BERITAKORUPSI.CO

Sidang Korupsi OTT PT PAL, JPU KPK Hadirkan 8 Orang Saksi dari Rekanan

<div style="text-align: justify;">
#Dalam persidangan terungkap, adanya negoisasi harga terlebih dahulu antara rekanan dengan pihak PT PAL untuk mendapatkan pekrjaan#</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6WXD8h7_YgJVlUDC-k1CCJOaaf8O3M2oESUQf55iAtl8RuZGXaM4TTtnu2TjyrBenKKAFSFAkhmBGk7_A1iC4QbrDQgbHKS0bB5_Juena_rYCs5K4TYSpEdLce9ZrYBmzSown070aLPs/s1600/IMG20171013141628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6WXD8h7_YgJVlUDC-k1CCJOaaf8O3M2oESUQf55iAtl8RuZGXaM4TTtnu2TjyrBenKKAFSFAkhmBGk7_A1iC4QbrDQgbHKS0bB5_Juena_rYCs5K4TYSpEdLce9ZrYBmzSown070aLPs/s640/IMG20171013141628.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorusi.co – Sidang lanjutan kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap jajaran Direksi PT PAL pada Maret lalu, kembali digelar dengan menghadirkan 8 (Delapan) orang saksi dari pihak rekanan untuk terdakwa Arif Cahyana (GM Keuangan), terdakwa Saiful Anwar ((Direktur Desain dan Teknologi yang merangkap Direktur Keuangan) dan terdakwa M. Firmansyah Arifin (Direktur Utama, masing-masing perkara terpisah), pada Jumat, 14 Oktober 2017 Ke- 8 orang saksi yang dihadirkan JPU KPK Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri ke hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tahsin, antara lain Purnama, Wage Surdjiman, Indro Soeprayitno, Triyono Widodo, Idam Sulaksono, Miftahul Huda, I Ketut Suhadi dan Kasan. Para saksi ini adalah pemilik perusahaan yang menjadi rekanan di PT PAL, selaku penerima pekerjaan sebagai subkontrak atas pemeliharaan dan perawatan Kapal milik TNI AL diantaranya LDP (landing platform Dock) dan KCR (Kapal Cepat Rudal), KRI dan lainnya. Dari keterangan para saksi terungkap, penanda tangan dokumen kontrak pekerjaan ternya tidak sesuai dengan prosedur. Kesepakatan harga dibahas terlebih dahulu sebelum penandatangan dokumen, untuk kapal-kapal tertentu. Selain itu, ada juga pemberian uang diluar nilai anggaran yang disepakati. Hal itu diakui saksi para saksi dihadapan Majelis, atas pertanyaan JPU KPK. Namun, pemberian uang itu diakuinya sebagai pinjaman oleh pihak PT PAL sendiri, yang nilainya berfariasi antara puluhan juta hingga ratusa juta. “PT PAL pijam sebesar Rp 50 juta. Yang pinjam Dani. Saya nggak tau jabatannya Dani itu apa, tapi setau saya dia dibagian keuangan. Sudah dicicil dengan mendapat pekerjaan,” kata Idam Sulaksono dari CV Barindo Lain lagi dengan keterangan Triyono. Saksi ini menjelaskan, dirinya memberikan uang sebesar Rp 30 juta untuk pekerjaan kapal KRI. “Saya ngasih tigapuluh juta, pekerjaan kapal KRI. Kalau yang 200 juta tunai dipinjam, saya lupa kapan.katanya  1 minggu lunas, tapi ngga lunas, nilai kontrak 180 juta, 6 juta untuk DK. Kapal itu milik TNI AL,” kata saksi Triyono. Untuk mendapatkan pekerjaan di PT PAL, para rekanan ini terlebih dahulu melakukan negoisasi harga. Dan penyetoran uang dilakukan oleh Dani.  Kasus ini bermula pada tanggal 30 Agustus 2012 lalu, saat M. Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama dengan Agency Agreement No. SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatangani bersama Liliosa L Saavedra selaku CEO  Ashanti Sales Inc. Dalam Agency Agreement tersebut dinyatakan bahwa, Ashanty Sales ditunjuk menjadi agen yang akan membantu PT PAL, dalam mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV, untuk memenuhi kebutuhan kapal DND Filipina dengan besaran fee agen akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke DND Filipina, Dan agen agreement tersebut, akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015. Kemudian, pada awal 2013, Eko Prastianto dan Agus Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL, mendapat informasi dari Kirana Kotama, selaku perwakilan Ashanty Sales di Indonesia bahwa, DND Filipina akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut,  Agus Budianto bersama Jumarma, selaku Kadep proposal proyek Kapal PT PAL dan Tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen teknis, serta perhitungan  cost stucture kapal SSV sebagai dasar harga penawaran kepada DND Fhilipina. Setelah perhitungan cost cost structure oleh Agus Budianto dan Jumarma selesai, harga kapal yang tercantum dalam Price Estimation SSV Fhilppines Navy, adalah sebesar USD43.262.558,  dengan perhitungan fee sebesar 2,5 persen. Besaran fee agen tersebut ditentukan berdasarkan pada proyek-proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL sebelumnya. Pada tanggal 5 Agustus 2015, rapat Direksi yang dihadiri M. Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto, menyetujui perhitungan cost structure tersebut. Dan pada tanggal 29 Agustus 2015, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Filipina, dengan harga penawaran per kapal sebesar US43.262.556 dollar. Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2013, Tim pengadaan DND Filipina, melakukan asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification, untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL, sesuai dokumen penawaran yang dihadiri oleh Liliosa L. Saavedra dan Kirama Kotama sekaligus menemui Joko Sutejo, selaku Staf Ahli Direktur PT PAL, dan Eko Prastianto di kantor PT PAL di Surabaya Dalam pertemuan tersebut, ternyata Liliosa L. Saavdra mau minta fee untuk Ashanty Sales sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan kapal SSV oleh PT PAL, dan meminta agar segera dituangkan dalam perjanjian. Namun oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto, merasa keberatan karena terlalu besar, dan akhirnya turun menjadi 3,5 persen. Hal itu pun disampaikan oleh Joko Sutejo dan Eko Prastianto pada rapar Direksi PT PAL Pada tanggal 7 Agustus 2014, kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV senilai US86.987.832,5 dollar, ditandatangani oleh M. Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL dan Hon Vol Taire T. Gasmin, selaku sekretaris DND Fhilipina, setelah dinyatakan sebagai pemenang. Selanjutnya, Pada tanggal 18 Januari 2014, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran uang muka pekerjaan 2 unit kapal SSV sebesar 15 persen, melalui surat Nomor. 972/64000/VI/ 2014 yang ditandatangani oleh, Arif Cahyana. Kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh DND Filipina, pada tanggal 16 Juli 2014, dalam 2 tahap masing-masing sebesar US65.228.888,7 dollar ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 0172.0 2.00000055.3.5 atas nama PT PAL Indonesia Persero. Setelah PT APL menerima pembayaran uang muka dari DND Filipina, pada tanggal 31 Juli 2014, Ashanti Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin pertama melalui rekening atas nama PT Perusa, Nomor 065-00412013 pada Development Bank of Singapore. Pada sekitar Januari 2015, M. Firmansyah Arifin, meminta Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Jakarta, untuk mengambil uang Cash Back dari agen yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty Sales, sesuai kesepkatan. Kemudian, Imam Sulistyanto, menemui Kirana Kotama di lobby Eka Hospital BSD Central Business District lot IX BSD City Serpong Kota Tangerang Selatan. Kemudian, Kirana Kotama menyerahkan bingkisan Goody Bag, berisi uang sebesar US163.102,19 Dollar kepada Imam Sulistyanto. Kemudian Imam Sulistiyanto menyerahkan uang tersebut kepada Eko Prasetyanto untuk diserahkan kepada M. Arifin Firmansyah. Selanjutnya, pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal CCV selesai, dan kapal tersebut telah diserahkan oleh PT PAL kepada DND Filipina. Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL mengajukan permintaan pembayaran 85 persen, atas pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV sebesar US36.029.392,85 Dollar kepada DND Filipina melalui invoice nomor. 113 m16001, yang ditandatangani oleh m. Firmansyah Arifin. Pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Fhilipina merealisasikan pembayaran 85% dengan mentransfer uang sebesar US36.029.392,85 Dollar. Atas pembayaran agen kepada Ashanti Sales tersebut, M. Firmansyah Arifin, mengingatkan Arif Cahyana dan Saiful Anwar, mengenai adanya cashback sebesar 1,25% harus diserahkan oleh Ashanty sales. Atas arahan M. Firmansyah Arifin, pada sekitar awal Maret 2017, Arif Cahyana menemui Kirama Kotama di gedung BRI Tower Jakarta dan menanyakan Cash Back sebesar 1,25 persen. Kemudian Kirana kotama memberitahukan bahwa, Ashanty Sales di Fhilipina akan menarik uang tunai sebesar US25.000 dolar dari fee agen yang telah di diterimanya dari PT PAL. Kemudian Ashanty Sales, akan menyerahkan uang tersebut kepada Kirama Kotama untuk menyerahkan secara tunai kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana, dan Arif Cahyana melaporkan hasil pertemuan dengan Kirama Kotama kepada Saiful Anwar. Pada tanggal 8 Maret 2017, Kirana Kotama, meminta Gatot Suratno (staf bagian umum PT Perusak Sejati) untuk mengambil dua buah amplop berwarna coklat yang berisi uang masing-masing sebesar US25.000 dolar dan US13.000 dolla di Rumahnya, di Kompleks Tosiga Blok IX D No 7 Kebon Jeruk Jakarta Barat, untuk diserahkan kepada Elvi Gusliana alias Dede (staf Bagian Keungan PT Perusa Sejati) sesuai permintaan Kirama Kotama. Sehari kemudian, yakni, pada tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho melalui telepon, meminta agar Agus menyerahkan uang sebesar US25.000 dolar kepada Elfi Gusliana, dan uang tersebut akan diserahkan kepada Arif Cahyana. Untuk penyerahan uang Cash Back tersebut, pada tanggal 16 Maret 2017, Agus Nugroho meminta Elfi Gusliana membuat tanda terima, tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata pada tanggal 17 Maret 2017, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotama, menghubungi Agus Nugroho dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang. Namun sial, sebelum uang tersebut “dinikamti” oleh Direksi PT PAL, Arif Cahyana dan Agus Nungroho, sudang ditangkap KPK, pada 30 Maret 2017. (Redaksi)</div>

News Tipikor Sidang Korupsi OTT PT PAL, JPU KPK Hadirkan 8 Orang Saksi dari Rekanan

#Dalam persidangan terungkap, adanya negoisasi harga terlebih dahulu antara rekanan dengan pihak PT PAL untuk mendapatkan pekrjaan# ...

Terdakwa Rohayati Sipenyuap DPRD Jatim Dituntut Ringan

14.43 beritakorupsi 0

#PH terdakwa : Tentang Perda, Gubernur Jatim harus ikut bertanggung jawab# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4kR7K-sTVUx7ZCDzi7cUQ7aHiNpsXd26fCcRKVbEKnoMtz_WC5LLnRFUC_Wk3H_NcuSExoY1PcCivYBdbW1txGLH8ZtIOJS7Jh-GZ8B7YboHZ-DSNe7jacjjX0Z1eEzFHNyvreyrp13E/s1600/terdakwa+_2017-08-28-10-56-17-11..png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4kR7K-sTVUx7ZCDzi7cUQ7aHiNpsXd26fCcRKVbEKnoMtz_WC5LLnRFUC_Wk3H_NcuSExoY1PcCivYBdbW1txGLH8ZtIOJS7Jh-GZ8B7YboHZ-DSNe7jacjjX0Z1eEzFHNyvreyrp13E/s640/terdakwa+_2017-08-28-10-56-17-11..png" width="640" /></a></div>
 
 beritakorupsi.co – Lagi-lagi alasan jadi JC (Justice Callubalator) bagi terdakwa Korupsi suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi hal yang meringankan untuk ancaman pidana penjara. Pemberian gelar JC oleh KPK terhadap terdakwa Korupsi, karena dianggap memberikan keterangan dan data yang signifikan serta keterlibatan pihak lain. Anehnya, mengapa setelah terdakwa terseret dalam kasus Korupsi, baru bersedia membeberkan keterlibatannya dengan pihak-pihak lain, mengapa tidak sejak awal ? Apakah alasan karena takut kehilangan jabatan yang diberikan Gubernur ?. Lalu, apakah KPK akan menyeret pihak-pihak lain seperti yang disampaikan terdakwa atau saksi-saksi lainnya dalam persidangan ke Pengadilan Tipikor untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, atau hanya sebatas terdakwa saja dengan berbagai pertimbangan ?  Seperti terdakwa Rohayati, Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yang yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena kasus suap ke Komisi B DPRD Jatim, dituntut ringan dengan pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan oleh JPU KPK, pada Jumat, 14 Oktober 2017. Pertimbangan JPU KPK menuntut pidana ringan terhadap terdakwa Rohayati, karena permohonannya menjadi JC dikabulkan. Sebelumnya, gelar JC ini juga diberikan KPK terhadap 2 terdakwa suap lainnya pada minggu lalu dengan tuntutan pidana ringan bagi terdakwa Bambang Heriyanto (Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Jatim) berssama Anang Basuki Rahmat. JPU KPK menilai, bahwa terdakwa Rohayati selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan Jatim ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, terkait dugaan pemeberian suap setoran triwulan dan komitmen fee atas pengawasan anggaran 2017 dan revisi Perda No 3 Tahun 2012 ke Komisi B DPRD Jatim. Surat tuntutan itu dibacakan JPU KPK Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani dari KPK, dalam persidangan dengan ketua Majelis Hakim Rochmat. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Ari Nizam dkk. Dalam surat tuntutannya dihadapan Majelis Hakim, JPU menyatakan bahwa terdakwa Rohayati terbukti secara sah dan meyakinkan sebersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diantur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 65 ayat (1) HUKPidana. “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya yang menangani perkara ini, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rohayati dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan penjara, serta pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah tetap ditahan,” ucap JPU KPK Usai persidangan, terkait keterlibatan pihak lain dalam kasus suap oleh terdakwa kepada komis B DPRD Jatim, dimana para anggota Komisi B juga “menikmati uang haram” dari terdakwa, JPU KPK Budi Nugraha mengatakan, akan menunggu hasil putusan dari Majelis Hakim. “Nanti kita lihat dulu putusan Majelis Hakim. Kalau uang yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp 175 juta. Yang 75 juta unutuk triwukan dan yang 100 itu terkait revisi perda,” ujar JPU KPK. Sementara PH terdakwa Rohayati, Ari Nizam mengatakan, bahwa kasus suap yang dilakukan terdakwa bukan inisiatifnya, melainkan ada serangkaian yang harus diungkap. Selain itu, Ari juga mengatakan, bahwa pemerintah daerah harus ikut bertanggung jawab. Alasannya, karena anggaran dan Perda dibahas dan disahkan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan. “Pertama, ini (dugaan pemberian suap) kan bukan inisiatif beliau. Ada serangkaian yang harus diungkapkan dalam persidangan nanti. Ini kan enggak mungkin satu orang pelakunya tetapi ada banyak orang. Dan uang itu atas permintaan oleh Ketua Komisi B DPRD Jatim dan itu diakui Mochamad Basuki alam persidangan,” kata Ari. “Terkait anggaran dan revisi Perda, apakah itu hanya tanggung jawab terdakwa atau Gubernur ikut bertanggung jawab ?,” tanya wartawan ini. “Ia dong. Jajaran pemerintah harus bertangguung jawab. Dinas Peternakan ini kan bukan milik perseorangang milik pemerintah, eksekutif. Saya berharap, apakah itu dari Kejaksaan Tinggi atau KPK, silahkan. Fakta ada yang terungkap dalam persidangan,” jawab Ari Jauh sebelumnya, pada tanggal 23 Juni 2017, Gubernur Jatim Sukarwo, dengan tegas mengatakan kepada wartawan media ini, bahwa kasus yang menyeret 2 Kepala Dinas Provinsi Jatim dalam kasus suap DPRD Jatim, tidak ada kaitannya dengan pengawasan dan perda oleh Komisi B DPRD Jatim. Lalu, siapa yang benar ? apakah pernyataan orang nomor satu di Jatim ini atau, fakta dalam persidangan, dimana terdakwa mengakui, adanya revisi perda No 3 tahun 2012 yang sudah diajukan sebelum dirinya dilantik pada Desember 2016 ? Padah hal, kasus yang menjerat terdakwa Rohayati hingga “diringkus” KPK, terkait pemberian sejumlah uang melalui Rahman Agung, kepada Moh. Ka’bil Mubarok (Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp 75 juta dan Moh. Basuki (Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp100 juta, atas pengawasan pelaksaan anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 di Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dan revisi Perda No 3 Tahun 2012. Hingga “melahirkan” adanya kesepakatan, antara Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan komisi B DPRD Jatim mengenai, adanya iuran sebagai kewajiban yang harus dipenuhi selama satu tahun anggaran sebesar Rp 500.000.000, yang sudah disepakati dengan Kepala Dinas Peternakan sebelumnya. Total uang yang akan diterima Komisi B DPRD Jatim dari 10 SKPD (Kepala Dinas) selama tahun 2017 diperikaran sebesar Rp 3,07 milliar Pemberian uang tersebut dilakukan setiap 3 bulan sekali, atau triwulan kepada komisi B DPRD Jatim melalui Moh. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua dengan maksud, agar komisi B DPRD Jatim dalam melakukan evaluasi triwulan, tidak mempersulit Dinas Peternakan Provinsi Jatim terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tidak berdampak kepada alokasi anggaran Dinas tahun 2018. Pada sekitar bulan Februari 2017, terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui pesan pendek (SMS), memperkenalkan diri sebagai wakil ketua komisi B DPRD Jatim. Kemudian terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui telepon, adanya komitmen iuran triwulan pertama dari Dinas peternakan untuk komisi B. Pada akhir bulan Maret 2017, terdakwa memanggil sekretaris Dinas Peternakan dan beberapa Kepala Bidang, diantaranya Juliani Poliswari, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner,; Diana Devi, selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan,; Muhammad Cahyono, selaku Kepala Bidang Pembibitan Pakan dan Produksi Peternakan, serta Kusdiarto, selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPTD) Inseminasi Buatan. Dalam rapat tersebut, terdakwa Rohayati meminta agar para Kabid dan kepala UPTD, mengumpulkan uang iuran triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jatim, yang akan diberikan kepada komisi B, yang terkumpul sebesar Rp 75 juta.   
Pada tanggal 20 Maret 2017, sebelum dilaksanakan rapat dengar pendapat antara Dinas Peternakan dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama APBD Tahun Anggaran 2017 Dinas Peternakan Provinsi Jatim, terdakwa memerintahkan Siti Aisyah, selaku staf terdakwa untuk memberikan amplop berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp 75 juta Kepada Rahman Agung, selaku staf komisi B DPRD Jatim sebagaimana permintaan Moh. Ka’bil Mubarok Setelah pemberian uang tersebut, dilakukan hearing antara Dinas Peternakan dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jatim dan dalam pelaksanaannya, hearing tersebut berjalan lancar, dikarenakan komisi B DPRD Jatim tidak mempermasalahkan pelaksanaan kegiatan triwulan pertama di Dinas Peternakan. Pemberian uang oleh terdakwa Rahayati terhadap Ketua Koamis B DPRD Jatim terkait pula, penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Peternakan. Terdakwa Rohayati selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan, juga mengetahui adanya rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, yang diajukan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atas inisiatif DPRD Jatim dengan tujuan, agar tidak menghambat Birokrasi dan perizinan investasi ternak sapi dan kerbau betina di Jawa Timur Untuk Menindaklanjuti rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim, sebagai tindak lanjut surat yang pernah dibuat oleh Kepala Dinas Peternakan sebelumnya yaitu, Maskur kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 25 Juli 2016 dan surat yang dibuat oleh Plt. Kepala Dinas Peternakan, Mohamad Samsul kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 26 Oktober 2016 yang intinya, meminta dilaksanakannya revisi terhadap pasal 20 ayat (30), pasal 27 dan pasal 34 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina. Pada Pebruari 2017, sebagai tindak lanjut dari rencana penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 Dinas Peternakan Jatim, terdakwa Rohayati, Juliani Poliswari, Wemmi Niwamawati, Mitro Nurcahyo dan Fitri Istiana, membuat kajian akademis terkait pembahasan revisi Perda tersebut guna pembahasan dengan pihak komisi B DPRD Jatim. Pada tanggal 6 - 8 Pebruari 2017, diadakan kunjungan kerja komisi B DPRD Jatim dengan Dinas Peternakan ke Komisi VI DPR RI dan Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian (Kemenpan) RI di Jakarta, yang salah satu agendanya adalah, melakukan konsultasi dengan DPR RI dan Dirjen Peternakan Kementan RI terkait, Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 16/Permenpan/PKTJ/440/5/2016 dan Permentan Nomor 49/Permenpan/3.440/10/ 2016 tentang pemasukan ternak Ruminansia besar, dan ke wilayah negara RI. Pada bulan Maret 2017, Juliani Poliswari, melaporkan kepada terdakwa Rohayati, terkait adanya permintaan sejumlah uang oleh komisi B DPRD Timur, untuk pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012. Ternyata, Tidak hanya Juliani Poliswari yang dihubungi oleh Ketua Komis B Moh. Basuki, meliankan terdakwa sendiri, yang menyatakan kepada terdakwa bahwa, “pembahasan revisi Perda harus ada dananya, masa cuma bahas-bahas thok”, dan terdakwa diminta oleh Moh. Basuki, untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan Pranaya Yudha, terkait besaran uang yang harus disediakan oleh Dinas Peternakan, agar dilakukan pembahasan revisi Perda tersebut. Pada Tanggal 18 Mei 2017, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dengan mengatakan, bahwa Moh. Basuki beberapa kali menelepon yang  menanyakan, tentang realisasi pemberian uang dari pihak Dinas Peternakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tersebut, kemudian Juliani Poliswari  menjawab, akan mencoba menanyakan terkait besaran jumlah uang yang harus direalisasikan kepada Santoso, salah satu staf Komisi B DPRD Jatim, dan terdakwa akan mendiskusikannya pada saat rapat dengar pendapat atau herring lanjutan dengan pihak komisi B DPRD Jatim. Pada tanggal 22 hingga 23 mei 2017, melakukan kunjungan kerja lanjutkan Ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian di Jakarta, sekaligus diadakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Provinsi Jawa Timur tersebut, di Hotel Grandeur, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta yang dihadiri oleh, seluruh anggota komisi B DPRD Jatim, tenaga ahli dan beberapa orang dari Dinas Peternakan. Sebelum rapat dimulai, terdakwa dipanggil oleh Moh. Basuki dan Pranaya Yudha Mahardika dan menyampaikan kepada terdakwa, “revisi Perda nantinya akan disetujui, namun ini tidak bahas-bahas saja harus ada dananya”, dan Pranaya Yuda  Mahardika menambahkan kepada terdakwa, “Kalau saya nggak apa-apa, ini kan 19 orang beda-beda, mosok membahas thoh gak ono opo-opo ne (Kalau saya nggak apa-apa, ini ka nada 19 orang berda-beda, masa’ membahas aja tidak ada apa-apanaya). Untuk itu, Pranaya Yuda Mahardika, meminta agar terdakwa menyediakan uang sejumlah Rp 200 juta, namun terdakwa hanya menyanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 23 mei 2017, setelah terdakwa mengikuti hearing dengan komisi B DPRD Jatim, perihal revisi Perda Nomor 3 tahun 2012, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dan menyampaikan hasil pembicaraan terdakwa dengan Moh. Basuki dan Pranaya Yuda Mahardika. Pada tanggal 26 Mei 2017, Nurcahyo menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta dengan mengatakan, ini ada uang Rp 50 juta, kurang Rp 50 juta,  serta memerintahkan kepada Nurcahyo, agar meminta sisa kekurangan uang tersebut kepada Juliani Poliswari. Nurcahyo mendapat telepon dari Juliani Poliswari, yang sedang mengikuti Diklat PIM III di Malang mengatakan bahwa, dirinya sudah menitipkan uang Rp 20 juta Kepada Fitri Istiana, sedangkan kekurangan sisanya sebesar Rp 30 juta, ditanggung oleh Nurcahyo dan Fitri Istiana masing-masing sebesar Rp 15 juta. Kemudaian, uang tersebut diserahkan kepada Rahman Agung, sebagaimana petunjuk dari Moh. Basuki kepada terdakwa.   
Uang sebesar Rp 100.000.000 dimasukan ke dalam amplop coklat dan dengan ditemani oleh Fitri Istiana, menemui Rahman Agung di DPRD, dan menyerahkan uang yang terbungkus dalam amplop warna coklat tersebut kepada Rahman Agung, setelah itu Rahman Agung meletakkan uang tersebut di ruang kerja Moh. Basuki. Kemudain, uang tersebut diserahkan kepada Ninik Sulistyaningsih, untuk dibagikan kepada seluruh anggota komisi B DPRD Jatim. Terdakwa pun dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAP.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Rohayati Sipenyuap DPRD Jatim Dituntut Ringan

#PH terdakwa : Tentang Perda, Gubernur Jatim harus ikut bertanggung jawab# berita korupsi .co – Lagi-lagi alasan jadi JC (Justice Call...

ICW : HAKIM TERTANGKAP LAGI, PENGADILAN DARURAT KORUPSI

12.08 beritakorupsi 0

#Pada era Hatta Ali, sudah 25 orang Hakim dan aparat pengadilan yang dijerat KPK# 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtXjEce-V59WXyI98DiorCh2EDIxlygcvw2YYOOzG5_qDAWoyBXXoqjWask_WSFTNbdMiQnA8B7sLHi-pqP-AfkENJXHexLGj-3om4ubyQpri4dKMWJftfQFyazZROXOHnUY37hLkHM1o/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="781" height="453" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtXjEce-V59WXyI98DiorCh2EDIxlygcvw2YYOOzG5_qDAWoyBXXoqjWask_WSFTNbdMiQnA8B7sLHi-pqP-AfkENJXHexLGj-3om4ubyQpri4dKMWJftfQFyazZROXOHnUY37hLkHM1o/s640/ICW+-+Copy.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Jumat, 6 Oktober 2017 lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap seorang Hakim (Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono) dan seorang Anggota Komisi XI DPR RI (Aditya Anugerah Moha) karena diduga melakukan transaksi suap-menyuap. Transaksi suap menyuap yang dilakukan oleh keduanya dilakukan untuk mempengaruhi hakim agar tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam perkara korupsi yang melibatkan Bupati Bolaang Mongondow, serta mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi tunjangan pendapatan aparat pemerintah desa (TPAPD) Kab. Bolaang Mongondow. Terbongkarnya kasus korupsi ini tentu menambah panjang daftar nama hakim yang tertangkap melakukan korupsi. Sebelumnya, tepat satu bulan yang lalu (6 September 2017) KPK melakukan OTT terhadap Hakim Dewi Suryana yang merupakan hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Bengkulu. Dalam catatan ICW sejak Hatta Ali dilantik menjadi Ketua Mahkamah Agung (sejak Maret 2012 hingga Oktober 2017) setidaknya sudah ada 25 orang hakim dan aparat pengadilan (non hakim) yang tersandung kasus korupsi dan sebagian besar terjerat OTT KPK. Mereka terdiri dari 10 orang hakim dan 15 pegawai pengadilan atau Mahkamah Agung (Daftar nama terlampir). Banyaknya hakim dan pegawai pengadilan yang ditangkap KPK mengindikasikan bahwa pengadilan atau cabang kekuasaan yudikatif sedang dalam kondisi darurat korupsi. Lembaga Pengadilan memiliki potensi korupsi yang sangat besar, dan bahwa belum ada reformasi yang signifikan yang dilakukan di lingkungan Mahkamah Agung khususnya di bawah kepemimpinan Hatta Ali. Potensi korupsi yang sangat besar itu juga dilihat dari besarnya struktur organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung. Maka bukan hal yang mustahil, masih banyak oknum hakim dan petugas pengadilan yang korup namun belum tersentuh oleh KPK atau penegak hukum lainnya. Selain itu, potensi tersebut juga diperbesar dengan lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas MA dan Komisi Yudisial. Sehingga peluang terjadinya korupsi di tubuh pengadilan semakin terbuka lebar. Adalah hal yang lumrah jika menilai hakim yang telah ditangkap oleh KPK hanya sedang bernasib buruk. Namun tidak memberikan efek penjeraan bagi oknum nakal di pengadilan. Meskipun Mahkamah Agung telah memberlakukan Perma Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, namun tetap belum mampu melakukan pengawasan yang efektif terhadap hakim dan petugas pengadilan. Justru, Ketua Pengadilan yang dibebani tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap bawahan. Dalam perkara korupsi yang menimpa Hakim Sudiwardono, ia sebagai Ketua PT Manado justru yang melakukan pelanggaran dan menerima suap. Sehingga sulit secara nalar untuk menjustifikasi pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan tetapi justru Ketua Pengadilan lah yang menjadi oknum nakal di pengadilan. Oleh karenanya sebagai atasan dari Hakim Sudiwardono harus ada pimpinan MA yang bertanggung jawab atas kejadian yang memalukan ini. Karena kondisi pengadilan yang darurat, maka perlu ada langkah luar biasa untuk membersihkan praktek mafia hukum di Pengadilan dan sekaligus mengembalikan citra pengadilan dimata publik. Selain membuka ruang bagi KPK untuk terus melakukan penindakan - menangkap hakim dan aparat Pengadilan yang korup, sebagai langkah pencegahan maka Mahkamah Agung perlu melakukan evaluasi dalam melihat dan memetakan potensi korupsi di tubuh pengadilan. Selain itu juga perlu melakukan evaluasi terhadap implemenyasi Perma No. 8 Tahun 2016 tersebut. Apakah Perma tersebut efektif dalam mengatasi persoalan korupsi yang dilakukan oleh hakim dan aparat pengadilan. Upaya lain yang perlu dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah melakukan penilaian ulang terhadap seluruh Ketua Pengadilan sebagai ujung tombak pengawasan di pengadilan. Memastikan bahwa Ketua Pengadilan merupakan sosok yang berintegritas dan tidak pernah memiliki persoalan di masa lalu adalah hal penting untuk menjamin Perma 8 Tahun 2016 dapat secara efektif berjalan. Tanpa adanya kesepahaman dan keterbukaan dari Mahkamah Agung tentu perkara korupsi yang melibatkan hakim akan terus terjadi berulang. Karenanya, kami mendorong Mahkamah Agung untuk: 1.mengevaluasi pelaksanaan Perma 8 Tahun 2016 dengan cara melakukan evaluasi terhadap Ketua Pengadilan Negeri / Banding untuk memastikan integritas, kualitas, dan kemampuan yang bersangkutan dalam melaksanakan Perma tersebut. 2. Menerapkan dengan tegas dan konsisten, Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/XI/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, terhadap oknum-oknum Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang diduga terlibat dalam perkara pidana, khususnya korupsi 3. Bersama KPK dan KY melakukan pemetaan terhadap ruang potensi terjadinya korupsi di lembaga pengadilan. Pemetaan dilakukan agar dapat dijadikan rujukan pembentukan kebijakan pembinaan dan pengawasan. 4. Bersama KPK dan KY merumuskan kurikulum pembinaan yang ditujukan khusus untuk meningkatkan integritas aparat pengadilan dan secara berkala melakukan assesment kepada hakim dan aparat pengadilan. Selain itu, sebaiknya Pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan pengadilan untuk dijadikan masukan dan kebijakan dalam RUU Jabatan Hakim. 
 
Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)               Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan

Regional Tipikor ICW : HAKIM TERTANGKAP LAGI, PENGADILAN DARURAT KORUPSI

#Pada era Hatta Ali, sudah 25 orang Hakim dan aparat pengadilan yang dijerat KPK# Jakarta, berita korupsi .co - Jumat, 6 Oktober 2017 ...

OTT Suap, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Segera Diadili

11.51 beritakorupsi 0

#Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, biasanya menyeret seseorang karena dugaan Korupsi, kali ini Dia yang akan diadili karena Korupsi “Suap”# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv9GoBRU282PWJNTNV9kE1_PNhIIBY7_7MZB3UMpHfUoFJs5XiyuXn1dcQowzBeeEZvjXfYRyo4frDUB7OkWZW3i1oxyUWRkRBXSj9P8VwlYYZb4JZacMr5mVC7J8FKVrWTZ3AF2_x2RM/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv9GoBRU282PWJNTNV9kE1_PNhIIBY7_7MZB3UMpHfUoFJs5XiyuXn1dcQowzBeeEZvjXfYRyo4frDUB7OkWZW3i1oxyUWRkRBXSj9P8VwlYYZb4JZacMr5mVC7J8FKVrWTZ3AF2_x2RM/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
 
beritakorupsi.co – Bagaikan roda berputar ! Perumpaan ini sering terucap dan terdengar di masyarakat, dan kali ini sepertinya menjadi salah satu kenyataan dalam kasus yang menyeret tersangka Rudi Indra Prasetya selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Jawa Timur. 
 
Sebab Rudi Indra Prasetya, sebagai Jaksa senior apalagi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negari Pamekasan, sudah terbiasa menandatangani atau memerintahkan anak buanya untuk membuat surat dakwaan terhadap seseorang tersangka yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi di wilayah hukumnya. 
 
Namun kali ini, “roda itu pun kini sudah berputar”. Ia harus duduk dikursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai terdakwa, mendengarkan Jaksa  yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakaan terhadap dirinya. 
 
Karena tak lama lagi, tersangka Rudi Indra Prasetya bersama 3 tersangka lainnya akan diadili setelah KPK melimpahkan berkas perkaranaya ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Seperti yang disampaikan Humas dan Panmud Pengadilan Tipikor, pada Selasa, 10 Oktober 2017. 
 
“Berkas peranya sudah masuk. Ada empat tersangka/terdakwa dengan 2 berkas perkara, Berkasnya sudah di bawa ke Arjuna (ke PN Surabaya.red),” kata Humas  Pengadilan Tipikor, DR. Lufsiana. 
 
“Ia benar, tapi masih menunggu penunjukan  Majelis Hakim dan jadwal sidang dari KPN (Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.red),” ucap Panmud Pengadilan Tipikor, Akhmmat Nur. 
 
Rudi Indra Prasetya, “diringkus” KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah dinasnya bersama Sutjipto Utomo (Kepala Inspektorat Pamekasan), Noer Solehhoddin (Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan), dan seorang sopir pribadinya, pada Rabu, 2 Agustus 2017 sekira pukul 07.14 sehari setelah kedatangan Kepala Kejaksaan Agung Ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur. 
 
OTT yang dilakukan KPK terhadap orang Nomor 1 (satu) di Kejari Pamekasan ini, terkait dugaan menerima uang suap dari Agus Mulyadi selaku Kepala Desa Dassok dan Noer Solehhodin melalui Sutjipto Utomo kepada Rudy Indra Prasetya di rumah dinasnyat. Dari lokasi, tim KPK mengamankan barang bukti (BB) berupa uang pecahan Rp 100 ribu yang dibungkus dalam kantong plastik. 
 
Pemberian uang suap oleh Kades Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan ke Kajari Pamekasan, terkait penanganan kasus dugaan penyimpangan dana desa dalam proyek senilai Rp 100 juta atas laporan salah satu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ke Kejari Pamekasan yang sedang melakukan pengumpulan bukti serta keterangan (Pulbaket). 
 
Karena takut dijadikan sebagai tersangka, Kades Dassok pun berkoodinasi dengan Sutjipto Utomo selaku Kepala Inspektorat Pamekasan dan Noer Solehhoddin (Kabag Administrasi Inspoktorat). Sekaligus menjadi perantara suap antara Kades Dassok ke Kajari Pamekasan atas anjuran Bupati Pamekasan, Achmad Syafii. 
 
Dari Operasi Tangkap Tangan ini, berdasar informasi KPK mengamankan 10 orang, diantaranya Sutjipto Utomo, Rudy Indra Prasetya, Noer Solehhoddin, dan seorang sopir di rumah dinas Kajari (tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 07.14 WIB), Sugeng (Kasi Intel Kejari Pamekasan), dan Eka Hermawan, selaku Kasipidsus Kejari Pamekasan (jam 7.49 WIB), Agus Mulyadi di rumahnya di Desa Dassok (Pukul 08.55 WIB), M Ridwan, selaku Ketua Persatuan Kepala Desa (jam 8.55 WIB), Indra Permana, selaku staf Kejari (jam 9.00 WIB) dan Achmad Syafii di Pendopo Kabupaten Pamekasan (jam 11.30 WIB).  (Redaksi)

News Tipikor OTT Suap, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Segera Diadili

#Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya, biasanya menyeret seseorang karena dugaan Korupsi, kali ini Dia yang akan diadili karena Korupsi “Sua...

Permohonan PK Dikabulkan, Terpidana Kasus Korupsi Dana ODC RSUD Malang Bebas

05.23 beritakorupsi 0

#Siapa Aktor Utama Dibalik Kasus Korupsi Dana ODC RSSA Malang ? Apakah Kasus ini “pesana” untuk memenjarakan dr. Refa ?# 
 <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIiJkYlTgz0lCL_zzIWOsszqflqByMywRU8QgcJ93yo-uq0jZyhazSdTOryxwrwvjVQV5IuE7yZZKSZbaviNGYQWYB7PP5omnf0eKCeMQlqfM5fsVj6GZJuAh1KzZTj6sXoguy141PK6c/s1600/IMG20170412113821+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="906" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIiJkYlTgz0lCL_zzIWOsszqflqByMywRU8QgcJ93yo-uq0jZyhazSdTOryxwrwvjVQV5IuE7yZZKSZbaviNGYQWYB7PP5omnf0eKCeMQlqfM5fsVj6GZJuAh1KzZTj6sXoguy141PK6c/s1600/IMG20170412113821+-+Copy.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">dr. Safaruddin Refa., Sp.M</td></tr>
</tbody></table>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
beritakorupsi.co – Ketika keyakinan Jaksa “menuduh” serta menyeret seseorang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk diadili oleh Majelis Hakim, maka saat itu pula nama baik keluarga tersangka/terdakwa akan tercoreng dimata masyarakat Indonesia sebagai keluarga Koruptor. Namun, bila putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI (tingkat Kasasi) yang menghukum terdakwa terbukti melakukan Korupsi seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang kemudian dibatalkan oleh Hakim Agung Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI (tingkat PK), lalu bagaimana nama baik keluarga si terdakwa yang sudah “tercap” sebagai keluarga Koruptor ? Apakah Jaksa berhenti disitu saja, atau akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) karena “usahanya” gagal untuk memenjarakan si terdakwa, dan tidak akan mencari siapa dalang dibalik kasus Korupsi yang merugikan keuangan negara karena memang dari awal “ada pesanan ?” Inilah yang terjadi dalam kasus Korupsi dana ODC (One Day Care) atau biaya retribusi jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RSU. Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang tahun 2005 hingga 2008 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 60.800.000 Pada tanggal 23 Januari 2009, berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (HPKN) oleh BPKP (Badan Pemeriksan Keuangan daan Pembangunan) Perwkilan Provinsi Jawa Timur, ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 60.800.000 oleh 10 dokter Spesialis mata di RSSA antaralain, dr. Maksum Efendi sebesar Rp 11.600.000, dr. Budi Sulistia (Rp 11.600.000), dr. Hariwati (Rp 9.600.000), dr. Hariyah (Rp 8.800.000), dr. Safaruddin Refa   (Rp 8.400.000), dr. Sonny  Agung (Rp 5.200.000), dr. Elfina (Rp   2.000.000), dr. Seskoati (Rp 1.600.000), dr. Anny S (Rp 1.200.000) dan dr.  Debby sebesar Rp 800.000. Menurut JPU dalam dakwaannya, korupsi yang dilakukan dr. Safaruddin Refa yang menjabat sebagai ketua staf medik fungsional (SMF) mata RSSA Malang adalah, dengan cara memberikan pelayanan Khusus ODC, yaitu pelayanan kesehatan operasi mata dalam sehari selesai tanpa nginap. Dalam pelayanan tersebut, dr. Refa memungut sendiri biaya pengobatan sebesar Rp 400.000 per pasien yang berjumlah sebanyak 21 orang pasien di RSSA Malang selama 3 tahun, dan menciptakan sendiri alur pembayaran biaya jasa sarana rumah sakit dengan mempekerjakan kembali Sunaryo, sebagai tenaga Administrasi yang sudah pensiun selama 3 tahun. Dan menurut Jaksa, bahwa uang tersebut tidak disetorkan ke bagian mobilisasi dana RSSA, Malang sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 8.400.000. akibatnya, dr. Refa pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada tanggal 19 Oktober 2009, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Negeri Malang Nomor. 419/Pid.B/2009/ PN. Mlg akhirnya menyatakan, bahwa dr. Safaruddin Refa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan maupun tuntutan JPU. Tak puas dengan putusan Majelis Hakim tersebut, Kejaksaan Negeri Malang kemudian mengajukan kasasi kea Mahkamah Agung RI. Hasilnya, Jaksa “puas” karena dakwaannya dikabulkan oleh Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) RI dengan Ketua Hakim Agung, Artidjo Alkostar, dalam surat putusannya No. 2410/k/PID.SUS/2014 tanggal 7 September 2015 menyatakan, bahwa dr. Refa terbukti melakukan Korupsi dan menghukumnya dengan pidana penjara selama 1 tahun. Yang lebih anehnya, saat Kejari Malang menerima petikan putusan Mahkamah Agung RI tahun 2016, Kejari Malang justru tidak melaksanakan putusan tersebut, karena tidak mengeksekusi terpidana. Kali ini, justru dr. Refa yang tak terima atas putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, yang menyatakan dirinya melakukan Korupsi sebesar Rp 8.400.000 selama 3 tahun. Dr. Refa tidak merasa “memakan” uang pasien sebanyak 21 orang yang totalnya Rp 8,4 juta dalam kurun waktu 3 tahun.. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZbQ8N9_Rhqmmap3c5xIzmQXHYKtj_uQVRS5_UDB3jS5PNqZmnv_QlUwCRHglurYrUPwwS5Rkw6JmHWdEFQWCgtYdqeSRMuTij3xHDzrO2ZhStwcRwdJzutFN41MPT1Yt9TKWyUEoGWT8/s1600/IMG20170412144242.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZbQ8N9_Rhqmmap3c5xIzmQXHYKtj_uQVRS5_UDB3jS5PNqZmnv_QlUwCRHglurYrUPwwS5Rkw6JmHWdEFQWCgtYdqeSRMuTij3xHDzrO2ZhStwcRwdJzutFN41MPT1Yt9TKWyUEoGWT8/s640/IMG20170412144242.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Seuasi sidang PK di PN Malang (foto BK, 12 April 2017, Dok)</td></tr>
</tbody></table>
Dalam proses putusan di MA RI inilah, dr. Refa menemukan 10 bukti baru (Novum) untuk diajukan dalam sidang PK, bilamana putusan MA RI, berbeda dengan putusan Majelis Hakim PN Malang. Apa yang dibayangkan dr. Refa dalam kasus yang menyeret dirinya menjadi nyata. Sebab, Hakim Agung menyatakan dirinya bersalah. Bukti baru yang diajukan dr. Refa, diantaranaya Kwitansi pembayaran oleh pasien kepada RSSA, Keputusan Derektur RSU Dr. Saiful Anwar No. 440/2472/308/2004 tentang penyelenggaraan pelayanan Khusus, Perda Provinsi Jatim No.10 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan kesehatan di RS Provinsi, surat dari PT Askes cabang Malang No. 1165/13-08/0908 dan HPKN oleh BPKP  Perwkilan Provinsi Jawa Timur pada 23 Januari 2009. Yang pada halam 7 poin 3 berbunyi, pasien ODC diajukan Klaim biaya pelayanan ke PT Askes oleh RSUD Dr. Saiful Anwar pada Agustus 2005 hingga Mei 2008 sebesar Rp 1.300.000 per pasien. Dan halaman 11 HPKN tersebut, atas selisih kekurangan pembayaran jasa sarana pelayanan Khusus/ODC SMF Mata RSSA Malang, telah ditindak lanjuti oleh para dokter dengan membayar/menyetorkan ke kasir moblisasi dana RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebesar Rp 58.800.000 dan ada titipan melalui PN Malang yang belum disetor ke kasir moblisasi dana RSSA sebesar Rp 2 juta hingga tanggal 23 Januari 2009. Yang lebih “tragis” lagi, bukti surat dari PT Askes cabang Malang No. 1165/13-08/0908 perihal, data pasien Askes kamar operasi ruang mata, yang ditandatangani oleh Roni Kurnia, selaku Kepala PT Askes, tertanggal 3 September 2008, yang ditujukan kepada Direktur RSU. Dr. Saiful Anwar Malang, “raib” entah kemana, yang akhirnya didaptnya. Dan surat keterangan dari Drs. Abd. Manan Msi, selaku Kepala Penerimaan dan Pendapatan Keuangan RSUD. Dr. Saiful Anwar yang menyatakan, bahwa pasien katarak yang di operasi oleh dr. Safarudin Refa, Sp,M di RSUD. Dr. Saful Anwar sebagai pasien Askes, bukan pasien pelayanan Khusus ODC Mata, dan telah diklaim kepada PT Askes Cabang Malang dan telah dibayarkan ke RSUD Dr. Saiful Anwar. Selain itu, terungkap pula, bahwa yang mengangkat atau mempekerjakan kembali Sunaryo, yang telah pensiun selama 3 tahun di SMF mata RSSA Malang ialah ketua SMS mata sebelumnya yaitu dokter Retnaniadi, istri Direktur RSU. Dr. Saiful Anwar Malang saat itu. Dan pasien dr. Refa, yang dinyatakan belum membayar biaya jasa sarana rumah sakit, ternyata telah membayar sendiri dan langsung ke bagian mobilisasi dana RSSA Malang sebanyak 13 orang diantara pasien tersebut adalah peserta Askes, yang biayanya telah diklaim oleh pihak RSSA Malang kepada PT Askes setelah operasi mata dilakukan. Dr. Refa tidak mencari bebas atas putusan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, tapi Ia ingin mencari keadilan walau menurutnya tidak semudah, ibarat mencari mutiara di dasar laut, namun tetap berupaya dengan mengajukan memori Peninjauan Kembali (PK) memalui Majelis Hakim PN Malang, yang diketuai Hakim Rekman, pada Rabu 12 April 2017. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDCMkyErbZvr2WDoG6rJMWNXUXF-UIuAwP9_sRVG1OGq0HnRoxBLkRFXA_ig2vTMBO8Llm48IxDSfu4dW6PTEA9qolTC0lILEYqdzaTFwHW-UIUo9TC9IXwGj8OiDbWHYrLl4d720As9o/s1600/IMG20170412113821.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDCMkyErbZvr2WDoG6rJMWNXUXF-UIuAwP9_sRVG1OGq0HnRoxBLkRFXA_ig2vTMBO8Llm48IxDSfu4dW6PTEA9qolTC0lILEYqdzaTFwHW-UIUo9TC9IXwGj8OiDbWHYrLl4d720As9o/s640/IMG20170412113821.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saat sidang PK di PN Malang (Foto BK, 26 April 2017, Dok)</td></tr>
</tbody></table>
Pada tanggal 26 April 2017, dalam sidang lanjutan perkara PK yang di Ketuai Majelis Hakim Rekman, dengan agenda tanggapan JPU. Dalam tanggapannya, JPU Irawan menyatakan, bahwa alasan PK yang dibenarkan oleh Undang-Undang adalah alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yakni; a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segalatuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terdapat perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. Apabila dalam keadaan putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan dengan satu dengan yang lain dan c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. JPU juga menolak 1 dari 10 bukti PK yang diajukan dr. Refa. Alasan JPU dalam tanggapannya, bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon PK sudah pernah diajukan dalam persidangan tahun 2009 lalu. Lalu, bagaimana dengan 9 bukti (Novum) lainnya termasuk surat dari PT Askes dan surat dari Kepala Penerimaan dan Pendapatan Keuangan RSUD. Dr. Saiful Anwar Malang yang menyatakan, bahwa pasien yang dioperasi dr. Refa adalah peserta Askes bukan Khusus. Dari fakta persidangan dan data yang ada, diduga terjadi kelebihan bayar yang diterima oleh pihak RSUD. Dr. Saiful Anwar dari sebahagian pasein dan dokter yang dituduh tidak membayar dana retrubusi pelayanan pasien. Lalu kemana dana tersebut ? kenapa Kejari Malang sejak 2009 hingga sekarang, tidak menyeret 9 dokter lainnya ? lalu apa hasil pemeriksaan penyidik Kejari Malang terhadap beberapa pejabat RSUD. Dr. Saiful Anwar pada tahun 2016 lalu ? “Saya bukan mencari putusan bebas atas tuduhan Korupsi yang dituduhkan ke saya. Tetapi saya hanya mencari keadilan dan Hak Azasi Manusi (HAM) serta nama baik kelaurga saya.Tujuh tahun saya mencari keadilan, belum aya temukan hingga hari ini. Pengakuan Abd. Manan yang jujur, polos dan berani, merupakan semangat buat saya, bahwa saya tak bersalah, tak melakukan korupsi, saya hanya sebagian dari rakyat Indonesia yang dizolimi dan dikriminalisasi  serta dipenjarakan karena tak salah,” ujar dr. Refa kemada media ini seusai persidangan saat itu “Bayangkan, ada 49 berkas alat Bukti dan saksi dipersidangan, tak satupun bukti tersebut  menyebut nama saya tersangkut sebagai pelakunya. Malahan, separoh dari alat bukti itu, tidak berhubungan dengan saya,” lanjut dr. Refa saa itu. “Kasi Pidsus Kajari Malang yang saat itu dijabat oleh Abdul Muid SH, mengatakan bahwa saya sudah dipesan dan di jadikan target oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malang Hermut Achmadi SH dan di lanjutkan oleh Witono SH,MH,” ungkap dr. Refa. Dr. Refa pun telah melaoporkan kasus ini ke Presiden, dan telah mendapat jawaban surat dari Presiden RI Joko Widodo, melalui Mensekneg No.B-170/Kemensetneg/D-1/Hkm/HK.04.02/04/2016. Yang isinya, meminta agar Jaksa Muda Agung Pidsus, menindak lanjuti laporan, bahwa dr. Refa di korbankan dan di kriminalisasi. dr. Refa juga melaporkan kasus uang Askes yang di “peti es kan” oleh kajari Malang sampai saat ini, dan surat tersebut tembusannya  ke Kajagung RI. Usaha dr. Refa untuk mencari keadilan menuai hasil. Sebab, Hakim Agung Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI mengabulkan PK-nya. Dalam petikan putusan Hakim Agung Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 123 PK/PID.SUS/2017 tanggal 14 Agustus 2017 membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2410/k/PID.SUS/2014 tanggal 7 September 2015 yang membatalkan putusan PN Malang No. 419/PID.B/2009/PN. Mlg tanggal 19 Oktober 2009. Dalam putusan Hakim Agung Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI menyatakan, bahwa dr. Safaruddin Refa Sp.M tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu, kedua maupun ketiga. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Bagaimana Jaksa memulihkan hak dr. Refa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sementara ratusan bahkan jutaan masyarakat Indonesai telah “mem-Vonis”-nya sebagai Koruptor ? “Hakim Agung Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, yang terdiri dari Timur P. Manurung. SH., MH sebagai Ketua Majelis, Profesor. Dr. Surya Jaya. SH., M.Hum dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung. SH., MH sebagai Hakim anggota, pada tanggal 14 Agustus 2017 telah memutus perkara Peninjauan Kembali Nomor 123 PK/PID.SUS/2017 yang saya ajukan,” Ucap dr. Refa Berbunyi dari petikan putusan ini, lanjut dr. Refa, antara lain mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali terpidana dokter Safaruddin Refa Sp.M tersebut. 2, membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2410/Pid.SUS/2014 tanggal 7 September 2016 yang mengabulkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Malang Nomor. 419/PID.B/2009/PN. Mlg tanggal 19 Oktober 2009. Menyatakan terdakwa dokter Safaruddin Refa Sp.M tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan satu atau kedua atau ketiga. Membebaskan dr. Safaruddin Refa Sp.M, oleh karena itu dari dakwaan satu atau kedua atau ketiga memberikan hak-hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya,. “Petikan putusan ini saya terima tanggal 9 Oktober 2017,” ucap dr. Refa membacakan isi petikan putusan, pada Senin, 9 Oktober 2017 Saat ditanya, upaya apa yang akan dilakukan oleh dr. refa pasca putusan PK-nya, dr. refa mengatakan, akan menikmatinya dengan bersyukur setelah terkuras upaya, tenaga dan pikirannya dan berharap, tidak ada lagi “dr. Safaruddin Refa” lainnya. “Saya akan menikmati dulu putusan bebas ini, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'allah. Semoga tetap diberi ketenangan hidup dalam usia yang terus bertambah, Amin Ya Rabbil Alamin,” ucapnya dengan senyum. “Saya senang, bahagia dan bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'allah. Perkara ini telah menyita waktu, menguras tenaga dan pikiran, mengorbankan nama baik, harga diri dan keluarga. Tidak menyangka, ternyata keadilan masih ada di negeri ini. Semoga di masa yang akan dating, tidak ada lagi korban-korban lain seperti yang saya alami. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'allah memberikan petunjuk untuk berbuat baik kepada orang-orang yang telah memfitnah, mendzolimi dan mengkriminalisasi saya,” pungkasnya.  (Redaksi)

Tipikor Permohonan PK Dikabulkan, Terpidana Kasus Korupsi Dana ODC RSUD Malang Bebas

#Siapa Aktor Utama Dibalik Kasus Korupsi Dana ODC RSSA Malang ? Apakah Kasus ini “pesana” untuk memenjarakan dr. Refa ?# dr. Safaruddin...

Tertangkap OTT, Ketua DPRD Kota Mojokerti Diadili

08.37 beritakorupsi 0

#Seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto menerima dan menikmati uang “Haram”# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRdJ0G8UYzLWkXMGZxoNrTJ8NPMi9nS_7jY-ZDYUH5JerWjs_YX47a5ttRUaSB5awpv0s7tqtmdfKEdIkWXYzp_hsKxQG6nh7sAxZ87Y_5gXY4MKEEY6I0u20zWitBattxgoMDuuiZ4FM/s1600/Mojokerto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="775" data-original-width="603" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRdJ0G8UYzLWkXMGZxoNrTJ8NPMi9nS_7jY-ZDYUH5JerWjs_YX47a5ttRUaSB5awpv0s7tqtmdfKEdIkWXYzp_hsKxQG6nh7sAxZ87Y_5gXY4MKEEY6I0u20zWitBattxgoMDuuiZ4FM/s1600/Mojokerto.jpg" /></a></div>
 
 
beritakorupsi.co – Tak heran, bila janji “manis” selalu “berkumandang” dari seseorang yang mencalonkan diri pada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) maupun calon legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) disaat kampanye berlangsung. Tak hanya janji “manis”, waktunyapun mudah ditemui atau menemui, karena butuh suara rakyat, karena 1 orang saja bisa menentukannya terpilih atau tidak. Anehnya, janji kampanye ternyata ibarat syair lagu “…tapi janji tinggal janji di bibirmu..” yang dinyanyikan artis Ibu Kota Hetty Hetty Koes Endang, dari beberapa Kepala Daerah, seperti Gubernur, Bupati/Wali Kota maupun anggota Legis Latif. Karena, sudah banyak Kepala Daerah maupun anggota DPR, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota masuk penjara sebelum dan sesudah masa jabatannya berakhir, disebabkan kasus Korupsi. Seperti kasus yang menyeret Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, yang ditangkap KPK bersama Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dalam Operasi Tangan Tangan (OTT), pada Jumat, 16 Juni 2017. Pada Jumat, 6 Oktober 2017, dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti, JPU KPK Lie Putra Setiawan, Heradian Salipi membacakan surat dakwaannya terhadap terdakwa Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), terdakwa Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan terdakwa Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dengan perkara masing-masing terpisah, dengan didampingi Penasehat Hukum (PH) para terdakwa, diantanya Setiyono dari LBH Trisakti Jakarta. Dalam surat dakwaannya, JPU KPK membeberkan kronoligis terjadinya “penyuapan” antara para terdakwa selaku pimpinan DPRD dengan terdakwa Wiwiet Febriyanto (sudah disidangkan terlebih dahulu). JPU KPK mnyatakan bahwa, terdakwa terdakwa telah menerima sejumlah uang Rp 450 juta yang diperuntukkan bagi para Pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019, dari Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto dan Wiwid Febrianto,  Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto.   
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-KmdzU6Kq7DaOiGKNg2ZQ8DvWrHeHXOfzDXjcG3NOasanEGQmcF1GFzYOHfZqdQneAbJL158FepcO83cVQxWdJhE9NBuqdOihokciy6gvK_Mz5M3xDFi-OkYIb-eKoohUmB6geCxH1Eg/s1600/IMG20171006100819.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-KmdzU6Kq7DaOiGKNg2ZQ8DvWrHeHXOfzDXjcG3NOasanEGQmcF1GFzYOHfZqdQneAbJL158FepcO83cVQxWdJhE9NBuqdOihokciy6gvK_Mz5M3xDFi-OkYIb-eKoohUmB6geCxH1Eg/s640/IMG20171006100819.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
Pemberian uang tersebut, agar Ketua, wakil Ketua serta Ketua Fraksi maupun anggota DPRD Mojokerto lainnya, tidak mempersulit pembahasan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (APBDP) tahun 2017 maupun RAPBD Tahun Anggaran 2018. Perbuatan para terdakwa, lanjut JPU KPK, bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagamaina telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 17 tahun 2014 dan UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib Dewan. JPU KPK memeberkan pula, Pada sekitar akhir tahun 2016,  dibuat kesepakatan antara Mas’ud Yunus dengan pimpinan DPRD Kota Mojokerto, dimana Mas’ud Yunus akan memberikan komitmen kepada para Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, yang bersumber dari persentase atas pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan atau Penling, atau yang dikenal dengan istilah program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee sebesar Rp 65 juta pertahun untuk masing-masing anggota DPRD kota Mojokerto, sebagai uang lelah dalam membahas anggaran yang rencananya diberikan per triwulan di tahun 2017. Pada sekitar bulan Februari 2017, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Mojokerto, terdakwa Purnoma, Umar Farooq dan Abdullah Fanani serta beberapa Ketua Fraksi mengadakan pertemuan dengan Wiwid Febrianto membahas pekerjaan terkait Jasmas, serta tidak lanjut komitmen fee. “Pada kesempatan tersebut, Wiwiet Febrianto menyanggupi untuk memenuhi komitmen fee sebesar 8% dari nilai anggaran Jasmas,” ,” ucap JPU KPK. Ternyata, hingga bulan Mei 2017, komitmen fee kepada para Pimpinan dan anggota DPRD belum dilakukan. Pada hal ada permasalahan, terkait pelaksanaan anggaran Dinas PUPR pada APBD Tahun Anggaran 2017, yang mungkin akan dipermasalahkan oleh DPRD yang bisa jadi akan berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan APBD tahun 2018, diantaranya Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda) untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan yang bersumber dari DAK fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan fisik bidang infrastruktur perumahan air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000, yang total keseluruhan sejumlah Rp 13.352.264.600 sebagai akibat tidak terealisasinya transfer DAK tahun 2016 dari Kementerian Keuangan Kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR. JPU KPK mengungkapkan, pada Selasa, 5 Juni 2017, terdakwa Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani menemui Mas’ud Yunus di rumah dinasnya, guna menanyakan tindak lanjut pemberian komitmen fee. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Mas’ud Yunus kemudian meminta Wiwid Febrianto untuk merealisasikan komitmen fee dan menyampaikan kepada para pimpinan DPRD, agar tidak mempersulit pembahasan APBD perubahan tahun 2017 maupun APBD tahun 2018.  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqnK58CnzQOqVQ_qX8uDDX-Ll415EInQ1FoYBdCT9sles1BwftTFg1KU9wxRYZIy7qQ4YdIOZWjXEq5KCh4wxpdSmGPcVeXDz1lbpAdKchHndIwDMyIpNbtNPtfmRk7qQUI63ij5Sz_WE/s1600/IMG20171003113607.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqnK58CnzQOqVQ_qX8uDDX-Ll415EInQ1FoYBdCT9sles1BwftTFg1KU9wxRYZIy7qQ4YdIOZWjXEq5KCh4wxpdSmGPcVeXDz1lbpAdKchHndIwDMyIpNbtNPtfmRk7qQUI63ij5Sz_WE/s640/IMG20171003113607.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus (foto BK, Dok)</td></tr>
</tbody></table>
 
Setelah pertemuan di rumah dinas Wali Kota, kemudian dilanjutkan pertemuan di Kantor DPRD Kota Mojokerto keesokan harinya. Terdakwa Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta Wiwid Febrianto agar segera merealisasikan komitmen fee sejumlah Rp 395 juta per triwulan, dan tahap pertama dari 8% dana program Jasmas sebesar Rp 500 juta, dan Wiwid Febrianto pun menyanggupinya. Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000. Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017. Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta. 
 
JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp 5 juta, yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel. Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi. Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta. Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC). Pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq. <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgziS0ySBW8Qey4WH03djmgs9WzQ1ORTa5EmGaRfU_gWTaMdVNmFZ3LX-TsUWErQ_W72Gb_G67pfTfazNP0F7bxtwlk56114xYnQwCkAqS4vS0YatcvGBLXbc7KRt6WAjjTxBMpAvg-qDU/s1600/Ipang+dkk.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgziS0ySBW8Qey4WH03djmgs9WzQ1ORTa5EmGaRfU_gWTaMdVNmFZ3LX-TsUWErQ_W72Gb_G67pfTfazNP0F7bxtwlk56114xYnQwCkAqS4vS0YatcvGBLXbc7KRt6WAjjTxBMpAvg-qDU/s640/Ipang+dkk.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, Agung Hariyanto dan 
Dodi Setiawan</td></tr>
</tbody></table>
 
Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. Uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000. Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO). Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto. Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, merekapun di tangkap KPK.   
“Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf a atau pasal 11 jo pasal 18 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana,” ucap JPU diakhir dakwaannya. Usai persidangan, salah seorang PH terdakwa Purnomo, Setiyono menyatakan tidak akan menyampaikan Pledoi. “Kita tidak akan mengajukan Pledoi atau keberatan. Sidang rencananya akan berlangsung 2 kali seminggu,” kata Setiyono.  (Redaksi)

News Tipikor Tertangkap OTT, Ketua DPRD Kota Mojokerti Diadili

#Seluruh anggota DPRD Kota Mojokerto menerima dan menikmati uang “Haram”# berita korupsi .co – Tak heran, bila janji “manis” s...

Terdakwa Tunggal Kasus Korupsi OTT Dituntut 1,6 Tahun Penjara

08.07 beritakorupsi 0

#Terdakwa mengaku merasa dijebak, karena terdakwa dianggap menggalkan modus oknum Polisi yang akan meminta uang 10% dari sangsi UU No. 32/2009, terhadap Perusahaan yang dianggap tidak mengolah Limbah B3 di Sidoarjo# 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg076Ky8-ahFjgv6MskisOFSnfX_tvfjVCGpEVWP0XcnB1ZRRfefB1lfmsvFyUJWzP3vD6m_FkAmVJ5x-MQQ4zrsooZRAeWo7bOk64ezisYtKHwWDJhWgcwT3Al2dLaxZT2Vz_JPTCs63E/s1600/IMG2017100610403.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg076Ky8-ahFjgv6MskisOFSnfX_tvfjVCGpEVWP0XcnB1ZRRfefB1lfmsvFyUJWzP3vD6m_FkAmVJ5x-MQQ4zrsooZRAeWo7bOk64ezisYtKHwWDJhWgcwT3Al2dLaxZT2Vz_JPTCs63E/s1600/IMG2017100610403.jpg" /></a></div>
 
beritakorupsi.co – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), pada 20 Oktober 2016, sepertinya “bisa dijadikan permainan hukum”, seperti yang terjadi di Surabaya apada Maret lalu. Sebab, bila Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan Tim Satgas Saber Pungli hanya terhadap 1 (Satu) orang saja, yang diduga sebagai penerima uang “suap” atau sebagai uang pungutan liar, karena si penerima adalah pegawai negeri spil (PNS). Ini tak ubahnya, kasus narkoba (Narkotik dan Obat-batan, UU RI No. 35/2009) jenis Sabu-sabu atau pelaku judi togel (toto gelap) maupun judi online. Seperti yang dilakukan Tim Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya dalam Operasi Tangkap Tangan terhadap Dina Karandina, staf pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkab Sidoarjo, Jawa Timur di Hotel JW Mariot, Jalan Embongmalang Surabaya, pada Kamis, 23 Maret 2017. Saat itu, petugs Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya hanya menangkap Dina Karandin dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 25 juta. Ia pun dijerat dengan pasal 12 huruf e Undang-Undang RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun. Pasal 12; Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Huruf e; pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan  maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Masyarakat pun bertanya-tanya ingin tahu, dari siapa Dina Karandina menerima uang tersebut ? Mengapa petugas Saber Pungli Polrestabes Surabaya tidak turut menangkap oknum sipemberi uang ? Apakah pertemuan Dina Karandina dengan si pemberi uang di Hotel bintang 5 itu hanya sekedar pertemuan biasa untuk penyerahan uang ?. Atau, mengapa hingga hari ini, petugas Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya, tidak dapat mengadirkan oknum sipemberi uang sebagai saksi di persidangan, agar kasus yang menjerat wanita berkerudung ini jelas serta terang benderang. Anehnya, oknum si pemberi uang pun hingga saat ini menjadi “misterius”. Ironisnya, media pun sepertinya turut “terhipnotis” saat kasus OTT ini mencuat kepublik. Sebab, “tak satu pun media” yang mempublikasikan siapa nama pemberi uang dan bagaimana statusnya ?. Pemberitaan yang ada, bahwa uang yang diterima terdakwa adalah untuk biaya pengurusan ijin UKL, UPL dan IMB dari sipemohon. Namun entah siapa dan perushaan mana yang memohon ijin dimaksud, juga “tak jelas”. Tak heran memang, sebelum kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya oleh JPU, Kajari Surabaya sempat mengembalikan berkas perkaranya sebanyak Dua kali kepada penyidik Polrestabes Surabaya. Yang lebih anehnya, “ibarat ucapan, malu-malu tapi mau”. Sebab Kejari Surabaya akhirnya menerima juga pelimpahan perkara kasus OTT ini dari penyidik Polrestabes Surabaya dengan tersangka TUNGGAL, yakni Dina Karandina. Saat ini, setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, terdakwa tunggal kasus OTT Dina Karandina, dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. JPU menjeratnya dengan pasal 11 Undang-Undang RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun Pasal 11; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Usai persidanagan, terdakwa Dina Karandina pun bercerita kepada wartawan media ini dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya, terkait tuntutan Jaksa atas kasus yang menimpa dirinya. Menurut terdakwa, dirinya merasa dijebak jauh sebelum terjadi penangkapan. Dina Karandina  pun heran, sebab hingga saat ini “Andi Pramono”, sipemberi uang tak pernah dihadirkan dipersidangan. Pada hal, saat petugas Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya menangkap dirinya, pada Kamis, 23 Maret 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, 5 menit setelah menerima uang dari “Andi Pramono” sebesar Rp 25 juta di Hotel JW Mariot Suarabaya. “Saya dituntut satu tahun enam bulan. Tapi Andi Pramono tidak pernah dihadirkan kepersidangan,” ucap Dina Karandina atau yang akrab disapa Dina. Kecurigaan terdakwa, adalah sejak dirinya menerima disposisi dari atasannya selaku Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Lingkungan Hidup. Yang menurut terdakwa selama menjadi PNS, belum pernah seorang bawahan menerima disposisi langsung jauh sebelum jadwal waktu pelatihan, mengingat erat kaitannya dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). “Saya juga sudah merasa curiga dan heran sebelumnya. Saya merasa dijebak. Saya ke Hotel JW Mariot tanggal 23 (23 Maret 2017) mengikuti pelatihan. Tapi saya heran, karena sebelum mengikuti kegaiatan, saya sudah menerima disposisi jauh-jauh hari, yaitu tanggal 3 Maret. Saya sejak awal jadi PNS sudah di Dinas Lingkungan Hidup. Menurut hemat saya, bawahan itu belum pernah di disposisi jauh-jauh hari sama pimpinan yaitu Bu Endang, selaku Kepala Bidang. Kalu yang dulu sudah pindah,” beber Dina dengan rasa takut. “Yang lucunya lagi, siapapun atasan, kalau SPPD biasanya kalau untuk staf seperti saya bawahan misalnya mau keluar kota atau ke Jakarta, itu akan diturunkan didetik-detik terakhir, nggak mungkin langsung pertama karena erat kaitannya ada SPPD. Sampai saya tanya tiga kali Kabid saya. “Bu, benar ta saya yang berangkat”. Karena saya pernah dapat info dari Sucofindo, tentang kita mau ada program untuk tanggap darurat Limbah B3, saya yang mengidekan waktu itu. Perkiraan Sucofindo itu saya yang hadir. Tapi karena atasan itu ngerti dengan perjalanan dinas, dibudali (berangkat) sama mereka. Mereka kaya curiga. Saya ditanya, “Dek, kog nggak mudun nang aku, pingin budal dewe ta (Dek..kenapa nggak diturunkan ke saya, mau berangkat sendiri ya), ya saya jawab nggak Bu, monggo kalau Bu Endang mau berangkat (nggak Bu, silahkan kalau Bu Enang mau brerangkat). Kog bisa seperti itu, tapi ini nggak. Nah disitu saya mulai curiganya,” lanjut Dina. Dina pun merasa kalau kasus yang menimpanya erat kaitannya dengan kegagalan oknum polisi yang hendak meminta uang dari perushaan yang dianggap tidak mengolah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan PP (Peraturan Pemerintah) RI No. 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang sangsi dendanya paling banyak sebesar Rp 3 millyar. “Saya merasa ini dendam, karena saya sering menggalkan oknum polisi yang akan meminta uang dari perusahaan yang dianggap melanggar PP tentang limbah B3. Saya sering melakukan pengawasan dan memberikan penyuluhan terhadap perusahaan. Dan mereka pernah menyampaikan," ujar Dina   
"Kalau mereka ditarik sepuluh persen dari sanksi PP tentang B3. Sangsi dalam PP tentang limbah B3 kan tiga miliyar, kalau sepuluh persennya tigaratus juta. Saya dianggap menggagalkan aksi mereka. Saya kan orang teknis, saya hanya benar-benar bekerja memberikan penyuluhan. Saya memang staf tapi pengawas. Disana itu ada perusahaan yang kena modus polisi, kalau ada perusahaan yag tidak mengolah limbah B3. Bukan mereka melalaikan tetapi karena mereka tidak mengerti. Sebagai pengawasan, saya memberikan penyuluhan agar mereka mau mengurus tetapi lewat teman, saya hanya murni untuk memberikan masukan, tapi bukan saya yang mengerjakan tapi saya kasih ke orang lain. Ada satu oknum polisi dari Polres Sidoarjo, yang sering menemui perusahaan yang dianggap tidak mengolah limbah B3, kalau nggak benar biasanya dimintai sepuluh persen dari Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Kalau ada perusahaan yang tidak mengolah limba B3 dendanya kan tiga miliyar, sepuluh persennya berapa, tiga ratus juta kan,” kata Dina mengungkapkan. Saat ditanya nama oknum dan perusahaan tersebut, Dina tak menjawab. Dengan raut wajah ketakutan, tidak bersedia menyebut nama perusahaan yang dimaksud.  
 
”Ndak…. Perusahannya nggak ngomong, tapi banyak perusahaan yang gitu,” ucap Dina dengan rasa takut. Saat ditanya, apakah pejabat Dinas Lingkungan Hidup pernah menerima sesuatu dari perusahaan yang diduga tidak mengelolah limba B3 ?. Menurut terdakwa pernah. “Filling saya pernah, saya staff tapi pengawas, waktu itu kabitnya yang lama sudah pindah ke dinas kelautan, saya takut kena karma,” kata terdakwa dengan rasa takut untuk menyebutkan nama-nama yang diduga bermain dibelakangnya, terkait perusahaan yang tidak mengolah limbah B3, hingga dirinya terjerat dalam operasi tangkap tangan. Terkait nama “Andi Pramono”, menurut terdakwa tidak dikenalnya sama sekali. Terdakwa mengaku mendapat telefon dari Andi Pramono. Menurut “Andi Pramono”, Nomer handphone terdakwa diperoleh dari seorang customer service di Sidoarjo, untuk mencari pelanggan. Padahal menurut terdakwa, dirinya tidak pernah memberikan Nomor HP=nya ke orang yang tidak dienalnya apalgai bercerita. “Saya tidak kenal sama sekali. Saya ditelefon Andi Pramono, katanya Nomor saya dia dapat dari cutomer service di Sidoarjo. Padahal saya tidak pernah ngomong dengan siapapun. Andi Pramono menghubungi saya untuk memberikan pekerjaan. Pernah bertemu di Sutos tapi saya menolak karena data yang diberikannya tidak lengkap. Saya pernah dipaksa diberikan uang, tapi saya menolak karena itu, karena datanya kurang lengkap. Terus, dia kembali menelefon saya  dan bertemu di MC. Donals Surya Purya Jaya di sidoarjo saat malam hari, untuk memberikan pekerjaan di daerah Gersik, tapi bukan saya yang akan mengerjakan tapi akan saya kasih ke teman, saya hanya memberikan masukan. Karena untuk industry atau sebuah gudang, sehingga saya mau. Nah, pada hari seninnya (27 Maret 2-17) mau saya surve. Kamisnya (23 Maret 2017) Dia (Andi Pramono) memaksa saya, dia beriakn uang DP, saya gak mau tapi saya dipaksa. Pas jam istirahat, dia menemui saya di Hotel JW. Mariot, dengan memaksa diberikan uang sebesar Rp 25 juta. Lima menit setelah Andi Pramono memberikan uang itu, saat saya naik untu mengikuti pelatihan lagi, saya dipepet oleh petugas terus ditangkap,” kenag Dina. Dari apa yang diceritakan terdakwa, apakah “Andi Pramono” adalah seorang oknum atau suruhan ? Sehingga, sosok Andi Pramono menjadi misterius, ibarat sebuah “Film Horror”. Menurut Penasehat Hukum terdakwa Yuliana, nama Andi Pramono tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) apalagi tidak dihadirkan sebagai saksi si pemberi uang di Persidangan, seperti kasus-kasus OTT yang saat ini sedang di sidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, diantaranya OTT Dinas Disperindag Kabupatena Jember, OTT BPN Kota Batu, Malang, OTT PT PAL, OTT Dnias Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan Jatim dengan Ketua Komisi B DPRD Jatim, OTT Dinas PUPR Kota Mojokerto dengan Ketua DPRD Kota Mojokerto, OTT BPN Surabaya II. Dimana si penerima maupun sipemberi, sangat jelas “tubuhnya” duduk di kursi panas Pengadilan Tipikor Surabaya.   
 
"Pembelaan minggu depan. Tidak masuk dalam daftar DPO," ucap Yuli. (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Tunggal Kasus Korupsi OTT Dituntut 1,6 Tahun Penjara

#Terdakwa mengaku merasa dijebak, karena terdakwa dianggap menggalkan modus oknum Polisi yang akan meminta uang 10% dari sangsi UU No. 32/20...

BERITAKORUPSI.CO

Sidang Korupsi OTT PT PAL, JPU KPK Hadirkan 8 Orang Saksi dari Rekanan

Terdakwa Rohayati Sipenyuap DPRD Jatim Dituntut Ringan

ICW : HAKIM TERTANGKAP LAGI, PENGADILAN DARURAT KORUPSI

OTT Suap, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Segera Diadili

Permohonan PK Dikabulkan, Terpidana Kasus Korupsi Dana ODC RSUD Malang Bebas

Tertangkap OTT, Ketua DPRD Kota Mojokerti Diadili

Terdakwa Tunggal Kasus Korupsi OTT Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI