Kasus OTT Pelindo III Surabaya, Terdakwa Augusto Hutapea Dituntut Ringan

<span style="font-size: x-large;"><b>#Polisi Dan Jaksa “Sepakat” </b></span><br /> <span style="font-size: x-large;"><b>Kalau Kasus Operasi Tangkap Tangan Pelindo III Surabaya Bukan Korupsi ?#</b></span><br /> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvdWgmSi6tXO3aAVcfxAKMbp7chhJX-RNhSbaEFXXsVr01jMIOKMP0GgHymJYkNbfhJujbIseYHj-vw5pcrWDS6CDVgfoDUbmjYQ_PtLxVr8WS3V8RuEj2E5CpQtuwrPG7VGblXKaT-tI/s1600/IMG-20170817-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvdWgmSi6tXO3aAVcfxAKMbp7chhJX-RNhSbaEFXXsVr01jMIOKMP0GgHymJYkNbfhJujbIseYHj-vw5pcrWDS6CDVgfoDUbmjYQ_PtLxVr8WS3V8RuEj2E5CpQtuwrPG7VGblXKaT-tI/s640/IMG-20170817-WA0000.jpg" width="640" /></a><span style="font-size: large;"><b> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pungli atau pungutan liar, tidak ada yang tau pasti sejak kapan ada. Yang jelas, Pungli sudah merajalela di negeri ini, ibarat pepatah, mati satu tumbuh seribu.<br /> <br /> Bisa jadi, hal ini yang menjadi pertimbangan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, saat mengeluarkan Kepres (Keputusan Presiden) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Dengan harapan, agar para pelaku dapat dihukum berat, dan tidak ada lagi pejabat atau siapapun yang berkaitan dengan adanya biaya tak resmi yang dikenal dengan istilah Pungli saat berurusan dengan Instansi/Lembaga pemerintah.<br /> <br /> Namun sayang, tak semua pelaku atau tersangka yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli, masuk kategori Korupsi atau suap, seperti yang diatur dalam UU Korupsi, melainkan dianggap sebagai pemerasan atau Pidana Umum, sehingga diadili di Pengadilan Umum bukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipokor.<br /> <br /> Seperti kasus OTT Pelindo III Surabaya pada November 2016 lalu. Dalam kasus ini, Tim Satgas Saber Pungli Bareskrim Mabes Polri bersama Polda Jawa Timur dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, berhasil menagkap 5 pelaku, dan Dua diantaranya adalah pejabat Pelindo (Pelabuhan Indonesia) III Surabaya dengan barang bukti (BB) uang ratusan juta rupiah.<br /> <br /> Ke- 5 tersangka yakni, Djarwo Surjanto (mantan Direktur Utama Pelindo III) Surabaya dan istrinya, Mieke Yolanda. Rahmat Satria (Direktur Operasional PT Pelindo III), Firdiat Firman (Direktur PT Angkara Multi Karya) dan Augusto Hutapea (Direktur PT Akara Multi Jaya).<br /> <br /> Kepolisian dan Kejaksaan “sepakat”, kalau kasus OTT PT Pelindo III itu bukan Korupsi, melainkan pemerasan dan Undang-Undang yang dikenakan pun sudah pasti berbeda. Kalau Korupsi, pelakunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sementara, kalau kasus “peras memeras”, pelakunya dijerat dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang tren dikalangan masyrakat disebut “kasih uang habis perkara”<br /> <br /> Dan hal itu pun menjadi kenyataan. JPU dari Kejaksaan Agung RI dan Kejari Tanjung Perak, menyeret para tersangka ini untuk diadili di Peradilan Umum Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan tuduhan, melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 368 KUHP ayat (1) Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /> <br /> Salah satu terdakwa yaitu, Augusto Hutapea (Direktur PT Akara Multi Jaya), telah dituntut hukuman pidana ringan. Memang, JPU menjerat terdakwa Augusto Hutapea dengan pasal 3 UU No 8 tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /> <br /> Sekalipun JPU menjerat terdakwa dengan UU Pencucian uang, terdakwa Augusto Hutapea hanya dituntut pidana penjara selama 2 tahun. Tuntutan itu dibacakan oleh IPU Katrin Sunita, dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Majelis Hakim Zaenuri, pada Rabu  16 Agustus 2017.<br /> <br /> "Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman pidana dengan pidana penjara selamaa Dua tahun,” ucap JPU Katrin Sunita.<br /> <br /> Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan, tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus perbuatan pidana terdakwa Augusto Hutapea. Namun, pertimbangan JPU untuk menuntut ringan, karena terdakwa Augusto Hutapea, belaku sopan dipersidangan. Apakah perilaku sopan terdakwa mengalahkan perbuatan suap terhadap pejabat ????<br /> <br /> Menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim atas tuntutan JPU, terdakwa Augusto Hutapea, melalui Tim Penasehat Hukum (PH)-nya, Robert Simangunsong, akan mengajukan Pledoi (Pembelaan) pada persidangan. <br /> <br /> Usai persidangan, Robert Simangunsong mengaku, menyesalkan tuntutan Jaksa. Dia menyebut, tuntutan Jaksa bertentangan dengan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan. <br /> <br /> "Dari fakta persidangan, perbuatan  pemerasannya saja tidak mampu dibuktikan, apalagi pencucian uangnya, ini ngawur," ucap Robet.<br /> <br /> Untuk diketahui. Augusto Hutapea diringkus Tim Satgas Saber Pungli Bareskrim Mabes Polri, pada Novemper tahun lalu. Augusto Hutapea, yang menjadi rekanan PT Pelindo III, ditangkap saat diduga mengambil uang pungli dari Importir.<br /> <br /> Dari pemeriksaan Augusto Hutapea, akhirnya terungkap bahwa, uang pungli itu dirasakan oleh pejabat Pelindo III Surabaya. Atas pengakuan itu, penyidik akhirnya bergerak dan menggeledah ruang kerja Direktur Operasional Pelindo III, Rahmat Satria.<br /> <br /> Selain menyeret Direktur Operasional Pelindo III, Rahmat Satria, juga menyeret Pasangan suami istri yaitu, Djarwo Surjanto, mantan Direktur Utama PT Pelindo III bersama sang istri tercinta, Mieke Yolanda.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Kasus OTT Pelindo III Surabaya, Terdakwa Augusto Hutapea Dituntut Ringan

#Polisi Dan Jaksa “Sepakat”  Kalau Kasus Operasi Tangkap Tangan Pelindo III Surabaya Bukan Korupsi ?# berita korupsi .co – Pungli atau ...

»

Suryono Pane : Kasus OTT Kadis Pertanian Jatim Bambang Heryanto Tak Lama Lagi Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJJuRrcHxm7OSRhhCXNYqxM5Q2Y4UsrwisDRFzS4iZ5ajWjK-yXjak_xz-YLW9RDTANDfMbBblHf1rujBJuZwZI18kcKsfuIOyWFzoMn3Q4qUbdvBf7y-t3QzgJPZiMKOYGQa7RItBAKY/s1600/Pane.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="1014" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJJuRrcHxm7OSRhhCXNYqxM5Q2Y4UsrwisDRFzS4iZ5ajWjK-yXjak_xz-YLW9RDTANDfMbBblHf1rujBJuZwZI18kcKsfuIOyWFzoMn3Q4qUbdvBf7y-t3QzgJPZiMKOYGQa7RItBAKY/s1600/Pane.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Suryono Pane. SH</b></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Tak lama lagi, kasus perkara Korupsi Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK terhadap Bambang Heriyanto, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur bersama satfnya Anang Basuki Rahmat, pada 5 Juni 2017 lalu, tak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Sebab, berkas perkara Korupsi OTT pejabat Pemprov Jatim ini sudah dilimpahkan oleh JPU KPK ke Pengadilan Tipikor, pada Rabu, 16 Agustus 2017.<br /><br />Pelimpahan berkas perkara pejabat yang melakukan “suap” terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim, disampaikan oleh Penasehat Hukum (PH) tersangka Bambang Heryanto, Suryono Pane kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b>, pada Rabu, 16 Agustus 2017, malam.<br /><br />“Hari ini perkara atas nama tersangka Bambang Heriyanto, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jatim, dan Anang Basuki Rahmat,  dilimpahkan ke Tipikor, dan hari ini kami juga telah menerima dakwaan dan berkas perkara,” ucapnya, melalui telepon seluler (HP)-nya<br /><br />“Semakin cepat disidangkan semakin baik,” tambahnya.<br /><br />Saat ditanya, kasus yang disangkakan oleh JPU KPK terhadap tersangka Bambang Heriyanto, pengacara yang akrab dengan awak media ini menjelaskan bahwa, kasus yang menjerat kliennya itu terkait pengawasan anggaran dan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jawa Timur terhadap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Jawa Timur, namun sebenarnya lebih tepat adalah pemerasan dan pungli Dewan.<br /><br />“Sangkaan ya itu, terkait pengawasan anggrana dan Perda. Sebenarnya paling pas pemerasan atau pungli Dewan. Uangnya hasil pinjaman,” pungkasnya.<br /><br />Sementara, juru bicara KPK, Febridiansya, saat dihubungi melalui pesan whastApp, belum menanggapinya, hingga berita ini ditulis, 17 Agustus 2017.<br /><br />Dalam kasus OTT ini, KPK tidak hanya menangkap Bambang Heriyanto dan stafnya Anang Basuki Rahmat, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada, 5 Juni 2017.<br /><br />Selain Bambang dan Anang Basuki Rahmat, KPK juga menagkap  mantan terpidana 1 tahun penjara dalam kasus Korupsi yakni, Mochamad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jatim bersama Dua Staf DPRD yaitu, Rahman Agung dan Santoso serta Rohayati, Kepala Dinas Peternakan, Pemprov Jatim.<br /><br />Menyoroti kasus Korupsi di Jawa Timur tahun 2017 ini, ibarat musim panen bagi Komis Pemberantasan Korupsi, untuk membuktikan bahwa, Jawa Timur salah Satu Provinsi yang terbanyak pejabatnya tidak bersih.<br /><br />Terbukti. Pada tanggal 30 Maret 2017, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pajabat BUMN (PT PAL) yakni, Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL) bersama Agus Nurogo (Direktur Umum PT Perusa Sejati selaku pemberi suap, sudah Vonis), dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar terkait Chas Back penjualan kapal perang SSV Fhilipina, dan menyeret Direktur Utama PT PAL, M. Firmansyah Arifin, Direktur Keuangan PT PAL, Saiful Anwar serta Pemilik PT Perusa Sejati, Kirana Kotama (saat ini dikabarkan di AS) menajdi tersangka. Ketiga pejabat PT PAL ini sedang diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam kasus ini ada 5 tersangka.<br /><br />Kemudian, pada tanggal 5 Juni 2017, KPK kembali melakukan OTT terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim,  Mochamad Basuki yang juga mantan terpidana kasus korupsi, bersama Dua Stafnya, Rahman Agung dan Santoso; Kepala Dinas Pertanian Jatim, Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat serta Rohayati, Kadis Peternakan Jatim, terkait pengawasan anggaran dan Perda. Dalam kasus ini, ada 6 tersangka.<br /><br />Dua minggu kemudian, yaitu tanggal 17 Juni 2017, KPK kembali melakukan aksinya dengan menangkap Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Umar Faruq,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani dan Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Kota Mojokerto, Wiwid Widiantono dalam Operasi Tangkap Tangan, terkait komitmen pengalihan anggaran di Dinas PUPR. Dalam kasus ini, ada 4 tersangka<br /><br />Yang lebih tragisnya, pada tanggal 2 Agustus 2017, saat Lembaga Antirasuah ini menangkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra Prasetya,; Bupati Pamekasan, Achmad Syafii,; Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo,; Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi dan Kabag Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin. Dalam kasus ini, ada 4 tersangka.<br /><br />Jumlah pejabat “kotor” yang berhasil ditangkap Lembaga Antirasuah ini di Jawa Timur, sejak Maret hingga Agustus 2017, sebanyak 19 orang tersangka, belum termasuk Ketua DPRD Malang karena bukan kasus OTT, dan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto.<br /><br />Aneh. Ada juga kasus OTT di Jawa Timur ini, bukan dianggap Korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Yaitu kasus OTT terhadap pejabat PT Pelindo III Surabaya, yang ditangkap Tim Saber Pungli Mabes Polri, pada akhir tahun lalu. <br /><br />Kepolisian dan Kejaksaan “sepakat”, kalau pejabat PT Pelindo III yang terkena OTT itu bukan Korupsi, melainkan pemerasan dan hukumannya pun sudah pasti berbeda. Kalau Korupsi, pelakunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kalau “peras memeras”, pelakunya dijerat dengan KUHP, yang tren dikalangan masyrakat disebut “kasih uang habis perkara”<br /><br />Hukumannya pun iabarat “kapas” alias ringan. Termasuk salah satu Jaksa penyidik di Kejaksaan Jawa Timur, yaitu terdakwa Ahmat Fauzi, yang ditangkap Tim Saber Pungli Kejati Jatim, dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 milliar, hanya dituntut pidana 2 tahun penjara dan divonislah 4 tahun oleh Majelis Hakim. <br /><br />Menyoroti kasus Korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Jawa Timur, semakin tahun semakin bertambah. Sementara penghargaan yang diraih oleh Bupati/Wali Kota maupun Gubernur, selaku Kepala Daerah yang dipilih rakyat, semakin banyak. Dua hal ini, “ibarat peserta loma lari marathon”.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Suryono Pane : Kasus OTT Kadis Pertanian Jatim Bambang Heryanto Tak Lama Lagi Diadili

Suryono Pane. SH berita korupsi .co – Tak lama lagi, kasus perkara Korupsi Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK terhadap Bambang ...

»

Kasus Henry J Gunawan Disorot Dua LSM

<span style="font-size: x-large;"><b><span style="font-size: medium;">#Ancam Geruduk Pengadilan, Bila Keluarkan Penangguhan Penahanan#</span></b></span><br /> <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWgHalGW1BLn_dGm7e27NN8XCFbu17wKH70HG-kApFNkLDLKRpDJMhPi_TWWU6o17-vABglYtPcnK1jg_-tlbY5WZtfrA8zV77cOiU8AL5EK_3LWTDSPghNR6_3OJdGIB8PDITmLmjPh0/s1600/IMG-20170815-WA0006.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1055" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWgHalGW1BLn_dGm7e27NN8XCFbu17wKH70HG-kApFNkLDLKRpDJMhPi_TWWU6o17-vABglYtPcnK1jg_-tlbY5WZtfrA8zV77cOiU8AL5EK_3LWTDSPghNR6_3OJdGIB8PDITmLmjPh0/s1600/IMG-20170815-WA0006.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>tersangka Henry J Gunawan (kanan)</b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;"> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co </span></b>- </span>Penanganan kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat Henry J Gunawan sebagai tersangka, ternyata mendapat sorotan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Surabaya. <br /> <br /> Kendati proses perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh Jaksa, namun sejumlah pergerakan telah disiapkan, apabila  Pengadilan menangguhkan penahanan Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) itu<br /> <br /> Hal itu diungkapkan Drs E.C Amiruddin, Sekretaris Gerakan Putra Daerah (GPD). "Kita terus monitor kasus itu," katanya pada wartawan di PN Surabaya, Selasa, 15 Agustus 2017<br /> <br /> Tak hanya itu, GPD mengancam akan menggerakan massa ke jalan, apabila nantinya pihak Hakim PN Surabaya mengeluarkan penetapan pengalihan penahanan, ataupun penangguhan penahanan terhadap  Henry J Gunawan.  <br /> <br /> "Kami tidak gertak sambal, agar penegakan hukum dalam kasus ini benar-benar ditegakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya," tegasnya. <br /> <br /> Hal senada juga dilontarkan Nasirudin. SIP., MSi, selaku Ketua Komunitas Anti Korupsi (KAKU). Menurutnya, pihak Pengadilan jangan dijadikan ajang transaksi hukum.<br /> <br /> "Dimata hukum, si kaya dan si miskin itu sama dan perlu dicatat, Pengadilan itu tempat mencari keadilan, bukan tempat untuk bertransaksi, kalau salah ya disalahkan sesuai perbuatannya," ujar Nasirudin.<br /> <br /> Nasirudin mengaku, akan mengambil sikap tegas, terkait adanya desas desus,  Henry J Gunawan akan dilepas oleh PN Surabaya. <br /> <br /> "Jangan sampai kejadian yang sudah-sudah terjadi lagi, karena raport Pengadilan sudah merah dan  kalau itu terulang lagi, hukumnya wajib, Ketua Pengadilan dicopot dari jabatannya," pungkas Nasirudin. <br /> <br /> Nasirudin pun meminta Komisi Yudisial (KY), selaku lembaga pengawasan peradilan untuk memantau proses penanganan perkara kasus Henry J Gunawan. <br /> <br /> "Pemberitaan kan sudah santer, terlebih sudah ditahan Kejaksaan, tapi pengacaranya ngotot tetap minta penangguhan penahanan. KY harus memantaunya, apalagi Henry sendiri memiliki track record yang kurang bagus," pungkas Nasirudin. <br /> <br /> Untuk diketahui. Henry J Gunawan dijebloskan ke penjara oleh Kejari Surabaya, usai menjalani pelimpahan tahap II, pada Kamis, 10 Agustus 2017. <br /> <br /> Kasus yang menjerat Henry J Gunawan ini bermula, saat notaris Caroline mempunyai seorang klien, yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).  (Redaksi)

Pidana Kasus Henry J Gunawan Disorot Dua LSM

#Ancam Geruduk Pengadilan, Bila Keluarkan Penangguhan Penahanan# tersangka Henry J Gunawan (kanan) berita korupsi .co - Penanganan ka...

»

Kasus Perkara Di Dilmil III-12 Surabaya Menurun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSj6jzRGOglpYdh7z9lo2c-Z5TpRU-KQFGPSLaZEFsbztjRZW0QMGeix1rY0pycLmtBf1CZWu1hDhxsvG66QmrDlQdtk6zbGNgkElA7ucevLttfDslOVR2bhnF5OrWG3z2IS6PRqqSFtQ/s1600/.facebook_1492060037236.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="552" height="515" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSj6jzRGOglpYdh7z9lo2c-Z5TpRU-KQFGPSLaZEFsbztjRZW0QMGeix1rY0pycLmtBf1CZWu1hDhxsvG66QmrDlQdtk6zbGNgkElA7ucevLttfDslOVR2bhnF5OrWG3z2IS6PRqqSFtQ/s640/.facebook_1492060037236.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </span></b>Kasus perkara yang disidangkan di Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya semakin menurun dari tahun sebelumnya.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /> Dalam kurun waktu 6 bulan atau semester I tahun ini, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya, yang terletak di Jalan Ir. H. Juanda, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 127 termasuk 5 sisa perkara tahun lalu.<br /> <br /> Dari 127 perkara tersebut, 92 perkara telah telah putus (Vonis) oleh Mahkamah Militer atau sama dengan Majelis Hakim bila di Pengadilan Negeri. Sehingga sisa perkara di semester I atau Januari hingga Juni 2017, sebanyak 35 perkara. <br /> <br /> Dari 35 sisa perkara tersebut, 10 kasus perkara Inabsensia, sedangkan 25 perkara sedang diproses atau disidangkan.<br /> <br /> Hal itu disampaikan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12, Kolonel Laut (KH) Hari Aji Sugianto. SH, melalui Katera (Kepala Panitra) Dilmil III-12 Surabaya, Kapten Dani Subroto, saat ditemui <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> di ruang kerjanya, pada Selasa, 15 Agustus 2017.<br /> <br /> "Tahun ini menurun dari tahun lalu. Dari Januari hingga Juni 2017, jumlah perkara sebanyak 122 perkara dan ada 5 sisa perkara tahun lalu. Yang sudah diputus 92 perkara, jadi sisanya 35 perkara. Sisanya 10, yang Dua dikembalikan karena tertangkap jadi harus diperiksa ulang. Yang Empat perkara sedang jalan, Tiga perkara Absensia dan 1 perkara hari ini putus ," ungkap Kapten Dani.<br /> <br /> Kapten Dani menjelaskan, dari sejumlah kasus (perkara) tersebut, perkara terbanyak adalah  kasus Disersi sebanyak 53 perkara dan 40 sudah di Vonis. Kasus Kedua Narkotika sebanyak 17mperkara dan 12 sudah divonis, lalu kasus asusila dan penganiayaan masing-masing sebanyak 9 perkara.<br /> <br /> “Perkara terbanyak adalah  kasus Disersi, 53 perkara dan 40 sudah di Vonis. Kasus Kedua, Narkotika sebanyak 17 perkara dan 12 sudah divonis, lalu kasus asusila dan penganiayaan masing-masing sebanyak 9 perkara. Untuk kasus asusila semuanya sudah divonis, kalau perkara penganiayaan sisa 3 perkara. Kasus ke 3 yaitu perkara KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) sebanyak 6, sedangkan kasus perkara mangkir dan penipuan, masing-masing 5 perkara,” ujar  Kapeten Dani.<br /> <br /> Kapten Dani menambhkan, Dilmil III-12 Surabaya, telah meluncurkan Webasite sebagai pelayanan Publik. Masyarakat dapat membuat laporan atau pengaduan, dengan cara mengirim pesan (SMS) ke dua nomor yang tercamrtum di Websaite.<br /> <br /> "Websaite Dilmil III-12 Surabaya adalah sebagai pelayanan Publik. Masyarakat adapat membuat pengaduan dengan mengirim SMS ke dua nomor yang tercantum," ujar Kapten Dani.  (Redaksi)</div>

Regional Kasus Perkara Di Dilmil III-12 Surabaya Menurun

berita korupsi .co – Kasus perkara yang disidangkan di Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya semakin menurun dari tahun sebelumnya....

»

Merasa Dirugikan, Malah Dituduh Melakukan Penipuan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5gsIesWbKOhnoue0I1A3DUdsSCk1oLGaURaDYGkj3mwHcZXvHXb2iTJ9eoJ70lRzP1CNFFik-uKl7DI67hIu_W3XzAgzwe-4sanGGAuzmHumy5NlU7X6N9AJeQWK82_ePGdJD0RsKWuk/s1600/IMG-20170815-WA0009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg5gsIesWbKOhnoue0I1A3DUdsSCk1oLGaURaDYGkj3mwHcZXvHXb2iTJ9eoJ70lRzP1CNFFik-uKl7DI67hIu_W3XzAgzwe-4sanGGAuzmHumy5NlU7X6N9AJeQWK82_ePGdJD0RsKWuk/s640/IMG-20170815-WA0009.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Pada Senin, 14 Agustus 2017, Law Chandra Gunawan (54), Direktur PT. Soerya Persada Sakti (SPS), kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dalam kasus tindak pidana penipusan dan penggelepan<br /> <br /> Pria pengusaha yang bergerak dibidang Eksportir biji besi itu, dilaporkan telah melakukan penipuan dan penggelapan. Pada hal, Dia (Law Chandra Gunawan) justru merasa dirugikan oleh Idris Chandra dan Kasmin selaku partner bisnisnya, karena tidak menepati janji, sehingga menyebabkan kerugian beruntun, bahkan menghancurkan usahanya. <br /> <br /> Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Anna, digelar di Ruang Sidang Garuda 1, dengan agenda pemeriksaan saksi Idris Chandra dan Kasmin, yang dihadirkan oleh JPU Darwis, dari Kejari Surabaya. Persidangan ini sempat tertunda 2 kali, karena JPU tak “bisa” menghadirkan saksi pelapor dan kemudian kembali tertunda, karena orang tua dari Majelis Hakim Anna, meninggal dunia.<br /> <br /> Dari keterangan saksi dalam persidangan terungkap bahwa, yang bertanggung jawab dalam permasalahan kerjasama dengan Chandra Gunawan maupun Idris Chandra adalah Azis Wijaya. Namun justru tak tersentuh.<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, Idris Chandra mengatakan, kalau dirinya diperkenalkan “pengusaha besar” Azis Wijaya kepada Chandra Gunawan, dan tergiur untuk berinvestasi, setelah diperlihatkan Certificate Report of Sampling And Analisys, yang dikeluarkan oleh Sucofindo kepada PT. Jaya Abadi Lestari Steel, pada 27 Desember 2013 lalu.<br /> <br /> “Saya dikenalkan Azis. Ada diperlihatkan Certificate Report of Sampling And Analisys, yang dikeluarkan oleh Sucofindo kepada PT. Jaya Abadi Lestari Steel, pada 27 Desember 2013,” ujar saksi.<br /> <br /> Selain itu, kepada Majelis Hakim, Idris mengaku, dijanjikan keuntungan 20 persen dalam waktu 2 bulan oleh Chandra Gunawan. Faktanya, lebih dari 2 bulan, Idris masih tetap mentransfer terus hingga 10 Maret 2014. <br /> <br /> Atas pengakuan saksi, Majelis Hakim menanyakkan keberadaan Azis Gunawan kepada JPU. Dengan “enteng”, JPU Darwis mengatakan kalau Azis DPO. <br /> <br /> Sementara, dalam dakwaan JPU, Idris Chandra telah mentransfer sejumlah uang, sebelum adanya Certificate 27 Desember 2013 itu, yaitu sejak 2 September  sampai dengan 16 Desember 2013, sebanyak 10 kali dengan sejumlah total sebesar Rp 6.950.000.000.<br /> <br /> Setelah mendengarkan keterangan saksi Idris Chandra, kemudian saksi kedua yakni, Kasmin. Kepada Majelis Hakim, Kasmin menjelaskan bahwa, dia sangat kenal dengan Idris Chandra. Menurutnya, Idris Chandra menceritakan, saat dirinya mentransfer uang  sejumlah Rp.30.000.000.- dan Rp. 160.000.000 pada Juli 2016 kepada Chandra Gunawan. <br /> <br /> Selain itu, Kasmin juga mengaku, sama sekali tidak menanyakkan atau diberi tahu oleh Idris Chandra bahwa, Chandra Gunawan tidak pernah menepati janji atau menipu. <br /> <br /> Anehnya, dalam bukti transfernya diberi keterangan, “titipan dari Idris Chandra”. Namun diakui, sebagai uangnya  sediri, bukan uang Idris Chandra. Kasmin juga mengaku bahwa dia dijanjikan. <br /> <br /> Untuk diketahui. Penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Surabaya terhadap Law Chandra Gunawan di Praperadilkan di PN Surabaya. Dari fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Chandra Gunawan melalui Kuasa Hukumnya.<br /> <br /> Pada tanggal 24 Pebruari 207, Hakim tunggal Ferdinandus yang mengadili perkara praperadilan tersebut menyatakan bahwa, penyidikan berdasarkan Sprindik tanggal 7 Desember 2016 dan 16 Desember 2016 dinyatakan tidak sah.  <br /> <br /> Tak hanya itu. Majelis Hakim juga menyatakan dalam putusannya bahwa, penangkapan tersangka berdasarkan Sprin-Kap tanggal 19 Januari 2017 dan penahanan tanggal  20 Januari 2017, dinyatakan tidak sah.<br /> <br /> “Memerintahkan kepada termohon praperadilan (penyidik Polrestabes Surabaya) untuk membebaskan Law Chandra Gunawan. Membebankan biaya perkara kepada termohon,” ucap Majelis Hakim saat itu. <br /> <br /> Tak terima atas putusan Majelis Hakim yang menyatakan, penetapan dan penahanan tersangka tidak sah, dalam sidang perkara praperadilan, penyidik Polrestabes Surabaya pun kembali membuka kasus in dengan mengeluarkan Siprindik baru dalam perkara yang sama, dan kemudian dinyatakan sempurna (P21) oleh JPU Kejari Surabaya.<br /> <br /> Perkara ini menurut beberapa pihak, merupakan “transaksi bisnis” dan hubungan keperdataan ini dipaksakan ke ranah hukum pidana. <br /> <br /> Alasannya, bahwa Idris Chandra tidak melaporkan Azis Wijaya, melainkan memperkarakan Chandra Gunawan, dengan “menggiring transaksi bisnis” dan hubungan keperdataan keranah pidana.  Proses penyelidikan/penyidikan hinggapersidangan, saksi kunci yang sangat penting dalam permasalahan ini adalah, Azis Wijaya, tidak pernah sekalipun dihadirkan untuk dimintai keterangan ataupun kesaksiannya, karena JPU beralasan, Azis Wijaya dinyatakan DPO.<br /> <br /> Permasalahan ini bermula dari adanya kesepakatan kerja sama, antara Chandra Gunawan dengan Azis Wijaya selaku pengusaha alat berat yang beralamat di daerah Tanjung Perak, Surabaya, untuk melakukan ekspor biji besi ke China. <br /> <br /> Dari kesepakatan itu, kemudian Chandra Gunawan menyediakan bahan mentah berupa biji besi di  Batu Licin Kalimantan Selatan, untuk diekspor ke China. Sementara Azis Wijaya, menyediakan alat berat serta biaya ekspor, operasional, pengangkutan dan lain-lain, dengan biaya sebesar Rp17.000.000.000.<br /> <br /> Dalam perjalanannya, ternyata alat-alat berat milik Azis Wijaya, yang digunakan untuk produksi di stockpile biji besi di Batu Licin, ditarik oleh leasing. <br /> <br /> Selain itu, Azis juga tidak memenuhi janji investasinya, yang seharusnya sesuai komitmen sebesar Rp17.000.000.000. Kenyataannya, hanya mengirimkan biaya operasional yang totalnya sebesar  Rp8.300.000.000, dengan cara menyicil selama 6 bulan lebih, sejak 2 September hingga 16 Desember 2013 secara bertahap sebanyak 10 kali yang jumlahnya sebesar Rp 6.950.000.000. <br /> <br /> Pada tanggal 25 Februari sampai dengan 10 Maret 2014, transfer dana dilanjutkan lagi bertahap sebanyak 4 kali, dengan jumlah sebesar Rp 1.350.000.000. Menurut Chandara Gunawan,  keadaan itulah yang menyebabkannya menagalami kerugian, karena mengeluarkan biaya operasional sekitar  Rp16.600.000.000.  (Redaksi)</div>

Pidana Merasa Dirugikan, Malah Dituduh Melakukan Penipuan

berita korupsi .co – Pada Senin, 14 Agustus 2017, Law Chandra Gunawan (54), Direktur PT. Soerya Persada Sakti (SPS), kembali menjalani...

»

Korupsi OTT, 3 Pejabat PT PAL Indonesia Terancam 20 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b><span style="font-size: x-large;">#Uang ”Cash Back” Sebesar 1,25% Terkait Proyek Pembangunan Kapal Perang SSV Filipina, Ternyata Untuk “Pribadi” Direksi PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia#</span></b><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihNHm-iK9eUi416yYN9_SdMzgJlYV_0J4yOa2YhWhbgDD5HcfMgHtr9tdvM8BG6SHghDnz88jc7XrBdaqfbv3pFIoyRDLiNbeol_6r3MCytgeaiWWwdkOwga6Q5vTjnoI3seyERu_dQHc/s1600/IMG20170814112211.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihNHm-iK9eUi416yYN9_SdMzgJlYV_0J4yOa2YhWhbgDD5HcfMgHtr9tdvM8BG6SHghDnz88jc7XrBdaqfbv3pFIoyRDLiNbeol_6r3MCytgeaiWWwdkOwga6Q5vTjnoI3seyERu_dQHc/s640/IMG20170814112211.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi.co</span> –</b> </span>Tingginya jabatan dan gaji besar, ternyata tidak membuat puas para oknum pejabat di negeri ini, melainkan semakin “rakus”, dan berupaya dengan berbagai cara, agar kebijakannya seakan-akan sesuai aturan.<br /> <br /> Hal itu pula yang terjadi, dalam kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 30 Maret 2017, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap General Keuangan PT PAL Indonesai (Persero), Arif Cahnaya, hingga meyeret Direktur Utama PT PAL, M. Firmansyah Arifin dan Direktur Teknologi dan Desain merangkap Direktur Keuangan, Saiful Anwar.<br /> <br /> Tragisnya, Ketiga pejabat ini pun tak lagi duduk di kursi empuk diruangan ber AC, dan bahkan tidak lagi tidur nyeyak di atas Spring Bed, melainkan tidur dibalik jeruji besi alias penjara, dan saat ini, duduk dikursi pesakitan dengan “menyandang gelar” terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.<br /> <br /> Hari ini, Senin, 14 Agustus 2017, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, menyeret Ketingayan kehadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin. SH., MH, yang dibantu dengan 2 anggota Majelis Hakim yakni, DR. Lufsiana dan DR. Andriano untuk mengadilinya, dengan masing-masing perkara terpisah.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan bahwa, terdakwa Firmansyah Arifin, mengetahui atau patut diduga bahwa, perbuatannya bersama-sama dengan Saiful Anwar dan Arif Cahyana, yang telah menerima hadiah berupa uang “cash back” dari Kirana Kotama dan Agus Nugroho, diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena terdakwa Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar, telah menyetujui pemberian fee agen, kepada Ashanti Sales Incorporation sebesar 4,75 persen, yang ditunjuk PT PAL Indonesia, sebagai Eksklusif agen untuk memperoleh kontrak pembangunan kapal SSV dari Departement of National Defense of the Republic of Philippine ( DND Philippines), yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Direktur Utama PT PAL dan Saiful Anwar, Direktur Keuanagan.<br /> <br /> Menurut JPU KPK, selaku penyelenggara negara yang diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6, Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta, bertentangan dengan peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/11/2016 tentang penegakan Citra Badan Usaha Milik Negara<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK menyebutkan bahwa, perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang berkelanjutan. Sebagai “imbalan” atas perbuatan terdakwa, JPUK KPK pun menjerat Firmansyah Arifin, dengan pasal berlapis yakni, pasal 12 b  atau pasal 12 B (1) Undang-Undang Korupsi.<br /> <br /> “Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b  atau pasal 12 huruf B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junckto pasal 64 ayat KUHP” ucap JPU KPK<br /> <br /> Anehnya, dari surat dakwaan JPU KPK terungkap bahwa, ternyata para Direksi PT PAL akan mendapatkan uang “cash back” sebesar 1,25 persen, dari fee agen Ashanti Sales Incorporation sebesar 4,75 persen, terkait proyek kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) yang dikerjakan oleh PT PAL untuk pemerintah Filipina. <br /> <br /> JPU KPK menyatakan dalam surat dakwaannya bahwa, uang Cash Back yang sudah diterima oleh PT PAL adalah sebesar US188,102,19 ribu Dollar, yang terdiri dari, US163,102,19 Dollar sudah diterima oleh PT PAL, pada 2015 dan sebesar US25.000 Dollar diterima pada tanggal 30 Maret 2017, sekaligus sebagai “pintu masuk” Ketiga pejabat perusahaan milik negara ini ke jeruji besi yang sudah disediakan oleh KPK bagi para Koruptor.<br /> <br /> Memang, dalam persidangan sebelumnya dengan terdakwa Agus Nugroho selaku perantara Suap terungkap, bahwa uang US163,102,19 Dollar sudah disetorkan kepada TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap, oleh Imam Sulistiyanto yang saat itu menjabat sebagai Direktru Keuangan dan Arif Cahyana.<br /> <br /> “Saya terima dari Imam Sulistyanto, Januari 2015. Januari 2015, saya ditugaskan Direksi untuk menyelesaikan tagihan proyek KCR dan Tug Boat. Saya bertemu dengan Imam Sulistianto di Mabes TNI Cilangkap untuk membayarkan sebagian Dana Komando. Karena uang tunai yang dibawa oleh Imam Susianto bukan dalam mata uang rupiah, pihak Pekas (Pemegang Kas) menolak pembayaran Dana Komando jika tidak dalam mata uang Rupiah. Saya dan Imam Sulistyanto menukarkan uang tersebut ke mata uang rupiah di BRI KCP Cilangkap,  nilainya kurang lebih Rp 2 miliar. Setelah menukarkan uang, saya dan Sulistyanto pergi menuju Pekas TNI AL di Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan pembayaran kekurangan Dana Komando.  Saya tidak ingat nama orangnya. Ada 4 orang staf yang bertugas dan selanjutnya disitulah saya menyerahkan uang Dana Komando,” kata Arif Cahyana kepada Majelis Hakim, saat dipersidangan (Jumat, 14 Juli 2017).<br /> <br /> Dari surat dakwaan JPU KPK, terkait cash back yang sudah diterima PT PAL adalah  cash back termin I. JPU KPK menyatakan, pada Januari 2015, terdakwa Firmansyah Arifin meminta Imam Sulistianto, menemui Kirana Kotama di Jakarta untuk mengambil uang cash back termin pertama dari fee agne yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty sales, sebagaimana yang telah disepakati. <br /> <br /> Kemudian, lanjut JPU KPK, Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Lobby Eka Hospital BSD, Central Business District Lot, IX BSD, Serpong Kota Tangerang Selatan. Kirana Kotama pun menyerahkan bingkisan goody bag berisi uang sejumlah USD 163,102.19 kepada Imam Sulistyanto. Oleh Imam Sulis diserahkan kepada Eko Prasetyanto untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Firmansyah Arifin. Pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV selesai dan telah diserahkan kepada pemerintah Philippine.<br /> <br /> Dalam surat dakkwaan JPU menguraikan, pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL, mengajukan permintaan pembayaran 85% atas pekerjaan pembangunan satu unit kapal SSV sejumlah USD36,029,462,85 kepada DND Philippine, melalui Invoice Nomor 133M160001-M, dan pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Philippine merealisasikan pembayaran tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2016, Ashanty Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin II, melalui rekening atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona, ke rekening United Overseas Bank Limited (UOB) singapura,  dengan nomor 341- 902-189-8.<br /> <br /> Pada tanggal 14 September 2016, atas persetujuan terdakwa Firmansyah Arifin dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales secara bertahap dengan mentransfer uang dari rekening BRI atas nama PT PAL ke rekening UOB Singapore atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona dengan rincian, pertama sebesar US 25.000 dolar, kemudian US380,571,77 dolar, USD 608,914,83, USD 76,114,35 dan USD 200,571,77, namun transfer uang terakhir tersebut ditolak karena ada kesalahan penulisan pada nama pemilik rekening Ashanti Sales Incorporation, dan di transfer ulang oleh Arif Cahyana pada tanggal 13 Maret 2017. <br /> <br /> Atas pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales, terdakwa Firmansyah Arifin kembali mengingatkan Ari Cahyani dan Saipul Anwar, mengenai adanya Cash Back sebesar 1,25% yang harus dibayarkan oleh Ashanty sales Incorporation.<br /> <br /> Pada Maret 2017, terdakwa Firmansyah Arifin menyarankan Arif Cahya untuk menemui Kirana Kotama di Gedung BRI Tower, Jakarta dan menanyakan cash back sebesar 1,25 persen. Dan Kirana Kotama memberitahukan kepada Ashanty Sales di Filipina, akan menarik uang secara tunai sejumlah US25.000 dolar dari fee agen yang telah diterimanya dari PT PAL, dan akan menyerahkannya kepada Kirana Kotama,  untuk di serahkan kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana. Dan Arif Cahyana pun melaporkan kepada Saiful Anwar.<br /> <br /> Pada tanggal 8 Maret 2017 Kirana Kotama menghubungi Gatot Suratno, Staf bagian Umum PT Pirusa Sejati, untuk mengambil amplop coklat yang berisi uang di rumahnya di Komplek Tosiga Blok IX D Nomor 7 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Setelah Gatot Suratno mengambil 2 Amplop yang masing-masing berisi uang sejumlah US25.000 Dolar Singapore, kemudaian menyerahkan kepada Elfi Gusliana alias Dede, Staf bagian Keuangan PT perusa Sejati, atas perintah Kirana Kotama.<br /> <br /> Keesokan harinya, yakni tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama menghubungi Agus Nugraho melalui telepon, meminta agar agar Agus Nugroho menyerahkan uang sejumlah US25.000 dolar Amerika Serikat yang berada di Elfi Gusliana alias Dede kepada Arif Cahyana<br /> <br /> Pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai arahan Kirana utama, Agus Nugroho meminta Elvi Gusliana membuat tanda terima tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata, pada tanggal 17 Maret, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotma kembali menghubungi Agus Nugroho, dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang pada tanggal 30 Maret 2017.<br /> <br /> Pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 09.10 WIB, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, yang memberitahukan bahwa, Ia sudah di Jakata dan akan menemuinya setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. <br /> <br /> Arif Cahyana sudah di Jakarta dan akan menemui Agus Nugroho setelah Urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai titik atas informasi tersebut Agus Nugroho segera mengambil satu buah amplop coklat berisi uang sejumlah 25000 dolar dari LP Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana kotama.<br /> <br /> Kemudian, sekitar pukul 12.00 WIB, mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, akan menemuinya di kantor PT Perusa Sejati, dan Agus Nugroho pun menginformasikan alamat kantor PT Perusa Sejati di MT Square Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur.<br /> <br /> Setelah Arif Cahyana tiba di kantor PT Perusa Sejati, Agus Nugroho menyerahkan amplop coklat berisi uang sejumlah US25000 Dolar kepada Arif Rayana di ruang rapat lantai 2 PT proses sejati kepada Arif Cahyana. Tak lama kemudian, Arif Cahyana dan Agus Nugroso pun langsung “diringkus” Tim KPK.  <br /> <br /> Usai persidangan, kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b>, Gunadi selaku PH terdakwa mengatakan, dakwaan JPU Sudah jelas, sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi.<br /> <br /> “Baik terdakwa maupun kita, semua sudah jelas, jadi kita langsung pada pokok perkara. Dakwaan JPU dapat kita terima,” ujar Gunadi. <br /> <br /> Terpisah. JPU KPK Ronald mengatakan bahwa, saksi yang diperiksa dalam perkara ini sebanyak sekitar 100 orang. Namun Ronald mengakui, tidak semua saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. “Saksi yang diperiksa sekitar 100 orang lebih, namun tidak semau kita hadirkan, dipilihlah. Kalau barang bukti, selain uang sebesar US 25.000 Dollar, yang diamankan, ada uang yang disita dari Brangkas PT PAL,” ungkap Ronal <br /> <br /> “Kalau ancaman hukumannya dalam pasal 12 huru b atau pasal 12 huruf B ayat (1), minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,” tambahnya.  (Redaksi)

News Tipikor Korupsi OTT, 3 Pejabat PT PAL Indonesia Terancam 20 Tahun Penjara

#Uang ”Cash Back” Sebesar 1,25% Terkait Proyek Pembangunan Kapal Perang SSV Filipina, Ternyata Untuk “Pribadi” Direksi PT Penata...

»

Proyek Kapal Perang SSV Fhilipina, “Menyeret” 3 Pejabat PT PAL Ke Pengandailan Tipikor

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPTnb48dpYPnvy419vLiVVrJy8xtOLHOVGnZ30HBV036ekf3nzp5A5FxHrMpm0xQCj9TjdLud0-aEYgWoehOxBth4EoahpwdeLrlAcqCBW5K95BNT3ekXq74W2SRTitwokdozvfuklGcs/s1600/IMG20170814121641.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPTnb48dpYPnvy419vLiVVrJy8xtOLHOVGnZ30HBV036ekf3nzp5A5FxHrMpm0xQCj9TjdLud0-aEYgWoehOxBth4EoahpwdeLrlAcqCBW5K95BNT3ekXq74W2SRTitwokdozvfuklGcs/s1600/IMG20170814121641.jpg" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;"> </span></b><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Proyek pembangunan kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) Fhilipina yang dikerjakan oleh PT PAL pada tahun 2013 lalu, setelah melalui proses tender dengan nilai kontrak sebesar US 86,987,832,5 Dollar Amerika Serikat, “menyeret” 3 pejabat PT PAL ke Pengadilan Tipikor Surabaya, untuk diadili pada Senin, 14 Agustus 2017<br /><br />Ketiaga pejabat PT Penataran Angkatan Laut (PAL) ini adalah, M.Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL), Saiful Anwar (Direktur Desain dan Teknologi dan merangkap Direktur Keuangan PT PAL) dan Arif Cahyana (General Keuangan PT PAL)<br /><br />Sidang yang berlangsung dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU KPK, Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri, di Ketuai Majelis Hakim Tahsin SH., MH, dengan dibantu 2 anggota Majelis Hakim yakni, DR. Lufsiana dan DR. Andriano untuk mengadili Ketiga terdakwa, dengan masing-masing perkara terpisah.<br /><br />Sementara terdakwa Firmansyah Arifin dan terdakwa Saiful Anwar didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya diantaranya, Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto dan Wira. Terdakwa Arif Cahyana didampingi PH-nya Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto, semuanya dari kantor Susilo di Jakarta.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;"> </span></b>JPU KPK menyatakan bahwa, terdakwa Firmansyah Arifin, menjabat Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) sejak tahun 2012, berdasarkan Keputusan Pemegang Saham PT PAL, di luar rapat umum pemegang saham Nomor: KEP-66/MBU/2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi perusahaan perseroan PT PAL Indonesia, tanggal 8 Pebruari 2012<br /><br />Selain terdakwa yang diangkat menjadi Dirut PT PAL tahun 2012, susuanan Direksi PT PAL berdasarkan Surat Nomor: KEP-66/MBU/2012 tanggal 8 Pebruari 2012, tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota-anggota Direksi perusahaan perseroan PT PAL Indonesia, yakni, Etti Soewardani, Direktur SDM dan Umum,; Edy Widarto, Direktur Produksi,; Imam Sulistyanto, Direktur Keuangan,; Eko Prasetianto, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha dan Saiful Anwar, Direktur Desain dan Teknologi sekaligus Direktur Keuangan PT PAL.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK menyatakan bahwa, perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang berkelanjutan. Sebagai “imbalan” atas perbuatan terdakwa, JPUK KPK pun menjerat Firmansyah Arifin, dengan pasal berlapis yakni, pasal 12 b  atau pasal 12 B (1) Undang-Undang Korupsi.<br /><br />“Perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b  atau pasal 12 huruf B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP junckto pasal 64 ayat KUHP” ucap JPU KPK</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebelumnya. JPU KPK  menyatakan bahwa, setelah resmi menjabat ornag nomor Satu di Perusahaan plat merah itu, terdakwa, kemudian memimpin rapat Dewan Direksi yang dihadiri antara lain, Etti Soeardani, Edy Widarto, Imam Sulistyanto, Eko Prasetianto dan Saiful Anwar. Dari hasil rapat tersebut diperoleh kesepakatan, untuk melakukan perubahan Program Kerja PT PAL Indonesia dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), yang diimplementasikan dalam rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP) yaitu, PT PAL Indonesia, tidak hanya menerima pesanan kapal komersial, tetapi juga menerima pesanan kapal-kapal pertahanan dari luar negeri</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Menindaklanjuti hasil rapat Dewan Direksi tersebut, untuk kegiatan marketing PT PAL Indonesia, sebelumnya telah menunjuk Ashanti Sales Incorporation, yang merupakan perusahaan Filipina, menjadi sales agent untuk membantu penjualan kapal OPV (Offshore Pratrol Vesse) dan SS V (Strategic sealift vessel) produksi PT PAL Persero Indonesia kepada Pemerintah Filipina, berdasarkan agency agreement Nomor: B/19/ 10000/V/2011 tanggal 9 Mei 2011, yang ditandatangani oleh Hari Susanto, selaku Direktur Utama PT Pal Indonesia dengan Liliosa L Saavedra, selaku Chief Executive Officer (CEO) Ashanti Sales Incorporation<br /><br />Pada tahun 2012, dalam rangka mendapatkan pesanan kapal pertahanan dari luar negeri, terdakwa Firmansyah Arifin bersama Tim pemasaran PT PAL, melakukan kegiatan promosi ke Philippine, guna mempromosikan hasil produksi PT PAL berupa kapal SSV dan kapal Cepat Rudal (KCR) 60. Usaha terdakwa pun berhasil. Buktinya, pemerintah Filipina tertarik, dan meminta agar PT PAL mengikuti lelang pengadaan kapal SSV. <br /><br />Dari situ, kemudian terdakwa Firmansyah Arifin, melakukan pertemuan informal dengan Eko Prasetyanto, Saiful Anwar dan Imam Sulistyanto, untuk membicarakan agreement agency yang pernah ditandatangani oleh Direksi sebelumnya, terkait penunjukkan Ashanti Sales Incorporation, sebagai sales agent PT PAL untuk membantu mendapatkan proyek pembangunan kapal dari pemerintah Filipina. Pada hal, Agency Agreement tersebut telah berakhir pada tanggal 9 Mei 2012.<br /><br />Pada tanggal 30 Agustus 2012, berdasarkan kesepakatan seluruh Direksi PT PAL, terdakwa Firmansyah Arifin, selaku Dirut PT PAL, memperbaharui perjanjian kerjasama PT PAL dengan Ashanti Sales Incorporation dengan Agency Agreement Nomor:SPER/38/10000/VIII/2012, yang ditandatanganinya bersama Liliosa L Saavedra selaku CEO Ashanti Sales Incorporation, yang menunjuk kembali Ashanti Sales Incorporation sebagai agen yang akan membantu PT PAL untuk mendapatkan proyek pembangunan kapal SSV pada pemerintah Filipina dengan fee agent akan ditetapkan sebelum harga penawaran dimasukkan ke DND Philippine dan Agency Agreement tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2015.<br /><br />Pada awal tahun 2013, Eko prsetyanto dan Agus Budianto, selaku Kepala Divisi Bisnis dan Pemasaran PT PAL Indonesia, mendapat informasi dari Kirana Kotama selaku perwakilan Ashanti Sales Incorporation di Indonesia, bahwa pemerintah Filipina akan memulai pengadaan proyek kapal SSV. Atas informasi tersebut, Agus Budianto bersama Jumarma, selaku Kadep proposal proyek kapal dan Tim pemasaran PT PAL, segera mempersiapkan dokumen-dokumen Teknis, serta perhitungan cost structure kapal SSV, sebagai dasar harga penawaran kepada DND Filipina.<br /><br />Setelah perhitungan cost structure yang dilakukan oleh Agus Budianto dan Jumarma selesai, maka diperoleh harga kapal yang tercantum dalam Price Estimation SSV Philippine Navy adalah, sebesar USD 43,262,556 dengan perhitungan fee agen sebesar 2,5% dari harga penawaran, yang mana besaran fee agen tersebut, ditentukan berdasarkan fee agen pada proyek pembangunan kapal yang pernah dilakukan oleh PT PAL Indonesia sebelumnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6p2_RrML11wqiI-g961snXTAdVtCqC5riYN7pofXQtQjnczZCwzJAaRwYLR1frYKoiRzJTXlJ2HLqjahKrbi7cuB8avHhnwQ4ZX0_6iWngKmcEYtIWlC0nJxFV0piOClFiQlOU1afEvY/s1600/IMG_20170814_154341.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="661" data-original-width="550" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6p2_RrML11wqiI-g961snXTAdVtCqC5riYN7pofXQtQjnczZCwzJAaRwYLR1frYKoiRzJTXlJ2HLqjahKrbi7cuB8avHhnwQ4ZX0_6iWngKmcEYtIWlC0nJxFV0piOClFiQlOU1afEvY/s1600/IMG_20170814_154341.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 5 Agustus 2013, Direksi PT PAL mengadakan rapat yang dihadiri oleh, terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Eko Prasetyanto dan Agus Budianto yang hasilnya, menyetujui perhitungan Cost Structure yang tercantum dalam Price Sstimation Philipinas Navy tersebut.<br /><br />Pada Juli 2013, berdasarkan rapat Direksi, PT PAL mengikuti tender pembangunan kapal SSV Philippine, dan yang bertanggung jawab dalam proses tender SSV adalah Agus Budianto, selaku Pemasaran PT PAL. Sedangkan Saiful Anwar, selaku Direktur Desain dan Teknologi bersama dengan Gonot Hendrasmono, Kadiv Desain menyiapkan desain SSV untuk keperluan tender. <br /><br />Pada tanggal 29 Agustus 2013, Agus Budianto mengajukan dokumen penawaran 2 unit kapal SSV kepada DND Philippine, dengan harga penawaran per kapal sebesar USD 43,262,556 dollar. Pada akhir Oktober 2013, pengadaan DND Philippine (Bid and Award Comite DND Philippine), yang dihadiri Lilioasa L Saavedra dan Kirana Kotama, melakukan Asesmen ke PT PAL di Surabaya, dalam rangka melaksanakan tahapan post qualification untuk menilai fasilitas dan kemampuan PT PAL Indonesia, sesuai dokumen penawarannya.<br /><br />Ibarat menyelam sambil minun air, itulah yang dilakukan oleh Lilioasa L Saavedra dan Kirana Kotama untuk menemui menemui Joko Sutejo, Staf ahli Direktur PT PAL dan Eko Prasetyanto di kantor PT PAL. Dalam pertemuan tersebut,  Lilioasa L Saavedra minta fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation sebesar 4% dari nilai kontrak pembangunan Kapal SSV PT PAL, dan meminta agar hal itu segera dituangkan dalam perjanjian. Karena Joko Sutejo dan Eko prastyanto merasa keberatan, Lilioasa L Saavedra menurunkan menjadi 3,5 persen. Eke Prasetyanto pun berjanji akan menyampaikan permintaan Lilioasa L Saavedra kepada Direksi.<br /><br />Pada tanggal 13 Desember 2013, Eko Prasetyanto menerima E-mail dari Ashanti Sales Incorporation yang berisi, draft Agreement yang mencantumkan jumlah fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation sebesar 4% dari nilai kontrak, kemudian Eko prasetyanto meneruskan email tersebut kepada Imam Sulistyanto. <br /><br />Pada Desember 2013, atas permintaan fee agen oleh Ashanti Sales Incorporation tersebut, dilakukanlah rapat Dewan Direksi di kantor PT PAL di Surabaya, yang dihadiri, terdakwa Firmansyah Arifin, Saiful Anwar, Edy Widarto, Etty Soewardani, Imam Sulistyanto, Eko Prasetyanto, Arif Cahyana. <br /><br />Anehnya, rapat Dewan Direksi PT PAL itu ternyata untuk membahas “rejeki” alias uang cash back yang akan diperoleh dari Ashanti Sales Incorporation melalui Kirana Kotama. Sebab, fee agen untuk Ashanti Sales Incorporation hanya sebesar 3,5 persen dari 4,75 persen. Sedangkan sisanya sebesar 1,25 persen, menjadi cash back untuk pribadi anggota Direksi PT PAL.<br /><br />Hebatnya, setelah rapat Dewan Direksi selesai, pada malam harinya, terdakwa Saiful Anwar, Widarto, Imam Sulistyanto dan Eko Prasetyanto, melakukan pertemuan dengan Kirana Kotama di Resto Nine, Jalan Mayjen Sungkono, No 83 Surabaya. Dalam pertemuan itu, terdakwa Firmansyah Arifin, menyampaikan kepada Kirana Kotama, hasil kesepakatan rapat Dewan Direksi PT PAL, mengenai persentase agen untuk Ashanti Sales Incorporation. Dan Kirana Kotama pun menyetujuinya termasuk cash back yang harus dibayarkan oleh Ashanti Sales Incorporation, dan akan menyampaikan kepada Liliosa L Saavedra, selaku CEO Ashanti sales Incorporation<br /><br />Pada tanggal 23 Januari 2014, terdakwa selaku Direktur Utama PT PAL, dan Liliosa L Saavedra selaku CEO Ashanti sales Incorporation, menandatangani amandemen agreement agency agreement Nomor: SPER/38/10000/VIII/2012 yang menyatakan, fee agen untuk Ashanti sales Incorporation sebesar 4,75% dari nilai kontrak pembangunan kapal SSV antara PT PAL Indonesia dengan pemerintah Filipina. <br /><br />Setelah PT PAL dinyatakan sebagai pemenang, kemudian pada tanggal 7 Maret 2014, dilakukan penandatanganan kontrak pembangunan 2 unit kapal SSV, dengan nilai kontrak sebesar USD 86,987,832,5 antara terdakwa Firmansyah Arifin selaku Direktur Utama PT PAL, dan Hon Voltaire T  Gazmin, selaku sekretaris DND Philippine. Kemudian, pada tanggal 17 Maret 2014, DND Philippine melalui Hon Voltaire T  Gazmin, menerbitkan Notice To Proceed yaitu, surat permintaan agar pekerjaan kapal oleh PT PAL dapat dimulai selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan 13 Mei 2017.<br /><br />Pada tanggal 18 Juni 2014, permintaan pembayaran uang muka pekerjaan pembangunan 2 unit Kapan SSV sebesar 15% kepada DND Filipina, melalui surat Nomor 972/64000/VI/2014 yang ditandatangani oleh Arif Cahyana, kemudian pembayaran uang muka tersebut direalisasikan oleh di pemerintah Filipina pada tanggal 16 juni 2014, dalam dua tahap masing-masing sejumlah USD 6.532.8888,87 ke rekening BRI Cabang Rajawali Surabaya, Nomor 20172.0 2.000055.30.5 atas nama PT PAL Persero Indonesia<br /><br />Setelah PT PAL menerima pembayaran uang muka dari DND Philippine, pada tanggal 31 Juli 2014,  Ashanti sales Incorporation minta PT PAL membayarkan fee agen termin I melalui rekening atas nama PT Perusa, dengan Nomor 065-0000412013 pada Development Bank of Sungapura (DBS bank).  <br /><br />Dan pada tanggal 3 September 2014, atas persetujuan terdakwa dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen, kepada Ashanti sales Incorporation dengan cara mentransfer uang sejumlah USD19,788.31 dari rekening BRI Nomor 0172 020000057307 atas nama PT PAL ke rekening PT Perusa di DBS Bank<br /><br />Pada Januari 2015, terdakwa Firmansyah Arifin meminta Imam Sulistianto menemui Kirana Kotama di Jakarta untuk mengambil uang cash back termin pertama dari fee agne yang sudah dibayarkan oleh PT PAL kepada Ashanty sales, sebagaimana yang telah disepakati. Kemudian, Imam Sulistyanto menemui Kirana Kotama di Lobby Eka Hospital BSD, Central Business District Lot, IX BSD, Serpong Kota Tangerang Selatan. Kirana Kotama pun menyerahkan bingkisan goody bag berisi uang sejumlah USD 163,102.19 kepada Imam Sulistyanto. Oleh Imam Sulis diserahkan kepada Eko Prasetyanto untuk kemudian diserahkan kepada terdakwa Firmansyah Arifin. Pada tanggal 13 Mei 2016, pekerjaan pembangunan 1 unit kapal SSV selesai dan telah diserahkan kepada pemerintah Philippine.<br /><br />Pada tanggal 16 mei 2016, PT PAL, mengajukan permintaan pembayaran 85% atas pekerjaan pembangunan satu unit kapal SSV sejumlah USD36,029,462,85 kepada DND Philippine, melalui Invoice Nomor 133M160001-M, dan pada tanggal 12 Agustus 2016, DND Philippine merealisasikan pembayaran tersebut. Pada tanggal 23 Agustus 2016, Ashanty Sales meminta PT PAL membayarkan fee agen termin II, melalui rekening atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona, ke rekening United Overseas Bank Limited (UOB) singapura,  dengan nomor 341- 902-189-8.<br /><br />Pada tanggal 14 September 2016, atas persetujuan terdakwa Firmansyah Arifin dan Direksi lainnya, Arif Cahyana melakukan pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales secara bertahap dengan mentransfer uang dari rekening BRI atas nama PT PAL ke rekening UOB Singapore atas nama MS Saavedra Liliosa Legiona dengan rincian, pertama sebesar US 25.000 dolar, kemudian US380,571,77 dolar, USD 608,914,83, USD 76,114,35 dan USD 200,571,77, namun transfer uang terakhir tersebut ditolak karena ada kesalahan penulisan pada nama pemilik rekening Ashanti Sales Incorporation, dan di transfer ulang oleh Arif Cahyana pada tanggal 13 Maret 2017. <br /><br />Atas pembayaran fee agen kepada Ashanty Sales, terdakwa Firmansyah Arifin kembali mengingatkan Ari Cahyani dan Saipul Anwar, mengenai adanya Cash Back sebesar 1,25% yang harus dibayarkan oleh Ashanty sales Incorporation.<br /><br />Pada Maret 2017, terdakwa Firmansyah Arifin menyarankan Arif Cahya untuk menemui Kirana Kotama di Gedung BRI Tower, Jakarta dan menanyakan cash back sebesar 1,25 persen. Dan Kirana Kotama memberitahukan kepada Ashanty Sales di Filipina, akan menarik uang secara tunai sejumlah US25.000 dolar dari fee agen yang telah diterimanya dari PT PAL, dan akan menyerahkannya kepada Kirana Kotama,  untuk di serahkan kepada Direksi PT PAL melalui Arif Cahyana. Dan Arif Cahyana pun melaporkan kepada Saiful Anwar.<br /><br />Pada tanggal 8 Maret 2017 Kirana Kotama menghubungi Gatot Suratno, Staf bagian Umum PT Pirusa Sejati, untuk mengambil amplop coklat yang berisi uang di rumahnya di Komplek Tosiga Blok IX D Nomor 7 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Setelah Gatot Suratno mengambil 2 Amplop yang masing-masing berisi uang sejumlah US25.000 Dolar Singapore, kemudaian menyerahkan kepada Elfi Gusliana alias Dede, Staf bagian Keuangan PT perusa Sejati, atas perintah Kirana Kotama.<br /><br />Keesokan harinya, yakni tanggal 9 Maret 2017, Kirana Kotama menghubungi Agus Nugraho melalui telepon, meminta agar agar Agus Nugroho menyerahkan uang sejumlah US25.000 dolar Amerika Serikat yang berada di Elfi Gusliana alias Dede kepada Arif Cahyana<br /><br />Pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai arahan Kirana utama, Agus Nugroho meminta Elvi Gusliana membuat tanda terima tanggal 17 Maret 2017. Namun ternyata, pada tanggal 17 Maret, Agus Nugroho batal bertemu dengan Arif Cahyana. Pada tanggal 27 Maret 2017, Kirana Kotma kembali menghubungi Agus Nugroho, dan memberitahukan bahwa, Arif Cahyana akan datang menemui Agus Nugroho di Jakarta untuk mengambil uang pada tanggal 30 Maret 2017.<br /><br />Pada tanggal 30 Maret 2017 sekitar jam 09.10 WIB, Arif Cahyana mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, yang memberitahukan bahwa, Ia sudah di Jakata dan akan menemuinya setelah urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai. <br /><br />Arif Cahyana sudah di Jakarta dan akan menemui Agus Nugroho setelah Urusannya di Jasindo dan Bank Mandiri selesai titik atas informasi tersebut Agus Nugroho segera mengambil satu buah amplop coklat berisi uang sejumlah 25000 dolar dari LP Gusliana alias Dede yang dititipkan oleh Kirana kotama.<br /><br />Kemudian, sekitar pukul 12.00 WIB, mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Agus Nugroho, akan menemuinya di kantor PT Perusa Sejati, dan Agus Nugroho pun menginformasikan alamat kantor PT Perusa Sejati di MT Square Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur.<br /><br />Setelah Arif Cahyana tiba di kantor PT Perusa Sejati, Agus Nugroho menyerahkan amplop coklat berisi uang sejumlah US25000 Dolar kepada Arif Rayana di ruang rapat lantai 2 PT proses sejati kepada Arif Cahyana. Tak lama kemudian, Arif Cahyana dan Agus Nugroso pun langsung “diringkus” Tim KPK.  <br /><br />Atas surat dakwaan JPU KPK, PH terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan. Sihingga, Majelis Hakim, memerintahkan JPU KPK untuk mengadirkan saksi pada persidangan berikutnya.<br /><br />Kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b>, Gunadi selaku PH terdakwa mengatakan, dakwaan JPU Sudah jelas, sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi.<br /><br />“Baik terdakwa maupun kita, semua sudah jelas, jadi kita langsung pada pokok perkara. Dakwaan JPU dapat kita terima,” ujar Gunadi. <br /><br />Terpisah. JPU KPK Ronald mengatakan bahwa, saksi yang diperiksa dalam perkara ini sebanyak sekitar 100 orang. Namun Ronald mengakui, tidak semua saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. “Saksi yang diperiksa sekitar 100 orang lebih, namun tidak semau kita hadirkan, dipilihlah. Kalau barang bukti, selain uang sebesar US 25.000 Dollar, yang diamankan, ada uang yang disita dari Brangkas PT PAL,” ungkap Ronal.  (Redaksi) </div>

News Tipikor Proyek Kapal Perang SSV Fhilipina, “Menyeret” 3 Pejabat PT PAL Ke Pengandailan Tipikor

  berita korupsi .co – Proyek pembangunan kapal perang SSV (Strategic Sealift Vessel) Fhilipina yang dikerjakan oleh PT PAL pada tahu...

»