Bupati, Wakil Bupati Sidoarjo dan Sejumlah Pebat ‘Ajak Suami/Istri’ Ke Bali Ditengah Pandemi Covid19

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_SIbyjd4h4kcoy3RSbogZ3BU0myjvenKRteGwGJfJNT7Ys_BBxoTzWMEQD1pFyIWIjRrE_bq7y6EjlMwT_70lKRnW-oSiHQ5-oNtvNOR7Do1d8T6kVe7_N7AU6xxnHCh4LXD7SRsMzNxPGkAmM0__Xdi3u6nMMGY9ov3uq_nLMhxGf2cX8ajjSD0A=s1067" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1067" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg_SIbyjd4h4kcoy3RSbogZ3BU0myjvenKRteGwGJfJNT7Ys_BBxoTzWMEQD1pFyIWIjRrE_bq7y6EjlMwT_70lKRnW-oSiHQ5-oNtvNOR7Do1d8T6kVe7_N7AU6xxnHCh4LXD7SRsMzNxPGkAmM0__Xdi3u6nMMGY9ov3uq_nLMhxGf2cX8ajjSD0A=w640-h360" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Apakah Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah (Kepla Dinas) dan Dirut BUMD harus mengajak suami/isri ke luar pulau dengan menghabisakan anggaran ratusan juta untuk mendudukung/menguatkan Visi dan Misi Kepala Daerah ditengah acaman Covid19 Varian baru Omicron? Hal inilah yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo yang menggelar kegiatan di Pulau Dewat Bali<br /><br />Namun saat beritakorupsi.co hendak menanyakan lebih lanjut terkait kegiatan tersebut dengan  mengirimkan pesan melalui Aplikasi WastApp ke Nomor WhastApp (HP) Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali maupun ke Sekda Achmad Zaini (Jumat, 14 Januari 2022 sekitar pukul 22.07 WIB), kedua pejabat itu ‘diam seribu bahasa’<br /><br />Hal serupa juga pernah dilaksanakan oleh Pemda Sidoarjo pada tahun 2015 dengan mengajak sejumlah ‘Wartawan’ yang sehari-hari meliput di Pemkab Sidoarjo untuk Kunker (kunjungan kerja) ke Bali dan Bandung.<br /><br />Namun ketika hal itu ditanyakan beritakorupsi kepada Saiful Ilah di ruang tahanan Pengadilan Tipikor yang saat itu sedang menjalani proses persidangan karena kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK, Siful Ilah tak tahu. Alasannya karena kegiatan itu dilaksanakan oleh Kominfo dan tidak ada laporan<br /><br />“Saya tidak tau, itu Kominfo tidak ada laporannya,” jawab Saiful Ilah saat itu<br /><br />Saat ini, Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor Ali, Wakil Bupati H. Subandi dan sejumlah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Camat, Kepala Bagian (Kabid) serta Direktur Utama (Dirut BUMD) di lingkungan Kabupaten Sidoarjo dengan mengajak suami/istri masing-masing para pejat sedang berada di Pulau Dewata Bali selama 3 hari sejak tanggal 14 – 16 Januari 2022 ditengah Pandemi Covid19 (Coronavirus Disease 2019) yang telah menewaskan jutaan orang dan juga dalam acaman Covid19 Varian baru Omicron<br /><br />Keberadaan pejabat Kabupaten Sidorjo termasuk Bupati dan Wakil Bupati di Pulau Dewata Bali adalah untuk melaksanakan/menguatkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah dan Dirut BUMD serta Peran Keluarga Dalam Mendukung Kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo<br /><br />Sedangkan biaya untuk Narasumber kegiatan berasal dari anggaran BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Sidoarjo, sedangkan untuk biaya fullboard meeting, uang harian dan transportasi menjadi tanggung jawab PD (Perangkat Daerah) masing-masing. <br /><br />Hal ini tertuang dalam surat pemberitaahuan Nomor : 438/37/438.6.4/2022 tanggal 8 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Sidoarjo Achmad Zaini yang beredar di Group WhastApp sejumlah Wartawan. (Jnt)</div>

News Pemerintahan Bupati, Wakil Bupati Sidoarjo dan Sejumlah Pebat ‘Ajak Suami/Istri’ Ke Bali Ditengah Pandemi Covid19

BERITA KORUPSI .CO – Apakah Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah (Kepla Dinas) dan Dirut BUMD harus mengajak suami/isri ke luar pul...

»

Bupati (Nonaktif) Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Aggota DPR RI Hasan Aminuddin Mununggu Waktu Diadili

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgw49gU_7hK5CKCFqQlvUAb1fuB4KW6RhD-2sokiwRAcAsFdMuJpjmCjGCOBPKz2MYPiL__4s8fxXkLlJ_3Gi6dII4d6mMhacx9urEg1tBYTkp3Woj_tQIpqshlVp5znJLtVHS_fa22aSxV9TjZthqjjcX3WnrNoc1vWwpK5cmSMvAOXX2of2Jcguvj=s1122" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1122" height="584" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgw49gU_7hK5CKCFqQlvUAb1fuB4KW6RhD-2sokiwRAcAsFdMuJpjmCjGCOBPKz2MYPiL__4s8fxXkLlJ_3Gi6dII4d6mMhacx9urEg1tBYTkp3Woj_tQIpqshlVp5znJLtVHS_fa22aSxV9TjZthqjjcX3WnrNoc1vWwpK5cmSMvAOXX2of2Jcguvj=w640-h584" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –<br /></b><span style="font-size: small;">Puput Tantriana Sari selak</span></span><span style="font-size: small;">u</span> Bupati Probolinggo periode 2013 - 2018 dan 2019 - 2024) dan suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI periode 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003-2008 dan 2008-2013 yang Tertangkap Tangan Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 karena kasus Korupsi Suap ‘Jual Beli Jabatan’ menunggu waktu untuk diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya setelah berkas perkaranya dilimpahkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari KPK ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya hari ini, Jumat, 14 Januari 2022<br /><br />“Yang kita (KPK) limpah hari ini adalah berkas perkara Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminudin,” kata JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co, Jumat, Januari 2022<br /><br />Sementara, Herry, SH., MH  selaku Staf Administrasi dan Akhmad Nur,SH., MH Selaku Panmud Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, bahwa KPK telah melimpahkan perkara baru, naamun untuk jadwal sidang belum tau<br /><br />“Ada satu perkara baru yang masuk dari KPK, tanya Pak Nur aja untuk lebih jelasnya,” kata Herry<br /><br />“Ya ada, tapi untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya belum tau karena menunggu penetapan dari Ketua PN,” kata Akhmad Nur <br /><br />Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI periode 2019 - 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 - 2008 dan 2008 – 2013 bersama 2 Camat yaitu Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo (juga menunggu jadwal sidang) dan Sumarto yang baaru 4 hari dilantik selaku Pj (Pejabat) Kepala Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo (diadili terlebih dahulu) serta 17 calon Pj.Kepala Desa di 2 Kecamatan (Krenjengan dan Kecamatan Paiton dan saat ini sudah sdiadili) terjaring Operasi Senyap oleh Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu, tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIBB (waktu Indonesia bagian barat) karena kasus Korupsi Suap ‘Jual Beli Jabatan’<br /><br />Terdakwa Sumarto (berkas perkara sendiri) bersama 17 Terdakwa lainnya (calon Pj.Kepala Desa di 2 Kecamatan (Krenjengan dan Kecamatan Paiton) yakni; 1.  Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (satu berkas perkara penuntutan) dan 13. Nurul Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito, 17. Samsudin (satu berkas) diadili dan didakwa selaku pemberi suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Kedua Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Sedangkan Terangka/Terdakwa Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Tersangka/Terdakwa Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo (satu berkas perkara) serta Sedangkan Terangka/Terdakwa Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminudin (satu berkas perkara) dijerap selaku penerima suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (atau Kedua Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Dan Khusus untuk Terangka/Terdakwa Puput Tantriana Sari dan Terangka/Terdakwa Hasan Aminuddin, selain dijerat sebagai penerima suap, juga dijerat sebagai penerima Gratifikasi berupa hadiah yang dianggap suap sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf B dan sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Jnt)<br /><br />Yang masih menjadi pertanyaan adalah, apakah akan ada pihak lian yang terseret dalam kasus Korupsi Gartifikasi dan TPPU Terangka/Terdakwa Puput Tantriana Sari dan Terangka/Terdakwa Hasan Aminuddin?. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Bupati (Nonaktif) Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Aggota DPR RI Hasan Aminuddin Mununggu Waktu Diadili

BERITA KORUPSI .CO – Puput Tantriana Sari selak u Bupati Probolinggo periode 2013 - 2018 dan 2019 - 2024) dan suaminya, Hasan Aminudin sela...

»

Dua Anggota Polisi Penganiaya Wartawan Tempo dituntut dan di Vonis Ringan

<div style="text-align: justify;"><i><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Terdakwanya Polisi, yang menyidik Polisi dan menuntut Jaksa lalu di Vonis Hakim. Hasilnya...?"</span></span></i></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><i><span style="color: red;"><span> </span></span></i></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjO-Q03CMifLkTcAYl-aaysOKo45dilO1JFkRTI4tBGl1sSyP3O6voqD4A4A_7a-KdIe9hvpvzdlh5LCuB8sbW6INUvuyFp7fQ8wEedutm3D0UCWyr8988hVui78thTM1WSwLfxk9crpChEgbv063qZA-63cXPpQ1SMwy89a1snIvAenUZeC5QuCZfH=s1032" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="581" data-original-width="1032" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjO-Q03CMifLkTcAYl-aaysOKo45dilO1JFkRTI4tBGl1sSyP3O6voqD4A4A_7a-KdIe9hvpvzdlh5LCuB8sbW6INUvuyFp7fQ8wEedutm3D0UCWyr8988hVui78thTM1WSwLfxk9crpChEgbv063qZA-63cXPpQ1SMwy89a1snIvAenUZeC5QuCZfH=w640-h360" width="640" /></a></div><span style="font-size: xx-small;"><b>  <br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>Pelau penculikan dan penganiyaan adalah anggota Kepolisian selaku Aparat Penegak Hukum (APH), penyidiknyapun anggota Kepolisian pula dan menuntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga selaku pengak hukum lalu di Vonis Hakim, hasilnya ringan???</i><br /><br />Inilah yang terjadi dalam perkara pidana penculikan dan penganiayaan terhadap Wartawan Tempo Nurhadi beberapa waktu lalu, dengan Terdakwa 2 anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yaitu Brigadir Polisi Kepala (Bripka) Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi yang dituntut dan di Vonis ringan <br /><br />Kedua Aparat Penegak Hukum (Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi) yang melanggar hukum yaitu melakukan penculikan dan penganiayaan terhadap Wartawan Tempo Nurhadi saat menjalankan profesinya (Investigasi) di Gedung Samudra Bumimoro di Jl Moro Krembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya beberapa waktu lalu terkait kasus dugaan Korupsi Suap yang dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu (Kementerian Keuangan) Angin Prayitno Aji yang sedang ditangani KPK, dituntut dan di Vonis ringan<br /><br />Oleh penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kedua Terdakwa ini didakwa melangar Pasal 18 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP, dan Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang Pengeroyokan, Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, Juncto Pasal 55 ayat (1) serta Pasal 335 ayat (1) tentang Perbuatan tidak menyenangkan, Juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP<br /><br /><i>Pasal 18 ayat (1) UU Pers berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah)<br /><br />Pasal 4 ayat (2) berbunyi: “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Ayat (3) berbunyi: “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi”<br /><br />Sedangkan Pasal 170 ayat (1) KHUP berbunyi: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”</i></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgZWjIF6i_3FLaJfMQ2Yp3LL9RY4SJy1jFYQds5VPMRRtChiCZLgax1Ev6u5ivpk0hMS_wgz51mA4DCyXVoPvn6h6syMBB7pgHMjco1l-Om1-xPT6M2VqUTH8lDtV7fMOQPhC_J-TLOgXcHqidw4E53vyAcJ-OfisFOXFuHs6znA6XJKNhqmtj-DZgQ=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgZWjIF6i_3FLaJfMQ2Yp3LL9RY4SJy1jFYQds5VPMRRtChiCZLgax1Ev6u5ivpk0hMS_wgz51mA4DCyXVoPvn6h6syMBB7pgHMjco1l-Om1-xPT6M2VqUTH8lDtV7fMOQPhC_J-TLOgXcHqidw4E53vyAcJ-OfisFOXFuHs6znA6XJKNhqmtj-DZgQ=w640-h480" width="640" /></a></div> Namun menurut JPU Winarko dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, bahwa Kedua Terdakwa ini “hanya menghambat atau menghalangi pelaksanaan” kegiatan Wartawan Tempo Nurhadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP bukan melakukan penculikan dan penganiayaan<br /><br />Sehingga tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh JPU Winarko (Rabu, 1 Desember 2021) terhadap Terdakwa Bripka Purwanto dan Terdakwa Brigadir Muhammad Firman Subkhi adalah pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan dan memberikan Restitusi kepada korban Wartawan Tempo Nurhadi sebesar Rp13.813.000, untuk Muhammad Fahmi sebesar Rp42.650.000 jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan<br /><br />Majelis Hakim sependapat dengan JPU yang mengatakan, bahwa Kedua Terdakwa (Bripka Purwanto dan Terdakwa Brigadir Muhammad Firman Subkhi) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 18 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP bukan melakukan penculikan dan penganiayaan<br /><br />Namun sepertinya tunutan JPU terhadap Kedua Terdakwa sesama pengak hukum dianggap terlalu berat, sehingga oleh Majelis Hakim PN Surabaya mengurangi 8 bulan menjadi 10 bulan penjara dan memberikan Restitusi kepada korban Wartawan Tempo Nurhadi sebesar Rp13.813.000 dan untuk Muhammad Fahmi sebesar Rp 21.650.000<br /><br />“Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Bripka Purwanto dan Terdakwa Brigadir Muhammad Firman Subkhi dengan pidana penjara selama sepuluh (10) bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim <br /><br />Andai saja JPU dan Majelis Hakim menjerat Kedua Terdakwa telah melangar Pasal 170 ayat (1) KHUP, maka cerita proses hukum terhadap Kedua Terdakwa selaku Aparat Penegak Hukum yang melakukan pelanggaran hukum akan lain<br /><br />Sementaara hukuman pidana penjara terhadap 2 Terdakwa selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia (Bripka Purwanto dan Brigadir Muhammad Firman Subkhi) ini, dibacakan dalam sidang Putusan yang berlangsung diruang Sidang Cakra PN Surabaya Jalan Arjuna Surabaya (Rabu, 12 Januari 2022) oleh Majelis Hakim yang diketuai Mohammad Basir dengan dibantu 2 Hakim anggota serta Panitra Pengganti dengan diahdiri langsun oleh Kedua Terdakwa yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Joko Cahyono dkk seta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Winarko dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya<br /><br />Selain hukuman ringan yang dijatuhkan JPU maupun Majelis Hakim terhadap Terdakwa Bripka Purwanto dan Terdakwa Brigadir Muhammad Firman Subkhi, Keduanya inipun tidak dilakukan penahanan di rumah tahanan negara (Rutan)<br /><br />“Pertimbangan Hakim tadi karena Terdakwa tidak dilakukan penahan oleh Jaksa. Di eksekusi kalau sudah Inkrah,”. Kata JPU Winarko kepada beritakorupsi.co. (Jnt)</div>

News Pidana Dua Anggota Polisi Penganiaya Wartawan Tempo dituntut dan di Vonis Ringan

“Terdakwanya Polisi, yang menyidik Polisi dan menuntut Jaksa lalu di Vonis Hakim. Hasilnya...?"     BERITA KORUPSI .CO – Pelau penculik...

»

Terpidana 8 Thn Penjara Kasus Korupsi, Mustofa Kamal Pasha (Ex. Bupati Mojokerto) Akan Segera Diadili Kembali

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Kasus yang menyeret Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode 2010 – 2020, berawal dari Perkara Korupsi Suap sebesar Rp2.250 M atas pemberian Ijin IPPR dan IMB 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG) dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015#</span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi7-3qI_UsWRNvFWKlgm8KC-bj8dFBa4nf6nKAUr9stu_l-HyCxIq6Igv2bvNoRh82YMn7riFjxw7ul3jcybdiNKgPwZKUt_8IaI528fvECGAnWQVM3VG5UphMOitT8o5UnkthK75PcB8Gj4pd2UDgOqhQ981l1x_g3zHQ9ak36y9F6gafVjPqRhV_z=s900" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="800" data-original-width="900" height="568" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi7-3qI_UsWRNvFWKlgm8KC-bj8dFBa4nf6nKAUr9stu_l-HyCxIq6Igv2bvNoRh82YMn7riFjxw7ul3jcybdiNKgPwZKUt_8IaI528fvECGAnWQVM3VG5UphMOitT8o5UnkthK75PcB8Gj4pd2UDgOqhQ981l1x_g3zHQ9ak36y9F6gafVjPqRhV_z=w640-h568" width="640" /></a></div></b></span><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO</b></span><br /><div style="text-align: justify;">Terpidana Koruptor Mustofa Kamal Pasha (selaku Bupati Mojokerto periode 2010 – 2020), belum selesai menjalani hukuman pidana penjara selama 8 tahun dalam perkara Korupsi Suap pemberian Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 sebesar Rp2.250.000.000, dan juga belum di Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas tuntutan JPU Kejari Kabupaten Mojokerto (Rabu, 15 Desember 2021) selama 2 tahun penjara dalam Perkara Korupsi Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo serta Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 – 2017 sebesar Rp1.3030.000.000, Mustofa Kamal Pasha, suami Bupati Mojokerto dr. Ikfina Fahmawati, M.Si, akan segera diadili kembali dalam 2 perkara, yaitu Krupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) setelah berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya oleh JPU KPK, Selasa, 11 Januari 2022</div><div style="text-align: justify;"> </div><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span>  <span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: normal;">Terpidana Mustofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto) Dituntut 2 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi Normalisasi Sungai - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/dalam-perkara-yang-sama-ir.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/dalam-perkara-yang-sama-ir.html</a></span></span></span><br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan langsung oleh Arif Suhermanto selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada beritakorupsi.co seusai melimpahkan berkas perkara Tersangka yang juga Terpidana Mustofa Kamal Pasha ke Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Akhamd Nur, SH., MH<br /><br />“Hari ini kita (KPK) melimpahkan berkas perkara Tersangka Mustofa Kamal Pasha ke Pengadilan Tipikor,” kata JPU KPK Arif Suhermanto, Selasa, 11 Januari 2022<br /><br />Hal itu juga disampaikan oleh Herry, SH., MH  selaku Staf Administrasi maupun Akhmad Nur,SH., MH Selaku Panmud Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya saat ditemui diruang kerjanya, Selasa, 11 Januari 2022<br /><br />“Ada perkara baru masuk dari KPK. Untuk lebih jelaskanya ke Pak Nur (Akhmad Nur,SH., MH) aja,” kata Herry</div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b></b></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiUM2i549yk17XwzaQDWHYhgR2vH-RskbeyOMYkcczglcP68RB4AN0cw6HbRIxLhvKstI4pl9sJ2tCRZzScofEV3qnKkFJDrG3aySWsCfS1XGqXqruTxco6Y5Vs9iG0htli-Hj_JEEfxTz5VTZG1ckdhM7EqwatOfIlszPlpgx6w40mdTVOzVDv60dI=s899" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="523" data-original-width="899" height="372" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiUM2i549yk17XwzaQDWHYhgR2vH-RskbeyOMYkcczglcP68RB4AN0cw6HbRIxLhvKstI4pl9sJ2tCRZzScofEV3qnKkFJDrG3aySWsCfS1XGqXqruTxco6Y5Vs9iG0htli-Hj_JEEfxTz5VTZG1ckdhM7EqwatOfIlszPlpgx6w40mdTVOzVDv60dI=w640-h372" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sementara Panmud Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Akhamd Nur, SH., MH kepada beritakorupsi.co menjelaskan, untuk jadwal sidang dan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara Mustofa Kamal Pasha masih menunggu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang juga Ketua Pengadilan Tipikor<br /><br />“Ya, tadi ada perkara baru dari KPK, tapi untuk jadwal sidang dan Majelis Hakimnya, menunggu penetapan dari Ketua PN,” kata Akhmad Nur<br /><br />Kasus yang menyeret suami Bupati Mojokerto dr. Ikfina Fahmawati, M.Si, Mostofa Kamal Pasha selaku Bupati (manatan) Mojokerto periode 2010 – 2015 dan 2015 2020, bermula pada tahun 2018 lalu<br /><br />Saat itu, Mostofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto diseret KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili dalam perkara Korupsi suap pemberian 11 Izin IPPR (Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 izin IMB (Izin Mendirikan Banguan) pembangunan Tower di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 lalu sebesar Rp2.250.000.000 (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Onggo Wijaya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan, ternyata Mustofa Kamal Pasha tidak hanya menerima duit “haram” dari Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo melainkan diduga menerima duit “haram” juga dari beberapa pihak lainnya. <br /><br />Menurut KPK, duit “Haram” yang diduga diterima Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto itu dialihkan ke bentuk lainnya seperti tanah, sehingga KPK menjerat Mustofa Kamala Pasha dalam 2 perkara dan 2 Undang-Undang, yaitu Perkara Korupsi Gratifikasi penerimaan hadia berupa uang yang diatur dalam Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang daitur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang<br /><br />Salah satu aset Mustofa Kamal Pasha yang disita KPK pada tanggal 14 September 2020 adalah berupa tanah dan bangunan seluas 31.815 m2 atas nama Ahmad Syamsu Wirawan yang terletak di kelurahan Soak Baru, Kec. Sekayu, Kab. Muba, Provinsi Sumsel (Sumatra Selatan) yang diduga dibeli Mustofa Kamal Pasha pada tahun 2015 dan dijadikan sebagai usaha AMP-Hotmix PT. Musi Karya Perkasa untuk mengerjakan Proyek pekerjaan Jalan di Dinas PUPR Kab. Musibanyuasin tahun 2015.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam perkara Korupsi Suap pemberian 11 Ijin IPPR dan 11 ijin IMB pada tahun 2015, KPK tidak hanya meyeret si MPK panggilan akrab Mustofa Kamal Pasha, melainkan sebanyak 5 tersangka/terdakwa lainnya yang saat ini sudah berstatus terpidana termasuk mantan Wakil Bupati Malang Achmad Subhan dan Onggo Wijaya selaku Direktur Pemasaran PT Protelindo,; Ockyanto dari PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Group,;  Nabiel Titawano serta Ahmad Suhawi selaku penyedia Jasa di PT Tower Bersama Group.<br /><br />Anehnya, hingga saat ini, kasus inipun belum tuntas. Siapa tersangka baru dalam kasus Korupsi pemberian 11 ijin IPPR (Ijin Prinsip Pemanfataan Ruang) dan 11 ijin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) pembangunan Tower Telekomunikasi yang sudah dibangun 1 tahun sebelum ada ijin oleh PT Protelindo di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 selaku pemilik yang menyewakan kepada Perusahaan Telkomsel, XL dan Tree? <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh8R_h23YK_b4QU0PrJKv7GHhJTzVNBjvpYatrXct2iOZZgCnp6Xh_4Fxk_icL5RDB5t5gz29u1Pz1cin8SwFlX3ZnN_MLBtUyGLkgF243FQ71erF7XXNmAmjw4Qn6FIYXIQOF_1KwILKTZHwdBjJwcBFf91_tL6x0qx9bmXzrO2xqRY8v408MmiZzV=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh8R_h23YK_b4QU0PrJKv7GHhJTzVNBjvpYatrXct2iOZZgCnp6Xh_4Fxk_icL5RDB5t5gz29u1Pz1cin8SwFlX3ZnN_MLBtUyGLkgF243FQ71erF7XXNmAmjw4Qn6FIYXIQOF_1KwILKTZHwdBjJwcBFf91_tL6x0qx9bmXzrO2xqRY8v408MmiZzV=w640-h480" width="640" /></a></div>Pertanyaan inipun muncul karena dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya saat membacakan surat putusan (Vonis) terhadap 5 (lima) terdakwa (terpidana), yaitu Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan Subhan mengatakan, barang bukti dikembalikan kepada Jaksa untuk perkara lain. “Perkara lain yang mana?”<br /><br />Dalam fakta yang terungkap di persidangan, bahwa untuk biaya pengurusan Ijin Tower milik PT Protelindo adalah dari Bambang Wahyudi selaku Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto menyampaikan ke Achmad Subhan, saat Achmad Subhan menemui Bambang Wahyudi dengan memperkenalkan diri sebagai Wakil Bupati Malang untuk membantu Suhawi, yang mengalami kesulitan untuk pengurusan Ijin dan meminta bantuan Achmad Subhan. Dan Achmad Subhan pun mengalami kesulitan untuk menemui Buapti Mojokerto Mustofa Kamal Pasha<br /><br />Penyerahan uang fee perijinan Tower milik PT Protelindo terhadap Mustofa Kamal Pasha bukan dari kelima terdakwa. Karena yang terungkap dalam fakta persidangan adalah, setelah  Onggo Wijawa berkomunikasi dengan Herman Setya Budi selaku Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastucture. Tbk, dan Direktur Utama PT Solu Sindo Kreasi Pratama terkait penyegelan tower, kemudian Onggo Wijaya kepada Suhawi.<br /><br />Alur penyerahan fee pemberian ijin tower adalah dari Suhawi kepada Achmad Subhan, lalu dari Achmad Subhan kepada Nano Santoso Hudiarto alias Nono dihadapan Bambang Wahyudi. Dari Nano Santoso Hudiarto alias Nono kepada Lutfi Arif Mustaqin selaku ajudan Bupati. Dari Lutfi Arif Mustaqin inilah baru disampaikan ke Mustofa Kamal Pasha.<br /><br />Jadi tak salah memang, bila pada saat persidangan Mustofa Kamal Pasha mengatakan, tidak menerima duit dari Ockyanto, Nabiel Titawano, Onggo Wiajaya, Suhawi dan Achmad Subhan selaku pemberi suap. <br /><br />Pertanyaannya terkait putusan Majelis Hakim adalah, perkara lain yang mana dan tersangkanya siapa? Apakah untuk perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU Mustofa Kamal Pasha atau ada pihak lain yang luput tangan dari penyidik KPK???<br /><br />Pertanyaan inilah yang belum terjawab oleh KPK hingga saat ini, belum lagi puluhan kasus perkara Korupsi suap tangkap tangan KPK terhadap 16 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur termasuk kasus korupsi tangkap tangan KPK terhadap Dirut PT PAL dan Ketua Komisi B DPRD Jatim tahun 2017 yang semakin menambah kasus perkara Korupsi yang belum tuntas. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Terpidana 8 Thn Penjara Kasus Korupsi, Mustofa Kamal Pasha (Ex. Bupati Mojokerto) Akan Segera Diadili Kembali

#Kasus yang menyeret Mustofa Kamal Pasha selaku Bupati Mojokerto periode 2010 – 2020, berawal dari Perkara Korupsi Suap sebesar Rp2.250 M at...

»

Novi Rahman Hidhayat Selaku Bupati Nganjuk Terbukti Korupsi di Vonis 7 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><u><b>Saksi Jumali (Kepala Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk):</b></u> “Kalau uang itu dikembalikan saya akan diskusikan dengan teman-teman apakah akan disumbangkan. Uang Rp10 juta adalah uang teman-teman dan yang 1 juta untuk beli Aqua saat pelantikan” </span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj6itMEGOEztzUtjJBtaW5R4VqvEBp78Talw2a9fzy4Wguwq-o_tWQcyaA6y2WNfOp3wmJ-P5r6_6IIt3XDGlzd5kD-Fc8TtdmXjhkVBlvqqmp-Sk9zGO-7zYsRl2MMduZv3MbvQSS_F9wRzQGW3BxUYhb2mkfTaSp8TTSXHyYe1UsQq6aVn4wsHheV=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="352" data-original-width="640" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj6itMEGOEztzUtjJBtaW5R4VqvEBp78Talw2a9fzy4Wguwq-o_tWQcyaA6y2WNfOp3wmJ-P5r6_6IIt3XDGlzd5kD-Fc8TtdmXjhkVBlvqqmp-Sk9zGO-7zYsRl2MMduZv3MbvQSS_F9wRzQGW3BxUYhb2mkfTaSp8TTSXHyYe1UsQq6aVn4wsHheV=w640-h352" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><i>“Kuingin marah melampiaskan - tapi kuhanyalah sendiri di sini - ingin kutunjukkan pada siapa saja yang ada - bahwa hatiku kecewa. Hanya tersenyum kini yang mungkin bisa aku lakukan - walau ku tau hati sedikitpun tak bisa di bohongi - seakan teman yang kini kurasa untuk mengalihkan - semua yang kurasakan sebenarnya sangat menyakitkan”.</i> Ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul Kecewa<br /><br />Dan mungkin seperti lirik lagu inipulalah yang dirasakan oleh Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk Periode tahun 2018 – 2023 yang Tertangkap Tangan oleh Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama penyidik Bareskrim Mabes Polri (Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia) pada Minggu, tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB dan merasa kecewa untuk Ketiga kalinya atas proses hukum yang dijalaninya<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Diadili Dalam Perkara Korupsi Tangkap Tangan ‘Sebesar Rp629 Juta’ - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Eksepsi Ditolak, Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Lanjut Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/eksepsi-di-tolak-perkara-korupsi-bupati.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/eksepsi-di-tolak-perkara-korupsi-bupati.html</a></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiwsECC8LoM9DPRbJGwJzM5Hc3yaVr9hMhnQFfkuq4CWFwH7cK0k46hQ5FAAwGPoQOF-ej_3igKwQcSfZdwRXPD8ey9A2cV-W_sKGAF9SbpK-L96Ib0SfciSA2oNuzIttoeh-TPdzuzzhsJoLz2_qPvGbGWN_aG7ZNWaboDe4301PRml2nPTGTMZYg6=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="434" data-original-width="640" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiwsECC8LoM9DPRbJGwJzM5Hc3yaVr9hMhnQFfkuq4CWFwH7cK0k46hQ5FAAwGPoQOF-ej_3igKwQcSfZdwRXPD8ey9A2cV-W_sKGAF9SbpK-L96Ib0SfciSA2oNuzIttoeh-TPdzuzzhsJoLz2_qPvGbGWN_aG7ZNWaboDe4301PRml2nPTGTMZYg6=w640-h434" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Rasa keceawa yang pertama dirasakan Terdakwa Novi Rahman Hidhayat adalah pada saat Majelis Hakim menolak Eksepsi atau keberatannya (Senin, 20 September 2021) atas surat dakwaan Tim JPU (Tim Jaksa Penunut Umum) yang juga selaku Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nganjuk Nophy Tennophero Suoth, SH., MH dan JPU Eko Baroto dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) yang menjelaskan bahwa Terdakwa Novi Rahman Hidhayat melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B (atau Kedua Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Ketiga Pasal 11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Rasa kecewa yang kedua adalah pada saat Tim JPU menyatakan bahwa Terdakwa Novi Rahman Hidhayat selaku Bupati Nganjuk terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Terdakwa Novi Rahman Hidhayat pun dituntut pidana penjara selama 9 tahun pada Kamis, 23 Desember 2021<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat Dituntut 9 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/bupati-nganjuk-novi-rahman-hidhayat.html</a><br /></span><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Kajari Nganjuk dan 5 Kasi Sebagai JPU Dalam Sidang Perkara Korupsi Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/kajari-nganjuk-dan-5-kasi-sebagai-jpu.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/kajari-nganjuk-dan-5-kasi-sebagai-jpu.html</a></span> <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgnOkYObkPCG7QHVKWLmzCL5MhX7nZUy9_9v4R7jeM6rdXCHJOq_JUxJUEHRBN20iMhENKyBuyOy6TAW8OZFLSQaVSfis86fORxHaX7rKMwCq5FZIKaG2YU1TV-n_SSwkao8OfMdVHEIHhrAONB7IwI8-WtMs1BgBSgqoM04a0Il8CR-uUEEt7oG_Yi=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgnOkYObkPCG7QHVKWLmzCL5MhX7nZUy9_9v4R7jeM6rdXCHJOq_JUxJUEHRBN20iMhENKyBuyOy6TAW8OZFLSQaVSfis86fORxHaX7rKMwCq5FZIKaG2YU1TV-n_SSwkao8OfMdVHEIHhrAONB7IwI8-WtMs1BgBSgqoM04a0Il8CR-uUEEt7oG_Yi=w640-h288" width="640" /></a></div>Dua kali sudah merasa kecewa, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat masih berharap ‘Sri Dewi’ akan berpihak padanya dan berharap bebas dari jeratan hukum sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagai Bupati Nganjuk hingga diakhir jabatannya pada tahun 2023 mendatang<br /><br />Itulah sebabnya, Terdakwa Novi Rahman Hidhayat maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya, Tis'at Afriyandi dkk mengatakan bahwa kasus yang menjerat Terdakwa adalah rekayasa dan meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum<br /><br />Namun ibarat Peribahasa, <i>“Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Berharap akan di Vonis bebas namun sebaliknya malah dihukum”</i>. Sehingga Terdakwa Novi Rahman Hidhayat harus menelan rasa kecewa untuk ketiga kalinya<br /><br />Rasa kecewa yang ketiga kalinya dirasakan oleh Terdakwa Novi Rahman Hidhayat adalah hari ini, Kamis, 06 Januari 2022 saat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara selama 7 tahun karena terbukti sacara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 5 ayat (2) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: </b></span></span><span style="color: #2b00fe;">Lima Dari Tujuh Terdakwa Korupsi Suap Tangkap Tangan Dituntut Masing-Masing 2 Tahun Penjara - <a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/11/ima-dari-tujuh-terdakwa-korupsi-suap.html" target="_blank">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/ima-dari-tujuh-terdakwa-korupsi-suap.html</a></span></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjAoIdIgt1bTgSkKt_z0yvh7qYVH1Xq-WY-fdhOh1XP-yZTpleR3qXxeJ3gZYRA-NuSjIOmyWkfyhrj4cBNEx9XALfGjEUJEn0tNvLzy7v6OgaZZPG7veRlkMDzL9ioj84SIt87Jk2NhNwT7Dtheo0jqgbJnwI1g5NRxd42DhD_S9Mse7I5IwV_jRua=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjAoIdIgt1bTgSkKt_z0yvh7qYVH1Xq-WY-fdhOh1XP-yZTpleR3qXxeJ3gZYRA-NuSjIOmyWkfyhrj4cBNEx9XALfGjEUJEn0tNvLzy7v6OgaZZPG7veRlkMDzL9ioj84SIt87Jk2NhNwT7Dtheo0jqgbJnwI1g5NRxd42DhD_S9Mse7I5IwV_jRua=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Terdakwa M. Izza Muhtadin (kemeja putih)</span></span></td></tr></tbody></table>Selain Terdakwa Novi Rahman Hidhayat,  Majelis Hakim juga menjatuhkan (Vonis) hukuman terhadap Terdakwa M. Izza Muhtadin selaku ajudan Bupati dengan pidana penjara selama 4 tahun. <br /></div><br /><div style="text-align: justify;">Dan pada sidang sebelumnya (Senin, 01 Nopember 2021), Majelis Hakim sudah terlebih dahulu menghukum (Vonis) 5 Terdakwa dalam perkara yang sama selaku pemberi suap “jual beli jabatan” dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun, yaitu 1. Haryanto (Camat Berbek); 2. Dupriono (Camat Pace); 3. Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); 4. Bambang Subagio (Camat Loceret) dan 5. Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro).<br /><br />Dengan dijatuhinya hukuman pidana penjara terhadap ke- 7 Terdakwa (Novi Rahman Hidhayat, M. Izza Muhtadin, Haryanto, Dupriono, Edie Srijanto, Bambang Subagio dan Tri Basuki Widodo) daalamperkara Tindak Pidana Korupsi “jual beli” jabatan di lingkunan Pemda Kab. Nganjuk ini, berakhirlah proses hukum di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya<br /><br />Pun demikian, bukan berarti berhenti sampai disis saja. Sebab Terdakwa Novi Rahman Hidhayat maupun JPU saat ini masih pikir-pikir untuk melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur<br /><br />“Kita masih pikir-pikir. (barang bukti berupa uang 11 juta rupiah) tetap dikembalikan (ke Jumali),” kata JPU Eko Baroto kepada beritakorupsi.co. Hal yang sama juga disampaikan oleh Tis'at Afriyandi selaku Penasehat Hukum Terdakwa Novi Rahman Hidhayat<br /><br />“Masih pikir-pikir. Masih perlu komunikasi dengan Klien (Terdakwa Novi Rahman Hidhayat). Kalau tangapan kami tetap pada pembelaan kami,” kata Tis'at Afriyandi <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi9KDSIw7SEVeqBonPFWYrimbZyYOyAkC3FEcGzK36rJ0-4tQxLdx7ytMUOP5SY5n_1DWFFUZgZ63kGFj_JqnkH2E_FKqF6PgUaq41kcK1spr1U2iF3e78pgiQUIJU3K4OtMzUhrTiJVGPadXcYhqhkp6dG87G7vbJp_9Ybq5_bcX5cpQ_hJzONxLJw=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi9KDSIw7SEVeqBonPFWYrimbZyYOyAkC3FEcGzK36rJ0-4tQxLdx7ytMUOP5SY5n_1DWFFUZgZ63kGFj_JqnkH2E_FKqF6PgUaq41kcK1spr1U2iF3e78pgiQUIJU3K4OtMzUhrTiJVGPadXcYhqhkp6dG87G7vbJp_9Ybq5_bcX5cpQ_hJzONxLJw=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto 5 Terdakwa yang di sudah di Vonis sebelumnya, yaitu. Terdakwa Dupriono (Camat Pace); Edie Srijanto (Camat Tanjunganom); Haryanto (Camat Berbek); Bambang Subagio (Camat Loceret); dan Tri Basuki Widodo (Mantan Camat Sukomoro) saat menjalani Sidang Putusan</span></span></td></tr></tbody></table>Yang menarik dari kasus ini adalah sosok Jumali  selaku Kepala Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk yang turut diamankan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri pada Minggu, tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp11 juta dari tangan Jumali, namun Jumali tidak turut diadili bersama-sama dengan ke- 7 Terdakwa (Novi Rahman Hidhayat, M. Izza Muhtadin, Haryanto, Dupriono, Edie Srijanto, Bambang Subagio dan Tri Basuki Widodo)<br /><br />Yang menarik lagi adalah terkait barang bukti berupa uang sebesar 11 juta rupiah yang diamankan dari tangan Jumali oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 9 Mei 2021. Namun dalam tuntutan JPU maupun putusan Majelis Hakim mengatakan bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp11 juta dikembalikan kepada saksi Jumali</div><div style="text-align: justify;"><br />Dan kasus ini adalah mungkin yang pertama kalinya terjadi di tanaha air sejak dibelakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasn Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana seseorang yang turut diamankan dengan barang bukti tidak diadili dan malah uangpun dikembalikan</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjAE02q42bxIpS-JBZ3fNYZuSPGxZi20L_b6ifGKrKrVT0Xoq3uOrr4t-b0eeU0FniUykxzTCmz-tqUiK90Av9UF0G33XyYhMOx2mqdRBVllxr2G5yRjt4eS_N13Vi8t8W0P3Ibrmmrm1vD5N-FwUtzUeWtgbOUie6Gch1MOhMEAJ87I7bja_08PgKw=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjAE02q42bxIpS-JBZ3fNYZuSPGxZi20L_b6ifGKrKrVT0Xoq3uOrr4t-b0eeU0FniUykxzTCmz-tqUiK90Av9UF0G33XyYhMOx2mqdRBVllxr2G5yRjt4eS_N13Vi8t8W0P3Ibrmmrm1vD5N-FwUtzUeWtgbOUie6Gch1MOhMEAJ87I7bja_08PgKw=w640-h360" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi dari penyidik dari Mabes Polri Baharuddin dan Ray Barnando</span></span></td></tr></tbody></table>Pertanyaannya adalah, apakah ini yang disebut reformasi penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi negeri ini?<br /><br />Terkait dengan barang bukti berupa uang sebesar 11 juta rupiah yang akan dikembalikan kepada saksi Jumali, menurut Jumali akan di diskusikan terlebih dahulu dengan para Kepala Desa yang memberikan uang itu apakah disumbangkan nantinya<br /><br />“Kalau uang itu dikembalikan, saya akan diskusikan dulu dengan teman-teman apakah akan disumbangkan. Uang Rp10 juta adalah uang teman-teman (Kepala Desa), dan yang 1 juta itu adalah untuk beli Aqua saat pelantikan,” kata Jumali kepada beritakorupsi.co saat dihubungi melalui telepon Applikasi WhastApp, Kamis, 06 Januari 2022. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Novi Rahman Hidhayat Selaku Bupati Nganjuk Terbukti Korupsi di Vonis 7 Thn Penjara

Saksi Jumali (Kepala Desa Joho, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk): “Kalau uang itu dikembalikan saya akan diskusikan dengan teman-teman ap...

»