Dilema Sujono di Pengadilan Tipikor: Otak Korupsi Fiber Optik atau Sekadar "Korban" Janji Jabatan?

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXoFBRtB3hcX8BiSqqNUQhV7CMbXMICnnVtU57kc-7ZScDSZghb8Wzld1d663uL355593zxlIxtMHqzVmQ20TtT3NvDw2cN0HkYUizOKyQUY0JNcjr_4bzcmILD0XXOQQvnwpTndo7tpXcT18qUT4T7-gwhFxGzrPkVssdParjpLg7hxuN77HVkVxeF8Q/s626/IMG_20260501_175739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="470" data-original-width="626" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXoFBRtB3hcX8BiSqqNUQhV7CMbXMICnnVtU57kc-7ZScDSZghb8Wzld1d663uL355593zxlIxtMHqzVmQ20TtT3NvDw2cN0HkYUizOKyQUY0JNcjr_4bzcmILD0XXOQQvnwpTndo7tpXcT18qUT4T7-gwhFxGzrPkVssdParjpLg7hxuN77HVkVxeF8Q/w320-h240/IMG_20260501_175739.jpg" width="320" /></a></div><span style="color: red; font-size: x-large;">Jejak Uang Rp840 Juta yang Mengalir ke Puluhan Rekening: Misteri Setoran Bulanan ke Sekda dan Anomali Pembayaran Proyek 3 Bulan yang Cair Hingga Akhir Tahun?</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div style="text-align: justify;">Di balik dinginnya ruang sidang dan ketukan palu hakim, tersimpan sebuah cerita pilu yang mungkin belum terungkap sepenuhnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kasus dugaan korupsi gratifikasi proyek Jaringan Intra Fiber Optik di Kabupaten Nganjuk senilai Rp6 miliar ini tidak hanya menyeret nama Sujono, mantan Sekretaris hingga Plt. Kepala Dinas Kominfo, tetapi juga membuka kotak Pandora tentang budaya "setoran" dan jual beli jabatan di birokrasi lokal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sujono kini duduk sebagai terdakwa tunggal di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang dituduh (didakwa)  menerima gratifikasi sebesar Rp840 juta dari Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemar atau Ayom, Direktur PT Laxo Global Akses. Namun, narasi ini dibantah keras oleh sumber terpercaya BERITAKORUPSI.CO. Sumber tersebut mengklaim Sujono hanyalah korban sistem yang lebih besar.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sujono ini korban. Kenapa hanya dia jadi tersangka/terdakwa? Pada tahun 2023, Sujono Selaku Sekretaris Dinas Kominfo diperintahkan Sekda untuk menyetorkan uang sebesar Rp60 juta setiap bulan dan dijanjikan menjadi Kepala Dinas tahun 2024. Sujono mencari uang dan memerintahkan Hikmawan untuk meminta dari PT Laxo. Jadi uang dari PT Laxo disetorkan setiap bulan sebesar Rp60 juta sisanya digunakan untuk biaya operasional kantor dan juga dibagikan ke beberapa orang termasuk staf dan istinya," ujar sumber tersebut dengan nada prihatin.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumber itu menambahkan sebuah kejanggalan investigasi: "Saat penyidikan sempat ada pemberitaan tentang itu tapi entah kenapa beritanya hilang."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Proyek Cepat, Pembayaran Lama: Sebuah Anomali?</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mari menelusuri jejak proyek yang menjadi sumber masalah ini. Awal mula terseretnya Sujono berawal pada tahun 2024 saat Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk melaksanakan proyek Fiber Optik untuk 93 Kantor/OPD dengan anggaran sebesar Rp6 miliar dari APBD TA 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 02 Januari 2024, pemilihan penyedia dilakukan via e-catalog. PT Laxo Global Akses menawarkan harga total Rp6.120.000.000, yang setelah negosiasi pada hari yang sama, disepakati menjadi Rp6.000.000.000. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/055.PPK/411.312/2024 pun terbit pada 2 Januari 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tim teknis dari PT Laxo (Haris Fakhrudin, Robbyanto Kurnia, Dani Aldi Aji Feraldin) bersama tim pengawas Diskominfo (Nanang Hertanto, Rendra Alfaritdho, Agung Joko Wicaksono) langsung bekerja. Dengan target pemasangan 1-3 OPD per hari, pekerjaan untuk 93 titik ini diselesaikan dalam waktu sekitar 3 bulan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, di sinilah letak keanehan yang mencurigakan. Meskipun pekerjaan fisik selesai dalam 3 bulan, pembayaran dari Dinas Kominfo mengalir deras setiap bulan hingga akhir tahun ,2024</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Pembayaran dimulai 2 Februari 2024 sebesar Rp500 juta (SPM Nomor .../M/2/2024).</li><li>Pembayaran terakhir terjadi pada 10 Desember 2024 sebesar Rp500 juta (SPM Nomor .../PPR2/12/2024).</li></ol></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Pertanyaan besarnya: </span></b>Mengapa pembayaran masih cair hingga Desember ketika pekerjaan sudah selesai sejak April? Apakah ini celah yang dimanfaatkan untuk melanggengkan aliran dana "biaya operasional" dan agar tidak terungkap fakta yang sesungguhnya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Tekanan, Ancaman, dan Uang yang Mengalir Deras?</span></b></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTb14QVSmw-pwEUbEksnaYg10GhStUX30B3sXv_msqGbGJTxqbm4G-jMp58eNzrx7iWvHF6q2RKO6Ik7d2s-x54jYit6S7eO_S24CKkNo6fJwm3SqEZDtBW_ZM5L9IJbfZLf3hWv5TE8ASzhviKT7edL4kZkorFmeqaK8OmAWukKNB145F6jjN2B2vBfw/s2858/IMG_20260501_180111.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2131" data-original-width="2858" height="478" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTb14QVSmw-pwEUbEksnaYg10GhStUX30B3sXv_msqGbGJTxqbm4G-jMp58eNzrx7iWvHF6q2RKO6Ik7d2s-x54jYit6S7eO_S24CKkNo6fJwm3SqEZDtBW_ZM5L9IJbfZLf3hWv5TE8ASzhviKT7edL4kZkorFmeqaK8OmAWukKNB145F6jjN2B2vBfw/w640-h478/IMG_20260501_180111.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Komunikasi antara Sujono dan Direktur PT Laxo, Ayom, mulai intensif pada awal Januari 2024. Sujono, melalui perantara Hikmawan (guru SMKN 1 Nganjuk), menanyakan adanya sisihan dana kontrak untuk "biaya operasional".</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Terdakwa menghubungi Hikmawan berkali-kali untuk menanyakan terkait biaya operasional tersebut dengan nada bicara yang tinggi," demikian dalam dakwaan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Awalnya Ayom menolak, mengingat kontrak berjalan satu tahun. Namun, ketakutan akan pemutusan kontrak sepihak atau dipersulitnya pembayaran bulanan membuat Ayom menyerah sekitar 4 Januari 2024. Posisi Sujono saat itu sangat strategis: sebagai Sekretaris Dinas dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), ia memegang kunci verifikasi pembayaran. Kekuatan ini semakin solid ketika pada 17 Oktober 2024, Sujono diangkat menjadi Plt. Kadis dan PPK berdasarkan SK Bupati No. 100.3.3.2/598/K/411.312/2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Total Rp840 juta pun berpindah tangan dari Ayom ke Hikmawan dan tersimpan di beberapa rekening Bank atas nama Himawan bukan atas nama Sujono, dengan jumlah Rp70 juta per bulan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Kemana Larinya Uang Rakyat Itu? Dan apa peran/jabatan para Penerima?</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Uang sebanyak itu tidak mengendap di satu tempat. Atas perintah Sujono, Hikmawan menyimpannya di empat rekening berbeda (BCA, BRI, Mandiri, Bank Jatim) sebelum akhirnya didistribusikan. Namun tidak dijelaskan bahwa uang tersebut diserahkan Hikmawan Putra kepada Terdakwa Sujono </div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Rp595.597.000 (BCA a.n Hikmawan) -> Dibagi-bagikan ke beberapa orang </li><li>Rp49.150.000 (Mandiri a.n Hikmawan) -> Dibagi-bagikan ke beberapa orang </li><li>Rp24.675.000 (BRI a.n Hikmawan) -> Dibagi-bagikan dibagikan ke beberapa orang </li><li>Rp25.000.000 (Bank Jatim a.n Hikmawan) -> Dibagi-bagikan ke beberapa orang </li></ul></div><div style="text-align: justify;">Total yang tercatat tersalurkan ke berbagai pihak (termasuk staf dan istri Sujono) adalah Rp694.422.000. Sisanya, Rp145.578.000, masih berada di rekening pribadi Hikmawan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta bahwa uang tersebut dibagi ke "puluhan orang" termasuk "staf dan istri" terdakwa memperkuat dugaan sumber bahwa ini adalah skema kolektif, bukan enrichment pribadi Sujono semata. Lalu, mengapa dakwaan seolah hanya menyudutkan Sujono sebagai pelaku tunggal tanpa menguraikan secara detail apa peran puluhan orang sebagai penerima dana tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Respons Para Pejabat: Sekda Diam dan Bupati Tidak Tahu </span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat dikonfirmasi mengenai tuduhan adanya perintah setoran ke Sekda, Drs. Nur Solekan, M.Si (Sekda Nganjuk) memilih bungkam tanpa tanggapan via WhatsApp.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, Bupati Definitif Kabupaten Nganjuk periode sebelumnya dan sekarang, Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, mengatakan tidak tahu. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Aduh saya tdk tahu mas …dan waktu itu saya juga sudah purna Bupati , Ngapunten nggih , thanks," balasnya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Marhaen menjabat Bupati definitif pada April-September 2023, tepat di masa ketika alleged "perjanjian setoran" konon terjadi, sebelum kemudian terpilih untuk periode 2025-2030.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">7 Pertanyaan Menggugat untuk Mencari Kebenaran Sejati</span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menuntut jawaban lebih dari sekadar vonis bagi Sujono. Berikut adalah pertanyaan kritis yang harus dijawab untuk membongkar akar masalah:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>1. Untuk Terdakwa Sujono:</b></div><div style="text-align: justify;">Benarkah Anda menikmati seluruh Rp840 juta tersebut untuk kekayaan pribadi, ataukah Anda hanya menahan uang sebentar sebelum membagikannya sesuai instruksi atasan? Mengapa dakwaan JPU tidak merinci nama-nama penerima dana dari Rp694 juta yang tersebar itu, sehingga publik seolah yakin Anda adalah satu-satunya benefisiaris?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Untuk Sekda Drs. Nur Solekan:</b></div><div style="text-align: justify;">Apakah benar pada 2023 Anda memerintahkan Sujono menyetor Rp60 juta/bulan dengan imbalan janji jabatan Kadis? Jika tuduhan sumber BERITAKORUPSI.CO ini salah, mengapa Anda tidak membantahnya secara tegas? Apakah ada budaya "pungutan liar berjenjang" di lingkungan Pemkab Nganjuk yang selama ini ditutup-tutupi?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Untuk Direktur PT Laxo, Nemesius Ajom Rahwana (Ayom):</b></div><div style="text-align: justify;">Mengapa dalam dakwaan tidak dijelaskan secara rinci kronologi penyerahan uang bulanan tersebut? Apakah ketidakjelasan ini sengaja dibuat agar Anda tidak perlu menunjuk siapa saja pejabat lain yang menerima bagian dari uang "biaya operasional" yang Anda bayarkan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Untuk Saksi Hikmawan Putra:</b></div><div style="text-align: justify;">Anda memegang peran kunci sebagai "brankas berjalan". Siapa sebenarnya yang memberi perintah spesifik untuk membagi uang ke staf dan istri Sujono? Apakah pembagian itu bentuk bagi hasil korupsi berjamaah, atau sekadar upah untuk membungkam mereka? Kemana nasib sisa Rp145 juta yang masih di rekening Anda?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>5. Terkait Anomali Waktu Proyek:</b></div><div style="text-align: justify;">Mengapa pembayaran proyek yang seharusnya selesai dalam 3 bulan (sesuai SPMK Jan 2024) masih digelontorkan hingga Desember 2024? Apakah mekanisme pembayaran bulanan ini sengaja dirancang longgar untuk memfasilitasi aliran dana gratifikasi setiap bulannya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>6. Terkait Aliran Dana ke Istri dan Staf:</b></div><div style="text-align: justify;">Siapa saja staf dan keluarga yang menerima uang dari pecahan Rp694 juta tersebut? Apakah keterlibatan mereka diketahui oleh penyidik? Jika ya, mengapa mereka tidak diproses hukum? Apakah ini strategi agar kasus terlihat rumit dan sulit diusut tuntas?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>7. Terkait "Hilangnya" Jejak Investigasi:</b></div><div style="text-align: justify;">Sumber menyebutkan isu setoran ke Sekda pernah muncul saat penyidikan lalu menghilang. Siapa yang memiliki wewenang untuk "menghapus" arah penyelidikan ini? Apakah ada intervensi politik dari kalangan eksekutif Nganjuk yang melindungi pejabat tinggi di balik kasus ini?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>8. Apakah kasus ini murni penyidikan Kejari Nganjuk atau bersumber dari KPK? Apakah informasi dan data dari KPK hanya melibatkan terdakwa Sujono yang menerima uang atau ada pihak yang terselamatkan dalam perkara ini?</b></div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;">9. Apakah di ruang sidang Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya mesteri kasus Perkara Korupsi Gratifikasi Fiber Optic dengan terdakwa Sujono ini dapat mengungkap?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel ini tanpa ijin.</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Dilema Sujono di Pengadilan Tipikor: Otak Korupsi Fiber Optik atau Sekadar "Korban" Janji Jabatan?

Jejak Uang Rp840 Juta yang Mengalir ke Puluhan Rekening: Misteri Setoran Bulanan ke Sekda dan Anomali Pembayaran Proyek 3 Bulan yang Cair Hi...

»

Skandal Fiber Optik Nganjuk Rp840 Juta: Sujono Diadili Sebagai "Otak" Korupsi atau Hanya Korban Sistem Jual Beli Jabatan?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgauICmBGtk3HfdduSUt7m2QRyErP4OBASIaAgpk66gwnZntUvV4-5gWZ6kCXJL94kU5Ladlqc1TqqAa_t2gDqgNJ0MLVoTpxnoBfNljRHT53T9ArCXcf30mRLiXdVzxO-qEzxZ82z2xONVtqSPAoZFEABqEuXQ9J3eYECszRzagWwrS9iyTMUWRHeA2ZE/s2858/IMG_20260501_180111.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="2131" data-original-width="2858" height="239" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgauICmBGtk3HfdduSUt7m2QRyErP4OBASIaAgpk66gwnZntUvV4-5gWZ6kCXJL94kU5Ladlqc1TqqAa_t2gDqgNJ0MLVoTpxnoBfNljRHT53T9ArCXcf30mRLiXdVzxO-qEzxZ82z2xONVtqSPAoZFEABqEuXQ9J3eYECszRzagWwrS9iyTMUWRHeA2ZE/s320/IMG_20260501_180111.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;">Sumber Beritakorupsi.co Ungkap Fakta Mengejutkan: Uang Gratifikasi Disebut Setoran Wajib ke Sekda demi Kursi Kepala Dinas, Sementara Aliran Dana ke Puluhan Rekening Masih Menjadi Misteri Termasuk Status Hikmawan Putra </span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div style="text-align: justify;">Kasus dugaan korupsi gratifikasi dalam proyek Jaringan Intra Fiber Optik untuk 93 Kantor/OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk kian menarik perhatian publik. Dengan total anggaran APBD TA 2024 sebesar Rp6 miliar dan pemenang lelang PT Laxo Global Akses, kasus ini menyeret nama Sujono, yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk pada Mei 2023 dan kemudian pada Oktober 2024 diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, di balik dakwaan hukum, muncul narasi menarik yang mengguncang. Salah seorang sumber terpercaya BERITAKORUPSI.CO menjelaskan bahwa Sujono sejatinya adalah korban. Menurut sumber tersebut, uang yang diterima Sujono melalui perantara Hikmawan seorang guru SMKN 1 Nganjuk dari Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemar atau Ayom selaku Direktur PT Laxo (PT Laxo Global Akses), sejatinya bukan untuk dinikmati Sujono seorang diri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sujono ini korban. Kenapa hanya dia jadi tersangka (terdakw)? Pada tahun 2023, Sujono selaku Sekretaris Dinas Kominfo diperintahkan Sekda untuk menyetorkan uang sebesar Rp60 juta setiap bulan dan dijanjikan menjadi Kepala Dinas tahun 2024. Jadi Sujono memerintahkan Hikmawan untuk meminta dari PT Laxo. Jadi uang dari PT Laxo disetorkan setiap bulan sebesar Rp60 juta, sisanya digunakan untuk biaya operasional kantor dan juga dibagikan ke beberapa orang termasuk staf dan istrinya," ujar sumber tersebut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumber itu menambahkan, "Saat penyidikan sempat ada pemberitaan tentang itu tapi entah kenapa beritanya hilang."</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Kronologi Proyek dan Negosiasi Harga</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Awal mula terseretnya Sujono berawal pada tahun 2024 saat Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk melaksanakan proyek Fiber Optik untuk 93 Kantor/OPD dengan anggaran sebesar Rp6 miliar dari APBD TA 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 02 Januari 2024, Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk melakukan pemilihan penyedia melalui laman e-catalog. Berdasarkan penawaran yang tertera, PT Laxo Global Akses memberikan penawaran harga satuan sebesar Rp510.000.000 dan total harga sebesar Rp6.120.000.000. Kemudian dilakukan negosiasi harga dan disepakati harga satuan menjadi Rp500.000.000 dengan total harga menjadi Rp6.000.000.000.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari hasil negosiasi tanggal 02 Januari 2024 tersebut, Dinas Kominfo menetapkan PT Laxo Global Akses sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan proyek Jaringan Intra Fiber Optik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada tanggal 2 Januari 2024, Dinas Kominfo menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/055.PPK/411.312/2024. Pekerjaan instalasi jaringan intra untuk 93 kantor/OPD di Pemkab Nganjuk pun dilaksanakan oleh Tim Teknis dari PT Laxo Global Akses yaitu Haris Fakhrudin, Robbyanto Kurnia, dan Dani Aldi Aji Feraldin. Mereka didampingi dan diawasi oleh Tim Teknis dari Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk yaitu Nanang Hertanto, Rendra Alfaritdho, dan Agung Joko Wicaksono.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sekitar 3 bulan, di mana dalam 1 hari pemasangan dapat dilakukan sebanyak 1 atau 3 kantor OPD dengan titik lokasi instalasi jaringan intra yang dikerjakan oleh PT. Laxo Global Akses di 93 kantor/OPD.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas pekerjaan pengadaan jaringan Intra Fiber Optik di 93 OPD Pemkab Nganjuk tersebut, PT Laxo Global Akses TA 2024 telah dibayar lunas oleh Dinas Kominfo sebesar Rp500 juta setiap bulan sejak 2 Februari 2024 sesuai SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 3518/03.0/0000/LS/2.16.2.20.21.01.0000/M/2/2024. Pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 10 Desember 2024 sebesar Rp500 juta dengan SPM Nomor 3518/03.00/0000 179/LS/2.16.2.20.21.01.0000/PPR2/12/2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Modus "Biaya Operasional" dan Tekanan Psikologis</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setelah pekerjaan pengadaan jaringan intra fiber optik pada Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk tahun 2024 berjalan sekitar beberapa hari, terdapat komunikasi antara Terdakwa Sujono yang sudah saling kenal sebelumnya dengan Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemarto atau Ayom selaku Direktur PT Laxo Global Akses melalui perantara Hikmawan Putra atau Hikmawan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Komunikasi tersebut diawali pada awal Januari 2024 dimana Terdakwa Sujono menghubungi Ayom untuk menanyakan apakah ada dari nilai kontrak yang disepakati tersebut ada yang dapat disisihkan untuk Terdakwa yang akan dipergunakan sebagai biaya operasional melalui Hikmawan. Terdakwa menghubungi Hikmawan berkali-kali untuk menanyakan terkait biaya operasional tersebut dengan nada bicara yang tinggi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Awalnya Ayom tidak terlalu menanggapi permintaan dari Terdakwa Sujono, bahkan Ayom sempat memberikan penolakan dengan alasan bahwa kontrak sudah berjalan untuk 1 (satu) tahun. Namun sekitar tanggal 04 Januari 2024, Ayom memberikan biaya operasional tersebut karena Ayom khawatir apabila kontrak kerja pengadaan yang telah dibuat antara PT Laxo Global Akses dan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk akan diputus secara sepihak pada saat pekerjaan telah berjalan, atau setidaknya pembayaran setiap bulan kepada PT Laxo Global Akses akan dipersulit.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut sangatlah beralasan karena Terdakwa memiliki kewenangan selaku Sekretaris Dinas sekaligus Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam pekerjaan pengadaan jaringan intra fiber optik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024 yang berwenang dalam melakukan verifikasi pembayaran kepada penyedia setiap bulannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Alasan tersebut nyatanya juga semakin diperkuat seiring dengan pengangkatan Terdakwa Sujono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk pada tanggal 17 Oktober 2024, sekaligus diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nganjuk No. 100.3.3.2/598/K/411.312/2024 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Nganjuk No. 188/02/K/411.312/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 tanggal 18 Oktober 2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Jejak Digital Uang Rp840 Juta: Kemana Larinya?</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKwq8oCwlqvNxlCz0wxYppSCG0LhW1Tps5ESFU4NDmp5CrjRgqlbZtXCMKjkvg5fVjEy3Tgv3q8jzz1BChWwKjxUcjhalpJQegS3qrhOL5rG5HIklJhfoEfHZu_CAb7VGkQu3g8YziccgUMUi9xdJjXV5QiH1yWHWNjwL5tCOuPZj_J5JtCx-NQNMU8Ac/s626/IMG_20260501_175739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="470" data-original-width="626" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKwq8oCwlqvNxlCz0wxYppSCG0LhW1Tps5ESFU4NDmp5CrjRgqlbZtXCMKjkvg5fVjEy3Tgv3q8jzz1BChWwKjxUcjhalpJQegS3qrhOL5rG5HIklJhfoEfHZu_CAb7VGkQu3g8YziccgUMUi9xdJjXV5QiH1yWHWNjwL5tCOuPZj_J5JtCx-NQNMU8Ac/s320/IMG_20260501_175739.jpg" width="320" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Total uang yang sudah diberikan oleh Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemar atau Ayom selaku Direktur PT Laxo Global Akses kepada Terdakwa Sujono melalui Hikmawan Putra atau Hikmawan sebesar Rp840 juta, atau setiap bulan sebesar Rp70 juta sejak Januari - Desember.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian atas perintah Terdakwa Sujono, uang sebesar Rp840 juta disimpan oleh Hikmawan di berbagai rekening:</div><div style="text-align: justify;">*   Rekening BCA Nomor 1410302507</div><div style="text-align: justify;">*   Rekening BRI Nomor 375401024222531</div><div style="text-align: justify;">*   Rekening Mandiri Nomor 1710003402891</div><div style="text-align: justify;">*   Rekening Bank Jatim Nomor 0192201080</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2024, Terdakwa Sujono memerintahkan Hikmawan untuk men-transfer uang tersebut ke beberapa rekening atas nama orang lain termasuk staf dan istri terdakwa Sujono. Rinciannya sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"><ul><li><b>Uang sebesar Rp595.597.000</b> disimpan di rekening Bank BCA Nomor 1410302507 atas nama Hikmawan Putra dan kemudian uang itu dibagi-bagikan ke beberapa orang.</li><li><b>Uang sebesar Rp49.150.000</b> disimpan di Bank Mandiri Nomor Rekening 1710003402891 atas nama Hikmawan Putra dan kemudian uang itu dibagi-bagikan ke beberapa orang.</li><li><b>Uang sebesar Rp24.675.000</b> disimpan di Bank BRI Nomor Rekening 375401024222531 atas nama Hikmawan Putra dan kemudian uang itu dibagi-bagikan ke beberapa orang.</li><li><b>Uang sebesar Rp25.000.000</b> disimpan di Bank Jatim Nomor Rekening 0192201080 atas nama Hikmawan Putra dan kemudian uang itu dibagi-bagikan ke beberapa orang.</li></ul></div><div style="text-align: justify;">Total uang sebagai biaya operasional yang diterima terdakwa Sujono melalui Hikmawan dari Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemar atau Ayom selaku Direktur PT Laxo Global Akses, sekaligus disalurkan oleh Hikmawan ke beberapa orang atas perintah Terdakwa Sujono adalah sebesar Rp694.422.000. Sementara sisa uang Rp145.578.000 dari total Rp840 juta (dikurangi Rp694.422.000) berada dalam rekening pribadi Saksi Hikmawan Putra.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Respons Pejabat Terkait: Bungkam dan Ketidaktahuan</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait informasi bahwa Sujono hanyalah alat setoran untuk atasan, BERITAKORUPSI.CO mencoba mengonfirmasi langsung. Drs. Nur Solekan, M.Si selaku Sekda Pemkab Nganjuk dihubungi melalui telepon untuk menanyakan perihal informasi dari narasumber, namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara Bupati Nganjuk Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, S.E., SH., MH., MBA atau yang akrab disapa Kang Marhaen, saat dihubungi BERITAKORUPSI.CO mengatakan tidak tahu karena saat itu sudah tidak menjabat sebagai Bupati.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Aduh saya tdk tahu mas …dan waktu itu saya juga sudah purna Bupati, Ngapunten nggih, thanks," balasnya singkat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Perlu dicatat, pada April - September 2023, Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi menjabat sebagai Bupati Definitif menggantikan Novi Rahman Hidayat S.Sos., MM yang Ditangkap atau OTT KPK. Kemudian, Bupati Nganjuk periode 2025 - 2030 kembali dijabat oleh Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>7 Pertanyaan Kritis yang Harus Terjawab di Persidangan</b></span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mengingat kompleksitas kasus dan adanya tuduhan bahwa Sujono hanyalah korban sistem, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan mendesak yang perlu dijawab oleh JPU, Terdakwa, dan pihak terkait:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>1. Terkait Terdakwa Sujono:</b></div><div style="text-align: justify;">Benarkah uang sebesar Rp840 juta sampai sepenuhnya ke tangan pribadi Sujono untuk memperkaya diri, ataukah ia hanya berfungsi sebagai "kurir" yang menahan uang sebentar sebelum didistribusikan ke pihak lain sesuai perintah atasan? Mengapa dalam dakwaan tidak diuraikan secara rinci aliran dana ke puluhan orang tersebut, sehingga terkesan Sujono sebagai pelaku tunggal?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2. Terkait Peran Sekda (Drs. Nur Solekan):</b></div><div style="text-align: justify;">Apakah benar terdapat perintah dari Sekda pada tahun 2023 agar Sujono menyetorkan Rp60 juta per bulan dengan imbalan janji jabatan Kepala Dinas? Jika benar, mengapa Sekda tidak diperiksa sebagai saksi atau bahkan tersangka dalam pengembangan kasus ini, mengingat adanya indikasi trading in influence (jual beli pengaruh)?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Terkait Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemar (Ayom) - Direktur PT Laxo:</b></div><div style="text-align: justify;">Mengapa dalam dakwaan JPU tidak dijelaskan secara spesifik tahun berapa dan detail kronologi penyerahan uang Rp70 juta setiap bulan tersebut? Apakah ketidaktegasan ini sengaja dilakukan untuk melindungi pihak-pihak lain yang menerima bagian dari uang "biaya operasional" tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>4. Terkait Hikmawan Putra (Perantara):</b></div><div style="text-align: justify;">Apa peran sebenarnya Hikmawan dalam skema ini? Apakah ia hanya sekadar rekening berjalan, atau turut aktif membagi-bagikan uang ke staf dan istri Sujono atas instruksi siapa? Mengapa sisa uang Rp145.578.000 masih bertahan di rekening pribadinya, dan kemana nasib uang tersebut selanjutnya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>5. Terkait Anomali Pembayaran vs Durasi Pekerjaan:</b></div><div style="text-align: justify;">Mengapa pembayaran pekerjaan dilakukan secara rutin hingga Desember 2024, sementara pekerjaan fisik sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/055.PPK/411.312/2024 tanggal 2 Januari 2024 hanya berlangsung selama 3 bulan? Apakah ada pekerjaan tambahan yang tidak tercatat, ataukah ini celah untuk melanggengkan aliran dana gratifikasi bulanan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>6. Terkait Aliran Dana ke Staf dan Istri:</b></div><div style="text-align: justify;">Siapa saja penerima dana yang berasal dari pecahan Rp694 jutaan tersebut? Apakah distribusi uang ke staf dan istri Sujono merupakan bentuk "bagi hasil" wajib dalam sistem korupsi berjamaah di Diskominfo Nganjuk, ataukah upaya untuk menciptakan banyak pihak yang terlibat agar sulit diusut (memperbanyak saksi yang terkontaminasi)?</div><div style="text-align: justify;"><b><br /></b></div><div style="text-align: justify;"><b>7. Terkait Hilangnya Jejak Investigasi Awal:</b></div><div style="text-align: justify;">Sumber menyebutkan bahwa saat penyidikan sempat ada pemberitaan mengenai peran Sekda dan sistem setoran, namun kemudian "hilang-hilang". Siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya arah penyelidikan ini? Apakah ada intervensi politik lokal yang menghambat pengungkapan dalang sebenarnya di balik kasus Rp840 juta ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>8. Apakah perkara ini murni hasil penyidikan Kejari Nganjuk atau bersumber dari KPK? Apakah informasi dan data dari KPK ke Kejari Nganjuk hanya melibatkan nama Sujono yang menerima uang itu atau ada pihak yang terselamatkan dalam perkara ini?</b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel ini tanpa ijin.</div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal Fiber Optik Nganjuk Rp840 Juta: Sujono Diadili Sebagai "Otak" Korupsi atau Hanya Korban Sistem Jual Beli Jabatan?

Sumber Beritakorupsi.co Ungkap Fakta Mengejutkan: Uang Gratifikasi Disebut Setoran Wajib ke Sekda demi Kursi Kepala Dinas, Sementara Aliran ...

»