BERITAKORUPSI.CO

Tiga Saksi “Tidak Pakai Celana”, Kasus Korupsi Bank Jatim Cabang Jombang

Tipikor Tiga Saksi “Tidak Pakai Celana”, Kasus Korupsi Bank Jatim Cabang Jombang

Tiga Saksi Kasus Korupsi Bank Jatim Surabaya – Untuk pertama kali sejak Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor) dibentuk di Surabaya yang me...

8 Terdakwa Oknum TNI AL Dijerat Pasal Berlapis, PH Ajukan Eksepsi

01.40 beritakorupsi 0

Pidana 8 Terdakwa Oknum TNI AL Dijerat Pasal Berlapis, PH Ajukan Eksepsi

8 Oknum TNI Jadi Terdakwa Kasus Pembunuhan Surabaya – Sidang perdana kasus pembunuhan terhadap korban ‘Ketut Hadiprayitno’ oleh Delap...

Korupsi Prona, Lurah Penjaringan Terancam Pidana Penjara 5 Tahun

01.36 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHuKf2iJAjTYAtRqUM0lhYekaoxKvxQZ5bDnsznbMTDhuKpfVp8Mslwjf_da37wYBOqreRxa-jBBHYbYCwBjlvavDRg6Qzzlz0ZHhoA8ngxaosF76Wx4hIQFpAP2vJDUzdyd90-dq5VRY/s1600/Terdakwa+Lurah+Wahyu.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHuKf2iJAjTYAtRqUM0lhYekaoxKvxQZ5bDnsznbMTDhuKpfVp8Mslwjf_da37wYBOqreRxa-jBBHYbYCwBjlvavDRg6Qzzlz0ZHhoA8ngxaosF76Wx4hIQFpAP2vJDUzdyd90-dq5VRY/s320/Terdakwa+Lurah+Wahyu.jpg" width="320" /></a></div>
Surabaya – Ancaman pidana penjara bagi setiap orang yang tertuang dalam Undan-undang Tindak Pindana Korupsi dan Program Pemerintah untuk melaksanaknnya sepertinya sulit tercapai. Pasalnya, hapir setiap bulan disetiap instansi pemerintah mulai dari tingkat Kelurahan/Desa hingga Menteri maupun berbagai eleman Masyarakat seperti maupun kelompok Tani, ada saja yang diseret ke pengadilan Tipikor karena dianggap telah merugikan keuangan negara maupun penyalahgunaan jabatan/kewenangan. Salahsatunya ‘Lurah Wahyu Priherdianto’ yang terancam pidana Penjara paling lama 5 tahun dalam kasus dugaan Korupsi Program Nasional Agraria (Prona) setifikat gratis bagi Masyarakat yang kurang mampu di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut, Surabaya pada tahun 2014 lalu, yang didanai dari APBN lewat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya. Ancaman Pidana Penjara bagi Lurah Wahyu Priherdianto ini, tertuang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Indra timoty, Cs dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya yang dibacakan dalam persidangan, pada Kamis, 19 November 2015. Pada Kamis, 19 November 2015, Sidang Perdana pembacaan surat dakwaan oleh JPU digelar diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dengan Ketua Majelis Hakim Sukadi, SH., MH, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Susilo Hariyoko,SH dari kantor Fair Law Firm di Jalan Untung Suropati, Surabaya. Dalam surat dakwaan, terdakwa dijerat dengan pasal 12 huruf B dan E, pasal 11 dan pasal 5 ayat 2 Undang-undang Korupsi. “Terdakwa diancam dalam pasal 12 huruf (B) UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider pasal 11 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lebih subsider pasal 5 ayat (2) UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau ke dua, pasal 12 huruf (E) UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap Indra dalam dakwaannya. Jaksa indra juga menyebutkan dalam surat dakwaannya, selain terdakwa Wahyu Priherdianto menikmati dana dari masyarakat pemohon Prona sertifikat gratis, juga mengalir ke panitia Prona yang jumlahnya berfariasi diantaranya, Sekretaris lurah sebesar 30 juta rupiah, Moch. Ridwan senilai 22 juta, Nana 12,5 juta dan Camat sebesar 30 juta. Atas surat dakwaan tersebut, terdakwa melalui PH-nya mengajukan Eksepsi (kebertan) dalam peridangan yang akan dilanjutkan satu minggu kemudian. Alasan PH terdakwa mengajukan eksepsi karena dakwaan Jaksa tidak lengkap. Hal itu disampaikannya usai persidangan. “Kita akan mengajukan eksepsi karena dakwaan Jaksa tidak lengkap. Alasan kita mengajukan eksepsi nanti setelah pikirkan,” ujar Susilo Hariyoko. Untuk sekedar diketahui. Kasus ini bermula pada tahun 2014 lalu. Saat itu Kelurahan Penjaringan Sari dibawah pimpinan Wahyu Priherdianto sebagai Lurah, mendapat dana Program Nasional Agraria (Prona) sertifikat gartis bagi 250 Kepala Kelurga diwilayahnya. Namun dalam pelaksanaannya, Wahyu Priherdianto memungut dana bagi setiap pemohon Prona yang besarnya berfariasi. Pada hal, biaya untuk pengurusan sertifikat tanah warganya termasuk honor bagi panitia telah disediakan dari anggaran yang ada. Masyarakat hanya dikenakan biaya patok tanah dan materai yang tertuang dalam perutaruan Kepala BPN RI tentang pelaksanaan Prona. Atas perbuatannya, Wahyu Priherdianto, tidak lagi berkantor di Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut dan terancam pidana penjara paling lama 5 tahun.  (Redaksi)

Tipikor Korupsi Prona, Lurah Penjaringan Terancam Pidana Penjara 5 Tahun

Surabaya – Ancaman pidana penjara bagi setiap orang yang tertuang dalam Undan-undang Tindak Pindana Korupsi dan Program Pemerintah untuk ...

Kasus Korupsi Bawaslu Diduga Rekayasa Lalu Dilaporkan

01.33 beritakorupsi 0

Tipikor Kasus Korupsi Bawaslu Diduga Rekayasa Lalu Dilaporkan

Surabaya – Kasus dugaan Korupsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prov. Jatim yang merugikan keuangan negara senilai 5,6 milliar rupiah d...

Dua Terdakwa Korupsi MERR Tahap II Divonis Ringan , “P2T Aman”

01.30 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNXQLtY4gV48kkCr8-l4jadhTVVpjPP9c5Z9nJnX_hA5EEjWNTV3J5dF9UYm4ibOGO5kVFt19ufsmoQ2HBwq7AAllOC1WgWBnoTUkajUVoFpq2DrwfyffS1LjW8u_fk_r6I_-niqiDSm8/s1600/Terdakwa+Eka+Martono+dan+Abdul+Fatah.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="191" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNXQLtY4gV48kkCr8-l4jadhTVVpjPP9c5Z9nJnX_hA5EEjWNTV3J5dF9UYm4ibOGO5kVFt19ufsmoQ2HBwq7AAllOC1WgWBnoTUkajUVoFpq2DrwfyffS1LjW8u_fk_r6I_-niqiDSm8/s320/Terdakwa+Eka+Martono+dan+Abdul+Fatah.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Eka Martono dan Abdul Fatah</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya  – Dugaan sejak awal, bahwa Panitia P2T tidak akan terseret dalam Kasus dugaan Korupsi Proyek pembebasan lahan Middle East Ring Road (MERR II C) yang terletak di Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya pada tahun 2013 lalu, menjadi kenyataan. Pada hal, berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomer 3 tahun 2007 tentang pelaksanaan pembebasan tanah untuk umum, dan Perpres Nomor 36 tahun 2005 yang dirubah dengan Prerpres Nomor 65 tahun 2006, adalah tanggunggungjawa P2T. Pasalnya, dalam dakwaan maupun surat Tuntutan Jaksa, apa lagi Putusan Majelis Hakim Tipikor yang dibacakan dalam persidangan, tidak menyebutkan tentang tanggungjawa P2T yang mendapat upah selaku Panitia. Sebab, Peraturan Kepala BPN RI dan Peraturan Presiden tidak menjadi pertimbangan, sekalipun pembentukan P2T berdasarkan 2 peraturan tersebut. Pada hal dalam fakta persidangan sebelumnya, baik keterangan saksi-saksi dari P2T maupun kerangan terdakwa dihadapan Majelis Hakim menyatakan bahwa, yang melakukan sosialisasi hingga pembayaran ganti rugi ke masyarakat adalah terdakwa Djoko Waluyo selaku Ketua Pembebasan Lahan (divonis 8 tahun penjara 30/3), terpidana Oli Faisol (divonis 5,6 tahun penjara) saku Anggota satgas bukan P2T. Tidak hanya itu. Dalam fakta persidangan jilid I dengan terdakwa, Djoko Waluyo, Olli Faisol dan mantan terpidana 1,2 Euis Darliana selaku PPkm sekaligus kuasa pengguna anggaran (KPA) kemudian digantikan terdakwa Eka Martono, peran Ketiga terdakwa tersebut berbeda-beda. terdakwa Djoko setelah menerima SK dari Ketua P2T dan surat perintah dari Kepala Dinas PU, kemudian terdakwa melakukan sosalisai, ferifikasi, inventarisasi dan menentukan nilai ganti rugi, hingga pembayaran kepada warga. Terdakwa Olli dan saksi Anton Susilo pegawai Dinas Cita Karya merubah data volume bangunan dan jumlah nilai ganti rugi sebanyak 48 KK (kepala keluarga) atas perintah terdakwa Djoko. Selain itu, Olli juga mendapat perintah untuk membawa catatan berupa nama dan Buku rekening sejumlah warga untuk kemudian diserahkan kepada saksi Triana Wahyuningsih, Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Pakuwon City. Selanjutnya, Triana melakukan transfer sejumlah uang kerekening warga dan kerekening Djoko sesuai catatan yang diterima dari Olli. 
 Kerja sama ketiganya dibantu Tiga warga yang dianggap sebagai Kordinator dari warga yang terkena pembebasan, Djoko menerima aliran dana sebesar Rp 4,5 milliar lebih atau dengan pembagian 50%-60% dari kelebihan ganti rugi, masyarakat memperoleh 40-50%, Olli memperoleh Rp 500 juta rupiah. Sementara Tiga kordinator warga termasuk Anton dan Triana juga menerima aliran dana. Namun terdakwa Djoko tidak menyebutkan jumlah nominalnya. Kemudian mantan terpidana Euis Darliana, selaku PPKm/KPA/Kepala Bidang Perancangan Dan pemanfaatan, tidak melakukan ferifikasi ulang atas data yang disebut Nota Dinas berupa hasil pengukuran ulang terhadap luas bangunan milik warga yang dilakukan anggota Satgas, dengan data awal dari dinas terkait. Dan faktanya dipersidangan, Nota Dinas hingga dokumen pencairan nyatanya ditandatangani oleh seluruh P2T yang kemudian jabatan Euis Darliana digantikan Eka Martono yang saat ini disidangkan. Anehnya, keterangan terdakwa Djoko Waluyo di persidangan dihadapan Majelis Hakim dalam perkara jilid II dengan terdakwa Eka Martono (PPkm), A. Fattah, Sumargono dan Handri (warga), mencabut ucapannya terkait aliran dana yang diterima Triana dan keterlibatan Anton Susilo Dalam peraidangan yang berlangsung di ruang Cakra Pengadilan Tipikor dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim, yang diketuai Jalili, Dua terdakwa kembali mendapat “bonus” Hukuman, sama dengan Tiga terdakwa dalam jilid I pada, Rabu (11/11). Terdakwa Korupsi MERR Jilid II Di Vonis Ringan, Pejabat P2T “Selamat” Dalam persidangan, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara Untuk terdakwa Eka Martono selaku PPkm dan terdakwa Abdul Fatta (warga), masing-masing 1 tahun denda Rp 50 juta susidair 2 bulan. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, terdakwa Eka tidak dijatuhui hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti. Begitu juga untuk terdakwa Fatta karena sebelumnya pada saat penyidikan, terdakwa Fatta sudah mengembalikannya sebesar 36 juta rupiah. Namum dana sebesar 1 milliar rupiah lebih dinikmati warga lain. 
 Dalam pertimbangan Majelis Hakim, Kedua terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama dan berkelanjutan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Sebelumnya, dalam surat tuntututan JPU, Eka Martono dan Abdul Fattah , dituntut pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan, denda 50 juta subsidair 3 bulan penjara, dan hukuman tambahan wajib membayar uang pengganti untuk terdakwa Fattah sebesar 38 juta rupiah. Atas Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada masing-masing terdakwa, JPU Endro maupun penasehat hukum terdakwa “sepakat” sama-sama pikir-pikir.  (Redaksi)

Tipikor Dua Terdakwa Korupsi MERR Tahap II Divonis Ringan , “P2T Aman”

Terdakwa Eka Martono dan Abdul Fatah Surabaya – Dugaan sejak awal, bahwa Panitia P2T tidak akan terseret dalam Kasus dugaan Korupsi Pr...

Korupsi Proyek MERR II C, Harusnya Seret 55 Tersangka

01.26 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc5a5ItGnmQdDjCDv61DBLw5_YoYya7R4Jtit6S6xnWuZQEtyai8QMbXhCZGO2Km4XKTKpJQgwbPr-slGxcSwQCwqemOVP3anNpHLEyrHjj7iH1zlIzFiNFYrv9VDgMnd81XtCKQKgKoE/s1600/DSCF9212.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc5a5ItGnmQdDjCDv61DBLw5_YoYya7R4Jtit6S6xnWuZQEtyai8QMbXhCZGO2Km4XKTKpJQgwbPr-slGxcSwQCwqemOVP3anNpHLEyrHjj7iH1zlIzFiNFYrv9VDgMnd81XtCKQKgKoE/s320/DSCF9212.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Djoko Waluyo</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya – Kasus dugaan Korupsi proyek MERR II C Surabaya, yang menyeret tujuh terdakwa telah “finis”, setelah jilid II divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu malam 11 Nopember 2015. Ketujuh terdakwa dibagi dalam dua jilid. Jilid I dengan tiga terdakwa (sudah divonis pada 30 Maret 2015) yakni, Euis Darliana atau Ana selaku PPKm yang juga kuasa pengguna anggaran divonis 1,2 tahun penjara, Djoko Waluyo (Ketua pembebasan divonis 8 tahun penjara/uang pengganti 4,5 M) dan Olli Faisol (Koordinator satgas divonis 5,6 dan membayar uang pengganti 500 juta). Pada jilid II dengan empat terdakwa yaitu, Eka Martono (PPKm/KPA menggantikan Ana, akhirnya divonis 1 tabun penjara. Keempatnya dianggap pejabat yang lebih bertanggung jawab dalam kasus tersebut dan dibantu tiga warga yang oleh Jaksa dianggap berperan selaku koordinator puluhan warga Kecamatan Gunung Anyar yang terkena pembebasan lahan proyek MERR II C yakni, Abdul Fattah divonis 1 tahun, Sumargono salah satu warga yang terkena pembebasan dan Handri, keduanya menunggu vonis Hakim. Para terdakwa ini pun dihukum pidana penjara bervariasi sesuai dengan peran masing-masing. Sekalipun JPU menjerat para terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. Dua dari tujuh terdakwa yakni, Djoko Walujo dan Olli Faizol dijerat dengan pasal 3 dan pasal 4 UU No 8/2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jaksa Abaikan Peraturan Kepala BPN RI Maupun Peraturan Presiden Anehnya, sepertinya tidak menyentuh Peraturan Kepala BPN Nomer 3 tahun 2007 tentang pelaksanaan pembebasan tanah untuk umum, berdasarkan Perpres Nomor 36 tahun 2005 yang dirubah dengan Prerpres Nomor 65 tahun 2006. “Dalam Peraturan Kepala BPN RI pasal 21 ayat (1) yakni, dalam hal obyek yang diidentifikasi dan diinventarisasi tidak dapat dilakukan dengan efektif oleh panitia pengadaan tanah kabupaten/kota, maka dapat dibentuk satuan Satuan tugas guna membantu tugas panitia pengadaan tanah kabupaten/kota. Pasal 21 ayat 3, hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh satuan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tanggung jawab panitia pengadaan tanah kabupaten/kota. dan pasal 27 hingga pasal 30 yakni, penilaian harga tanah yang terkena pembebasan dilakukan oleh lembaga penilai harga tanah atau tim penilai harga tanah dst. Pasal 40 dan pasal 46, ganti rugi dalam bentuk uang dibayarkan langsung oleh institusi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak sebagaimana dimaksud” Dalam kasus Korupsi Proyek MERR II C pada tahun 2012 lalu dan merugikan negara sebesar 12 milliar rupiah lebih. Kejari Surabaya hanya menyeret tujuh terdakwa. Empat dari tujuh terdakwa dianggap paling bertanggungjawab atas kerugian negara puluhan milliar rupiah. Padahal, menurut terdakwa Djoko Waluyo yang dianggap sebagai “otak” dari kasus tersebut harusnya menyeret 55 tersangka termasuk diantaranya 40 warga yang ikut menikmati atas kelebihan nilai ganti rugi, 3 koordinator warga, 3, anggota satgas dan 9 pejabat P2T (Panitia Pembebasan Tanah), berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomer 3 tahun 2007 tentang pelaksanaan pembebasan tanah untuk umum dan Perpres nomor 36 tahun 2005 yang dirubah nomor dengan Prerpres Nomor 65 tahun 2006. Hal itu seperti yang disampaikan oleh terdakwa Djoko Waluyo kepada Wartawan media ini saat ditemui di Lapas Sidoarjo pada, Selasa (9/12) tepat sebagai hari memperingati anti Korupsi Sedunia. Djoko mengatakan, dirinya tidak keberatan dijadikan sebagai pesakitan dalam kasus dugaan Korupsi proyek MERR II C. Namun, yang membuat dirinya keberatan dan bertanya, apakah dirinya yang dianggap lebih bertanggungjawab dibandingkan panitia P2T?. “Ok lah kalau saya dianggap bersalah. Tapi akapah saya yang lebih bertanggungjawab? lalu bagaimana dengan panitia P2T yang tidak pernah bekerja tetapi menerima honor?,” ucapnya dengan nada tanya. Terdakwa Mengatakan, Yang Bekerja Adalah Satgas Bukan P2T, Harusnya Tersangka 55 Orang Saat ditanya mengenai proses sejak awal mengenai proyek tersebut, Djoko pun menjelaskan secara rinci bahwa yang bekerja sejak awal adalah Satgas. “Prosesnya begini. Ada sosialisasi yang seharusnya dilakukan langsung oleh P2T tetapi malah Satgas. Setelah sosialisasi dilanjutkan Inventarisai yang dilakukan oleh BPN (tanah), Ciptakarya (Bangunan) dan Dinsa Pertanian (tanaman). Setelah itu, baru ada pengumuman selama 7 hari. Kalau selama 7 hari tidak ada sanggahan dari para warga, barulah disahkan oleh P2T. Sekretariat P2T ada di BPN tapi nyatanya itu tidak ada,” ungkap Djoko. Masih menurut terdakwa Djoko saat itu. “Setelah ada pengesahan, barulah ada musyawarah antara warga dan P2T berdasarkan Peraturan BPN No 3 tahun 2007, tapi itu tidak pernah dilaksanakan oleh P2T melainkan dilaksanakan Satgas. Pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh P2T, nyatanya yang melakukan adalah Satgas,” ungkapnya Saat disinggung sebanyak 40 warga yang diduga dimark-up oleh para terdakwa, hal itu dibantah. Sebab pembayaran sesuai data yang ada. “Kalau dianggap 40 warga yang di mark-up, seharusnya mereka ikut sebagai tersangka dalam kasus ini. Memperkaya diri sendiri, orang lain. Ini kan bunyi Undang-undang Korupsi?. Seharusnya ada 55 orang yang menjadi tersangka dalam kasu ini bukan tiga orang (saat itu Kejari belum menetapkan 4 tersangka lainnya.red). 40 orang warga, tiga kordinator, tiga orang satgas dan Sembilan orang panitia P2T,” beber terdakwa Lebih lanjut terdakwa Djoko menjelaskan, 40 warga ini diwakili atau ada tiga kordinator yakni, Sumargo, Abd. Fatah dan Haddri. Data dari Surgono masuk ke Olli Faizol, dan data dari Abd. Fatah dan Haddri masuk ke saya. Semua adata diserahkan ke Olli Faizol. Data tersebut kemudian diserahkan Olli Faizol ke PPKm (terdakwa Euis Darliana) tanpa dilakukan verikasi terlebih dahulu. Seharusnya diverikasi terlebih dahulu antara data yang ada di PPKm berdasarkan data Inventarisasi dengan data dari Olli Faisol tapi ini nggak malah disahkan,” ungkap Djoko lagi. Djoko menjelaskan, yang menentukan nilai nominatifnya adalah Olli Faisol. Setelah semuanya lolos, barulah dilakukan pembayaran ganti rugi. Ini semua sejak proses awal tidak pernah dilaksanakan oleh P2T. Pada hal, honor ketua P2T (Sekda) 1,5 juta, Wakil Ketua (Asisten I) 1,250 juta, Sekretaris (BPN) 1 juta, anggota 1 juta, Dinas Ciptakarya, 1 juta, Dinas PU 1 juta, Dinas Pertanian 1 juta, Kabag Pemerintahan 1 juta, Camat 1 juta dan Lurah 1 juta,” ungkapnya Kepala Dinas PU Selaku PA Juga Meneriam Honor Yang lebih membuat terdakwa Djoko heran adalah Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan selaku Pengguna Anggaran (PA). Menurutnya, Kepala Dinas PU selaku PA tetapi juga menerima honor sebagai panitia P2T. Apa yang dikatakan terdakwa Djoko Waluyo tidak jauh beda dalam fakta persidangan. Anehnya dalam kasus ini, keputusan P2T terkait besarnya ganti rugi sebesar 1.750.000 ribu per meter adalah hasil pertemuan panitia dengan warga pada tanggal 10 Agustus 2011, namum belum ada kesepakatan. 
 Sebab, nilai yang ditawarkan panitia saat itu jauh dibawah permintaan warga yakni 3 juta rupiah per meter yang tertulis dalan notulen saat itu. Tidak hanya itu, nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh panitia kepada warga jauh dibawah harga dari appraissal atau tim penilai pada tahun 2011 besarnya 2.680.000 ribu rupiah. Sementara, nilai ganti rugi yang ditawarkan panitia kepada warga tahun 2012 sebesar 1.750.000. Panitiapun tidak pernah menyampaikan kepada warga berapa nilai yang ditentukan oleh lembaga tim penilai. Hal inipun dijelaskan terdakwa Djoko Waluyo dalam persidangan saat dirinya diperiksa sebagai terdakwa juga sebagai saksi bagi terdakwa Eka Martono. Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Roy Kesulitan Menjerat Tersangka Lain Sementara menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Surabaya saat ditanya apakah masih ada calon tersangka lain dalam kasus korupsi MERR, Roy  yang ditemui beberapa waktu lalu diruang kerjanya mengatakan, belum ada semacam barang bukti yang kuat. “Perkembangan seperti dalam persidangan kan. Dari persidangan tidak tidak e……(sepertinya bingung) belum ada semacam barang bukti yang kuat, bahkan saksi-saksi sendiri menyatakan bahwa lebih ke Djoko dan Olli,” ucapnya.  (Redaksi)

Tipikor Korupsi Proyek MERR II C, Harusnya Seret 55 Tersangka

Terdakwa Djoko Waluyo Surabaya – Kasus dugaan Korupsi proyek MERR II C Surabaya, yang menyeret tujuh terdakwa telah “finis”, setelah ji...

Korupsi MERR Jilid II, Warga Gunung Anyar Divonis 1,8 Tahun, “P2T Aman”

01.12 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAWzRWePZypzM2I_xsXsN7rpU6rXCXN1MOrg44ZMjMjGVDNmFfvUmXE-l93q2H2JEMdtAi-3ZSJaU-Cxw58Ue7zkRKGTRl4ERvaTVj1ZlU4Ly4KqZCxUfYgWj2M9uLlt168eJg6pj7Zq4/s1600/Terdakwa%252C+Sumargono.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="193" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAWzRWePZypzM2I_xsXsN7rpU6rXCXN1MOrg44ZMjMjGVDNmFfvUmXE-l93q2H2JEMdtAi-3ZSJaU-Cxw58Ue7zkRKGTRl4ERvaTVj1ZlU4Ly4KqZCxUfYgWj2M9uLlt168eJg6pj7Zq4/s320/Terdakwa%252C+Sumargono.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa, Sumargono</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya - Dugaan masyarakat sejak awal ditanganinya Kasus Korupsi Proyek pembebasan lahan Middle East Ring Road (MERR II C) di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya oleh Kejaksaan pada tahun 2014 lalu, yang merugikan Negara sebesar 12,4 milliar dari sumber dana APBD Pemkot Surabaya, bahwa Panitia Pembebasan Tanah (P2T) tidak akan tersentuh hukum menjadi kenyataan. Pasalnya, dalam kasus ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya hanya menyeret Tujuh terdakwa (semuanya sudah divonis.red) yakni, Empat ditingkat Satuan tugas (Satgas) Euis Darliana atau Ana, Eka Martono, Djoko Waluyo dan Olli Faisol. Tiga dari warga biasa, Abdul Fattah, Adri Harmoko serta Sumargono. Dari tiga warga yang menjadi terdakwa tersebut, satu diantaranya adalah warga yaitu Sumargono yang tanah dan rumahnya ikut tergusur akibat proyek pembebasan lahan untuk umum oleh Pemkot Surabaya yang dikenal dengan Proyek MERR namun oleh Jaksa didakwa sebagai kordinator dan berperan “turut menentukan” nilai ganti rugi tanah. Para terdakwa inipun dibagi dalam dua Jilid. Jilid I semuanya ditingkat Satgas yakni, Euis Darliana selaku PPKm juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (divonis 1,2 thn penjara pasal 3 UU Korupsi tuntutan JPU 2 thn vonis terima), Djoko Waluyo selaku Ketua Pembebasan (divonis 8 di PT jadi 10 thn, uang Pengganti Rp 4,5 M selain pasal 3 UU Korupsi juga UU TPPU, tuntutan JPU 12 thn saat ini dalam tingkat Kasasi), Olli Faisol selaku Kodinator Satgas (divonis 5,6 thn uang pengganti 500 jt rupiah, pasal 3 UU Korupsi dan UU TPPU, tuntutan JPU 8 thn vonis terima). Ketiganya (masing-masing perkara terpisah) divonis pada 30 Maret 2015 oleh Ketua Majelis Hakim Martua Rambe. Dalam Jilid II, Satu ditingkat Satgas yakni Eka Martono menggantikan jabatan Ana sebagAi PKKm sekaligus KPA (divonis 1 thn penjara pasal 3 UU Korupsi, tuntutan JPU 1,6 vonis terima) dan Abdul Fatah (divonis 1 thn penjara uang pengganti 38 jt, pasal 3 UU Korupsi, tuntutan JPU 1,6 vonis terima). Keduanya divonis pada 11 November 2015 oleh Ketua Majelis Hakim Jalili. Pada Senin, 16 November 2015, dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Jalan Raya juanda, dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Ketua Majelis Martua Rambe dengan terdakwa, Adri Harmoko dan Sumargono (keduanya warga dalam perkara terpisah). Adri divonis pidana penjara selama 1 tahun uang pengganti 120 juta rupiah. Sementara Sumargono divonis 1,8 tahun uang pengganti 140.186.940 rupiah. 
 Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi bersama-sama dan berkelanjutan sebagaiman diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 56 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara selama Satu tahun dan Delapan bulan denda Limapuluh juta rupiah subsidair 3 bulan kurangan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa memabayar uang pengganti sebesar 140.186.940 rupiah. Atas putusan tersebut, JPU maupun terdakwa pikir-pikir dan kemudian terdakwa mengatakan akan banding. Hal itu disampaikan Sumargono usai keluar dari ruang sidang. Sumargono adalah salah satu dari puluhan warga Gunung Anyar yang ikut tanah dan rumahnya tergusur Terdakwa Sumargono adalah salah satu dari puluhan warga Gunung Anyar yang ikut tanah dan rumahnya tergusur, kemudian memprotes panitia karena nilai ganti rugi yang ditawarkan 1.750.000 rupiah oleh panitia pada tanggal 10 Agustus 2011 dikantor Kelurahan jauh dari permintaan warga yakni 3 juta permeter sehingga belum mencapai kesepakan. Selain itu, Panitia juga tidak pernah menyampaikan nilai ganti rugi dari Appraisal atau Lembaga Tim penilai berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No 3/2007 dan Perpres No 65/2006 tentang pembebasan lahan untuk umum. Kemudian, terdakwa Sumargono dan puluhan warga lainnya memprotes panitia dengan cara mendatangi Djoko Waluyo selaku Ketua Pembebasan di kantor Dinas PU Pemkot Surabaya untuk meminta nilai ganti rugi ditambah dan dilakukan pengukuran ulang khususnya pada bangunan. Kebetulan Djoko Waluyo adalah pelanggan lama Terdakwa Sumargono yang bekerja di Perusahaan air minum miniral. Protes yang dilakukan terdakwa dan puluhan warga lainnya kemudian dikaulkan Djoko Waluyo dengan syarat warga harus ikut aturan yang ditentukan oleh Djoko. Setelah satu tahun menunggu, panitiapun mengabulkan penambahan nilai ganti rugi. 
 Hal itu disampaikan terdakwa kepada Wartawan media ini usai persidangan. Bahkan terdakwa menunjukkan bukti-bukti berupa dokumen hasil pertemuan Panitia dengan warga pada 10 Agustus 2011 di Kantor Kelurahan. “Pertemuan tanggal 10 Agustus 2011 dijadikan sebagai Keputusan P2T atas ganti rugi 1.750.000 rupiah. Pada hal, hasil pertemuan tersebut belum ada kesepakatan. Saya dan juga warga lain protes. Saya minta nilai ganti rugi tanah dan rumah saya 450 juta. Kemudian oleh Djoko dikabulkan. Apakah itu salah ? Dokumen pembayaran ganti rugi ditandatangani semua panitia,” ungkap Sumargono sambil menunjukkan dokumen yang sempat dilarang Jaksa agar terdakwa tidak menunjukkannya pada wartawan. Terdakwapun melanjutkan, “kalau saya dianggap korupsi, bagaimana dengan warga lainnya ? Ada warga yang menerima kelebihan ganti rugi hampir 1 milliar. Pembuatan buku rekening di Bank Mandiri tanpa setahu saya. Bahkan nama orang tua saya dipalsu oleh Triana,” ungka terdakwa kemudian. Terdakwapun memprotes adanya ketimpangan dalam penagan kasus yang meyeretnya. Yakni P2T yang tidak terseret, padahal, P2T menerima honor berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No 3/2007 dan Perpres No 65/2006 tentang pembebasan lahan untuk umum juga menandatangani dokumen tersebut. Pada hal menurut terdakwa, berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomer 3 tahun 2007 tentang pelaksanaan pembebasan tanah untuk umum, dan Perpres Nomor 36 tahun 2005 yang dirubah dengan Prerpres Nomor 65 tahun 2006, adalah tanggunggungjawa P2T. “dakwaan maupun surat Tuntutan Jaksa, apa lagi Putusan Majelis Hakim Tipikor yang dibacakan dalam persidangan, tidak menyebutkan tentang tanggungjawab P2T yang mendapat upah selaku Panitia. Sebab, Peraturan Kepala BPN RI dan Peraturan Presiden tidak menjadi pertimbangan, sekalipun pembentukan P2T berdasarkan 2 peraturan tersebut,” ujar terdakwa Apa yang disampaikan terdakwa Sumargono tidak jauh beda dalam fakta persidangan sebelumnya. Keterangan saksi-saksi dari P2T maupun kerangan terdakwa Djoko dan Olli dihadapan Majelis Hakim menyatakan bahwa, yang melakukan sosialisasi hingga pembayaran ganti rugi ke masyarakat adalah adalah satgas. Tidak hanya itu. Dalam fakta persidangan jilid I Djoko Waluyo setelah menerima SK dari Ketua P2T dan surat perintah dari Kepala Dinas PU, kemudian terdakwa melakukan sosalisai, ferifikasi, inventarisasi dan menentukan nilai ganti rugi, hingga pembayaran kepada warga. Menurut Djoko, Olli dan saksi Anton Susilo pegawai Dinas Cita Karya merubah data volume bangunan dan jumlah nilai ganti rugi sebanyak 48 KK (kepala keluarga) atas perintah terdakwa Djoko. Selain itu, Olli juga mendapat perintah untuk membawa catatan berupa nama dan Buku rekening sejumlah warga untuk kemudian diserahkan kepada saksi Triana Wahyuningsih, Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Pakuwon City. Selanjutnya, Triana melakukan transfer sejumlah uang kerekening warga dan kerekening Djoko sesuai catatan yang diterima dari Olli. Kemudian mantan terpidana Euis Darliana, selaku PPKm/KPA/Kepala Bidang Perancangan dan pemanfaatan, tidak melakukan ferifikasi ulang atas data yang disebut Nota Dinas berupa hasil pengukuran ulang terhadap luas bangunan milik warga yang dilakukan anggota Satgas, dengan data awal dari dinas terkait. Dan faktanya dipersidangan, Nota Dinas hingga dokumen pencairan nyatanya ditandatangani oleh seluruh P2T yang kemudian jabatan Euis Darliana digantikan Eka Martono. Anehnya, keterangan terdakwa Djoko Waluyo di persidangan dihadapan Majelis Hakim dalam perkara jilid II dengan terdakwa Eka Martono (PPkm), telah mencabut ucapannya terkait aliran dana yang diterima Triana dan keterlibatan Anton Susilo dipenyidik.  (Redaksi)

Tipikor Korupsi MERR Jilid II, Warga Gunung Anyar Divonis 1,8 Tahun, “P2T Aman”

Terdakwa, Sumargono Surabaya - Dugaan masyarakat sejak awal ditanganinya Kasus Korupsi Proyek pembebasan lahan Middle East Ring Road (ME...

BERITAKORUPSI.CO

Tiga Saksi “Tidak Pakai Celana”, Kasus Korupsi Bank Jatim Cabang Jombang

8 Terdakwa Oknum TNI AL Dijerat Pasal Berlapis, PH Ajukan Eksepsi

Korupsi Prona, Lurah Penjaringan Terancam Pidana Penjara 5 Tahun

Kasus Korupsi Bawaslu Diduga Rekayasa Lalu Dilaporkan

Dua Terdakwa Korupsi MERR Tahap II Divonis Ringan , “P2T Aman”

Korupsi Proyek MERR II C, Harusnya Seret 55 Tersangka

Korupsi MERR Jilid II, Warga Gunung Anyar Divonis 1,8 Tahun, “P2T Aman”

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI