JPU KPK hadirkan Saksi Ahli dalam Sidang Suap OTT PT PAL

<span style="font-size: large;"><i><b>- Prof. Dr. Nur Basuki Minarno : Suap itu seperti orang     </b></i></span><br /> <span style="font-size: large;"><i><b>  kentut, ada baunya dan terdengar suaranya tetapi tidak  </b></i></span><br /> <span style="font-size: large;"><i><b>  tausiapa  yang kentut   </b></i></span><br /> <span style="font-size: large;"><i><b><br />- PT PAL salah satu dari 151 BUMN di Indonesia yang  </b></i></span><br /> <span style="font-size: large;"><i><b>  menerima  Award Good Performance 2017</b></i></span><br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM7hAQ91tKsha0UyOf0ioGw8TyzDFwtaDKKTjxImw-9kN_QW6E07xhrjeKKsXMRKoIPoJvhhT9WqEsWFTYZK9r5t-WLJtgrVsRHDEyqz8E2WjJCN_WZ09sDzQf7M_x0DllYyLbrSnqe7k/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="466" data-original-width="604" height="493" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhM7hAQ91tKsha0UyOf0ioGw8TyzDFwtaDKKTjxImw-9kN_QW6E07xhrjeKKsXMRKoIPoJvhhT9WqEsWFTYZK9r5t-WLJtgrVsRHDEyqz8E2WjJCN_WZ09sDzQf7M_x0DllYyLbrSnqe7k/s640/page.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: small;"> </span><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Untuk pertamakalinya dalam kasus Korupsi suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirikan saksi Ahli pidana dalam persidangan.<br /> <br /> Kehadiran ahli hukum pidana kali ini, dihadirkan oleh JPU KPK dalam perkara kasus suap OTT PT PAL, kehadapan Majelis Hakim di persidangan yang diketuai Hakim H. Tahsin., S.H., M.H serta diabntu 2 Hakim Ad Hock yaitu Dr. Andriano dan Dr. Lufsiana.<br /> <br /> Tak ketinggalan, terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH)-nya juga mengahdirkan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH-Unair) Surabaya Prof. Dr. Nur Basuki Minarno. S.H., M.Hum.<br /> <br /> Pakar hukum pidana yang dihadirkan JPU KPK Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri adalah Prof. Dr. Supanto,S.H.,M.Hum, Guru Besar Fakultas Hukum Sebelas Maret (UNS) Solo, untuk 3 terdakwa yakni Arif Cahyana (Kepala Divisi Perbendaharaan), terdakwa Saiful Anwar ((Direktur Desain dan Teknologi yang merangkap Direktur Keuangan) dan terdakwa M. Firmansyah Arifin (Direktur Utama).<br /> <br /> Mungkin bagi JPU KPK, lebih mudah menghadirkan ahli hukum pidana dari pada menghadirkan saksi fakta, yakni Sahanty Sales selaku agen PT PAL di  Philipina dalam pembangunan 2 kapal perang milik pemerintah Philipina, dan Kirana Kotama, pemilik perusahaan PT Perusa Sejati selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia, yang saat ini berada di Amerika Serikat. <br /> <br /> Pada hal, menurut JPU KPK, Kirana Kotama sudah ditetpakan sebagai tersangka. Namun diakui, sulit  untuk menghadirkan pengusaha yang dulu bergerak dibidang penyidiaan spare part (alat-alat) pesawat terbang itu.<br /> <br /> Sebab Kasus suap OTT yang menjerat 3 terdakwa dari perusahaan pelat merah ini, adalah terkait penerimaan uang sebesar USD 25 ribu Dollar atau setara dengan nilai rupiah Rp 13.000 per Dollar (RP 325 juta) sebagai termin kedua dari fee agen 4,75 persen dari nilai kontrak 2 kapal perang milik pemerintah Philipina sebesar USD 86 juta Dollar lebih. antara PT PAL dengan Ashanty Sales, dimana 1,25 persen adalah sebagai chas back untuk PT PAL atas keputusan rapat Direksi atau BOD (Board Of Directors)<br /> <br /> Dari fakta persidanagan, chas back 1,25 persen tersebut adalah uang PT PAL sendiri yang dititipkan dalam perjanjian fee angen antara PT PAL dengan Ashanty Sales. Kemudian, Shanty Sales mengembalikannya setelah dilakukan pembayaran pembangunan kapal tersebut. Dan tidak hanya itu, dalam dokumen pembangunan kapal perang Philipina, juga terdapat Dana Komando yang besarnya USD 250 ribu Dollar.<br /> <br /> Uang chas back itulah yang dikembalikan oleh Ashanty Sales melalui Kirana Kotama, dan Kirana Kotama ke ke Agus Nugroho selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati (sudah divonis 2 tahun penjara dari 2,6 tahun tuntutan JPU KPK ). Atas perintah Kirana Kotama, kemudian Agus Nugroho menyerahkannya ke PT PAL melalui Arif Cahyana, sekaligus menghantarkan mereka ke balik jeruji besi alias penjara setelah terlebih dahulu ditangkap tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan, pada akhir Maret lalu.<br /> <br /> Sebelumnya, pada Januari 2015, PT PAL melalui Direktur Keuangan sudah menerima chas back termin pertama dari Ashanty Sales sebesar USD 163 ribu Dollah lebih. Yang menurut terdakwa saat sebagai saksi untuk terdakwa/terpidana Agus Nugroho pada Juli lalu mengatakan, bahwa uang tersebut sudah diserahkan ke Mabes TNI AL di Cilangkap untuk membayar Dana Komando yang jumlahnya sebesar Rp 18,12 Milliyar yang sudah ditentukan pada tahun 2011 sebelum terdakwa menjabat sebagai Dirut PT PAL tahun 2012.<br /> <br /> Pada persidangan tanggal 27 Oktober 2017, terkait Dana Komando sebesar USD 250 ribu Dollar dalam pembangunan kapal perang Philipina, terdakwa Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL menjelaskan, bahwa uang itu diambil dari pembayaran uang muka nilai kontrak saat pembangunan kapal dimulai tahun 2015, yang sudah diserahkan untuk pembayaran DK. Penjelasan ini, juga sudah dijelaskan terdakwa saat sebagai saksi untuk Agus Nugroho. Sehingga DK yang sudah diabayar sebesar Rp 5,3 milliar (USD 250 ribu Dollar + USD 163 ribua Dollar X Rp 13.000/Dollar)<br /> <br /> Pada persidangan Jumat, 10 Nopember 2017, Prof. Dr. Supanto,S.H.,M.Hum menjelaskan, bahwa uang suap yang diterima oleh seorang PNS atau pejabat penyelenggara negara,  dan uang tersebut dipergunakan untuk orang lain, pihak lain, perusahaan atau lembaga sosial, tidak dapat menghilangkan sangsi pidana dalam perbuatannya. Hal itu dijelaskan Guru Besar Guru Besar Fakultas Hukum UNS Solo ini dihadapan Majelis Hakim, atas pertanyaan JPU KPK.<br /> <br /> “Tidak bisa, dalam Undang – Undang Korupsi kan perbuatan jahatnya itu, perbuatan suapnya sudah dilakukan. Pasal 12 B besar, harus melaporkan 30 hari setelah menerima, ” kata Prof. Supanto.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWcwKQVQ8cagoUwl8VRWyTnTq7o5KOdFo4I_nMHJE0v51Mzg2VYDgtoypWJz8jtxWYyUpdMk9e0mJScuQY2EGqev10AwsuYNCuFt6WmMR-JyG-s4D2O7f90Blt87pxQeW_2JS8vDp2m8U/s1600/IMG20170821100051.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWcwKQVQ8cagoUwl8VRWyTnTq7o5KOdFo4I_nMHJE0v51Mzg2VYDgtoypWJz8jtxWYyUpdMk9e0mJScuQY2EGqev10AwsuYNCuFt6WmMR-JyG-s4D2O7f90Blt87pxQeW_2JS8vDp2m8U/s640/IMG20170821100051.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Kemudian JPU KPK meminta penjelasan dari ahli hukum pidana UNS Solo itu, terkait pasal 55 yang dikenakan terhadap ke- 3 terdakwa, maupun pihak lain yang mengetahui terkait penerimaan uang suap. Anehnya, JPU KPK menggunakan pertanyaan dengan kata misalkan, perusahaan, pihak lain, lembaga social. Tidak langsung menyebut PT PAL atau Direksi PT PAL.<br /> <br /> “Ada seseorang atau beberapa orang yang bersepakat melakukan tindak pidana terkait penerimaan uang, dan kemudian kesepakatan itu disepakati dengan perantaraan orang lain. Dalam rapat Direksi, disetujui untuk menerima sesuatu itu, kemudian dilaksanakan oleh anak buahnya. Apakah hanya pelaku fisiknya saja atau orang lain yang mengetahuinya bisa dimintakan pertanggung jawaban ?,” tanya JPU KPK.<br /> <br /> Menurut Prof. Supanto, bahwa pertanggung jawaban dapat dimintakan kepada pihak yang mengetahui, karena persetujuan rapat. “Yang rapat itu bisa, karena mengetahu dan patut diduga,” kata ahli hukum pidana ini.<br /> <br /> Kemudian JPU KPK meminta penjelasan dari ahli hukum pidana ini, terkait Undan-Undang No 28/1999 tentang  pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bebas dan bersih dari KKN. “Didalam pembangunan tersebut, dalam pasal 2 angka 7 diterangakan bahwa yang termasuk dalam penyelenggara negara diantaranya Direksi, Komisiaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD. Apakah yang dimaksud dalam pejabat struktural, bia dikenakan terhadap terdakwa Arif Cahyana selaku Kepala Diviv Perbendaharaan ?,” tanya JPU KPK.<br /> <br /> Menurut Prof. Supanto, bahwa pejabat struktula itu mulai dari terendah hingga tertinggi. “Pejabat structural itu mulai dari yang terendah hingga tertinggi,” jawab Ahli.  <br /> <br /> Dari apa yang dijelaskan oleh Prof. Supanto, sepertinya bisa menyeret seluruh Direksi PT PAL. Sebab, chas back 1,25 persen tersebut adalah atas keputusan Direksi PT PAL sendiri. dan tidak hanya itu. dalam persidangan sebelumnya, Majelis Hakim telah memrintahkan JPU KPK untuk memeriksa 8 orang saksi sebagai Subkon (rekanan) PT PAL, dalam pekerjaan Harkan (pemeliharaan dan perbaikan) kapal milik PT PAL.<br /> <br /> Sebab, dalam dokumen kontrak kerja, PT PAL juga menitipkan anggaran sebagai DK yang nilainya disesuaikan dengan nilai anggaran yang ada. Dan DK tersebut akan dikembalikan oleh Subkon kepada PT PAL setelah pembayaran dilakukan. Hal itu untuk menghindari audit dari BPK RI terkait pengeluaran untuk DK yang tidak tercatat di pembukuan keuangan PT PAL.<br /> <br /> “Ada brankas di bendahara yang mengelola Arif Cahyana, saya diberi kepercayaan untuk menyimpan uang titipan dan surat-surat berharga. Uang itu berasal dari deposito perusahaan. Ada uang kas, saya lupa tapi itu titipan, lebih dari 10 juta. saya terima dari Pak Dani. Yang menitipkan uang Pak Dani dan Arifin, yang tahu Pak Arif Cahyana dan yang lain. Setiap ada titipan, Pak Arif Cahyana selalu ada.  Ada catatan tapi nggak tahu ke mana. Aawalnya 100 juta lebih, uang itu dipergunakan untuk penagihan pekerjaan yang ditagihkan ke Angkatan Laut, mengenai pekerjaan pemeliharaan. Yang saya tahu berasal dari pihak ketiga, saya tahu dari Pak Dani dan Arifin, katanya dari sub kon atau vendor,” ungkap saksi Kasidah (20 Oktobr 2017)<br /> <br /> “Untuk biaya pemeliharaan dan perawatan, ada dana titipan sebesar US 75000 Dollar dari Pak Arif Cahyana, katanya uang Pak Dirut. Ada titipan Pak Saiful Anwar totalnya 657 juta yang menyerahkan Arif. Kalau dana DK bersumber dari vendor-vendor, ada sebesar 541 juta yang menyetorkan I Ketut Dirut PT Palindo Jaya Utama itu dipergunakan untuk penagihan dana DK,” ucap saksi Zainul (20 Oktobr 2017).<br /> <br /> Sementara, menurut ahli hukum pidana FH.Unair Suarabaya Prof. Dr. Nur Basuki menjelaskan, bahwa kasus suap sulit untuk diketahui. Ahli hukum pidana ini mengibaratkan suap seperti orang kentut, ada baunya dan terdengar suaranya tetapi tidak tahu siapa yang kentut.<br /> <br /> “Suap ini seperti orang kentut, ada baunya dan terdengar suaranya tetapi tidak tahu siapa yang kentut,” kata Prof. Nur.<br /> <br /> Dosen FH. Unair ini juga menjelaskan tentang pengertian suap dalam kasus yang menjerat 3 terdakwa dari PT PAL ini, terkait penerimaan chas back. Menurut Prof. Nur Basuki Minarno, suap itu berasal dari uang si agen bukan dari PT PAL. Sementara dalam fakta persidangan, bahwa chas back 1,25 persen yang diterima oleh PT PAL dari Ashanty Sales adalah uang PT PAL sendiri yang dimasukan dalam bagian fee agen 2,5 persen menjadi 4,75 persen dari nilai kontrak 2 kapal perang milik pemerintah Philipina. Apakah unag sendiri yang dititipkan kepada pihak lain dan kemudian pihak lain itu mengembalikannya dianggap sebagai uang suap ? <br /> <br /> Menurut Prof. Nur Basuki, bahwa kasus yang menjerat 3 terdajwa dari PT PAL ini, lebih pantas dikategorikan sebagai mark Up. Namun menurutnya, bila dikatakan mark up, maka perlu melibatkan tim audit. Prof. Nur Basuki juga menjelaskan tentang grtaifikasi menerima hadiah atau sesuatu, namun aparat penegak hukum langsung menangkapnya, ahli hukum pidana ini mengatakan tidak dapat dikategorikan sebagai suap. <br /> <br /> Alasannya, bagi pegawai negeri atau pejabat penyelenggara negara yang menerima hadiah atau sesuatu, dia punya waktu selama 30 hari untuk melaporkannya kepada KPK. Namun Prof. Nur Basuki mengakui, bila KPK memliki alat bukti permulaan yang cukup, dapat dilakukan penangkapan.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_4WBbHVdodM52AmuIUvXn-lYEt5f4yH0oX8XDDZeNNcKyFAu4VcgPM5BVOL0t2qQD_SsTUClSOp3l3nsbAuGxVySbEhLmFnIiPj1BVR1f9qQzUMv_3ICdwlNDky8Qqi51Gx_kXd2JNME/s1600/IMG20170811171454.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_4WBbHVdodM52AmuIUvXn-lYEt5f4yH0oX8XDDZeNNcKyFAu4VcgPM5BVOL0t2qQD_SsTUClSOp3l3nsbAuGxVySbEhLmFnIiPj1BVR1f9qQzUMv_3ICdwlNDky8Qqi51Gx_kXd2JNME/s640/IMG20170811171454.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana 2 tahun penjara, Agus Nugroho, mantan Direktur Umum PT Perusa Sejati</td></tr> </tbody></table> Prof. Nur Basuki Minarno mengatakan, bahwa chas back yang diteriam PT PAL namun tidak tercatat dalam pembukuan keuangan perusahaan PT PAL termasuk tindak pidana. Hal itu dikatakannya menjawan pertanyaan JPU KPK. Apa yang ditanyakan JPU KPK ini memang ada benarnya. Sebab, chas back yang diteriam PT PAL dari Ashanty Sales tidak melalui rekening, melainkan tunai dan tidak tercatat dalam pembukuan keuangan perusahaan sebagai penerimaan.<br /> <br /> Ahli hukum pidana ini juga mengaatakan, bahwa pasal yang pantas dikenakan terhadap terdakwa adalah penyalahguaan kewenangan. Itu dikatakannya atas pertanyaan anggota Majelis Hakim Dr. Andriano. Anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana juga tidak ketinggalan mengajukan pertanyaan kepada ahli, terkait uang ke Komisiaris PT PAL. Menurut Prof. Nur Basuki, hal itu adalah salah.<br /><br />“Kalau menurut saya ia, lebih pantas penyalahgunaan kewenangan,” kata Prof. Nur Basuki.<br /><br />Sementara Ketua Majelis Hakim menanyakkan perbedaan pasal 12 huruf b (kecil) dan B (besar). Prof. Nur Basuki menjelaskan, bahwa pasal 12 huruf b kecil sudah dilaksanakan. Sementara pasal 12 B besar, ada kewajiban bagi sipenerima hadiah untuk melaporkannya ke KPK.<br /> <br /> Namun demikian, disaat tiga terdakwa ini meringkuk dipenjara dan diadili di Pengadilan Tipikor dalam kasus suap OTT terkait penerimaan uang “chas back” sebesar USD 25 ribu Dollar dari Ashanty Sales melaui Kirana Kotama ke Agus Nugroho, terkait pembangunan kapal perang milik pemerintah Philipina, sementara uang yang diterianya itu bukan untuk diri terdakwa melainkan untuk membayar kewajiban kepihak lain yang tidak tertulis dan tidak ada aturan/dasar hukumnya, prestasi terdakwa untuk mengembangkan perusahaan stratgis milik negara ini sejak 2012 membuahkan hasil walau yang “menikmatinya” bukan lagi terdakwa melainkan penggantinya.<br /> <br /> Dari data yang didapat wartawan, 151  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, PT PAL Indonesia (Persero) adalah urutan ke 4 dari 51 BUMN peneriam Award Good Performance tahun 2017. Hal itu diakui juga oleh salah salah seorang pegawai PT PAL di bagian Biro Hukum, Junaidi saat dihubungi melalui pesan WhastApp pada 6 Nopember 2017.<br /> <br /> Yang lebih tragisnya, M. Firmansya Arifin (Dirut PT PAL) dan Saiful Anwar (Direktur Desain yang juga sebagai Direktur Keuangan PT PAL) ini langsung dipecat, kecuali terdakwa Arif Cahyana yang masih berstatus pegawai PT PAL. Hal itu diakui oleh terdakwa saat ditemui wartawan di ruang tahanan Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu.  (Redaksi)

News Tipikor JPU KPK hadirkan Saksi Ahli dalam Sidang Suap OTT PT PAL

- Prof. Dr. Nur Basuki Minarno : Suap itu seperti orang        kentut, ada baunya dan terdengar suaranya tetapi tidak     tausiapa  yang k...

»

KPK Tahan Ketua DPRD Kota Malang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJQBr3bMCZmtB_ztPHR1rEcOI1zqasrv4U7xo0lzkHXaldkYyZi4vAr9kFzpRL4MPk0EnIarvJ7hxmTG078G8TsSa3HFaTdXysZz1af2TZD5gExipmMDkmTsdB0xQiW2NxttH4MgoRhYA/s1600/ilustrasi....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1443" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJQBr3bMCZmtB_ztPHR1rEcOI1zqasrv4U7xo0lzkHXaldkYyZi4vAr9kFzpRL4MPk0EnIarvJ7hxmTG078G8TsSa3HFaTdXysZz1af2TZD5gExipmMDkmTsdB0xQiW2NxttH4MgoRhYA/s640/ilustrasi....jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span>  Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya menahan tersangka kasus Korupsi suap MAW (Mochamad Arie Wicaksono) selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 - 2019), pada Kamis, 2 Nopember 2017.<br /> <br />Dikutip dari wabsaite KPK (kpk.go.id) menyebutkan, penyik KPK telah menahan tersangak kasus tindak pidana Korupsi suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015,  di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur.<br /><br />Sebelumnya, KPK telah menetapkan MAW selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 sebaga tersangka menerima hadiah atau janji dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemkot Malang tahun 2015, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.<br /><br />KPK juga menetapkan MAW sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Komisaris PT ENK terkait pengganggaran kembali proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Pemkot Malang TA 2016, pada tahun 2015 dengan total anggaran sekitar Rp 98 miliar, yang dikerjakan secara multi years tahun 2016 – 2018.<br /><br />Atas perbuatannya, MAW disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. <br />Sementara, untuk kasus supa Bupati Nganjuk, penyidik KPK menetapkan 5 orang tersangka, yakni TFR (Bupati Nganjuk periode 2013 - 2018), IH (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Nganjuk), SUW (Kepala SMP Negeri 3 Ngronggot Kab Nganjuk), MB (Kepala Bagian Umum RSUD Kab Nganjuk), dan H (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab Nganjuk).  (Redaksi)

News Tipikor KPK Tahan Ketua DPRD Kota Malang

berita korupsi .co –   Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya menahan tersangka kasus Korupsi suap MAW (Mochamad Arie Wicak...

»

Tersangka Kasus Suap OTT Wali Kota Batu Segera Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg79IqX6T0rffVQaThHuhAvHUlOxytsxBq0msOQnZ82bKVm9kcfYLlRzC3ay4y8f-Q_oXnj6-OcqCawKunmrhqzKgkqh44KZBW8zJ2gf-VmoiwpUpleopGFaSV6a1tCX0_Ag1MxjHVOTQs/s1600/IMG20170822130555.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg79IqX6T0rffVQaThHuhAvHUlOxytsxBq0msOQnZ82bKVm9kcfYLlRzC3ay4y8f-Q_oXnj6-OcqCawKunmrhqzKgkqh44KZBW8zJ2gf-VmoiwpUpleopGFaSV6a1tCX0_Ag1MxjHVOTQs/s640/IMG20170822130555.jpg" width="640" /></a></div> <br /><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Satu dari Tiga tersangka kasus “suap” Wali Kota Batu yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 16 September lalu, akan segera diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.<br /> <br />Tersangka Filipus Djab (swasta), saat ini sedang menunggu jadwal sidang dan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketu PN Surabaya yang akan mengailinya, setelah JPU KPK melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor Surabaya, pada 8 Nopember 2017.<br /><br />Hal itu dikatakan Panmud Pengadilan Tipikor Ahmat Nur, saat ditemui wartawan diruang kerjanya, pada Kamis, 9 Nopember 2017.<br /><br />“KPK sudah melimpahkan Satu berkas perkara atas nama tersangka/terdakwa Filipus Djab tanggal Delapan kemaren. Untuk jadwal sidang dan Majelis Hakim, masih menunggu penetapan dari Ketua PN,” kata A. Nur.<br />Tak lama kemudian, Penasehat Hukum tersangka, Luhut Simanjuntak tiba di Pengadilan Tipikor dengan menenteng surat dakwaan yang diperolehnya dari KPK. Kedantangan Luhut ke gedung pengadil orang-orang yang terlibat Korupsi itu ternyata untuk memperoleh informasi jadwa sidang.<br /><br />“Ia, kami sebagai PH Pak Filipus,” katanya saat ditanya wartawan.<br />Kasus yang menjerat Filipus Djab hingga ditangkap KPK bersama Eddy Rumpoko (Wali KOota Batu, Malang) dan Edi Setiawan (Kabag Unit Layanan Pengadaan Kota Batu) pada 16 September 2017 sekira pukul 12.30 WIB, terkait penyuapan dan pembelian 1 unit mobil mobil Toyota Alphard terbaru terhadap Wali Kota Batu itu.<br /><br />Eddy Rumpoko ingin membeli mobil mewah merek Toyota Alphard seharga Rp 1,6 M, untuk dipergunakan melalui Filipus Djab. Sebagai imbalannya, Filipus dijanjikan proyek oleh Wali Kota. Karena dijanjikan akan mendaptkan proyek, Filipus pun akhirnya menyanggupinya.<br /><br />Setelah pembayaran uang muka  mobil sebesar Rp 300 juta, lalu  Filipus menyerahkan duit kepada Eddy Rumpoko sebesar Rp 200 juta di rumah Dinas Wali Kota dan Rp 100 juta terhadap Edi Setiawan. Namun sial, ternyata duitlah sebagai “jembatan” bagi ketiganya untuk masuk ke penjara.  (Redaksi)

News Tipikor Tersangka Kasus Suap OTT Wali Kota Batu Segera Diadili

berita korupsi .co – Satu dari Tiga tersangka kasus “suap” Wali Kota Batu yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 16 S...

»

17 Nopember, Ka’bil Mubarok Menyusul M.Basuki ke Pengadilan Tipikor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSQM2epaMIHtljB18vd42ZYliUfwe-GfKsAqh3sNubBYVmoXZ0UoTij6_DfUk1UdXGVBwLtpCTiQ5BAzqCTObN6DGpGl2X5u79pD_osuTq_MaA-fUdBfjaXgyFNlpm_Q7snfqwCxIx8c4/s1600/IMG2017091812355.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="582" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSQM2epaMIHtljB18vd42ZYliUfwe-GfKsAqh3sNubBYVmoXZ0UoTij6_DfUk1UdXGVBwLtpCTiQ5BAzqCTObN6DGpGl2X5u79pD_osuTq_MaA-fUdBfjaXgyFNlpm_Q7snfqwCxIx8c4/s1600/IMG2017091812355.jpg" /></a><br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Jumat, 17 Nopember 2017, sebagai hari “bersejarah bagi mantan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Ka’bil Mubarok, yang akan menyusul pimpinanya yakni M. Basuki selaku Ketua Komisi B ke Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Sebab hari itu, JPU KPK akan “menyeret” Ka’bil Mubarok ke Pengadilan Tipikor untuk diadili di hadapan Majelis Hakim dalam kasus suap yang diterimanya dari  Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dn Ketahanan Pangan dan dari Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim  bersama M. Basuki yang sudah terlebih dahulu diadili akan.<br /> <br /> Bambang Heriyanto (Kadis Pertanian) bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat serta Rohayati (Kadis) Peternakan sudah divonis pidana penjara masing-masing 1 tahun, kecuali Bambang Heriyanto 1 tahun 4 bulan. Sementara M. Basuki bersama 2 staf Komis B DPRD Jatim, saat ini masih menjalani proses persidangan.<br /> <br /> Kedua pimpinan di Komis B DRPD Jatim ini ditangkap KPK bersama 2 stafnya serta 2 Kepala Dinas pada Juni lalu, karena menerima duit “haram” dari Bambang Heriyanto dan Rohayati. Duit “haram” yang diterima kedua pimpinan Dewan yang terhormat ini, diberi nama dengan istilah komitmen fee, sebagai “imbalan” dari fungsi pengawasan anggaran di 10 SKPD maupun sebagai “imblan” untuk merivisi Perda No 3 tahun 2012 di Dinas Peternakan Jatim, agar Pimpinan maupun anggota Komis B lainnya tidak mempermasalahkan kinerja para pejabat yang dilantik Gubernu Jatim.<br /> <br /> Permintaan duit “haram” alias komitmen fee dari setiap SKPD Pemrov Jatim ini sudah berlangsung bertahun-tahun, yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Pemerintah (PP) apalagi dalam Undang-Undang. Namun, karena kinerja para pejabat Pemprov Jatim ini bisa jadi tak beres, sehingga bersedia memenuhi permintaan duit komitmen fee oleh Dewan, agar tidak “mongatak-atik “ kinerjanya. Lalu mencari duit “haram”, dan duit “haram” itulah yang diserahkan ke Ketua dan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim melalui Santoso dan Rahmat Agus selaku Staf di Komisi B.<br /> <br /> Ibarat ungkapan “nikmat membawa sengasar”. Sebab Duit “haram” itulah, yang kemudian menghatarkan 4 pejabat itu bersama 3 stafnya ke balik jeruji besi alias penjara yang sudah terlebih dahulu disedian oleh KPK untuk para pelaku Korupsi. (Redaksi)

News Tipikor 17 Nopember, Ka’bil Mubarok Menyusul M.Basuki ke Pengadilan Tipikor

berita korupsi .co – Jumat, 17 Nopember 2017, sebagai hari “bersejarah bagi mantan Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Ka’bil Mubarok, yang ...

»

AKAMSI : Putusan MK Terkait Remisi Napi Korupsi Harus Diapresiasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b><span style="font-size: large;">#Remisi Bukan HAM, Pengetatan Syarat Remisi, Tidak Melanggar HAM & Tidak Diskriminatif#</span></b><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuyhYlS2bx3RvSWwdRw5a-G7Sh2drbXQO0ccyqj9aCSJj-CAQNdv7q8LPaAM-dV44k2JZgsM2WII2Jc4LUW6FAGNlWoixOlCl0yLrubnaxV0uNxBV-HHRcNWM7Kv59FApS21EwO2NjBso/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="781" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuyhYlS2bx3RvSWwdRw5a-G7Sh2drbXQO0ccyqj9aCSJj-CAQNdv7q8LPaAM-dV44k2JZgsM2WII2Jc4LUW6FAGNlWoixOlCl0yLrubnaxV0uNxBV-HHRcNWM7Kv59FApS21EwO2NjBso/s1600/ICW+-+Copy.jpg" /></a></div> Jakarta,<span style="font-size: large;"><b> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Harapan para terpidana untuk memperoleh keringnan hukuman berupa remisi kandas, setelah Mahkamah Konsitusi (MK) menolak dalam putusannya yang dikeluarkan.<br /><br />Pada Selasa 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak seluruh permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU 12/ 1995) yang diajukan oleh 3 (tiga) terpidana perkara korupsi, yaitu Otto Cornelis Kaligis OC Kaligis), Irman Gusman dan Surya Dharma Ali. <br /><br />Ketiga terpidana korupsi terebut mengajukan permohonan uji materil pada 9 Agustus 2017, dan diputus oleh MK setelah melalui 2 (dua) kali sidang pemeriksaan pendahuluan.<br /><br />Ketiga narapidana perkara korupsi tersebut mengajukan uji materil terhadap UU Pemasyarakatan, karena merasa hak konstitusionalnya terlanggar dalam menerima pengurangan masa pidana (remisi). Pemohon menganggap, bahwa UU Pemasyarakatan diterapakan secara diskriminatif, karena syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para napi korupsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan (PP 99/ 2012) menjadi sangat ketat.<br /><br />Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hak narapidana untuk memeroleh remisi atau pengurangan masa pidana bukan merupakan hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa hak narapidana memeroleh remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I UU 12/ 1995 adalah hak hukum yang diberikan oleh pemerintah sepanjang narapidana tersebut memenuhi syarat.<br /><br />Putusan MK ini pun diapresiasi oleh Aliansi Masyarakat Sipil Pro-Pembatasan Remisi Koruptor (AKAMSI), karena putusan ini secara tidak langsung menguatkan argumentasi, bahwa hak narapidana untuk memeroleh remisi bukanlah hak konstitusional, melainkan hak hukum yang hanya dapat diberikan jika narapidana memenuhi syarat yang terdapat dalam UU 12/ 1995. <br /><br />Namun demikian, ada satu catatan kritis yang dapat diangkat dari pertimbangan putusan MK ini yaitu, Mahkamah tidak memeriksa apakah syarat dasar dari pemohon berupa berkelakuan baik telah terpenuhi atau tidak, sehingga pemohon dapat mendalilkan dirugikan karena tidak dapat remisi.  (Redaksi)<br /><br /><b>Sumber  : Indonesia Corruption Watch (ICW)</b>

Regional AKAMSI : Putusan MK Terkait Remisi Napi Korupsi Harus Diapresiasi

#Remisi Bukan HAM, Pengetatan Syarat Remisi, Tidak Melanggar HAM & Tidak Diskriminatif# Jakarta, berita korupsi .co – Harapan par...

»

Kasus Suap OTT, Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Memeriksa 8 Saksi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7D5nCQAANfc_8_krI8HhMQ1VIti2XHuWzBjbPToXsPHVkQDPUZ-RdNfoJ6ETrnDWf-Gn3WArcLYrtrF7f390cVfxnQ3HAzybuC1fAbcq2L2r6nVT0GJ2xjvpHO0FyWX5gZFNkfjUvKfY/s1600/IMG20171107112815.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="499" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7D5nCQAANfc_8_krI8HhMQ1VIti2XHuWzBjbPToXsPHVkQDPUZ-RdNfoJ6ETrnDWf-Gn3WArcLYrtrF7f390cVfxnQ3HAzybuC1fAbcq2L2r6nVT0GJ2xjvpHO0FyWX5gZFNkfjUvKfY/s640/IMG20171107112815.jpg" width="442" /></a></div> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span> </b></span>Selasa, 7 Nopember 2017, Sidang kasus suap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto yang ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberpa bulan lalu bersama Kepala Dinas PUPR Wiwiet Febriyanto, kembali digelar dengan menghadirkan saksi dari anggota Dewan.<br /><br />Pada persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti, JPU KPK Lie Putra Setiawan, Heradian Salipi menghadirkan 8 orang anggota DPRD Mojokerto sebagai saksi untuk terdakwa Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), terdakwa Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan terdakwa Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dengan didampingi Penasehat Hukum (PH) para terdakwa, diantanya Setiyono dari LBH Trisakti Jakarta.<br /><br />Ke- 8 orang anggota Dewan yang terhormat itu adalah Gunawan (PPP), Aris Satrio Budi (PAN), Suryono (PAN), Sonny Basoeki Rahardjo (Golkar), Yunus Supryanto (PDIP), Sulyat (PDIP), Febriana Meldawati (PDIP, saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD) dan Gusti Patmawati (PDIP)<br /><br />Para anggota Dewan yang terhormat ini dicerca pertanyaan oleh JPU KPK, PH terdakwa maupun Majelis Hakim, seputar duit yang diterimanya masing-masing sebesar Rp 5 juta dari terdakwa, tanpa bertanya darai mana asal usul duit yang diterimanya tersebut. Para saksi hanya mnegatakan menerima.<br /><br />“Saudara saksi terima uang Lima juta dari terdakwa ? saudara tau nggak dari mana uang itu ?,” tanya Setiyono kepada Febriana Meldawati, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Mojokerto menggantkan Purnomo.<br /><br />“Terima. Nggak tanya,” jawab wanita cantik berkerudung hitam ini enteng.<br /><br />Pertanyaan yang sama juga dilontarkan Setiyono kepada saksi lainnya. Jawabannya pun sama. Menerima uang dari terdakwa tanpa bertanya, uang apa dan dari mana uang tersebut. Mungkin bisa jadi tidak menanyakkan asal usul duit yang diterima para saksi ini, mengingat komitmen fee dibahasa di Dewan bersama Kepala Dinas PUPR atau dengan Wali Kota Mojokerto saat pembahasan anggaran 2017.<br /><br />“Saudara saksi, saudara (Aris.red) bersama Sonny menemui Wiwiet, dalam rangka apa ? Apakah saudara sebagai probadi atau sebagai Ketua Fraksi ? apakah kegiatan anda menemui Wiwiet anda laporkan ke Pimpinan ? Uang apa yang anda terima sebesar Tiga puluh juta,” tanya Setiyono.<br /><br />“Hanya silahturahmi sekalian menanyakkan program. Sebagai Ketua Faraksi, tidak melapor,” jawab Aris.<br />“Kenapa anda tidak memanggail Wiwiet, lalu dimana funsi pengawasan anda sebagai Dewan,” tanya Setiyono kemudian namun saksi hanya terdiam.<br /> <br /> Anehnya, jawaban para saksi ini terkesan berbelit-belit, sehingga Ketua Majelis Hakim H. R. Unggul Warso Mukti memerintahkan kepada JPU KPK untuk memeriksa para saksi terutama Sonny, Aris dan Sulyat<br /><br />“Silahkan Jaksa memeriksa saksi ini,” kata Ketua Majelis Hakim<br /><br />Dalam surat dakwaan pun, JPU KPK membeberkan kronoligis terjadinya “penyuapan” antara para terdakwa selaku pimpinan DPRD dengan terdakwa Wiwiet Febriyanto (saat menunggu Vonis).<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGbjtDxEF8FBpUDzn8ckmj3MqeAzNUxM_KKKMnP_DrXnFmNwSOkwiJiQTKoWEbLmus-uHXNPF6vviwrD0-Nd2u8qT12Mh3tALIHP0Xkf14oVMEXTsT4l5-uisM60NWJyFSotxDa9L2OPw/s1600/IMG20171107112311_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGbjtDxEF8FBpUDzn8ckmj3MqeAzNUxM_KKKMnP_DrXnFmNwSOkwiJiQTKoWEbLmus-uHXNPF6vviwrD0-Nd2u8qT12Mh3tALIHP0Xkf14oVMEXTsT4l5-uisM60NWJyFSotxDa9L2OPw/s640/IMG20171107112311_1.jpg" width="640" /></a></div> Terdakwa telah menerima sejumlah uang Rp 450 juta yang diperuntukkan bagi para Pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019, dari Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto dan Wiwid Febrianto,  Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto.<br /><br />Pemberian uang tersebut, agar Ketua, wakil Ketua serta Ketua Fraksi maupun anggota DPRD Mojokerto lainnya, tidak mempersulit pembahasan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBDP) tahun 2017 maupun RAPBD Tahun Anggaran 2018.<br /><br />Pada sekitar akhir tahun 2016,  dibuat kesepakatan antara Mas’ud Yunus dengan pimpinan DPRD Kota Mojokerto, dimana Mas’ud Yunus akan memberikan komitmen kepada para Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, yang bersumber dari persentase atas pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan atau Penling, atau yang dikenal dengan istilah program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee sebesar Rp 65 juta pertahun untuk masing-masing anggota DPRD kota Mojokerto, sebagai uang lelah dalam membahas anggaran yang rencananya diberikan per triwulan di tahun 2017. Pada sekitar bulan Februari 2017, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Mojokerto, terdakwa Purnoma, Umar Farooq dan Abdullah Fanani serta beberapa Ketua Fraksi mengadakan pertemuan dengan Wiwid Febrianto membahas pekerjaan terkait Jasmas, serta tidak lanjut komitmen fee.<br /> <br /> Ternyata, hingga bulan Mei 2017, komitmen fee kepada para Pimpinan dan anggota DPRD belum dilakukan. Pada hal ada permasalahan, terkait pelaksanaan anggaran Dinas PUPR pada APBD Tahun Anggaran 2017, yang mungkin akan dipermasalahkan oleh DPRD yang bisa jadi akan berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan APBD tahun 2018, diantaranya Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda) untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan yang bersumber dari DAK fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan fisik bidang infrastruktur perumahan air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000, yang total keseluruhan sejumlah Rp 13.352.264.600 sebagai akibat tidak terealisasinya transfer DAK tahun 2016 dari Kementerian Keuangan Kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR.<br /><br />Pada Selasa, 5 Juni 2017, terdakwa Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani menemui Mas’ud Yunus di rumah dinasnya, guna menanyakan tindak lanjut pemberian komitmen fee. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Mas’ud Yunus kemudian meminta Wiwid Febrianto untuk merealisasikan komitmen fee dan menyampaikan kepada para pimpinan DPRD, agar tidak mempersulit pembahasan APBD perubahan tahun 2017 maupun APBD tahun 2018.<br /><br /> Setelah pertemuan di rumah dinas Wali Kota, kemudian dilanjutkan pertemuan di Kantor DPRD Kota Mojokerto keesokan harinya. Terdakwa Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta Wiwid Febrianto agar segera merealisasikan komitmen fee sejumlah Rp 395 juta per triwulan, dan tahap pertama dari 8% dana program Jasmas sebesar Rp 500 juta, dan Wiwid Febrianto pun menyanggupinya. <br /><br />Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. <br /><br />Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000.<br /><br />Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017.<br /><br />Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta.<br /><br />JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). <br /><br />Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp 5 juta, yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel.<br /><br />Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi.<br /><br />Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta.<br /><br />Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC).<br /><br />Pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. <br /><br />Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq.<br /><br />Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. Uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000.<br /><br />Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji.<br /><br />Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. <br /><br />Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO).<br /><br />Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  <br /><br />Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /><br />Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, merekapun di tangkap KPK.<br /><br />“Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU diakhir dakwaannya.<br /><br />Usai persidangan, salah seorang PH terdakwa Purnomo, Setiyono menyatakan tidak akan menyampaikan Pledoi. “Kita tidak akan mengajukan Pledoi atau keberatan. Sidang rencananya akan berlangsung 2 kali seminggu,” kata Setiyono.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT, Majelis Hakim Perintahkan JPU KPK Memeriksa 8 Saksi

berita korupsi .co – Selasa, 7 Nopember 2017, Sidang kasus suap Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto yang ditangkap KPK dalam Oper...

»

Sidang Kasus Suap DPRD Jatim Terungkap, Mantan Kadis Perhutanan Tak Menyetor Komitmen Fee

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbAJc1sBBBTWH-QjGoYuKtBSf3B6L3Z35FLRzygBdQiGZQ53erlO-H9GJ_4ooLo-2r5qeQRqBVXH-FNwuQVkPWI0byqslh8a_eWgDH-GswGE49xwZRYDuXqZcGlbDy8YuDQg96TimftPs/s1600/IMG20171106112702_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgbAJc1sBBBTWH-QjGoYuKtBSf3B6L3Z35FLRzygBdQiGZQ53erlO-H9GJ_4ooLo-2r5qeQRqBVXH-FNwuQVkPWI0byqslh8a_eWgDH-GswGE49xwZRYDuXqZcGlbDy8YuDQg96TimftPs/s1600/IMG20171106112702_1.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Keberanian Indra Wiradana yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhutanan Provinsi Jatim, yang tidak mau menyetor uang “siluman” alias komitmen fee sebesar Rp 270 juta untuk tahun 2017 kepada Komis B DPRD Jatim patut ditiru oleh Kepala Dinas lainnya.<br /><br /> Hal itu terungkap dalam persidangan (Senin, 6 Nopember 2017) dengan agenda mendengarkan keterangan 4 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK JPU KPK antara lain, Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabay yang diketuai Hakim Rochmat, untuk 3 terdakwa yakni M. Basuki (Ketua Komis B DPRD Jatim) bersama 2 staf Komis B Santoso dan Agung yang diampingi para Penasehat Hukum (PH)-nya masing-masing diantaranya Indra Priangkasa dkk.<br /><br />Ke- 4 saksi tersebut adalah Bambang Heriyanto (mantan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim), Anang Basuki Rahmat (ajudan Bambang Heriyanto dan keduanya sudah divonis), Indra Wiradana (mantan Kepala Dinas Perhutanan) dan Sekretaris Dinas Pertananian Jatim Istijab.<br /><br />Kepada Majelis Hakim saksi Indra Wiradana mengatakan, bahwa Dinas Perhutanan dikenai uang komitmen fee sebesar Rp 270 juta, namun dirinya tak mau menyetor. Indra menjelaskan, tidak mau meneyetor bukan karena Dia akan pension.<br /><br />“Saat Hering (dengar pendapat), biasanya Ketua Komisi menyampaikan saran atau masukan terlebih dahulu, setelah itu baru ada tanya jawab dengan anggota (para Kepala Dinas). Saat tanya jawab itulah disampaikan usulan-usulan. Ada yang menanyakkan tentang Dapil (Daerah Pemilihan)-nya yang belum ada program terlaksana. Biasanya usulan dan saran itulah yang dilaksanakan. Dua ratus Tujuh puluh juta, tapi saya tidak mau menyetor, bukan karena mau pension,” kata Indra menjawab pertanyaan Majelis Hakim.<br /><br />“Kenapa ada perbedaan, saudara hanya Dua Dua ratus Tujuh puluh juta, tapi yang lainnya ada yang Enam ratus dan Lima ratus juta,” tanya Ketua Majelis Hakim.<br /><br />“Saya tidak tahu Yang Mulia. Saya kenal dengan terdakwa Pebruari 2017, Komitmen fee saya sudah tau saat saya menjabat Kabid,” kata Indra kemudian.<br /><br />Keberanian Indra untuk tidak mengikuti permintaan terdakwa terkait komitmen fee bisa jadi karena penggunaan anggaran di Dinas yang dipimpinnya tidak ada masalah. Andaikan ada yang tidak beres, bisa jadi dia pun seperti Kepala Dinas lainnya, diantaranaya terpidana Bambang Heriyanto dan terpidana Rohayati (Kadis Peternakan).<br />Adanya uang setoran antara 10 SKPD kepada Komis B DPRD Jatim sekaligus sebagai mitra kerja, bisa jadi terjadi di SKPD atau di Instansi/lembaga lainnya di negeri ini, namun tak terungkap.<br /><br />Andai saja KPK tidak “meringkus” dalam Operasi Tangkap Tangan terhadap Anang Basuki Rahmat, Santoso dan Agung, Komis B DPRD Jatim diperikirakan akan menerima uang “haram” dari 10 SKPD sebear Rp 3,070 milliyar, seperti yang terungkap dalam persidangan beberapa waktu lalu dengan terdakwa Bambang Heriyanto maupun Rohayati.<br /><br />Dalam surat dakwaan, JPU KPK pun sudah memberkan kronoligis terjadinya “penyuapan” antara Bambang Heriyanto maupun Rohayati dengan Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim. <br /><br />JPU KPK mnyatakan bahwa, Bambang Heriyanto, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, mapun Rohayati selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan, sebelumnya sudah mengetahui, adanya kesepakatan antara Dinas yang dipimpinnya dengan komisi B DPRD Jatim, mengenai adanya iuran sebagai kewajiban, yang harus dipenuhi selama 1 tahun anggaran, oleh Dinas-Dinas yang bekerja sama dengan komisi B DPRD Jatim terkait pengawasan anggaran tahun 2017 dan revisi Perda di Dinas Peternakan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxobzPBwUD7DFd14hCcMx7YLmgszjdksnMNIfCFv8YiP3r11aAvocb2vzQo8V2DTWDtTonuQ0pBZlegfCGlNrSrvYCikBSRicXEM0zFYJ87FHnabPKay2H44LtNaXFNwN7TGZ5QdyIlRQ/s1600/IMG20171106101630.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="752" data-original-width="544" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxobzPBwUD7DFd14hCcMx7YLmgszjdksnMNIfCFv8YiP3r11aAvocb2vzQo8V2DTWDtTonuQ0pBZlegfCGlNrSrvYCikBSRicXEM0zFYJ87FHnabPKay2H44LtNaXFNwN7TGZ5QdyIlRQ/s640/IMG20171106101630.jpg" width="462" /></a></div> Pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara terdakwa Bambang Heriyanto dengan komisi B DPRD. <br /><br />Setelah selesai acara Hearing, Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. <br /><br />Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran tahun berikutnya, termasuk Dinas Peternakan<br /><br />Bambang Heriyanto menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok tersebut, dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim yaitu, 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. <br /><br />Sekitar bulan Maret 2017, terdakwa 2 yakni, Anang Basuki Rahmat, sebagai ajudan dari Bambang Heriyanto, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar terdakwa 2 menyampaikan kepada terdakwa 1 untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /><br />Setelah pertemuan tersebut, Anang Basuki Rahmat melaporkan kepada Bambang Heriyanto, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, Anang Basuki Rahmat menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada Bambang Heriyanto dan menyetujuinya, lalu Bambang Heriyanto, menyiapkan uangnya sebesar Rp 150 juta. <br /><br />Masih pada bulan yang sama, Anang Basuki Rahmat, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak Anang Basuki Rahmat untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. <br /><br />Setelah disepakati tempat pertemuan, terdakwa 2 pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /><br />Dalam perjalanan pulang, Anang Basuki Rahmat, melaporkan kepada Bambang Heriyanto melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh Bambang Heriyanto “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok, membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. <br /><br />Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD.<br /><br />Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara Bambang Heriyanto yang diwakili oleh Ahmad Nurfalaki dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan.<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMBgAbnYN5GzN_cVihjpYH4EIw8-qGvBLcU_6xRj6aFmVpDQN4L2mJq8cgAQSiRb-dFkft7F5IrqyKMeDau-5gAhAIRNQ-RToVsJuFVZSmfPqpeyWCEkbw3Eoj3VgTsCO0nuPYuB2eiEo/s1600/Anang+Basuki+Rahmat+dan+Bambang+Heriyanto+%2528Kanan%2529.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="350" data-original-width="600" height="373" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMBgAbnYN5GzN_cVihjpYH4EIw8-qGvBLcU_6xRj6aFmVpDQN4L2mJq8cgAQSiRb-dFkft7F5IrqyKMeDau-5gAhAIRNQ-RToVsJuFVZSmfPqpeyWCEkbw3Eoj3VgTsCO0nuPYuB2eiEo/s640/Anang+Basuki+Rahmat+dan+Bambang+Heriyanto+%2528Kanan%2529.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Anang Basuki Rahmat (kiri) dan Bambang Heriyanto</td></tr> </tbody></table> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzm64_F5Fq2B5nUF2HE2Zeb8eZyR2XWkEAfEAq-Kxfdp0LC-Na-9fic8uxqEjf9njaand1PxFe_5BcZCYU51M7C3erZ81OWeN9IeWeiHdr7w870M3n3veTBxF1Fz9mrGQqx8mPpRbIPnM/s1600/Rohayati.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="753" height="367" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzm64_F5Fq2B5nUF2HE2Zeb8eZyR2XWkEAfEAq-Kxfdp0LC-Na-9fic8uxqEjf9njaand1PxFe_5BcZCYU51M7C3erZ81OWeN9IeWeiHdr7w870M3n3veTBxF1Fz9mrGQqx8mPpRbIPnM/s640/Rohayati.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rohayati</td></tr> </tbody></table> Sebelum dilakukan hearing, Bambang Heriyanto dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhi terdakwa 1, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan Bambang Heriyanto menjawab akan mengusahakan secepatnya. <br /><br />Atas permintaan Mochammad Basuki, Bambang Heriyanto mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, Bambang Heriyanto menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim.<br /><br />Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Bambang Heriyanto menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan Bambang Heriyanto kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim.<br /><br />Beberapa hari kemudian, Bambang Heriyanto memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan kepada Bambang Heriyanto. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa 1 mendatangi terdakwa 2 di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Dasuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B.<br /><br />Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan terdakwa 2 menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada terdakwa melalui pesan pendek (SMS).<br /><br />Anang Basuki Rahmat kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari Bambang Heriyanto, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung.<br /><br />Selanjutnya, Anang Basuki Rahmat menghubungi Rahman Agung melalui telepon, yang akan berangkat menuju kantor DPRD, untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono.<br /><br />Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Anang Basuki Rahmat langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B. Kemudian Anang Basuki Rahmat menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga Anang Basuki Rahmat menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. <br /><br />Setelah itu, terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara Anang Basuki Rahmat dengan Santoso. <br /><br />Dan tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan Anang Basuki Rahmat kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK dan menyusul tim KPK mengamankan M. Basuki, Rohayati dan Ka’bil Mubarok lalu digelandang ke Jakarta untuk diproses hukum.  (Redaksi)

News Tipikor Sidang Kasus Suap DPRD Jatim Terungkap, Mantan Kadis Perhutanan Tak Menyetor Komitmen Fee

berita korupsi .co – Keberanian Indra Wiradana yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhutanan Provinsi Jatim, yang tidak mau menyetor uang...

»