Benarkah Ada Tarikan Rutin Ke Sejumlah Guru SDN Di Kabupaten Jember Yang Jumlahnya Hingga Puluhan Miliar?

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0c2kJnbLIQJTA_EXhYkfnD7Gyh5pl8AZWN09gdbXGm9-IqSk2ychhv8KDO-gJlmmGu3Vu_hsB7dI-o2FrvBWnNynJqjVwBGystIxQCsszrBQYVVCv-67Da5JI4Vnvrr4l9zEMZh0wh64q3mCybFQwHOm_HW1_IeKFZldrPxQHqzqG8nW0cd9MYmUKy6E/s607/duit.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="440" data-original-width="607" height="464" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0c2kJnbLIQJTA_EXhYkfnD7Gyh5pl8AZWN09gdbXGm9-IqSk2ychhv8KDO-gJlmmGu3Vu_hsB7dI-o2FrvBWnNynJqjVwBGystIxQCsszrBQYVVCv-67Da5JI4Vnvrr4l9zEMZh0wh64q3mCybFQwHOm_HW1_IeKFZldrPxQHqzqG8nW0cd9MYmUKy6E/w640-h464/duit.jpg" width="640" /></a></div><i><span style="color: red; font-size: large;">#Jumlah Guru SDN Di Kabupaten Jember Baik PNS/ASN, PPPK Maupun GTT Sebanyak 14.328 Orang. Bentuk Pungutan Berupa Iruan Rutin Per Bulan Sebesar Rp20.000/Guru, Tarikan 17 Agustus Untuk Per Guru  Antara Rp100.000 Untk PSN/ASN, PPPK Sebesar Rp50.000, GTT SK Rp40.000 dan GTT Non SK Rp30.000 Serta Tarikan Per Tahun Sebesar Rp150.000 Per Guru Yang Dikumpulkan Melalui Masing-masing Ranting PGRI Yang sudah Berlangung Puluhan Tahun Dengan Total Puluhan Miliar. Lalu Apa Dasar Hukumnya dan Kemana Aliran Uangnya serta bagaimana Pertanggungjawabannya? Apakah Uang Itu Mengalir Kepejabat Kabupaten Jember?#</span></i></div><div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><b><u><span>Kastgas </span>KPK:</u></b> "Coba dilihat dulu apakah tarikan tersebut sesuai dengan aturan dan siapa pengelolanya dan Bagimana pertanggung jawabannya"</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Kata “tarikan atau pungutan” di lingkungan sekolah di berbagai daerah bukanlah terdengar baru-baru ini melainkan sudah berlangsung lama dan bentuknyapun beda-beda tergantung yang membuat kepentingan dan kebijakan. Dimana yang “di tarik atau dipungut” tidak bisa berbuat banyak ibarat mereka dihadapkan dengan “buah simalakama, di makan mati Ibu tidak dimakan mati Bapak” yang mengakibatkan banyaknya para orang tua siswa/i mulai dari SD hingga SMU merasa keberatan<br /><br />Namun kali ini, tarikan atau pungutan yang berlangsung bukan terhadap siswa/i sekolah  melainkan kepada sejumlah guru di Kabupaten Jember, Jawa Timur yang totalnya sebanyak 14.328 orang guru SDN baik PNS/ASN, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), GTT (Guru Tidak Tetap) dengan SK dan GTT Non SK (Surat Keputusan) yang sudah berlangsung sejaak puluhan tahun. Hal ini seperti yang diceritakan salah seorang sumber <i><a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></i> yang minta namanya dirahasikan demi keselamatan jiwanya maupun keluarganya<br /><br />Berdasar hasil penelusuran Wartawan (https://data.kemdikbud.go.id/data-induk/ptk/050000/052400) bahwa jumlah guru di Kabupaten Jember (di 31 Kecamatan, 226 Desa dan 22 Keluraha) adalah sebanyak 14.328 orang guru baik PNS/ASN, PPPK maupun GTT, yaitu ; 1. Di Kec. Ajung sebanyak 336 orang guru; 2. Di Kec. Ambulu sebanyak 700 orang ; 3. Di Kec. Arjasa sebanyak 247 orang ; 4. Di Kec. Balung sebanyak 447 orang guru ; 5. Di Kec. Bangsalsari sebanyak 650 orang guru ; 6. Di Kec. Gumuk Mas sebanyak 547 orang guru ; 7. Di Kec. Jelbuk sebanyak 162 orang guru ; 8. Di Kec.Jenggawah sebanyak 442 orang guru ; 9. Di Kec. Jombang sebanyak 309 orang guru ; 10. Di Kec. Kalisat sebanyak 540 orang guru; <br /><br />Dan 11. Di Kec. Kaliwates sebanyak  814 orang guru ; 12. Di Kec. Kencong sebanyak 416  orang guru ; 13. Di Kec. Ledok Ombo sebanyak 345 orang guru ; 14. Di Kec.Mayang sebanyak 252 orang guru ; 15. Di Kec. Mumbul Sari sebanyak 336 orang ; 16. Di Kec. Pakusari sebanyak 190 orang guru ; 17. Di Kec. Panti sebanyak 300 orang guru ; 18. Di Kec. Patrang sebanyak570 orang guru ; 19. Di Kec. Puger sebanyak 747 orang guru ; 20. Di Kec. Rambipuji sebanyak 466 orang guru ; <br /><br />Lalu 21. Di Kec. Semboro sebanyak 273 orang guru ; 22. Di Kec. Silo sebanyak 606 orang guru ; 23. Di Kec. Sukorambi sebanyak 230 orang guru ; 24. Di Kec. Sukowono sebanyak 381 orang guru ; 25. Di Kec. Sumberbaru sebanyak 618 orang guru ; 26. Di Kec. Sumberjambe sebanyak 348 orang guru ; 27. Di Kec. Sumbersari sebanyak 752 orang guru ; 28. Di Kec. Tanggul sebanyak 551 orang guru ; 29. Di Kec. Tempurejo sebanyak 524 orang guru ; 30. Di Kec. Umbulsari sebanyak 434 orang guru; 31. Di Kec. Wuluhan sebanyak 795 orang guru.<br /><br />Sumber <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> menceritakan, bahwa tarikan kepada guru-guru berupa iruan rutin sebesar Rp20.000 per bulan yang dikatakan untuk keperluan kegiatan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), namun untuk kegiatan 17 Agustus dan ulang tahun GPRI  masih ada tarikan sebesar Rp100.000 bagi guru berstatus PNS/ASN, guru PPPK sebesar Rp50.000, guru GTT yang menerima SK sebesar Rp40.000 dan guru GTT Non SK sebesar Rp30.000 serta tarikan pertahun yang besarnya Rp150.000 per guru yang dikumpulkan melalui pengurus di masing-masing Ranting PGRI <br /><br />“Setiap bulan ditarik iuran rutin sebesar dua puluh ribu (Rp20.000) per guru katanya untuk kegiatan tetapi kalau ada kegiatan tujuh belasan (17 Agustus) dan ulang tahun PGRI masih ditarik sebesar seratus ribu (Rp100.000) bagi guru berstatus PNS/ASN, guru pe tiga ka (PPPK) sebesar lima puluh ribu (Rp50.000), guru ge te te (GTT) yang menerima SK sebesar empat puluh ribu (Rp40.000) dan guru ge te te (GTT) Non es ka (SK) sebesar tiga puluh ribu (Rp30.000),” ucap sumber menceritakan dengan meminta beritakorupsi.co agar tidak menyebut namanya demi keselamatan jiwa raganya<br /><br />Ketika ditanya terkait siapa yang menyampaikan iuran rutin, tarikan untuk 17 Agustus dan ulang tahun PGRI termasuk tarikan setiap tahun, apa dasarnya, kemana dikumpulkan dan bagaimana pertanggung jawabannya. <br /><br />Sumber menjelaskan bahwa yang menyampaikan itu adalah masing-masing Ketua Ranting PGRI yang bentuknya solidaritas anggota PGRI namun ditentukan nominalnya. Dan menurut Sumber, seharusnya tidak ada iuran wajib dan tidak pernah ada pertanggung jawaban<br /><br />“Yang menyampaikan adalah masing-masing Ketua Ranting. Ketua Ranting ada di masing-masing Desa dan kalau Cabang di masing-masing Kecamatan baru tingkat Kabupaten. Seharusnya tidak ada iuran wajib,” kata sumber<br /><br />“Ketua PGRI Kabupaten Jember adalah pegawai di Dinas Pendidikan dan sudah menjabat selaama 10 tahun. Dia orang hukum kebal pemberitaan sering dilaaporkan tapi tidak mempan,” kata Sumber<br /> <br />Dari penjelasan Narasumber tersebut diatas, beritakorupsi.co mencoba merinci uang yang terkumpul dari hasil tarikan terhadap 14.328 guru SDN baik PNS/ASN, PPPK, GTT dengan SK dan GTT Non SK di Kabupaten Jember yang sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun, yaitu;</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span><b>A</b>.    14.328 orang x Rp20.000 /Bulan = Rp286.560.000 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus enaam puluh ribu rupiah) x 12 bulan = Rp3.438.720.000 (tiga miliar empat ratus tiga pulu delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupaih) x 5 tahun aja = Rp17.193.600.000 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam raatus ribu rupiah)<br /><br /><b>B.</b>    14.328 x Rp150.000 / tahun / masing-masing guru = Rp2.149.200.000 (dua milar seratus empat puluh sembilan juta dua raatus ribu rupiah)  5 tahun aja = Rp10.746.000.000 (sepuluh milar tujuh ratus empat puluh enam juta)<br /><br /><b>C.</b>    Tarikan untuk kegiatan 17 Agustus dan ulang tahun GPRI sebesar Rp100.000 bagi guru berstatus PNS/ASN, guru PPPK sebesar Rp50.000, guru GTT yang menerima SK sebesar Rp40.000 dan guru GTT Non SK sebesar Rp30.000. Dengan jumlah rata-rata nomial sebesar Rp50.000, yaitu ;<br /></span><ul><li><span>Untuk 17 Agustus sebesar Rp50.000 x 14.328 = Rp716.400.000 (tujuh ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah)</span></li><li><span>Untuk ulang tahun PGRI sebesar Rp50.000 x 14.328 = Rp716.400.000 (tujuh ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah). Jadi A + B atau Rp716.400.000 x 2 = Rp1.432.800.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) x 5 tahun aja = Rp7.161.000.000 (tujuh miliar seratus enaam puluh saatu juta rupiah)</span></li></ul>Dari penghitungan diatas, hasil tarikan atau pungutan yang terkumpul selama kurang lebih 5 tahun adalah = A + B + C atau Rp17.193.600.000 (tujuh belas miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam raatus ribu rupiah) + Rp10.746.000.000 (sepuluh milar tujuh ratus empat puluh enam juta) + Rp7.161.000.000 (tujuh miliar seratus enaam puluh saatu juta rupiah) = Rp35.100.600.000 (tiga puluh lima miliar seratus juta enam ratus ribu rupiah)<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah hal ini hanya terjadi terhadap guru-guru SDN di Kabupaten Jember atau terjadi juga di beberapa Kabupaten/Kota lainnya di tanah air namun tak ada yang berani teriak?<br /><br />Pertanyaannya selanjutnnya, bila benar hal ini terjadi dengan melihat angka nominal uang yang terkumpul ditas sebesar Rp35.100.600.000, dan seperti yang disampakan oleh sumber <a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a>, apakah tarikan atau pungutan ini berdasrakan aturan hukum yang berlaku? Lalu kemana saja aliran uang tersebut? Apakah hanya ditingkat PGRI Kabupaten Jember atau mengalir ke pejabat lain? <br /><br />Terkait hal ini<u>, <a href="http://beritakorupsi.co">beritakorupsi.co</a></u> berkali-kali menghubungi Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto, ST, IPU melalui Telepon App WhastApp ke Nomor +62 878-5278-XXXX maupun Ketua PGRI Kabupaten Jember yang juga pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. Supriyono, SH., MM ke Nomor +62 852-3614-XXXX dan mengirim pesan berupa pertanyaan namun hingga saat ini tak ada respos sama sekali.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. Hadi Mulyono, M.Si saat dihubungi menjelaskan, bahwa hingga saat ini belum pernah mendapat informasi dan laporan atau pengaduan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><i>"Belim pernah mendapatkan informasi tsb (tersebut.Red) Mas. Juga belum pernah mendapatkan laporan atau informasi selama ini. br dpt info dari Jenengan ini (baru dapat info dari anda ini). Sy (Saya) malah br dengar dai sampean (anda) ini. Sebelumnya gak pernah mendapatkan info),"</i> jelasnya melalui pesan App WhastApp, Minggu, 4 Agustus 2024, pukul 18.00 WIB<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br />Sementara salah seorang Kasatgas (Kepala Satuan Tugas) di Komisi Pemberantasan Korupsi saat dihubungi <a href="http://beritakorupi.co">beritakorupi.co</a> mempertanyakan, apakah tarikan tersebut sesuai aturan dan bagimana pertanggung jawabannya<br /><br />“<i>Coba dilihat dulu, bang. Apakah itu sesuai aturan atau iuran bagi setiap anggota PGRI seperti teman-teman Wartawan kan ada iuran (pergantian KTA/Kartu Tanda Anggota). Lalu bagimana dengan pertanggung jawabannya. Kemudian siapa yang mengelola uang tersebut dan apakah ada mengalir ke Bupati. Dilihat dulu, bang,”</i> katanya, Minggu, 04 Agustus 2024. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara saat ini, Tim penyidik Kejaksaan Negeri Jember dibawah Komando Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) <span class="ILfuVd" lang="id"><span class="hgKElc">Ichwan Effendi, S.H., M.H yang baru beberapa hari dilantik dan Dinar Hadi Chrisna Hartanto Woleka selaku Kepala Kasi Pidsus (Kasi Pidsus sedang menangani kasus dugaan Korupsi dana BOS di 43 SDN Se-Kecamatan Tempurejo pada tahun 2013 hingga 2023 yang totalnya sekitar Rp9.7 miliar. </span></span>(Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Pendidikan Pidana Tipikor Benarkah Ada Tarikan Rutin Ke Sejumlah Guru SDN Di Kabupaten Jember Yang Jumlahnya Hingga Puluhan Miliar?

#Jumlah Guru SDN Di Kabupaten Jember Baik PNS/ASN, PPPK Maupun GTT Sebanyak 14.328 Orang. Bentuk Pungutan Berupa Iruan Rutin Per Bulan Sebes...

»

Intimidasi dan Ancaman Yang Dialami Wartawan, Biro Hukum BERITAKORUPSI Dalam Waktu Dekat Akan Membuat Laporan Ke Polda

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnmllcBjtxGFYKf9FDnwI9bPFk_YeUFq6jAjcqjNo8Ozi9aTHRZmyrxNOhHBQMVmohgK8cp5o31aLCvqxmbWLCRoDBdENvpH8rpEBAOYOhwuel2ak4DEQZiiF-QfeP74ZUN2tJ7piiHhgMxwGy_ptAPzbFPzCLbvqVV4duG9E3U-i9oVjj0raVlp9esQ/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAnmllcBjtxGFYKf9FDnwI9bPFk_YeUFq6jAjcqjNo8Ozi9aTHRZmyrxNOhHBQMVmohgK8cp5o31aLCvqxmbWLCRoDBdENvpH8rpEBAOYOhwuel2ak4DEQZiiF-QfeP74ZUN2tJ7piiHhgMxwGy_ptAPzbFPzCLbvqVV4duG9E3U-i9oVjj0raVlp9esQ/w640-h356/9.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><b><u>Apriady Eliwitopo. S, SH :</u></b> <i>“Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum selesai, bisa mengancam keselamatan jiwa wartawan, dan ini menjadi kewajiban PN untuk menjaga keamanan terutama aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers”.</i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Biro Hukum BERITAORUPSI dalam waktu dekat ini akan membuat laporan ke Polda Jawa Timur terkait Intimidasi dan ancaman yang dialami oleh Wartawan beritakorupsi.co pada Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di depan pintu ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan raya Juanda Sidoarjo dari “JY” yaitu salah seorang dari puluhan yang datang dari Kabupaten Probolinggo sebagai pendukung Terdakwa kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU Hasana Aminuddin mantan Bupati Probolinggo, anggota DPRD RI, terkait wawancara wartawan dengan Terdakwa maupun dengan JPU KPK. Hal itu dikatan Apri, salah seorang dari Tim Biro Hukum, Minggu, 4 Agustus 2024<br /><br />Apri mempertanyakan kapasitas JY yang keberatan hingga melaakukan intimidasi dan pengancaman atas wawancara Wartawan beritakorupsi.co dengan Terdakwa Hasan Aminuddin pada Kamis, 4 Juli 2024 yang menanyakan apa yang dialami oleh wartawan beritakorupsi.co yaitu penghadangan yang dilakukan oleh puluhan pendukung Terdakwa di depan pintu pagar masuk gedung Pengadilan Tipikor pada tanggal 13 Juni 2024, dan wawancara dengan JPU KPK pada Kamis, 26 Juli 2024<br /><br /><i>“Siapa JY ini apa kapasitasnya karena Terdakwa itu bukan orang tuanya tetapi dia hanya sebagai pendukung yang sengaja datang dari Probolinggo ke Pengadilan Tipikor. Lalu apa kewenangan mereka melarang orang masuk ke Pengadilan. Apakah mereka dibayar oleh Ketua PN atau Mahkamah Agung. Atau dia suruhan seseorang untuk melakukan intimidasi dan pengancaman,”</i> ucap Apri<br /><br />Apri mengatakan, perbuatan JY yang melakukan intimidasi dan pengancaman terhadap wartwan saat menjalankan tugasnya jurnalistik, maka hal itu sangat menciderai Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Dan ancaman pidana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi “setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”<br /><br /><i>“Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum selesaai, bisa mengancam keselamatan wartawan dan ini menjadi kewajiban aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti,”</i> tegas Apri, Minggu, 4 Agustus 2024.  (Jnt) <br /></div>

News Opini Pendidikan Pidana Regional Tipikor Intimidasi dan Ancaman Yang Dialami Wartawan, Biro Hukum BERITAKORUPSI Dalam Waktu Dekat Akan Membuat Laporan Ke Polda

Apriady Eliwitopo. S, SH : “Jadi terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh JY ataupun yang lain selama persidangan ini belum s...

»

Makam Almarhum Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Narapidana Korupsi Akhirnya Dipindah Dari TMP Ke Makam Pribadi

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0rsIwTCPJXhTWYYdIHHqqaKRMYEzuVIHcdNeVSq6EeilWBbrCH8IUUVQjgqq875hG0OKBf408yVHzd0odUlNwZ6ucSzDPH6U-mIM9_19xHyVY9BeVCP_ZMfzkVfTMRhzN6aX6jeVommxQ-r6EttQyNKJehcN2OXMcIrc1ikSj7B2CoXRZB7A41VFa6Fw/s1600/IMG-20240802-WA0006.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0rsIwTCPJXhTWYYdIHHqqaKRMYEzuVIHcdNeVSq6EeilWBbrCH8IUUVQjgqq875hG0OKBf408yVHzd0odUlNwZ6ucSzDPH6U-mIM9_19xHyVY9BeVCP_ZMfzkVfTMRhzN6aX6jeVommxQ-r6EttQyNKJehcN2OXMcIrc1ikSj7B2CoXRZB7A41VFa6Fw/w589-h640/IMG-20240802-WA0006.jpg" width="589" /></a><b style="font-family: sans-serif; font-size: large; text-align: left;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Makam Almarhum Eddy Rumpoko, mantan Walikota Batu, narapidana Korupsi Suap OTT KPK dan Korupsi Gratifikasi yang meninggal pada tanggal 30 November 2023 saat menjalani hukuman pidana selama 7 tahun di Lapas Semarang Jawa Tengah dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Suropati Kota Batu yang tidak sesuai dengan UU No. 20 Thn 2019 dan Peraturan Panglima TNI tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan akhirnya dipindah ke makam pribadi seluas kurang lebih 600 M di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu Jawa Timur pada Jumat dini hari, 2 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Pemindahan makam Alm. Eddy Rumpoko dari TMP Suropati Kota Batu ke makam pribadi seluas kurang lebih 600 M di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, disampaikan langsung oleh Budi Kabul , Wakil Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Batu Batu saat dihubungi Wartawan beritakorupsi.co melalui sambungan telepon pada Jumat, 2 Agustus 2024 sekitar pukul 08.30 WIB </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Sudah dipindah ke makam pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu yang bersebelahan dengan TMP, kata Budi</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Budi Kabul menjelaskan, setelah menerima informasi pada Kamis siang, 1 Agustus 2024 sudah melakukan pemantauan untuk memastikan apakah benar makam almarhum Eddy Rumpoko akan dipindah<br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Setelah saya menerima informasi, sejak pukul 08.00 malam saya sudah melakukan pemantauan dan pemindahan makam almarhum dimulai pukul 1 dini hari hingga pukul 01.30 WIB," ungkap Budi</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Budi menambahkan, pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko dari TMP Suropati Kota Batu ke makam pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu tanpa koordinasi dengan Subgar Kota Malang </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko tidak ada koordinasi antara Pemkot Batu dengan Subgar Kota Malang, sehingga tim Subgar Kota Malang turun ke lokasi TMP dan ke makam pribadi untuk memastikan," kata Wakil Ketua Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Kota Batu Batu</div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Menurut Budi Kabul, bawa sejak awal yaitu tanggal 30 November 2023 sudah keberatan untuk pemakaman almarhum Eddy Rumpoko narapidana Korupsi di Taman Makam Pahlawan Suropati Kota Batu </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Namun karena saat itu Budi Kabul sedang dalam perjalanan dari Kota Batu ke Jakarta sehingga tidak dapat berbuat banyak, namun tetap memantau dan merasa keberatan terkait pemakaman almarhum Eddy Rumpoko hingga berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">"Sejak awal saya sudah keberatan namun saat itu saya sedang dalam perjalanan dari kota Batu ke Jakarta awalnya informasi yang saya terima tidak dimakamkan di tempe namun beberapa saat kemudian saya menerima informasi almarhum akan dimakamkan di TMP sehingga saya berkoordinasi dengan berbagai pihak dan terakhir saya melakukan orasi di sekitar makam almarhum Eddy Rumpoko di TMP Suropati," ucap Budi Kabul </div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;"><br style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); box-sizing: border-box;" /></div><div style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); background-color: white; box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; text-align: justify;">Terkait pemindahan makam almarhum Eddy Rumpoko dari TMP Suropati kota Batu ke makam milik pribadi di Jalan Sakura Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu yang tidak berkoordinasi antara Pemkot batu dengan Subgar Kota Malang, Wartawan beritakorupsi.co mencoba menghubungi dan menanyakan ke Pj. Walikota Batu maupun Sekda Kota Batu melalui pesan WhatsApp namun tidak ada respon sama sekali. (*)</div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Makam Almarhum Eddy Rumpoko Mantan Walikota Batu Narapidana Korupsi Akhirnya Dipindah Dari TMP Ke Makam Pribadi

BERITA KORUPSI .CO -  Makam Almarhum Eddy Rumpoko, mantan Walikota Batu, narapidana Korupsi Suap OTT KPK dan Korupsi Gratifikasi yang mening...

»

Wartawan BERITAKORPSI Mendapat Intimidasi dan Ancaman Di Pengadilan Tipikor Dari Salah Seorang Pendukung Terdakwa Hasan Aminuddin

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijMKS7Z_4MsoKaW_7zgd_b67DnakDy78JCfHAnx4i5Ao8hHXDX47dCpcjLfu_fZ645ezCul5PK45IrPyj6ryiGhrYG9cRzqSBx1z5idKfHJPSpbw_4Osa50rhkOopCvHfpwn5LUwDfmk0a8b8KRayLg8dpEGHuMPQx-DejZ43rv-wsyyDRkOV7K7i_0Js/s1600/9.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijMKS7Z_4MsoKaW_7zgd_b67DnakDy78JCfHAnx4i5Ao8hHXDX47dCpcjLfu_fZ645ezCul5PK45IrPyj6ryiGhrYG9cRzqSBx1z5idKfHJPSpbw_4Osa50rhkOopCvHfpwn5LUwDfmk0a8b8KRayLg8dpEGHuMPQx-DejZ43rv-wsyyDRkOV7K7i_0Js/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div> <br /><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div style="text-align: justify;">Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> yang juga Anggota  HIPAKAD (Himpunan Putra Putri Angkatan Darat) DPD Jatim yang sehari-hari meliput di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan raya Juanda Sidoarjo mendapat intimidasi dan ancaman dari salah seorang pendukung Terdakwa kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU Hasana Aminuddin mantan Bupati Probolinggo, anggota DPRD RI</div><div style="text-align: justify;"><br />Saat wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> hendak masuk ke ruang sidang untuk mengikuti sidang Perkara dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU dengan Terdakwa Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI dan istrinya, Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo, tiba-tiba seorang pria yang belakangan diketahui berinisial "JY" menghadang langkah Wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a><br /><br />Sempat terjadi adu mulut antara Wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> dengan JY dan JY sempat menarik paksa tangan Wartawan untuk turun dari depan pintu ruang sidang sambil berkata "saya tempeleng kamu".<br /><br />Saat terjadi adu mulut, Wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> menjelaskan terkait pertanyaan terhadap Terdakwa Hasan Aminuddin dalam wawancara beberapa waktu lalu terkait penghadangan yang dialami Wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> yang sempat tidak diperbolehkan masuk ke gedung Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />"Ia sampean (kamu.Red) dilarang masuk karena dikira sampean orang LIRA (LSM LIRA  Red)," kata JY<br /><br />Namun tidak sempat terjadi pemukulan karena salah seorang Keamanan Pengadilan Tipikor tiba-tiba keluar dari ruang sidang karena mendengar suara adu mulut antara Wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> dengan JY, dan kemudian melerai serta menyuruh JY untuk menjauh dan Wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> pun langsung masuk ke ruang sidang<br /><br />Sebelumnya. Pada tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, Wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> juga sempat dihadang dan dilarang masuk ke gedung Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur oleh puluhan orang berpakaian serba hitam.<br /><br />Dan pada tanggal 4 Juli 2024, Wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> melakukan Wawancara dengan Terdakwa Hasan Aminuddin dan menanyakan apa yang dialami oleh wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> pada tanggal 13 Juni 2024. Namun Terdakwa tidak menghiraukan apa yang dialami oleh wartawan.<br /><br />Akibat dari kejadian itu, wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> pun langsung melaporkannya Ke Sekretaris PN Surabaya dan Panmud Tipikor baik pada tanggal 4 Juli dan 1 Agustus 2024 termasuk ke bagian Pengawalan tahanan KPK. (Red) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Wartawan BERITAKORPSI Mendapat Intimidasi dan Ancaman Di Pengadilan Tipikor Dari Salah Seorang Pendukung Terdakwa Hasan Aminuddin

  BERITA KORUPSI .CO -  Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Wartawan beritakorupsi.co yang juga Anggota  HIPAKAD (Himpunan Putra...

»

Tiga Terdakwa Korupsi 'Pisang" Di Kab. Lumajang Sebesar Rp782.258.485 Divonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDLOFvCKQqpW_PLjd89HRnkpZeblbC5tBRFpSkJ_AxZ9cegrBSa-0KrjC8TyeMhjclsypEvTVGpxVR8gK6qOhBcX4jJRRNh3W8czqWakwq1cItT5SFO9KJhejABxudkLTvCdDq4UD8EKxeTOj2r4nwr9Vw1BGmukhYMF-bmXbM-izzq4UjdY6jbvCib1A/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDLOFvCKQqpW_PLjd89HRnkpZeblbC5tBRFpSkJ_AxZ9cegrBSa-0KrjC8TyeMhjclsypEvTVGpxVR8gK6qOhBcX4jJRRNh3W8czqWakwq1cItT5SFO9KJhejABxudkLTvCdDq4UD8EKxeTOj2r4nwr9Vw1BGmukhYMF-bmXbM-izzq4UjdY6jbvCib1A/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Apakah Kejari Lumajang Akan  Menyeret Para Penangkar Yang Menikmati Duit Dari Hasil </span><span style="color: red; font-size: large;">Pengadaan Bibit Pisang Mas Kirana Tahun 2020 sebanyak 2.200 Bibit Untuk Disalurkan Bagi 42 Poktan di k</span><span style="color: red; font-size: large;">abupaten Lumajang Sebagai Tersangka? Bagaimana pula Dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kab. Lumajang Lumajang? Apakah Mereka Sudah Terselamatkan?#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis akan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Senin 29 Juli 2014 menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara yang berbeda terhadap tiga Terdakwa yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama Pengadaan Bibit Pisang Mas Kirana tahun 2020 sebanyak 2.200 bibit dengan anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp1.423.221.800 melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kab. Lumajang Lumajang untuk disalurkan bagi 42 Kelompok Tani (Poktan) di kabupaten Lumajang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp782.258.485 dituntut berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lumajang dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 28 Juni 2024<br /><br /><b>Ketiga Terdakwa itu adalah ;</b><br />1.    <b>Ir. Donny Ananto Nilantoko, MP</b> divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan  dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijalani dan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 (dua) bulan (berkas perkara terpisah)<br /><br />2.   <b> Terdakwa I  M. Zurkoni</b> (selaku pelaksana kegiatan yang meminjam bendera CV. Qaisara Mitra  Perkasa) divonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tanpa dihukum dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijalani dan denda sebesar Rp100 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan tanpa membayar uang pengganti <br /><br />3.    <b>Terdakwa II Wakini, ST</b> (selaku Direktur CV. Qaisara Mitra Perkasa yang beralamat di Jalan Nginden, Surabaya) divonis pidana penjara selama 2 (duat) tahun dan 6 (bulan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijalani denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp140.752.000 subsider pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGzPcF99I_qY8mzo0zPW6ANOnsLalxgSk3KTagUEysXqoBJ_nhKoOXQl-cxvI7IHgJg3XihcDH1LDX14iZ5GK_RGVFheqlfgNL6Kbghw7LgLv8hsavDbzR2nhn8Ymx5sV8wRHYfGKsvqKNrQ66aBSqpvZkHfkH3Dn_t_9EcDU5yFn-iXtYqlVwamkPxis/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGzPcF99I_qY8mzo0zPW6ANOnsLalxgSk3KTagUEysXqoBJ_nhKoOXQl-cxvI7IHgJg3XihcDH1LDX14iZ5GK_RGVFheqlfgNL6Kbghw7LgLv8hsavDbzR2nhn8Ymx5sV8wRHYfGKsvqKNrQ66aBSqpvZkHfkH3Dn_t_9EcDU5yFn-iXtYqlVwamkPxis/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Tiga Terdakwa Korupsi Bibit Pisang Mas Kirana Di Kab. Lumajang Sebesar Rp782.258.485 Dituntut Berbeda - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/06/tiga-terdakwa-korupsi-bibit-pisang-mas.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/06/tiga-terdakwa-korupsi-bibit-pisang-mas.html</a></span><br /><br />Majelis Hakim menyebutkan dalam putusannya, bahwa Terdakwa Ir. Donny Ananto Nilantoko, MP tidak menikmati hasil korupsi sehingga uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan untuk dikembalikan kepada Terdakwa <br /><br />Majelis Hakim mengatakan dalam putusannya, perbuatan Terdakwa Ir. Donny Ananto Nilantoko, MP (Terdakwa I M. Zurkoni dan Terdakwa II Terdakwa Wakini, ST)  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP KUHP.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Ketiga Terdakwa dibacakan oleh Majelis Hakim secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 29 Juli 2024 dengan Ketua Majelis Hakim Halima Umaternate, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Usma, SH., M.Hum dan Sigit Nugroho, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadri pula oleh Ketiga Terdakwa melalui Virtual (Zoom) dari Lapas Kabupaten Lumajang dan Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya <br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, para Terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan "pikir-pikir".  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifFF2sZ1RhMZRTkUhi2BsvKcZTyWWNur3blM6wyrEDcDuaG3Y4Vt1DIQNN-B8T7FuZOGQRgh0CUygEsPeFrwSfFF_4MwVqpp_ZA2CVQv42aymNbRELeBU_kgOT7D7RttBnGMismk_T11G7Q7a6RkW6Em64RxDOUv4NLcpfHOh5uWoNeAnGGFcLsPHr11g/s1040/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifFF2sZ1RhMZRTkUhi2BsvKcZTyWWNur3blM6wyrEDcDuaG3Y4Vt1DIQNN-B8T7FuZOGQRgh0CUygEsPeFrwSfFF_4MwVqpp_ZA2CVQv42aymNbRELeBU_kgOT7D7RttBnGMismk_T11G7Q7a6RkW6Em64RxDOUv4NLcpfHOh5uWoNeAnGGFcLsPHr11g/w640-h360/6..jpg" width="640" /></a></div>Namun yang menjadi pertanyaan dari perkara ini setelah Ketiga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara adalah, apakah Kejari Lumajang akan menyeret para penangkar yang menikmati duit dari hasil pengadaan bibit pisang mas kirana tahun 2020 sebanyak 2.200 Bibit Untuk disalurkan bagi 42 Poktan di kabupaten Lumajang Sebagai Tersangka?<br /><br />Sebab fakta yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa duit  sebesar 120 juta rupiah dibagi-bagi oleh para penangkar. Selain itu, beberapa bibit pisang Mas Kirana sudah disediakan sebelum lelang dimulai<br /><br />Lalu bagaimana pula dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kab. Lumajang Lumajang? Apakah Kepala Dinas tidak punya tanggungjawab sama sekali dalam perkara ini ?Atau mereka sudah terselamatkan?<br /><br />Apakah Kepala Dinas selaku PA (Pengguna Anggaran) hanya menerima dan menandatangani dokumen termasuk Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa melakukan krocek fakta dilapangan?   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9NOd0naUx6k0dVw_vhup3p7kzGrfytCRYZtBOhMEj9eu0VorMR_xRKNFhZuq4c24dDioQCzObkbuVlL2X8wiE6ui-EpHWb40ctQ4pJAywRtXk7WYxvKp7ldH8Jxgp1GhgejVUDEeNv72AjCxuFAKxzWBKNv7CF2d3ebRXT6OkqhNKALOdPP3zNzdar3U/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9NOd0naUx6k0dVw_vhup3p7kzGrfytCRYZtBOhMEj9eu0VorMR_xRKNFhZuq4c24dDioQCzObkbuVlL2X8wiE6ui-EpHWb40ctQ4pJAywRtXk7WYxvKp7ldH8Jxgp1GhgejVUDEeNv72AjCxuFAKxzWBKNv7CF2d3ebRXT6OkqhNKALOdPP3zNzdar3U/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Sebab JPU dalam dakwaan, tuntutan maupun dalam putusan Majelis Hakim mengatakan, bahwa pengadaan bibit pisang Mas Kirana tidak sesuai dengan spesifikasi dan terjadi Mark-up harga dari  Rp3.000 per bibit menjadi Rp6.300, dan petani sudah dikondisikan sebelum pelaksanaan lelang dimulai.<br /><br />Penerima bibit pisang mas Kirana ternyata ada sebanyak 34 Poktan yang sudah menyiapkan bibit sebelum pelaksanaan lelang yang diganti dengan uang. <br /><br />Dari selisih nilai yang di Mark-up tersebut berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Dirjen Inspektorat, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp782.258.485<br /><br />Atau kasus ini ada kemiripannya dengan kaus perkara Korupsi penjualan Alsintan (alat mesin pertanian) berupa traktor roda 4 di Kabupaten Bondowoso, diamana Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso H. Munandar memberikan uang sebesar Rp300 juta kepada Kajari (Terdakwa Puji Triasmoro yang di OTT KPK) agar tidak dijadikan Tersangka?. <br /><br />Menanggapi hal tersebut, JPU Kejari Lumajang saat diminta tanggapannnya sesuai persidangan terkait keterlibatan para penangkar mengatakan, akan berkoordinasi dengan Tim. Namun Tim mana yang dimaksud tidak dijelaskan secara jelas.<br /><br />“Nanti akan kami sampaikan dengan Tim,” kata salah seorang JPU. (Jnt)</div>

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi 'Pisang" Di Kab. Lumajang Sebesar Rp782.258.485 Divonis Berbeda

#Apakah Kejari Lumajang Akan  Menyeret Para Penangkar Yang Menikmati Duit Dari Hasil Pengadaan Bibit Pisang Mas Kirana Tahun 2020 sebanyak 2...

»

Unang Rahardjo, SH selaku Kades Maskuning Kulon, Kec. Pujer, Kabupaten Bondowoso Diadili Karena Dugaan Korupsi Alsintan Rp70 Juta

<div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWEzFQMcBlR4IadfZQBz9p5-fZg2KtJf-Y4Nbtzn-AlR4_iM6sTdxeQ8aNJQXBW9MZVBCzfF4wTRFf3w570ZPPHijer1xIBdh2ZE6BGeOaDRz-0egc9fuITjbCs8bm33UHapP69S5KlswlsUHc9PGIbe0eTTL0sn-9fbv7zTT7SVNmJb3GDCwE7vchwAw/s1040/B.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWEzFQMcBlR4IadfZQBz9p5-fZg2KtJf-Y4Nbtzn-AlR4_iM6sTdxeQ8aNJQXBW9MZVBCzfF4wTRFf3w570ZPPHijer1xIBdh2ZE6BGeOaDRz-0egc9fuITjbCs8bm33UHapP69S5KlswlsUHc9PGIbe0eTTL0sn-9fbv7zTT7SVNmJb3GDCwE7vchwAw/w640-h360/B.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Kasus Perkara Korupsi Penjualan Alsintan (Alat Mesin Pertanian) Berupa Traktor Roda 4 Bantuan Dari Kementerian Pertanian Untuk Kelompok Tani (Poktan) Di Kabupaten Bondowoso Sudah Menyeret 4 Terdakwa dan 1 Diantaranya Bebas. Namun Ada 1 Orang Yang Diduga Terlibat Bersama Terpidana Joko Purnomo Selaku Ketua Poktan Sumber Tani 2, Yaitu Jumali selaku Sekretaris Poktan Sumber Tani 2 Yang Diduga Menjual Alsintan Seperti Yang Terungkap Di Persidangan. Lalu Bagaimana Nasibnya?#</span></span></h3></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso hingga hari ini (Senin, 29 Juli 2024) sudah menyeret 4 (empat) Tersangka kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam kasus perkara Korupsi penjualan Alsintan (Alat Mesin Pertanian) berupa traktor roda 4 bantuan dari Kementerian Pertanian untuk Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso dan 1 diantaranya divonis bebas oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI<br /><br />Keempat Terdakwa itu adalah; 1. Kakek Sahni yang bersusia 74 tahun yang divonis bebas oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI ; 2. Bagus Petra Legowo (Terpidana) ; 3. Joko Purnomo (Terdakwa), saat ini masih menunggu putusan Kasasi. <br /><br />Dalam kasus Terdakwa Joko Purnomo ini ada yang menggelitik dan menjadi pertanyaan. Sebab Kejaksaan Negeri Bondowoso hanya menjadikan Joko Purnomo selaaku Ketua Poktan Sumber Tani 2 sebagai Tersangka. Padahal, yang menjual Traktor tersebut adalah Jumali selaku Sekretaris Poktan Sumber Tani 2. Hal itu disampaikan Terdakwa Joko Purnomo kepada Majelis Hakim dalam persidangan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYouUSBnJSf999etwHoxaHvirgAqC18ytcEZGBvdXIG0SHOr89PyJi35wbu6lS8uAMCn5TXgUpJMfdDk6Le3nr2UKi0cV5_1NB6K9JdoPGGXGwa8fJSEqf_M8zxO8ls1_cgfa-fnvi8diM63tg9RhCjBF_Xe0VeWaA0MC3vbHfsu6g2JSUhMO41I8AGnI/s1040/D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYouUSBnJSf999etwHoxaHvirgAqC18ytcEZGBvdXIG0SHOr89PyJi35wbu6lS8uAMCn5TXgUpJMfdDk6Le3nr2UKi0cV5_1NB6K9JdoPGGXGwa8fJSEqf_M8zxO8ls1_cgfa-fnvi8diM63tg9RhCjBF_Xe0VeWaA0MC3vbHfsu6g2JSUhMO41I8AGnI/w640-h360/D.jpg" width="640" /></a></div>Namun menurut JPU Kejari Bondowoso kepada Majelis Hakim dalam persidangan saat itu maupun kepada beritakorupsi.co seusai persidangan mengatakan, bahwa Jumali akan diseret dalam berikutnya. Namun hingga hari ini, nasib Jumali masih aman.aman saja. Ada apa dengan penyidik Kejari Bondowoso?<br /><br />Tidak hanya itu. Adanya keterlibatan Munandar selaku Kepala Dinas Pertanian dalam kasus perkara Korupsi penjualan Alsintan (Alat Mesin Pertanian) berupa traktor roda 4 bantuan dari Kementerian Pertanian untuk Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso<br /><br />Namun ternyata, Munandar tidak terseret sebagai Tersangka karena sudah memberikan uang sebesar Rp300 juta kepada Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso (Puji Triasmoro dan Alexander Silaen selaku Kasi Pidsus di OTT KPK) seperti yang terungkap dalam persidangan saat Puji Triasmoro dkk diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br />Anehnya, Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso maupun Kasi Pidsus Kejari Bondowoso sulit berkomunikasi melalui telepon untuk menanyakan beberapa kasus dugaan Korupsi di Bondowoso kecuali hanya melalui JPU Kejari Bondowoso pada saat bersidang di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br />Dan ke- 4 adalah Unang Rahardjo, SH selaku Kepala Desa (Kades) Maskuning Kulon, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso yang hari ini (Senin, 29 Juli 2024) diseret JPU Kejari Bondowoso kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi penjualan Alsintan (Alat Mesin Pertanian) berupa traktor roda 4 bantuan dari Kementerian Pertanian untuk Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso  Namun dalam surat dakwaan JPU Kejari Bondowoso ini juga menggelitik dan menjadi pertanyaan terkait jumlah kerugian keuangan negara. Sebab di satu sisi, JPU mengatakan dalam surat dakwaannya bahwa Terdakwa Unang Rahardjo menikmati hasil Korupsi dari penyewaan Alsintan berupa Traktor roda 4 kepada Sobiri selama 13 tahun sebesar Rp70 juta<br /><br />Disisi lain, JPU mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa Unang Rahardjo mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp329.480.100 sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Traktor Roda 4 Dari Kementerian Pertanian Tahun 2016 Melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso Kepada Kelompok Tani “Tani Maju II” Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso yang ditetapkan oleh penyidik tertanggal 12 Oktober 2023.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCtLCPDSVcn8lGcabn97PX0zs4AFwv34_XbuZA2kj6cTz8KG4epBXRyrtF3OvceuUA9u7bC3cpDj-4A5ZLUUt-1p1bogrSbbCqMNXQcs2WoKa8T_HRwhAYXURsQJCCOQOp-bsNBDcKEo1PQHrfllzvf2eJKyOWIJvlnLvHYIeFsNe1_-Nm0jZGH2wv8eI/s652/A..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="652" data-original-width="584" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCtLCPDSVcn8lGcabn97PX0zs4AFwv34_XbuZA2kj6cTz8KG4epBXRyrtF3OvceuUA9u7bC3cpDj-4A5ZLUUt-1p1bogrSbbCqMNXQcs2WoKa8T_HRwhAYXURsQJCCOQOp-bsNBDcKEo1PQHrfllzvf2eJKyOWIJvlnLvHYIeFsNe1_-Nm0jZGH2wv8eI/w359-h360/A..jpg" width="359" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><br />Pertanyaannya adalah, berapa sebenarnya kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi bantuan traktor roda 4 dari Kementerian Pertanian tahun 2016 melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso kepada Kelompok Tani “Tani Maju II” di Desa Maskuning Kulon, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso? Apakah sebesar Rp70 juta, atau Rp329.480.100? <br /><br />Pertanyaan berikutnya adalah, apakah hanya Terdakwa Unang Rahardjo yang terlibat dalam kasus perkara ini? Lalu bagaimana dengan pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso maupun pihak lain? Lalu apakah ada kaitannya beberapa hal diatas dengan keberetan atau Eksepsi yang akan disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan pekana depan?<br />Sebab Terdakwa melalui Tim penasehat Hukum-nya mengatakan kepada Majelis Hakim akan mengajukan Eksepsi atau keberatan. Hal itu disampaikan Tim Penasehat Hukum Terdakwa usai JPU membacakan surat dakwaan terhadap Terdakwa Unang Rahardjo<br /><br />Dan atas permintaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Ketua Majelis Hakim pun memberikan kesempatan dalam persidangan yang akan digelar pada pekan depan<br /><br />Sementara surat dakwaan itu dibacakan oleh JPU Dian Pranata Depari dari Kejari Bondowoso secara Virtual (Zoom) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 29 Juli 2024) dihadapan Majelis Hakim yang dikaetuai Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Athoillah, SH., MH dan Ibu Abas Ali, SH., MH masing-masing Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widodo, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pulua oleh Terdakwa melali Virtual (Zoom) dari Lapas Bonodowoso <br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa ia Terdakwa UNANG RAHARDJO, S.H. BIN SUHARYONO selaku kepala desa Maskuning Kulon periode tahun 2015 - 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bondowoso nomor: 188.45/640/430.6.2/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pengesahan dan pengangkatan kepala desa di kabupaten bondowoso periode tahun 2015 - 2021 sejak pada tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 <br /><br />Atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso yang beralamat di jalan Mastrip No.1, Nangkaan Timur, Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzhTHbkHc1ZtZP5_z2d4nWXngc4PkP0VrBuzvsIIwFp4b20BlQkbgj90bu6ZqGJgJ3X4VsZ5MnivVWk7KvyR2ge2gvalIgGhOxcRBGSo4K-glGCWbnCdXV1zmgmyyN2RvYUw4Ekk7KLib2S1V_7ZfEW0dlwrGXNAW7IyNtxgqPp3rzwONeHMcdUmvSIow/s1040/E.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzhTHbkHc1ZtZP5_z2d4nWXngc4PkP0VrBuzvsIIwFp4b20BlQkbgj90bu6ZqGJgJ3X4VsZ5MnivVWk7KvyR2ge2gvalIgGhOxcRBGSo4K-glGCWbnCdXV1zmgmyyN2RvYUw4Ekk7KLib2S1V_7ZfEW0dlwrGXNAW7IyNtxgqPp3rzwONeHMcdUmvSIow/w640-h360/E.jpg" width="640" /></a></div>Atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, secara melawan hukum tanpa hak menguasai, memanfaatkan serta mengalihkan Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (satu) unit Traktor Roda 4 Merk Yanmar Model EF 393T, Motor Penggerak Merek Yanmar Model 3TNV88 (39HP) Nomor Rangka: 600589 Nomor Mesin: 03943A dari Kementerian Pertanian Tahun 2016 melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso kepada Kelompok Tani “Tani Maju II” Desa Maskuning Kulon <br /><br />Yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pedoman Pelaksanaan Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian TA. 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu memperkaya terdakwa UNANG RAHARDJO, S.H. BIN SUHARYONO sendiri sekurang-kurangnya sejumlah Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp329.480.100 (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) <br /><br />Sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Traktor Roda 4 Dari Kementerian Pertanian Tahun 2016 Melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso Kepada Kelompok Tani “Tani Maju II” Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Pada tahun anggaran 2016, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Prasarana dan sarana Pertanian mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat mesin dan pertanian (alsintan) yang dimaksudkan untuk mendukung program berkelanjutan pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai melalui percepatan pengolahan tanah dan tanam serempak dalam kegiatan upaya khusus peningkatan produksi dan pendapatan petani.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAhRBZxVMv6tyDhhBD8ctmSHNLZRb00B0yb63xD3cM5j3NUXSVgfO0XR0bDl4V1p_RkKp-CmP_v8iT6oQdImgEvHsKWvKJCqFqtwl3C6qzbQC2c-GOQl5RzEx2DMGqirURQyBdydTH1ouBabIYwgAkd5xT_8-Vgu3LoyXywqQq1Q1tPTDlAF2Ci0OB9CA/s1040/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAhRBZxVMv6tyDhhBD8ctmSHNLZRb00B0yb63xD3cM5j3NUXSVgfO0XR0bDl4V1p_RkKp-CmP_v8iT6oQdImgEvHsKWvKJCqFqtwl3C6qzbQC2c-GOQl5RzEx2DMGqirURQyBdydTH1ouBabIYwgAkd5xT_8-Vgu3LoyXywqQq1Q1tPTDlAF2Ci0OB9CA/w640-h360/C.jpg" width="640" /></a></div>Adapun Sumber pembiayaan untuk penyediaan dan penyaluran alat mesin dan pertanian dari DIPA satuan kerja Direktorat Jendral Prasarana dan sarana Pertanian Kementerian Pertanian APBN TA. 2016 pada belanja barang dalam bentuk belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah atau alih status ke Lembaga pemerintah lainnya;<br /><br />Terdakwa sebagai kepala desa Maskuningkulon mengetahui adanya bantuan alat mesin dan pertanian berupa 1 (satu) unit tractor roda 4 dari Kementrian Pertanian RI yang disalurkan dan pemanfaatnya melalui kelompok tani <br /><br />Kemudian terdakwa menghubungi saksi SRI MULYANI yang diketahui terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani “Tani Maju II” Desa Maskuningkulon, untuk digunakan sebagai kelompok tani yang mendapatkan bantuan 1 (satu) unit tractor roda 4 tersebut dengan mengatakan ”Ci mau dapat Traktor desa Maskuning Kulon”. <br /><br />Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi SRI MULYANI menyetujuinya bila Kelompok Tani “Tani Maju II” dipergunakan untuk mendapatkan Alat Mesin dan Pertanian berupa Traktor Roda 4 dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia; <br /><br />Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2016, Direktorat Jendral Prasarana dan sarana Pertanian Kementerian Pertanian menerbitkan surat Nomor: 551/SR.430/BK.06/2016 tertanggal 20 Juni 2016 perihal SK Penetapan CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi) Penerima Bantuan Alsintan TA.2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso Nomor: 521.31/936/430.10.7/2016 tertanggal 20 Juli 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaerxygpvfVT6GAfkL2NMy5Q3nTwbe0r-VjtyRoAAAVBen3jr7thH_xtQflZhP6J4ZFztJ8G8X7Hs37hphFL7DHmRgwdGIj2zxLeI-DNI-VGSLzDzBX46g4zf8KkXV8rCAXkufvjxxRNBc3s3iZNOm_woVDi_DbaHpjIQsQiCIt2HpRBQ3kR_Ulp_e9B4/s1040/B.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaerxygpvfVT6GAfkL2NMy5Q3nTwbe0r-VjtyRoAAAVBen3jr7thH_xtQflZhP6J4ZFztJ8G8X7Hs37hphFL7DHmRgwdGIj2zxLeI-DNI-VGSLzDzBX46g4zf8KkXV8rCAXkufvjxxRNBc3s3iZNOm_woVDi_DbaHpjIQsQiCIt2HpRBQ3kR_Ulp_e9B4/w640-h360/B.jpg" width="640" /></a></div>Penerima Bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian RI Dana APBN Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Bondowoso antara lain menetapkan Kelompok Tani “Tani Maju II” yang beralamat di Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso sebagai penerima bantuan 1 (satu) unit traktor roda 4;<br /><br />Setelah terdakwa mengetahui Kelompok Tani “Tani Maju II” ditetapkan sebagai penerima bantuan 1 (satu) unit traktor roda 4, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2016 terdakwa memerintahkan saksi SRI MULYANI bersama saksi MIARTO, saksi ABDUL IBRAHIM, saksi FAWAIDUL HASAN, serta saksi WAHYUDI HERMANTO sebagai perangkat dan masyarakat Desa Maskuningkulon untuk mengikuti terdakwa menuju kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso yang beralamat di jalan Mastrip No.1, Kabupaten Bondowoso dengan maksud menerima bantuan 1 (satu) unit traktor roda 4 tersebut;<br /><br />Sesampainya di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, terdakwa didampingi saksi SRI MULYANI bertemu dengan saksi WINARTO selaku Kepala Bidang Usaha Tani dan Sarana Prasarana Pertanian melalui saksi IHSAN selaku staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso menyerahkan 1 (satu) unit Traktor Roda 4 merk Yanmar Model EF 393 T, Motor Penggerak Model 3TNV88 (39HP), Nomor Rangka: 600589, Nomor Mesin: 03943A kepada saksi SRI MULYANI <br /><br />Dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian TA. 2016 Nomor: 521.31/1072/430.10.7/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh saksi SRI MULYANI selaku ketua Kelompok Tani “Tani Maju II” sebagai penerima dan saksi WINARTO selaku yang menyerahkan, <br /><br />Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MIARTO untuk mengendarai 1 (satu) unit Traktor Roda 4 merk Yanmar Model EF 393 T, Motor Penggerak Model 3TNV88 (39HP), Nomor Rangka: 600589, Nomor Mesin: 03943A menuju Desa Maskuningkulon dan ditempatkan di rumah terdakwa.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcEJmFmOxeJLoTLepVtKl6f4PFFnPKh4gOZfCbQbY12zPWOb4kDwOTrZ-Yyi4YxCrLsADk-2p0q3WQJ0SZCTFsrhNN3H0UBAMKi-Ehm8r08f2ApCvLpHW1hD9hWFBIoU2C4g5xnOrFdi8oM4y-vje589iWFkEn2n1wQ3h6NEVCnEGR6_iH2o6sXikOql0/s1040/E.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcEJmFmOxeJLoTLepVtKl6f4PFFnPKh4gOZfCbQbY12zPWOb4kDwOTrZ-Yyi4YxCrLsADk-2p0q3WQJ0SZCTFsrhNN3H0UBAMKi-Ehm8r08f2ApCvLpHW1hD9hWFBIoU2C4g5xnOrFdi8oM4y-vje589iWFkEn2n1wQ3h6NEVCnEGR6_iH2o6sXikOql0/w640-h360/E.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa secara melawan hukum tidak menyerahkan bantuan 1 (satu) unit Traktor Roda 4 merk Yanmar Model EF 393 T, Motor Penggerak Model 3TNV88 (39HP), Nomor Rangka: 600589, Nomor Mesin: 03943A kepada pihak yang berhak yaitu Kelompok Tani “Tani Maju II” melalui saksi SRI MULYANI selaku Ketua untuk dipergunakan mendukung program berkelanjutan pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai melalui percepatan pengolahan tanah dan tanam serempak dalam kegiatan upaya khusus peningkatan produksi dan pendapatan petani, <br /><br />“Melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan cara disewakan kepada pihak lain”.<br /><br />Oleh karena keberadaan 1 (satu) unit Traktor Roda 4 merk Yanmar Model EF 393 T, Motor Penggerak Model 3TNV88 (39HP), Nomor Rangka: 600589, Nomor Mesin: 03943A yang berada pada penguasaan terdakwa, menjadikan saksi SRI MULYANI tidak dapat melaporkan penggunaan atau pemanfaatannya kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso <br /><br />Yang mana hal tersebut bertentangan dengan bagian Romawi III Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi halaman 19 (sembilan belas) Pedoman pelaksanaan penyaluran bantuan alat mesin dan pertanian APBN TA 2016 yang menyebutkan “Pelaporan wajib dilakukan oleh kelompok tani/Gapoktan/UPJA/Masyarakat tani lainnya penerima bantuan alsintan setiap musim setiap tahun”;   <br /><br />Sekira tahun 2017, perbuatan terdakwa terkait penyewaan 1 (satu) tractor roda 4 kepada pihak yang lain tersebut dengan cara menghubungi saksi FAISAL dan meminta untuk dicarikan orang yang mau menyewa traktor roda 4 bantuan pemerintah tersebut. <br /><br />Atas permintaan terdakwa, saksi FAISAL menyanggupinya dengan menghubungi saksi MUZAYIIN yang kemudian disampaikan terdakwa bahwa orang yang bernama SOBRI bersedia menyewa traktor roda 4 tersebut. Yang kemudian SOBRI menemui terdakwa di kantor kepala desa Maskuningkulon didampingi oleh saksi FAISAL dan saksi MUZAYIIN;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAXhUbBzvd-Nw1-rE0rUhdsSJuRHZ0e0oPrkebl6XoUOtyxJ_ykY4XUf2dn_mXD-dP86DRMQY8ahPBMwmvocbp6t6Scw69dHSc4_OHqp42WMbBcART_4fGaKTDJKA0m8kdnnbefPfuDvJ7XdlUs3FlhmElMnWK31B0XpB5fjNTMdZUtupZJbV4TpzE_9Y/s1040/D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAXhUbBzvd-Nw1-rE0rUhdsSJuRHZ0e0oPrkebl6XoUOtyxJ_ykY4XUf2dn_mXD-dP86DRMQY8ahPBMwmvocbp6t6Scw69dHSc4_OHqp42WMbBcART_4fGaKTDJKA0m8kdnnbefPfuDvJ7XdlUs3FlhmElMnWK31B0XpB5fjNTMdZUtupZJbV4TpzE_9Y/w640-h360/D.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 17 Juni 2017 bertempat di ruang kerja kepala desa Maskuningkulon, terdakwa tanpa hak atau tanpa sepengetahuan saksi SRI MULYANI maupun anggota kelompok tani “Tani Maju II” sebagai pihak yang berhak menerima bantuan traktor tersebut, <br /><br />Terdakwa telah melakukan transaksi sewa-menyewa traktor tersebut dengan saudara SOBRI dengan jangka waktu selama 13 (tiga belas) tahun dengan biaya sewa sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Terdakwa dengan maksud memperkaya dirinya sendiri, mempergunakan uang hasil sewa tractor bantuan pemerintah tersebut untuk kepentingan pribadinya. <br /><br />Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Kepala Desa sebagaimana pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan Kepala Desa dilarang Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;<br /><br />Atas perbuatan terdakwa tersebut, para petani yang tergabung pada Kelompok Tani “Tani Maju II” tidak merasakan manfaat atas bantuan 1 (satu) unit Traktor Roda 4 Merk Yanmar Model 3TNV88 (39HP) Nomor Rangka: 600589 Nomor Mesin: 03943A, sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan alat mesin dan pertanian dari Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso dan program pemerintah terkait pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai melalui percepatan pengolahan tanah dan tanam serempak dalam kegiatan upaya khusus peningkatan produksi dan pendapatan petani yang dikelola oleh Kelompok tani Tani Maju II tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian TA. 2016, sehingga peningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung pencapaian program swasembada pangan nasional tidak tercapai;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2A2EyhOahHC_fQEo5cSULSGBA4cSuvQvcce70uiiaXq9CCBUCEBNkTt-m8pMx2RfVe3TC92RwYTUgf4_8JTnMSvxTpgTTkW8RnN-HrZU_U0g0kAZcIWZUFnTvYtwK3mMh3Iy0Mest55R0HHnTO3Y6xsmrmqHIcEmMGWtPzUbpX8HClOp0feMtYMuknkw/s1040/B.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2A2EyhOahHC_fQEo5cSULSGBA4cSuvQvcce70uiiaXq9CCBUCEBNkTt-m8pMx2RfVe3TC92RwYTUgf4_8JTnMSvxTpgTTkW8RnN-HrZU_U0g0kAZcIWZUFnTvYtwK3mMh3Iy0Mest55R0HHnTO3Y6xsmrmqHIcEmMGWtPzUbpX8HClOp0feMtYMuknkw/w640-h360/B.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp329.480.100,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Traktor Roda 4 Dari Kementerian Pertanian Tahun 2016 Melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso Kepada Kelompok Tani “Tani Maju II” Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso yang ditetapkan oleh penyidik tertanggal 12 Oktober 2023.   <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal 2 Ayat (1) Atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div></div>

News Tipikor Unang Rahardjo, SH selaku Kades Maskuning Kulon, Kec. Pujer, Kabupaten Bondowoso Diadili Karena Dugaan Korupsi Alsintan Rp70 Juta

#Kasus Perkara Korupsi Penjualan Alsintan (Alat Mesin Pertanian) Berupa Traktor Roda 4 Bantuan Dari Kementerian Pertanian Untuk Kelompok Tan...

»

Kejari Tanjung Perak Hentikan Penyelidikan Kasus Dana Banpol Karena Sudah Ada Penegembalian Sebesar Rp750 Juta

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmpYOck9z9U_T6vG5MZaL1T5Zw3Ad05rF37dPZGC9Rl5X2JFR7sM9FEocSXTNqXnOMyLI4AVCK-XFOwvNULfb19orl0jYDUW-TGDXHH6tkrsqoxCn2fegNUeT5GLO-8Dx9FuQ72_uXWu6C6YzNxs_eQYYiimjz3zrAE6Xr4w0E5ojc46pg_cWb_lSm1zc/s607/2..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="440" data-original-width="607" height="277" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmpYOck9z9U_T6vG5MZaL1T5Zw3Ad05rF37dPZGC9Rl5X2JFR7sM9FEocSXTNqXnOMyLI4AVCK-XFOwvNULfb19orl0jYDUW-TGDXHH6tkrsqoxCn2fegNUeT5GLO-8Dx9FuQ72_uXWu6C6YzNxs_eQYYiimjz3zrAE6Xr4w0E5ojc46pg_cWb_lSm1zc/w337-h277/2..jpg" width="337" /></a></div><span style="font-size: large;"><u><b>Ahli hukum, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. Sholahuddin, SH., MH :</b></u> “Penyelidikan kasus dugaan Korupsi dapat dihentikan berdasarkan rekomendasi dari BPK RI dan UU Tentang BPK RI serta UU tentang Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan negara”</span><span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BEROTA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Tim Penyelidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur telah menghentikan Penyelidikan terkait Dumas (Pengaduan Masyarakat) adanya dugaan Korupsi dana bantuan politik (Banpol) oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Serikat Indonesia (DPD PSI) Kota Surabaya sebesar Rp750 juta dari jumlah bantuan APBD Pemkot Surabaya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.089.096.000. Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak kepada beritakorupsi.co saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu, 20 Juli 2024<br /><br />Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak menjelaskan, dari hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyebutkan, bahwa ada selisih anggaran yang tidak dipergunakan oleh Parpol sebesar Rp750 juta, yang kemudian uang sebesar Rp750 juta itu telah dikembalikan kepada penyelik Kejari Tanjung Perak<br /><br />"Sudah ada pengembalian sesuai temuan BPK. Untuk uang yang dikembalikan  berdasarkan Berita Acara Penititipan Uang Penyelamatan Keuangan Negara tanggal 28 Juni 2024 oleh saudara Erik Komala yang telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp755.469.844 kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, selanjutnya oleh Kejari Tanjung Perak disetorkan ke Rekening Pengelolaan Lainnya melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gubeng,” jelasnya<br /><br />Penghentian penyidikan itu salah satu pertandingannya adalah Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan.<br /><br />Terpisah. Ahli hukum, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. Sholahuddin, SH., MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya saat dihubungi beritakorupsi.co (Sabtu, 20 Juli 2024) menjelaskan, bahwa penyelidikan kasus dugaan Korupsi dapat dihentikan berdasarkan rekomendasi dari BPK RI dan UU Tentang BPK RI serta UU tentang Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan negara <br /><br />"Nggak apa-apa bisa dihentikan berdasarkan rekomendasi dari BPK kalau tidak ada, itu nggak bisa," terangnya <br /><br />Dr. Sholahuddin menjelaskan, walaupun batas waktu rekomendasi dari BPK telah lewat, penyelidikan dapat dihentikan <br /><br />"Ya walaupun lewat nggak apa-apa bisa dihentikan asalkan ada rekomendasi dari BPK," ucapnya. <br /></div>

News Tipikor Kejari Tanjung Perak Hentikan Penyelidikan Kasus Dana Banpol Karena Sudah Ada Penegembalian Sebesar Rp750 Juta

Ahli hukum, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. Sholahuddin, SH., MH : “Penyelidikan kasus dugaan Korupsi dapat dihentikan berdasarkan rekom...

»

Pengauturan Proyek dan Nasib ASN Eslon III Di Kab. Probolinggo Diatur Oleh Terdakwa Hasan Aminuddin, Suami Terdakwa Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3iSQxv6N3hIYA99sGOoH5AeXcLAyi7OZSW_ClwQQXeU3hLDtUWWcMBNf4Wbq_16NOAQjnCoGy1GX_OYzj6M92pB0iDZCH4UV2L7V2jCroMYiYJlElPUv6p17Xvnlbtcb4TYtwOc6ix7korOPMDqLytDdwaQJXcj6SjUYznFDl35NkY-kPRlopfVFFjag/s1280/A.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3iSQxv6N3hIYA99sGOoH5AeXcLAyi7OZSW_ClwQQXeU3hLDtUWWcMBNf4Wbq_16NOAQjnCoGy1GX_OYzj6M92pB0iDZCH4UV2L7V2jCroMYiYJlElPUv6p17Xvnlbtcb4TYtwOc6ix7korOPMDqLytDdwaQJXcj6SjUYznFDl35NkY-kPRlopfVFFjag/w640-h360/A.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#JPU KPK Menghadirkan 5 Orang Saksi Dalam Perkara Korupsi Grtaifikasi dan TPPU Sebesar Rp150,200 Miliar Dengan Terdakwa Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI Dari F-Nasdem#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPPU) Arif Suhermanto dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 18 Juli 2024, menghadirkan sebanyak 5 orang saksi kehdapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya untuk didengar keterangannya dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU) pada tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus 2021 sebesar Rp150.200.298.000 dengan Terdakwa I Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo periode 2013 – 2018 dan 2018 – 2023 dan Suaminya, Terdakwa II Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem periode 2014 - 2019 dan tahun 2019 – 2024 dan mantan Bupati Probolinggo tahun 2003 - 2008 dan 2008 - 2013<br /><br />Ke- 5 orang saksi tersebut adalah ; 1. Anggit Hermanuadi selaku Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo periode tahun 2009 - tanggal 7 April 2015, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo periode tanggal 8 April 2015 - tanggal 27 Desember 2016, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo periode tanggal 28 Desember 2016 - tanggal 9 Desember 2018, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo periode tanggal 10 Desember 2018 - Januari 2021 yang memberikan uang kepada Terdakwa I Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Terdakwa II Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI sebesar Rp71 juta<br /><br />2. Abdul Halim selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo periode tahun 2012 - 2013, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo periode tahun 2013 - 2014, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo periode tahun 2014 - 2019, Asisten Administrasi Umum  Kabupaten Probolinggo periode tahun 2019 - Juli 2020, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Probolinggo periode Agustus 2020 - Desember 2020, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo sejak bulan Desember 2020 yang memberikan uang kepada Terdakwa I Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Terdakwa II Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI sebesar Rp275 juta  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2CvMaL4exsZjBKNeRWDM2s4G7zRcoMDigOowt7JK6ezs78pUrCwl-uGLhRW7HXlL9NPkbC0W4CyySbefTScqn9xdoqeGn-cwjgzzXRxBVnjuWGjggaN6ayEYVugbQntLs9zMrQ4Zut5SJCBXL0lFOE1Sm1NOfNqyFB0lvQXepHGz2yueVYOUr6Jl4QF8/s1280/B.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2CvMaL4exsZjBKNeRWDM2s4G7zRcoMDigOowt7JK6ezs78pUrCwl-uGLhRW7HXlL9NPkbC0W4CyySbefTScqn9xdoqeGn-cwjgzzXRxBVnjuWGjggaN6ayEYVugbQntLs9zMrQ4Zut5SJCBXL0lFOE1Sm1NOfNqyFB0lvQXepHGz2yueVYOUr6Jl4QF8/w640-h360/B.jpg" width="640" /></a></div>3. Mahbub Zaunaidi selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo periode tahun 2013 - 2016, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kabupaten Probolinggo periode tahun 2016 - Mei 2018, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo periode bulan Juni 2018 - Desember 2019, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Probolinggo periode tahun 2020 - April 2021 yang memberikan uang kepada Terdakwa I Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Terdakwa II Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI sebesar Rp186 juta<br /><br />4. Nur Baskoro selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo periode tahun 2013 - 2014, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo periode tahun 2014 - 2018, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Probolinggo tahun 2018, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo periode tahun 2019 - 2021 yang memberikan uang kepada Terdakwa I Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Terdakwa II Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI sebesar Rp102 juta<br /><br />5. Anang Budi Yoelijanto selaku Direktur RSUD Waluyo Jati Kabupaten Probolinggo periode tahun 2013 - 2015, Staf Ahli Bupati Probolinggo periode tahun 2015 - 2016, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo periode tahun 2016 - 2018, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo periode bulan Desember 2018 - Agustus 2020, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo sejak bulan September 2020 yang memberikan uang kepada Terdakwa I Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Terdakwa II Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI sebesar Rp120 juta<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Sidang Terdakwa Korupsi Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Hasan Aminuddin Terungkap Adanya Pengaturan Pemenang Lelang - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/07/sidang-terdakwa-korupsi-puput-tantriana.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/07/sidang-terdakwa-korupsi-puput-tantriana.html</a><br /><br />Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI Kemabali Diadili Dalam Perkara Korupsi dan TPPU Sebesar Rp150,200 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/06/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/06/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPIBtMed0oZsfAPjVFG7sFyT6b2FMUnV75jvdnseoeHOr6Z647lihtoUvrWoDumhEtvR8wSTw1oPbJID2ymUicra_currU40_6bzCekBi7Sqx5uzzIkaMJicDdiJSDZy6Vx_IINgielUbU0bXwT1y216nLu9_KF92uWS1FQRwwpYe52ZvULQN38ltRVwo/s1280/A..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPIBtMed0oZsfAPjVFG7sFyT6b2FMUnV75jvdnseoeHOr6Z647lihtoUvrWoDumhEtvR8wSTw1oPbJID2ymUicra_currU40_6bzCekBi7Sqx5uzzIkaMJicDdiJSDZy6Vx_IINgielUbU0bXwT1y216nLu9_KF92uWS1FQRwwpYe52ZvULQN38ltRVwo/w640-h360/A..jpg" width="640" /></a></div>Dihadrikannya ke-5 saksi ini bagian dari 300 orang saksi, karena dalam surat dakwaan JPU KPK dijelaskan terkait penerimaan uang sebesar Rp7.377.127.000 dan barang senilai Rp4.485.570.000 oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu diantaranya ; Anggit Hermanuadi sebesar Rp71 juta; Abdul Halim sebesar Rp275.800.000 ; Mahbub Zunaidi sebesar Rp186 juta; Doddy Nur Baskoro sebesaar Rp102 juta; Anang Boedi Joelianto sebesar Rp120 juta ; Soeparwiyono mantan Sekda yang saat ini Plt. Bupati Kabupaten Probolinggo sebesar Rp150 juta; Prijono mantan kepala Disperkim (Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo periode Januari 2009 – 2016) sebesar Rp684 juta; Rachmad Waluyo mantan Kepala Dinas PU dan BPBD sebesar Rp434 juta; Hengki Cahjo Saputro selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo sebesar Rp2 juta; Tutug Edi Utomo Asisten Pemerintahan sebesar Rp245 juta; ; Heri Sulisyanto selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Probolinggo yang saat ini Pj. Sekda Kabupaten Probolinggosebesar Rp240 juta.<br /><br />Dalam persidangan (Kamis, 18 Juli 2024) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Ad Hock serta Panitra Pengganti, yang dihadiri Kedua Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya terungkap, bahwa pengaturan Proyek APBD Di Kab. Probolinggo maupun menentukan nasib alias mutasi bagi ASN Eslon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggi diatur oleh Terdakwa Hasan Aminuddin mantan Bupati Probolinggo tahun 2003 - 2008 dan 2008 - 2013, anggota DPR RI periode 2014 - 2024 yang juga  suami Terdakwa Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2023<br /><br />Pengaturan proyek APBD dan mutasi di Pemkab Probolinggo ditentukan oleh Terdakwa Hasanah Aminuddin,  diungkapkan Saksi Anggit Hermanuadi selaku Kepala Dinas PU Bina Marga periode 2009-2015, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo periode 2015-2016, Kepala Bappeda periode 2016-2018 dan  Kepala BPBD Kabupaten Probolinggo periode 2018-2021, dan saksi Abdul Halim selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo periode tahun 2012 - 2013, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo periode tahun 2013 - 2014, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo periode tahun 2014 - 2019, Asisten Administrasi Umum  Kabupaten Probolinggo periode tahun 2019 - Juli 2020, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Probolinggo periode Agustus 2020 - Desember 2020, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo sejak bulan Desember 2020  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOU3bm4mhzjkdE_lqTNq558XrxbJx4YodYNojehPHFqY_xpnyEGfx8_gcWkrUUR2GqixccRj7FAaLreEGJTrFQ0B54jjLxX71woajgDt_Zu-p2_wH5bzVFaRRgWIYpcbxmNyFDtDRUVQjAnk7XoUp2M8Csh4pOVKFiNJGUd09HyREo2J0jH0pq355r7MA/s1280/B.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOU3bm4mhzjkdE_lqTNq558XrxbJx4YodYNojehPHFqY_xpnyEGfx8_gcWkrUUR2GqixccRj7FAaLreEGJTrFQ0B54jjLxX71woajgDt_Zu-p2_wH5bzVFaRRgWIYpcbxmNyFDtDRUVQjAnk7XoUp2M8Csh4pOVKFiNJGUd09HyREo2J0jH0pq355r7MA/w640-h360/B.jpg" width="640" /></a></div>Kepada Majelis Hakim, Saksi Anggit menjelaskan bahwa daftar list kegiatan berupa proyek tanpa mencantumkan nama rekanan atau kontraktor diserahkan kepada Noris Zamzami selaku Kasi di Dinas PU Bina Marga,  kemudian daftar list tersebut diserahkan Noris kepada Terdakwa Hasana Aminuddin, lalu Noris Zamzami mengembalikannya kepada Saksi Anggit, di mana dalam daftar list tersebut sudah tercantum nama rekanan<br /><br />"Daftar list berupa kegiatan proyek Saya serahkan ke Noris kosongan belum ada nama rekanan dari Noris ke Pak Hasan dan dikembalikan lagi ke saya dan sudah ada nama-nama rekanan," jawab Saksi Anggit menjawab pertanyaan Majelis Hakim<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan Hasan Aminuddin Anggota DPR RI Diadili Karena Diduga Menerima Suap - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2022/01/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html">https://www.beritakorupsi.co/2022/01/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html</a><br /><br />Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Suaminya, Hasan Aminuddin Di Vonis 4 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2022/06/bupati-probolinggo-puput-tantriana-sari.html">https://www.beritakorupsi.co/2022/06/bupati-probolinggo-puput-tantriana-sari.html</a>   </span><br /><br />Keterangan saksi Anggit dalam persidangan kali ini Kamis 18 Juli 2024, memperkuat surat dakwaan JPU KPK maupun keterangan saksi pada persidangan sebelumnya, Kamis, 11 Juli 2024 yaitu Saksi Hengky Cahyo Saputro selaku Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo<br /><br />Saksi Hengky dalam persidangan kepada Majelis Hakim menjelaskan,  bahwa pengaturan pemenang lelang proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo sudah ditentukan sebelum dilaksanakannya tender oleh Noris  Zamzmi  yang saat itu menjabat sebagai Kasi di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo <br /><br />Hengky juga menjelaskan, selain di Dinas PU Bina Marga, Noris Zamzami juga ikut mengurusi proyek-proyek di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Probolinggo karena antara saksi Hengky dan Nuris Zamzami pernah satu pekerjaan proyek PL atau penunjukan langsung termasuk dalam kegiatan perencanaan dan pengawasan<br /><br />Nah, sementara keterangan Abdul Halim adalah terkait nasib atu mutasi bagi pegawai atau ASN Eslon III di lingkungan Pemeritah Kabupaten Probolinggo ditentuan oleh Terdakwa II Hasan Aminuddin bukan ditentukan Bupati yang dijabat istrinya, Puput Tantriana Sari <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIhOJ-7sWleLivTDA_Dfrf6YN8f6HUYyadr_P_anYEcOjrFMopdewBqLWJbYyq340fJUXdFczhuFdfyoDkD6spNXkVSA2W3CT-3i30-IBxkqMLJ_3OGMy35xn3IB57zoZGXlAwhGmU1h0Enm-RZEClIzhRHZHZHHuxQsPf_k0EZYTCPfOcqfPWbWHagLU/s1280/A.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIhOJ-7sWleLivTDA_Dfrf6YN8f6HUYyadr_P_anYEcOjrFMopdewBqLWJbYyq340fJUXdFczhuFdfyoDkD6spNXkVSA2W3CT-3i30-IBxkqMLJ_3OGMy35xn3IB57zoZGXlAwhGmU1h0Enm-RZEClIzhRHZHZHHuxQsPf_k0EZYTCPfOcqfPWbWHagLU/w640-h360/A.jpg" width="640" /></a></div>Kepada Majelis Hakim, Saksi Abdul Hali menjelaskan, bahwa untuk Pegawai Eslon III yaitu Kabid dan Camat ditentuan oleh Hasan Aminuddin (Terdawak). Sedangkan untuk Eslon I dan II jabatan Kepala Dinas adalah Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) dimana Bupati (Terdakwa Puput Tantriana Sari) termasuk didalamnya<br /><br />“Yang Eslon III jabatan Kabid dan Camat ditentukan oleh Pak Hasan (Terdakwa Hasan Aminuddin.Red). Kalau Eslon I dan II jabatan Kepala Dinas ke Baperjakat dimana Bupati ada didalamnya,” jawab Saksi Abdul Halim<br /><br />Ketua Majelis Hakim pun sontak kaget mendengar jawab Saksi yang mengatakan bahwa dalam susunan Baperjakat Pemkab Probolinggo ada nama Bupati atau Terdakwa Puput Tantiriana Sari<br /><br />“Bupati termasuk dalam Baperjakat itu,” tanya Ketua Majelis Hakim yang dijawab oleh saksi “ada”.<br /><br />“Saya di pernah dipanggil ke Pendopo. Dalam pertemuan di Pendopo itu Pak Hasan menyebutkan nama-nama yanga akan dipindah saya hanya mencatat,” lanjut Saksi menjelaskan kepada Majelis Hakim<br /><br />Saksi Abdul Halim menjelaskan, bahwa pegawai yang dianggap tidak loyal kepada Terdakwa Hasan Aminuddun akan segera dipindahkan dari jabatannya, salah satu yang disampaikan Saksi adalah Sekretaris Daerah yang tiba-tiba dimutasi menjadi staf kecamatan hanya karena tidak mengikuti arahan Terdakwa Hasan Aminuddin<br /><br />“Memutasi ternyata banyak yang tidak memenuhi syarat. Ya saya tetap laksanakan karena kalau dari sejarah itu seperti saya contohkan, (ada pejabat) dari sekda menjadi staf kecamatan,” ungkap Saksi Abdul Halim kepada Majelis Hakim<br /><br />Keterangan Saksi Abdul Halim dalam persidangan kali ini, selaras dengan informasi yang diterima beritakorupsi.co, yaitu saat Sekda (Sekretaris Daerah) di jabat Kusnadi yang saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Jawa Timur periode 2019 – 2024<br /><br />Menuru informasi dari narasumber menjelaskan, bahwa Kusnadi sebelum menjadi anggota DPRD Jatim periode 2014 – 2019, Kunadi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo dan kemudian di pindah menjadi staf disalah satu Kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Dan tahun 2014, Kusnadi mengundurkan diri dan memilih maju sebaga Caleg yang kemudian terpilih menjadi anggota PPRD Jatim periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024. (Jnt).</div>

News Tipikor Pengauturan Proyek dan Nasib ASN Eslon III Di Kab. Probolinggo Diatur Oleh Terdakwa Hasan Aminuddin, Suami Terdakwa Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo

#JPU KPK Menghadirkan 5 Orang Saksi Dalam Perkara Korupsi Grtaifikasi dan TPPU Sebesar Rp150,200 Miliar Dengan Terdakwa Puput Tantriana Sari...

»

KPK Tetap 21 Orang Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Jilid II

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLLbA-qcgcd469ZJs3CUSerOReqXfNlcozLtHmRBPc3EtOS_cE-g2o1m6jrpUiVX-tMOpN7u5751wfM8WJcWN74jsIWesmVVOFSCGF4KBYI7KO-bsxH5viBMlGsWWo9roFuYWuKQTelA_TBGZRj4DBOpqFHgD_oOMKmHKt6IdFG2_yzgnjO9IYMLC-dZs/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1017" data-original-width="1280" height="508" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLLbA-qcgcd469ZJs3CUSerOReqXfNlcozLtHmRBPc3EtOS_cE-g2o1m6jrpUiVX-tMOpN7u5751wfM8WJcWN74jsIWesmVVOFSCGF4KBYI7KO-bsxH5viBMlGsWWo9roFuYWuKQTelA_TBGZRj4DBOpqFHgD_oOMKmHKt6IdFG2_yzgnjO9IYMLC-dZs/w640-h508/1.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;">#Dari 21 Tersangka Terdiri dari 4 Tersangka Yaitu 3 Sebagai Penyelenggara Negara dan 1 Merupakan Staf. Sedangkan 17 Tersangka Lainnya Terdiri dari 15 Pihak Swasta dan 2 Orang Selaku Penyelenggara Negara. Barang Bukti Yang Diamankan KPK Yaitu Uang Rp380 Juta, Kwitansi dan Catatan Penerimaan Uang Berjumlah  Miliaran Rupiah, Bukti Pembelian Rumah, Barang Elektronik Berupa HP dan Media Penyimpanan Lainnya”</span></i></span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b><br />Hari ini, Jumat, 12 Juli 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya merilis (mengumumkan) jumlah Tersangka jilid II dalam kasus dugaan Korupsi Pengurusan Dana Hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provovinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran 2019 – 2022 yaitu sebanyak 21 orang. Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardika Sugiarto dan belum menyebutkan nama-nama atau inisial para Tersangka<br /><br />“Belum disebutkan,” kata Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat, 12 Juli 2024</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><br /><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;">Menunggu Pengumuman Dari KPK Terkait 4 Anggota DPRD Jatim Bersama Puluhan Orang Lain Sebagai Terangka Dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Jilid II - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/07/menunggu-pengumuman-dari-kpk-terkait-4.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/07/menunggu-pengumuman-dari-kpk-terkait-4.html</a> </span><br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Ke- 21 Tersangka ini dibagi dalam 2 bagian, yang pertama adalah 4 Tersangka yang terdiri dari 3 orang selaku penyelenggara negara, dan 1 orang selaku staf selaku penerima (uang atau barang). Sedangkan bagian kedua adalah sebanyak 17 Tersangka yang terdiri dari 15 orang dari pihak swasta selaku pemberi dan 2 orang penyelenggara negara selaku penerima<br /><br />Bila menelisik jumlah Tersangka kasus dugaan Korupsi Pengurusan Dana Hibah Pokir DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024 jilid II pada bagian pertama sebayak 4 orang yang terdiri 3 orang selaku penyelenggara negara, dan 1 orang selaku Staf adalah Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRDD Jatim periode 2019 - 20124. <br /><br />Sedangkan 1 Wakil Ketua DPRDD Jatim periode 2019 – 20124 masih dalam ‘misteri’ karena unsur Pimpinan DPRD Jatim terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil, namun bisa jadi yang 1 ini akan terseret dalam perkara jilid III kasus dugaan Korupsi Pengurusan Dana Hibah Pokir DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provovinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran 2020 – 2023<br /><br />Karena ke- 3 Tersangka selaku penyelenggara negara dan 1 selaku staf adakah dalam kasus dugaan Korupsi  Pengurusan Dana Hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provovinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran 2019 – 2022<br /><br />Sebab dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap Sahat Tua Parulian Simanjuntak menyebutkan, dalam APBD Provinsi Jawa Timur TA 2020 - 2023, terdapat alokasi Dana Hibah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang proses pengusulannya melalui anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan nilai total anggaran sebesar Rp8.369.720.515.064 (delapan triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu enam puluh empat rupiah) sebagai berikut:<br /><span>    </span>a.    Pada TA 2020 sebesar Rp2.822.936.367.500;<br /><span>    </span>b.    Pada TA 2021 sebesar Rp1.993.243.057.000 ;<br /><span>    </span>c.    Pada TA 2022 sebesar Rp2.136.928.840.564; dan<br /><span>    </span>d.    Pada TA 2023 sebesar Rp1.416.612.250.000 <br /><br />Dari total anggaran Dana Hibah Pokir sebesar sebesar Rp8.369.720.515.064 itu, masing-masing anggota DPRD Jatim memiliki jatah alokasi dana hibah Pokir sebagaimana yang telah disepakati oleh Pimpinan dengan para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur perode 2019 – 2024, yang masing-masing anggota ada yang mendapat alokasi dana hibah Pokir yang bersarnya puluhan hingga ratusan miliar<br /><br />Sedangkan Tersangka dalam bagian kedua sebanyak 17 orang yang terdiri dari 15 Tersangka dari pihak swasta selaku pemberi, bisa jadi para Koordinator Pokmas di Kabupaten/Kota, dan 2 Tersangka dari penyelenggara negara selaku penerima, bisa jadi dari pejabat Pemprov Jatim<br /><br />Dan dari Tersangka Jilid II ini, bisa jadi akan membuka tabir jalan panjang menembus batas untuk menyeret seluruh anggota DPRD Jatim periode 2019 – 2024 yang berjulah 120 orang ditambah 11 orang ‘siluman’ yang turut membagikan dana hibah pokir DPRD Jatim<br /><br />Selain itu, dalam kasus perkara jillid II ini, juga bisa membuka tabir jalan panjang menembus batas untuk mengungkap raibnya dana hibah pokir DPRD Jatim tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp2.472.124.680.200 (dua triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus rupiah) atau pada tahun 2021 sebesar Rp1.720.170.367.500 (satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan tahun 2022 sebesaar Rp751.954.312.700 (tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), siapa yang yang ‘mengantongi’ dan apakah ada kaitannya dengan dana kampanye Pilpres dan Pileg pada Pebruari 2024 lalu atau Pilkada (Gubernur) Jawa Timur pada November 2024 mendatang?<br /><br />Lebih dalam press release KPK menjelaskan;</div><ol><li style="text-align: justify;">Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022. Penyidikan perkara ini merupakan Pengembangan dari kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan terhadap STPS (Sahat Tua Parulian Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2014 dari Fraksi Golkar) dan kawan-kawan oleh KPK pada Desember 20 </li><li style="text-align: justify;">Bahwa dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan 21 (dua puluh satu) tersangka yaitu 4 (empat) Tersangka sebagai Penerima dan 17 (tujuh belas) lainnya sebagai Tersangka Pemberi. 4 (empat) tersangka penerima 3 orang merupakan penyelenggara negara sementara 1 lainnya merupakan staf dari Penyelenggara Negara.Sementara untuk 17 tersangka pemberi, 15 diantaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari Penyelenggara Negara. Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka, akan disampaikan kepada teman-teman media pada waktunya bilamana penyidikan telah dinyatakan cukup</li><li style="text-align: justify;">Bahwa sejak tanggal 8 Juli 2024 s.d 12 Juli 2024 (sampai saat ini), KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada beberapa rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik dan, Blitar, dan beberapa lokasi di Pulau Madura yaitu di Kab. Bangkalan, Kab. Sampang dan Kab. Sumenep</li><li style="text-align: justify;">Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan diantaranya berupa uang kurang lebih Rp380 juta, dokumen terkait pengurusan dana hibah, kuitansi dan catatan penerimaan uang bernilai milyaran rupiah, bukti setoran uang ke Bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, Copy sertifikat rumah dan dokumen-dokumen lainnya serta barang-barang elaktronik berupa handphone dan media penyimpanan lainnya yang diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik</li><li style="text-align: justify;">Demikian hal ini kami sampaikan. KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya</li></ol><div style="text-align: justify;">Bila menelisik 3 orang selaku penyelenggara negara, dan 1 orang selaku Staf yang ditetapkan oleh KPK sebagai Tersangka dalam perkara kasus dugaan Korupsi Pengurusan Dana Hibah Pokir DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024 adalah terdiri dari Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRDD Jatim. Sedangkan 1 Wakil Ketua masih dalam ‘misteri’ dan bisa jadi akan terseret dalam perkara jilid III. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor KPK Tetap 21 Orang Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Jilid II

#Dari 21 Tersangka Terdiri dari 4 Tersangka Yaitu 3 Sebagai Penyelenggara Negara dan 1 Merupakan Staf. Sedangkan 17 Tersangka Lainnya Terdir...

»

Menunggu Pengumuman Dari KPK Terkait 4 Anggota DPRD Jatim Bersama Puluhan Orang Lain Sebagai Terangka Dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Jilid II

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix1ceTXrc9d183MkOe_Eft8aqcQmJzeKSMnm6SDg2WbNCuJ_MU-XMdDBDS9sLyCF0hxXRMry0Jg5Cj3ZJY0c6dbsvX1JGeg8AIiSf88Jtur4hutZU-tyrYtiaUnCqyMR8QNKlVQP9toVxaMkNBN9A-SeBIBclGNcZLwrdtS4bOsRCZ1sIk742q8xjscwM/s589/Gedung-Merah-Putih-KPK.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="430" data-original-width="589" height="468" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEix1ceTXrc9d183MkOe_Eft8aqcQmJzeKSMnm6SDg2WbNCuJ_MU-XMdDBDS9sLyCF0hxXRMry0Jg5Cj3ZJY0c6dbsvX1JGeg8AIiSf88Jtur4hutZU-tyrYtiaUnCqyMR8QNKlVQP9toVxaMkNBN9A-SeBIBclGNcZLwrdtS4bOsRCZ1sIk742q8xjscwM/w640-h468/Gedung-Merah-Putih-KPK.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;">“Apakah Akan Terungkap 11 Nama ‘Siluman’ Yang Turut Membagikan Dana Hibah Pokir DPRD Jatim TA 2020 – 2023 Yang Totalnya Sebesar Rp8,369 T, dan Kemana Masuk Ke Kantong Siapa Dana Hibah Pokir Sebesar Rp2,4 T Serta Apa Yang Dibahas Mantan Sekda Pemprov Dengan Mantan Kepala Kantor BPK Jatim Setelah KPK Meringkus  Terdakwa Sahat Tua Parulian Simanjuntak Selaku Wakil Ketua DPRD Jatim Dari F-Golkar Periode 2019 – 2014? Dan Bagaimana Pula Nasib 115 Anggota DPRD Jatim Serta Beberapa Pejabat Pemprov Jatim?”</span></i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />“Lama ada yang ditunggu, cepat ada yang dikejar”. Ungkapan inilah yang barangkali dialami oleh penyidik maupun pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penangan pengembangan (Jilid II) kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024 Tahun Anggaran 2020 – 2023 sebesar Rp8.369.720.515.064 (delapan triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu enam puluh empat rupiah) yang sudah menetapkan sebanyak 12 orang Tersangka, dan 4 diantanya adalah anggota DPRD Jatim periode 2019 – 2014<br /><br />Keempat anggota DPRD Jatim periode 2019 – 2024 yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka, bisa jadi Kusnadi selaku Ketua dan 3 Wakil yaitu Anik Maslachah, Anwar Sadad dan Achmad Iskandar. Karena sebelumnya, keempat orang ini sudah pernah di cekal untuk tidak bepergian meninggalkan Indonesia atau Jawa Timur. Hal itu dibenarkan salah satu sumber di internal KPK<br /><br />“Ya itulah,” kata sumber singkat<br /><br />Sementara Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat dihubungi beritakorupsi.co mengatakan akan memberikan rilis secara resmi setelah kegiatan sudah selesai<br /><br />“Nanti kalau sudah selesai kegiatan, kami akan memberikan rilis secara resmi,” kata Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis, 11 Juli 2024<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Awal Mula Kasus Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Sebesar Rp8.369.720.515.064</b></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOayy1EGTlElFtJGroWQov-LExRNsyS3MCKvr4_jW7mJmMcisnlZTZ-vX0xBhUtthpv9D1re-i-Dm-nQl_eZZ5yDtJxZnkRXRtLXRBkBbCTOxACIOy3x2t1xD5mvNrn94UK9aIO1pqgp8NO_aHAm3-jazN06CYI9z2uSb7gRKQmdPdnjtc4vFpU3wcq2c/s640/Terdakwa%20Sahat%20Tua%20P%20Simanjuntak%20dan%20Terdakwa%20Rudi.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="366" data-original-width="640" height="366" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOayy1EGTlElFtJGroWQov-LExRNsyS3MCKvr4_jW7mJmMcisnlZTZ-vX0xBhUtthpv9D1re-i-Dm-nQl_eZZ5yDtJxZnkRXRtLXRBkBbCTOxACIOy3x2t1xD5mvNrn94UK9aIO1pqgp8NO_aHAm3-jazN06CYI9z2uSb7gRKQmdPdnjtc4vFpU3wcq2c/w640-h366/Terdakwa%20Sahat%20Tua%20P%20Simanjuntak%20dan%20Terdakwa%20Rudi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Sahat Tua P Simanjuntak dan Rudi (Dok. BK)<br /></span></td></tr></tbody></table>Kasus ini bermula pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB, Tim Penyidik KPK melakukan kegiatan tangkap tangan atau OTT terhadap Ilham Wahyudi alias Eeng selaku Koordinator lapangan Pokmas (Kelompk Masyarakat) Kabupaten Sampang, dan Rusdi selaku Staf Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Parulian Simanjuntak di sekitar Jembatan Merah Plaza (JMP) Surabaya dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp1 miliar rupiah<br /><br />Setelah Tim KPK mengamankan Ilham Wahyudi alias Eeng dan Rusdi, beberapa jam kemudian di hari yang sama, Tim KPK meringkus Sahat Tua Parulian Simanjuntak selaaku Wakil Ketua DPRD Jatim dari F-Golkar periode 2019 – 204, dan Abdul Hamid Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas Kabupaten Sampang, dan kemudian keempatnya diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya <br /><br />Dalam persidangan terungkap, bahwa total uang ijon atau uang muka dana hibah Pokir TA 2020, 2020 – 2023 dan 2024 sebesar Rp270.479.066.000 milik Sahat Tua Parulian Simanjuntak yang diberikan Abdul Hamid melalui Ilham Wahyudi kepada Sahat Tua Parulian Simanjuntak baik langsung maupun melalui Rusi adalah sebesar Rp39.500.000.000. Dana hibah Pokir sebesar Rp270.479.066.000 dibagikan ke 320 Pokmas di Kabupaten Sampang, dimana Pokmas banyak yang terdapat fiktif termasuk kegiatannya  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMHXLvC7RsWOySDLsEf4piivvKsRSjj4EGZkhdG14KmaoODjQBUHmARkh-0wn9RvD_Sw_SyjWnDMndX7ZHWv99jb3Cr1_X9lUFzyvAsOccfBiLQdznfsQTD1ELPLcFtXVgw1JDVJH1ilg8uMau0m0-h3srti9idwUGh65_cn8Y0ohYgs78B1HjaDkXCs/s576/Abdul%20Hamid%20dan%20Ilham%20Wahyudi%20alias%20Eeng.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="415" data-original-width="576" height="462" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyMHXLvC7RsWOySDLsEf4piivvKsRSjj4EGZkhdG14KmaoODjQBUHmARkh-0wn9RvD_Sw_SyjWnDMndX7ZHWv99jb3Cr1_X9lUFzyvAsOccfBiLQdznfsQTD1ELPLcFtXVgw1JDVJH1ilg8uMau0m0-h3srti9idwUGh65_cn8Y0ohYgs78B1HjaDkXCs/w640-h462/Abdul%20Hamid%20dan%20Ilham%20Wahyudi%20alias%20Eeng.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Foto Dok. BK</span><br /></td></tr></tbody></table>Itulah sebabnya, Majelis Hakim mengatakan bahwa Abdul Hamid, Ilham Wahyudi, Rusdi dan Sahat Tua Parulian Simanjuntak dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut<br /><br />Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng divonis pidan penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000 subsider pidana kurungan selama 2 bulan (Sidang pada tanggal 16 Mei 2023). Abdlu Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eeng terbukti bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Sedangkan Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak divonis pidana penjara selama 9 tahun denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan selama 6 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp39.5000.000.000 subiseder pidana penjara selama 4 tahun serta pencabutan hak politik selama 4 tahun. Sementara Rusdi divonis pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp200 juta subisder pidana kurungan selama 3 bulan (Sidang pada Selasa, 25 September 2023)<br /><br />Sahat Tua Parlindungan Simanjuntak dan Rusdi terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Sebesar Rp8.369.720.515.064 Bisa Menyeret 120 Anggota DPRD Jatim Periode 2019 - 2024, Termasuk 11 Orang ‘Siluman’, Raibnya Dana Hibah Pokir Sebesar Rp2,4 T, Ketua Koordinator Pokmas di 38 Kabupaten/Kota, Serta Beberapa Pejabat Pemprov Jatim. Lalu Bagaimana Dengan Gubernur Jatim?</b></span>  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnjxNp0dSRh-QYh4-8R2UYEpuPxx_TrAPpE6y52HLjr2_ds1MwUPS3Q4xYxgRPZxcuGjXkbJMlcta4cfAU9cmaTbinft6y6x2pd9Os-JQUNmdaH_qLrqjPMnk9rrqdDcQQ8FZm97hYk0p1GDjMyK7t3vqxeQAbp2EXsktZD33npryza4fbOVynDQFdVhg/s640/Kusnadi.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnjxNp0dSRh-QYh4-8R2UYEpuPxx_TrAPpE6y52HLjr2_ds1MwUPS3Q4xYxgRPZxcuGjXkbJMlcta4cfAU9cmaTbinft6y6x2pd9Os-JQUNmdaH_qLrqjPMnk9rrqdDcQQ8FZm97hYk0p1GDjMyK7t3vqxeQAbp2EXsktZD33npryza4fbOVynDQFdVhg/w640-h360/Kusnadi.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Kusnadi Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024. Foto. Dok. BK</span><br /></td></tr></tbody></table>Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024 ini tak jauh beda dengan kasus perkara Korupsi suap uang ketuk palu pembahasan APBD dan APBD Perubahan, uang Pokir, Uang ‘Sampah’ yang menyeret 42 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019, Kepala Dinas PUPR Kota Malang, Sekda dan Walikota Malang. Dan semunya saat ini sudah menyandang gelar mantan Koruptor<br /><br />Awalnya, pada saat KPK menyeret Moch Arief Wicaksono selaku Ketua DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019, dan Jarot Edy Sulistiyo selaku Kepala DinasPUPR  Kota Malang ke Pengadilan Tipikor, tak satupun anggota DPRD Kota Malang yang mengaku telah menerima duit haram<br /><br />Namun setelah KPK menetapkan 42 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang periode 2014 – 2019 sebagai Tersangka dan kemudian diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, barulah para Terdakwa ramai-ramai antri di meja JPU KPK dalam persidangan mengembalikan sejumlah uang haram yang diterimanya<br /><br />Nah, kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024 (Jilid II) Tahun Anggaran 2020 – 2023 sebesar Rp8.369.720.515.064 (delapan triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu enam puluh empat rupiah) pun demikian, karena bisa menyeret seluruh anggota DPRD Jawa Timur periode 2019 – 20224 Termasuk Sahat Tua Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim yang sudah diadili terlebih dahulu dan sudah divonis pidana penjara selama 9 tahun  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-fpy3UKRVu67ZoHs71qkiABBJI_eiyJyUSbK-EAdPOSKQ8doE2hyThOkDJ2gPYMqhFlh2bz6NXFRAkUKGr81Guw1vTwGE7dM5uS9TM3OuriXgPCezxfiqakXebGlUZrvCHrQWWPwVnvHfniXuEXx1_uMRiuLjWpB24l8hk3mbU8jPweEyGX2fbPOZt08/s640/Agung.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="640" height="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-fpy3UKRVu67ZoHs71qkiABBJI_eiyJyUSbK-EAdPOSKQ8doE2hyThOkDJ2gPYMqhFlh2bz6NXFRAkUKGr81Guw1vTwGE7dM5uS9TM3OuriXgPCezxfiqakXebGlUZrvCHrQWWPwVnvHfniXuEXx1_uMRiuLjWpB24l8hk3mbU8jPweEyGX2fbPOZt08/w640-h432/Agung.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Foto Dok. BK</span><br /></td></tr></tbody></table>Bisa menyeret seluruh anggota DPR Jatim periode 2019 – 2024, karena surat dakwaan JPU KPK terhadap Sahat Tua Parulian Simanjuntak menyebutkan, dalam APBD Provinsi Jawa Timur TA 2020 - 2023, terdapat alokasi Dana Hibah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang proses pengusulannya melalui anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan nilai total anggaran sebesar Rp8.369.720.515.064 (delapan triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu enam puluh empat rupiah) sebagai berikut:<ol><li>Pada TA 2020 sebesar Rp2.822.936.367.500;</li><li>Pada TA 2021 sebesar Rp1.993.243.057.000 ;</li><li>Pada TA 2022 sebesar Rp2.136.928.840.564; dan </li><li> Pada TA 2023 sebesar Rp1.416.612.250.000 </li></ol>Dari anggaran Dana Hibah Pokir sebesar sebesar Rp8.369.720.515.064 itu, masing-masing anggota DPRD Jatim memiliki jatah alokasi dana hibah Pokir sebagaimana yang telah disepakati oleh Pimpinan dengan para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur perode 2019 – 2024, yang masing-masing anggota ada yang mendapat alokasi dana hibah Pokir yang bersarnya puluhan hingga ratusan miliar<br /><br />Sekalipun dalam persidangan saat JPU KPK menghadirkan Ketua dan 3 Wakil Ketua, 9 Ketua Fraksi dan 5 Ketua Komisi DPRD Jawa Timur periode 2019 - 2024, Sekda dan mantan Sekda Pemprov Jatim, Kepala Dinas PU Bima Marga dan Kepala Dinas PU SDA Pemprov Jatim, mantan Kepala Bapeda, mantan Kepala BPKAD dan beberapa saksi lainnya sepertinya tidak jujur saat memberikan keterangan karena “berbohong dianggap salah satu cabang olah raga bela diri agar tidak terseret sebagai Tersangka”,   JPU dan penyidik serta pimpinan KPK ternasuk penulis tidak percaya begitu saja  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsHbmGztoThTY6nuI8FKcNxzsOPeCHGQmw0XtRo1SfecG21pcUrb4dhkq3J7DGeLwWNdmSQuaqcRxNRSupAU6-ukHTPO5LlDesm4_xzBMMo9Mww5NhgB-CNe6s0k7du6nw49_LmGd4RGdGSpRazrGxYEcDM7T3hohK_H4WYB7nIFDJ4mGaqLRJiCQJMFI/s400/Afif%20dan%20Anik.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsHbmGztoThTY6nuI8FKcNxzsOPeCHGQmw0XtRo1SfecG21pcUrb4dhkq3J7DGeLwWNdmSQuaqcRxNRSupAU6-ukHTPO5LlDesm4_xzBMMo9Mww5NhgB-CNe6s0k7du6nw49_LmGd4RGdGSpRazrGxYEcDM7T3hohK_H4WYB7nIFDJ4mGaqLRJiCQJMFI/w640-h640/Afif%20dan%20Anik.jpg" width="640" /></a></div>Buktinya, saat ini penyidik KPK telah melakukan penyidikan baru sebagai pengembangan dari kasus perkara Korupsi dan hibah Pokir Jilid I, dan penyidik telah menetapkan 4 orang anggota DPRD Jatim periode 2019 – 2024 yang tak lama lagi KPK akan mengumumkan secara resmi dan bisa jadi sekalian akan melakukan penahanan terhadap para Tersangka<br /><br />Selain para anggota DPRD Jatim periode 2019 – 2024 yang berjumlah 120 orang, kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024 Jilid II inipun bisa mengungkap dan menyeret 11 nama ‘siluman’ yang turut kebagian menyalurkan dana hibah Pokir DPRD Jatim periode 2019 – 2024 sehingga berjulah 131 orang.<br /><br />Sebab dalam fakta persidangan terungkap, bahwa yang menyalurkan dana hibah Pokir milik DPRD Jatim periode 2019 2024 bukan 120 sesuai jumlah anggota DPRD yang terpilih dan dilantik, melainkan sebanyak 131 orang tetapi siapa nama-nama yang 11 orang tersebut tak satu saksipun yang mengetahui. <br /><br />Pertanyaannya adalah, munkinkah ada “roh halus” di gedung DPRD atau di Pemprov Jatim sehingga 11 nama yang ikut menyalurkan dana hibah Pokir DPRD Jatim itu tidak ada yang tau? Karena dalam fakta persidangan terungkap bahwa penyaluran dana hibah Pokir bukan masing-masing anggota DPRD melainkan pejabat Pemprov di Bapeda atau di BPKAD. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij9VCh7bobBZDKuh09JD36nVR-BHU0ruR67yNZSRJP35z-ENRneA_QJlfwCuNRf53hAVyIQN4hyphenhyphenZHEXf2EV4ht6C0Oz64IDkvBuNc8d54T4c7rMnHpf1lk_U3Q5mSLajhh4ZUEAFZik-aVicpvTpdsAQRphzX3zYuGrYopOMB2ILq2rJze_dZ23xtHG4U/s640/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="640" height="382" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEij9VCh7bobBZDKuh09JD36nVR-BHU0ruR67yNZSRJP35z-ENRneA_QJlfwCuNRf53hAVyIQN4hyphenhyphenZHEXf2EV4ht6C0Oz64IDkvBuNc8d54T4c7rMnHpf1lk_U3Q5mSLajhh4ZUEAFZik-aVicpvTpdsAQRphzX3zYuGrYopOMB2ILq2rJze_dZ23xtHG4U/w640-h382/2.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian, kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024 Jilid II inipun bisa menyeret para Koordinator Pokmas di 38 Kabupate/Kota di Jawa Timur. Sebab menilik kasus Terdakwa Sahat Tua Parulian Simanjuntak yang memperjual belikan dana hinah Pokir miliknya adalah melalui Koordinator Pokmas, lalu Koordinator Pokmas berhubungan dengan para Ketua Pokmas tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa.<br /><br />Tidak hanya disitu. Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024 Jilid II inipun bisa menyeret beberapa pejabat Pemprov khusunya yang bertugas melakukan verfikasi data 4.500 Pokmas di Jawa Timur tetapi tidak melakukan verifikasi faktual melainkan hanya verfikasi data dengan alasan tidak cukup waktu. Seperti yang dikatakan saksi Edy Tambeng Widjaja, ST., M.Si selaku Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Pemrov Jatim dan saksi Ir. Baju Trihaksoro selaku Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Pemrov Jatim kepada Majelis Hakim dalam persidangan, 6 Juni 2023<br /><br />Dalam persidangan dihapan Majelis Hakim, saksi Edy Tambeng Widjaja, ST., M.Si selaku Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim Pemrov Jatim dan saksi Ir. Baju Trihaksoro selaku Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Pemrov Jatim Timur sama-sama mengakui bahwa sejumlah Pokmas selaku penerima dana hibah Pokir DPRD yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim hanya dilakukan verifikasi data<br /><br />“Hanya verifikasi data karena waktu tidak cukup,” kata saksi Edy Tambeng Widjaja, ST., M.Si kepada Majelis Hakim seakan tidak punya tanggungjawab <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizTD2HHmf6QN3j5RiuSvFKSg13aqsjgOgHtQ-1sQoaWBAu5Zn8kKa9iCT7oMoyO9eV5PZGeTYZzB42lsXxaIikMZ0qMVKMFohH5xHfUxPzfr_HQKzVW7tD5qx95vHnqUEB5YI_bKLgID5Bo0fTdYgUvyMWSey1ZR31DcD09cVAX1NtlhrEuAjg3y3xGV4/s640/IMG20230404150147.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizTD2HHmf6QN3j5RiuSvFKSg13aqsjgOgHtQ-1sQoaWBAu5Zn8kKa9iCT7oMoyO9eV5PZGeTYZzB42lsXxaIikMZ0qMVKMFohH5xHfUxPzfr_HQKzVW7tD5qx95vHnqUEB5YI_bKLgID5Bo0fTdYgUvyMWSey1ZR31DcD09cVAX1NtlhrEuAjg3y3xGV4/w640-h288/IMG20230404150147.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Foto Dok. BK</span><br /></td></tr></tbody></table>Keterangan saksi Edy Tambeng Widjaja, ST., M.Si dan saksi Ir. Baju Trihaksoro tak jauh beda dengan keterangan saksi Aryo Dwl Wiratno selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) di Dinas PU Bina Marga Pemprov Jatim yang mengatakan bahwa dirinya hanya menerima SP2D (surat perintah pencairan dana) yang sudah ditandatangani oleh PA (pengguna anggaran) yaitu Kepala Dinas tanpa data dari masing-masing Pokmas<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah memang verifikasi Pokmas hanya cukup berupa data yang terlampir pada masing-masing proposal dari setiap pokmas seperti yang dilakukan Dinas PU Bina Marga dan Dinas PU SDA Pemprov Jatim, dan tidak perlu verifikasi secara lengkap (kelapangan) untuk menghindari adanya Pokmas fiktif? Dan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa banyak Pokmas yang fiktif termasuk kegiatannya<br /><br />Namun ada sedikit yang menarik perhatian dalam persidangan saat itu, yaitu saksi Ir. Baju Trihaksoro yang tiba-tiba “bisu sejenak seperti disambar petir disiang hari bolong”.<br /><br />Kejadian yang dialami si Baju adalah saat JPU KPK Arif Suhermanto menanyakkan saksi Baju terkait kejanggalan nilai nominal pencairan dana hibah antara 60 - 70 miliar rupiah ke 40 Pokmas dimana Dinas PU SDA adalah salah satu aspirator Terdakwa Sahat Tua Parulian Simanjuntak, ada aliran uang dari Ilaham Wahyudi alias Eeng selaku Korlap Pokmas melalui  Sherlita Ratna Dewi sebesar Rp50 juta dan melalui Citra BS sebesar Rp75.5 juta.<br /><br />Setelah terdiam sejenak, “Sherlita pada tahun 2020 masih bertugas di Dinas Perhubungan,” kata Baju membela diri<br /><br />Selain itu, kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024 Jilid II inipun bisa mngungkap kemana raibnya dana hibah Pokir sebesar Rp1.720.367.500 pada tahun 2021 dan sebesar Rp751.594.700 tahun 2022 atau sebesar Rp2,4 triliu? Apakah ada kaitannya dengan pesta demokrasi atau Pilpres dan Pileg pada Pebruari 2024 atau Pilkada serentak pada November 2024 menadatang?<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi55Ua7yPJuKFYGElDy5oKUl-6HfB0CQ3GPjqXMu16bWdrspyRVJBPawRG_HiY7U0wL6RcPTkX9BeMZFhH8_OMncSMlSem7FhCTXXZmZb_9AJYSd7pclOft3W-0IbpBXsSpwbpyXfsqjvOD-fXMTB9X6do1xxz8uYt6jUqacEoR4W48tOR-9M0nEJcez4s/s640/anik...jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi55Ua7yPJuKFYGElDy5oKUl-6HfB0CQ3GPjqXMu16bWdrspyRVJBPawRG_HiY7U0wL6RcPTkX9BeMZFhH8_OMncSMlSem7FhCTXXZmZb_9AJYSd7pclOft3W-0IbpBXsSpwbpyXfsqjvOD-fXMTB9X6do1xxz8uYt6jUqacEoR4W48tOR-9M0nEJcez4s/w640-h360/anik...jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Foto Dok. BK</span><br /></td></tr></tbody></table>Sebab dari dokumen berupa tabel yang diperlihatkan JPU KPK dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim terliha jelas, bahwa dana hibah anggota DPRD Jatim yang bersumber dari APBD dan APBD Perubahan ada yang masih “misterius” sebesar Rp1.720.367.500 pada tahun 2021 dan sebesar Rp751.594.700 tahun 2022. Sedaangkan tahun 2022 dan tahun 20223 kosong alias nol. Lalu kemana “raibnya” dana sebesar Rp2,4 triliun lebih ini? Masuk ke kantong saipakah duit sebanyak itu?<br /><br />Lalu bagaimana dengan Gubernur? Apakah Gubernur Khofifah Indar Parawansa hanya sebagai pendengar yang setia mengetahui kasus perkara Korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim yang bersumber dari hasil keringat masyarakat Jawa Timur dalam APBD Pemprov Jatim dari berita-beria baik cetak, TV maupun Online karena tidak punya tanggung jawab sama sekali?<br /><br />Sementara, penandatanganan Proposal Pokmas adalah antara Ketua Pokmas dengan Gubernur dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dimana puluhan bahkan ratusan atau ribuan Pokmas yang fiktif termasuk kegiatannya.<br /><br />Sebelumnya, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan bisa jadi ada pengembangan. “Bisa jadi ada pengembangan, ikuti aja persidangan," ucap JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Selasa, 07 Maret 2023<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhclqq3Pfu28aCIa7yAqvye35Xerv9rgk4tEwyk7tnORO94FBjGO4ife_kLKwOmWm8mDuxf3CrYjqDwR9qjnJXxmn6AbD8JG1l2L3zrKa-GHF-0K3Qsi4p8O8NT7T-QEu_yFHfLP14IDu8chLc61Ww_vOYS7mp6VElcpc5iJn-Kec6obDJGpEtCVJBNAag/s378/3.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="378" data-original-width="312" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhclqq3Pfu28aCIa7yAqvye35Xerv9rgk4tEwyk7tnORO94FBjGO4ife_kLKwOmWm8mDuxf3CrYjqDwR9qjnJXxmn6AbD8JG1l2L3zrKa-GHF-0K3Qsi4p8O8NT7T-QEu_yFHfLP14IDu8chLc61Ww_vOYS7mp6VElcpc5iJn-Kec6obDJGpEtCVJBNAag/w330-h400/3.jpg" width="330" /></a></div>JPU KPK Arif Suheramnto menjelaskan, dari keterangan saksi-saksi terkait pertemuan di Jogja tidak banyak yang disampaikan. Saksi lebih banyak mengatakan bahwa itu hanya pertemuan biasa karena sudah lama tidak bertemu.<br /><br />“Tetapi ini menjadi aneh ketika pertemuan itu ada mantan Sekda Heru Cahyono, ada Kepala Bapeda M. Yasin dan Boby. Pertemuan itu ada Pak Heru Cahyono, Pak Yasin, Pak Boby, Pak Joko dan Avita. Padahal Pak Joko sudah pidah ke Bali,” ujar JPU KPK Arif Suheramnto<br /><br />Terkait jumlah anggota DPRD Jatim sebanyak 120 orang namun yang menyalurkan sebanyak 131 orang, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, karena ada beberapa yang mungkin PAW atau mungkin dilanjutkan oleh anggota DPRD yang lain sehingga catatan yang muncul itu angka-angka statistik.<br /><br />“Dari fakta persidangan keterangan saksi-saksi yang lain sebelumnya itu terverifikasi hanya tercatat dari data yang SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) yang dikumpulkan. Sehingga tercatat seperti itu,” ucapnya<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto, mengenai persentase dana hibah, sesuai himbauan dari Kemendagri hanya 10 persen dari PAD (pendapatan asli daerah) tetapi fakta dari sejak tahun 2020 - 2021 hampir menembus 18 persen.<br /><br />“Tetapi sampai pada porsi pertemuan dengan Kemendagri di Jakarta itu karena masih diatas 10 persen,” ujarnya. (Jnt)</div>

News Tipikor Menunggu Pengumuman Dari KPK Terkait 4 Anggota DPRD Jatim Bersama Puluhan Orang Lain Sebagai Terangka Dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Jilid II

“Apakah Akan Terungkap 11 Nama ‘Siluman’ Yang Turut Membagikan Dana Hibah Pokir DPRD Jatim TA 2020 – 2023 Yang Totalnya Sebesar Rp8,369 T, d...

»