakan bahwa pada tahun 2018 ada aliran uang ke Khofifah Rp2.5 miliar dan ke Gus Ipul Rp2.5 miliar untuk Pilkada atas perintah Gubernur Sukarwo, dimana uang itu berasal dari mahar atau unduhan anggaran BKK-BI dari Kabupaten-Kabupaten yang ada di Jawa Timur  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt6y4B96ohZrjIVE6-YjLROvXHQOWip-nopGfWpSyOGPKCKUcMIKiBxUDsGJQuEZrD_O-2i5F8o1g4ke6cv21jvPJLwc3hU0wmv2UIaY4V1alTwmZraq3HuY21FsT1ICIAVOx_RPjhH0hezpvf4koNftKjQ2jY32iBxt-Ca46rsOWoVAPWhFfsCM2Y/s633/Sukardi.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="285" data-original-width="633" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjt6y4B96ohZrjIVE6-YjLROvXHQOWip-nopGfWpSyOGPKCKUcMIKiBxUDsGJQuEZrD_O-2i5F8o1g4ke6cv21jvPJLwc3hU0wmv2UIaY4V1alTwmZraq3HuY21FsT1ICIAVOx_RPjhH0hezpvf4koNftKjQ2jY32iBxt-Ca46rsOWoVAPWhFfsCM2Y/w640-h288/Sukardi.jpg" width="640" /></a></div>“Terdakwa mengatakan bahwa pada tahu 2018 ada aliran untuk Pilkada atas perintah yang saat itu Gubernurnya Sukarwo untuk memberi dukungan kepada Khofifah dua koma lima miliar dan ke Gus Ipul dua koma lima miliar. Dimana uang tersebut berasal dari mahar atau unduhan anggaran BKK-BI dari Kabupaten-Kabupaten yang ada di Jawa Timur,” kata JPU KPK Ramaditya Virgiyansyah<br /><br />“Terkait aliran uang ke sejumlah pihak sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, apakah KPK akan melakukan pengembangan dalam kasus ini? tanya beritakorupsi.co lebih laanjut<br /><br />“Kami sudah mendalami dan sesuai fakta-fakta dalam persidangan kita gali bersama-sama dan nantinya untuk berikutnya kami akan membuat laporan  hasil persidangan kepada pimpinan yang nantinya pinmpinan yang memutuskan untuk tindakan selanjutnya,” jawab JPU KPK Ridho Saputra<br /><br />“Ada kemungkinan KPK akan melakukan pengembangan?,” tanya beritakorupsi.co kemudian<br /><br />“Semua fakta akan kita tuangkan dalam laporan dan nanti tergantung dari pimpinan,” ucap JPU KPK Ridho Saputra<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />Sidang Korupsi Dana BK, Ketua Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Mendalami Keterangan Mantan Sekda Jatim Sukardi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bk-ketua-majelis.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bk-ketua-majelis.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Toni Indrayanto Sekretaris Bapeda Jatim Akui Terima Sejumlah Duit - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-toni.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/sidang-korupsi-dana-bkk-bi-jatim-toni.html</a></span>   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-ZrCcHchaqtW6IP0YFgrUuvukeR8hoFyPPZQuDZw9eIdPDc4JfWWssfJ7vFAeLXdoWO_grJU0CZ4QbUKaUNqfa_zuACfxygQvth0AB64m8PMaPleut3uFvsr4XPnCw8Z5pl4lnREgMMoZS9HbvajU1XkUgZdaJFfAmIp9ja6L64WkDzY9u5QHYieL/s640/4.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-ZrCcHchaqtW6IP0YFgrUuvukeR8hoFyPPZQuDZw9eIdPDc4JfWWssfJ7vFAeLXdoWO_grJU0CZ4QbUKaUNqfa_zuACfxygQvth0AB64m8PMaPleut3uFvsr4XPnCw8Z5pl4lnREgMMoZS9HbvajU1XkUgZdaJFfAmIp9ja6L64WkDzY9u5QHYieL/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Mantan Kepala Bapeda Jatim 2014 - 2016 Fattah Jasin yang saat ini Wakil Bupati Pamekasan</span><br /></td></tr></tbody></table>Terseretnya Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2016 dan kemudian menjabat selaku Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2017 - 2018 bermula dari kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung Sutrisno dan Agung Prayotno (teman dekat Syahri Mulyo) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu (Ketiganya telah berstatus Terpidana)<br /><br />Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saat Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayotno diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada tahun 2018, terungkap adanya dana BK (Bantuan Keuangan) Pemrov Jatim ke 30 dari 38 kabupaten Kota di Jawa Timur dan salah satunya ke Kabupaten Tulungagung<br />    <br />Pada tahun 2014 - 2018, Pemerintah Kabupubaten (Pemkab) Tulungagung menerima kucuran dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2015 sebesar Rp130 miliar, TA 2017 sebesar Rp30 miliar dan TA 2018 sebesar Rp79 miliar<br /> <br />Cairnya dana BK ini berawal saat terpilihnya Syahri Mulyo sebagai Bupati periode 2013 - 2018. Dan pada tanggal 24 April 2013, Bupati Syahri Mulyo mengajak Kepala Dinas PUPR Sutrisno, Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung dan Hendry Setyawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung untuk menemui Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur Fatah Jasin (saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur) dan kemudian Budi Setiwan guna mendapatkan dukungan dana untuk pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Tulungagung. <br />Kemudian Bupati Syahri Mulyo memerintahkan Kordinator Asosiasi Kontroksi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan untuk  mengurus dana BK Prov Jatim ke Kabupaten Tulungung<br /><br />“Saya menemui Fatayasin dan Budi Setiawan untuk mengurus dan bantuan,” kata Syahri Mulyo, (06 Juli 2022)    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgI_cCrnw17v_vUh5z5X7sZMaKWj4iRYJmlvnZgCLvxVhZoSL0Xq2d-IbFHngHsqxSKsUhsNY_0AKnlS5jM0KhiYjdwXFtCTGnZdJZlFNQFmK_pSPyMGP5wGQFwHWhjyNQo_EjbHEuxSIbIUApK0vBIGC1ZwYXisZgxcuGadsv00hCAEW4gwPrbRgF/s397/Syahri%20Mulyo.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="206" data-original-width="397" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgI_cCrnw17v_vUh5z5X7sZMaKWj4iRYJmlvnZgCLvxVhZoSL0Xq2d-IbFHngHsqxSKsUhsNY_0AKnlS5jM0KhiYjdwXFtCTGnZdJZlFNQFmK_pSPyMGP5wGQFwHWhjyNQo_EjbHEuxSIbIUApK0vBIGC1ZwYXisZgxcuGadsv00hCAEW4gwPrbRgF/w640-h332/Syahri%20Mulyo.png" width="640" /></a></div>Sementara Sutrisno saat memberikan keterangan sebagai Terdakwa maupun sebagai saksi untuk Terdakwa/Terpidana Syahri Mulyo dan Terdakwa/Terpidana Supriyono (Ketua DPRD Tulungagung) maupun sebagai saksi untuk Terdakwa Tigor Prakasa menjelaskan, bahwa untuk memperoleh dana BK, DAU dan DAK tidak cair begitu saja ke Pemkab Tulungagun, tetapi ada unduhan atau istilah ‘mahar’ yang besarnya adalah 7.5 persen sedangkan untuk DAK sebesar 6.5 persen.     <br /> <br />“Ada maharnya. Tidak mungkin cair dana bantuan ke setiap Kabupatena Kota di Jawa Timur kalau tidak ada mahar. Untuk dana BK maharnya tujuh setengah persen dan untuk DAK sebesar 6 setengah persen dibayar didepan. Untuk DAK ke Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan DAK ke Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI,” lanjut Sutrisno saat itu (Kamis, 3 Januari 2019) dan keterangan Sutrisno ini kembali disampaikan pada persidangan tanggal 06 Juli 2022<br /><br /><b><u><span style="font-size: large;">Pengakuan Budi Setiyawan dan Budi Juniarto </span></u></b><br />Pada Selasa, 9 Juni 2020, Budi Juniarto (Budi Juniarto berstatus Tersangka dan meninggal pada tahun 2021) selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana Provinsi Jawa Timur yang pensiun dini, dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang kemudian menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim memberikan keterangan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim sebagai saksi untuk Terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Kab. Tulungaung saat diadili dalam perkara Korupsi penerima suap sebesar Rp3.8 miliar<br /><br />Saat itu (Selasa, 9 Juni 2020), kepada Majelis Hakim, Budi Juniarto dan Budi Setiyawan mengakui menerima duit, namun berapa jumlahnya, keduanya sama-sama menjawab lupa. Menurut Budi Juniarto, bahwa besaran uang yang ditermima terkait Ban Prov(Bantuan Provinsi)  adalah 7 persen dari jumlah anggaran yang dicairkan. Dana BanProv yang dicairkan adalah ke 25 Kabupaten Kota di Jawa Timur<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCD_QthyvGf-pHnzqj3gInLtw1uvIPKCRaLwF2Ow4d6lVbUn8X4e7jsxoMXicd56oJyyMT1WjJBrS5JDX00xQe5f8C7zYzttQlM2p9XdCQZ8LQ_JguXQ1zE81xWqCZ8DZ5L-T1f-calmZgz6o78sp0Cd1uQYtXZ3IqScKuPVjQDoLPigEPawLDbbOI/s640/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCD_QthyvGf-pHnzqj3gInLtw1uvIPKCRaLwF2Ow4d6lVbUn8X4e7jsxoMXicd56oJyyMT1WjJBrS5JDX00xQe5f8C7zYzttQlM2p9XdCQZ8LQ_JguXQ1zE81xWqCZ8DZ5L-T1f-calmZgz6o78sp0Cd1uQYtXZ3IqScKuPVjQDoLPigEPawLDbbOI/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div>“Kepala Bapeda Ir. Zaenal Abidin, kemudian  digantikan Fatayasin dan  Fatayasin digantikan Budi Setyawan. Bantuan Keuangan Pemprov atas usulan Kabupaten. Terima, saya lupa,” kata saksi Budi Juniarto kepada Majelis Hakim.<br /><br />Pada tahun 2020, KPK telah menetapkan Budi Juniarto sebagai Tersangka. Namun kabar yang diterima beritakorupsi.co dari sumber terpecaya, bahwa Budi Juniarto telah meninggal dunia tahun lalu<br /><br />Sementara Budi Setyawan hanya menyebutkan jumlah uang haram yang diterimanya dari Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung yaitu sebesar Rp2.5 milliar.<br /><br />“Lupa. Dua setengah miliar, saya terima dari Sutrisno. Saya tidak menerima tapi hanya partisipasi, sukarela,” jawab saksi Budi Setiawan enteng    <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Mendengar jawaban pejabat Pemprov Jatim ini yang tidak jujur dan mengatakan lupa berapa jumlah uang ‘haram’ yang diterimanya, anggota Majelis Hakim Kusdarwanto pun saat itu marah<br /><br />“Lupa karena terlalu banyak ya ?. Dari setiap Kabupaten, berapa yang saudara terima. Di Jawa Timur ada 38 Kabupaten Kota,” tanya Anggota Majelis Hakim saat itu, yang dijawab Budi Setiawan, “menerima dari 5 Kabupaten yang mengajukan dana Banprov”.<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPyDCtpN18ga_nKxB0LChv3FoKYGPUa7QwfFEZr_y6JBkZSo8TICU0FdhDh7UyRytOUUMg5vSYspu6JUhyqvC72liSmCk4NNibDfTNP_F6g2PV6KVkViXDAd9yZuO6WLoHMepUdLLtBXtLXQf0TfadxrOKbF6QrsqKxGF5tJI67rlmaXmSQgvgPIud/s546/Triyasmo%20Sugiyantoro.jpg" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="546" data-original-width="246" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPyDCtpN18ga_nKxB0LChv3FoKYGPUa7QwfFEZr_y6JBkZSo8TICU0FdhDh7UyRytOUUMg5vSYspu6JUhyqvC72liSmCk4NNibDfTNP_F6g2PV6KVkViXDAd9yZuO6WLoHMepUdLLtBXtLXQf0TfadxrOKbF6QrsqKxGF5tJI67rlmaXmSQgvgPIud/w229-h480/Triyasmo%20Sugiyantoro.jpg" width="229" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: justify;"><br />Pertanyaannya adalah, apakah uang sebesar Rp10.500.000.000 yang diterima Terdakwa Budi Setiawan dari Syahrli Mulyo selaku Bupati Tulungagung sebagaii mahar atas pencairan dana BK APBD Provinsi Jawa Timur hanya dinikmati Terdakwa atau mengalir keatasannya? Apakah KPK akan menghadirkan Sukarwo selaku Gubernur Jawa Timur tahun 2009 - 2018?<br />Apakah KPK hanya menyeret Budi Setiwan sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi Suap Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) APBD Provinsi Jawa Timur TA 2015, 2017 dan 2018? Lalu bagaimana dengan Fattah Jasin yang menjabat selaku Bapeda Jatim tahun 2014 - 2016? Dan bagaimana dengan Kabupaten Kota lainnya yang juga menerima kucurann dana BK APBD Provinsi Jawa Timur?<br /><br />Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi beritakorupsi.co mengatakan, bahwa saksai yang dihadirkan dipastikan untuk pembuktian di persidangan<br /><br />"Ikuti sj sidangnya. Saksi yg dihadirkan, kami pastikan yang dibutuhkan untuk pembuktian," kata Ali melalui pesan WhastApp, Rabu, 18 Januari 2023.<br /><br />Selain kasus dugaan Korupsi Suap uang “mahar atau unduhan” sebesar Rp10.5 miliar untuk pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran (TA) 2015 - 2018 ke Kabupaten Tulungagung dan beberapa Kabupaten Kota Lainnya, KPK Triyasmo Sugiyantorosedang mendalami kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sesuai fakta yang terungkap dalam perisidangan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, “Ada” Aliran Uang Ke Khofifah Indar Parawansa Rp2.5 M. Apa Tanggapan Gubernur Jatim?

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Melalui Kadis Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin: "Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengh...

»

Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Anak Terdakwa dan Ketua DPRD Jatim

<div style="text-align: justify;"><div><h3><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;">“Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan bahwa yang bertanggungjawab untuk dana hibah pokir adalah Eksekutif. Sedangkan anak Terdakwa Abdul Hamid, Dimas Idam Ali mengakui menyerahkan uang 1 miliar rupiah kepada Terdakwa Eeng untuk Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak”</span></i></span>  </h3></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-DSs9BamfrO1o_zp5xgk8Md4Fg58zBGx8mSzMtLnFPM-YSvbt7-Qg0ehCpTjnKATpml7JBk_UHebyrxlB4Iwkh4PUp1ZxUoAgpaCokTXQYXQSytItz4OQ6vjw3U3iTjMWiNsN9eoKZ-l6TxPvJlchB3fLXUcyR2pyOQ7nS4XqtDilkcahO3a5lju-/s1280/Kusnadi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-DSs9BamfrO1o_zp5xgk8Md4Fg58zBGx8mSzMtLnFPM-YSvbt7-Qg0ehCpTjnKATpml7JBk_UHebyrxlB4Iwkh4PUp1ZxUoAgpaCokTXQYXQSytItz4OQ6vjw3U3iTjMWiNsN9eoKZ-l6TxPvJlchB3fLXUcyR2pyOQ7nS4XqtDilkcahO3a5lju-/w640-h360/Kusnadi.jpg" width="640" /></a></div>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div><span style="font-size: medium;">Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komis Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa, 11 April 2023 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, mengha</span>dirkan anak Terdakwa Abdul Hamid, Dimas Idam Ali dan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnaidi ‘yang saat ini sudah di Cekal’ KPK sebagai saksi dalam sidang perkara Korupsi suap "uang ijon" hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Jatim Tahaun Anggaran (TA) 2020, 2021, 2022 dan 2023 untuk Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak melalui Rusdi Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak (Keduanya sebagai Tersangka penerima suap) dengan Terdakwa Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas (Kelompk Masyarakat) dan Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas selaku pemberi suap (yang sama-sama tertangkap tangan KPK pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30)<br /><br />Selain Dimas Idam Ali dan Kusnaidi, JPU KPK juga menghadirkan Maya Diah Ayu Kusuma Dewi, Penyelia Bank Jatim Cab. Sampang; Rini Muji Rahayu pegawai PT Sakro Money Changer; Herma, Staf Biro Perekonomian Pemprov Jatim dan Tersangka Rusdi, Staf Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak serta Tersangka Sahat Tua P Simanjuntak sendiri kedua mengikuti sidang secara daring (Zoom) dari gedung merah putih KPK Jakarta. Sementara satu orang saksi dari BRI Cabang Sampang tidak hadir  <span style="color: red; font-size: large;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: small;"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;"><b>Baca juga:</b></span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Pejabat Pemprov, Anggota DPRD dan Sekwan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/04/sidang-korupsi-suap-wakil-ketua-dprd.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Kepala Bapeda Jatim Sebagai Saksi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua.html</a><br /><br />Kasus Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjutak, JPU KPK Arif Suhermanto: Kemungkinan ada Pengembangan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html</a></span>  <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1c_37Gfq8JG3CX67-i1kRY9qhEI8SCmt-pilgqMwVyn8TNBwMREsddx_HSGTRpfDP7zUDtjvGK1jALbtQQ8PSe4PMWWklozCMY2yMEDxOm4_sGpOMBxDcxkE3yZtU09GzQBnM0Hk3antBAi-PoP-b3ASzmuWOY7KE_yMbmf5lJR8l9ds6rvxr5JGy/s469/Idam..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="469" data-original-width="338" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1c_37Gfq8JG3CX67-i1kRY9qhEI8SCmt-pilgqMwVyn8TNBwMREsddx_HSGTRpfDP7zUDtjvGK1jALbtQQ8PSe4PMWWklozCMY2yMEDxOm4_sGpOMBxDcxkE3yZtU09GzQBnM0Hk3antBAi-PoP-b3ASzmuWOY7KE_yMbmf5lJR8l9ds6rvxr5JGy/w462-h640/Idam..jpg" width="462" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Dimas Idam Ali, anak Terdakwa Abdul Hamid<br /></span></td></tr></tbody></table><br />Sidang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 11  April 2023) dengan agenda mendengarkan keterangan 8 orang saksi dalam perkara Korupsi suap "uang ijon" hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Jatim Tahaun Anggaran (TA) 2020, 2021, 2022 dan 2023 untuk Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak melalui Rusdi Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak (Keduanya sebagai Tersangka penerima suap) dengan Terdakwa Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas (Kelompk Masyarakat) dan Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas yang dihadirkan JPU KPK ke hadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Dr. Emma Eliyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Irawan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri langsung oleh oleh Kedua Terdakwa (Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng) dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya dari Jakarta   <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;"><b>Baca juga:</b></span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />Dua Terdakwa Penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Di Adili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-penyuap-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-penyuap-wakil-ketua-dprd.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan 2 Pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua_27.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua_27.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ6L5qK3RZ8BsjXDqfAiDgk68uLL5pm2krKCzF5Q35YcE1svqNsILkAj-5InZ0YNipLuK9SSdMZ8ZQH6zO5vJ8VjnOU1eXn9ggYpn4IdQ2OjJjqVHfqPUvQ4mwJ8F1hd6HvP0u3oddRWEBFPKf3NpgAGkxENozdAi94Y9ZtI2AcG_53ASJDH2Y484I/s1280/saksi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQ6L5qK3RZ8BsjXDqfAiDgk68uLL5pm2krKCzF5Q35YcE1svqNsILkAj-5InZ0YNipLuK9SSdMZ8ZQH6zO5vJ8VjnOU1eXn9ggYpn4IdQ2OjJjqVHfqPUvQ4mwJ8F1hd6HvP0u3oddRWEBFPKf3NpgAGkxENozdAi94Y9ZtI2AcG_53ASJDH2Y484I/w640-h360/saksi.jpg" width="640" /></a></div>Dihadapan Majelis Hakim, Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim mengatakan, bahwa yang bertanggungjawab untuk dana hibah pokir adalah Eksekutif sedangkan DPRD berkewajiban untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, yang menurut Kusnadi, sejak dirinya menjadi anggota DPRD Jatim sejak 2004 lalu bahwa alokasi dana hibah itu sudah ada  <br /><br />“Yang bertanggung jawab untuk dana hibah itu adalah eksekutif tapi Dewan berhak untuk menyalurkan dan itu secara legal formal dibenarkan,” kata Kusnadi<br /><br />Kusnadi menjelaskan, bahwa proposal dari Pokmas sudah masuk sebelum Muserbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) dan dikumpukan ke Zaenal Afif Subekti lalu diserahkan ke Biro Ummum yaitu Sekda<br /><br />Menjawab pertanyaan JPU KPK maupun Majelis Hakim terkait ada tidaknya proposal yang ditolak, Kusndai menjelaskan “ada”. Menurut Kusnadi, alasan ditolaknya proposal itu salah satunya adalah anggaran yang sudah habis atau tidak mencukupi.<br /><br />“Banyak, salah satu karena anggaran tidak ada,” kata Kusnadi <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpphWJaHTQRvGsuVgSrOWMvpMKxyctC9yID2Gw-A4ZlklsOb9nc2YM1TUIBChdSS-ZD9QeGx8t1b8pMTUeaN3AOMdOIB965Q16QRDC4TIDSNQ62EtKtHst76aWCb-AYGv6SMgwNx1HLrLExIo5cnET_V5JccGnfbp7m404gsh32nviZAmvKfRHv9yd/s593/Sahat%20Tua%20Simanjuntak.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="593" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpphWJaHTQRvGsuVgSrOWMvpMKxyctC9yID2Gw-A4ZlklsOb9nc2YM1TUIBChdSS-ZD9QeGx8t1b8pMTUeaN3AOMdOIB965Q16QRDC4TIDSNQ62EtKtHst76aWCb-AYGv6SMgwNx1HLrLExIo5cnET_V5JccGnfbp7m404gsh32nviZAmvKfRHv9yd/w506-h640/Sahat%20Tua%20Simanjuntak.jpg" width="506" /></a></div>Ada yang menggelitik dan sekaligus menjadi pertanyaan terkait keterangan Ketua DPRD Jatim ini yang menjelaskan bahwa banyak proposal yang ditolak karena anggaran yang tidak cukup. Disisinya lain, Kusnadi mengatakan, bahwa proposal sudah masuhk sebelum Muserbang dimulai.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah ada kaitannya permintaan ijon dari Koordinator Pokmas untuk pencairan dana hibah Pokir yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini? Apakah proposal yang ditolak karena tidak bersedia memberikan uang ijon?<br /><br />Sementara saksi Dimas Idam Ali selaku anak Terdakwa Abdul Hakim mengakui terus terang bahwa dirinya diperintah Bapaknya untuk mengambil uang sebesar 1 miliar rupiah di Bank BRI Cabang Sampang dengan menerim<br /><br />“Saya disuruh mengambil uang satu miliar di Bank BRI. Ada surat surat kuasa. Saya bersama Eeng. Uang itu saya serahkan ke Eeng. Di mobil baru saya tau kalau uang itu ke Sahat, ada supir saya duduk di depan Eeng dibelakang. Saya ikut ke Surabaya tapi saya nunggu di Kenjeran,” kata Dimas Idam Ali yang baru lulusan S1 Sarjana Hukum<br /><br />Dimas Idam Ali mengakui, Terdakwa Abdul Hamid adalah Kepala Desa sejak tahun 2016 sampai 2021, dan setelah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa, Bapaknya masih mengerjakan pekerjaannya seperti membuat  proposal dirumah bersama Eeng. <br /><br />Dimas Idam Ali awalnya tidak mengkui propsal apa yang dimaksunya, namun setelah Majelis Hakim dan JPU KPK berkali-kali mengingatkannya, barulah berterus terang kalau propsal itu adalah untuk Pokmas<br /><br />Tidak hanya itu, Dimas Idam Ali juga mengakui kadang membantu Eeng atas inisiatifnya sendiri untuk mem-foto cpoy KTP orang-orang dan Eeng memberikan uang sebesar sertaus ribu rupiah. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Anak Terdakwa dan Ketua DPRD Jatim

“Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan bahwa yang bertanggungjawab untuk dana hibah pokir adalah Eksekutif. Sedangkan anak Terdakwa Abdul Hami...

»

Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Pejabat Pemprov, Anggota DPRD dan Sekwan

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">“Dianggap Tidak Jujur dan tidak terus terang dalam persidangan, JPU dan Majelis Hakim mengingatkan saksi Andik Fadjar Tjahjono selau Sekretaris DPRD Jatim”</span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQ480itBe7RjEbmD2-4A42V7euhKeqpxVfa6HiWGJvttI_NstdxGujP_Sk3ZMc3ZmNARNzvaWIzRua8jINk5sBghlFWdsaQrZ6tgiN3uM0TA_wBBOkwwoQW_6TO4iftgso1rA3QJ9y83M1uW9hGn1DrUxdeGKL2XghN3tuVuzDlUNXcPu0W6JDNv8O/s4160/IMG20230404150147.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQ480itBe7RjEbmD2-4A42V7euhKeqpxVfa6HiWGJvttI_NstdxGujP_Sk3ZMc3ZmNARNzvaWIzRua8jINk5sBghlFWdsaQrZ6tgiN3uM0TA_wBBOkwwoQW_6TO4iftgso1rA3QJ9y83M1uW9hGn1DrUxdeGKL2XghN3tuVuzDlUNXcPu0W6JDNv8O/w640-h288/IMG20230404150147.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan pejabat Pempemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), Wakil Ketua DPRD, anggota DPRD dan Sekretaris DPRD Jatim serta beberapa saksi lainnya dalam sidang perkara Korupsi suap "uang ijon" hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim hingga dengan Terdakwa Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas (Kelompk Masyarakat) dan Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas selaku pemberi suap kepada Sahat Tua P Simanjuntak Wakil Ketua DPRD Jatim melalui Rusdi Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak (Keduanya sebagai Tersangka penerima suap) yang sama-sama tertangkap tangan KPK pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30<br /><br />Para saksi tersebut adalah Edy Tambeng Widjaja selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jatim, Baju Trihaksoro selaku Kepala Dinas PU Sumber Daya Alam Provinsi Jatim, B. Prijanggono dan Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar dan Andik Fadjar Tjahjono selaku Sekretaris DPRD Jatim<br /><br />Saksi lainnya yaitu Aryo Dwi Wiratno PKK (Pejabat Pembuat Komitmen) di Dinas Bina Marga Provinsi Jatim, Saiful Anam (Kasubid Perbendaharaan BKD Provinsi Jatim), dan Very Agung Aprilyanto selaku ajudan Sahat Tua P Simanjuntak <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;"><b>Baca juga: </b></span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Kepala Bapeda Jatim Sebagai Saksi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua.html</a><br /><br />Kasus Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjutak, JPU KPK Arif Suhermanto: Kemungkinan ada Pengembangan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/kasus-korupsi-suap-ott-wakil-ketua-dprd.html</a></span><br /><br />Persidangan berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 4 April 2023) dengan agenda mendengarkan keterangan 8 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK ke hadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Dr. Emma Eliyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Irawan Djatmiko, SH., MH yang dihadiri langsung oleh oleh Kedua Terdakwa (Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng) dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya dari Jakarta   <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;"><b>Baca juga:</b></span><span style="color: red; font-size: medium;"><br />Dua Terdakwa Penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Di Adili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-penyuap-wakil-ketua-dprd.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/dua-terdakwa-penyuap-wakil-ketua-dprd.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Suap OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan 2 Pejabat Pemprov Jatim dan 13 Ketua Pokmas - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua_27.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sidang-korupsi-suap-ott-wakil-ketua_27.html</a></span><br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, saksi Edy Tambeng Widjaja dan Baju Trihaksoro serta Aryo Dwi Wiratno mengakui tidak melakukan survey terkait proposal yang diajukan oleh Pokmas ke Provinsi Jatim<br /><br />Sementara saksi Andik Fadjar Tjahjono selaku Sekretaris DPRD Jatim terkesan tidak jujur dan tidak berterus terang saat memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim terkait jumlah dana hibah pokir untuk masing-masing anggota DPRD Jatim. Karena dianggap tidak jujur, JPU KPK maupun Majelis Hakim mengingatkan Andik Fadjar Tjahjono. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Saudara jujur aja karena kita sudah memeriksa saksi lainnya," kata JPU KPK Arif Suheramnto.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Saudara pernah nggak mendengar ribut-ribut anggota Dewan? Kalau ini saudara tidak tau, itu keterlaluan," lanjut JPU KPK Arif Suhermanti menanyakan saksi Andik Fadjar Tjahjono</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Saksi Andik Fadjar Tjahjono mengatakan mendengar tetapi tidak begitu jelas. Menurut saksi bahwa keributan para anggota Dewan itu adalah terkait pembagian jatah. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Suap Wakil Ketua DPRD Jatim, JPU KPK Menghadirkan Pejabat Pemprov, Anggota DPRD dan Sekwan

“Dianggap Tidak Jujur dan tidak terus terang dalam persidangan, JPU dan Majelis Hakim mengingatkan saksi Andik Fadjar Tjahjono selau Sekreta...

»

Empat Terdakwa Korupsi Suap Bupati Bangkalan Dituntut 2.3 Tahun Penjara dan Satu Dituntut Lebih Berat

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">“Lalu bagaimana dengan “nasib” Mohni (Wakil Bupati), Ketua DPRD, Ketua KPU, R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD) dan  Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) Kabupaten Bangkalan???”</span>   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6svcj70PUbv4qPgF2Q0xT618Z-YOmPlB5etRSiNVKP1CT1Fvsxdl_AoGp2vPCya1afV0_tdrWuQAba22OoGUKbem6dG6qik3eRe_fi_n_qlPlkSPf7wZ9G1bKn-nIhQRtNzJP5tKSbbDBSA8b9D_TXkVOw8VQodSLfAB8pF98oP062BY5xbatuD1c/s678/Bangkalan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="678" data-original-width="522" height="523" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6svcj70PUbv4qPgF2Q0xT618Z-YOmPlB5etRSiNVKP1CT1Fvsxdl_AoGp2vPCya1afV0_tdrWuQAba22OoGUKbem6dG6qik3eRe_fi_n_qlPlkSPf7wZ9G1bKn-nIhQRtNzJP5tKSbbDBSA8b9D_TXkVOw8VQodSLfAB8pF98oP062BY5xbatuD1c/w457-h523/Bangkalan.jpg" width="457" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) (JPU) Zainal Abidin, Rikhi Benindo Maghaz, Lio Bobby Sipahutar, Gilang Gemilang, Roni Yusuf dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 4 April 2023, pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menuntut Empat dari Lima Terdakwa “jual beli jabatan memberikan uang suap’ antara Rp50 - Rp150 juta kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (Tersangka sebagai penerima suap) dalam proses lelang jabatan antara tahun 2021 - 2022 agar terpilih menjadi Kepala Dinas dituntut pidana penjara masing-masing selam dua (2) tahun dan tiga (3) bulan dan satu Terdakwa dituntut lebih berat yaitu dengan pidana penjara selama dua (2) tahun dan empat (4) bulan <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga: </span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Lima Kepala Dinas Kab. Bangkalan Diadili Karena “Menyuap” Bupati - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/lima-kepala-dinas-kab-bangkalan-diadili.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/lima-kepala-dinas-kab-bangkalan-diadili.html</a><br /><br />Sekda Akui Menyerahkan Uang Rp150 Juta Ke Ketua KPU Kabuapaten Bangkalan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sekda-akui-menyerahkan-uang-rp150-juta.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/03/sekda-akui-menyerahkan-uang-rp150-juta.html</a></span><br /><br />Keempat Terdakwa itu adalah; <br />1. Salman Hidayat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp125 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br />2. Achmad Mustaqim selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br />3. Agus Eka Leandy selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Bangkalan terbukti memberikan uang sebesar Rp100 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan<br /><br />4. Wildan Yulianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan <br /><br />Sedangkan Terdakwa Hosin Jamili selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangkalan dituntut lebih berat yakni dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan. alasan JPU KPK karena, Terdakwa Hosin Jamili tidak mengakui perbuatannya memberikan uang sebesar Rp50 juta kepada Bupati R. Abdul Latif Amin Imron sementara beberapa saksi dinatarnya Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) Kabupaten Bangkalan mengakui terus terang   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjssYTdsaMvIgtta4eM8hhbH63BFsUg4g78b6iTprp0ALWjdi1WRH3b8g-DMtNxeuGP7iXs2q1YARIbsgr10U_Ti6SHdvNhj30IbC-TNE1X5-RhfVbAt5DjPZRK5ZHxhpju8_BHxTWNy1WPv0-2ZIExIUtzjDHICEWixYmfZNEMWJxNwBquGluBBOYK/s1920/IMG20230404111453_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjssYTdsaMvIgtta4eM8hhbH63BFsUg4g78b6iTprp0ALWjdi1WRH3b8g-DMtNxeuGP7iXs2q1YARIbsgr10U_Ti6SHdvNhj30IbC-TNE1X5-RhfVbAt5DjPZRK5ZHxhpju8_BHxTWNy1WPv0-2ZIExIUtzjDHICEWixYmfZNEMWJxNwBquGluBBOYK/w640-h360/IMG20230404111453_01.jpg" width="640" /></a></div>Selain tuntutan pidana badan (penjara), Kelima Terdakwa juga dituntut untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50 subsider 2 bulan kurungan serta membayar ongkos perkara masing-masing sebesar lima ribu rupiah<br /><br />Menurut JPU KPK, bahwa kelima terdakwa (Salman Hidayat, Achmad Mustaqim, Agus Eka Leandy, Wildan Yulianto dan Hosin Jamili) ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Tuntutan pidana penjara terhadap kelima Terdakwa (Salman Hidayat, Achmad Mustaqim, Agus Eka Leandy, Wildan Yulianto dan Hosin Jamili, dalam berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dibacakan oleh Tim JPU KPK secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 4 April 2023) dengan agenda tuntutan dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Maya Yunita Sari Hidayat, SH., MH, Prastana Yustianto, SE., SH., MH, Fitri Indriyaty, SH., MH dan Sikan, S.Sos., SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa, diantaranya  Baktiar dkk serta dihadiri pula oleh para Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) KPK Jakarta   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpACZUIvn_gl8NYw-sd8_puY1BZF48kqw4_-jFFWpCijz4OlPO1gHDV0hbMzB6O25E5yvIEnSGkxBKafoFqFB0oWuwzwyJ4wwLmo6FIG2SgSrPxuSRVQ2JQcrOvN0iPP2zBQeCrJ6ppVDGP3dzm4V5T33aagTIy2o6Z_0szjZ25nMAq4Ts0ZyTTFKO/s640/sekda.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpACZUIvn_gl8NYw-sd8_puY1BZF48kqw4_-jFFWpCijz4OlPO1gHDV0hbMzB6O25E5yvIEnSGkxBKafoFqFB0oWuwzwyJ4wwLmo6FIG2SgSrPxuSRVQ2JQcrOvN0iPP2zBQeCrJ6ppVDGP3dzm4V5T33aagTIy2o6Z_0szjZ25nMAq4Ts0ZyTTFKO/w640-h360/sekda.jpg" width="640" /></a></div>Yang menjadi pertanyaan dari perkara ini adalah, bagaimana dengan “nasib” Mohni (Wakil Bupati), Ketua DPRD, Ketua KPU, R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD) dan Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) Kabupaten Bangkalan???<br /><br />Sebab dalam surat dakwaan JPU bahwa Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) dan R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan sekaligus menjadi Ketua Panitia seleksi jabatan mencari dan mengumpulkan “calon pengantin” sebagai istilah untuk calon peserta lelang jabatan, yang menyampaikan ada komitmen fee dari “calon pengantin” jika ingin terpilih<br /><br />Kemudian R. Moh. Taufan Zairinsjah mengusulkan Wildan Yulianto untuk mengisi jabatan Kepala Dinas PUPR dan Roosli Soeliharjono mengusulkan Agus Eka Leandy untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA)<br /><br />Dan Mohni selaku Wakil Bupati mengusulkan Achmad Mustaqim untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Dan usuluan itupun diterima oleh sang Bupati yang juga mantan Ketua DPRD Kab. Banglan itu<br /><br />Sedangkan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengusulkan Salman Hidayat untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Hosin Jamili untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,   <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh78b52W6XmPLMdht19rtaCiYBytAC41wB01IZtSqP3hH6u6_AXrPZGotdEC-gVJ2xs8-sCD1ACZAFsVFj6wqw-Jh1K18o_6MdZ87hhWCDuyeG2tN7-FKVMvyt0ZvK2S3ZcpjkKY5EivHYi6L3c7v7dtbkGLKBsDV5gVI_mT1PIwEuw-E61iQ5M0Evr/s640/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh78b52W6XmPLMdht19rtaCiYBytAC41wB01IZtSqP3hH6u6_AXrPZGotdEC-gVJ2xs8-sCD1ACZAFsVFj6wqw-Jh1K18o_6MdZ87hhWCDuyeG2tN7-FKVMvyt0ZvK2S3ZcpjkKY5EivHYi6L3c7v7dtbkGLKBsDV5gVI_mT1PIwEuw-E61iQ5M0Evr/w640-h288/f.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian R. Moh. Taufan Zairinsjah dan Roosli Soeliharjono menghubungi masing-masing “calon pengantin” tersebut untuk menyatakan kesiapannya dalam proses seleksi jabatan serta menyiapkan komitmen fee untuk diberikan kepada sang Bupati R. Abdul Latif Amin Imron.<br /><br />Untuk “mempercantik rekayasa” atau untuk memenuhi persyaratan pendaftaran dan memudahkan para “calon pengantin” memenangkan seleksi jabatan, Roosli Soeliharjono dan R. Moh. Taufan Zairinsjah meminta kepada para “calon pengantin” untuk mencari peserta pendamping untuk didaftarkan.<br /><br />Atas arahan dari Roosli Soeliharjono, kemudian Terdakwa Wildan Yulianto meminta Alfin Rudiansyah selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan dan Ikhtiarini Masiswati selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan sebagai calon peserta pendamping dalam seleksi jabatan Kepala Dinas PUPR<br /><br />Agar Alfin Rudiansyah dan Ikhtiarini Masiswati bersedia didaftarkan sebagai peserta pendamping, Terdakwa Wildan Yulianto menanggung biaya tes kesehatan dan mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan.<br /><br />Dan Erwin Yoesoef selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menerima uang dari para “calon pengantin” dan  kemudian diberikan kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron. Hal ini diakui terus terang oleh Erwin Yoesoef dalam persidangan<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuYCu4BfAJgnPDfrIpKbWh8RtkPHf8S5cWG7hfLeQTOe7g5bKIW20CWA3Hwi8g9WB0puF6sp2eO3nB27VsKbUkOw6JYfz8ozEqPxGXaSidkSFhOmetVDyrwUAMMvi280VsjwaUfEh5qY241hhshdYVH5QTtZa92r8bYjvktMykxQhp-EBIHWYzFNgI/s4160/IMG20230317143758.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuYCu4BfAJgnPDfrIpKbWh8RtkPHf8S5cWG7hfLeQTOe7g5bKIW20CWA3Hwi8g9WB0puF6sp2eO3nB27VsKbUkOw6JYfz8ozEqPxGXaSidkSFhOmetVDyrwUAMMvi280VsjwaUfEh5qY241hhshdYVH5QTtZa92r8bYjvktMykxQhp-EBIHWYzFNgI/w640-h288/IMG20230317143758.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Mohni selaku Wakil Bupati</span></td></tr></tbody></table>Selain itu, pengakuan R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekda Kabupaten Bangkalan dalam persidangan (Jumat, 10 Maret 2023)  menjelaskan, telah menyerahkan uang sebesar Rp150 juta kepada Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bangkalan dan kemudian melaporkannya ke Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron<br /><br />Dari berbagai sumber diperoleh, bahwa Ketua KPU Kabupaten Bangkalan adalah Zainal Arifin, SH., MH yang bergabung di KPU Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2014 sebagai Anggota KPU Kabupaten Bangkalan dan terpilih kembali sebagai Anggota KPU Kabupaten Bangkalan Periode 2019-2024 dan kemudian dipercaya sebagai Ketua KPU Kabupaten Bangkalan. Menempuh pendidikan terakhir S2 (Strata dua)-nya di Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2019.<br /><br />Uang sebesar Rp150 juta yang diserahkan Taufan Zairinsjah selaku Sekda Kabupaten Bangkalan kepada Ketua KPU Kabupaten Bangkalan Zainal Arifin, SH., MH, diterimanya dari Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA). <br /><br />Sedangkan uang yang diserahkan Roosli Soeliharjono ke Sekda berasal dari para Terdakwa (Wildan Yulianto, Agus Eka Leandy, Achmad Mustaqim, Hosin Jamili  dan Salman Hidayat)<br /><br />“Saya serahkan ke Seka,” jawab Roosli Soeliharjono kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK. Lalu JPU KPK pun menanyakan ke Sekda Taufan Zairinsjah, kemana uang tersebut kandas yang di jawab oleh sang Sekda “ke Ketua KPU”<br /><br />“Ke Ketua KPU,” jawab Sekda Taufan Zairinsjah<br /><br />“O.. KPU tapi sudah lapor Bupati,” tanya JPU KPK kembali dan dijawab oleh Sekda Taufan Zairinsjah “sudah”.<br /><br />“Pak Bupati tau nggak uang itu dari mana?,” tanya JPU KPK dan dijawab oleh Sekda Taufan Zairinsjah “tau”.<br /><br />Sepekan kemudian, keterangan Mohni selaku Wakil Bupati Bangkalan saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan pada Jumat tanggal 17 Maret 2023 menjelaskan, ada aliran uang sebesar satu miliar rupiah (Rp1.000.000.000) kepada Ketua DPRD atas permintaan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron<br /><br />Mohni mengatakan kepada Majelis Hakim, atas perimintaan Bupati R. Abdul Latif Amin Imron, lalu disampaikannya kepada 9 orang Kepala Dinas yang baru dilantik dan para Kepala Dinas itu mengumpulan uang dan menyerahkannya ke Ketua DPRD<br /><br />“Bupati mengatakan “saya butuh uang satu miliar untuk Ketua DPRD”. Lalu saya memanggil 9 Kepala Dinas yang baru dilantik dan saya sampaikan dan diserahkan,” kata Mohni  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuXnj_nOnlE7Yf73F03EIiCMsbgnthygxhqUzSCVd0ohPKieC2yAJI1drd5m1GnCQe0JTUZ2nkLlZGHbE_mrr5ElIiWpYq8w2SKrhA_nI7kXIXyhmgjfvSGe1LiH7soWnijS0E15lBbVqN_9SzKn8NUEh4QVSHfuFjXK7Vi9LOhX0WXgcrrjcpnfAj/s1920/IMG20230404111453_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuXnj_nOnlE7Yf73F03EIiCMsbgnthygxhqUzSCVd0ohPKieC2yAJI1drd5m1GnCQe0JTUZ2nkLlZGHbE_mrr5ElIiWpYq8w2SKrhA_nI7kXIXyhmgjfvSGe1LiH7soWnijS0E15lBbVqN_9SzKn8NUEh4QVSHfuFjXK7Vi9LOhX0WXgcrrjcpnfAj/w640-h360/IMG20230404111453_01.jpg" width="640" /></a></div>Menanggapi hal ini, JPU KPK Roni Yusuf kepada beritakorupsi.co mengatakan, saat ini Ketua KPU dan DPRD masih berstatus saksi dan langkah selanjutnya akan ditentukan setelah sidang<br />Perkara Tersangka R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan di sidangkan<br /><br />“Sampai saat ini masih berstatus saksi. Ketua DPRD masih berstatus saksi tapi untuk Bupatinya. Kita lihat nanti kalau sudah cukup alat buktinya baru kita ini mungkin setelah persidangan kita bertahap dulu setelah sidang Bupati dulu baru untuk langkah selanjutnya,” JPU KPK Roni Yusuf<br /><br />Untuk informasi. Penyidik KPK telah melimpahkan berkas perkara Tersangka R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan kepada Jaksa Penuntut Umum KPK dan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co, Selasa, 4 April 2023. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Suap Bupati Bangkalan Dituntut 2.3 Tahun Penjara dan Satu Dituntut Lebih Berat

“Lalu bagaimana dengan “nasib” Mohni (Wakil Bupati), Ketua DPRD, Ketua KPU, R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Roosli Soeliharjono (Plt. Kep...

»

Kasasi Ditolak, Terpidana Koruptor Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Kembali Di Penjara 7 Tahun Lagi

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">“Akankah jadi Tersangka sejumlah orang pemberi uang “haram” terhadap Terpidana Eddy Rumpoko seperti  Paul Sastro Sendjojo Pendiri atau Founder Jatim Theme Park sebesar Rp4.1 M (dikembalikan 1 miliar rupiah),; Arif Setiodo, adik ipar Terpidana Eddy Rumpoko atau adik kandung istri Eddy Rompoko, Dewanti Rompoko, pemilik CV. Kalifa Muda sebesar Rp2.380 M,; H. Moh. Zaini Ilyas (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp8.1  M,; Yusuf, ST (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp2.2 M,; Ferryanto Tjokro (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp3.520 M,; Iwan Budianto (Direktur dan pemegang Saham PT Agit Perkasa, Direktur PT Arema Aremania, Direktur PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, Direktur PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti) sebesar Rp4.75 M serta beberapa pihak lainnya???”</span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMqWTC35uTG2lMbay_aN8NPvX2dO2bbhxxH08PK3-3IG5zM-oEriwQaz8hkpGs9weSoQpxFCC9usymnui7JHIrPPD-t7Dh5uGK56Bs45Rn0mU23W6LdQozzb6YWEWmwhrnJ5MOgjNmH5I57wvhhbFOa-jufUKunOJ1udZir1xK9YhFhWkjS0b3v2lD/s353/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="353" data-original-width="350" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMqWTC35uTG2lMbay_aN8NPvX2dO2bbhxxH08PK3-3IG5zM-oEriwQaz8hkpGs9weSoQpxFCC9usymnui7JHIrPPD-t7Dh5uGK56Bs45Rn0mU23W6LdQozzb6YWEWmwhrnJ5MOgjNmH5I57wvhhbFOa-jufUKunOJ1udZir1xK9YhFhWkjS0b3v2lD/w634-h640/Terdakwa%20Eddy%20Rumpoko..jpg" width="634" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><i>“Doa tak selalu terkabul, harapan tak selalu tercapai, mimpi tak selalu nyata”. Itulah yang barangkali ada dibenak para Terdakwa Korupsi untuk bebas dari balik jeruji besi alias penjara dengan melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agus Republik Indonesia, tetapi apa dikata maksud hati mememluk gunung (bebas dari penjara) apa daya tangan tak sampai (Kasasinya dotolak oleh Mahkamah Agung RI), maksud hati memetik bintang (berkumpul dengan keluarga) manalah mungkin tak ada sayap (kasasi ditolak karena terbukti Korupsi), biarlah yang hitam menjadi hitam jangan harapkan jadi putih, </i>salah satunya adalah Eddy Rumpoko mantan Wali Kotabatu, Jawa Timur periode 2007 - 2012 dan 2012 – 2017 yang juga suami mantan Walikota Batu Dewanti Rumpoko periode 2017 - 2022<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>Baca juga:</b></span><span style="font-size: medium;"><br />Korupsi Rp45.9 M, Eddy Rumpoko Selaku Wali Kota Batu Kembali di Vonis 7 Thn Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/05/korupsi-rp459-m-eddy-rumpoko-selaku.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/05/korupsi-rp459-m-eddy-rumpoko-selaku.html</a><br /><br />KPK Akan Melakukan Pengembangan Kasus Korupsi di Kota Batu - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kpk-akan-melakukan-pengembangan-kasus.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kpk-akan-melakukan-pengembangan-kasus.html</a><br /><br />KPK Kasasi, Siapa Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi Terdakwa Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kpk-kasasi-siapa-tersangka-baru-dalam.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kpk-kasasi-siapa-tersangka-baru-dalam.html</a><br /><br />Salah Satu Aset Terdakwa Eddy Rumpoko Yang Disita KPK - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/salah-satu-aset-terdakwa-eddy-rumpoko.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/salah-satu-aset-terdakwa-eddy-rumpoko.html</a></span></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw8FU77x-gwtSRkHHKZoP3rOxS6vtTY_jYo4uSgvM-N75hbgGTjMBbChYQfC4S7W1UsayOoyGLEv1k5bKzA_Yrco2QyUvxuvYp8jRR4xVjHec3QCc7VLbzjKsRhwdvRBSvoDihfQmXDgwOe37B7Y9ExCMPErBA2ce4qbyikOi81pYhUh0J8XZ6jErJ/s640/s..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="457" data-original-width="640" height="458" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw8FU77x-gwtSRkHHKZoP3rOxS6vtTY_jYo4uSgvM-N75hbgGTjMBbChYQfC4S7W1UsayOoyGLEv1k5bKzA_Yrco2QyUvxuvYp8jRR4xVjHec3QCc7VLbzjKsRhwdvRBSvoDihfQmXDgwOe37B7Y9ExCMPErBA2ce4qbyikOi81pYhUh0J8XZ6jErJ/w640-h458/s..jpg" width="640" /></a></div>Eddy Rumpoko terjerat dalam dua kasus Korupsi. Yang pertama adalah kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK pada tanggal 16 September 2017. KPK meringkus Eddy Rumpoko yang saat itu menjabat Walikota Batu karena menerima uang sebesar Rp250 juta dan 1 unit mobil mewah merek Toyota New Alphard type 3.5 Q A/T Tahun 2016 warna hitam seharga Rp 1,6 milliar dari Filipus Djab pengusaha kontraktor di Kota Batu lalu mobil tersebut dibuat Nomor Polsis palsi yaitu N 507 BZ<br /><br />Dalam kasus perkara ini, Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu dinyatakan terbuti Korupsi namun Eddy Rompoko bernasib baik karena menerima diskon hukuman ringan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yaitu dengan pidana penjara selama 3 tahun (sidang pada Jumat, 27 April 2018). Sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) adalah 8 tahun penjara<br /><br />Namun upaya KPK untuk mempertahankan tuntutan pidana penjara selama 8 tahun terhadap Eddy Rumpoko sedikit berhasil karena Mahkamah Agung Republik Indonesi mengabulkan Kasasinya dan menambah hukuman terhadap Eddy Rumpoko menjadi lima (5) tahun dan enam (6) bulan. Dan Terpidana Koruptor Eddy Rumpoko menjalani hukuman di Lapas Krobokan Semarang, Jawa Tengan. <br /><br />Itulah kasus yang pertama menyeret Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu. Jadi saat ini Terpidana Eddy Rumpoko mungkin sudah bebas dengan menyandang gelar mantan narapidana Koruptor. Bebas bukan berari bisa pulang keruma dan berkumpul dengan anak dan istrinya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 karena masih ada hukuman selama 7 tahun lagi yang langsung dijalaninya <br /><br />Lalu kasus yang kedua menyeret Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu ini adalah  pengembagan dari kasus yang pertama<br /><br />Dalam persidangan kasus Korupsi Suap tangkap tangan KPK atau OTT ini, sang Walikota Batu Eddy Rumpoko ternyata tidak hanya menerima sejumlah uang dan 1 unit mobil dari Filipus Djab, melainkan sang Walikota Batu ini juga menerima sejumlah uang dari beberapa pihak lainnya.     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2AWRLoVyLRJzZmQyZ3PVFf8vD-wLL_cVB47pDmCCuEOwlypIFE7XlmyH601HpKKFDU61cnTuCBgFYatI8FScbWTqGOIgBms3eH6o4GCPeMf3Hfz0al8NMp2na6LxywcBlc6QXDgd1ACLCjr15qQ0-wLiHGf83q_wrSW7CQlDKez4f2uJftqNKSrHZ/s400/IMG_20180418_143711.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="377" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2AWRLoVyLRJzZmQyZ3PVFf8vD-wLL_cVB47pDmCCuEOwlypIFE7XlmyH601HpKKFDU61cnTuCBgFYatI8FScbWTqGOIgBms3eH6o4GCPeMf3Hfz0al8NMp2na6LxywcBlc6QXDgd1ACLCjr15qQ0-wLiHGf83q_wrSW7CQlDKez4f2uJftqNKSrHZ/w604-h640/IMG_20180418_143711.jpg" width="604" /></a></div>Dari fakta yang terungkap di persidangan saat Eddy Rumpoko ini diadili, ternyata duit ‘haram’ yang dinikmati suami mantan Walikota Batu periode 2017 - 2022 Dewanti Rompoko, semasa menjabat Eddy Rumpoko menjabat Wali Kota Batu bukan hanya dari Filipus Djab melainkan dari beberapa pengusaha di Kota Batu yang jumlahnya Rp45.923.231.400 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah).<br /><br />Diantaranya adalah Paul Sastro Sendjojo Pendiri atau Founder Jatim Theme Park sebesar Rp4.1 M (dikembalikan 1 miliar rupiah),; Arif Setiodo, adik ipar Terpidana Eddy Rumpoko atau adik kandung istri Eddy Rompoko, Dewanti Rompoko, pemilik CV. Kalifa Muda sebesar Rp2.380 M,; H. Moh. Zaini Ilyas (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp8.1  M,; Yusuf, ST (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp2.2 M,; Ferryanto Tjokro (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp3.520 M,; Iwan Budianto (Direktur dan pemegang Saham PT Agit Perkasa, Direktur PT Arema Aremania, Direktur PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, Direktur PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti) sebesar Rp4.75 M serta beberapa pihak lainnya.      <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBZ7fxaQIk4wzsqWuyvxnzLGTP5hidvgFVl5YtsRs9KmDdoqlNPx5j9DubpQoexEK2ODv-ONXhBR0p-rLIlUq7UPCmGsKxVIVoc_tH3FISH3ytLcR-JZGymn2fhZ6wqFjJGAc8GqrMWfkOOOjohUKeq_kOS87Dz0GL1ZsNWT9oiy8fTOtYZrpRiwVo/s640/eddy%20rompoko.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="397" data-original-width="640" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBZ7fxaQIk4wzsqWuyvxnzLGTP5hidvgFVl5YtsRs9KmDdoqlNPx5j9DubpQoexEK2ODv-ONXhBR0p-rLIlUq7UPCmGsKxVIVoc_tH3FISH3ytLcR-JZGymn2fhZ6wqFjJGAc8GqrMWfkOOOjohUKeq_kOS87Dz0GL1ZsNWT9oiy8fTOtYZrpRiwVo/w640-h398/eddy%20rompoko.jpg" width="640" /></a></div>Nah, menurut JPU KPK dalam dakwaan dan tuntutan maupun dalam putusan Majelis Hakim, bahwa sebahagian duit itu dipergunakan untuk keperluan kampanye istri Terpidana Eddy Romopok, Dewanti Rompoko yaitu pada bulan Juli 2015, uang senilai Rp100 untuk membeli Kaos, <br /><br />Dan pada bulan Nopember 2015, Terdakwa Eddy Rumpoko memerintahkan H. Moh. Zaini Ilyas untuk membayar transportasi kampanye Dewanti Rompko sebesar Rp500 juta serta pada tahun 2016 Terpidana Eddy Rompoko meminta uang sebesar Rp500 juta kepada H. Moh. Zaini Ilyas dan duit itu diberikan kepada istrinya, Dewanti Rumpoko<br /><br />Nah, dalam kasus Korupsi yang kedua ini Eddy Rumpoko selaku Walikota Batu periode 2007 - 2017 dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junckto Pasal 64 ayat (1) KUHP<br /><br />Majelis Hakim pun menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara lebih ringan satu (1) tahun dari tntutan JPU KPK yaitu selama tujuh (7) tahun penjara dan membayar denda sebesar Rp500.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan kalau Eddy Rumpoko tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMC7DFXemfwLUJmN4VzTTnCfL6vBh6Mn2tybvsSKOEliDahDkNQZmWsi-Kzh9zqsgiVjWp9HMP1UBpWvs2Qp9BYogEI9BjP9-5aHKdiB7sJdYPzEW_-IK-LV0IHlAYq0ZFoXw99hKLFoFDbmG99_VVdckMmVnCkCiTunrbOR_peqZTwnOPzPrUjjjM/s640/IMG-20220930-WA0003.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMC7DFXemfwLUJmN4VzTTnCfL6vBh6Mn2tybvsSKOEliDahDkNQZmWsi-Kzh9zqsgiVjWp9HMP1UBpWvs2Qp9BYogEI9BjP9-5aHKdiB7sJdYPzEW_-IK-LV0IHlAYq0ZFoXw99hKLFoFDbmG99_VVdckMmVnCkCiTunrbOR_peqZTwnOPzPrUjjjM/w640-h288/IMG-20220930-WA0003.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">salah satu aset Terpidana Eddy Rumpoko yang di sita KPK di Kota Batu</span><br /></td></tr></tbody></table>Selain itu, Majelis Hakim juga menghukum Eddy Rumpoko untuk mengembalikan uang “haram” yang dinikmatinya sebesar Rp45.923.231.400 (empat puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu empat ratus rupiah)  dengan ketentuan jika Eddy Rumpoko tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika harta benda Eddy Rumpoko tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tahun) tahun.   <br /><br />Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tertuang dalam pada perkara Nomor 93/Pid.Sus - TPK/PN.Sby tanggal 19 Mei 2022<br /><br />Nah, karena tak terima dipenjara langi selama tujuh (7) tahun, Eddy Rumpoko banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timiur, namun bandingnya di tolak oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur yang tertuang dalam putusan Nomor 37/PID.SUS - TPK/PT.SBY tanggal 3 Agustus 2022<br /><br />Berharap bisa bebas atau paling tidak berkurang seperti kasus perkara yang pertama, Eddy Rumpoko Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan lagi-lagi usahanya gagal alias ditolak oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia<br /><br />Putusan Mahkamah Agung tertuang dalam putusan Nomor 304 K/Pid.Sus - TPK/2023 pada Senin, 27 Maret 2023 oleh Dr. Eddy Army, SH., MH selaku Ketua Majelis, Yohanes Priyana, SH., MH Hakim Agus serta Arizon Mega Jaya, SH., MH Hakim Ad Hoc masing-masing selaku anggota serta Panitra Pengganti (PP) Laurenz S Tampubolon, SH. Hal ini dijelaskan Panitra Muda (Panmud) Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Akhmad Nur, SH.,, MH kepada beritakorupsi.co saat ditemui di ruang kerjanya.<br /><br />“Ini putusan MA. Kalau lengkapnya belum turun, berarti kembali ke putusan Pengadilan Tipikor yaitu tujuh (7) tahun penjara,” kata Akhmad Nur, SH.,, MH   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieNpl2abLZ_6xTQipZT0g_12rBkJxE3PWCcH4HlqV1urU4luoKfSQCmy2csYf3o8XiU0BcGu1R0iOI7Grl_8iGHXY_B9kqqQHZWr1JFNfZLOgxXqlmHn8OT8uhSbar0iZzHQY-xGiSC9Svu9hhezMdSGEcIeUnY16ADlet05cuRe0f5c5LOm56FgSu/s638/hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="286" data-original-width="638" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieNpl2abLZ_6xTQipZT0g_12rBkJxE3PWCcH4HlqV1urU4luoKfSQCmy2csYf3o8XiU0BcGu1R0iOI7Grl_8iGHXY_B9kqqQHZWr1JFNfZLOgxXqlmHn8OT8uhSbar0iZzHQY-xGiSC9Svu9hhezMdSGEcIeUnY16ADlet05cuRe0f5c5LOm56FgSu/w640-h286/hakim.jpg" width="640" /></a></div>Nah, yang menjadi pertanyaan dari kasus Korupsi yang menjerat Eddy Rumpoko selaku Walkota Batu untuk kedua kalinya adalah, Apakah mantan narapidana Koruptor yang saat ini kembali menyandang gelar Terpidana Koruptor akan kembali terseret dalam perkara kasus dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)???<br /><br />“Bisa jadi dan akan diperiksa lebih lanjut oleh penyidik," ucap JPU KPK Andri Lesmana<br /><br />Lalu bagaimana pula nasib atau proses hukum terhadap pihak-pihak yang lain selaku pemberi uang “haram” terhadap Eddy Rumpoko, yaitu Paul Sastro Sendjojo Pendiri atau Founder Jatim Theme Park sebesar Rp4.1 M (dikembalikan 1 miliar rupiah),; Arif Setiodo, adik ipar Terpidana Eddy Rumpoko atau adik kandung istri Eddy Rompoko, Dewanti Rompoko, pemilik CV. Kalifa Muda sebesar Rp2.380 M,; H. Moh. Zaini Ilyas (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp8.1  M,; Yusuf, ST (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp2.2 M,; Ferryanto Tjokro (Pengusaha Kontraktor) sebesar Rp3.520 M,; Iwan Budianto (Direktur dan pemegang Saham PT Agit Perkasa, Direktur PT Arema Aremania, Direktur PT. Duta Perkasa Unggul Lestari, Direktur PT. Lembu Nusantara Jaya dan CV Bimasakti) sebesar Rp4.75 M serta beberapa pihak lainnya???<br /><br />Apakah KPK akan melakukan pengembangan atau akan menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Korupsi Gratifikasi Eddy Rumpoko selaku Wali Kota Batu seperti yang dilakukan KPK di Tulungagung???<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Andri Lesmana kepada beritakorupsi.co mengatakan, tidak menutup kemungkinan KPK akan melakukan pengembangan kepada pihak-pihak yang terlibat<br /><br />“Tidak menutup kemungkinan KPK akan mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam pemberiaan uang kepada Terdakwa tetapi butuh waktu,” kata JPU KPK Andri Lesmana menjawab. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Kasasi Ditolak, Terpidana Koruptor Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Kembali Di Penjara 7 Tahun Lagi

“Akankah jadi Tersangka sejumlah orang pemberi uang “haram” terhadap Terpidana Eddy Rumpoko seperti  Paul Sastro Sendjojo Pendiri atau Found...

»