27 Ribu Ton Garam Asal Australia Tiba Di Pelabuhan Tanjung Perak

<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBclydjA2px4C8R38d-v3uuNH_koQRyFf0zqUDE6FQhAN6mz4bcs4XC0mG87L4jLAVxSsqCdg-iijNa1xkffqAE_Rn6Ca6JImD9wrL_sUdBEoABXfEV224D-2R9ybr6Yq90z2QWun7X5M/s1600/pt-garam.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="471" data-original-width="900" height="334" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBclydjA2px4C8R38d-v3uuNH_koQRyFf0zqUDE6FQhAN6mz4bcs4XC0mG87L4jLAVxSsqCdg-iijNa1xkffqAE_Rn6Ca6JImD9wrL_sUdBEoABXfEV224D-2R9ybr6Yq90z2QWun7X5M/s640/pt-garam.png" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto: PT Garam</td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </span></b><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Akibat kelangkaan dan harga Garam konsumsi di pasaran akhir-kahir ini menjadi masalah baru bagi masyarakat, Pemerintah Indonesia pun akhirnya membeli garam dari luar negeri.<br /><br />Pada Sabtu, 12 Agustus 2017, sekira pkl 08.00 WIB, sebanyak 27 ribu ton Garam konsumsi berkadar NaCl sekitar  97 persen, yang di Impor oleh pemerintah melaui PT Garam (Persero) Indonesia dari Australia, tiba di terminal Jamrud Utara,  Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, oleh PBM Sinar Duta Persada, dengan menggunakan Kapal MV Golden Kiku.<br /><br />Dengan kedatangan Garam Impor ini, diharapkan dapat mendistorsi harga garam di pasaran secara step by step menurun di kisaran harga Rp 4.500 - 5.000 /Kg dan berangsur di kisaran 4.000 /Kg smpai end user (konssumen).</span></span><br /> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><br />Hal itu seperti yang disampaikan Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT Garam (Persero) Indonesia, Hartono, saat dihubungi <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> melalui telepon selulenya, pada Sabtu, 12 Agustus 2012.<br /><br />Hartono menjelaskan, Garam konsumsi berkadar NaCl sekitar 97 persen, sebesar 75 ribu ton pemerintah adalah, penugasan dari pemerintah, untuk diprioritsakan kepada IKM (Industri Kecil dan Menegah), dengan pemasukan di 3 pelabuhan yaitu, Ciwandan – Banten, Jawa Barat, sebanyak 25 ribu ton, Tanjung Perak - Surabaya sebanyak 27.500 ton dan Belawan – Medan,  sebanyak 22 ribu ton, yang dijadwalkan tiba pada tanggal, 22 Agustus 2017.<br /><br />“Impor Garam bahan baku untuk Garam konsumsi, dengan kadar NaCl paling sedikit 97 persen sebesar 75.000 ton, adalah Penugasan dari Pemerintah, untuk diprioritaskan pada IKM dengan pemasukan di 3 Pelabuhan yaitu, di Ciwandan - Banten sebanyak 25.000 ton yang sudah datang tanggal, 10 Agustus 2017 pukul 03.00 WIb, dengan Kapal MV. Eco Destiny. Pelabuhan Tanjung Perak - Surabaya sebanyak 27.500 ton, yang datang tanggal 12 Agustus 2017 pukul 03.00 WIB, dengan Kapal MV. Golden Kiku dan Pelabuhan Belawan – Medan, dijadwalkan tiba tanggal, 22 Agustus 2017 sebanyak  ribu ton, dengan kapal MV. Uni Challenge,” kata Hartono menjelaskan.<br /><br />“Dengan kedatangan garam impor ini diharapkan dapat mendistorsi harga garam di pasaran step by step menurun di kisaran end user 4.500 - 5.000 /Kg dan berangsur di kisaran 4.000 /Kg smpai end user,” lanjutnya.<br /><br />Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah sebanyak 27 ribu ton garam yang sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dapat mengatasi kelangkaan dan harga Garam Konsumsi yang terjadi saat ini. Hartono mengakui, belum dapat mengatasi, namun paling tidakm dapat menstimulus untuk mendistorsi harga garam yang melambung tinggi.<br /><br />“Belum, tetapi minimal bisa menstimulus untuk mendistorsi harga garam yang melambung tinggi, dan akan diprioritaskan ke IKM,” ujarnya.<br /><br />Terkait pendistribuasian Garam trsebut, Hartono menjelaskan, pihaknya menunggu data dari Disperindag masing-masing Kabupaten/Kota, unntuk mengajukan kuota.<br /><br />“Kita menunggu data dari Disperindag masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Jatim, sebagian Jateng dan Kalbar, untuk mengajukan kuota, terus kita rekap. Kalau melebihi kuota yang ada, akan kita proposionalkan dan kita jual di toko gudang kita,” pungkasnya.<br /><br />Pendistribusaian Garam Konsumsi seperti yang disampaikan Hartono, perlu mendapat pengawasan dari berbagai pihak, agar tidak menjadi masalah baru bagi masyarakat.  (Redaksi)</span></span>

Pemerintahan Regional 27 Ribu Ton Garam Asal Australia Tiba Di Pelabuhan Tanjung Perak

Foto: PT Garam berita korupsi .co – Akibat kelangkaan dan harga Garam konsumsi di pasaran akhir-kahir ini menjadi masalah baru bagi mas...

»

Terdakwa Perantara Korupsi Suap OTT PT PAL, Divonis 2 tahun Penjara

<span style="font-size: x-large;"><b>#Dalam Putusan Majelis Hakim Terungkap, PT Perusa Sejati Adalah, Perusahaan Yang Bergerak Dibidang Pengadaan Alat-alat Pesawat Terbang Khusunya Milik TNI AU#</b></span><br /> <span style="font-size: x-large;"><b> </b></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQI30w8z8Z0RAPYJubTHgj-c70IqXTIPA2logQlGjw8YwcHGUpq9JaYnHP91xTr_f9sHubl5H652jX5q9bX1rElInFRVTP4PSpeONYpDjYApZSQaesQlM_2ocusRuAjQU4VuoWqtxlI7k/s1600/IMG20170811171454.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQI30w8z8Z0RAPYJubTHgj-c70IqXTIPA2logQlGjw8YwcHGUpq9JaYnHP91xTr_f9sHubl5H652jX5q9bX1rElInFRVTP4PSpeONYpDjYApZSQaesQlM_2ocusRuAjQU4VuoWqtxlI7k/s640/IMG20170811171454.jpg" width="640" /></a></div> <br /><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Sidang kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada 30 Maret 2017, dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar, terkait penjualan kapal perang SSV (Strategic sealift vessel), antara PT PAL (Penataran Angkatan Laut) Indonesia, dengan pemerintah Fhilipina, dengan terdakwa, Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati), telah “finis”.<br /><br />Sebab, Majelis Hakim, yang di Ketuai Hakim Tahsin., SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hock yakni, Dr. Andriano dan Dr. Lufsiana, telah membacakan surat putusan (Vonis) terhadap terdakwa, Agus Nugroho, yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, Sulistyono dan Andrianus, dari LBH Trisakti Jakarta, serta dihadiri  JPU (Jaksa Penuntut Umum) Hendra dan Roni, dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), pada Jumat, 12 Agustus 2017.<br /><br />Terdakwa Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati), diseret JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya, setelah “diringkus” terlebih dahulu oleh KPK, pada tanggal 30 Mret 2017, bersama Arif Cahyana, dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar, terkait pemberian Cash Back sebesar 1,25 persen dari Ashanti Sales Inc, melalui Kirana kotama, selaku pemilik PT Perusa Sejati, kepada Direksi PT PAL atas penjualan 2 unit Kapal Perang SSV (Strategic sealift vessel) antara PT PAL (Persero) Indoneisa dengan pemerintah Fhilipina.<br /><br />Dalam kasus ini, terdakwa memang tidak sendirian. Karena, juga menyeret Direktur Utama PT PAL (Firmansyah Arifin),; Direktur Keuangan PT PAL, Saiful Anwar dan Arif Cahyana, General Keuangan (dalam perkara terpisah).<br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Agus Nugroho diangkat sebagai Direktur umum dan Bambang Sunyoto selaku Direktur Utama PT Perusa Sejati, atas persetujuan Kirana Kotama selaku perwakilan Ashanty Sales Inc di Indonesia, sauatu korporasi yang menjadi agen membantu PT PAL (Persero) Indonesia dalam mendapatkan penjualan kapal SSV (Strategic sealift vessel) kepada pemerintah Fhilipina, dengan mendapatkan fee agen.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, terkait fee agen, Firmansyah Arifin, selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia, memerintahkan Arif Cahyana, Saiful Anwar terkait Chas Back 1,25 persen atas penilain fee agen Ashanty Sales Inc.<br /><br /> Atas sepengetahuan Firmansyah Arifin dan Saiful Anwar, Arif Cahyana menemui Kirama Kotama di gedung BRI Tower Jakarta, menanyakan Chas Back sebesar 1,25 persen. Kemudian Ashanty Sales, akan menyerahkan uang Chas Back kepada Kirama Kotama sebesar US25.000 dolar. Arif Cahyana pun melaporkan hasil pertemuannya dengan Kirama Kotama kepada Saiful Anwar. <br /><br />Majelis Hakim dalam amar putusannya menyebutkan, pada tanggal 8 Maret 2017, Kirana Kotama, meminta Gatot Suratno (staf bagian umum PT Perusak Sejati), untuk mengambil berupa dua buah amplop berwarna coklat yang berisi uang masing-masing sebesar US25.000 dolar dan US13.030 dolla Singpur, dirumahnya di Kompleks Tosiga Blok IX D No 7 Kebon Jeruk Jakarta Barat, untuk diserahkan kepada Elvi Gusliana alias Dede (staf Bagian Keungan PT Perusa Sejati), sesuai permintaan Kirama Kotama.<br /><br />Dan pada tanggal 9 Maret 2017, terdakwa Agus Nugroho, menerima uang dari Elvu Guslaiana. Dan kemudian, terdakwa menghubungi Kirana Kotama terkait uang yang diterimanaya. Kirana Kotama pun menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp US25.000 Dollar akan dinerikan kepada PT PAL Indonesia, dan uang sebesar US13.030 Dullar Singapur, sebagai operasional PT Perusa Sejati.<br /><br />Agus Nugroho dihubungi oleh Arif Cahyana, yang memberitahukan bahwa, dia akan menghungi terdakwa pada tanggal 17 Maret 2017, untuk mengambil uang sebesar US25.000 Dollar.<br />Pada tanggal 30 Maret 2017 (pagi), Agus Nugroho menerima pesan WhatsApp dari Arif Cahyana, yang memberitahukan, akan menemui Agus Nugroho, dan kemudain terdakwa mengambil uang serta tanda terima tanggal 17 Maret 2017 dari Elvi Gusliana.<br /><br />Dan pada siang harinya (hari yang sama), terdakwa kembali menerima pesan dari Arif Cahnyana, yang memberitahukan akan menemui terdakwa di kantor PT Perusaha Sejati. Terdakwa Agus Nugroho pun kemudian memberikan alamat kantor PT Perusa Sejati, di Jalan MT Haryono Kavling 10 Jakarta Timur. Setelah Arif Cahnaya bertemu dengan terdakwa dikantor Perusa Sejati,  terdakwa pun menyerahkaan amplop berisi uang sebesar US25.000 Dolla kepada Arif Cahnyana dan meminta agar menandatangani tanda terimanya.<br /><br />Majelis Hakim menyatakan, berdasarkan fakta-fakta persidangan, PT Perusa Sejati, dimana terdakwa sebagai Direktur Umum, adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengadaan alat-alat pesawat terbang, Khususnya pada  proyek-proyek pengadaan TNI AU (Angkatan Udara) dan pemberian uang-uang seperti Dana Komando TNI Angkatan Laut<br /><br />Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Agus Nugroho, yang bekerja di PT Perusa Sejati sejak 2008, sadar betul akan perbuatannya. Sehingga Majelis menilai, perbuatan terdakwa telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya, UU Korupsi, karena telah memberikan uang kepada penjabat/[penyelenggara negara.<br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Agus Nugroho, terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Korupsi suap, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf b jo pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. terdakwa pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun.<br /><br />“Mengadili; Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Dua ratus juta. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama 2 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Vonis yang berikan Majelis Hakim terhadap terdakwa, tidak jauh beda dengan tuntutan JPU KPK, yang menuntut terdakwa dengan hukuman pidana selama 2 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan.<br /><br />Atas Vonis terbut, terdakwa Agus Nugroho, yang didampingi Penasehat Hukumnya, Setiyono dan Andrianus langsnung menyatakan menerima. Sementara JPU KPK, masih piker-pikir.<br /><br />Usai persidangan, PH terdakwa mengatakan, menerima putusan tersebut karena tidak jauh beda dengan tuntutan Jaksa.<br /><br />“Yang menjalani kan terdakwa. jadi terdakwa menerima, kita pun mengikutinya, karena putusan Majelis tidak jauh beda dengan tuntutan Jaksa. <br /><br />Sementara JPU KPK Hendra, kepada <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> mengatakan, putusan Majelis hampir sama dengan tuntutan JPU. Namun, akan melaporkannya terlebuh dahulu kepada pimpinan KPK.<br /><br />“Kalau putusan Majelis, hampir sama dengan tuntutan kami. Kita pikir-pikir dulu, karena akan melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan,” ujar JPU KPK Hendra.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Perantara Korupsi Suap OTT PT PAL, Divonis 2 tahun Penjara

#Dalam Putusan Majelis Hakim Terungkap, PT Perusa Sejati Adalah, Perusahaan Yang Bergerak Dibidang Pengadaan Alat-alat Pesawat Terbang Khusu...

»

Terdakwa Korupsi Pajak PPh, Divonis 1,6 Tahun Penjara

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPDdinWFvvCtGByr0ItVkyw4Wh1-GmKnC7R6Mz17Sd8Uh64X6EZ1RfacSBeRAt16vxhzXJkSMJ_71NrwhvROlcSDlmTiccLHYvPQ_4O7WsmPdEKCZrSk0XgF2YGMGR3Cnf0LOiaC4LycQ/s1600/terdakwa+Pajak+PPh.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPDdinWFvvCtGByr0ItVkyw4Wh1-GmKnC7R6Mz17Sd8Uh64X6EZ1RfacSBeRAt16vxhzXJkSMJ_71NrwhvROlcSDlmTiccLHYvPQ_4O7WsmPdEKCZrSk0XgF2YGMGR3Cnf0LOiaC4LycQ/s640/terdakwa+Pajak+PPh.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Terdakwa Siswanto, akhirnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi pajak penghasilan (PPh), oleh Majelis Hakim, pada Kamis, 11 Agustus 2017.<br /><br />Terdakwa Siswanto, terseret kasus Korupsi pajak PPh bersama Hj.Ummi Chasanah, mantan Bendahara pengeluaran Bapeko Kota Surabay  dan Achamt Ali Fahmi selaku “makelar” di Bapeko serta terdakwa lainnya (sudah divonis) daiantaranya, Mochmmad Nasir, Helius Widyanto Kembara, Muhammad Sony, Totok Supratman, Bambang Ari.<br /><br />Dalam persidangan sebelumnya dengan terdakwa Hj.Ummi Chasanah selaku Bendahara pengeluaran, adalah sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, yang wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara yang sudah ditentukan oleh Menteri keuangan. Pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar 15% terhadap pegawai/non pegawai di lingkungan Bapeko, dan kemudaian menandatangani surat setoran pajak (SSP), selanjutnya menyerahkannya kepada terdakwa Achmat Ali Fahmi, untuk disetorkan ke Bank. <br /><br />Pada hal, Ali Fahmi bukanlah pegawai Bapeko, apa lagi tidak punya kewenangan dan keahlian di bidang perpajakan/Perbankan. Namun uang tersebut ternyata tidak disetorkan oleh terdakwa Achmat Ali Fahmi ke Bank Jatim, melainkan diserahkan ke pihak lain, diantaranya terdakwa Siswanto.<br /><br />Dalam dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun putusan Majelis Hakim mnyatakan bahwa, terdakwa Siswanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya.<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim dinyatakan bahwa, terdakwa turut membantu membuat dokumen paslu yang seakan-akan asli, terkait penyeto pajak poengahsilan para pegawai Bapeko, yang jumlahnya sekiat 1 milliar rupiah. Dan uang tersebut tidak disetorkan, melainkan dibagi-bagi para terdakwa.<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penajara selama 1 tahun dan 6. “Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan,” ucap Ketua Majelsi Hakim Judi Prasetya.<br /><br />Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan JPU Endro, dari Kejari Surabaya. Vonis ringan tidak hanya dirasakan oleh terdakwa Siswanto, meliankan para terdakwa lainnya, termasuk Hj.Ummi Chasanah. Karena memang tuntutan JPU Endro pun tergolong ringan, yakni 2 tahun penjara.<br /><br />Usai perisangan, JPU Endor, kepada<b> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> mengatakan bahwa, terdakwa berperan membuat memandatangani doumen. “terdakwa ini berperan menandatangani surat,” ujar JPU Endro dikantin tenda yang terletak dibelakang Pengadilan Tipikor.  (Redaksi).

Tipikor Terdakwa Korupsi Pajak PPh, Divonis 1,6 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Terdakwa Siswanto, akhirnya dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi pajak penghasilan (PPh), ol...

»

Kasus Korupsi TKD, Terdakwa Notaris Dituntut Pidana Penjara 6,6 Tahun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGE7LSAi9-OM4kdy48BfehWByONedQT-PIp1g3PEfDOgLiAdNumaJb476eo1-3duht4cRYSUvzfaYK_XtrzF8QBeMlEoGwNmCio77TEA3VlUvs06X0__OCXFrgexIw1ynv-nZSKnYIfxU/s1600/IMG20170810161847.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhGE7LSAi9-OM4kdy48BfehWByONedQT-PIp1g3PEfDOgLiAdNumaJb476eo1-3duht4cRYSUvzfaYK_XtrzF8QBeMlEoGwNmCio77TEA3VlUvs06X0__OCXFrgexIw1ynv-nZSKnYIfxU/s640/IMG20170810161847.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co-</span></b> Sidang perkara kasus korupsi tukar guling Tanah Kas Desa (TKD), di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur tak lama lagi akan berakhir, setelah JPU membacakan tuntutannya kepada terdakwa, pada Kamis, 11 Agustus 2017.<br /><br />Dalam persidangan yang yang ketuai Majelis Hakim Judi Prasetiya, JPU Wahyu, Wahid dan Wido, dari Kajakasaan Negeri Sidoarjo membacakan surat tuntutannya kepada terdakwa Rosidah, seorang notaris, yang membuat Akte Jual Beli (AJB) dan IJB (Ikatan Jual Beli) di lahan relokasi warga korban lumpur Lapindo seluas sekitar 10 hektare yang di dalamnya terdapat lahan TKD 2,8 hektare, bersama-sama dengan Sunarto (juga terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan Perumahan Renojoyo Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Sidoarjo pada tahun 2008 lalu.<br /><br />Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan bahwa, terdakwa Rosidah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan terdakwa menurut JPU, membuat puluhan akte ikatan jual beli bersama Sunarto dilahan seluas 10 hektare, yang kemudian dikavling dengan ukuran 8 X 14 meter persegi dan dijual kepada warga sebanyak 640 KK (Kepala Keluarga),  termasuk di dalamnya adalah Tanah Kas Desa seluas 2,8 hektare. <br /><br />Akibat dari perbuatan terdakwa Rosidah, JPU meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara, namun tidak dipidana tambahan, karena kerugian negara sebesar Rp 5 milliar berupa tanah selaus 2,8 Ha, sudah dibebankan kepada Sunarto.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk; menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta. Apa bila terdakwa tidak embayar, maka diganti kurungan selama 2 bulan,” ucap JPU.<br /><br />Sementara pada persidangan minggu lalu, terdakwa Sunarto, juga dituntut pidana penjara yang sama. Namun bedanya, terdakwa Sunarto dipidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 5 milliar. namun oleh Majelis Hakim, terdakwa Sunarto di Vonis penjara selama 3 tahun dan JPU langsung menyatakan banding.<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa mapun melalui Penasehat Hukum (PH)-nya untuk menyampaikan Pledoi (pembelaan). “Atas tuntasn JPU, saudara tedakwa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan pada tanggal 21 (21 Agustus 2017,” ucap Ketuya Majelis Hakim.<br /><br />Usai persidangan, JPU Wahyu mengatakan bahwa, terdakwa Rosidah tidak dihukum membayar unang pengganti karena sudah dibebankan kepada terdakwa Sunarto.<br /><br />“Terdakwa tidak kita bebani membayar uang pengganti, karena tidak menikmatinya. Uang pengganti dibebankan kepada terdakwa Sunarto,” ujar JPU.<br /><br />Kasus ini mencuat setelah10 tahun masyarakat yang membeli rumah kavlingan dengan ukuran 8 X 14 meter persegi dengan harga yang berfariasi antara 16 hingga 17 juta rupiah, di Perumahan Renojoyo, tak kunjung mengantongi sertifikat. Kemudian, penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo pun, lalu melakukan penyelidikan.<br /><br />Dari hasil penyidikan tersebut dinaikkan menjadi penyidikan. Sebab, bangunan rumah yang dibangun diatas lahan 10 hektar itu, termasuk tanah kas desa (TKD) seluas 2,8 Hekatare itu diduga tidak sesuai prosedur.<br /><br /> Penyedik Kejari Sidoarjo pun akhirnya menetapakan Sunarto, selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan Perumahan Renojoyo dan Rosidah, selaku Notaris yang membuat Akte Jual Beli dan Ikanatan Jual Beli menjadi tersangka.<br /><br />Kedaunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)

Tipikor Kasus Korupsi TKD, Terdakwa Notaris Dituntut Pidana Penjara 6,6 Tahun

berita korupsi .co- Sidang perkara kasus korupsi tukar guling Tanah Kas Desa (TKD), di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sido...

»

KPK Geledah Kantor Wali Kota Malang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf_T71O49YoU0e4ZO8xFCGSLABdWqg270HRj09pJPti1TH04CaidAR9fvmiA3AR2nQPcatYqDr8AIU7zmdlqtELGinmUye5lKYImZi2ij6Wcgren3WOQZRI5M7GVNVAspOydH_SQQ6Nyw/s1600/KPK..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="460" data-original-width="655" height="449" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjf_T71O49YoU0e4ZO8xFCGSLABdWqg270HRj09pJPti1TH04CaidAR9fvmiA3AR2nQPcatYqDr8AIU7zmdlqtELGinmUye5lKYImZi2ij6Wcgren3WOQZRI5M7GVNVAspOydH_SQQ6Nyw/s640/KPK..jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Jawa Timur di tahun 2017 ini, sepertinya tahun “panen” bagi  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membersihkan pejabat-pejabat yang menggerogoti uang rakyat atau pejabat yang meyalahgunakan kekuasannya.<br /> <br /> Terbukti. Pada tanggal 30 Maret 2017, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pajabat PT PAL  yakni, Arif Cahyana (Manager Keuangan PT PAL) bersama Agus Nurogo (Direktur Umum PT Perusa Sejati, sudah diadili dan menunggu Vonis) pada akhir Maret 2017 dengan barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar terkait Chas Back penjualan kapal perang ke Fhilipina, dan menetapkan Direktur Utama PT PAL, M. Firmansyah Arifin dan Direktur Keuangan PT PAL, Saiful Anwar serta Pemilik PT Perusa Sejati, Kirana Kotama (saat ini dikabarkan di AS) menajdi tersangka. Dan Ketiga pejabat PT PAL ini tak lama lagi akan diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Kemudian, pada tanggal 5 Juni 2017, KPK kembali melakukan OTT terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim,  Mochamad Basuki yang juga mantan terpidana kasus korupsi, bersama Dua Stafnya, Rahman Agung dan Santoso; Kepala Dinas Pertanian Jatim, Bambang Heryanto bersama Stafnya Anang Basuki Rahmat serta Rohayati, Kadis Peternakan Jatim, terkait pengawasan anggaran dan Perda.<br /> <br /> Dua minggu kemudian, yaitu tanggal 17 Juni 2017, KPK kembali melakukan aksinya dengan menangkap Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Umar Faruq,; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani dan dan Kepala Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang) Kota Mojokerto, Wiwid Widiantono dalam Operasi Tangkap Tangan, terkait komitmen pengalihan anggaran di Dinas PUPR.<br /> <br /> Yang lebih tragisnya, pada tanggal 2 Agustus 2017, saat Lembaga Antirasuah ini melakukan penangkapan terhap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Rudy Indra Prasetya,; Bupati Pamekasan, Achmad Syafii,; Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo,; Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi dan Kabag Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin<br /> <br /> Kali ini, Rabu, 9 Agustus 2017, KPK kembali “turun gunung”, dengan sasaran Kantor Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Sekretaris Kota (Sekkota) Malang, yang tidak jauh dari kantor Redaksi salah satu media harian.<br /> <br /> Berdasar informasi yang diperoleh berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co, bahwa Tim KPK sedang menggeledah ruang kerja Wali Kota Malang, Mochamad Anton,; Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji dan ruang Kerja Sekkota Malang, Wasto serta kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang<br /> <br /> “Ia, KPK sedang menggeledah kantor Wali Kota Malang. Selama ini berita di Malang Raya hanya baik-baik . Tapi hari ini ibarat petir disiang bolong,” kata sumber.<br /> <br /> Hal senada juga dibearkan salah seorang pejabat di Kejaksaan Negeri Malang, saat dihubungi berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co melalui WhatsApp. “Ya, katanya ada penggeledahan di Balkot (Balai Kota.red) Malang oleh KPK,” katanya. <br /> <br /> Adakah kasus yang lebih besar yang sedang dibidik Lembaga Antirasuah ini di Jawa Timur ? (Redaksi)

News Tipikor KPK Geledah Kantor Wali Kota Malang

berita korupsi .co – Jawa Timur di tahun 2017 ini, sepertinya tahun “panen” bagi  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membersihk...

»