BERITAKORUPSI.CO

8 Saksi Mengaku Diarahkan Penyidik Dalam Kasus Korupsi Bawaslu

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqGM8QoX3471i-YqwxmaPwqVaMU1betqKoHN8NfpvpdSZkq1ompYxht0EnnXhhra0BFZjyaCUExLY6TgZw2_DU4qsUl6m6sRmAWu4kI2EKajr15E4hs1Mdn515k4Nu0FHn6dgYEyrk5Vk/s1600/10.+8+Staf+Bawaslu+jadi+saksi+di+Sidang+Korupsi+Bawaslu.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqGM8QoX3471i-YqwxmaPwqVaMU1betqKoHN8NfpvpdSZkq1ompYxht0EnnXhhra0BFZjyaCUExLY6TgZw2_DU4qsUl6m6sRmAWu4kI2EKajr15E4hs1Mdn515k4Nu0FHn6dgYEyrk5Vk/s320/10.+8+Staf+Bawaslu+jadi+saksi+di+Sidang+Korupsi+Bawaslu.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">8 orang Staf Bawaslu jadi saksi di Tipikor</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya – Surat dakwaan JPU dengan fakta persidangan dalam kasus perkara pidana, khususnya kasus dugaan Korupsi yang disidangkan di Pengadilan terkadang tidak Sama. “Apakah yang dipertimbangkan Majelis adalah surat dakwaan Jaksa atau fakta persidangan ?”. Salah satunya dalam kasus Korupsi Bawaslu Provonsi Jawa Timur pasca pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2013 lalu, yang Staf Bawaslu menggunakan anggaran naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) APBD Pemprov TA 2013 sebesar 141 milliar rupiah, dan dianggap telah merugikan negara senilai 5,6 m, diduga ada rekayasa serta tekanan kepada para saksi sejak awal. Hal itu terungkap dari keterangan puluhan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (kejati) Jatim dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim. Malah tak Satupun saksi yang memberatakan terdakwa kecuali, keterangan saksi (juga tersangka) yakni, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik). Para terdakwa yang dimaksud antalain, Amru (Sekretaris Bawaslu Jatim), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara Bawaslu), Ahmad Khusaini dan Indriyono keduanya selaku rekanan penyedia barang dan Jasa. Dari puluhan saksi yang sudah diminta keterangannya dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, Tiga diantaranya dianggap sebagai saksi kunci yakni, Samudji Hendrik Susilo Bali (Hendrik) selaku Pejabat Pengadaan Bawaslu sekaligus sebagai pelapor ke Polda Jatim, Sapto Sauprihatnadi pegawai honorer di Bawaslu dan Catur. Sapto ini adalah bawahan langsung oleh Hendrik. Bahkan dalam satu ruangan kerja, hanya mereka berdua. Namun keterangan Sapto dihadapan Majelis mengatakan, bahwa yang yang menyuruh dirinya untuk mengerjakan dokumen pengadaan yang menjdi salah satu “biang kerok” dalam kasusu ini adalah Hendrik dan Pasaru Palembangan dengan memberi File untuk dicontoh. Sementara terdakwa Ahmad Khusaini menanggapi ketarangan saksi Hendrik mengatakan, yang menyuruh dirinya untuk mencari profil CV dan memberikan uang adalah Hendrik. Pada Senin, 11 Januari 2016, JPU kembali mengahdirkan 11 saksi dari staf Bawaslu, setelah pada minggu lalu JPU menghadirkan 13 orang saksi yang terdiri dari bendahara Panwaslu Kab/Kota. 3 dari 11 orang saksi tersebut adalah pimpinan Bawaslu yaitu, Dr.Sufyanto, S.ag, MSi, Sri Sugeng Pujiatmiko, dan Andreas pardede. Sementara ke-8 orang saksi lainnya terdiri dari staf yakni, Catur, Agus, Darmini, Desi, Ajeng, Bagus, Kohar dan Yuswanto. Dihadapan Majelis Hakim, Para Saksi Mencabut Keterangan Di BAP Mengenai Uang THR Dalama persidangan session kedua, Ketua Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Tahsin, menanyakkan terlebih dahulu kepada para saksi, apakah keterangan dalam BAP tetap atau ada yang berubah. Para saksipun mengatakan ada yang dirubah. Salah satunya saksi Catur. Dihadapan Majelis Hakim dia mengatakan ingin mencabut keterangannya dalam BAP mengenai dana THR (Tunjangan Hari Raya) tapi itu adalah dana perjalanan dinas. 
“Ada, mengenai dana THR. Kalau itu adalah dana perjalanan dinas,” ucap Catur. Saksi Catur pun menjelaskan atas pertanyaan Majelis Hakim, bahwa dirinya diarahkan oleh penyidik terkait keterangannya dalam BAP tentang THR dan membuat data atas suruhan penyidik. “Saya yang membuat data. Saya diminta oleh penyidik membuat nilai nominalnya. Saya diminta mengembalikan dana itu,” ungkap Catur. Mendengar keterangan Catur, Ketua Mejelis terlihat heran lalu menanyakkan Catur. “Anda diminta mengembalikan. Kenapa dana perjalan dinas itu anda kembalikan. Ada bukti pengembaliannya nggak,” tanya Hakim Tahsin. “Yang menyuruh Pak Samsul Makali (Kompol Samsul Makali., SH., MH). Kalau nggak dikembalikan, katanya bisa masalah. Ada bukti pengembaliannya jumlahnya 5 juta” jawa Catur. Saksi Catur dan saksi lainnya menunjukkan bakti surat pengembalian dana tersebut. Keterangan Catur tidak jauh beda dengan keterangan saksi lainnya. Saksi rata-rata mengaku diarahkan penyidik. Terkait kegiatan perjalan dinas, para saksi kepada Majelis menjelaskan, bahwa ada kegiatan itu dan mereka melaksanaknnya antara Januari hingga Maret 2013 dengan menggunakan dana masing- masing. Karena Bawaslu belum ada anggaran sementara kegiatan Bawaslu terkait pelaksanaan Pilgub harus dilaksanankan berdasarkan peraturan yang ada. Dana kegiatan Bawaslu baru cair sekitar Maret 20013. Sehingga pembayaran anggaran perjalanan Dinas dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri sekitar bulan Juli. Anehnya, mendengar keterangan saksi, JPU Endrianto Cs pun sepertinya tidak terima. Dengan “gaya penyidik, menanyakkan saksi dengan intonsai kalimat menekan para saksi”. JPU “mengancam” saksi akan menghadirkan penyidik dipersidangan atas keterangan saksi yang dianggap berubah antara BAP dengan keterangan dipersidangan persidangan. Pernahkah JPU Menghadirkan Penyidik Di Sidang Pengadilan Korupsi ? Yang terjadi dalam persidangan ??? Semua saksi mendadak “sakit bisu”. Tidak tau apa yang harus mereka jelaskan. Mengatakan yang sebenarnya (jujur) mereka dianggap salah. Mengatakan yang tidak sebenarnya, sepertinya mereka takut akan “dosa”. “Saya akan menghadirkan penyidik,” ancam JPU kepada para saksi. Pada hal, agenda sidang barikutnya adalah keterangan Ahli dari Jakarta yang dihadirkan JPU. Sementara PH terdakwa berharap adanya keterangan saksi untuk di kronfrontir antara Hendri, Sapto Sauprihatnadi dan Catur. Keterangan ketiganya akan membuka “tabir” dalam kasus ini. Apakah Majelis akan mengabulkannya ?.  (Redaski)

Tipikor 8 Saksi Mengaku Diarahkan Penyidik Dalam Kasus Korupsi Bawaslu

8 orang Staf Bawaslu jadi saksi di Tipikor Surabaya – Surat dakwaan JPU dengan fakta persidangan dalam kasus perkara pidana, khususnya k...

Mantan Kepala Cabang Bank Jatim, Jombang, Divonis 8 Tahun Penjara

17.52 beritakorupsi 0

Tipikor Mantan Kepala Cabang Bank Jatim, Jombang, Divonis 8 Tahun Penjara

Terdakwa mantan Kacab Bank Jatim, Bambang Waluyo Surabaya – Harapan Bambang Waluyo, untuk menghirup udara di alam bebas ataupun menghun...

Ex. Kabiro Pemerintahan Pemprov Bersaksi di Tipikor

17.49 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimhcxblN1hSt2KlUTGZS-ghYve9cXLK5eCWS6jgrdRzRLuQx0uz7ul_He19hEMKNlcOMHUovnwTBXJJNUh-32uM0acRSrOqrsTFcLG-ThRhrISjEVitzco8x1wF1Torf67pMHciKVY5fA/s1600/8.+Saksi+Suprayitno+%2528no+2+dari+kiri%2529+dan+terdakwa+Amru+dihadapan+Majelis.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimhcxblN1hSt2KlUTGZS-ghYve9cXLK5eCWS6jgrdRzRLuQx0uz7ul_He19hEMKNlcOMHUovnwTBXJJNUh-32uM0acRSrOqrsTFcLG-ThRhrISjEVitzco8x1wF1Torf67pMHciKVY5fA/s1600/8.+Saksi+Suprayitno+%2528no+2+dari+kiri%2529+dan+terdakwa+Amru+dihadapan+Majelis.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mantan Kepala Biro Pemprov jadi saksi di Pengadilan Tipikor</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya - Kasus dugaan Korupsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prov. Jatim yang merugikan keuangan negara senilai 5,6 milliar rupiah dari total anggaran yang bersumber dari dana Hibah APBD sebesar 141 milliar pada saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2013 lalu, kembali digelar pada, Senin, 7 Desember 2015. Pada sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor yang dipimpin Ketua Majelis Tahsin, dengan agenda mendengar keterangan 5 saksi yang dihidirkan oleh JPU Endriyanto Cs dari Kejati Jatim dengan terdakwa, Amru (Sekretaris Bawaslu Jatim), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara Bawaslu Jatim), Ahmad Khusaini dan Indriyono keduanya selaku rekanan penyedia barang dan jasa. Ketujuh orang saksi tersebut yaitu; mantan Kepala Biro (Kabiro) yang kini menjabat staf ahli Gubernur, Supryatno; Tri Heru, staf Bawaslu (pegawai BKD); Imam Widodo (Pegawai Bakesbang) staf Bawaslu; Juari, pegawai percetakan dan Jai Priyano (percetakan). Kesaksian para saksi dipersidangan ada juga yang “dihinggapi penyakit” lupa. 
 Dalam persidangan, Prayitno (Suprayitno) yang pada saat pemilihan guberbur (Pilgub) tahun 2013 lalu, menjabat selaku Kabiro pemerintahan mengetahui langsung tentang dana hibah yang dikucurkan Pemprov Jatim untuk operasional Bawaslu dalam pilgub menjelaskan bahwa, dana hibah yAng diterima Bawaslu adalah dari APBD dan semua perubahan yang diajukan Bawaslu sesuai dengan prosedur. Hal itu disampaikan saksi Prayitno dipersidangan menjawab pertanyaan JPU, PH (penasehat Hukum) terdakwa maupun Majelis Hakim yang dikketuai Hakim Tahsin. “Dana itu bersumber dari APBD dengan payung hukum Perda (Peraturan Daerah) dan Pergub (Peraturan Gubernur) untuk dipergunakan sebagai honor, perjalan dinas dan pengadaan. Ada usulan perubahan dari Bawaslu seperti penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dari Premium ke pertamax. Semua usulan sesuai dengan proposal (prosedur),” jawab Priyatno. Saat PH terdakwa Amru menanyakkan terkait mengenai tidak dilakukannya monitoring dan pengawasan ditubuh Bawaslu karena dia (saksi) sudah pindah tugas. “Tidak melakukan monitoring dan pengawasan karena sesuai profosal dan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Keterangan Saksi Tri Heru, Membingungkan Majelis Hakim Di Persidangan Karena aturannya, Tiga bulan sesudah Pilgub baru membuat LPJ. Pada tanggal 15 Januari saya sudah pindah jadi bukan saya lagi,” jawab Priyatno lagi. Sementara keterangan saksi Tri Heru agak membingungkan Majelis Hakim. Pasalnya, saksi yang satu ini sering kali mengatakan lupa. Bahkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saat diperiksa penyidik kepolisian tidak ingat betul. Ketua Majelis Hakim bahkan mengulang pertanyaan PH terdakwa dengan jelas yaitu terkait dengan keterangan saksi yang mengatakan ada pembagian uang THR tapi bukan THR melainkan uang memperingati Hari Raya. Apakah uang yang sadaura termima itu adalah uang dari perjalanan dinas yang belum dibayar. Tanya Hakim Tahsin. Namun saksi mengatakan, uang perjalanan dinas saya sudah dibayar. “Uang perjalanan dinas sudah dibayar ini bukan THR tapi uang memperingati hari raya,” kata saksi Tri Heru yang menjawab lebih sering lupa. Pada keterangan saksi sebelumnya mengatakan juga menerima dana menjelang Hari Raya tapi para saski belum menerima uang perjalan dinas. Keterangan saksi Tri Heru dengan saksi pada sidang sebelumnya berbeda. Menanggapi kerangan saksi Tri, terdakwa Amru menanyakkan menegenai SK pengangkatan saksi sebagai bendahara dan perjalanan dinas antara Januari hingga maret serta penerimaan satu unit kendaraan roda 4. Hal itu diakui saksi tapi penerimaannya pada bulan April. “Saya tidak menerima SK. Perjalanan dinas tidak ada. Kalau Mobil, itu pada bulan April,” jawab saksi sepertinya ada yang ditutup-tutupinya. Usai persidangan, Supriyatno menjelaskan terkait dengan perubahan dan pengawasan serta monitoring yang tidak dilakukannya atas dana hibah yang dikucukan Pemprov ke Bawaslu menagtakan, karena dirnya sudah pindah. Proposal itu dari Bawaslu. Perubahan sesuai dengan prosedur. Aturannya, LPJ dibuat Tiga bulan setelah kegiatan selesai berarti April. 15 Januari 2014 saya sudah pindah jadi bukan saya lagi. Biasanya dari lpj itu kita teruskan ke Inspektorat karena bukan kewenangan kita untuk itu. Kalau hasil dari Inspektorat tidak ada masalah ya sudah,” ujar Suprayitno. Terpisah. Terdakwa Amru mengatakan bahwa keterangan saksi Tri adalah bohong. Dia menerima SK. “Yang di BAP aja banyak yang dicabut. Dia itu bohong, nati pada persidangan selanjutnya akan kita tunjukkan bukti-bukti. Dia bisa dipanggil lagi untuk dikronfrontir dengan saksi lain,” ujar Amru. Sebelumnya Amru menjelaskan, “Ketua Bawaslu pernah membuat LPJ tanpa ada rapat internal dan tidak ada lampiran mengenai penggunaan anggaran,” ungkap Amru.  (Redaksi)

Tipikor Ex. Kabiro Pemerintahan Pemprov Bersaksi di Tipikor

Mantan Kepala Biro Pemprov jadi saksi di Pengadilan Tipikor Surabaya - Kasus dugaan Korupsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prov. Jatim...

Dugaan Rekayasa Kasus Korupsi Bawaslu Semakin Jelas

17.43 beritakorupsi 0

Tipikor Dugaan Rekayasa Kasus Korupsi Bawaslu Semakin Jelas

Saksi Sapto (kiri) dan terdakwa Amru Surabaya – Majelis Hakim tindak pidana korupsi yang menani perkara kasus dugaan Korupsi di tubuh ...

Sidang Korupsi Bawaslu Tegang, Terdakwa dan Saksi Ancam Saling Lapor

17.38 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV4CiPZg1r4RjhPm9P6uPF6vZABJW-Tw1axssH_KR5z4VfvmilxY4614McT0QBEheux2W3LDFWfHU_MzEy-GmGdG4afz8JndqIZ3bQ3h3588pNmOA-QfQm3OopNp8J6k3WcSZJ7Q9MdXA/s1600/6.+Sidang+Korupsi+Bawaslu.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV4CiPZg1r4RjhPm9P6uPF6vZABJW-Tw1axssH_KR5z4VfvmilxY4614McT0QBEheux2W3LDFWfHU_MzEy-GmGdG4afz8JndqIZ3bQ3h3588pNmOA-QfQm3OopNp8J6k3WcSZJ7Q9MdXA/s320/6.+Sidang+Korupsi+Bawaslu.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Pejabat Pemprov (Kiri) dan Samuji Hendirik (kanan)</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya  – Sidang perkara Kasus dugaan Korupsi ditubuh Bawaslu Provinsi Jatim yang digelar dipengadilan Tipikor pada, Senin 14 Desember 2015 hingga larut malam (23.15 Wib) berlangsung tegang. Antara saksi dan terdakwa saling tuding menuding dan saling mengancam akan melapor ke pihak kepolisian. Akibatnya, sidangpun “ibarat sinetron yang ditayangkan di sebuah televisi. Yang satu merasa tidak punya ‘dosa’, yang lainnya merasa menjadi korban dari sebuah permainan”. Pasalnya, Samudji Hendrik selaku saksi yang juga sebagai pejabat pengadaan Bawaslu sekaligus sebagai pelapor atas dugaan adanya korupsi anggaran dana hibah yang dikucurkan Pemprov. Jatim saat Pilgub Jatim 2013 lalu sebesebar 141 milliar, hingga merugikan keuangan negara senilai 5,6 M bersitegang dengan salah seorang terdakwa Amru. Dalam persidangan yang digelar diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor dengan Ketua Majelis hakim Tahsin dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU Endrianto Cs, dari Kejati Jatim diantaranya, Widiastuti, Samudji Hendrik (Pejabat pengadaan sekaligus sebagai pelapor), Rini Setyowati, Bagyo Utomo, Indah Wahyuni (Kabag Pemerintahan Pemprov dan Supriyanto (Kabiro Pemerintahan Pemprov). Saksi Samudji Hendrik yang merasa “diatas angin” sebab dirinya dalam perlindungan juga didampingi LPKS (lembaga perlindungan korban dan saksi) Jakarta ini memberikan keterangan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Tahsin, tanpa beban. Saksi yang menjabat sebagai pejabat pengadaan mengatakan bahwa pengadaan itu ada. Bahkan saksi menngatakan tau proses mengenai pengadaan tetapi tidak paham peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa, apalagi tidak memiliki sertifikasi pengadaan seperti yang diatrur dalam Perpres 54/2010 dan diubah dengan Prepres No 70/20012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah. “Saya Staf Bawaslu berdasarkan SK. Ada pengadaan. Saya pernah ikut pengadaan tapi saya lupa,” kata Hendrik. 
 Ketika ditanya terkait pendokumentasian yang memakai cv lain bukan atas CV yang sesungguhnya, saksi mengatakan tidak tau. “Saya tidak tahu karena saya hanya menandatangi saja, yang membuat adalah sapto,” jawab saksi kemudian. Pada hal, posisi saksi Hendrik dan sapto adalah berbeda. Sapto pegawai honorer di Bawaslu sementara Hendrik adalah Pegawai Negeri spil (PNS). Anehnya, saat PH terdakwa Amru menanyakkan, apakah mungkin seorang pegawai tetap (PNS) bisa diatur oleh seorang pegawai honorer. Hendrik pun tidak menjawab. Memanasnya suasana persidangan saat Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk menanggapi keterangan saksi. Untuk mengatasi situasi, Ketua Majelis Hakim pun memerintahkan agar pertanyaan diajukan melalui majelis. Kesempatan itu, terdakwa Amru pun menanyakkan tentang keberadaan Sapto menjadi pegawai honorer, SMS yang berupa ancaman yang dikirim oleh saksi Hendrik yang kemudian dibenarkan. “Ya benar, saya yang SMS,” jawab Hendrik kepada Majelis Hakim. Terkait SMS yang bernada ‘ancaman,’ saksi Hendrik membantah, tetapi Amru memiliki bukti berupa SMS yang diduga dikrim Hendrik sebelum Polisi melakukan penyidikan atas laporan saksi. Terdakwa Amrupun mengancam akan memidanakan saksi terkait keterangan saksi Hendrik di BAP yang menyebutkan hingga sebanyak 18 kali tentang ‘apabila dia (Hendrik) tidak mau mengikuti keinginan terdakwa Amru, maka saksi bisa dianggap makar. Padahal Amru tidak pernah sekalipun mengucapkan itu. “Kalau bapak tidak mencabut keterangan di BAP, saya akan laporkan,” ancam terdakwa Amru pada saksi dan kemudian dipersilahkan saksi sekaligus mengancam balik akan melaporkan terdakwa karena mengungkap adanya pungli (pungutan liar) terhadap persewaan mobil Kab/Kota dengan berfariasi antara 1,5 – 2 juta rupiah dengan jumlah mobil per perkabupaten/Kota sebanyak 4 unit. “Episode Kedua Ibarat Sebuah Pribahasa Yang Berbunyi, Lempar Batu Sembunyi Tangan”. Seperti itulah yang terjadi saat terdakwa Anang Khusairi mementahkan semua keterangan saksi Hendrik terkait keterangannya yang mengatakan bahwa yang mencari atau membawa profil CV (rekanan) ke Bawaslu adalah terdakwa. Pada hal, terdakwa melakukan atas perintah Hendrik selaku pejabat pengadaan. “Yang Mulia, saksi berbohong, yang menyuruh saya membawa Cv-Cv itu adalah saksi dan yang menyuruh saya menandatangankan dokumen tersebut ke cv-cv tersebut adalah saksi juga. Dia (saksi hendrik) yang memberikan saya uang,” ungkap terdakwa dengan lantang. Pada hal terdakwa yang satu ini terlihat penakut dan tidak punya keberanian sejak. Awal kasus ini disidangkan. Tak ketinggalan, terdakwa Gatot juga membantah keterangan saksi terkait rincian anggaran yang harus dibayarkan oleh bendahara. “Saya hanya meluruskan aja yang Mulia. Bahwa yang memberikan rincian yang harus dibayar adalah saudara hendrik,” ungkap terdakwa Gatot. Sementara dalam keterangan saksi sebelumnya, yakni Suprianro selaku Kabiro Pemerintahan, yang mengatakan ada lpj Bawaslu kepada Sekdaprov Jatim No. 117/Bawaslu-Prov/JTM/II/2014 perihal laporan rekapitulasi penggunaan dana hibah pemilu gubernur dan wakil gubernur jatim tahun 2013 tanggal 1 april 2014. Menurut terdakwa Amru dalam persidanagan, surat inilah sebagai biang keladinya. Sebab Ketua Bawaslu melayangkan surat tersebut tanpa melalui penghitungan secara keseluruhan, melainkan menentukan sendiri sisa anggaran. Dalam Persidangan Terungkap Beberapa Hal Yang Mengejutkan Kemudian saksi juga memperlihatkan surat tanda setoran sebesar Rp 2.468.066.030 dari Bawaslu ke Kasda dengan No rekening 0011000477. Menurut terdakwa Amru, bisa jadi, inilah keseluruhan sisa anggaran bawaslu Prov Jatim atau bisa juga bertambah karena bawaslu belum diaudit oleh BPK. Sehingga mungkin saja kekurangn setor Rp 1.626.640.765,00 memang seharusnya tidak ada atau bisa saja ini bertambah lebih dari angka diatas. “Surat pak Sufyanto, Ketua Bawaslu kepada Sekdaprov Jatim No. 117/Bawaslu-Prov/JTM/II/2014 perihal laporan rekapitulasi penggunaan dana hibah Pigub Jatim tahun 2013, tanggal 1 april 2014. Karena surat ini hanya dua lembar tidak disertai lampiran penggunaan. Maka harusnya Biro pemerintahan tidak begitu saja mempercayai telah terjadinya sisa anggara. Harusnya di klarifikasi dulu,” kata terdakwa Amru menaggapi keterangan saksi. Usai persidangan, terdakwa Ameru mengatakan bahwa keterangan Hendrik adalah bohong. Dia mengancam saya akan dilaporkan karena sya mengungkap pungli yang dilakukannya. “Hendrik mau melaporkan saya, karena saya mengungkap di pengadilan kalau dia melakukan pungli terhadap persewaan mobil Kabupaten/Kota berfariasi antara 1,5 semapai dengan 2 jutaan. Sedang jumlah mobil perkabupaten/Kota sebanyak 4 unit. Hal ini terungkap pada saat pertemuan pimpinan di Bali,” pungkas Amru. Amru menambahkan, sedangkan yang hendak dilaporkan Amru terhadapa Hendreik adalah atas keterangan Hendrik di BAP. “Dia (Hendrik) menyebutkan di BAP sampai 18 kali bahwa, apabila dia (hendrik) tidak mau mengikuti keinginan saya, maka saya menganggap bisa mencap dia makar. Padahal saya gak pernah sekalipun mengucapkan itu ke dia. Dan dia tadi malam masih saya beri kesempatan untuk mencabut keteranganya agar tidak saya pidanakan tapi dia tidak mau mencabut,” ujar Amru Laporan Ketua Bawaslu Jatim Ke Pemprov Tanpa Lampiran, Ada Apa ? Terpisah, Kabiro Pemerintahan Prov. Jatim, Suprianto membenarkan terkait adanya laporan (LPJ) dari Ketua Bawaslu tanpa ada lampiran penggunaan anggaran, namun dengan enteng mengatakan bukan urusannya untuk melakukan klarifikasi. “Ia ada tapi bukan urusan saya untuk mengklarifikasi. Ini Undang-undang Administrasi negara. Saya sudah surati sebanyak 3 kali tapi tidak ditanggapi. Makanya saya menyurati ke Inspektorat,” ujar Pjs Wali Kota Blitar ini dengan angkuhnya. Namun ada yang janggal. Yakni antara keterangan saksi Hndrik dipersidangan yang mengatakan bahwa dirinya tidak dijadikan tersangka melainkan hanya saksi dengan tanggapan Endrianto selaku JPU yang mengatakan bahwa SPDP yang dikirim Penyidik Polda Jatim tidak ada nama Hendrik. “tidak ada,” kata Jaksa diruang sidang. Pada hal, dalam BAP terdakwa Amru, Samudji Hendrik berstatus tersangka.  (Redaksi)