beritakorupsi.co - Senin, 25 Pebruari 2019, Tim Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (PU KPK RI) Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N Gina Saraswati dan Nur Haris Arhadi, menyeret Rendra Kresna selaku Bupati Malang peroide 2010 - 2015 dan periode 2015 - 2020 kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili sebagai terdakwa kasus Korupsi suap fee proyek APBD Tahun Anggaran (TA) 2011 dan 2013 sebesar Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah).
Yang diadili dalam kasus ini tidak hanya Rendra Kresna, melainkan Ali Murtopo selaku pengusaha sekaligus sebagai penyuap, dan Eryk Armando Talla.
Namun Ali Murtopo sudah dinyatakan bersalah karena menyuap Kepala Daerah yaitu Bupati Malang Rendar Kresna atas proyek peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Malang yang menelang anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011 sebesar Rp29 miliyar, dan Ali Murtopo pun divonis pidana penjara selama 3 tahun dan diwajibkan mengembalikan uang suap juga dinikamati Ali Murtopo sebesar Rp1.8 miliyar.
Berdasarkan data beritakorupsi.co, keterlibatan Eryk Armando Talla dalam kasus korupsi suap adalah untuk yang kedua kalinya. Pertama adalah kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang Moch. Arif Wicaksono dan yang kedua adalah kasus Korupsi Suap Bupati Malang Rendra Kresna.
Anehnya adalah, KPK “memberikan angin segar” terhadap Eryk Armonda Talla, karena hingga hari ini, belum jelas apakah pria yang diisukan sedang “dicari” berbagai pihak, akan diadili atau tidak. Yang jelas hanya KPK sebagai lembaga super bodi itu yang atau.
Nama Eryk Armando Talla, mungkin tak asing lagi di beberapa kalangan pejabat Jawa Timur maupun di beberapa media dan wartawan. Sebab, Eryk Arando Talla, yang disebut-sebut sebagai seorang pengusaha yang dekat dengan pejabat serta banyak terlibata dalam pengaturan proyek-proyek pemerintahan di sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk di Pemkot dan Kabupaten Malang.
Yang menarik dari keterlibatan Eryk Armado Talla yang sangat dekat dengan Bupati Rendra Kresna adalah salah satu pihak yang turut mengatur proses lelang proyek ABPD di Kabupaten Malang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) - Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang melibatkan tim IT Hacker agar pemenangnya hanya pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Bupati Malang Rendra Kresna.
Apakah proses lelang proyek ABPD melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) - Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang melibatkan tim IT Hacker hanya terdapat di Kabupaten Malang, atau terjadi juga di beberapa Kabupaten/Kota di berbagai Provinsi ?
Dan dari kasus ini, berbagai pertanyaan pun bisa muncul, diantaranya adalah, apakah proses lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) - Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dapat terjamin tidak ada permainan oleh berbagai pihak tertentu untuk orang-orang tertentu ? Sementara dalam proses lelang di ULP - LPSE Kabupaten Malang melibatkan IT Hacker ?
Rendra Kresna adalah Kepala Daerah yang ke- 13 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang diseret KPK ke Pengadilan Tipikor Surabay untuk diadili karena menerima suap dari pengusaha Kontraktor di Kabupaten Malang.
Selain itu, Renda Kresna sekaligus melengkapi Malang Raya “bernasib Malang”, karena Malang Raya yang terdiri dari 3 (tiga) Kepala Daerah (Pemkot Batu, Pemkot Malang dan Kabupaten Malang) telah bernasib sama yaitu sama-sama masuk penjara karena perkara Korupsi. Bedanya, Rendra Kresna baru pmenjalani sidang awal untuk menyusul 2 (dua) sahabat tetangganya, yaitu Eddy Rumpoko (Wali Kota Batu) dan Moch. Anton (Wali Kota Malang) sudah diadali dan Divonis terlebih dahulu.
Kasus Korupsi suap yang menyeret Rendra Kresna selaku Bupati Malang, tak jauh beda dengan puluhan Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) lainnya di Jawa Timur yang sudah diadili terlebih dahulu, yakni karena menerima fee proyek dari para pengusaha kontraktor yang ada di Kabupaten Malang sekaligus sebagai tim sukses pada awal Rendra Kresna maju sebagai Calon Bupati Malang.
Pada tahun 2010, Rendra Kresna berpasangan dengan Ahmad Subhan maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Malang untuk periode 2010 - 2015. Untuk maju sebagai calon Kepala Daerah, memang untuk menjadi calon Kepala Daerah tak cukup begitu saja seperti mendaftar membuat akun Facebook, melainkan membutuhkan dana yang tak sedikit, dan bisa jadi puluhan miliyaran rupiah.
Kemudian, Rendra Kresna pun melibatkan beberapa pengusaha Kontraktor menjadi tim suksesnya. Dari beberapa pengusaha Kontraktor itu, terkumpulah uang puluhan miliyaran untuk dana kampanye Rendra Kresna dan Ahmad Subhan. Uang yang terkumpul itu bukanlah uang cuma-cuma sebagai pemberian begitu saja ibarat bantuan kepada para korban bencana. Malainkan harus dikembalikan.
Nah, sebagai pengganti, Rendra Kresna menjanjikan beberapa proyek APBD untuk para kontraktor yang menjadi tim suksesnya. Konyolnya, pemberian proyek itu pun tidak begitu saja, tetapi Rendra Kresna meminta fee sebesar 15% - 20 % dari nilai proyek setelah dipotong pajak.
Cara yang dilakukan Rendra Kresna ibarat Peribahasa “menyelam sambil minum air”, selain melunasi pinjaman dana kampanye, juga meraup keuntungan pribadi dari proyek yang didanai uang rakyat itu. Hal inilah yang terungkap dari surat dakwaan PU KPK untuk terdakwa Rendra Kresna yang dibacakan di muka persidangan yang berlangsung pada, Kamis, 28 Pebruari 2019.
Dalam persidangan yang berlangsung (Kamis, 28 Pebruari 2019) diketuai Majelis Hakim Agus Hamzah dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) adalah pembacaan surat dakwaan oleh Tim PU KPK Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N Gina Saraswati dan Nur Haris Arhadi dengan terdakwa Rendra Kresna yang didampingi Penasehat Hukumnya.
 |
| Dalam surat dakwaan Penuntut Umum KPK menjelaskan, bahwa terdakwa Rendra Kresna selaku Bupati Malang Periode 2010-2015 bersama-sama dengan Eryk Armando, pada bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Januari 2014 bertempat di Rumah Makan Amsterdam Malang, di ruang kerja Bupati Malang, rumah dinas Bupati Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan menerima hadiah yaitu berupa uang dari Ali Murtopo dan Ubaidillah yang masing-masing merupakan penyedia barang/jasa (kontraktor) di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang seluruhnya sejumlah Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah), Padahal, lanjut PU KPK, diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau uang tersebut diberikan karena terdakwa telah memberikan beberapa proyek pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun 2011 dan 2013 kepada Ali Murtopo dan Ubaidilah melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jiasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Menurut PU KPK, bahwa hal itu bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Penerimaan uang terkait proyek pengadaan buku dan alat peraga pada Dinas Pendidikan tahun 2011. Pada akhir tahun 2009 di rumah makan Amsterdam Malang, Terdakwa dan Ahmad Subhan selaku pasangan calon kepala daerah Kabupaten Malang 2010-2015 melakukan pertemuan dengan beberapa orang tim suksesnya yakni Eryk Armando Tallaselaku orang yang mempunyai kedekatan dengan Terdakwa, Chairul Anam, Joshua, Yoyolk, Wildan, Moh. Zaini Ilyas alias Zaini dan tim sukses lainnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye Terdakwa dan Ahmad Subhan, yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada Terdakwa, yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee atas proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang jika Terdakwa terpilih menjadi Bupati Malang. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye, Terdakwa mendapatkan pinjaman uang dari Iwan Kurniawan selaku Direktur PT. Anugerah Citra Abadi sejumlah Rp11.900.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan Terdakwa harus membayar bunga sebesar 2,5% dari nilai pinjaman. Selain itu Terdakwa juga mendapatkan pinjaman sejumlah Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dari pengusaha-pengusaha lainnya. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Terdakwa dilantik sebagai Bupati Malang periode 2010-2015. Selanjutnya Terdakwa melakukan pertemuan dengan Hendry Tanjung selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang dan Eryk Armando Talla di ruang kerja Bupati Malang guna membahas mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah dipergunakan untuk kampanye Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memerintahkan Hendry Tanjung Eryk Armanxountuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE agar proyek-proyek di Pemerintah Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses Terdakwa, diantaranya Ali Murtopo dengan kompensasi memberikan sejumlah fee kepada Terdakwa. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya Eryk Armando Talla dan Hendry Tanjung beberapa kali melakukan pertemuan membahas teknis pengaturan lelang di LPSE. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh Tri Dharmawan selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang, Ali Murtopo, Eryk Armando Talla dan Galih Putra Pradhana Pada bulan November 2010, di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Ali Murtopo, Eryk Armando Talla, Suwandi selaku kepala dinas pendidikan, Hendry Tanjung, Anwar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sujono selaku kepala dinas Peternakan, Willem Petrus Salamena selaku kepala dinas pengelolaan dan pendapatan aset dan beberapa kepala SKPD lainnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati akan dilakukan pengaturan lelang e-procurement agar pemenangnya adalah tim sukses Terdakwa, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada Terdakwa yang besarnya telah ditentukan yakni untuk proyek-proyek di dinas pengairan sebesar 17.5 % 20%, untuk proyek di dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17,5% dan untuk proyek di dinas pendidikan sebesar 17,5% - 20%. Dalam pertemuan itu Ali Murtopo ditunjuk sebagai pihak yang akan mengerjakan proyek peningkatan mutu pada Dinas pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010 di kantor dinas pendidikan Kabupaten Malang, Ali Murtopo melakukan pertemuan dengan Eryk Armando Talla dan Suwandi beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati Ali Murtopo akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen yakni Bagus Trisakti selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media dan Mansyur Tualeka selaku perantara produsen buku PT Tiga Serangkai. sedangkan Eryk Armando Talla akan berkoordinasi dengan Henry Tanjung guna pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Terdakwa. Bahwa karena Ali Murtopo telah ditentukan sebagai pelaksana proyek pengadaan buku dan alat peraga, Ali Murtopo melakukan pemesanan buku dan alat peraga dari Bagus Trisakti meskipun belum dilakukan pelelangan, dengan perincian sebagai berikut ; a. Study kit untuk IPA, IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD dan b. Alat permainan matematika, lPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP serta c. Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD. Selanjutnya dalam menentukan spesifikasi teknis atas barang-barang tersebut, Ali Murtopo, Henry Tanjung dan Khusnul Farid menyesuaikan spesifikasi teknis dengan barang-barang yang telah dipesan oleh Ali Murtopo sebelumnya. Demikian juga dalam penyusunan HPS diperhitungkan komponen fee untuk diberikan kepada Terdakwa. |
Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan Ali Murtopo tersebut sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan Direktur perusahaan-perusahaan tersebut sebagai berikut;
1. Pengadaan 3 (tiga) Paket buku pengayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling.
2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri
3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama
4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa.
Pada tanggal 27 dan 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut:
1. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815
2. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541;775 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898.
3. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.312.954.400.00 (enam milyar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719
4. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300,00 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada Ali Murtopo seluruhnya berjumlah Rp29.156.345.000 (dua puluh sembilan milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
1. Dari Moh. Zaini Ilyas selaku Direktur CV Sawunggaling sejumlah Rp8.450.000.000 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Ali Murtopo nomor 3170461010
2. Dari Adik Dwi Putranto sejumlah Rp11.885.000.000 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) melalui Sudarso yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898
3. Dari Hari Mulyanto sejumlah Rp4.552.300.000 (empat milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287 Nomor BA 118293 dan transfer dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719.
4. Dari Choiriya selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama Sejumlah Rp4.269.045.000 (empat milyar dua ratus enam puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah).
Uang suap yang diterima terdakwa dari Ali Murtopo pada tahun 2012 sebesar Rp3.026.000.000
Selanjutnya, sebagian uang tersebut diberikan Ali Murtopo kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp3.026.000.000 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) sebagai realisasi fee sebesar 7,5% sebagaimana kesepakatan sebelumnya dengan perincian sebagai berikut:
a. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa melalui Eryk Armando Talla menerima uang dari Ali Murtopo sejumlah Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Eryk Armando Talla agar menggunakan uang tersebut guna diberikan kepada beberapa wartawan dan LSM di Kabupaten Malang untuk mengamankan praktek pengaturan lelang yang dilakukan oleh Terdakwa.
b. Pada tanggal 13 Januari 2012, Terdakwa meminta uang kepada Ali Murtopo sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang kemudian permintaan tersebut disanggupi oleh Ali Murtopo. Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Ali Murtopo untuk menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Eryk Armando Talla. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, uang tersebut diserahkan Ali Murtopo kepada Eryk Armando Talla di gudang Jalan Raya Karangploso.
c. Pada tanggal 16 Januari 2012, Terdakwa kembali meminta uang kepada Ali Murtopo sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). dan memerintahkan agar uang tersebut diberikan melalui Budiono. Atas permintaan Terdakwa. selanjutnya Ali Murtopo menyerahkan uang sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa melalui Budiono.
d. Pada tanggal 14 Maret 2012. Terdakwa melalui Budiono juga menerima uang dari Ali Murtopo sejumlah Rp350.000.000.00 (tiga ratus lima puluhjuta rupiah) di rumah Terdakwa di Pringgitan. Malang.
e. Selain itu, dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa juga beberapa kali menerima uang dari Ali Murtopo melalui Eryk Armando Talla secara bertahap sejumlah Rp546.000.000 (lima ratus empat puluh enam juta rupiah).
Penerimaan uang suap tahun 2012 sebesar Rp881.300.000
1. Bahwa selain itu, pada bulan Januari 2012, Terdakwa juga menerima sejumlah uang dari Hari Mulyanto melalui Eryk Armando Talla sejumlah Rp881.300.000 (delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
a. Pada tanggal 2 Januari 2012 sejumlah Rp631.300.000 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118279
b. Pada tanggal 24 Januari 2012 sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118290.
c. Pada tanggal 26 Januari 2012 sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan menggunakan cek Bank Jatim Nomor BA 118291. Uang tersebut merupakan bagian realisasi fee untuk Terdakwa dari proyek yang dikerjakan oleh Ali Murtopo dengan menggunakan CV Karya Mandiri.
2. Penerimaan uang terkait proyek peningkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun 2013 Rp2.745.000.000
Pada sekira bulan Oktober 2012 di hotel Santika Malang, atas persetujuan Terdakwa, Eryk Armando Talla yang merupakan orang yang mempunyai hubungan kedekatan dengan Terdakwa melakukan pertemuan dengan Henry Tanjung dan Ubaidillah selaku penyedia barang/jasa di Kabupaten Malang.
Dalam pertemuan tersebut, Eryk Armando Talla menawarkan beberapa proyek peningkatan mutu pada dinas pendidikan yang bersumber dari Dana alokasi Khusus tahun 2013, yang kemudian disepakati bahwa proyek tersebut akan diberikan kepada Ubaidillah dengan kompensasi fee untuk Terdakwa sebesar 22,5% dari nilai kontrak.
Selain itu disepakati pula bahwa penyusunan HPS, RKS, Spesmkasi Teknis dan dokumen lelang lainnya yang sebenarnya merupakan kewajiban panitia lelang dan PPK, akan disusun oleh Ubaidillah.
Bahwa setelah melalui proses pelelangan yang dilakukan secara melawan hukum tersebut di atas, Ubaidillah memenangkan 5 (lima) paket pekerjaan proyek pengingkatan mutu pada Dinas Pendidikan tahun anggaran 2013 sebagai berikut ;
a. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK dengan nilai kontrak Rp3.474.000.000 ( tiga milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas
b. Pengadaan Peralatan Laboratorium SMK Negeri dengan nilai kontrak sebesar Rp679.000.000 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) menggunakan CV. Bangkit Jaya Lestari.
c. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (swasta) dengan nilai kontrak sejumlah Rp2.500.057.000 (dua milyar lima ratus juta lima puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Atrium Delapan Belas.
d. Pengadaan Peralatan IPS SMP, IPA SMP, Matematika SMP, Peralatan Olah Raga SMP (Negeri) dengan ni|ai kontrak sejumlah Rp1.955.797.000 (satu milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Sandan Utama.
e. Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika SD, Peralatan Pendidikan IPA SD, Peralatan IPS SD, Peralatan Pendidikan Bahasa SD, Peralatan Penjas Orkes SD, Peralatan Pendidikan Seni Budaya dengan nilai kontrak sejumlah Rp4.052.795.000 (empat milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) menggunakan perusahaan CV. Bima Media Mandiri.
Setelah Terdakwa dan Eryk Armando Talla memberikan beberapa proyek tersebut kepada Ubaidillah, Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri Nomor 144-00-139-30-190 atas nama Eryk Armando Talla menerima fee dari Ubaidillah seluruhnya berjumlah Rp2.745.000.000 (dua milyar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) yang diberikan secara bertahap yakni :
a. Tanggal 20 Desember 2013 sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)
b. Tanggal 28 Desember sejumlah Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah)
c. Tanggal 30 Desember 2013 sejumlah Rp245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah)
d. Pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah)
e. Tanggal 28 Januari 2014 sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
Pada tahun 2014, terdakwa juga menerima uang suap dari Ubaidillah sebesar Rp850.000.000
Selain itu Terdakwa juga menerima uang sebagai realisasi fee dari Ubaidillah secara bertahap sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya sejumlah Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pembangunan atau renovasi rumah milik anak Terdakwa yakni Kresna Tilotriama Phrosakh di Perumahan Bumi Araya Megah Cluster Greenwood dengan perincian sebagai berikut:
a. Pada tanggal 20 Januari 2014, sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Ubaidillah melalui A. Kholik menggunakan Bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama Eryk Armando Talla
b. Pada tanggal 28 Januari 2014, sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri nomor rekening 1440013930190 atas nama Eryk Armando Talla yang sumbernya dari rekening Bank Mandiri Cabang Waru nomor 1410007317811 atas nama Kurniwati yang merupakan istri Ubaidillah
c. Pada tanggal 28 Januari 2014, sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melalui rekening Eryk Armando Talla di BCA Cabang Kawi nomor 3850410177 yang bersumber dari rekening BCA Cabang Pepelegi atas nama Kurniwati.
Bahwa Terdakwa dan Eryk Armando Talla mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga, bahwa uang yang diterimanya seluruhnya berjumlah Rp7.502.300.000 (tujuh miliar lima ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut karena Terdakwa telah memberikan atau setidak-tidaknya menyetujui memberikan beberapa proyek kepada Ali Murtopo dan Ubaidillah melalui intervensi secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan barang/jasa tahun 2011 dan 2013 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
Bahwa perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban terdakwa Rendra Kresna sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.
“Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO; Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP,” ucap PU KPK di akhir surat dakwaannya.
Atas surat dakwaan PU KPK, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi, sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan Jaksa KPK untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti ke persidangan pada sidang yang akan berlangsung pekan depan. (Rd1)
Posting Komentar
Tulias alamat email :