Ruang di Pengadilan Tipikor “Disulap” Kejaksaan, Musolah Pindah di Bawah Tangga

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEmEZfJUAGwUHJbY6J5ikBWq6Ifjk5egUk4uuVkEOHHujOaBroiFgqPkK4YWSc4Jmd0ccbj5QbTuhWkuR9XI-ZyYjPJb5GbMEFOF_6FnQaJJO9usSxWKqbWrBmT7_EZdxq0YCfJrSYzjs/s1600/3.+Ruang+Pengadilan+Tipikor.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEmEZfJUAGwUHJbY6J5ikBWq6Ifjk5egUk4uuVkEOHHujOaBroiFgqPkK4YWSc4Jmd0ccbj5QbTuhWkuR9XI-ZyYjPJb5GbMEFOF_6FnQaJJO9usSxWKqbWrBmT7_EZdxq0YCfJrSYzjs/s320/3.+Ruang+Pengadilan+Tipikor.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Musolah Pengadilan Tipikor di bawah tangga</td></tr> </tbody></table> Surabaya -  Gedung Pengadilan Tindak Pindak Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur yang terletak dijalan Raya Juanda Sidoarjo, kini terdapat ruangan yang “disulap” oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.<br /><br />Salah satu ruangan yang di “sulap” oleh Kejari Surabaya adalah Ruangan Penasehat Hukum (PH) para terdakwa Korupsi. Musolah kini menjadi ruangan PH. Kedua ruangan ini terletak disamping kanan pintu masuk utama. Sementara Musolah, dipindah kebawah tangga menuju lantai dua. Ruangan PH kini menjadi ruangan Pelayanan Saksi prima dengan logo Pengadilan, namun anggaran Kejaksaan.<br /><br />Barangkali sesuai dengan namanya, cat tembok asli ditutp dengan menggunakan cat aksesoris dengan fasilitas, lantai menggunakan karpet merah, 1 set sofa dan dan pendingi ruangan (AC). Didepan pintu masuk ruangan tersebut terletak 1 buah meja kursi untuk bagian Andimnistrasi atau informasi.<br /><br />Sementara Ruang Jaksa Penuntut Umum (JPU) terletak dibagian belakang, dengan fasilitas yang sama dengan ruang pelayanan saksi prima. Bedanya, ruang JPU ini dibawah naungan Kejati. Dan ruang tahanan para terdakwa korupsi dari 36 Kejari dan Satu Kejaksaan Tinggi, terletak didepan ruangan JPU. Terdakwa laki-laki maupun perempuan digabung jadi satu ruangan termasuk untuk digukan sholat.<br /><br />Tidak heran. Bila para terdakwa hanya beberapa orang saja yang langsung dimasukkan kedalam tahanan yang sejak semula ditahan oleh penyidik. Tapi tidak sedikit yang bebas berkeliaran disekitar gedung Tipikor walau siterdakwa ditahan. Ada juga yang sama-sama menikamati makan atau sekedar minum sambil ngobrol bersama dengan JPU maupun PH terdakwa kantin yang terletak dibelakang Pengadilan.<br /><br />Menurut pihak pengadilan, ruangan pelayanan saksi prima yang disediakan Kejari Surabaya di gedung Pengadilan Tipikor, adalah atas permintaan Kepala Kejaksaan Negeri (Ka Kejari) Surabaya dengan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tipikor yang juga Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Seperti yang disampaikan I Gede Ngurah Arya Winaya, selaku Pansek PN Surabaya, saat dihubungi lewat telepon selulernya.<br /><br /> “Ia itu dipakai oleh Jaksa. Langsung Ka Pn itu, atas permintaan Kajari dengan Ka PN,” kata I Gede lewat teleopon.  (Redaksi)<br />

Tipikor Ruang di Pengadilan Tipikor “Disulap” Kejaksaan, Musolah Pindah di Bawah Tangga

Musolah Pengadilan Tipikor di bawah tangga Surabaya -  Gedung Pengadilan Tindak Pindak Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Sur...

»

PH Bacakan Eksepsi, Mengajukan Agar Ke- 8 Terdakwa Dibebaskan

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkW0a6z4JSh56bSEUM2oF0QplHqVRE-8jRFVNsO-u5V7UyyWR3_oj7joJAmoMpZrvpp58ffCNUQF_kA7HUQRxVNz-6JCLR0CF0FSnPO3QCHMbCQ7QMM2ZDj-cnrk2s0lP9bDSxs467j04/s1600/2.+PH+terdakwa+saat+membacakan+Eksepsi.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkW0a6z4JSh56bSEUM2oF0QplHqVRE-8jRFVNsO-u5V7UyyWR3_oj7joJAmoMpZrvpp58ffCNUQF_kA7HUQRxVNz-6JCLR0CF0FSnPO3QCHMbCQ7QMM2ZDj-cnrk2s0lP9bDSxs467j04/s320/2.+PH+terdakwa+saat+membacakan+Eksepsi.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sidang pembacaan Eksepsi </td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b>  – Sidang kasus pembunuhan terhadap korban ‘Ketut Hadiprayitno’ yang diduga dilakukan oleh Delapan oknum TNI AL pada April lalu, kembali digelar di ruang Sidang Utama Pengadilan (Dilmil) III-12 Suarabaya, Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada, Kamis, 26 November 2015.<br /><br />Pada sidang yang berlangsung dengan agenda pembacaan Ekspsi (keberatan) oleh Penasehat Hukum (PH) ke 8 terdakwa (dibagi dalam dua perkara) atas surat dakwaan Oditur (Jaksa Penuntut Umum) Mayor Gagan Hermawan., SH, yang dibacakan pada persidangan sebelumnya.<br /><br />Kedelapan terdakwa yaitu, Pratu (Mar) Benny Syailendra Silalahi, Serda (Mar) Edwin Dwi Ananta, Pratu (Mar) Danny Ari Yulianto dan Serda (Mar) Andi Kurniawan Armananta (Satu Perkara) dan Pratu (Mar) Bambang Susanto, Serda (Mar) Wahyu Dwi Putra, Pratu (Mar) Sofyanhusain Achmariyanto, Prada (Mar) Charles Siburian (Satu perkara) didampingi Penasehat Hukumnya dari kesatuan TNI AL antara laian, Kapten Marinir Sutiono., SH, Kapten Laut (P) Robert Sanjaka., SH, Kapten Laut (KH) Imam., SH dan Lettu Laut (KH) Ahmad Fauzi., SH<br />Dalam persidangan yang dipimpin Mahkah Ketua (Ketua Majelis Hakim), Letkol Muhammad Djundan., SH., MH dengan Panitra Pengganti (PP) Kapten Dedi W, SH. Dalam eksepsi yang dinacakan Penasehat Hukum terdakwa dihadapan Majelis, mengajukan agar para teredakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur.<br /><br />Menurut PH para teedakwa, dakwaan Oditur yang mendakwa para terdakwa tidak menjelaskan secara lengakap perbuatan masing-masing maupun keterangan saksi.<br /><br />“Primer. Menerima ekspsi terdakwa, menolak dakwaan Oditur dan meminta kepada Majelis agar membebaskan terdakwa dari dakwaan Oditur. Subsidair. Apabila Majelis berpandangan lain, agar manjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya” ucap salah satu PH terdakwa dalam surat eksesipnya.<br /><br />Pada sidang sebelumnya, para teredakwa dijerat pasal berlapis oleh Oditur Mayor Gagan Hermawan., SH yakni pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsidair 353 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan lebih subsidair pasal 351 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati.<br /><br />Atas Eksepsi PH terdakwa, Oditur akan menyampaikan Duplik pada sidang yang akan datang. Usai persidangan, salah Satu PH terdakwa saat ditemui Wartawan media ini mengatakan, bahwa peran para terdakwa tidak sama hanya karena Korps saja.<br /><br />“Kita menyampaikan Eksepsi karena keberatan atas dakwaan. Peran terdakwa dalam dakwaan disamakan. Pada hal, ada beberapa terdakwa hanya ikut serta tidak mengetahui persolan hanya karena korps,” kata salah seorang PH terdakwa usai persidangan.<br /><br />Sekedar diketahui, kasus ini bermula pada peristiwa pembunuhan yang terjadi pada bulan April lalu saat mayat korban ‘Ketut Hadi Prayetno’ yang ditemukan dibawah tol Gunungsari Suarabaya dekat Masjid Agung Surabaya (MAS). Kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh 8 oknum anggota TNI tersebut berlatarbelakang asmara, dan akhirnya berhasil terungkap oleh anggota Kepolisian Resort (Polres) Sidoarjo.  (Redaksi)<br />

Pidana PH Bacakan Eksepsi, Mengajukan Agar Ke- 8 Terdakwa Dibebaskan

Sidang pembacaan Eksepsi Surabaya   – Sidang kasus pembunuhan terhadap korban ‘Ketut Hadiprayitno’ yang diduga dilakukan oleh Delapan ok...

»

Oditur Bacakan Tanggapan, PH Terdakwa Berharap Majelis Hakim Pertimbangkan Eksepsi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIfMG_LTW7SiiPGQZEU0aOiSfyG3PKoyEgxhzwD-amBGxOvVzlpJgL0ca3VQF07boY-xnfwJZZZc18qpbWzqsUZg4bS_cpwUH-5lzse-ZZDw_VPbUOD6FyRdbU0m21LReEo-9JO-8XkUU/s1600/1.+Oditur+Letkol+Vinor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIfMG_LTW7SiiPGQZEU0aOiSfyG3PKoyEgxhzwD-amBGxOvVzlpJgL0ca3VQF07boY-xnfwJZZZc18qpbWzqsUZg4bS_cpwUH-5lzse-ZZDw_VPbUOD6FyRdbU0m21LReEo-9JO-8XkUU/s1600/1.+Oditur+Letkol+Vinor.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Odmil Letkol Vinor</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b>  – Untuk yang Ketigakalinya, sidang kasus pembunuhan terhadap korban ‘Ketut Hadiprayitno’ yang diduga dilakukan oleh Delapan oknum TNI AL pada April lalu, kembali digelar di ruang Sidang Utama Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Suarabaya, Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur pada, Kamis, 3 Desember 2015.<br /> <br />Sidang kali ini dengan agenda pembacaan tanggapan (Replik) oleh Oditur, Letkol Vinor dan Oditur Mayor<br />Gagan Hermawan., SH, atas Eksepsi Penasehat Hukum (PH) ke 8 terdakwa (dibagi dalam dua perkara)<br />atas surat dakwaan Oditur (Jaksa Penuntut Umum) yang dibacakan pada persidangan sebelumnya.<br /><br />Dalam persidangan yang dipimpin Mahkah Ketua (Ketua Majelis Hakim), Letkol Muhammad Djundan., SH., MH dengan Panitra Pengganti (PP) Kapten Dedi Wigandi, S.Sos, SH yang juga menjabat selaku KateraDilmil III-12 Surabaya, dengan terdakwa, Pratu (Mar) Benny Syailendra, Serda (Mar) Edwin Dwi  ,<br />Pratu (Mar) Danny Ari Yulianto (satu berkas) dan Serda (Mar) Andi Kurniawan Armananta (Satu Perkara)<br />dan Pratu (Mar) Bambang Susanto, Serda (Mar) Wahyu Dwi Putra, Pratu (Mar) Sofyanhusain<br />Achmariyanto, Prada (Mar) Charles Siburian (Satu berkas) yang didampingi Penasehat Hukum dari<br />kesatuan TNI AL yaitu, Kapten Marinir Sutiono., SH, Kapten Laut (P) Robert Sanjaka., SH, Kapten Laut<br />(KH) Imam., SH dan Lettu Laut (KH) Ahmad Fauzi., SH.<br /><br />Dalam tanggapannya yang dinacakan Oditur dihadapan Majelis Hakim mengatakan, bahwa eksepsi<br />Penasehat Hukum terdakwa sudah masuk dalam pokok perkara. Sehingga, Oditur meminta agar<br />pemeriksaan peerkara dilanjutkan. dihadapan Majelis, mengajukan agar para teredakwa dibebaskan dari<br />dakwaan Oditur.<br /><br />“Agar menolak eksepsi penasehat hukum terdakwa,” ucap Oditur. Ketua Majelis Hakim Letkol Muhammad Djundan., SH., MH menunda persidangan selama Satu minggu dengan agenda putusan selas. “Sidang kita tunda tanggal 10 (10 Desember 2015.red) dengan acara putusan sela,” kata Letkol Djudan.<br /><br />Usai Persidangan, salah satu penasehat hukum (PH) terdakwa saat ditemui Wartawan Media ini<br />mengatakan, berharap agar Majelis mempertimbangkan eksepsi PH terdakwa.”Kita berharap agar Eksepsi yang kita bacakan pada persidangan sebelumnya dipertimbangkan. Karena dalam eksepsi yang kita bacakan sangat jelas bahwa para terdakwa perannya tidak sama,” ujar Laut (KH) Ahmad Fauzi., SH.<br />Terpisah. Sebelum persidangan, saat ditemui Letkol Vinor diruang Oditur Pengadilan Militer (Dilmil) III-12<br />Surabaya, terkait peran para terdakwa sesuai dengan surat dakwaan mengatakan, bahwa peran para<br />terdakwa ada yang turut serta yang membantu terdakwa utama yakni Benni Panjaitan yang bermula dari<br />Cinta segitiga antara terdakwa, Santi dan korban.<br /><br />“Dalam dakwaan Primar pasal 340 KUHP. Subsidair pasal 338 KUHP, lebih subsidair 353 ayat (3) KUHP<br />lebih subsidair lagi pasal 351 KUHP pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman<br />mati,” ujat Letkol Vinor.<br /><br />Saat ditanya, apakah peran para terdakwa sama dalam jounto pasal 55 KUHP “ikut serta atau dalam pasal<br />56 KUHP turut membantu”. Oditur Letkol Vinor mengatakan, ada yang turut serta. “Ada yang turut serta dalam pasal 55 itu. Ada pelaku utamanya sebagai profokatornya yaitu yang berhubungan dengan si perempuan. Perkara ini Cinta segitiga. Benni Panjaitan (terdakwa) selaku pelaku utamanya merasa pacaran juga dengan Santi. Santi ini pernah ditahan juga di Lapas tapi informasinya sekarang dilepas tahanan luar,” ungkap Perwira dengan Dua Melati dipundaknya.<br /><br />Masih menurut Letkol Vinor. Untuk peran para terdakwa ada. Benni Panjaitan selaku pelaku utama<br />mengajak temannya yang lain.<br /><br />“Benni ini merasa dibohongi oleh pacarannya yang berhubungan dengan orang lain yaitu si korban. Setelah<br />sempat pisah kemudian berhubungan lagi antara Santi dan Benni. Si Santi sempat bercerita ke Benni, kalau<br />Santi dan korban pernah berbuatperjinahan sebanyak 32 kali. Terdakwa Satu ini juga pernah berhubungan<br />dan merasa pacaran juga, saat itulah si Santi bercerita kalau si korban pernah meminjam uangnya<br />sebanyak 12 juta belum dikembalikan si Korban. Setelah si Santi ini bercerita ke terdakwa satu, kemudian<br />dia (Benni) membuat skenario. Karena jiwa pertemanan di dalam satuannya, dibawalah teman-temannya,”<br />ujar Letkol Vinor.<br /><br />Terkait peran ke Tujuh terdkwa lainnya bersama pelaku utama, ada yang ikut namun tidak mengetahui<br />sejak semula hanya karena jiwa Korps. Hal itu diakui Letkol Vinor. “Ada, tapi sebeutulnya ini belum fakta persidangan. Kebenanrannya setelah dalam persidangan,” ucapnya<br /><br />Sekedar diketahui. Kasus ini bermula pada peristiwa pembunuhan yang terjadi pada bulan April lalu saat<br />mayat korban ‘Ketut Hadi Prayetno’ yang ditemukan dibawah tol Gunungsari Suarabaya dekat Masjid<br />Agung Surabaya (MAS). Kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh 8 oknum anggota TNI tersebut<br />berlatarbelakang asmara, anta salah satu terdakwa, Sinta dan Korban. Dari hasil kerja keras oleh anggota<br />Kepolisian Resort (Polres) Sidoarjo, akhirnya berhasil terungkap kasus tersebut.  (Redaksi)<br />

Pidana Oditur Bacakan Tanggapan, PH Terdakwa Berharap Majelis Hakim Pertimbangkan Eksepsi

Odmil Letkol Vinor Surabaya   – Untuk yang Ketigakalinya, sidang kasus pembunuhan terhadap korban ‘Ketut Hadiprayitno’ yang diduga dilak...

»

Tiga Saksi “Tidak Pakai Celana”, Kasus Korupsi Bank Jatim Cabang Jombang

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB6s-xbh9deb_uhDSZ2BCI9xOw68UZGgPWXvWEy9gO8GpEoDVnFp6vFfyI41iFVmNtoMmZIXVdJloodsZsLpsyMTE7O2y1dy6wrOtl1n05E2pbrEgj5eOun6iNmlgUkmsyt8ZvvX_vh_s/s1600/Tiga+Saksi+Kasus+Korupsi+Bank+Jatim.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB6s-xbh9deb_uhDSZ2BCI9xOw68UZGgPWXvWEy9gO8GpEoDVnFp6vFfyI41iFVmNtoMmZIXVdJloodsZsLpsyMTE7O2y1dy6wrOtl1n05E2pbrEgj5eOun6iNmlgUkmsyt8ZvvX_vh_s/s320/Tiga+Saksi+Kasus+Korupsi+Bank+Jatim.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tiga Saksi Kasus Korupsi Bank Jatim</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b> – Untuk pertama kali sejak Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor) dibentuk di Surabaya yang membawahi wilayah hukum di Jawa Tumur pada 17 Desember 2010 lalu, kehadiran saksi dipersidangan “tidak pakai celana” alias hanya menggunakan celana pendek dan sendal jepit serta rompi bertuliskan Tahanan Dittatih Polda Jatim.<br /><br />Pada Rabu, 18 November 2015, lima saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lili Lindawaty dari Kejaksaan Timggi (Kejati) Jatim dan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang dalam kasus dugaan Korupsi kredit fiktif dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Tani (KUT). Dengan terdakwa Bambang mantan Pimpinan Bank Jatim Cabang Jombang, yakni, Andiniah Apsari, Fitriani, Hafid (ketiganya analisis), Heru dan Cahyo Setiawan (keduanya sebagai penyelia).<br /><br />Kelimanya dihadirkan dalam persidangan yang digelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor, untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim yang diketua Jalili dibantu dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai hakim anggota.<br /><br />Tiga dari Lima saksi tersebut yakni Hafid (analisis), Heru dan Cahyo Setiawan (keduanya sebagai penyelia) dengan santainya memasuki ruang sidang yang Mulia “tidak pakai celana” tapi mengenakan celana pendek, sendal jepit dengan rompi berwarna orange bertuliskan Tahanan Dittatih Polda Jatim dengan pengawalan superketat bak pelaku kriminal.<br /><br />Anehnya, JPU terlebih Majelis Hakim terkesan mengabaikan pemandangan yang belum pernah terjadi dipersidangan dalam perkara Korupsi. Pada hal, sebelum sidang dimulai, Penasehat Hukum (PH) saksi sempat memprotes ke polisi maupun Jaksa agar rompi yang dikenakan saksi dilepas selama diruang persidangan. Namun tidak ada yang menghiraukan.<br /><br />“Mereka ini kan saksi dan masih status tersangka dalam penyidikan polisi. Seharusnya tidak menggunakan rompi dalam rusang sidang,” kata PH kelima saksi.<br /><br />Tidak hanya itu. Salah satu anggota Komisi Yudisial (KY) Penghubung Jawa Timur yang menyaksikan saksi keluar dari persidangan sempat heran . “Ini bagaimana. Kok hanya mengenakan celana pendek dan sendal jepit,” komentar Sugi.<br /><br />Terpisah, JPU Lili Lindawaty justru menanggapinya dengan enteng. Lili hanya mengatakan lupa. Itu dikatakannya saat Wartawan media ini menemui usai persidangan. “Ya saya lupa tadi mau nyuru lepas,” ucapnya sambil senyum meninggalkan gedung Tipikor.<br /><br />Yang lebih aneh lagi, jawaban Ketua Majelis Hakim mengaku tidak diperhatikan hal tersebut. “Ia kita memperhatikannya tadi. Kita Perhatikan saat mereka (saksi) keluar,” kata Jalili dengan entengnya.  (Redaksi)<br />

Tipikor Tiga Saksi “Tidak Pakai Celana”, Kasus Korupsi Bank Jatim Cabang Jombang

Tiga Saksi Kasus Korupsi Bank Jatim Surabaya – Untuk pertama kali sejak Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor) dibentuk di Surabaya yang me...

»

8 Terdakwa Oknum TNI AL Dijerat Pasal Berlapis, PH Ajukan Eksepsi

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSyl2INKAfuGw04AqjfgAd_MOZO6qWGBMFrZoWmYusI1ulwU6lRz1sKNrJ8Me4xlZWdcKkBpuB0WXO6mJqf485mUYXIrstO5KyW7u6KcgNEtdJjdkE6swNfP04SdsV4zil7fAe7UjaSXw/s1600/8+Oknum+TNI+Jadi+Terdakwa+Kasus+Pembunuhan.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSyl2INKAfuGw04AqjfgAd_MOZO6qWGBMFrZoWmYusI1ulwU6lRz1sKNrJ8Me4xlZWdcKkBpuB0WXO6mJqf485mUYXIrstO5KyW7u6KcgNEtdJjdkE6swNfP04SdsV4zil7fAe7UjaSXw/s320/8+Oknum+TNI+Jadi+Terdakwa+Kasus+Pembunuhan.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> 8 Oknum TNI Jadi Terdakwa Kasus Pembunuhan</td></tr> </tbody></table> <b>Surabaya</b>  – Sidang perdana kasus pembunuhan terhadap korban ‘Ketut Hadiprayitno’ oleh Delapan oknum TNI AL beberapa waktu lalu, digelar di ruang Sidang Utama Pengadilan Militer (Dilmil III-12 Suarabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur digelar pada, Kamis, 19 November 2015.<br /><br />Empat terdakwa pada sidang sebelumnya yakni, Pratu (Mar) Benny Syailendra Silalahi, Serda (Mar) Edwin Dwi Ananta, Pratu (Mar) Danny Ari Yulianto dan Serda (Mar) Andi Kurniawan Armananta.<br /><br />Pada sidang selanjutnya yang dipimpin Mahkah Ketua (Ketua Majelis Hakim), Muhammad Djundan dengan Empat terdakwa yakni, Pratu (Mar) Bambang Susanto, Serda (Mar) Wahyu Dwi Putra, Pratu (Mar) Sofyanhusain Achmariyanto , Prada (Mar) Charles Siburian,<br /><br />Dalam surat dakwaan yang dibacakan Oditu (Jaksa Penuntut Umum bila di Pengadilan Negeri.red) mendakwa ke Empat terdakwa oknum TNI AL ini dengan pasal berlapis yaitu, pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsidair 353 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan lebih subsidair pasal 351 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati.<br /><br />Atas dakwaan Oditur tersebut, Penasehat Hukum terdakwa yang terdiri dari Kapten Marinir Sutiono., SH, Kapten Laut (P) Robert Sanjaka., SH, Kapten Laut (KH) Imam., SH dan Lettu Laut (KH) Ahmad Fauzi., SH langsung menyampaikan akan mengajukan eksepsi.<br /><br />“Kita akan mengajukan Eksepsi pada sidang selanjutnya. Kita keberatan atas dakwaan karena dalam dakwaan peran terdakwa disamakan. Pada hal ada beberapa terdakwa hanya ikut serta tidak mengetahui persolan,” kata salah seorang PH terdakwa usai persidangan.<br /><br />sekedar diketahui. Kasus ini bermula pada peristiwa pembunuhan yang terjadi pada bulan April lalu saat mayat korban ‘Ketut Hadi Prayetno’ yang ditemukan dibawah tol Gunungsari Suarabaya dekat Masjid Agung Surabaya (MAS). Kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh 8 oknum anggota TNI tersebut berlatarbelakang asmara, dan akhirnya berhasil terungkap oleh anggota Kepolisian Resort (Polres) Sidoarjo.   (Redaksi) <br />

Pidana 8 Terdakwa Oknum TNI AL Dijerat Pasal Berlapis, PH Ajukan Eksepsi

 8 Oknum TNI Jadi Terdakwa Kasus Pembunuhan Surabaya   – Sidang perdana kasus pembunuhan terhadap korban ‘Ketut Hadiprayitno’ oleh Delap...

»

Korupsi Prona, Lurah Penjaringan Terancam Pidana Penjara 5 Tahun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHuKf2iJAjTYAtRqUM0lhYekaoxKvxQZ5bDnsznbMTDhuKpfVp8Mslwjf_da37wYBOqreRxa-jBBHYbYCwBjlvavDRg6Qzzlz0ZHhoA8ngxaosF76Wx4hIQFpAP2vJDUzdyd90-dq5VRY/s1600/Terdakwa+Lurah+Wahyu.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHuKf2iJAjTYAtRqUM0lhYekaoxKvxQZ5bDnsznbMTDhuKpfVp8Mslwjf_da37wYBOqreRxa-jBBHYbYCwBjlvavDRg6Qzzlz0ZHhoA8ngxaosF76Wx4hIQFpAP2vJDUzdyd90-dq5VRY/s320/Terdakwa+Lurah+Wahyu.jpg" width="320" /></a></div> <b>Surabaya</b> – Ancaman pidana penjara bagi setiap orang yang tertuang dalam Undan-undang Tindak Pindana Korupsi dan Program Pemerintah untuk melaksanaknnya sepertinya sulit tercapai.<br /><br />Pasalnya, hapir setiap bulan disetiap instansi pemerintah mulai dari tingkat Kelurahan/Desa hingga Menteri maupun berbagai eleman Masyarakat seperti maupun kelompok Tani, ada saja yang diseret ke pengadilan Tipikor karena dianggap telah merugikan keuangan negara maupun penyalahgunaan jabatan/kewenangan.<br /><br />Salahsatunya ‘Lurah Wahyu Priherdianto’ yang terancam pidana Penjara paling lama 5 tahun dalam kasus dugaan Korupsi Program Nasional Agraria (Prona) setifikat gratis bagi Masyarakat yang kurang mampu di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut, Surabaya pada tahun 2014 lalu, yang didanai dari APBN lewat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya. Ancaman Pidana Penjara bagi Lurah Wahyu Priherdianto ini, tertuang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Indra timoty, Cs dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya yang dibacakan dalam persidangan, pada Kamis, 19 November 2015.<br /><br />Pada Kamis, 19 November 2015, Sidang Perdana pembacaan surat dakwaan oleh JPU digelar diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan Ketua Majelis Hakim Sukadi, SH., MH, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Susilo Hariyoko,SH dari kantor Fair Law Firm di Jalan Untung Suropati, Surabaya. Dalam surat dakwaan, terdakwa dijerat dengan pasal 12 huruf B dan E, pasal 11 dan pasal 5 ayat 2 Undang-undang Korupsi.<br /><br />“Terdakwa diancam dalam pasal 12 huruf (B) UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider pasal 11 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lebih subsider pasal 5 ayat (2) UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau ke dua, pasal 12 huruf (E) UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap Indra dalam dakwaannya.<br /><br />Jaksa indra juga menyebutkan dalam surat dakwaannya, selain terdakwa Wahyu Priherdianto menikmati dana dari masyarakat pemohon Prona sertifikat gratis, juga mengalir ke panitia Prona yang jumlahnya berfariasi diantaranya, Sekretaris lurah sebesar 30 juta rupiah, Moch. Ridwan senilai 22 juta, Nana 12,5 juta dan Camat sebesar 30 juta.<br /><br />Atas surat dakwaan tersebut, terdakwa melalui PH-nya mengajukan Eksepsi (kebertan) dalam peridangan yang akan dilanjutkan satu minggu kemudian. Alasan PH terdakwa mengajukan eksepsi karena dakwaan Jaksa tidak lengkap. Hal itu disampaikannya usai persidangan. “Kita akan mengajukan eksepsi karena dakwaan Jaksa tidak lengkap. Alasan kita mengajukan eksepsi nanti setelah pikirkan,” ujar Susilo Hariyoko.<br /><br />Untuk sekedar diketahui. Kasus ini bermula pada tahun 2014 lalu. Saat itu Kelurahan Penjaringan Sari dibawah pimpinan Wahyu Priherdianto sebagai Lurah, mendapat dana Program Nasional Agraria (Prona) sertifikat gartis bagi 250 Kepala Kelurga diwilayahnya. Namun dalam pelaksanaannya, Wahyu Priherdianto memungut dana bagi setiap pemohon Prona yang besarnya berfariasi.<br /><br />Pada hal, biaya untuk pengurusan sertifikat tanah warganya termasuk honor bagi panitia telah disediakan dari anggaran yang ada. Masyarakat hanya dikenakan biaya patok tanah dan materai yang tertuang dalam perutaruan Kepala BPN RI tentang pelaksanaan Prona. Atas perbuatannya, Wahyu Priherdianto, tidak lagi berkantor di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut dan terancam pidana penjara paling lama 5 tahun.  (Redaksi)<br />

Tipikor Korupsi Prona, Lurah Penjaringan Terancam Pidana Penjara 5 Tahun

Surabaya – Ancaman pidana penjara bagi setiap orang yang tertuang dalam Undan-undang Tindak Pindana Korupsi dan Program Pemerintah untuk ...

»

Kasus Korupsi Bawaslu Diduga Rekayasa Lalu Dilaporkan

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWFhrvivLrB0a6bmfXF-RXxlKzeX1ONdZzeWxJAqOiw0Rl9213vSj3jVDRVRlSt43qvOZOk8lWtDoB7QM-sAsqY5XYScaPOLyD2ssOwcwmapAY2Do7w25m7Kbus_2NT2wml26iUi-a3iM/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWFhrvivLrB0a6bmfXF-RXxlKzeX1ONdZzeWxJAqOiw0Rl9213vSj3jVDRVRlSt43qvOZOk8lWtDoB7QM-sAsqY5XYScaPOLyD2ssOwcwmapAY2Do7w25m7Kbus_2NT2wml26iUi-a3iM/s320/9.jpg" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> Surabaya  – Kasus dugaan Korupsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prov. Jatim yang merugikan keuangan negara senilai 5,6 milliar rupiah dari total anggaran yang bersumber dari dana Hibah Pemprov sebesar 141 milliar pada saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2013 lalu, kembali digelar pada, Senin, 23 November 2015.<br /><br />Pada sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor yang dipimpin Ketua Majelis Tahsin, dengan agenda mendengar keterangan 7 dari 8 orang saksi yang dihidirkan oleh JPU Endriyanto Cs dari Kejati Jatim dan JPU dari Kejari Surabaya dengan terdakwa, Amru (Sekretaris Bawaslu Jatim), Gatot Sugeng Widodo (Bendahara Bawaslu Jatim), Ahmad Khusaini dan Indriyono keduanya selaku rekanan penyedia barang dan jasa.<br /> <br />Kedelapan orang saksi tersebut yaitu; Saru Palembangan (Kordinator Keuangan), Ali Solikin (Dirut CV Jat AYU Era Global), Rohman Budi Utomo (Pengadaan Barang Jasa), Arif Rasmadin (pengawas penerimaan Barang), Sri Bodan (Pegawai Bank Jatim), Winoto (Pengadaan Barang Jasa) dan Firdaus juga selaku Pengadaan Barang Jasa.<br /> <br />Dalam fakta persidangan terungkap bahwa kasus dugaan Korupsi yang menyeret pejabat Bawaslu tersebut adalah adanya rekayasa dalam pembuatan SPJ (dokumen pengadaan) yang dilakukan oleh ‘Samudji Hendrik’ kemudian melaporkannya ke pihak Kepolisian.<br /><br />Hal itu disampaikan langsung oleh terdakwa Amru dihadapan Majelis Hakim terkait tanggapannya atas keterangan saksi Arif Rasmadin yang mengatakan bahwa, dokumen SPJ yang dia tandatangani sudah Ada diatas mejanya dari Samudji dan penerimaan THR.<br /><br />“Dokumen sudah ada dimeja saya dari Samudji. Hasil pekerjaan ada tapi saya tidak memeriksanya karena saya sering mendampingi Ketua. Tidak menerima biaya perjalan dinas tapi THR terima,” kata Arif.<br /><br />Kemudian, Ketua Majelis Tahsin memeberikan kesempatan kepada terdakwa Amru untuk menggapi ketrangan saksi Arif. “Bagaimana menurut terdakwa atas kerangan saksi, Ada yang mau ditanggapi ?,” Tanya Hakim Tahsin. <br /><br />Kesempatan itulah yang disampakan terdakwa Amru adanya rekayasa yang kemudian dilaporkan. “Yang Mulia, memang tidak ada THR. Tapi saat itu ada biaya perjalan dinas yang belum dibayar. Pada saat biaya perjalanan dinas itu cair, itulah yang dibagikan. Ada yang merekayasa kemudian dilaoprkan. Ini juga pernah terjadi di BAPEMAS,” kata Amru. Saat Hakim Tahsin menanyakkan siapa, Amru menjawab, “Samudji,”<br /><br /><b>Menurut Terdakwa Amru, Rekayasa Dibuat Samudji Hendrik Susilo Bali, Selaku Pejabat Pengadaan </b><br />Usai persidangan, terdakwa Amru menjelaskan pada Wartawan media ini terkait rekayasa kasus yang menyeretnya dalam perkara dugaan Korupsi tersebut. Menurut Amru, rekayasa yang dibuat Samudji Hendrik Susilo Bali selaku Pejabat Pengadaan Barang Jasa, adalah meminjam bendera (CV) lain.<br /><br />“Pengadaan pada tahun 2013 lalu tidak ada masalah, semua sesuai prosedur. Hanya pada saat membuat LPS, SAmudji memakai CV lain atau pinjam Bendera yakni, CV Singgah Sana Putih, CV Era Global. Pada hal Rekanan yang sesungguhnya adalah CV Canofus,” ungkap Amru.<br /><br />Amru menjelaskan, pada saat mendokumenkan CV Singgah Sana Putih, CV Era Global, itu tanpa koordinasi dengan pejabat Bawaslu, dibuat ada selisih harga. Seharusnya dia bertanggungjawab atas keasbsahan dokumen.<br /> <br />“Pada saat Samudji mendokumenkan CV Singgah Sana Putih, CV Era Global, tanpa koordinasi dengan, lalu dibuat ada selisih harga. Inilah yang kemudian dilaporkannya ke Polisi. Seharusnya selaku pejabat pengadaan, Samudji bertanggungjawab tentang keabsahan dokumen. Dokumen yang sebenarnya kemudian diganti dengan dokumen atas CV yang dia pinjam. Hal ini juga pernah Dia lalukan di BAPEMAS Provinsi pada tahun 2007 sampai dengan 2011,” beber Amru kemudian.<br /><br />Masih menurut Amru. “Misalnya anggaran pada 5 Aitem Spanduk dari 200 juta menjadi 669 juta rupiah. Ini hanya diatas kertas, hanya dalam dokumen untuk menjebak pimpinan,” ucap Amru. Amru Menambahkan, kegiatan di Bawaslu pada tahun 2013 belum diaudit sama sekali hingga saat ini oleh BPK RI dan Bakesbang. Diaudit BPKP pada saat penyidikan atas laporan Samudji.<br /><br />Terpisah, terkait dengan apa yang dijelaskan terdakwa Amru, saat ditanya ke JPU Endriyanto kehadiran Samudji, dia mengatakan kemungkinan minggu depan. “Rencana minggu depan. Katanya dia ada dalam Perlindungan LPSK (lembaga Perlindungan saksi dan Korban) tapi belum ada surat resmi dari LPSK. katanya sudah dikirim tapi masih dalam perjalanan,” kata Endriyanto.  (Jentar)<br />

Tipikor Kasus Korupsi Bawaslu Diduga Rekayasa Lalu Dilaporkan

Surabaya  – Kasus dugaan Korupsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prov. Jatim yang merugikan keuangan negara senilai 5,6 milliar rupiah d...

»