 |
| Dari atas kiri, M. Taswin, Yusron Sumartono, Edy Christijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo |
BERITAKORUPSI.CO – Selasa, 26 Nopember 2019, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah, SH, Ugik Ramantyo,SH, M. Fadil, SH dan Suryanta Christiani, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya menghadirkan 4 (empat) pejabat Surabaya ke Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai saksi untuk terdakwa Binti Rochmah selaku anggoat DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 dalam kasus dugaan korupsi Dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) DPRD Kota Surabaya sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari APBD-Perubahan Pemkot Surabaya TA 2016, yang kerugian keuangan negara senilai Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) bagian dari total kerugian negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018.
Ke- 4 pejabat teras Surabaya ini adalah : 1. M Taswin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya sejak 2013 – 2019 kemudian sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Surat lalu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD)
Kemudian saksi kedua yaitu Yusron Sumartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya yang saat ini menjabat sebagai Bakesbang Pol Linmas (Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Yang ketiga yakni Edy Christijanto, Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Pemkot Surabaya lalu menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Surabaya dan saat ini menjabat sebagai Lurah Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya. Dan saksi ke- 4 adalah Ahmad Yardo Wifaqo, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah.
Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Bagus dan John Desta serta Panitra Pengganti (PP) Hendraeni, sementara terdakwa Binti Rohmah didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Dr. Sudiman Sidabuke dkk.
Kepada Majelis Hakim, saksi M. Taswin mengatakan, pada tahun 2016, menerima disposisi dari Wali Kota Suarabaya terkait penerimaan Proposal sebanyak 5018 dari DPRD Surabaya melalui Sekwan (Sekretaris Dewan). Dari
“Menerima disposisi dari Wali Kota Surabaya untuk melakukan pembagian proposal-proposal yang masuk ke SKPD terkait. Proposal tersebut dari Dewan melalui Sekwan. Tahun 2016, ada sebanyak 5018 proposal yang dikirim Dewan Surabaya ke Pemkot Surabaya. Dipilah dan pilih, hasilnya sebanyak 1043 proposal dikirimkan ke bagian Administrasi pemerintahan untuk dilakukan verifikasi,” kata saksi Taswin kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU M. Fadil.
Ke- 4 pejabat teras Surabaya ini adalah : 1. M Taswin, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya sejak 2013 – 2019 kemudian sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kota Surat lalu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD)
Kemudian saksi kedua yaitu Yusron Sumartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya yang saat ini menjabat sebagai Bakesbang Pol Linmas (Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
Yang ketiga yakni Edy Christijanto, Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Pemkot Surabaya lalu menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat Pemkot Surabaya dan saat ini menjabat sebagai Lurah Medokan Ayu Kecamatan Rungkut Surabaya. Dan saksi ke- 4 adalah Ahmad Yardo Wifaqo, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah.
Sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur diketuai Majelis Hakim Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Bagus dan John Desta serta Panitra Pengganti (PP) Hendraeni, sementara terdakwa Binti Rohmah didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Dr. Sudiman Sidabuke dkk.
Kepada Majelis Hakim, saksi M. Taswin mengatakan, pada tahun 2016, menerima disposisi dari Wali Kota Suarabaya terkait penerimaan Proposal sebanyak 5018 dari DPRD Surabaya melalui Sekwan (Sekretaris Dewan). Dari
“Menerima disposisi dari Wali Kota Surabaya untuk melakukan pembagian proposal-proposal yang masuk ke SKPD terkait. Proposal tersebut dari Dewan melalui Sekwan. Tahun 2016, ada sebanyak 5018 proposal yang dikirim Dewan Surabaya ke Pemkot Surabaya. Dipilah dan pilih, hasilnya sebanyak 1043 proposal dikirimkan ke bagian Administrasi pemerintahan untuk dilakukan verifikasi,” kata saksi Taswin kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU M. Fadil.
Namun apa hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD (Satuan Kerja Pemertah Daerah) atau yang saat ini bernama OPD (Organisasi Pemerintah Daerah), saksi tidak tahu.
“Hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD terkait tidak dilaporkan,” jawab saksi.
Sementara saksi Yusron Sumartono menjelaskan kepada Majelis Hakim, hanya terkait proses penerimaan dokumen untuk pencairan danah hibah dari SKPD.
“Tahun 2016, dari APBD Perubahan Pemkot Surabaya sebanayak 782 penerima hibah dengan nilai anggaran Rp21 miliyar. Kemudian pengakuan dari pembayaran itu, ada 666 lembaga dengan nilai Rp27,4 miliyar. Dari pencairan, sebanyak 665 lembaga dengan nilai Rp27.4 miliyar,” kata saksi Yusron Sumartono
Saat JPU M. Fadil menanyakan adanya perbedaan jumlah proposal dari 666 menjadi 665 dengan nilai anggaran yang sama yaitu Rp27.495.043.400. Saksi juga menjelaskan bahwa anatara dirinya dengan penerima hibah maupun SKPD tidak pernah bertemu, karena sistim Online.
“Pengajuan 666 tetapi ada 1yang batal jadi 665. Ini sistim Online, jadi tidak pernah bertemu dengan penerima hibah maupun SKPD,” jawab saksi Yusron Sumartono kemudian
JPU M. Fadil juga menanyakan apakah ada pemngembalian sisa dana hibah dari penerima hibah. Namun menurut saksi, bahwa pengembaliann itu melalui SKPD terkait, namun setahu saksi tidak ada pengembalian.
“Pengembalian sisa dana hibah melalui SKPD dengan mengajukan surat tanda seotoran. Tidak ada pengembalina sisa,” jawab saksi kepada Majelis Hakim
Sementara keterangan saksi Edy Christijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo terkait tugasnya yang melakukan verifikasi dokumen proposal dan harga barang yang ada dalam proposal. Verifikasi yang dilakukan untuk proposal sebanyak 1043 secara bertahap, namun tidak pernah bertemu dengan para penerima dana hibah. Dari sebanyak 1043 proposal tersebut, yang direkomondasikan hanya sebanyak 781 proposal dan dikirim ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) termasuk ke Wali Kota.
“Melakukan verifikasi. Menerima proposal sebabayak 1043 secaraa bertahap. Tidak pernah bertemu dengan penerima hibah. Dari 1043, yang direkmomdasikan sebanyak 781, kemudian dkirimkan ke TAPD, ke Wali Kota maupun ke TAPD berupa surat untuk diproses dalam pengesahaan APBD Peruabahan 2016,” jawab saksi Edy Christijanto kepada Majelis Hakim.
Apapun yang dijelaskan saksi Edy Christijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo pada persidangan kali ini telah terjawab dengan sangat mengagetkan. Bahwa kedua saksi ini diduga terlibat dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas Pemkot Suarabaya, berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2018.
Sebelumnya (Seni, 15 April 2019), saat terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati sebagai pelaksana dari dana Jasmas disidangkan, Majelis Hakim mengatakan bahwa penggunaan dana Jasmas Pemkot Surabaya TA 2016 dalam bentuk NPH (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara akibat kurangnya pengawasan dan pendampingan dari Pemkot Surabaya sendiri selaku pemberi dana.
“Pemberi dana ini harus bertanggung jawab. Ini karena kurangnya pengawasan dan pendampingan,” ucap Ketua Majelis Hakim saat itu (Seni, 15 April 2019)
Dalam sidangkali semakin jelas dan terang benderang tekait dugaan keterlibatan saksi Edy Christijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo, saat Dr. Sudiman Sidabuke selaku Penasehat Hukum terdakwa membacakan isi surat hasil audit BPK RI tahun 2018.
“Hasil verifikasi yang dilakukan oleh SKPD terkait tidak dilaporkan,” jawab saksi.
Sementara saksi Yusron Sumartono menjelaskan kepada Majelis Hakim, hanya terkait proses penerimaan dokumen untuk pencairan danah hibah dari SKPD.
“Tahun 2016, dari APBD Perubahan Pemkot Surabaya sebanayak 782 penerima hibah dengan nilai anggaran Rp21 miliyar. Kemudian pengakuan dari pembayaran itu, ada 666 lembaga dengan nilai Rp27,4 miliyar. Dari pencairan, sebanyak 665 lembaga dengan nilai Rp27.4 miliyar,” kata saksi Yusron Sumartono
Saat JPU M. Fadil menanyakan adanya perbedaan jumlah proposal dari 666 menjadi 665 dengan nilai anggaran yang sama yaitu Rp27.495.043.400. Saksi juga menjelaskan bahwa anatara dirinya dengan penerima hibah maupun SKPD tidak pernah bertemu, karena sistim Online.
“Pengajuan 666 tetapi ada 1yang batal jadi 665. Ini sistim Online, jadi tidak pernah bertemu dengan penerima hibah maupun SKPD,” jawab saksi Yusron Sumartono kemudian
JPU M. Fadil juga menanyakan apakah ada pemngembalian sisa dana hibah dari penerima hibah. Namun menurut saksi, bahwa pengembaliann itu melalui SKPD terkait, namun setahu saksi tidak ada pengembalian.
“Pengembalian sisa dana hibah melalui SKPD dengan mengajukan surat tanda seotoran. Tidak ada pengembalina sisa,” jawab saksi kepada Majelis Hakim
Sementara keterangan saksi Edy Christijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo terkait tugasnya yang melakukan verifikasi dokumen proposal dan harga barang yang ada dalam proposal. Verifikasi yang dilakukan untuk proposal sebanyak 1043 secara bertahap, namun tidak pernah bertemu dengan para penerima dana hibah. Dari sebanyak 1043 proposal tersebut, yang direkomondasikan hanya sebanyak 781 proposal dan dikirim ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) termasuk ke Wali Kota.
“Melakukan verifikasi. Menerima proposal sebabayak 1043 secaraa bertahap. Tidak pernah bertemu dengan penerima hibah. Dari 1043, yang direkmomdasikan sebanyak 781, kemudian dkirimkan ke TAPD, ke Wali Kota maupun ke TAPD berupa surat untuk diproses dalam pengesahaan APBD Peruabahan 2016,” jawab saksi Edy Christijanto kepada Majelis Hakim.
Apapun yang dijelaskan saksi Edy Christijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo pada persidangan kali ini telah terjawab dengan sangat mengagetkan. Bahwa kedua saksi ini diduga terlibat dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas Pemkot Suarabaya, berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2018.
Sebelumnya (Seni, 15 April 2019), saat terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati sebagai pelaksana dari dana Jasmas disidangkan, Majelis Hakim mengatakan bahwa penggunaan dana Jasmas Pemkot Surabaya TA 2016 dalam bentuk NPH (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara akibat kurangnya pengawasan dan pendampingan dari Pemkot Surabaya sendiri selaku pemberi dana.
“Pemberi dana ini harus bertanggung jawab. Ini karena kurangnya pengawasan dan pendampingan,” ucap Ketua Majelis Hakim saat itu (Seni, 15 April 2019)
Dalam sidangkali semakin jelas dan terang benderang tekait dugaan keterlibatan saksi Edy Christijanto dan Ahmad Yardo Wifaqo, saat Dr. Sudiman Sidabuke selaku Penasehat Hukum terdakwa membacakan isi surat hasil audit BPK RI tahun 2018.
Dr. Sudiman Sidabuke pun membacakan surat hasil audit BPK RI tahun 2018 yang menyebutkkan dua dari Empat saksi termasuk 6 anggota DPRD Kota Surabaya yang diduga terlibat terkait dana hibah Jasmas yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.991.271.830,61
“Penyimpangan-penyimpangan ini ada pihak-pihak terkait; Agus Setiawan Jong, Sugito, Darmawan, Ratih Retnowati, Edi Kristianto selaku kepala bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku. Ini bukan kata saya, ini adalah BPK,” kata Dr. Sudiman Sidabuke
Yang kedua, lanjut Dr. Sudiman Sidabuke, “Ahmad Yardo Wifaqo selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong. Lalu kemudian Mas Irawan (Mas Irawan Putra, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah). Ini mereka, biar saya jelaskan kepada saudara,” ucap Dr. Sudiman Sidabuuke
“Apakah saudara tidak mengetahui ini, tidak pernah melihat ini, atau tidak pernah membaca ini?,” tanya Dr. Sudiman Sidabuke kemuian.
“Tidak” jawab saksi
Lalu Dr. Sudiman Sidabuke kembali bertaanya, “Sauadara sudah menjadi tersangka belum?”. Dan dijawab saksi belum.
Ternyata, masih ada satu orang lagi yang disebut dalam surat hasil audit BPK RI terbut, yaitu “FF”. Mas Irawan Putra dan FF adalah selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah yang diduga tidak berinteraksi langsung dengan calon penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong
Anehnya, dari pertanyaan-pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim, sepertinya tidak mengungkap lebih jauh peran para saksi dalam proses proposal. Pada hal, dalam hasil audit BPK RI tahun 2018 sudah menyebutkan nama-nama dari pihak Pemkot Surabaya, diantaranya Edi Kristianto, Ahmad Yardo Wifaqo, Mas Irawan Putra dan “FF”. Bebeda pada saat Majelsi Hakim menyidangkan sidang terdakwa Agus Setiawan Jong.
Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa tersangka/terdakwa yang diseret oleh JPU Kejari Tanjung Perak ke Pengadilan Tipikor Surabaya hanya ke- 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 dan satu pihak swasta selaku pelaksana.
Pertanyaannya, apakah pihak pemberi dana Jasmas yang melakukan Verifikasi, pengawasan dan pendampingan “terselamatkan”, sekalipun BPK RI menyebutkan nama-nama yang terkait dalam kasus Korupsi dana Jasmas ini ?
Pada hal sangat jelas, bahwa penentuan cair tidaknya dana Jasmas tergantung dari hasil Verifikasi Pemkot Surabaya, bukan dari ke- 6 anggota DPRD termasuk Agus Setiawan Jong.
Seusai persidangan, saat beritakorupsi.co meminta tanggapan dari JPU terkait ada tidaknya tersangka baru yang diduga terlibat seperti yang terungap dalam persidangan berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2018, JPU M. Fadil yang mendampingi JPU Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak mengatakan, hingga saat ini belum ada tersangka baru. Namun kemungkinan untuk pengembangan, ada.
“Belum ada tersangka baru. Kita masih fokus dalam kasus ini. Kemungkinan penegmbangan kasus ini, ada,” kataFadil dan Dimaz.
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Binti Rochmah, S.E selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019 baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidaktidaknya dalam waktu tertentu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No 1822 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Unclang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.
“Penyimpangan-penyimpangan ini ada pihak-pihak terkait; Agus Setiawan Jong, Sugito, Darmawan, Ratih Retnowati, Edi Kristianto selaku kepala bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Surabaya diduga memberikan surat rekomendasi tanpa didasarkan dengan proses evaluasi proposal pengajuan hibah yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku. Ini bukan kata saya, ini adalah BPK,” kata Dr. Sudiman Sidabuke
Yang kedua, lanjut Dr. Sudiman Sidabuke, “Ahmad Yardo Wifaqo selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Otonomi Daerah pada bagian Administrasi Pemerin Daerah diduga tidak berinteraksi langsung dengan penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong. Lalu kemudian Mas Irawan (Mas Irawan Putra, selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah). Ini mereka, biar saya jelaskan kepada saudara,” ucap Dr. Sudiman Sidabuuke
“Apakah saudara tidak mengetahui ini, tidak pernah melihat ini, atau tidak pernah membaca ini?,” tanya Dr. Sudiman Sidabuke kemuian.
“Tidak” jawab saksi
Lalu Dr. Sudiman Sidabuke kembali bertaanya, “Sauadara sudah menjadi tersangka belum?”. Dan dijawab saksi belum.
Ternyata, masih ada satu orang lagi yang disebut dalam surat hasil audit BPK RI terbut, yaitu “FF”. Mas Irawan Putra dan FF adalah selaku staf pada bagian administrasi pemerintahan dan otonomi daerah yang diduga tidak berinteraksi langsung dengan calon penerima hibah dalam mengevaluasi proposal hibah melainkan menghubungi Dea Winnie Pratiwi selaku staf Agus Setiawan Jong
Anehnya, dari pertanyaan-pertanyaan JPU maupun Majelis Hakim, sepertinya tidak mengungkap lebih jauh peran para saksi dalam proses proposal. Pada hal, dalam hasil audit BPK RI tahun 2018 sudah menyebutkan nama-nama dari pihak Pemkot Surabaya, diantaranya Edi Kristianto, Ahmad Yardo Wifaqo, Mas Irawan Putra dan “FF”. Bebeda pada saat Majelsi Hakim menyidangkan sidang terdakwa Agus Setiawan Jong.
Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa tersangka/terdakwa yang diseret oleh JPU Kejari Tanjung Perak ke Pengadilan Tipikor Surabaya hanya ke- 6 anggota DPRD Surabaya periode 2014 – 2019 dan satu pihak swasta selaku pelaksana.
Pertanyaannya, apakah pihak pemberi dana Jasmas yang melakukan Verifikasi, pengawasan dan pendampingan “terselamatkan”, sekalipun BPK RI menyebutkan nama-nama yang terkait dalam kasus Korupsi dana Jasmas ini ?
Pada hal sangat jelas, bahwa penentuan cair tidaknya dana Jasmas tergantung dari hasil Verifikasi Pemkot Surabaya, bukan dari ke- 6 anggota DPRD termasuk Agus Setiawan Jong.
Seusai persidangan, saat beritakorupsi.co meminta tanggapan dari JPU terkait ada tidaknya tersangka baru yang diduga terlibat seperti yang terungap dalam persidangan berdasarkan hasil audit BPK RI tahun 2018, JPU M. Fadil yang mendampingi JPU Dimaz Atmadi Brata Anandiansyah yang juga selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak mengatakan, hingga saat ini belum ada tersangka baru. Namun kemungkinan untuk pengembangan, ada.
“Belum ada tersangka baru. Kita masih fokus dalam kasus ini. Kemungkinan penegmbangan kasus ini, ada,” kataFadil dan Dimaz.
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaannya JPU mengatakan, bahwa terdakwa Binti Rochmah, S.E selaku Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2014-2019 baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Agus Setiawan Jong (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidaktidaknya dalam waktu tertentu ditahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No 1822 Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Unclang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan SK Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.
Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2016.
Bahwa perbuatan itu bertentangan dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gurabaya Nomor 17 Tahun 2011 tentang "Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surabaya dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau rekonomian negara sebesar Rp570.648.576,89 (Lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh sembilan gen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian atas Penyaluran dan penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 No: 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016
Bahwa terdakwa Binti Rochmah adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 2014 - 2019 dari Partai Golkar, dan daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo
Pada bulan Maret Tahun 2015, terdakwa Binti Rochmah bertemu dengan saksi Agus Setiawan Jong yang merupakan Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor, berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No. 18-22 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya.
Dalam pertemuan tersebut, saksi Agus Setiawan Jong menawarkan diri kepada terdakwa Binti Rochmah sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan dimohonkan oleh Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK
Tawaran saksi Agus Setiawan Jong dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah kepada terdakwa Binti Rochmah berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Proses Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian Barang dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, engan ketentuan saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan dimohonkan ditentukan sendiri oleh saksi Agus Setiawan Jong
Dalam permohonan penawaran, saksi Agus Setiawan Jong kepada terdakwa Binti Rochmah juga menawarkan berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah, serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024
Terhadap tawaran saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, selanjutnya disetujui oleh terdakwa Binti Rochmah. Kemudia terdakwa Binti Rochmah menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi terdakwa Binti Rochmah dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan Wilayah RT/RW yang diminta untuk dijadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah, yakni Daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo
Bahwa perbuatan itu bertentangan dengan Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua terhadap Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota gurabaya Nomor 17 Tahun 2011 tentang "Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota surabaya dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
Telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau rekonomian negara sebesar Rp570.648.576,89 (Lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh sembilan gen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan kerugian atas Penyaluran dan penggunaan Dana Hibah Kepada Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2018 No: 64/LHP/XXI/09/2018 Tanggal 19 September 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:
Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat berupa RT/RW sebesar Rp27.465.033.400 (dua pupuh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah), dengan jumlah 665 penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016
Bahwa terdakwa Binti Rochmah adalah Anggota DPRD Kota Surabaya Periode Tahun 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 171.436/457/011/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Masa Ke Anggotaan 2014 - 2019 dari Partai Golkar, dan daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo
Pada bulan Maret Tahun 2015, terdakwa Binti Rochmah bertemu dengan saksi Agus Setiawan Jong yang merupakan Direktur Utama PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang bergerak di bidang Pengembang serta kontraktor, berkantor di Jalan Bunguran No 27A Kel Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, di Kantor DPRD Kota Surabaya Jl. Yos Sudarso No. 18-22 Kel. Embong Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya.
Dalam pertemuan tersebut, saksi Agus Setiawan Jong menawarkan diri kepada terdakwa Binti Rochmah sebagai Pihak yang akan melakukan Pengelolaan terhadap Dana Hibah yang akan dimohonkan oleh Lembaga Kemasyarakatan dalam hal ini lembaga RW, RT dan LKMK
Tawaran saksi Agus Setiawan Jong dalam Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah kepada terdakwa Binti Rochmah berupa pengurusan terhadap seluruh Proses Pelaksanaan kegiatan Dana Hibah mulai dari Proses Pembuatan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pengumpulan Proposal Permohonan Dana Hibah, Pembelian Barang dan Pengiriman barang ke Penerima Hibah serta pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, engan ketentuan saksi Agus Setiawan Jong meminta Penentuan Jenis barang berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah dan harga yang akan dimohonkan ditentukan sendiri oleh saksi Agus Setiawan Jong
Dalam permohonan penawaran, saksi Agus Setiawan Jong kepada terdakwa Binti Rochmah juga menawarkan berupa pembagian keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari hasil pelaksanaan kegiatan Dana Hibah, serta menjanjikan akan membantu dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya Periode 2019-2024
Terhadap tawaran saksi Agus Setiawan Jong sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan Dana Hibah, selanjutnya disetujui oleh terdakwa Binti Rochmah. Kemudia terdakwa Binti Rochmah menyampaikan potensi jumlah Keseluruhan Dana Hibah yang dapat di jadikan dana Aspirasi terdakwa Binti Rochmah dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD Kota Surabaya yakni sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), dan Wilayah RT/RW yang diminta untuk dijadikan sebagai sasaran pemohon dana Hibah, yakni Daerah Pemilihan Wilayah Surabaya 3 Meliputi Kecamatan Bulak, Gunung Anyar, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo
Setelah adanya kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, saksi Agus Setiawan Jong membentuk Tim untuk Pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, diantaranya saksi Freddy Dwi Cahyono, saksi Robert Siregar, saksi Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut, untuk turun ke lapangan menemui para Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK), untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL) Khsusunya terdakwa Binti Rochmah
Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RW, Ketua RT dan LKMK, saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya, bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Binti Rochmah, dan menyampaikan bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah.
Ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu, saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan, jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya, maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Binti Rochmah
Para Tim dari saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya
Selanjutnya para Marketing turun menemui para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari saksi Agus Setiwan Jong sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, “bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan dengan ketentuan, para ketua RW, Ketua RT dan LKMK tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Struktur Organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan, sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan juga telah ditentukan
Selain membuat Proposal, Para Tim dari saksi Agus Setiwan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi Agus Setiwan Jong dengan calon Penerima Hibah yakni para ketua RW dam RT yang pada pokoknya berisi, bahwa para Ketua RW dan Ketua RT akan mentransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening saksi Agus Setiwan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;
Selanjutnya proposal-proposal Permohonan Dana Hibah yang dibuat dan diperoleh dari Tim saksi Agus Setiwan Jong, dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan Jongdi JI. Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp28.800.000.0000 (dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian terdakwa Binti Rochmah
Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para RW dan RT khususnya Dapil terdakwa Binti Rochmah, di antarkan oleh Saksi Dea Winnie yang merupakan karyawan dari saksi Agus Setiwan ke terdakwa Binti Rochmah, dan diterima langsung oleh suami terdakwa Binti Rochmah yakni Saksi Budi Santoso di Kantor Suami terdakwa Binti Rochmah yaknl Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, dan di rumah terdakwa Binti Rochmah di Jl. Rungkut Kidul I/23 RT. 01 RW. 001 Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal, nama pemohon dan Jumlah Permohonan
Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah kota Surabaya tahun 2016. Karena Proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan akan dipergunakan untuk APBD-Perubahan 2016, sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiwan dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016
Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RW, Ketua RT dan LKMK, saksi Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Timnya, bahwa diriya telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD atas nama terdakwa Binti Rochmah, dan menyampaikan bantuan Dana Hibah yang akan diberikan dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang yang jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa terop, kursi, meja, lampu, soundsistem, gerobak besi, tempat sampah.
Ketua RW, Ketua RT dan LKMK tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu, saksi Agus Setiawan Jong juga menyampaikan, jika proposal dana hibah tersebut diajukan melalui dirinya, maka prosesnya akan lebih cepat serta lebih mudah disetujui dikarenakan saksi Agus Setiawan Jong telah mendapatkan kepercayaan dari Anggota DPRD Kota Surabya khususnya dari terdakwa Binti Rochmah
Para Tim dari saksi Agus Setiawan Jong diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh saksi Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5 % 2,5 % setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya
Selanjutnya para Marketing turun menemui para ketua RW, Ketua RT dan LKMK dan menyampaikan sesuai dengan arahan dari saksi Agus Setiwan Jong sebagaimana kesepakatan dengan terdakwa Binti Rochmah, “bahwa akan ada bantuan dan silahkan membuat Proposal jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan dengan ketentuan, para ketua RW, Ketua RT dan LKMK tinggal mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua, Struktur Organisasi, Fotocopy Pengurus yang dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan, sementara yang akan membuat Proposal sendiri akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan juga telah ditentukan
Selain membuat Proposal, Para Tim dari saksi Agus Setiwan Jong juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi Agus Setiwan Jong dengan calon Penerima Hibah yakni para ketua RW dam RT yang pada pokoknya berisi, bahwa para Ketua RW dan Ketua RT akan mentransfer dana Hibah apabila Proposal Permohonan dana Hibah yang diajukan disetujui ke rekening saksi Agus Setiwan Jong di Bank Jatim dengan nomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong;
Selanjutnya proposal-proposal Permohonan Dana Hibah yang dibuat dan diperoleh dari Tim saksi Agus Setiwan Jong, dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan Jongdi JI. Bunguran No 27A Kel. Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. Selanjutnya akan disortir berdasarkan wilayah Dapil dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan khususnya jumlahnya tidak berada dibawah Rp28.800.000.0000 (dua milyar rupiah) sesuai dengan penyampaian terdakwa Binti Rochmah
Pada Bulan Agustus 2015, Proposal Permohonan Dana Hibah dari Para RW dan RT khususnya Dapil terdakwa Binti Rochmah, di antarkan oleh Saksi Dea Winnie yang merupakan karyawan dari saksi Agus Setiwan ke terdakwa Binti Rochmah, dan diterima langsung oleh suami terdakwa Binti Rochmah yakni Saksi Budi Santoso di Kantor Suami terdakwa Binti Rochmah yaknl Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya, dan di rumah terdakwa Binti Rochmah di Jl. Rungkut Kidul I/23 RT. 01 RW. 001 Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Surabaya disertai dengan Rekapan jumlah Proposal, nama pemohon dan Jumlah Permohonan
Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah kota Surabaya tahun 2016. Karena Proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar Permohonan Dana Hibah tahun 2016, dan akan dipergunakan untuk APBD-Perubahan 2016, sehingga seluruh proposal-proposal tersebut harus direvisi khususnya penanggalan serta dikembalikan oleh terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiwan dengan tujuan untuk dilakukan pembaharuan penanggalan menggunakan tahun 2016
Pada awal tahun 2016, para Tim saksi Agus Setiwan diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati dan Rudi Sinaga/Rudi Marudut kembali memperbaharui Proposal-Proposal Permohonan Dana Hibah, selanjutnya dikumpulkan di rumah saksi Agus Setiwan dan kembali diantarkan ke terdakwa Binti Rochmah
Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah, terdakwa Binti Rochmah selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya. Dan sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh terdakwa Binti Rochmah untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas Binti Rochmah;
Setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang diajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan saksi Agus Setiawan Jong
Bahwa dari seluruh Proposal dana Hibah milik terdakwa Binti Rochmah yang dikoordinir oleh saksi Agus Setiawan Jong dan lolos veriflkasi berjumlah 28 (dua puluh delapan) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para TIM untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos verifikasi untuk datang ke Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah;
Terhadap Proposal Permohonan Dana Hibah, terdakwa Binti Rochmah selanjutnya menyerahkan ke Sekretariat DPRD Kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya. Dan sebelum dilakukan Pengiriman ke Pemerintah Kota Surabaya, oleh Sekertariat Dewan telah dibuatkan rekapan jumlah Proposal dan ditandatangani oleh terdakwa Binti Rochmah untuk memastikan bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah tersebut benar berasal dari Anggota DPRD atas Binti Rochmah;
Setelah saksi Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama Pemohon yang diajukan lolos verifikasi untuk mendapatkan dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun Anggaran APBD Perubahan 2016, maka saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Timnya untuk memanggil para Ketua dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuka rekening tabungan di Bank Jatim Pasar Atom yang selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah tetap pada penguasaan saksi Agus Setiawan Jong
Bahwa dari seluruh Proposal dana Hibah milik terdakwa Binti Rochmah yang dikoordinir oleh saksi Agus Setiawan Jong dan lolos veriflkasi berjumlah 28 (dua puluh delapan) Pemohon dan setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016 selanjutnya saksi Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan setelah mengetahui Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, saksi Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Para TIM untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos verifikasi untuk datang ke Pemerintah kota Surabaya untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan melakukan pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah;
Bahwa selanjutnya setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD) saksi Agus Setiawan Jong menunggu pencairan dana Hibah ke
rekening masingmasing penerima Hibah dan pada Desember 2016 setelah
saksi Agus Setiawan Jong mengetahui bahwa Dana Hibah telah Cair dan
masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah selanjutnya saksi Agus
Setiawan Jong kembali memerintahkan kepada TIMnya untuk mengumpulkan
para Penerima Hibah di Bank Jatim Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung
Cowek untuk melakukan transfer ke nomor rekening 1692222225 atas nama
Agus Setiawan Jong;
Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomer rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104.100 (Tiga belas mliyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 Penerima Hibah, dan 28 diantaranya Permohonan Dana Hibah hasil kerja sama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan terdakwa Binti Rochmah dengan total sebesar Rp1.501.256.500 (satu milyar lima ratus juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)
Setelah seluruh Penerima Hibah yang berjumla 28 mentrasfer Dana hibah ke rekening atas nama Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerlma Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh saksi Agus Setiawan Jong, dan meminta Timnya untuk meminta tandatangan dan stempel para Ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016;
Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh Para Penerima Hibah ke nomer rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong sebesar Rp13.189.104.100 (Tiga belas mliyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah) dengan jumlah 228 Penerima Hibah, dan 28 diantaranya Permohonan Dana Hibah hasil kerja sama antara saksi Agus Setiawan Jong dengan terdakwa Binti Rochmah dengan total sebesar Rp1.501.256.500 (satu milyar lima ratus juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah)
Setelah seluruh Penerima Hibah yang berjumla 28 mentrasfer Dana hibah ke rekening atas nama Agus Setiawan Jong, selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke Para Penerlma Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan selanjutnya Agus Setiawan Jong memerintahkan kepada Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh saksi Agus Setiawan Jong, dan meminta Timnya untuk meminta tandatangan dan stempel para Ketua RT/RW Penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016;
Temyata kualitas barang yang diterima oleh Penerima Hibah, sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61(empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh sen) dan Rp570.648.576,89 (lima ratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan puluh Sembilan sen) berasal dari Proposal Pemohonan Dana Hibah hasil kerjasama antara terdakwa Binti Rochmah dan saksi Agus Setiawan Jong
Perbuatan terdakwa Binti Rochmah sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang. Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen/T1m)
Perbuatan terdakwa Binti Rochmah sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang. Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jen/T1m)
Posting Komentar
Tulias alamat email :