#Sedangkan Roosli Soeliharjono Plt. Kepala BKPSDA (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur) mengakui menerima uang dari Terdakwa dan di serhakan ke Sekda. Sementara Erwin Yoesoef selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan juga mengakui menerima uang ratusan juta dari para Terdakwa dan kemudian langsung diserahkan ke sang Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron#
“Ibarat air mengalir dari atas ke bawah, uang suap mengalir dari bawah ke atas dan tidak akan turun lagi”. Itulah yang terjadi bila menyaksikan sidang perkara Korupsi suap kepala daerah di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, salah satunya pada sidang Perkara Korupsi Suap Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron ‘Jual Beli’ Jabatan
Dalam perkara Korupsi Suap Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (Tersangka sebagai penerima suap) ‘Jual Beli’ Jabatan yang sedang berlangsung saat ini di di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, meneyerat lima (5) Terdakwa selaku pemberi suap dalam proses lelang jabatan yang disebut istilah “calon penganti” antara Rp50 - Rp150 juta kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron melalui Erwin Yoesoef selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan
Ke lima Terdakwa itu adalah; 1. Wildan Yulianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati,; 2. Agus Eka Leandy selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp100 juta kepada Bupati,; 3. Achmad Mustaqim selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati,; 4. Hosin Jamili selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp50 juta kepada Bupati dan 5. Salman Hidayat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan memberikan uang sebesar Rp125 juta kepada Bupati
Pemberian uang antara Rp 50 juta - Rp150 juta oleh ke lima Terdakwa (Wildan Yulianto, Agus Eka Leandy, Achmad Mustaqim, Hosin Jamili dan Salman Hidayat) kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron melalui Erwin Yoesoef selaku Kabag Protokol Pemkab Bangkalan, agar dipilih dan dilantik menjadi Kepala Dinas dalam seleksi calon penganti untuk sitilah pejabat Eslon II sebagai Kepala Dinas,
R. Moh. Taufan Zairinsjah mengusulkan Wildan Yulianto untuk mengisi jabatan Kepala Dinas PUPR, Roosli Soeliharjono mengusulkan Agus Eka Leandy untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA), R. KH. Abd. Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan mengusulkan Salman Hidayat untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Hosin Jamili untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Mohni selaku Wakil Bupati mengusulkan Achmad Mustaqim untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
Ternyata, uang itu tidak hanya mengalir ke Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron, melainkan ke pejabat lain yaitu Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bangkalan Zainal Arifin, SH., MH. Hal inilah yang terungkap dalam fakta di persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya (Jumat, 10 Maret 2023)
Dalam sidang perkara ini (Jumat, 10 Maret 2023) terungkap, bahwa pada tahun 2022, R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan mengakui dengan jujur kepada Majelis Hakim telah menyerahkan uang sebesar Rp150 juta kepada Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Bangkalan Zainal Arifin, SH., MH dan kemudian melaporkannya ke Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron
“Saya serahkan ke Seka,” jawab Roosli Soeliharjono kepada Majelis Hakim menjawab pertanyaan JPU KPK. Lalu JPU KPK pun menanyakan ke Sekda Taufan Zairinsjah, kemana uang tersebut kandas yang di jawab oleh sang Sekda “ke Ketua KPU”
“Ke Ketua KPU,” jawab Sekda Taufan Zairinsjah
“O.. KPU tapi sudah lapor Bupati,” tanya JPU KPK kembali dan dijawab oleh Sekda Taufan Zairinsjah “sudah”.
“Pak Bupati tau nggak uang itu dari mana?,” tanya JPU KPK dan dijawab oleh Sekda Taufan Zairinsjah “tau”.
Dari berbagai sumber diperoleh, bahwa Zainal Arifin, SH., MH bergabung di KPU Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2014 sebagai Anggota KPU Kabupaten Bangkalan dan terpilih kembali sebagai Anggota KPU Kabupaten Bangkalan Periode 2019-2024 dan kemudian dipercaya sebagai Ketua KPU Kabupaten Bangkalan. Menempuh pendidikan terakhir S2 (Strata dua)-nya di Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2019.
Selain pengakuan R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan dan Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA), Erwin Yoesoef selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan juga mengakui dengan jujur kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK kalau Ia (Erwin Yoesoef) pernah menerima uang ratusan juta dari para Terdakwa dan kemudian langsung diserahkan ke Bupati R. Abdul Latif Amin Imron
“Pernah (dari Terdakwa Agus Eka Leandy) seratus juta tapi mhon maaf saya kurang tau itu uang apa karena tidak menyebutkan untuk apa langsung saya serhakan ke Bupati di ruang Prigitan Pendopo dibungkus plastik hitam. Jawab Paka Bupai “O Iya”.
Dari keterangan ke tiga pejabat Kaupaten Bangkalan ini adalah persamaan kata “lupa” dan kemudian “meng-ia-kan” setelah JPU KPK membacakan isi BAP (berita acara pemeriksaan) dari ketiga pejabat ini. Kata “lupa atau berbohong”, bisa jadi apa yang menurut beberapa masyarakat adalah termasuk “cabang olahraga bela diri”
R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) dan Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala BKPSDA serta Erwin Yoesoef selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dihadirkan oleh JPU Zainal Abidin, Rikhi Benindo Maghaz, Lio Bobby Sipahutar dan Gilang Gemilang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsi ‘memberikan uang suap’ antara Rp50 - Rp150 juta kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (Tersangka sebagai penerima suap) dalam proses lelang jabatan antara tahun 2021 - 2022
Ketiganya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini dengan Terdakwa Wildan Yulianto (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan, Agus Eka Leandy (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Bangkalan), Achmad Mustaqim (Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bangkalan), Hosin Jamili (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangkalan) dan Tedakwa Salman Hidayat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah)
Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Jumat, 10 Maret 2023) adalah agenda mendengarkan keterangan saksi dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Maya Yunita Sari Hidayat, SH., MH, Prastana Yustianto, SE., SH., MH, Fitri Indriyaty, SH., MH dan Sikan, S.Sos., SH dan Tri Prasetyo Budi, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum para Terdakwa, Baktiar dkk serta dihadiri pula oleh para Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) KPK Jakarta
Pertanyaannya adalah, apakah Roosli Soeliharjono selaku Plt. BKPSDA, R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekda dan Mohni selaku Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan mendapat jatah komitmen fee dari “calon pengantin” yang diusulkan atau hanya sekedar mengusulkan tanpa mendapat jatah?
Dan apakah KPK akan menyeret Sekda R. Moh. Taufan Zairinsjah dan Roosli Soeliharjono selaku Plt. BKPSDA serta Erwin Yoesoef selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan “sebagai” Tersangka bersama-sama dengan Tersangka R. Abdul Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan?
Diberitakan sebelumnya. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zainal Abidin, Rikhi Benindo Maghaz, Lio Bobby Sipahutar, Gilang Gemilang dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret lima (5) Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 28 Februari 2023 untuk di adili dihadapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa Tindak Pidana Korupsi ‘memberikan uang suap’ antara Rp50 - Rp150 juta kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (Tersangka sebagai penerima suap) dalam proses lelang jabatan antara tahun 2021 - 2022 agar terpilih menjadi Kepala Dinas
Kelima Terdakwa tersebut adalah; 1. Wildan Yulianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati,; 2. Agus Eka Leandy selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp100 juta kepada Bupati,; 3. Achmad Mustaqim selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati,; 4. Hosin Jamili selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp50 juta kepada Bupati dan 5. Salman Hidayat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan memberikan uang sebesar Rp125 juta kepada Bupati
Kelima Terdakwa (Wildan Yulianto, Agus Eka Leandy, Achmad Mustaqim, Hosin Jamili dan Salman Hidayat) di dakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pemberin sejumlah uang oleh kelima Terdakwa kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron adalah melalui Erwin Yoesoef selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan JPU KPK
Selain itu terungkap pula, bahwa “rekayasa” pemilihan calon pengantin untuk istilah Kepala Dinas Kabupaten di Bangkalan dengan memberikan komitmen fee alias duit ternyata melibatkan berbagai pihak, diantaranya Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD), R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Mohni (Wakil Bupati), Guntur Setiadi (Kabid Bina marga dan PUPR), Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) dan Diana Kusumawati (kontraktor)
Tugas dari masing-masing yaitu;
Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) dan R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan sekaligus menjadi Ketua Panitia seleksi jabatan adalah mencari dan mengumpulkan “calon pengantin” sebagai istilah untuk calon peserta lelang jabatan, sekaligus mendapatkan komitmen fee dari “calon pengantin” jika ingin terpilih
R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan sekaligus menjadi Ketua Panitia seleksi jabatan mengusulkan Wildan Yulianto untuk mengisi jabatan Kepala Dinas PUPR dan
Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) mengusulkan Agus Eka Leandy untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA)
Tersangka R. KH. Abd. Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan (Dok. BK)
Sedangkan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengusulkan Salman Hidayat untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Hosin Jamili untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Dan Mohni selaku Wakil Bupati mengusulkan Achmad Mustaqim untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Dan usuluan itupun diterima oleh sang Bupati yang juga mantan Ketua DPRD Kab. Banglan itu
.png) |
| Tersangka R. KH. Abd. Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan (Dok. BK) |
Kemudian R. Moh. Taufan Zairinsjah dan Roosli Soeliharjono menghubungi masing-masing “calon pengantin” tersebut untuk menyatakan kesiapannya dalam proses seleksi jabatan serta menyiapkan komitmen fee untuk diberikan kepada sang Bupati R. Abdul Latif Amin Imron.
Untuk “mempercantik rekayasa” atau untuk memenuhi persyaratan pendaftaran dan memudahkan para “calon pengantin” memenangkan seleksi jabatan, Roosli Soeliharjono dan R. Moh. Taufan Zairinsjah meminta kepada para “calon pengantin” untuk mencari peserta pendamping untuk didaftarkan.
Atas arahan dari Roosli Soeliharjono, kemudian Terdakwa Wildan Yulianto meminta Alfin Rudiansyah selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan dan Ikhtiarini Masiswati selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan sebagai calon peserta pendamping dalam seleksi jabatan Kepala Dinas PUPR
Agar Alfin Rudiansyah dan Ikhtiarini Masiswati bersedia didaftarkan sebagai peserta pendamping, Terdakwa Wildan Yulianto menanggung biaya tes kesehatan dan mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan.
Sedangkan Guntur Setiadi selaku Kabid Bina marga dan PUPR Kab. Bangkalan bertugas untuk mengambil uang sebesar Rp150 juta dari “dana operasional” yang diperoleh dan dikelola Guntur Setiadi dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan atas perintah dari Wildan Yulianto
Dan Erwin Yoesoef selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menerima uang dari “calon pengantin” untuk kemudian diberikan kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron
Sementara Diana Kusumawati (dan Ary Suharja serta Mohammad Hasan Faisol) selaku Kontraktor yang punya hubungan dekat dengan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron membantu Terdakwa Wildan Yulianto untuk memberikan komitmen fee kepada Bupati
Sesuai usulan, akhirnya kelima-nya (Wildan Yulianto, Eka Leandy, Salman Hidayat, Hosin Jamili dan Achmad Mustaqim) pun dilantik sebagai Kepala Dinas
Dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap salah satu Terdakwa yaitu Wildan Yulianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan (dan empat Terdakwa lainnya dalam berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah),menjelaskan, bahwa Terdakwa WILDAN YULIANTO selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintahan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 11 Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Pendopo Agung Bangkalan di Jalan Letnan Abdullah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan
Atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu supaya R. ABDUL LATIF AMIN IMRON memiilih, mengangkat dan melantik Terdakwa menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan dengan cara mengatur proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2021/2022,
Sehingga bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban R. ABDUL LATIF AMIN IMRON sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
Serta Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
Bahwa pada bulan Mei 2021 terdapat kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemkab Bangkalan termasuk untuk jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Terhadap kekosongan jabatan tersebut, ROOSLI SOELIHARJONO selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) beserta R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH selaku Sekretaris Daerah Pemkab Bangkalan melapor kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON agar dilakukan lelang jabatan atau seleksi JPT Pratama untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Kemudian R. ABDUL LATIF AMIN IMRON memerintahkan ROOSLI SOELIHARJONO dan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH untuk mempersiapkan proses pelaksanaan seleksi JPT Pratama, selain itu juga memerintahkan ROOSLI SOELIHARJONO dan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH untuk mencari “calon pengantin” sebagai istilah untuk calon peserta lelang jabatan, sekaligus mendapatkan komitmen fee dari “calon pengantin” jika ingin terpilih dalam seleksi JPT Pratama dan diangkat pada jabatan tersebut.
Bahwa kemudian untuk melaksanakan seleksi JPT Pratama, pada tanggal 31 Mei 2021, R. ABDUL LATIF AMIN IMRON membentuk Panita Seleksi JPT Pratama sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/137/Kpts/433.013/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/170/Kpts/433.013/2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dengan menetapkan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH selaku Ketua Panitia Seleksi JPT Pratama Kabupaten Bangkalan.
Dalam pertemuan tersebut, R. ABDUL LATIF AMIN IMRON meminta agar segera dilakukan seleksi JPT Pratama dan meminta untuk jabatan Kepala Dinas PUPR agar diisi oleh orang yang berlatar belakang Sarjana Teknik.
Atas permintaan R. ABDUL LATIF AMIN IMRON tersebut, kemudian R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO mengumpulkan nama-nama “calon pengantin” termasuk memasukan nama Terdakwa.
Setelah nama-nama ”calon pengantin” tersebut dikumpulkan, selanjutnya R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO menghadap kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON di Pendopo Agung Bangkalan di Jalan Letnan Abdullah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan membahas mengenai nama-nama calon yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Kemudian R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH mengusulkan nama Terdakwa untuk mengisi jabatan Kepala Dinas PUPR dan juga menyampaikan usulan dari MOHNI selaku Wakil Bupati Bangkalan untuk jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan diisi oleh ACHMAD MUSTAQIM,
Lalu R. ABDUL LATIF AMIN IMRON mengusulkan nama SALMAN HIDAYAT untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan HOSIN JAMILI untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sedangkan ROOSLI SOELIHARJONO mengusulkan nama AGUS EKA LEANDY untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA). Atas nama-nama “calon pengantin” yang diusulkan tersebut, R. ABDUL LATIF AMIN IMRON menyetujuinya.
Agar memenuhi persyaratan pendaftaran dan memudahkan para “calon pengantin” memenangkan seleksi JPT Pratama, R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO meminta kepada para “calon pengantin” untuk mencari peserta pendamping untuk didaftarkan.
Kemudian ROOSLI SOELIHARJONO menghubungi Terdakwa untuk mencari calon pendamping dalam seleksi JPT Pratama Kepala Dinas PUPR sebagai syarat pemenuhan syarat formil peserta seleksi JPT Pratama, serta dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa memenangkan seleksi JPT Pratama tersebut.
Atas arahan dari ROOSLI SOELIHARJONO, kemudian Terdakwa meminta ALIFIN RUDIANSYAH selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan dan IKHTIARINI MASISWANTI selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan sebagai calon peserta pendamping dalam seleksi JPT Pratama Kepala Dinas PUPR.
Agar ALIFIN RUDIANSYAH dan IKHTIARINI MASISWANTI bersedia sebagai calon peserta pendamping, Terdakwa kemudian menanggung biaya tes kesehatan dan mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan ALIFIN RUDIANSYAH dan IKHTIARINI MASISWANTI untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran mengikuti seleksi JPT Pratama tersebut.
Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2021, Panitia Seleksi mengumumkan pelaksanaan pendaftaran seleksi JPT Pratama sebagaimana Surat Pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bangkalan Nomor:04/PANSEL-JPT/BKL/XII/2021. Kemudian berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana Surat Pengumuman Panita Seleksi JPT Pratama Nomor:09/JPT-BKL/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021,
Nama-nama yang dinyatakan lolos untuk masuk ke tahap seleksi kompetensi, penulisan makalah dan wawancara pada seleksi JPT Pratama Kepala Dinas PUPR adalah sebagai berikut:
1. WILDAN YULIANTO (Terdakwa);
2. IKHTIARINI MASISWANTI;
3. ALIFIN RUDIANSYAH;
4. ARY SUHARJA;
5. MOHAMMAD HASAN FAISOL.
Bahwa pada tahap seleksi kompetensi, penulisan makalah dan wawancara, Panitia Seleksi JPT Pratama menentukan 3 nama yang akan disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk direkomendasikan sebagai calon 3 (tiga) peserta terbaik.
Kemudian pada tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh DIANA KUSUMAWATI selaku salah satu pengusaha/kontraktor yang biasa mengerjakan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan serta mempunyai kedekatan dengan R. ABDUL LATIF AMIN IMRON.
Pada saat itu DIANA KUSUMAWATI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa calon peserta lainnya yakni ARY SUHARJA dan MOHAMMAD HASAN FAISOL juga siap untuk memberikan uang kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON agar dapat terpilih sebagai Kepala Dinas PUPR,
Sehingga DIANA KUSUMAWATI menyarankan kepada Terdakwa agar segera berkoordinasi dengan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH untuk merealisasikan komitmen fee kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON.
Atas penyampaian dari DIANA KUSUMAWATI tersebut, Terdakwa mempersiapkan uang komitmen fee dengan cara memerintahkan GUNTUR SETIADI selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan untuk mengambil uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diambil dari “dana operasional” yang diperoleh dan dikelola GUNTUR SETIADI dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan.
Kemudian pada tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa bersama dengan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH menemui R. ABDUL LATIF AMIN IMRON di Pendopo Agung Bangkalan Jalan Letnan Abdullah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
Atas jawaban kesiapan dari Terdakwa, lalu R. ABDUL LATIF AMIN IMRON menyampaikan agar uang komitmen fee dari Terdakwa diberikan melalui ERWIN YOESOEF selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Bangkalan.
Setelah mendapatkan arahan dari R. ABDUL LATIF AMIN IMRON, kemudian pada hari yang sama, Terdakwa langsung menghubungi ERWIN YOESOEF dan menyuruhnya untuk menemui Terdakwa di ruang kerjanya pada Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.
Kemudian ERWIN YOESOEF langsung menemui Terdakwa bersama GUNTUR SETIADI. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dalam paperbag kepada ERWIN YOESOEF sambil berkata “ini Mas Erwin, titipan buat bapak 150”.
Setelah menerima paperbag berisikan uang tersebut, selanjutnya ERWIN YOESOEF membawanya ke Pendopo Agung Bangkalan dan memberikannya kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON.
Setelah menerima hasil rekomendasi dari KASN, kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, R. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Bupati sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Bangkalan sesuai kewenangannya memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon peserta yang telah disetujui oleh KASN untuk diangkat sebagai Pimpinan JPT Pratama termasuk untuk jabatan Kepala Dinas PUPR.
Atas dasar tersebut serta atas pemberian komitmen fee dari Terdakwa yang sudah diiterima, R. ABDUL LATIF AMIN IMRON memilih dan mengangkat Terdakwa selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan.
Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022, R. ABDUL LATIF AMIN IMRON melantik Terdakwa sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangkalan nomor: 821.2/085/433.202/2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 22 Februari 2022.
Bahwa perbuatan Terdakwa memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu berupa uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON adalah untuk menggerakkan R. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Bupati Bangkalan sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemkab Bangkalan supaya memiilih, mengangkat dan melantik Terdakwa sebagai Pejabat Tinggi Pratama dengan jabatan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan pada seleksi JPT Pratama Kabupaten Bangkalan Tahun 2021/2022,
Hal itu bertentangan dengan kewajiban R. ABDUL LATIF AMIN IMRON sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; serta Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)
Posting Komentar
Tulias alamat email :