BERITAKORUPSI.CO

Putusan Belum Siap, Hakim Dilmil Tunda Sidang

Pidana Putusan Belum Siap, Hakim Dilmil Tunda Sidang

Santi Napitupulu saat dipersidangan sebagai saksi (Dok Bk) Surabaya – Sidang yang digelar di ruang sidang utama Pengadilan Militer (Dil...

JPU Hadirkan Ahli Teknik Spil Di Sidang Korupsi SPAM

18.43 beritakorupsi 0

Tipikor JPU Hadirkan Ahli Teknik Spil Di Sidang Korupsi SPAM

Terdakwa saat meninggalkan ruang sidang Surabaya – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum ...

Komisaris PT Pasuruan Migas Divonis Bebas

18.41 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHKtuVD1-SL2CKwPMtdy9dHsum35x3BV22jXmozaBkWcg6qGwwNZOcuDYl0qyJajb2ETl-8SaNx4ZVX1atHsgaus6AdlmDToZmYhhY3OhZHECyWTjFzcMy4KAWQm1BUiB4C70WKOwFr9g/s1600/21.+Terdakwa+%2528foto+kanan%2529+tersenyum+usai+di+Vonis+Bebas.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHKtuVD1-SL2CKwPMtdy9dHsum35x3BV22jXmozaBkWcg6qGwwNZOcuDYl0qyJajb2ETl-8SaNx4ZVX1atHsgaus6AdlmDToZmYhhY3OhZHECyWTjFzcMy4KAWQm1BUiB4C70WKOwFr9g/s1600/21.+Terdakwa+%2528foto+kanan%2529+tersenyum+usai+di+Vonis+Bebas.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa tersenyum usai divonis bebas</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya  – Tetesan air mata tak terbendung dari kedua kelopak mata seorang wanita yang berusia sekitar 50 tahun, saat menyaksikan jalannya persidangan di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jalan raya Juanda Sidoarjo, Jawa timur, pada, Jumat, 5 Pebruari 2016. 
 
Wanita itu adalah istri terdakwa Muchaimin, Komisaris PT Pasuruan Migas (PaMi) yang diseret oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasuruan karena diduga melakukan tindak pidana Korupsi sebesar 10,5 milliar dalam pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Pasuruan. Dalam kasus ini, Kejari Pasuruan menetapkan Dua tersangka antara lain, Muchaimin selaku Komisaris dan Kasian Slamet, Komisiaris Utama (Komut) PT PaMi. Keduanya dinilai menyalahi prosedur saat pembentukaan PT PaMi menjadi BUMD, sehingga dianggap berpotensi merugikan keuangan negara. 
 
Namun dalam perjalanannya, kasus Kasian Slamet, berhenti ditengah perjalanan sehingga tidak sampai ke Pengadilan Tipikor. Sebab, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan mengabulkan gugatan Pra Peradilan yang menyatakan, bahwa penyidikan kasus tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Tragisnya, Kejari Pasuruan harus “gigit jari” selaku penegak hukum lantaran harus “menelan pil pahit” atas kekalahannya di sidang Praper (Pra peradilan). Walau dikalahkan di sidang Praper atas gugatan Kasian Slamet, Kejari Pasuruan masih bersemangat menyeret Muchaimin untuk diadili di Pengadilan Tipikor. 
 
Terbukti, semakin semangatnya, Tim JPU dari Kejari Pasuruan menjatuhkan tuntutan pidana penjara selama 15 tahun denda sebesar Rp 500 juta, subsider 6 bulan penjara. Tuntutan yang dijatuhakan JPU kepada terdakwa tidak hanya disitu. Terdakwa juga dituntut wajib membbayar uang pengganti yang besarannya Rp 10,5 miliar, biat tidak dibayar, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang. Bila tidak cukup ? terdakwa diganjar penjara selama 6 6 tahun. Artinya, dalam kasus ini, Kejari Pasuruan hanya menyeret Satu orang terdakwa. 
 
Apakah korupsi hanya dilakukan satu orang saja atau lebih ? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang menguntungkan serta dari mana sumber keuntungannya ? Atau kewenangan mana yang diembannya ?, dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tindak pidana Korupsi (Tipikor). Inilah yang membuat terdakwa, istri terdakwa terutama Suryono Pane, selaku penasehat hukum (PH) terdakwa yakin bahwa kliennya akan bebas. 
 
Terbukti, pada Jumat, 5 Pebruari 2016, dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim Tahsin, dengan agenda pembacaan surat putusan. Dalam putusan tersebut, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bawha, terdakwa Muchaimin, selaku Komisiaris PT Pasuruan Migas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tinpikor. 
 
“Membebaskan terdakwa dari pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Memulihkan nama baik terdakwa. Mengembalikan barang bukti berupa uang sebesar Rp 263.912,91 dan uang berupa dolar senilai USD 104.823.914 kepada PT Pasuruan Migas,” ucap Hakim Tahsin, pada, Jumat, 5 Pebruari 2016. 
 
Sesaat setelah persidangan usai, saat ditanya terkait putusan Majelis Hakim, JPU mengatakan akan melakukan upaya hukum Kasasi. “Kasasi dong, kan masih ada waktu 14 Hari,” kata JPU Singkat. 
 
Terpisah, Suryono Pane, yang mendampingi terdakwa dan istri terdakwa keluar dari ruang sidang mengatakan, sejak semula yakin akan bebas. “sejak awal saya sudah yakin akan bebas. Karena ini adalah sah milik BUMND. Masalah belum dibayar, dalam pertimbangan Majelis tadi, itu dapat dibayar belakangan karena sudah ada payung hukumnya, ada perdanya,” kata Pane. 
 
Pane, menambahkan, “JPU, dalam penghitungan membuat dengan halusinasi. Sudah jelas dalam perkara ini, tidak ada yang dirugikan. Bahkan, saksi ahli yang didatangkan JPU dari universitas juga mengatakan, pembentukan PT PaMi ini sah,” pngkas Pane. 
 
Sekedar diketahui. Kasus Korupsi PT PaMi bermula dari adanya laporan masyarakat, yang mempertanyakan keabsahan tentang pendirian Perusda Pemkab Pasuruan (BUMD) ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta. Kemudian tim Kejaksaan Negeri Pasuruan turun tangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil penyidikan Tim Kejari Pasuruan setelah bekerjasama dengan Tim Audit dari BPKP perwakilan Jawa Timur, yang menemukan adanya kerugian negara dalam pembentukan PT Pasuruan Migas menjadi perususahaan milik Daerah (BUMD) Pemkab Pasursuan, kemudian menetapkan Dua orang tersangka yaitu, Komisaris PT Pasuruan Migas, Muhaimin dan Kasian Slamet, selaku Komisiaris Utama. 
 
Keduanya dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Tipkior Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KHUP. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.  (Redaksi)

Tipikor Komisaris PT Pasuruan Migas Divonis Bebas

Terdakwa tersenyum usai divonis bebas Surabaya – Tetesan air mata tak terbendung dari kedua kelopak mata seorang wanita yang berusia s...

Pengusutan Dana Hibah KADIN “Berbau Kriminalisasi”

18.38 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpg2og-vd3xbB0kubuevlmCDEPeCcYORwrvoY42OduIj88KpAYzgWOD_SodGjIKmijoSRGWY5a_rxbRySM3UWtU_l3HRTbAJP4h2RzaAsiMRy-b7NFcAJ1Zu1GaQQ74yOhtZx9dVTvKfg/s1600/20.+Diar+Kusuma+Putra%252C+saat+sidang+di+Tipikor+%2528Dok%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpg2og-vd3xbB0kubuevlmCDEPeCcYORwrvoY42OduIj88KpAYzgWOD_SodGjIKmijoSRGWY5a_rxbRySM3UWtU_l3HRTbAJP4h2RzaAsiMRy-b7NFcAJ1Zu1GaQQ74yOhtZx9dVTvKfg/s1600/20.+Diar+Kusuma+Putra%252C+saat+sidang+di+Tipikor+%2528Dok%2529.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Diar Kusuma Putra, saat sidang di Tipikor (Dok. Bk)</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya – Pemanggilan Ketua Umum Kadin Jatim oleh Kejati Jawa timur, terkait dana hibah yang dikucurkan Pemprov Jatim, diduga berbau kriminalisasi, kasus KADIN jilid II. Sebab, kasus penggunaan dana hibah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jatim yang diterima KADIN Jatim, dianggap sudah pernah diperiksa dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di pengadilan pada 26 Desember 2015 lalu. Namun, oleh pengurus KADIN Jatim, bahwa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim sekan “mencari-cari” kasus lain yakni, terkait pembelian saham perdana (IPO) Bank Jatim oleh KADIN pada tahun 2012 silam. Terkait pembelian saham perdana (IPO) Bank Jatim, yang dianggap bermaslah oleh Lembaga Adiyaksa itu, seperti yang disampaikan kepada Wartawan media ini melalui sambungan telepon, Wakil Ketua Umum KADIN, Adik Dwi Putranto menjelaskan, pembelian saham perdana (IPO) Bank Jatim oleh pengurus KADIN Jatim pada tahun 2012 silam, penting diketahui publik, mengingat Kejaksaan Tinggi Jatim, kembali mengusut ulang dana hibah yang diterima KADIN Jatim. Menurut Adik, Kejati Jatim pada 30 Desember 2015 lalu, resmi melakukan penyelidikan ulang penggunaan dana hibah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jatim yang diterima KADIN Jatim. Meski perkara tersebut sudah pernah diperiksa dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di Pengadilan pada 26 Desember 2015 lalu. “Perkara yang ini kan, KADIN jilid dua, yang disebut-sebut fokus kepada penggunaan dana hibah untuk pembelian IPO saham Bank Jatim pada bulan Juli tahun 2012. Saya katakan, bahwa tidak benar dana hibah digunakan untuk pembelian saham Bank Jatim. Semua dapat kita jelaskan dengan terang benderang di sini,” beber Adik yang oleh KADIN ditunjuk sebagai tim Advokasi Hukum, pada, Senin, 8 Januari 2016. Yang pertama, lanjut Adik. Pada 4 Juli 2012, pengurus KADIN melakukan rapat yang dipimpin oleh Deddy Suhajadi, Wakil Ketua Umum KADIN. Rapat tersebut dihadiri sejumlah pengurus di antaranya, Diar Kusuma Putra, Haries Purwoko, Santoso Tedjo, Mochamad Rizal, Agus Muslim dan Akil Halim. Agendanya adalah menindaklanjuti himbauan Gubernur Jatim agar para pengurus dan anggota KADIN Jatim berpartisipasi membeli IPO saham perdana Bank Jatim. “Rapat tersebut tidak dihadiri La Nyalla Mahmud Mattalitti, selaku Ketua Umum KADIN Jatim karena saat itu tidak berada di Surabaya,” ungkapnya. “Disepakati di dalam pertemuan itu, para pengurus dan anggota KADIN akan patungan, dengan nominal nilai di kisaran Rp 5 miliar untuk membeli saham perdana itu. Disepakati pula di dalam rapat tersebut, jika pembelian saham oleh pengurus dan anggota KADIN itu diatasnamakan Ketua Umum KADIN Jatim, Pak La Nyalla. Karena memang harus perorangan. Dan KADIN Jatim sebagai organisasi tidak bisa membeli. Rapat selesai, dan teknisnya akan ditindaklanjuti oleh saudara Diar Kusuma Putra,” urai Adik yang juga Ketua Asosiasi Distribusi dan Leveransir (ADIL) Jatim ini. Yang kedua. Pada tanggal 5 Juli 2012 malam, Diar Kusuma Putra, dihubungi oleh pihak Bank Jatim menanyakan pembelian saham perdana oleh pengurus KADIN Jatim, karena batas waktu pembelian saham perdana tersebut berakhir pada 6 Juli 2012. “Hingga tanggal 6 Juli 2012, Diar Kusuma Putra belum memegang dana setoran dari para pengurus maupun dari anggota KADIN Jatim. Secara teknis dana belum terkumpul. Sehingga, Diar berinisiatif meminjam pakai dana hibah KADIN Jatim, yang belum diperlukan untuk kegiatan, sebagai dana talangan sementara untuk pembelian IPO Saham Bank Jatim.” Pungkasnya Adik menjelaskan, Ketua Umum KADIN La Nyalla tidak mengetahui persoalan ini. Baru pada tanggal 9 Juli 2012, La Nyalla, mengetahui saat berada di Surabaya tentang ikhwal pinjam pakai talangan dana hibah tersebut. Kontan, La Nyalla meminta KADIN, dengan atas nama dirinya selaku Ketua Umum, untuk membuat surat utang atas dana tersebut. Pengurus KADIN Jatim Curiga, Ada Hidden Agenda Untuk Melakukan Kriminalisasi Terhadap Ketua Umum “Karena Pak Nyalla mengetahui, bahwa apa yang dilakukan Diar itu salah secara administrasi. Karena itu, diterbitkanlah surat utang sekaligus untuk menunjukkan bahwa tidak ada modus dan motif tindak pidana dari penggunaan dana hibah yang dipinjam pakai sebagai talangan sementara,” ungkap Andik. Selanjutnya, menurut Andik. Sejumlah pengurus dan anggota KADIN Jatim yang berkomitmen membeli saham perdana Bank Jatim, mulai menyetorkan uang pribadinya kepada Ketua Umum KADIN Jatim, yang kemudian dikembalikan secara bertahap kepada pengelola dana hibah KADIN Jatim, Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, sesuai dengan nilai yang dipinjam pakai oleh Diar. Hingga pada 7 November 2012, semua dana hibah KADIN Jatim yang dipinjam pakai oleh Diar senilai Rp.5,3 miliar telah lunas dan utuh kembali. Menurut Andik, yang penting untuk dicatat di sini, ada empat hal. Pertama, sampai dana itu utuh kembali pada 7 November 2012, tidak ada perkara hukum yang timbul. Artinya, tidak dipidanakan pada saat itu, (tahun 2012). Kedua, perkara dana hibah KADIN yang diperiksa pada tahun 2015 lalu dan diadili di persidangan pada tahun yang sama, adalah perkara penggunaan dana hibah KADIN Jatim tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. Artinya dana di tahun 2012 sudah diadili dan inkrah. Bahkan Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring sudah menjadi terpidana selaku pengelola dana tersebut. Adik Dwi Putranto, menlanjutkan. Yang ketiga, dana hibah yang dipinjam pakai dan kemudian berubah menjadi piutang KADIN dengan terbitnya surat utang, dan telah dikembalikan, itu faktanya sama sekali tidak menimbulkan keuntungan satu rupiah pun kepada pengurus dan anggota KADIN yang memiliki saham di Bank Jatim. Faktanya, beber Andik. Sesuai laporan pihak sekuritas hingga 31 Maret 2013, tidak ada keuntungan sama sekali. Apalagi dana hibah yang dipinjam pakai sudah kembali utuh pada 7 November 2012. Baru pada bulan April 2013, ada pengurus KADIN Jatim yang memperoleh keuntungan setelah melepas sahamnya. Yang keempat. Ketua Umum KADIN Jatim, La Nyalla hanya digunakan namanya sebagai representasi organisasi dalam pembelian saham tersebut. Faktanya, La Nyalla tidak memiliki satu lembar saham pun. Karena dari total 12.340.500 lembar saham atas nama Ketua Umum KADIN Jatim, faktanya adalah bahwa itu milik lima orang pengurus/anggota KADIN Jatim. “Para pemilik saham itu sudah dimintai keterangan oleh Kejati Jatim pada saat penyelidikan perkara KADIN jilid dua ini awal Januari lalu. Dan sudah menyampaikan faktanya. Tapi tiba-tiba 27 Januari 2016 lalu, Kejati menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Di dalam KUHAP, penyidikan artinya sudah ada pidana dan alat bukti. Ini yang kami tidak mengerti. Pidana apa dan alat bukti apa. Karena itu wajar, KADIN Jatim menilai ada upaya kriminalisasi dalam perkara jilid dua ini,” tukas Adik. Jadi, sambung Adik, jika Kejati Jatim tetap memaksakan perkara ini, maka jangan salahkan pengurus KADIN Jatim bila curiga ada hidden agenda untuk melakukan kriminalisasi terhadap Ketua Umum KADIN Jatim. 
 “Jangan-jangan ini terkait juga dengan perseteruan di PSSI pusat antara Pak Nyalla dengan pemerintah. Maka dicari-cariklah untuk menjerat lewat yang lain. Meskipun dipaksakan. Orang bisa berfikir seperti itu. Karena itu wajar para pengusaha di KADIN Jatim resah. Karena hukum bisa menjadi abuse of power dan tidak memiliki kepastian meski perkara sudah inkrah,” pungkasnya. (Redaksi)

Tipikor Pengusutan Dana Hibah KADIN “Berbau Kriminalisasi”

Diar Kusuma Putra, saat sidang di Tipikor (Dok. Bk) Surabaya – Pemanggilan Ketua Umum Kadin Jatim oleh Kejati Jawa timur, terkait dana ...

Merasa Hak Azasi dan Konstutusionalnya Dilanggar, Istri Tersangka Surati Presiden RI

18.34 beritakorupsi 0

Pemerintahan Merasa Hak Azasi dan Konstutusionalnya Dilanggar, Istri Tersangka Surati Presiden RI

Ilustrasi Surabaya – Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 adalah Undang-undang yang tertinggi di Negara Kestuan Rebublik Indonesia (NKRI) i...

Minta Perlindungan Hukum, Istri Tersangka Berkirim Surat Ke Presiden RI

18.30 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFplMlQRL7te0_rfzBiK0O4Z62JJeXB1rcgzqQzV1mNLl_j5LCOi5sVDStNJMUDfK6eJCv1Y9viNGEEFIk-HW7x2LOqn5qwNdf5wOp3lujLoEcpM6l3rA9UI0o9laqS5F1OFbVnKSrK1U/s1600/18..jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFplMlQRL7te0_rfzBiK0O4Z62JJeXB1rcgzqQzV1mNLl_j5LCOi5sVDStNJMUDfK6eJCv1Y9viNGEEFIk-HW7x2LOqn5qwNdf5wOp3lujLoEcpM6l3rA9UI0o9laqS5F1OFbVnKSrK1U/s320/18..jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya – Undang-undang Dasar (UUD) 1945, adalah Undang-undang yang tertinggi di Negara Kestuan Rebublik Indonesia (NKRI) ini. Pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan pasal 3 ayat (2) UU NO 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia; Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Itulah salah satu bagian inti surat yang dikirimkan oleh ‘Purwaningsih’ warga Jalan Gresik Surabaya kepada Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokwi) dan kepada Kepala Kepolisian RI (Kaplori) di Jakarta. Surat tersebut dikirimkan melaui Kepala Kepolisian Derah (Kapoda) Jawa Timur, dan ditembuskan juga ke Kapolrestabes Surabaya, pada, Senin, 18 Januari 2016. Purwaningsih atau disapa Ningsih, mengirim tersebut kepada Presiden dan Kapolri untuk meminta perlindungan hukum, atas penetapan dan penahanan suaminya (Amin Wahyoe Bagio dan dua temannya) oleh penyidik Polrestabes Surabaya yang dianggapnya tidak sesuai prosedur. Amin Wahyu Bagio, Harjani serta Anggoro Dianto, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam Kasus dugaan Korupsi pelatihan otomotif sepada motor di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkot Surabaya pada tahun 2012 lalu. Purwaningsih, menuturkan kepada Wartawan media ini tekait surat yang dikirmkan kepada Presiden dan Kapolri, karena penyidik Polrestabes Surabaya dianggap telah “melanggar Hak Azasi dan Konstutusional keluarganya sebagai warga negara RI berdasarkan UUD 1945 dan UU No 39 tahun 1999 tentang HAM. Dalam penuturannya, suaminya (Amin Wahyu Bagio) ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Maret 2015 berdasarkan Surat perintah Penyidikan No. Sp-Sidik/ 930-A / III / 2015 atas Laporan Polisi No. : LP/383/A/VII/2014, tanggal 23 Juli 2014. Kemudian pada tanggal 21 Desember 2015, penydik melakukan penahanan kepada ketiga tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur yang diantur dalam perundang-undangan. “Saya hanya meminta perlindungan hukum kepada bapak Presiden Joko Widodo dan bapak Kapolri sebagai warga negara Indonesia. Dalam UUD 1945, pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1) dan pasal 3 ayat (2); setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Tapi hal ini buat keluarga, Khususnya suami saya telah terlanggar,” tutur Ningsih. Saat ditanya terkait pelanggaran Hak Azasi dan Konstutusional yang dimaksud, Ningsih menuturkan bahwa penyidik telah menetapkan dan menahan suaminya serta Dua tersangka lain yang tidak sesuai dengan prosedur. 
 “Sesuai KUHP. Pasal 15 juncto pasal 69 dan pasal 70 Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. AKP Soekris selaku Penyidik Polrestabes Surabaya menetapkan dan menahan suami saya dan dua tersangka lain yaitu, Harjani tidak sesuai aturan. Kan harus ada minimal Dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka kan ?. Pelapornya ini juga penyidik. Belum pernah dilakukan gelar perkara. Alat bukti yang dimili penyidik hanya berupa foto copy. Apalagi penyidik langsung melakukan ekspos kebebrapa media massa secara besar-besaran. Seakan-akan suami saya adalah koruptor. Apakah seperti ini hukum yang berlaku ?,” tutur Ningsihdengan rasa kecewa. Terkait penahanan yang dilakukan penyidik, Purwaningsih menuturka, pada tanggal 21 Desember lalu, suaminya Amin Wahyoe Bagio dan Harjani serta Anggoro Dianto, memenuhi kewajiban lapor diri ke Polrestabes dan saat itu dipaksa untuk menandatangani surat penahanan. “Sejak ditetapkan sebagai tersangka, suami saya, Anggoro dan Harjani diwajibkan wajib lapor Dua kali seminggu. Pada saat wajib lapor tanggal 7 Desember 2015, Ketiganya disuruh untuk menemui Kanit AKP Sukris keruang kerjanya. Alasannya karena Kanitnya baru dilantik jadi ingin bertemu. Beberapa saat setelah ketiganya diruang Kanit, mereka diberi map untuk menutupi wajahnya. Mereka (para tersangka) disuruh turun tangga yang ternyata diruangan tersebut sudah banyak wartawan media Cetak maupun Elektronik. Habis itu mereka dsiruh naik keruangan Kanit lagi. Pada tanggal 21 Desember, suami saya, Anggoro dan Harjani, memenuhi kewajiban wajib lapor. Tapi saat itu suami saya dibentak-bentak dan dipaksa untuk menandatangani surat penahanan serta diancam akan dimasukkan ke Sel Tikus oleh Kanit Soekris,” tutur Ningsih dengan mata berkaca-kaca karena air bening memenuhi kedua kelopak matanya. Lebih lanjut Ningsih menceritakan, beberapa hari setelah ketiganya ditahan, penyidik membujuk Amin Wahyoe Bagio untuk mengajukan surat penagguhan penahanan. “Beberapa hari setelah ditahan, saya dibuk oleh Soekris untuk mengajukan surat penagguhan penahanan, saat itu konsepnya sudah disiapkan. Karena saya tidak tahu dan buta hukum, akhirnya saya tandatatangani. Terus saya disuruh untuk melengkapi surat keterangan dokter. Saya nggak tahu apa maksudnya,” ungkap Ningsih Purwaningsih : Yang Melaporkan Suami Saya Adalah Anggota Polrestabes Surabaya, “Wissang., SH” Lebih lanjut Purwaningsih mengungkapkan, bahwa yang melaporkan suaminya adalah anggota Polrestabes Surabaya. “Pelapornya adalah Wissang., SH yang juga sebagai penyidik dalam perkara suami saya, dengan Nomor Laporan Polisi No. : LP/383/A/VII/2014, tanggal 23 Juli 2014. Ada yang aneh dalam surat pemanggilan tanggal 8 Juni 2015 No S-Pgl/3094/6/2015/Satreskrim, Amin sebagai tersangka. Tapi tanggal 29 Juli 2015, No. S-Pgl/3841/6/2015, Amin sebagai saksi,” ungkapnya. Ningsih menambahkan, dalam surat pemberitahuan penahanan yang dikirimkan penyidik kepada Pjs. Wali Kota dengan pihak keluarga, terdapat kejanggalan. “Surat pemberitahuan penahanan kepada Pjs. Wali Kota, tanggal 21 Desember 2015, No B/6119/XII/2015/Satreskrim, dituliskan bahwa surat perintah penahanan Amin adalah tanggal 26 oktober 2015 No. SPP/428/XII/2015. Sedangkan pemberitahuan kepada keluarga, tanggal 21 Desember 2015 No B/410/XII/2015/Satreskrim, dituliskan bahwa dasar penahanan Amin adalah No SPP/428/XII/2015/Satreskrim, tanggal 21 Desember 2015. Penyidik juga tidak memeberikan BAP Amin kepada keluarga maupun pengacara. Tindakan itu telah melanggar Hak Azasi dan Konstutusional serta pasal 72 KUHP.” ujarnya. Menanggapi surat yang dikirimkan Purwaningsih, Humas Polrestabes Suarabaya, Kompol Lili, saat dihubungi melalui telepon selulernya (SMS), menyatakan, bahwa itu adalah hak seseorang. “Kalau dari Polrestabes nggak ada tanggapan apa-apa. Karena itu hak seseorang mau menulis surat kemanapun, itu hak dia,” balasnya melaui SMS. 
 Sementara Kabid Humas Polda Jawa Timur, belum menanggapi, mengingat adanya kegiatan Napak Tilas Pahlwan Polisi M.Yasin di Suarabaya. “Sabar ya,” kata Kombes Pol Raden Argo melalui pesan WhatsApp.  (Redaksi)

Pemerintahan Minta Perlindungan Hukum, Istri Tersangka Berkirim Surat Ke Presiden RI

Ilustrasi Surabaya – Undang-undang Dasar (UUD) 1945, adalah Undang-undang yang tertinggi di Negara Kestuan Rebublik Indonesia (NKRI) in...

Pimpinan CV Usaha Mandiri Surabaya, Menunggu “Suara Palu” Hakim

18.26 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvzMs3BBVXRluU6C0Fgkj4S2Mnf48jPxVOvqCB9Ypb6KumKp3XLxQqBxCxex_BrLlNoTMEluPDD3wfvSqNmANn_fJdR2WAd5ttO_Rkk2oqL_xYX9L2keWFVTAxSeiiVilFwbFjSVHR5Wg/s1600/17.+Terdakwa+Bambang+Mulyono.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvzMs3BBVXRluU6C0Fgkj4S2Mnf48jPxVOvqCB9Ypb6KumKp3XLxQqBxCxex_BrLlNoTMEluPDD3wfvSqNmANn_fJdR2WAd5ttO_Rkk2oqL_xYX9L2keWFVTAxSeiiVilFwbFjSVHR5Wg/s320/17.+Terdakwa+Bambang+Mulyono.jpg" width="302" /></a></div>
Surabaya – Untuk yang ketiga kalinya, Bambang Mulyono selaku Pimpinan CV Usaha Mandiri dalam penantian putusan Majelis Hakim dalam tiga kasus perkaranya yang berbeda tetapi saling berkaitan. Kasus perkara yang pertama adalah, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya atas Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHPKKN) oleh BPKP perwakilan Jatim terkait kegiatan pelatihan otomotif tahun 2013. Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa, PTUN tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Untuk kasus perkara yang kedua, sekaligus yang paling utama adalah dugaan Korupsi. Putusan Majelis menyatakan, bahwa Bambang Mulyono terbukti melanggar pasal 3 UU Tipikor jo pasal 55 KUHP. Dan yang ketiga adalah kasus perkara gugatan Perbuatan Melawan hukum (PMH). Untuk mencari keadilan dan penegakan hukum yang sesungguhnya, Bambang Mulyono telah melakukan berbagai upaya hukum diantaranya, gugatan di PTUN dan gugatan PMH di PN Surabaya. Bambang juga mencari keadilan dan kepastian hukum lewat laporannya ke Polda Jatim yang melaporkan, Tim Audit BPKP perwakilan Jatim dan mantan Kasi Pidsus Kejari Perak ‘Gatot Haryono’. Terkait laporan Bambang terhadap mantan Kasi Pidsus Kejari Perak tersebut, penyidik Polrestabes Surabaya yang menerima pelimpahan, telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No : B/3968 / SP2HP-1/LPB.953.15/XII/2015/Satreskrim, tanggal 11 Desember 2015. Sebelumnya, Bambang telah menyurati Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta perlindungan dan penegakan hukum atas kasus yang menimpanya dengan tembusan diantaranya KPK, Ketua MA, KaJagung, Komisi III DPR RI, KY, Komnas HAM. Dan sidang putusan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan Bambang, selaku Pimpinan CV Usaha Mandiri (selaku penggugat) terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjun Perak (tergugat I), BPKP perwakilan Prov.Jatim (tergugat II), Wali Kota Surabaya (turut tergugat I) dan Dinas Tenaga Kerja Pemkot Surabaya (turut tergugat II), akan dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Risti Indrijani dibantu Hakim anggota, Hakim Irfan Basuning dan Imam Hanfi, pada Selasa, 26 Januari 2016. Bambang Mengatakan, Perjalanan Masih Panjang, Untuk Mencari Keadilan Belum Berhenti Disini Dalam persidangan minggu lalu dengan agenda putusan sela, menurut Bambang maupun Kuasa Hukumnya, Majelis Hakim menolak Eksepsi para tergugat dan membebankan biaya perkara kepada tergugat. Namun, apakah putusan akhir dalam kasus ini akan sama seperti putusan sela ?. Dibenak Bambang saat ini, bahwa perjalanan masih panjang, usaha untuk mencari keadilan belum berhenti hingga disini. Bambang, menggugat Kejari Tanjung Perak dalam perkara PMH terkait uang sebesar 300 juta yang dijadikan sebagai barang bukti tanpa adanya surat penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dan munculnya dokumen RAB (Rincian Anggaran Biaya) dalam kasus perkara dugaan Korupsi kegaiatan kewirausahaan pelatihan otomotif pada tahun 2013 lalu. Menurut Bambang, uang 300 juta tersebut diserahkan atas permintaan Kasi Pidsus yang saat itu dijabat Gatot Haryono, dengan menjanjikan bahwa kasusnya tidak akan dilanjutkan (dihentikan). “Saya ditekan dan disuruh menyedian uang sebesar 300 juta sebagai pengganti kerugian negara dan dijanjikan tidak akan dilanjutkan. Kalau tidak, saya juga akan ditahan. Karena saya tidak mengerti, saya mengikuti apa kata Gatot. Tanggal 6 Januari 2014, saya bawa uang 300 juta ke Kejari. Tapi saya malah diantar oleh Gatot (Kasi Pidus) dan Haryo ke BRI di Jalan Pahlawan untuk mentransfer uang tersebut ke Rek. BRI Nomor : 0211-01-000633-30-7 atas nama Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Yang membawa uang 300 juta tersebut dari Kejari ke Bnank, adalah Gatot dan yang mengisi slip transfer Haryo, saya hanya disuruh tandatangan. Sepulang dari Bank, kami kembali ke Kejari dan langsung menyita bukti transfer sebagai bukti uang titipan tanpa ada surat penetapan Pengadilan. Pada hal, uang itu bukan titipan tapi karena permintaan dan saya ditekan. Terpaksa saya menjual apa aja yang ada supaya bisa memenuhi permintaa uang 300 juta, dan terkumpul dari hasil penjualan rumah warisan orang tua, uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil dan 60 unit komputer. Ini benar-benar uang pribadi Saya. Pada hal, dalam kententuan pasal 38 ayat (1) KUHP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat,” terang Bambang, sambil menunjukkan pasalnya dalam buku KUHP. Bambang, menambahkan, “Pada kenyataannya, Gatot Haryono dengan kekuasaan dan kewenangannya melakukan adanya tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Gatot Haryono, meminta saya untuk mencarikan uang Rp.300.000.000 dengan janji bahwa proses penyidikan akan dihentikan, yang menurutnya bahwa, 180 peserta mengikuti penuh dan 100 orang mengikuti tapi tidak mencapai 20 hari atau 100 peserta x harga kuantitas satuan yaitu Rp.3.150.000, kurang lebih Rp. 300.000.000. Inilah dasar permintaan penyidik Gatot. Setelah permintaannya saya penuhi, tanggal 8 Januari 2014 saya langsung ditetapkan jadi tersangka dengan barang bukti slip transfer uang 300 juta. Penetapan penyitaan uang 300 juta baru terbit pada 24 April 2014,” beber Bambang. Bambang menjelaskan, Gatot Haryono, “Menjanjikan Angin Surga” Dan Menekan Siswo Apriatmono Untuk Membuat RAB Terkait RAB dalam gugatan PMH, Bambang menjelaskan bahwa, Gatot Haryono, “menjanjikan angin surga” dan menekan Siswo Apriatmono untuk membuat Rincian Anggaran Biaya Automotif 2013. “Gatot Haryono, menjanjikan angin surga dan menekan Siswo Apriatmono untuk membuat Rincian Anggaran Biaya Automotif 2013. Yang secara hukum, RAB Automotif 2013 tidak ada tapi dijadikan menjadi ada dan bahkan dijadikan sebagai alat bukti dalam dakwaan maupun tuntutan serta menjadi putusan Hakim,” urai Bambang 
 Menurut Bambang selaku penggugat, penyidik Kejari Tanjung Perak Surabaya telah melakukan perbuatan melawan hukum. “Dulu saya nggak mengerti hukum makanya saya dibodohi. Tapi dengan kejadian ini saya belajar. Penyidik telah melakukan perbuatan melawan hukum karena, kesaksian semua pihak dan fakta dipersidangan serta kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Fakta hukum dalam persidangan jelas yaitu, pada saat penyampaian dokumen penawaran pada proses lelang yang dilakukan oleh ULP tanggal 11 Januari 2013. Pada saat penjelasan/Awijzing, tidak terdapat rincian biaya (RAB) karena jenis kontraknya menggunakan kontrak lumpsum berdasarkan SK Wali Kota. Sehingga rincian biaya bukan merupakan kewajiban penyedia barang/jasa atau pihak kedua. Dan dokumen SPH (Surat Penawaran Harga) Rp. 882.000.000 yang bersifat mengikat yaitu sebesar Rp. 3.150.000 x 280 orang peserta = Rp.882.000.000,” rincinya. SK Wali Kota Surabaya yang dimaksud Bambang adalah, SK No. 188.45/348/436/.1.2/2012, tanggal 1 Nopember 2012 tentang standar satuan harga belanja Daerah Kota Surabaya TA 2013, untuk seluruh SKPD yang besarnya Rp 4.237.500 per orang. Bambang melanjutkan, “Pada tanggal 31 Desember 2013, Gatot Haryono, menyuruh Siswo Apriatmono untuk membuat RAB. Siswo disuruh mencontoh standart satuan harga (SSH) milik CV. Iham Zidan Jaya. Pada tanggal 2 Januari 2014, Gatot Haryono, menyuruh dan memaksa Siswo selaku PPKm supaya CV. Usaha Mandiri mencontoh seperti milik CV. Iham Zidan Jaya dan apa yang perlu dikurangi hingga mencapai harga total Rp. 63.000.000 dengan harga satuan Rp. 3.150.000 yang seolah-olah rincian biaya pelatihan otomotif tersebut atas nama CV Usaha Mandiri. Menurut Siswo, jika sudah membuat Rincian Anggaran Biaya pelatihan Otomotif 2013 dari contoh CV. Ilham Zidan Jaya, maka persoalan penyidikan kasus dugaan korupsi pelatihan otomotif 2013 akan dihentikan. Apakah seperti ini proses penegakan hukum.” Mengapa BPKP Jatim ikut dalam gugatan PMH. Menurut Bambang Mulyono, bahwa BPKP jatim menyatakan bahwa ada kerugian negara dalam kegiatan pelatihan otomotif. “Karena BPKP Jatim telah mengeluarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHPKKN) terkait pelatihan otomotif tahun 2013. Pada hal, semua dokumen yang dimiliki BPKP hanya dari penyidik. Bahkan saat tim BPKP datang ke tempat saya di Jalan Sidodadi, tim penyidik Kejari Tanjung Perak pun ikut. Saat itu mereka juga bingung tapi akhirnya dipaksakan. Dokumen BAP BPKP saat itu ada tertinggal di Laptop saya. Flashdisk BPKP dibuka di Laptop saya sekaligus memprint (cetak),” pungkasnya.  (Redaksi)

Tipikor Pimpinan CV Usaha Mandiri Surabaya, Menunggu “Suara Palu” Hakim

Surabaya – Untuk yang ketiga kalinya, Bambang Mulyono selaku Pimpinan CV Usaha Mandiri dalam penantian putusan Majelis Hakim dalam tiga k...

BERITAKORUPSI.CO

Putusan Belum Siap, Hakim Dilmil Tunda Sidang

JPU Hadirkan Ahli Teknik Spil Di Sidang Korupsi SPAM

Komisaris PT Pasuruan Migas Divonis Bebas

Pengusutan Dana Hibah KADIN “Berbau Kriminalisasi”

Merasa Hak Azasi dan Konstutusionalnya Dilanggar, Istri Tersangka Surati Presiden RI

Minta Perlindungan Hukum, Istri Tersangka Berkirim Surat Ke Presiden RI

Pimpinan CV Usaha Mandiri Surabaya, Menunggu “Suara Palu” Hakim

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI