BERITAKORUPSI.CO

Dr. Solahudin SH., MH : “Justice Collaborator (JC) Dapat Vonis Percobaan”

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJii-VTtD6DkQwtN_mftFekbd9tezPwY20v3pt5VZk3Kdlw6rdu9ClQNTqrB8ERkVT_fPw3lsUABVAYVqSeLH4w5E4gjyYOlmsoNEDuuMRwT6sqikCZNpHx4zg-N44ioZDzBbPjgIvrKQ/s1600/Dr.+Solahudin+SH.%252C+MH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJii-VTtD6DkQwtN_mftFekbd9tezPwY20v3pt5VZk3Kdlw6rdu9ClQNTqrB8ERkVT_fPw3lsUABVAYVqSeLH4w5E4gjyYOlmsoNEDuuMRwT6sqikCZNpHx4zg-N44ioZDzBbPjgIvrKQ/s640/Dr.+Solahudin+SH.%252C+MH.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dr. Solahudin SH., MH</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Perkara Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 29 milliar, tinggal menunggu putusan Majelis Hakim terhadap 6 (Enam) terdakwa diantaranya; Agus Sugijanto, Widi Santoso, Aditya Nerviadi  Iwan Suasana (Iwan), Sumanto dan Hedi Karnomo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP)  yang menjadi JC (Justice Collaborator ). Hedi Karnomo sudah menyampaikan Nota Pembelaannya pada tanggal 20 Pebruari 2017. Hedi Karnomo membeberkan ihkwal awal yang menyeretnya menajdi pesakitan. Hedi mengatakan, berawal saat Iwan Suasana atau Iwan yang sudah lama Ia kenal. Iwan menemui Hedi Karnomo di kantor AJP dengan maksud meminjam dokumen PT AJP, untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. “Ini semua berawal pada bulan April 2015. Saat Iwan Suasana atau Iwan, yang sudah lama saya kenal, datang ke kantor saya, menyampaikan kalau di Madiun ada rencana proyek pembangunan gedung DPRD yang sudah dikondisikan, tetapi dengan syarat yang mengerjakan proyek dilapangan adalah Kaiseng atau Aseng dan Moch. Shonhaji. Yang menurut Iwan bahwa Kaiseng sudah lama dikenal dan anak seorang pengusaha besar yang siap membantu dana. Serta mnejelaskan, kalau PT. Parigraha Konsultan, milik Ir. Soemanto, yang masih saudaranya adalah sebagai pengawas lapangan (MK). Itulah yang membuat saya percaya dan menuruti permintaan Iwan Suasana, dengan member kuasa Direktur kepada Kaiseng dengan tanpa Hak Subtitusi. ” ungkap terdakwa Hedi saat itu. Dari pembelaannya terdakwa menjelaskan dan mengakui, dari hasil pertemuan tersebut ada kesepakatan antara keduanya, yaitu Kaiseng akan menerima kuasa Direktur dari Hedia yang tak bisa dialihkan ke orang lain. Sebelum menghadap Notaris untuk membuat kuasa Direktur, Hedi Karnomo menandatangani dokumen lelang. Selanjutnya, Hedi menyerahkan semua dokumen PT AJP termasuk User ID beserta Paswordnya, kecuali rekening atas nama AJP. alsannya, agar Hedi tetap dapat mengawasi pajak perusahaan agar tidak ada masalah. 
 Hedi Karnomo mengakui, setelah ada pengumuman pemenang lelang di Unit Layanan Pengadaan Pemkot Madiun, dimana PT AJP adalah peserta tunggal sekaligus sebagai pemenag, Kaiseng tak kunjung datang menemui Hedi Karnomo untu sama-sama menghadap Notaris membuat kuasa Direktur. Menururt Hedi Karnomo, Dokumen kontrak terpaksa ditandatangani karena sudah hampir melewati batas waktu yang ditentukan oleh Penguna Anggaran (PA). Apa bila tidak ditanda tangani, maka PT AJP akan di Blacklist. Setelah menandatangani dokumen kontrak, barulah Kaiseng bersedia datang dan diajak menghadap Notaris. Kuasa Direkturpun telah dipegang oleh Kaiseng. Sementara dana yang masuk kereking AJP, seluruhnya diserahkan ke Kaiseng dan Moch. Shonaji untuk pekerjaan proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun. Dalam pelaksanaannya, ternyata pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh Kaiseng dan Shonaji tepat waktu hingga penambahan 50 hari kalender. Karena surat kuasa Direktur yang diterima Kaiseng tidak dipergunakan sesuai isinya. Akibatnya, PT AJB pun di blacklist. Karena tak terima, terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada Iwan Suasana sesua janjinya. Merasa dirinya “dipermainkan dan terjebak dalam lingkaran hitam”, akhirnya Hedi Karnomo langsung menemui Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur yang semula hendak ke KPK karena dianggap lebih terbuka dan transparan. Dalam tuntutan yang dibacakan oleh JPU, Hedi Karnomo di jerat dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hedi Karnomo dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 75 juta subsidair 4 bulan kurungan. JPU menyatakan, bahwa terdakwa tidak menikmati uang, terdakwa adalah JC dan mendapat perlakukan Khusus. Tuntutan ini menjadi pertanyaan, karena Hedi Karnomo dinilai merupakan saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dalam perkara korupsi ini, dan Dia tidak menikmati uang negara sepeserpun. Selama ini Hedi juga dinilai kooperatif selama dalam pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan telah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK). Sebagai seorang Justice Collaborator, Hedi Karnomo dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Namun apakah Hakim dapat memberikan putusan yang berpihak pada Justice Collaborator ?. Apalagi adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA 4/2011), memandatkan hal tersebut. Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU PSK secara jelas menyebutkan: (1)    Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. (2)    Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Hedi Karnomo dapat memperoleh putusan yang meringankan dirinya sebagai Justice Collaborator Dalam angka 9 huruf c SEMA Nomor 4 tahun 2011, yang berbunyi, “…atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana sebagai berikut: (I) menjatuhkan pidana percobaan bersyarat Khusus dan/ atau (II) menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.” Perlindungan bagi Justice Collaborator perlu dilakukan demi mengungkap pelaku utama perkara korupsi. Hal ini dapat pula membantu aparat penegak hukum untuk mengungkapk perkara korupsi lain dengan jaminan yang pasti dan nyata bukan hanya sekedar istilah Justice Collaborator. Anehnya, terdakwa Hedi Karnomo sepertinya tidak akan mendapatkan haknya sebagai JC melainkan hukuman penjara yang akan didapatkannya. Hal itu dapat diperhatikan selama dalam proses hukum. Sebab, Majelis Hakim menanyakkan tanggung jawabnya sebagai Direktur PT AJP. pada hal, Hedi Karnomo sedang diadili atau berstatus terdakwa. Begitu juga dengan JPU. Dalam persidangan, JPU tidak menghadirkan Ahli yang terdapat dalam BAP juga tidak menghadirkan ahli dari BPKP ataupun dari BPK RI untu menghitung adanya kerugian negara. Yang lebih aneh lagi, JPU justru menunjukkan bukti baru dalam persidangan yang tidak pernah ditunjukkan saat di penyidikan. Belum lagi saat menjelang tunutan, Kasi Pidsus justru menghubungi istri terdakwa agar mengirim “hitung-hitungan” dalam persidangan. Namun oleh istri terdakwa tidak memenuhinya. Menanggapi JC (Justice Collaborator) dalam kasus perkara Korupsi, pakar hukum pidana yang juga dosen paska sarjana  Universitas Bhayangkara (Ubara), Dr. Solahudin SH., MH mengatakan, seorang JC dapat divonis dengan hukuman percobaan. Hal itu disampaikannya saat ditemui wartawan media ini di Pengadilan Tipikor, pada Kamis, 24 Pebruari 2017. “JC ini kan mirip dengan pengakuan, mengaku terlebih dahulu kepada penyidik. Jadi kalau anda mengaku, akan saya tuntut ringan, ini ada di negara lain diantaranya Amerika yang model persidangannya seperti juri. Kalau negara kita kan Kontinental dari Belanda, karena kita dijajah Belanda jadi hukumnya Kontinental. Tapi dalam perkembangan hukum, sebenarnya praktek-praktek hokum kita ini tidak lagi murni hokum Kontinental, sudah ada campuran-campuran,” ujarnya. Terkait “gelar” JC bagi terdakwa Hedi Karnomo, yang dalam persidangan terungkap bahwa Ia menandatangani dokumen kontrak namun tidak meneriam aliran dana karena semua dana diserahkan kepada orang yang menerima Kuasa Direktur yaitu Kaiseng. Menanggapi itu, Dr. Solahudin SH., MH menjelaskan, seorang JC boleh dihukum percobaan dan itu sah-sah saja. “Saya pernah menulis itu di media. Jadi kalau Hakim ingin memutus tidak lebih dari satu tahun, boleh diputus percobaan. Jadi kalau SEMA itu hanya mempertegas, memperjelas dari doktrin-doktrin ilmu hokum pidana, ada itu di KUHP. Bahwa kalau Hakim tidak bermaksud  atau hendak menghukum terdakwa tidak lebih dari satu tahun, itu bisa menjatuhkan pidana percobaan. Dalam KUHP, cob abaca dalam pasal 14 KUHP ada itu diatur dan Hakim tidak salah,” tegasnya.  (Redaksi)

News Regional Tipikor Dr. Solahudin SH., MH : “Justice Collaborator (JC) Dapat Vonis Percobaan”

Dr. Solahudin SH., MH beritakorupsi.co – Perkara Korupsi proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan a...

Komisiaris Empire Palace Dilaporkan Ke Polda Jatim

03.57 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDHmeCmYzc9Yxkpx5_MQMDcO-6CiA5NtDoFWhpH-cdQ77VygWhU1GfFyMX10bM-isOTXFUECF_LdLe09cnzTPuMi1QCx8hrGDHelpeZbD-UmxcQmqbr8t6LZ_lcSmb_nzVDOG2UOeCbug/s1600/IMG_20170222_130935.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDHmeCmYzc9Yxkpx5_MQMDcO-6CiA5NtDoFWhpH-cdQ77VygWhU1GfFyMX10bM-isOTXFUECF_LdLe09cnzTPuMi1QCx8hrGDHelpeZbD-UmxcQmqbr8t6LZ_lcSmb_nzVDOG2UOeCbug/s640/IMG_20170222_130935.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Bagai tali tak berujung. Ungkapan ini barang tepat dalam kasus perkara pidana yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya antara Trisulowati (Chin Chin) dengan Gunawan Angka Widjaja (Gunawa). Sebab, saat ini Chin Chin berstatus terdakwa dan sedang diadili di PN Surabaya atas laporan Gunawan terkait dugaan penggelapan dokumen perusahaan PT Blauran Cahaya Mulya (Blanca) atau yang lebih dikenal Hotel Empire Palace, yang notabene adalah milik keduanya yang juga sebagai suami istri. Terdakwa Chin Chin adalah Direktur Utama (Dirut) PT Blanca sementara Gunawa adalah Komisiaris. Namun saat ini keduanya tidak lagi melihat sebagai suami istri namun sebagai Direksi perusahaan. Gunawan melaporkan Chin Chin Istrinya ke pihak Kepolisian dengan tuduhan dugaan penggelapan dokumen perusahaan dan uang sebesar 200 milliar rupiah. Ironisnya, Chin Chin pun diadili. Ternyata tak berhenti disini. Sebab Chin Chin pun balik melaporkan suaminya ke Polda Jatim dengan tuduhan dugaan membuat akte otentik yang diduga isi keterangannya palsu. Hal itu seperti yang disampaikan Hotman Paris Hutapea, selaku Penasehat Hukum terdakwa kepada media ini saat ditemui di ruang sidang PN Surabaya sesaat sebelum sidang di mulai. Hotman mengatakan, kalau klienya Chin Chin sudah melaporkan Gunawan ke Polda Jatim. “Ada dua laporan polisi di Polda Jatim atas nama pelapor Chin Chin dan sudah di BAP termasuk Dua saksi maupun dari pihak Bank. Kami mendengar sudah ditingkatkan ke penyidikan. Dan menurut penydidk sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan. Jadi mudah-mudahan tak lama lagi akan jadi tersangka. Karena 100% yang dilaporkan oleh Chin Chin itu ada buktinya,” kata Hotman menjelaskan Hotman Paris melanjutkan, sebagai Dirut berhak untuk memindahkan dokumen perusahaan termasuk memindahkan uang serta membuka rekening perusahaan. “Kalau ada orang yang mengatakan lupa, anda sendiri tau, memang selamanya agak lupa kalau ada masuk duitnya puluhan milliaran tapi ini ratusan milliard. Jadi intinya begini. Dokumen cuma brosur-brosur dibilang itu pencurian karena dipindahkan. Tapi uang hampir 400 milliar ke rekening dia (Gunawan), itu apa namanya. Artinya memang ini kan keluarga. Chin Chin sebagai Dirut dengan kewenaan penuh dan tidak digaji. Dalam anggaran dasar disebutkan, bahwa ijin Komisiaris hanya diperlukan kalau untuk meminjam uang apabila menjaminkan asset perusahaan, itu standart dalam sebuah akte,” ujar Hotman Lebih lanjut pengacara asal Jakarta ini menjelaskan bahwa, dokumen yang diduga digelapkan terdakwa tidak memiliki nilai ekonomis. “Yang dilaporkan bahwa, seolah-olah ibu Chin Chin ini menggelapkan dokumen-dokumen yang secara nilai ekonomisnya nggak ada, karena sebahagian besar hanya brosur-brosur. Dia bilang, memindahkan dokumen itu oleh Dirut ke gedung lain itu salah. Ia, memindahkan dokumen salah, dimana-mana yang berwenag adalah Dirut. Jangankan memindahkan dokumen, memindahkan uang dan membuka rekening itu kewengan Dirut. Jadi uang tidak boleh masuk kerekening komisiaris karena uang itu kewenngan Dirut. Jadi kalau bisa masuk 400 milliar, apa salahnya kalau cuma dokumen yang tidak ada nilainya ekonomisnya bisa dipindahkan oleh dia (Chin Chin). Itu dipindahkan gara-gara mau diaudit oleh akuntan publik. Dan untuk mengaudit sebegitu kan tidak mungkin tidak dihilangkan. Ini aja sudah pusing kita melihatnya (sambil menunjukkan dokumen-dokumen yang sengaja dibawa untuk dihadirkan dalam persidangan.).  Itulah makanya Akuntanya Marwadi sudah ketemu Gunawan. Mau diaudit sesuai dengan Gunawan yang minta, surat ke Dia. Karena mau diaudit saya butuh dokumen, kita hilangkan. Dokumen itu tidak bisa dijual tidak ada nilai ekonomisnya,” imbuhnya Terkait laporan Chin Chin ke Polda Jatim, menurut Penasehat Hukum terdakwa adalah terkait dokumen di dua perusahaan. Dan yang dilaporkan pun tak tanggung-tanggung yakni sebanyak 7 orang. “Ada Dua. Menyangkut PT Blankan dan satunya PT Dikta. Kita laporkan karena Gunawan ini diduga membuat dua akte otentik yang diduga berisi keterangan yang tidak benar. Dalam salah satu akte otentik disebutkan, ada pinjaman uang sebesar 200 m dari Bank BTN dibawa, pada hal itu jelas untuk kepentingan perusahaan dan sebahagian masuk kerekening dia (Gunawan). Inilah yang kita buktikan,” pungkasnya Hotman Paris Hutapea menambahkan, dalam pasal 266 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. “Dalam pasal 266 disebutkan, barang siapa membuat akte otentik yang isinya diduga palsu, ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Sama dua-duanya, Dua PT. yang satu PT Blanca yaitu gedung Empire dan satu lagi PT Dikta. Sekarang ini pelapornya Ibu Chin Chin terlapornya kalau nggak salah ada 7 terlapor utama adalah Gunawa. Sudah dperiksa saksi pelapor, sudah dioeriksa saksi-saksi,  sudah diperiksa Bank. Kami mendengar sudah ditingkatkan ke penyidikan. Dan menurut penydidk sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, kemaren,” imbuhnya sambil menunjukkan dua bukti laporan polisi. Terpisah. JPU dari Kejari Surabaya menanggapi pernyataan Hotman yang mengatakan bahwa dokumen perushaan yang diduga digelapkan oleh terdakwa, akan dibuktikan dalam persidangan. “Nanti akan kita buktikan. Dalam UU Perusahaan tidak boleh dipindahkan ke tempat lain,” kata JPU Ali Dugaan Penggelapan Pajak Dalam kasus ini ada yang menarik yakni, adanya dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Chin Chin mapun Gunawan terkait hasil audit yang dilakukan oleh akuntan publik. Sehingga terdakwa Chin Chin memindahkan dokumen perusahaan ke tempat lain. Hal itu terungkap dari penjelasan yang disampaikan Hotman Paris Hutapea.  (Redaksi)

Pidana Komisiaris Empire Palace Dilaporkan Ke Polda Jatim

beritakorupsi.co – Bagai tali tak berujung. Ungkapan ini barang tepat dalam kasus perkara pidana yang saat ini sedang berjalan di Pengadil...

Menjelang Pindah, Hakim Vonis Ringan Terdakwa Narkoba

03.54 beritakorupsi 0

Pidana Menjelang Pindah, Hakim Vonis Ringan Terdakwa Narkoba

Terdakwa Ariston Ngamel bin Ponti Ngamel beritakorupsi.co – Untuk yang kedua kalinya dalam Satu bulan, Hakim Mateus Samiaji kembali menj...

Wawali Kota Surabaya : Pemprov Jatim hanya Bernuansa Show Of Power

03.50 beritakorupsi 0

Pendidikan Wawali Kota Surabaya : Pemprov Jatim hanya Bernuansa Show Of Power

Whisnu Sakti Buana, Wakil Wali Kota Surabaya beritakorupsi.co – Dua Pejabat tinggi di Kota Pahlawan ini mulai “beseteru” terkait rotasi...

Si Jaksa Suap 1,5 Milliar Di Tuntut 2, Di Vonis 4 Tahun Penjara

03.54 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpVTDZAPPErnd9NcsQomV8dyi2U5Oj8blG3ZRj7Ddycz9fmzydHxPrHtVtbBG3RsfVB92Dq8-Z6rnSTc7ERKfkTwgR17Vz_95j_vCqBqaa-a-HLoR_CZ2EtkrU1LpSBUQ-AGXf_JatRD4/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpVTDZAPPErnd9NcsQomV8dyi2U5Oj8blG3ZRj7Ddycz9fmzydHxPrHtVtbBG3RsfVB92Dq8-Z6rnSTc7ERKfkTwgR17Vz_95j_vCqBqaa-a-HLoR_CZ2EtkrU1LpSBUQ-AGXf_JatRD4/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Bagaikan mimpi disiang hari. Itulah yang barangkali dibenak Ahmad Fauzi, SH., MH, si jaksa suap sebesar 1,5 milliar rupiah dalam persidangan yang di gelar di Pengadilan Tipikor Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, pada Senin, 20 Pebruari 2017 Sebab, Ahmad Fauzzi tak mengira kalau dirinya akan di jatuhi hukuman (Vonis) pidana penjara jauh lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Erni dan Dr. Eriyanto dari Kejagung serta JPU Jolvis dan Wira dari Kejari Surabaya. Dalam tuntutan, si Jaksa yang bergelar Strata Dua (S2) sarjana hukum ini hanya dituntut pidana penjara selama dua tahun. Terdakwa dijerat dengan pasal 5 ayat (2) jo pasal 5 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Namun dalam putusan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Wiwin Arodawanti, terdakwa dajatuhui hukam pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa dijerat dengan pasal 5 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Ahmad Faizi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancama dalam pasal 5 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Mengadili. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan,” ucap Hakim Wiwin. Kasus yang menyeret Ahmat Fauji adalah, pada saat dirinya diperintahkan untuk melaukan penyidikan dalam kasus dugaan  Korpsi pengalihan hak atas tanah kas desa (TKD) di Desa Kalimook Kabupaten Sumenep dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep. Saat itu, terdakwa sedang memeriksa Abdul Manaf sebagai saksi, karena abdul manaf adalah pembeli sebindang tanah yang duduga merugikan negara. Namun abdul Manaf membeli tanah tersebut sudah bersertifikat. Namun dari bukti yang dimiliki penyidik, ada aliran dana sebesar Rp 100 juta dari Abdul Manaf ke rekening Uwahyu, pegawai BPN Sumenep. Karena diancam akan dijadikan tersangka, kemudian Abdul Manaf meminta bantuan kepada Abdullah. Abdullah meneruskan kepada terdakwa Ahmat Fauzi. Agar Abdul Manaf tak dijadikan tersangka, Ia pun rela menyerahkan uang sebanyak Rp 1,5 milliar yang diterima terdakwa. Ternyata uang tersebut membawa “petaka”. Sebab, sepulangnya dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, mengikuti sidang Praperadilan tersangka Dahlan Iskan, terdakwa langsung “diterkam” oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kejati Jatim. Sementara terdakwa Abdul Manaf, juga di jatuhi hukam pidan penjara. Namun lebih ringan satu tahun dan lebih berat 1 tahun pula dari tuntutan JPU. Dalam tuntutan, Abdul Manaf dan Ahmat Fauzi sama-sama dituntut pidana penjara selama dua tahun. Namun dalam putusan, Abdul Manaf dihukum 3 tahun dengan denda yang sama dengan terdakwa Ahmat Fauzi. Menanggapi putusan Majelis Hakim, terdakwa Ahmat Fauzi langsung menyatakan banding. Sementara Abdul Manaf, lewat Penasehat Hukumnya, Andri Ermawan mengatakan, piker-pikir. “Kita piker-pikirlah. Hukumannya terlalu berat. Klien kami ini adalah korban dari penegak hokum. Uang itu bukan uang negara, harusnya dikembalikan,” kata Andri usai persidangan. Terpisah. JPU Erni saat diminta tanggapannya terkait putusan Hakim yang dua kali lipat dari tuntutan Jaksa mengatakan, menghargai putusan itu. ”Kita menghargai. Artinya Majelis Hakim mengambil alih,” kata Erni. Namun saat ditanya apakah tuntutan 2 tahun terhadap terdakwa karena sesame Jaksa, JPU Erni mngatakan tidak. “Bukan, bukan karena itu,” kataya singkat.  (Redaksi)

News Tipikor Si Jaksa Suap 1,5 Milliar Di Tuntut 2, Di Vonis 4 Tahun Penjara

beritakorupsi.co – Bagaikan mimpi disiang hari. Itulah yang barangkali dibenak Ahmad Fauzi, SH., MH, si jaksa suap sebesar 1,5 milliar ru...

Terdakwa Korupsi Tanyakkan Makna JC

03.50 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI8PSdmuQ2VQ5QY6EYyFOYx1kgrsAOk7HZPt6ilvxn0xYvVxPoHqURM8vWppJIk4K3FHvyFfNIda2QJ3hFQNo9ph1JZHkYgRtD9ZX-JxYf502MOhmvzpYl-yfAtjlrzOVdzGEJyFSG57k/s1600/IMG_20170220_104623.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="337" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhI8PSdmuQ2VQ5QY6EYyFOYx1kgrsAOk7HZPt6ilvxn0xYvVxPoHqURM8vWppJIk4K3FHvyFfNIda2QJ3hFQNo9ph1JZHkYgRtD9ZX-JxYf502MOhmvzpYl-yfAtjlrzOVdzGEJyFSG57k/s640/IMG_20170220_104623.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Sejak berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2001 atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari ribuan tersangka/terdakwa yang disidangkan di Pengadilan Tipikor, bisa jadi sudah puluhan bahkan ratusan diantaranya telah menjadi JC (Justice Collabolator) Beberapa orang diatanya yang menjadi JC yakni, Rosalinda Manullang (Kasus Korupsi Hambalang) dan 6 orang lagi dalam kasus Korusp DAK Pendidikan Kabupaten Ponorogo yang menyeret Wakil Bupati. Pemberian JC kepada mereka setelah adanya penyidikan dan mereka pun diberi hukuman lebih ringan dari terdakwa lainnya. Namun yang menjadi JC sebelum ada penyelidikan maupun penyidikan, sepertinya baru ada satu orang di Jawa Timur atau mungkin di Indonesia. Pemberian JC kepada seseorang dalam kasus tindak pidana (Whistleblower) adalah berdasarkan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) RI No 4 tahun 2011. Adanya SEMA No 4 tahun 2011 ini pun bisa jadi berdasar atas pasal 3 Konvensi PBB Anti Korupsi (Unitet Nations Convention Against Corruption) tahun 2003. Hingga Indonesia memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia setiap tanggal 9 Desember. Makna JC inilah yang disebutkan terdakwa Hedi Karnomo dalam surat pembelaannya di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Mateus Samiaji, dengan agenda Pledoi (Pembelaan) terdakwa dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, pada Senin, 20 Pebruari 2017. Hedi Karnowo, adalah Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) dan salah satu dari 6 terdakwa yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator) yang mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam kasus dugaan Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 29 milliar. dalam kasus ini, dirinya dituntut pidana penjara selama 1,5 tahun. JPU menyebutkan bahwa terdakwa tidak menikmati uang, terdakwa menjadi JC dan mendapat perlakuan Khusus. 
 “Walau dalam kasus ini saya sebagai JC (Justice Collabolator) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agun (MA) RI No 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collabolators) di dalam perkara tindak pidana tertentu dan pasal 3 Konvensi PBB Anti Korupsi (Unitet Nations Convention Against Corruption) tahun 2003. Namun dalam fakta persidangan, saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan surat Tuntutannya, ternyata saya disamakan dengan terdakwa lainnya yang dengan jelas-jelas dipaparkan oleh JPU perbuatan para terdakwa, yang dengan jelas tidak melaksanakan tugasnya masing-masing dan membuat laporan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” kata terdakwa dalam pembelaannya. “Karena saya tidak berniat jahat dalam pekerjaan proyek milik Dewan itu, itulah sebabnya saya memberikan kuasa Direktur kepada Kaiseng melalui Akte Notaris, agar mengerjakannya sesuai dengan prosedur yang ada. Namun saya tidak menyerahkan rekening PT Aneka Jasa Pembangunan dengan alasan, agar saya tetap dapat memantau pajak atas nama perusahaan agar tidak ada masalah dikemudian hari. Namun saya sadari dan akui, bahwa dalam dokumen lelang dan dokumen kontrak kerja adalah tanda tangan saya, namun sekali lagi saya sampaikan kepada Yang Mulai Majelis Hakim, saya tidak berniat jahat dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut,” lanjut terdakwa. Terdakwa Hedi Karnomo menyebutkan, “Setelah terjadi masalah dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, disitulah saya baru menyadari, kalau saya masuk dalam lingkaran hitam yang hendak dikubur hidup-hidup. Itulah sebabnya, dengan kesadaran saya, kasus ini langsung saya laporkan ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, sekali pun saya harus dijadikan sebagai tersangka dan telah menjadi terdakwa saat ini,” ungkap terdakwa. Dan 5 (Lima) terdakwa lainnya diantaranya; Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (Pengguna Anggaran, dituntut 2 thn penjara) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat Kasubag Sekwan, dituntut 1 thn 10 bulan; Aditya Nerviadi (Project Manager, dituntut 2 thn) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suasana (Iwan, dituntut 2 thn), Wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan, dituntut 2 tahun penjara. JPU menyebutkan bahwa para terdakwa ini tidak melaksanakan tugasnya dan membuat laporan progress dan hasil pekerjaan yang tidak sesuai fakta dilapangan. Dalam laporan disebutkan bahwa pekerjaan sudah mencapai 95% sementara fakta baru mencapai 85% dan pencairan mencapai 95%. Sementara 2 orang lagi yaitu selaku pelaku utama, Kaiseng dan Moch. Shoanji, tak jelas statusnya. Sebab dalam persidangan, JPU tidak menyebut istilah tersangka apa lagi keduanya dikabrkan masuk dalam daftar pencaharian orang (DPO) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), namun saat hendak diminta nomor registernya oleh terdakwa, Kejati Jatim tak bersedia memberitahukannya. Dalam pembelaannya, dihadapan Majelis Hakim, Hedi Karnomo membeberkan ihkwal awal yang menyeretnya menajdi pesakitan. Hedi mengatakan, berawal saat Iwan Suasana atau Iwan, datang ke kantor untuk menemunya dan meminjam dokumen PT AJP, untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. “Ini semua berawal pada bulan April 2015. Saat Iwan Suasana atau Iwan, yang sudah lama saya kenal, datang ke kantor saya, menyampaikan kalau di Madiun ada rencana proyek pembangunan gedung DPRD yang sudah dikondisikan, tetapi dengan syarat yang mengerjakan proyek dilapangan adalah Kaiseng atau Aseng dan Moch. Shonhaji. Yang menurut Iwan bahwa Kaiseng sudah lama dikenal dan anak seorang pengusaha besar yang siap membantu dana. Serta mnejelaskan, kalau PT. Parigraha Konsultan, milik Ir. Soemanto, yang masih saudaranya adalah sebagai pengawas lapangan (MK). Itulah yang membuat saya percaya dan menuruti permintaan Iwan Suasana, dengan member kuasa Direktur kepada Kaiseng dengan tanpa Hak Subtitusi. ” ungkap terdakwa Dari pembelaan terdakwa jelas menyebutkan, dalam pelaksanaannya, ternyata pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh Kaiseng dan Shonaji tepat waktu hingga penambahan 50 hari kalender. Karena surat kuasa Direktur yang diterima Kaiseng tidak dipergunakan sesuai isinya. Akibatnya, PT AJB di blacklist. Karena tak terima, terdakwa meminta pertanggung jawaban kepada Iwan Suasana termasuk menggugat PPK di PN Madiun. 
 
 Fakta Dalam Persidangan Kasus ini pun terkesan tidak transparan dalam persidangan. Sebab, JPU tidak melibatkan  team audit dari BPKP maupun BPK RI untuk menghitung besarnya kerugian negara dari akibat tidak selesainya proyek pembangunan gedung Dewan itu, JPU justru melibatkan Team Teknik Spil dari Politeknik Bandung untuk menghitungnya. Tidak hanya itu. Salah satu bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan adalah bukti baru yang tidak pernah ditunjukkan saat penyidikan. Lalu, dari mana bukti baru itu diperoleh ? mengapa saat penyidikan tidak ditunjukkan ? Anehnya,  saksi Ahli yang sudah di sumpah dan tercantum  dalam BAP saat di penyidikan tidak dihadirkan oleh JPU. Lalu, mengapa JPU tiba-tiba memunculkan bukti baru dalam persidangan serta serta tidak menghadirikan Ahli dalam BAP ? Apakah penyidik tidak mengeluarkan anggaran untuk menghadirikan Ahli tersebut walau hanya bensin Satu liter ? Beberapa hari menjelang tuntutan, mengapa Kasi Pidsus Kejari Madiun, menghubungi istri terdakwa Hedi Karnomo lewat telepon, meminta agar dikirimkan hitung-hitungan ?  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Tanyakkan Makna JC

beritakorupsi.co – Sejak berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2001 atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kor...

Tren Penindakan Korupsi 2016: Gagalnya Reformasi Birokrasi Dan Berkembangnya Fenomena Local Elite Capture

03.42 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijcgSOLbhfdyGLajKlRziQAz7N7bB7gbKsnQk7uYr7TFQ3Mv1Ekptp0q8-L2A3Rc4gBfruOid8DkbiYV0UEZBRh2mnSsjQVkW6uLb6kUllEC8-qRCPL7fELnFz6H1PVsom901LxMmeGSg/s1600/photo_2017-02-20_12-17-17.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijcgSOLbhfdyGLajKlRziQAz7N7bB7gbKsnQk7uYr7TFQ3Mv1Ekptp0q8-L2A3Rc4gBfruOid8DkbiYV0UEZBRh2mnSsjQVkW6uLb6kUllEC8-qRCPL7fELnFz6H1PVsom901LxMmeGSg/s640/photo_2017-02-20_12-17-17.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co, Jakarta - Sebanyak 515 Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum pada 2016. ASN/PNS yang disidik karena terlibat korupsi sebagian besar berasal dari Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota). Data 2016 tak jauh berbeda dengan data pada tahun-tahun sebelumnya dimana korupsi birokrasi terus mewabah, khususnya di daerah. Fenomena korupsi birokrasi, khususnya paska penerapan desentralisasi sedikit banyak menjelaskan gagalnya agenda reformasi birokrasi dan buruknya pengawasan pusat atas daerah. Kasus yang paling fenomenal adalah tertangkapnya Bupati Klaten, Sri Hartini yang disangka menerima suap terkait jual beli jabatan di Pemkab Klaten. 
 
Menurut KASN, praktek jual beli jabatan di tingkat pemerintah daerah merupakan fenomena yang umum, dan KASN sendiri telah memberikan data kepada KPK agar KPK perlu mengawasi 11 daerah lain diluar Klaten yang telah selesai melakukan rekrutmen, promosi dan mutasi pegawai negeri. Gurita persoalan korupsi di daerah, yang dimulai dari proses Pilkada, penempatan pejabat strategis hingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadikan agenda perbaikan layanan publik, peningkatan kualitas SDM serta upaya mendorong peningkatan kesejahteraan publik menjadi sulit untuk dicapai. 
 
Padahal alokasi anggaran untuk belanja pegawai berdasarkan APBN 2016 sebanyak 347,5 triliun atau sekitar 26 persen. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran untuk layanan publik sektor kesehatan yang hanya sebanyak 106,1 triliun atau sekitar 5 persen dari total APBN 2016. 
 
Fenomena korupsi di daerah kian meluas setelah Pemerintah Pusat mengimplementasikan alokasi dana desa. Pada tahun 2016 sebagai contoh, dana desa yang digelontorkan sekitar Rp 47 triliun. Tujuannya agar masyarakat desa dapat memprioritaskan agenda pembangunan yang dianggap terbaik untuk masyarakat desa. Namun dalam prakteknya, muncul fenomena elit lokal yang mengkooptasi anggaran untuk kepentingan pribadi, erutama elit lokal di tingkat desa. Terbukti selama tahun 2016 sektor dana desa masuk dalam lima besar sektor yang rawan untuk dikorupsi. Ada sekitar 62 kasus korupsi di Pemerintahan Desa yang melibatkan 61 kepala desa dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 10,4 miliar. 
 
Meskipun nilai kerugian negara cenderung kecil dibandingkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, hal ini menjadi sinyal bahwa korupsi sudah semakin meluas hingga tingkat desa. Artinya masalah korupsi yang selama ini kerap dipandang sebagai isu elitis, kini telah menjadi bagian dari realitas di masyarakat tingkat desa. Dengan anggaran yang cukup besar, dana desa rawan dimanipulasi oleh elit lokal. Gawatnya, praktek korupsi yang terjadi berlindung dibalik konsep partisipasi. 
 
Rekomendasi 
 
Maraknya korupsi birokrasi, disertai dengan indikasi jual beli jabatan di berbagai daerah sebagaimana sinyalemen KASN, penting rasanya Pemerintah Pusat, khususnya yang memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, seperti Menpan RB, Kemendagri, Kemenkeu, untuk bekerjasama dengan KPK, KASN dan Ombudsman untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola organisasi pemerintah daerah. Instrumen teknokratis untuk menekan penyimpangan anggaran juga perlu lebih keras didorong, seperti penggunaan e-procurement, open-contracting serta e-catalogue untuk mengurangi korupsi sektor PBJ. Dalam konteks perencanaan dan penyusunan anggaran, e-planning dan e-budgeting juga harus diterapkan secara menyeluruh agar kontrol warga atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran bisa diefektifkan. Sementara pengawasan internal pemerintahan daerah perlu didesain ulang dengan menempatkan inspektorat atau badan pengawas internal pemerintah daerah sebagai fungsi yang relative otonom dari kekuasaan Kepala Daerah agar pengawasan internal tidak menjadi macan ompong. 
 
Selain itu, munculnya fenomenalocal elite capture di tingkat desa harus mulai dijadikan sebagai masalah yang serius bagi pemerintah pusat, khususnya untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa yang secara total nilainya lumayan besar. Pemerintah Pusat perlu menerapkan tindakan yang lebih tegas kepada pemerintah desa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, misalnya dengan menghentikan kucuran dana ke desa untuk kurun waktu satu tahun. Meskipun terkesan kejam, namun sepertinya hal tersebut bisa memberikan efek jera terhadap kepala desa yang melakukan korupsi ataupun yang berniat melakukan korupsi. 
 
Di sisi lain, penyadaran akan pentingnya dana desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa perlu dilakukan bukan hanya oleh CSO lokal, melainkan juga oleh aparatur pemerintah kabupaten/kota. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penggunaan anggaran desa pun menjadi hal yang penting untuk diterapkanagar masyarakat desa dapat memantau penggunaan serta dapat melaporkan jika ada dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat tingkat desa.  *Sumber ICW

Regional Tren Penindakan Korupsi 2016: Gagalnya Reformasi Birokrasi Dan Berkembangnya Fenomena Local Elite Capture

beritakorupsi.co, Jakarta - Sebanyak 515 Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak h...

Politik Belah Bambu, Ala Dewan Pers

23.12 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpmpXTxf1UH-mkF-ZI_naodA9nx6drUqBQiwRz95IaZG6mvkzxmCQ294_AwMD6a0e3Pe70whqHnAc94ETqQAO0BpdmfhxwYFDnUhyE2eQT3z2aeHKHza52wJ5ghnSK6AlpdLjQ8CrM3Fg/s1600/IMG-20170211-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="231" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpmpXTxf1UH-mkF-ZI_naodA9nx6drUqBQiwRz95IaZG6mvkzxmCQ294_AwMD6a0e3Pe70whqHnAc94ETqQAO0BpdmfhxwYFDnUhyE2eQT3z2aeHKHza52wJ5ghnSK6AlpdLjQ8CrM3Fg/s320/IMG-20170211-WA0002.jpg" width="320" /></a></div>
Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua... Om swastiastu..Amitaba namo bhudaya.. Dan Salam jurnalis perdamaian....      "Yang satu diangkat yang satu diinjak" Adanya pemberitaan di sejumlah media cetak dan online terkait surat edaran dewan pers Tgl 3 februari 2017 lalu, yang ditujukan kepada TNI,POLRI hanya melayani beberapa media saja yang telah lulus verifikasi dan akan mendapatkan penyerahan barcode pada perayaan hari ulang tahun PWI di ambon.Hal itu menuai kontra produktif dan membuat keresahan bagi umat pers di tanah air. Ketua Umum Komite wartawan reformasi indonesia (KWRI ) Ozzy Sulaiman Sudiro yang juga selaku sekjen majelis pers sangat menyayangkan sekali atas sikap dewan pers, menurutnya sangat prematur,wajar karna para komisionenya Sekarang belum membaca buku sejarah berdiri dewan pers independen,sehingga tidak menghargai dan memahami nuansa kebatinan para pejuang pers reformis yang telah memberikan ruang kemerdekaan pers dialam reformasi dan demokrasi, hal itu juga sangat menodai dan menciderai kemerdekaan pers yang sudah kita perjuangkan bersama Selama ini. Bahkan sudah "memanipulasi image atau tepatnya the politics of denial" yaitu politik penyangkalan, peniadaan terhadap masyarakat, seolah olah kemerdekaan pers ini hanya diraih dan diperjuangkan oleh segelintir organisasi wartawan saja yang sepanjang sejarah pers indonesia,hidup dibawah bayang bayang masa lalu,fokus menari dipanggung orang lain dan bernyanyi nyanyi diatas perjuangan orang lain ,tentu  patut diduga adanya upaya upaya secara masif dan sistemik untuk memasung kebebasan pers kembali seperti dimasa orde baru pers menjadi tunadaya terkooptasi oleh negara yang menjadi aktor dominasi yang sudah lamaMati kini berenkarnasi bangkit seperti zombi dan lebih ganas lagi.                                                       Dewan pers seharusnya berperan sesuai yg diamanahkan Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang Salah satu fungsinya "membina pers bukan mebinasakan Pers, apalagi bersikap peres" sesuai Undang Undang Pers tersebut, juga Dewan Pers bukan sebagai lembaga legislasi dan verifikasi, penentu kelayakan organisasi maupun media, yang ada membina organisasi wartawan dan mendata media perusahaan Pers. Sebagai pelopor organisasi wartawan reformis, KWRI yang lahir dari rahim reformasi yaitu pada Tanggal 22 Mei tahun 1998, tepatnya satu hari ketika runtunya simbol simbol kekuasaan orde baru yang diwarnai berbagai macam gejolak, sebagai pioner organisasi wartawan reformis, KWRI telah banyak andil memberikan kontribusi positif, terutama didalam memperjuangkan kemerdekaan Pers yang independen melalui pergerakan aksi aksinya baik diera Presiden B.J Habibi, sebagai team perumus pembentukan kode Etik Wartawan (Kewi) dan lahirnya Majelis Pers yang mengafiliasi 28 organisasi wartawan dengan merancang dan merumuskan RUU Pers yang membuahkan hasil lahirnya Undang Undang Nomor 40 thn 1999 tentang Pers, yang mengamanahkan lahirnya Dewan Pers independen. Dampak eksistensinya telah mendapat apresiasi bapak Yunus Yosfiah selaku menteri penerangan dengan merekomendasi berkantor di Gedung Dewan Pers Jalan Kebon Sirih Nomor 32/34 Jakarta, walaupun dalam perjalanan departemen penerangan dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Untuk meneruskan perjuangan pers tentu KWRI turut meratifikasi Kode Etik Wartawan (KEWI) menjadi  Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan memberikan penguatan penguatan terhadap dewan Pers. tentu Kami sangat perihatin menyikapi Pers Nasional Khususnya di era kemerdekaan Pers  saat ini. Dibidang politik. Banyak insan Pers dengan sengaja meninggalkan kemerdekaannya, netralitas independen, harga diri dengan menggadaikan idealismenya menjadi alat komoditas partai politik tertentu dan sudah terjadi primordialisasi,  yaitu kepentingan diatas kepentingan pribadi, kroni, dan golongan, karena fenomenanya penguasa dan pengusaha pers banyak  didominasi para kapitalis dan politikus yang sudah jelas ada pretensi udang dibalik rempeyek.dan yang sangat miris lagi para jurnalisnya bukan berperan sebagai anjing pelacak "Watch Dog"   justru malah menjadi anjing penjaga "Under Dog"                                              Dunia hiburan dan media infotainment. Kita lebih mengenal "Good News is A Bad News "berita baik sekaligus berita yang buruk, dengan para awak media yang dibekali ilmu jurnalis seadanya dengan menulis berita gosip, sensasi dan fitnah, mencuri  perhatian masyarakat dengan target rating-sharing tak peduli berita itu berita busuk, koran kuning mencemarkan nama baik,fitnah, dan seterusnya, semakin korbannya menderita maka ia merasa berhasil.dalam  kategori jurnalis, Infotainment ini bukan merupakan bagian dari Karya jurnalis  karna bertentangan dengan prinsip Kode Etik Jurnalistik, dan dalam persfektif Islam gosip (bergunjing membuka aib orang lain) merupakan dosa besar, diibaratkan sama saja memakan bangkai saudaranya sendiri, hal yang sama juga pernah disampaikan GUSDUR bahwa infotainment adalah haram,dan septutnya MUI segera mengeluarkan fatwa terhadap media media tersebut.                                     Dunia komunikasi kita sebagai insan Pers dalam membuat sebuah  berita tidak hanya dituntut memenuhi kebutuhan 5 W +1 H,tetapi sebagai pers yang bertanggung jawab, bahwa objektifitas sebuah berita tidak bisa disajikan secara utuh apabila akan berdampak negatif bagi masyarakat.namun apa yang terjadi pada media belakangan ini, mungkin kita sering melihat para presenter televisi ,ketika dalam mewawancarai narasumber layaknya seorang hakim terhadap terdakwa cenderung menyudutkan pertanyaan pertanyaan sugestif yang seharusnya klarifikatif dan alternatif bahkan narasumber mempunyai Hak untuk tidak menjawab atau No coment apabila pertanyaannya dianggap pribadi .dan sepatutnya narasumber diperlakun VIP (khusus) yang dihormati.                        Apalagi saat ini sedang maraknya berita berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan dan berita tidak benar alias "HOAX " ironinya media komparador penebar fitnah dan dusta ini dilakukan media mainstream dijadikan kebenaran, dan defiasi sebagian media untuk menggiring opini kepada target pesanan sponsor dengan memonopoli kebenaran atas nama negara NKRI. Agama dengan jargon menjual penderitaan rakyat. Dengan memutarbalikan fakta, jangan harap seimbang beritanya (Cover Both side), bahkan lebih celaka 12 lagi, media semacam ini bukan hanya saja "trial by the press" tapi juga sudah merampas martabat harga diri bangsa.sadar atau dengan tujuan yang sadar bahwa bangsa kita sudah terjangkit wabah virus hipokritisme yang penuh kepura puraan dan kemunafikan,atau dengan Kata lain sudah terjadi "paradoks global" yang seolah olah benar namun esensinya tidak ada kebenaran hakiki.          Persoalan pers dan media tidak berhenti hanya sampai Persoalan Profesi saja,juga kita rasakan animo PUBLIK yang begitu antusias ingin menjadi jurnalis namun dengan Cara yang instan, dengan pemahaman hanya profesi inilah yang mempunyai posisi tawar sebagai "berginig posisions" alat  untuk memeras,memuluskan persoalan dengan menunjukan ID Pers, "belum tentu paham ilmu jurnalistiknya" atau yang lebih trend dengan istilah pasukan wartawan bodrex,tapi itulah hebatnya "bodrex" boleh diminum sebelum makan.dan banyak juga bermunculan yang mengaku wartawan CNN dalam istilah sunda "Chan Nulis Nulis" ngaku wartawan tapi nggak Nulis-nulis. Suka atau tidak suka, itulah wajah Pers Nasional kita, multy Player Efec dari Ketidakpastian hukum terutama "rulle of the game" aturan hukum yang berlaku bagi umat pers hal ini yang menjadi akar persoalannya,problem solfingnya adalah Undang Undang nomor 40 thn 1999 tentang pers ( leg spesialis) ,karna Undang Undang tsb kami menilai belum disebut sebagai Undang Undang atau tepatnya belum bisa dijadikan Undang Undang tunggal yang mengatur tentang pers,karna ketentuan ketentuan didalamnya belum mengakomodir semua  aspek pers ,lebih lebih tidak ada PP (Peraturan Pelaksana) misalnya,sehingga dalam hal ini sangat menyulitkan sekali para penegak hukum didalam mengaflikasikan Undang Undang tersebut,kalo saya mengibaratkan "sama saja pake baju tapi tidak pake celana", makanya kebanyakan sebagian wartawan urat malunya pada putus dan "Kata orang Betawi bilang muka tembok". Apalagi sebagian wartawan yang sudah menganut mitos-mitos sesat menganggap dirinya "Superbody " dan "Untouchable" tidak dapat tersentuh hukum.jadi ketidaksempurnaan undang Undang no 40 thn 1999 tentang pers mengakibatkan pengabaian eksistensi terhadap Undang Undang itu sendiri, hal itu terbukti kasus yang dialami media tempo,adalah pintu masuk kasus sengketa pers yang pertama kalinya menguji UU.No 40 tahun1999, bahwa pemilik perusahaan dituntut denda$ 1.000.000 dan Pemimpin Redaksinya dituntut 1 tahun penjara, karna berita, mengacu Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, "bahwa sebuah karya jurnalistik tidak menganut kriminalisasi". Bukti selanjutnya adalah adanya Nota kesepahaman yang dilakukan Dewan Pers kepada penegak hukum,apalah arti sebuah Nota kesepahaman karna bersifat insidensial bahkan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun berbagai upaya yang dilakukan dewan pers yang memposisikan Diri berkapasitas sebagai juru DAMAI, juru Selamat yang memfasilitasi ketika terjadi delik Pers dan sengketa terhadap pers masih belum efektif dan tidak mampu juga menyelesaikan persoalan persoalan Pers Ujung ujungnya berakhir awak media dimeja hijau karna berita. Disini jelas. Lembaga Dewan Pers independen yang kita Bidani bersama saat kelahirannya tidak mampu mereduksi efek-efek negatif yang tumbuh dari masyarakat pers itu sendiri, karna Dewan Pers belum refresentasi dan manifestasi Pers Nasional, hanya didominasi oleh konco konco kartel politik konglomerasi media saja, dan tidak mampu meneruskan kemerdekaan Pers yang independen, dan memang selayaknya dibubarkan saja. Dan tetap yang menjdi agnda utama Pers adalah menyempurnakan Undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers untuk mengembalikan Marwah Pers Nasional yang sepanjang sejarah hanya mengenal Pers perjuangan atas Hak Hak Rakyat dan perlawanan pada ketidak adilan kebodohan dan kemiskinan. Sebagai pelaku sejarah Pers reformis, kami sampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, memang Kemerdekaan Pers belum menjamin lahirnya Pers Pers yang baik kinerjanya, sebagaimana sistim demokrasi ditanah air kita, tidak menjamin tegagknya kedaulantan, keadilan dan Hak Azasi, karena Hitam Putih Republik ini dapat tercermin melalui Pers. Dan kami mengharapkan kepada unsure muspida, para pejabat sipil, Militer dan Polri untuk tetap bersinergi dan tidak diskriminasi “pilih-pilih tebu” kepada para insane Pers baik cetak maupun elektronik, apapun forumnya, himpunannya, organisasinya dan medianya dalam melaksanakan tugas jurnalisnya tetap berpegang pada Kode Etik jurnalis, nilai-nilai kebenaran dan mengedepankan hati nurani, karena itu diatas segalanya. Karena Pers yang di emban sebagai alat pemersatu yang bertujuan mencerdaskan bangsa. Mari kita kawal demokrasi ini dalam Perspektif Pers sebagai Pilar demokrasi. I Love You Pers Nasional. Ozzy Sulaiman Sudiro Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)/ Sekjen Majelis Pers

Opini Politik Belah Bambu, Ala Dewan Pers

Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua... Om swastiastu..Amitaba namo bhudaya.. Dan Salam jurnalis perdamaian.... ...

Untuk Beli Rokok, Tiga Pelajar SMU Mencuri

13.00 beritakorupsi 0

Pidana Untuk Beli Rokok, Tiga Pelajar SMU Mencuri

Kapolres Karanganyar, AKBP Ade S Simanjuntak, dua dari kiri beritakorupsi.co, Karanganyar – Masa depan bangsa dan Negara ada ditangan g...

MA Perlu Regenerasi Kepemimpinan

02.22 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6tXEmdOYvOgA75pnNzawB9o44k2l5ypZYCavmsBuD0Kf3pk1Hyz0xjFP-vk0FEx_IT8Dl7pjVjTyYB_bifIugjV4nkUMi11HmOzEMAWM2AP_nweivoWZRe0c-ugXPIYT9H0382D4EEzM/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6tXEmdOYvOgA75pnNzawB9o44k2l5ypZYCavmsBuD0Kf3pk1Hyz0xjFP-vk0FEx_IT8Dl7pjVjTyYB_bifIugjV4nkUMi11HmOzEMAWM2AP_nweivoWZRe0c-ugXPIYT9H0382D4EEzM/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div>
- Ketua MA harus berani dan mampu memimpin reformasi MA – 
 
 
 
 
beritakorupsi.co, Jakarta - Secara tiba-tiba, Mahkamah Agung akan melaksanakan pemilihan Ketuanya yang baru. Pemilihan ini dilakukan sehari sebelum perhelatan besar Pilkada Serentak, yaitu pada 14 Februari 2017. 
<div style="font-size: x-large;">
 </div>
Padahal, seperti cabang kekuasaan lainnya, pemilihan Ketua MA merupakan salah satu bagian yang terpisahkan dan penting dalam memastikan perlindungan terhadap hak warga negara dan keberlanjutan reformasi peradilan. Sayangnya, informasi mengenai pergantian itu terkesan tertutup dan dilakukan secara diam-diam. 
 
Hingga kini, informasi mengenai calon-calon yang akan dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai hakim agung masih terbatas. Memang, merujuk pada Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, pemilihan Ketua Mahkamah Agung ini dilakukan secara internal oleh para Hakim Agung dan harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah Hakim Agung. Namun demikian, bukan berarti dalam proses pemilihan tersebut dilakukan secara tertutup tanpa adanya pengawasan dari publik. 
 
Partisipasi publik, baik masyarakat sipil dan pers, sebagai pengawas independen merupakan sebuah keniscayaan guna menghindari dugaan masuknya kepentingan-kepentingan gelap di luar hukum dan penegakan keadilan. Merujuk kepada data-data yang ada, dalam lima tahun belakangan, wajah peradilan di Indonesia tidak banyak berubah, malah cenderung memburuk. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya hakim atau pegawai MA, maupun mafia peradilan, yang tertangkap oleh penegak hukum dan terjerat dalam permasalahan etik. 
 
Terkait dengan pemilihan Ketua MA tersebut, mengacu pada UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, maka Ketua MA saat ini, Hatta Ali dimungkinkan untuk mencalonkan diri kembali sebagai MA #1. Hal ini dikarenakan mengacu pada Pasal 11 UU tersebut, salah satu alasan pemberhentian Ketua MA adalah usia 70 tahun. Artinya Hatta Ali masih berkesempatan menjadi Ketua MA hingga 2020. 
 
Akan tetapi, di sisi lain, regenerasi Pimpinan Mahkamah Agung sangat diperlukan untuk mempercepat proses reformasi di salah satu lembaga peradilan tersebut. Sebagaimana kita ketahui, sepanjang lima tahun belakang, MA masih berhadapan dengan banyak persoalan. Selain beberapa masalah yang sudah disampaikan di atas, ide reformasi kelembagaan di lembaga tersebut terkesan berjalan di tempat. 
 
Koalisi mencatat bahwa isu mutasi dan promasi hakim, pengawasan, minutasi perkara yang sampai di tangan pencari keadilan masih menjadi masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Tentu dibutuhkan Pimpinan Mahkamah Agung yang tidak hanya memiliki integritas dan kapasitas, melainkan juga yang memiliki visi akan reformasi peradilan serta ide-ide segar sebagai solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut. 
 
Berkaca kepada Laporan Akhir Tahun Mahkamah Agung 2016, disebutkan bahwa sepanjang kepengurusan Hatta Ali, beban perkara di masanya mengalami penurunan. Meski demikian, menurut catatan Koalisi, penurunan perkara di MA tidak linier dengan putusan yang sampai di tangan pencari keadilan. Temuan Ombudsman RI pada paruh tahun 2016 lalu juga menyatakan masih banyak praktik maladministrasi terjadi di Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa akses para pencari keadilan terhadap dokumen-dokumen putusan tersebut belum seluruhnya terpenuhi. 
 
Artinya, MA masih mempunyai pekerjaan rumah untuk memastikan pemenuhan akses masyarakat terhadap keadilan, salah satunya adalah akses terhadap putusan hakim bagi para pencari keadilan. Hal ini tentu menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh Ketua MA terpilih nanti. Karenanya Pemilihan Ketua MA nanti menjadi langkah awal yang menentukan apakah agenda pembenahan peradilan akan berjalan sukses atau tidak di kepemimpinan Ketua MA selanjutnya. 
 
Atas alasan-alasan di atas, Koalisi Pemantau Peradilan meminta agar: 
1. Mahkamah Agung membuka proses seleksi agar dapat dipantau oleh masyarakat sipil dan pers. 
2. Seluruh Hakim Agung memilih calon Ketua MA yang memiliki integritas, kapasitas, paham akan business process di pengadilan, serta visi akan reformasi peradilan. 
3. Seluruh Hakim Agung tidak memilih calon-calon yang sudah terbukti tidak dapat menyelesaikan amanah reformasi kelembagaan di lembaganya. 
4. Seluruh Hakim Agung tidak memilih calon-calon yang akan memasuki masa pensiun demi proses regenerasi di pucuk Pimpinan MA 
5. Proses seleksi Ketua MA melibatkan publik dan lembaga lain seperti KPK, KY, dan PPATK.  (Redaksi) 
  
 
• Sumber. Koalisi Pemantau Peradilan (MaPPI FHUI, LeIP,      PSHK, ICW, ILR, ICEL, ICJR, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, PBHI

Regional MA Perlu Regenerasi Kepemimpinan

- Ketua MA harus berani dan mampu memimpin reformasi MA – beritakorupsi.co, Jakarta - Secara tiba-tiba, Mahkamah Agung akan melaksan...

“Kartu Truf” Ditangan Tersangka Dahlan Iskan

04.29 beritakorupsi 0

News Tipikor “Kartu Truf” Ditangan Tersangka Dahlan Iskan

Tersangka Dahlan Iskan beritakorupsi.co – Setelah ditetapk menjadi tersangka kasus dugaan Korupsi proyek pengadaan 16 unit mobil listr...

Pintu Penjara “Menyambut” Buchori, Mantan Wali Kota Probolinggo

04.22 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyNpFqBqFvrZF9mic21Y_xjJ0OshKm1d_Y4eSx1fvKWRKTjRpiXobVFQt3HPWU55dAaSNwq50nRuss2huabPLkZEMNRjb3-6FVDe018ycf6Ba27wTUj_xS_hHGjs2B9mDyQhVYmcqf1eE/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyNpFqBqFvrZF9mic21Y_xjJ0OshKm1d_Y4eSx1fvKWRKTjRpiXobVFQt3HPWU55dAaSNwq50nRuss2huabPLkZEMNRjb3-6FVDe018ycf6Ba27wTUj_xS_hHGjs2B9mDyQhVYmcqf1eE/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
Menjelang Pindah, Hakim Vonis Ringan Terdakwa 
 
 
 
 
beritakorupsi.co – Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sepertinya perumpamaan ini tidak berlaku bagi Buchori, di usia senjanya saat ini, karena Ia “harus” tinggal di Penjara selama Dua tahun lamanya. 
 
Buchori, adalah mantan Wali Kota yang juga suami dari Wali Kota Probolinggo saat ini. Namun, setelah tidak lagi menjabat sebagai Wali Kota, bukannya menghabiskan waktu tuanya bersama istri dan keluarganya sambil menikmati sejuknya udara Kota Probolinggo, melainkan, Ia harus merasakan sempitnya tembok penjara dengan udara yang pengap. 
 
Sebab, Buchori dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckto pasal 18 UU Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mantan penguasa Kota Probolinggo ini pun dijatuhi hukuman pidana penjara selama Dua tahun, pada Senin, 13 Pebruari 2017. 
 
Vonis itu dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Mateus Samiaji, dalam persidangan  perkara Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kota Probolinggo tahun 2009 lalu, untuk pengadaan Meubler, perbaikan ruang kelas, kamar mandi dan WC bagi 70 sekolah SD (Sekolah Dasar), yang menelan anggaran sebesar Rp 15.907.777.000 termasuk dana pendamping dari APBD sebesar Rp 1.509.777.700, yang merugikan keuangan negara sebesarRp 1,6 milliar, karena tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur. 
 
Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Buchori, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaiamana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckto pasal 18 UU Tipikor junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
“Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama Dua tahun denda sebesar 200 juta subsidair 4 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Hakim. 
 
dalam kasus ini, tidak hanya Buchori yang dijatuhi hukam pidana penjara. Dua terdakwa lainnya juga bernasib sama yaitu, Suhadak (Wakil Wali Kota non aktif) dan Sugeng Wijaya. Kedua terdakwa ini dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing 1 tahun. 
 
Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa Buchori maupun terdakwa lainnya masih piker-pikir. “Kita piker-pikir dlulanh,” kata Budi selaku Penasehat Hukum terdakwa usai persidangan. 
 
Kasus ini berawal pada tahun 2009 lalu. Saat itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo menerima kucuran dana dari pemrintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp 13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari APBD sebebsar Rp  1.509.777.700. Sehingga total dana DAK Pendidikan sebesar Rp 15.907.777.000. Dana  tersebut akan digunakan untuk pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD, dengan nilai Rp 1.887.500.000,  dan dana sebesar Rp 13.210. 277. 000 akan digunakan untuk perbaikan bangunan gedung sekolah, dengan cara Swakelola berdasarkan Permendiknas Nomor :  3 Tahun 2009 dan Perpres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. 
 
Namun dalam pelaksanaannya, Wali Kota Probolinggo ini justru menunjuk beberapa rekanan untuk mengerjakan proyek yang di danai dari uang rakyat itu diantaranya, CV Prasetyo (Direktur Rudiono/DPO)  untuk  22 sekolah, CV  Indah Karya (Direktur Suhadak) untuk  26 sekolah, dan CV Jatijaya  (Direktur Ahmad Napon Wibowo)  sebayak 22 sekolah. Sementara Konsultan Perencanaan terdiri dari, CV  Pandan Landung (Direktur Didik), CV Widya Karya (Direktur Hari) dan CV Wiec (Direktur Sugeng Wijaya). 
 
Sebelum pelaksanaan proyek, diadakan pengarahan atau sosialisai oleh Maksum Subani, selaku  Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Pejabat Pengguna Anggaran, Masdar selaku Kabid Pendidikan Dasar dan Wawan, Ketua Dewan Pendidikan bersama 70 Kepala sekolah SD selaku penerima DAK yang dihadiri oleh Wali Kota Buchori. 
 
Wali Kota Buchori, saat itu memberikan pengarahan tentang DAK, dan mengatakan, untuk memperoleh  dana DAK, tidak sekadar  bondo  abab (hanya bicara), tetapi  harus nyenggek (menyogok). Arahan itu kemudian di jelaskan lagi oleh  Kadispendik.  
 
“Buntut” dari arahan Wali Kota Buchori, meminta kepada setiap Kepala Sekolah penerima dana DAK untuk menyetorkan 7%  dari nilai anggaran yang diperoleh. Namun karena Kepala Dinas Pendidikan keberatan, sehingga turun menjadi  5%. Dan setelah dana DAK cair, 70 Kepala Sekola akhirnya menyetorkan masing-masing 5% dan terkumpulah uang sebesar Rp 750 juta. 
 
Uang sebesar Rp 370 juta diserahkan ke Wali Kota Buchori di rumah dinasnya oleh Kepala Dispendik. Hal ini pun terungkap pula dalam surat dakwaan terdakwa Maksum pada persidangan Jilid I, maupun dalam surat putusan Majelis Hakim untuk terdakwa Buchori.  (Redaksi).

News Tipikor Pintu Penjara “Menyambut” Buchori, Mantan Wali Kota Probolinggo

Menjelang Pindah, Hakim Vonis Ringan Terdakwa beritakorupsi.co – Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit da...

Terdakwa Dituntut, Kasus Korupsi Gedung Dewan “Tetap Berkabut”

04.11 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0eSYROMTnIFeXilwX876QhnyQSe14gn2WGKFxE-zqpfxgVqF-C0lk_EpyvgZ29YL7NoN5h77pQtRPRufTEKyMQDxcjuoiWWb3V3PpHrXPDzLpj-6068swJlfvo6FY_Ydac0U4uVECNOg/s1600/DSCF4087.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg0eSYROMTnIFeXilwX876QhnyQSe14gn2WGKFxE-zqpfxgVqF-C0lk_EpyvgZ29YL7NoN5h77pQtRPRufTEKyMQDxcjuoiWWb3V3PpHrXPDzLpj-6068swJlfvo6FY_Ydac0U4uVECNOg/s640/DSCF4087.JPG" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan)</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Pada Senin, 13 Peburuari 2017, setelah menunggu sejak pkl. 10.00 wib, JPU baru bacakan surat tuntutan terhadap Enam terdakwa sekitar pkl. 18.00 wib, namun kasus perkara Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 29 milliar itu, “tetaplah berkabut” Sebab, Dua dari Delapan tersangka/terdakwa yakni Keiseng dan Shonaji, hingga saat tidak diketahui rimbanya. Ada dugaan, hilangnya kedua orang tersebut, agar kasus proyek pembangunan gedung Dewan yang belum selesai itu, yang diduga melibatkan salah satu anggota DPRD Madiun yakni, Panji (Bondan Panji Saputra) yang juga adik kandung tersangka Korupsi pembangunan Pasar Besar Wali Kota Madiun, Bambang Irianto, tidak terungkap yang sebenarnya. Akibatnya, hilangnya “biang kerok” itu dimanfaatkan oleh terdakwa lainnya untuk saling membenarkan diri, serta mencari “kambing putih” untuk dikorbankan demi menyelamatkan “kambing hitam” Fakta Dalam Persidangan Dan kasus ini pun terkesan tidak transparan dalam persidangan. Sebab, JPU tidak melibatkan  team audit dari BPKP apa lagi BPK RI untuk menghitung besarnya kerugian negara dari akibat tidak selesainya proyek pembangunan gedung Dewan, justru melibatkan Team Teknik Spil dari Politeknik Bandung. Tidak hanya itu. Salah satu bukti yang ditunjukkan JPU dalam persidangan adalah bukti baru yang tidak pernah ditunjukkan saat penyidikan. Lalu, dari mana bukti baru itu diperoleh ? mengapa saat penyidikan tidak ditunjukkan ? Anehnya,  salah satu saksi Ahli yang sudah di sumpah dan tercantum  dalam BAP saat di penyidikan yakni, Dr. Immanuel, tidak dihadirkan oleh JPU. Sehingga Majelis Hakim mengatakan kepada Penasehat Hukum salah satu terdakwa Sumanto saat itu, tidak akan dipertimbangkan dalam putusan. Lalu, ada apa JPU tiba-tiba memunculkan bukti baru dalam persidangan serta serta tidak menghadirikan Ahli dalam BAP ? Apakah penyidik tidak mengeluarkan anggaran untuk menghadirikan Ahli tersebut walau hanya bensin Satu liter ? Sementara ke Enam terdakwa yang sudah dituntut pidana penjara itu diantaranya; Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan); Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan) yang menjabat Kasubag Sekwan; Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan; Iwan Suasana (Iwan), Wakil Manager PT Parigraha Konsultan yang masih saudara dengan terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan dan Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator) yang mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Tuntutan JPU Dengan Fakta Persidangan………. Dalam surat tuntutannya, JPU Swarbawa (Kasi Pidsus) Kejari Madiun menyatakan, ke Enam terdakwa (perkara masing-masing terpisah) terbukti menyalahgunakan jabatan dan kewenagan yang melekat pada dirinya, menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 junckto pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi junckto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk terdakwa Agus Sugijanto, JPU menyatakan, bahwa terdakwa tidak melaksanakan tugasnya selaku PPKm dalam pembangunan gedung DPRD Madiun. Mencairkan anggaran sebesar 90% pada hal pekerjaan baru mencapai 85%. “Menuntut pidana penjara terhadap terdakwa Agus Sugijanto, dengan pidana penjara selama Dua  tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, membayar denda sebesar Rp 100 juta subsidair Empat bulan kurungan,” ucap JPU Swarbawa. Dalam sidang berikutnya dengan terdakwa Widi Santoso, dituntut pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan Sepuluh bulan dikurangi masa tahanan, membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Dan tuntutan JPU untuk terdakwa Aditya, Iwan Suasana (Iwan) dan Sumanto, dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun denda masing-masing sebesar Rp 100 juta subsidair 4 bulan kurungan. Terkait uang sebesar Rp 128.550.000 yang diterima Aditya dan uang sebesar Rp 312.596.000 yang diterima Sumanto, dijadikan sebagai barang bukti. Dan uang sebesar Rp 24.382.684,40 sen dibebankan kepada Kasieng dan Shonaji. Menurut JPU, terdakwa Aditya Nerviadi (Project Manager) membuat progress dan menandatangani laporan pekerjaan sebesar 90% pada hal kenyataannya baru mencapai 85%, namun JPU tidak menyebutkan terkait uang yang diterima terdakwa sebesar Rp 300 juta. Dan terdakwa Sumanto selaku Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan, tidak melaksanakan pengawasan pembangunan gedung DPRD Madiun. Laporan pekerjaan yang dibuat mencapai 90% pada hal baru mencapai 80% dan menerima uang sebagai pembayaran hutang yang dipinjamkannya kepada Kaseng sebesar Rp 525 juta dan ditagih kepada Hedi Karnomo dan kemudian dibayar sebesar Rp 837.959.632. Pada hal, dalam persidangan, uang tersebut di transfer Hedi Karnowo atas perintah Keiseng. Serta untuk terdakwa Iwan Suasana, JPU menyatakan bahwa terdakwa dianggap sebagai perantara antara Keiseng dan Hedi Karnowo, sehingga Hedi Karnowo bersedia meminjamkan dokumen PT AJP untuk diikutkan sebagai peserta lelang dan dinyatakan sebagai pemenaang tunggal. Sementara untuk terdakwa Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) yang juga sebagai JC (Jastice Collabolator) yang mendapat perlindungan dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), dituntut pidana penjara selama 1,5 tahun denda sebesar Rp 75 juta subsidair 4 bulan kurungan. Dalam tuntutannya, JPU juga menyebutkan bahwa terdakwa adalah sebagai JC (Jastice Collabolator) dan harus diperlakukan secara Khusus (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) No 4 tahun 2011 serta tercantum dalam pasal 37 Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 20030. Namun JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara yang sama dengan para terdakwa lainnya. JPU menyatakan bahwa, terdakwa ini (Hedi Karnomo) dianggap bekerjasama dengan Keiseng dan Shonaji dengan perantaraan Iwan Suasana meminjamkan dokumen PT AJP untuk mengikuti lelang pembangunan gedung DPRD Madiun dengan memberikan surat kuasa Khusus. Uang pencairan dari termin I hingga VII yang masuk kerekening PT AJP sebesar 23 milliar lebih, di transfer ke Iwan Suasana sebesar Rp 128.550.000, Sumanto Rp 837.959.632, kepada Keiseng, kurang lebih Rp 16 milliar dan Shonaji, kurang lebih 13 milliar dan Aditya, sebesar Rp 300 juta. Menurut JPU, kerugian negara sebesar Rp 624.382.684,40 sen dibebankan kepada Keiseng dan Shonaji. Menanggapi Tuntutan JPU tersebut, para Penasehat Hukum terdakwa mengatakan usai persidangan akan menyampaikan pembelaan pada persidangan. Sementara terdakwa Hedi Karnomo mempertanyakan tuntutan JPU yang mengatakan bahwa kerugian terdakwa sebesar 80 juta tidak dapat dibuktikan sehingga tidak dipertimbangkan Jaksa. “Saya sudah tunjukkan semua bukti-bukti termasuk uang yang 606 juta, saya pergunakan untuk pekerjaan proyek setelah Keiseng dan Shonaji tidak ada. Pekerja ditinggal dan tidak dibayar termasuk bahan matrial. Semua bukti-bukti aslinya ada termasuk pencairan uang ke Iwan, Sumanto, Keiseng dan Shonaji. Lalu bukti mana lagi yang dimaksud ?,” Tanya terdakwa. Kasus Yang Berawal Dari………. Menurt Hedi Karnomo dalam persidangan mengatakan, Saat Iwan Suasana atau Iwan, meminjam dokumen PT AJP untuk dipergunakan sebagai peserta lelang dalam proyek pembangunan gedung yang bernilai puluhan milliar itu. Karena Hedi Karnowo sudah mengenal Iwan, walau tidak begitu dekat, sehingga permintaan Iwan pun dipenuhi. Kemudian, Iwan meperkenalkan Kaiseng dan Sonhaji kepada Hedi Karno sebagai pelaksana proyek yang tidak perlu diragukan dan di kawatirkan. Namun Hedi Karnowo sepertinya “terjebak” dan masuk kedalam “lingkaran hitam”. Begitu mau penandatanganan perjanjian kontrak kerja anatara pemenang lelang dengan PPKm, Hedi Karnowo mengajak Kaiseng ke Notaris untuk membuat suarat kuasa, namun tak kunjung tercapai hingga akhirnya, Hedi Karnowo menandatangani dokuemen kontrak kerja agar tidak di Blaclist oleh PPKm. Setelah penandatangan kontrak kerja, barulah Kaiseng bersedia diajak ke Notaris mebuat surat kuasa Khusus yang isinya, memberi kuasa kepada penerima kuasa (Kaiseng) untuk melaksanakan pekerjaan proyek konstruksi pembangunan gedung dewan hingga surat menyurat termasuk pencairan dana. Ternyata surat kuasa yang diterima Kaiseng dari Hedi Karnowo, tidak dipergunakan sebagaimana isi surat kuasa tersebut, melainkan memalsu tandatangan Hedi. Pelaksanaan proyek ini menjadi masalah karena belum selesai hingga akhir tahun 2015, bahkan pertmabahan waktu pekerjaan selama 50 hari juga tak kunjung selasai. Malahan Satu persatu para bos proyek ini pun akhirnya “diselamatkan” tinggalah Hedi menelan pil pahit karena PT AJP di blacklist oleh PPKm tanggal 19 Pebruari 2016, tanpa memberi waktu tambahan 90 hari berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2015.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Dituntut, Kasus Korupsi Gedung Dewan “Tetap Berkabut”

Agus Sugijanto, PPKm selaku PA (pengguna Anggaran) yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan) beritakorupsi.co – Pada Senin, 13 Peburuari ...

Tingkatkan Pelayanan, Daop 8 Jalankan Kereta Api Tambahan

03.04 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7ordrQoSGg0TjmwUdvIXV30BiEP8gpenG0mrRZsPjLVklQtTKlSZSPfcNBDuEDONuy4JUKJ0wW7VQwKyFv46Z2NIWzX76cqaMh-ZnisJYsfQneua-EmY9lrydXsMtz1w4hXBRQjcjQaU/s1600/IMG-20170210-WA0002.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7ordrQoSGg0TjmwUdvIXV30BiEP8gpenG0mrRZsPjLVklQtTKlSZSPfcNBDuEDONuy4JUKJ0wW7VQwKyFv46Z2NIWzX76cqaMh-ZnisJYsfQneua-EmY9lrydXsMtz1w4hXBRQjcjQaU/s640/IMG-20170210-WA0002.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
beritakorupsi.co - Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada penumpang Kereta Api dan mengantisipasi adanya lonjakan penumpang pada saat weekend, PT Kereta Api Indonesia (Persero), akan menjalankan beberapa Kereta Api tambahan rute Surabaya–Jakarta, yaitu KA PLB Eksekutif tambahan, Sembrani Tambahan, dan menambahkan masing-masing 1 (satu) gerbong penumpang dalam kereta api reguler. 
 
Hal itu disampaikan oleh Manager Humas Daop 8 PT KAI (Persero) Surabaya, Gatut Sutiyatmoko, dikantornya pada Kamis, 9 Pebruari 2017. 
 
“Perjalanan KA Tambahan untuk kelas eksekutif dengan rangkaian 7K1  berkapasitas 350 seat, dioperaasikan mulai Minggu tanggal 12 Februari 2017, dari stasiun Surabaya Gubeng pukul 17.50 WIB dan tiba di stasiun  Gambir pukul 06.36 WIB dengan tarif Rp 495.000. Yang  kedua, Perjalanan KA Sembrani Tambahan untuk kelas eksekutif dengan  rangkaian 7K1, berkapasitas 350 seat, juga dioperasikan Minggu 29 Januari dari stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 18.35 WIB dan tiba di stasiun Gambir pukul 04.53 WIB dengan tarif Rp 485.000,” kata Gatut menjelaskan. 
 
Gatut menambahkan, tindak hanya itu, tetapi juga akan mendapat penammbahan berupa masing-masing 1 (satu) gerbong penumpang/Kereta. 
 
“Hari Jumat dan Minggu 10 dan 12 Februari 2017 KA Turangga yang semula 6 K1 bertambah menjadi 7 K1 sehingga total kapasitas menjadi 350 seat, dan Hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 KA Sancaka yang semula  3K3 bertambah menjadi 4K3 dan 5K1 sehingga jumlah kapasitasnya menjadi 570 seat. Hari Minggu tanggal 12 Februari 2017, KA Jayabaya yang semula 8K3 bertambah menjadi 9K3dengan jumlah kapasitas sebanyak 720 seat,” pungkasnya. 
 
Dengan adanya penambahan KA maupun gerbong penumpang, kita harapkan tidak ada lagi lonjakan penumpang. 
 
Humas Daop 8 Surabaya ini juga menjanjikan, akan memberikan kemudahan pelayanan tiket kepada pelanggan. “Untuk pelayanan pemesanan dan penjualan tiket Kereta Api, masyarakat dapat memesan melalui channel resmi PT KAI yakni, 121 (021 – 121), tket.kereta-api.co.id, KAI Access dan mitra resmi seperti Indomaret, Alfamart, Kantor Pos Indonesia, Finnet, Pegadaian, serta agen resmi lainnya,” Ujar Gatut.  (Redaksi)

Regional Tingkatkan Pelayanan, Daop 8 Jalankan Kereta Api Tambahan

beritakorupsi.co - Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada penumpang Kereta Api dan mengantisipasi adanya lonjakan penumpang pada saa...

Kajari Surabaya Tuntut Ringan Terdakwa Korupsi Pajak

02.42 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigx9c-b48SXJIB_OwQzKMIfBbzg9Jr9Wi8l1etOdY52YDl4LEjR5j7vMPEdFm6Fqrd_TGIn7KqGc4jTjNxokFVzDhIUz20AHmacEwQu2oEkvAa6tbcbe0M4eLZsfNvNCSQDTocHzRDyx8/s1600/Screenshot_20161025_130754.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigx9c-b48SXJIB_OwQzKMIfBbzg9Jr9Wi8l1etOdY52YDl4LEjR5j7vMPEdFm6Fqrd_TGIn7KqGc4jTjNxokFVzDhIUz20AHmacEwQu2oEkvAa6tbcbe0M4eLZsfNvNCSQDTocHzRDyx8/s1600/Screenshot_20161025_130754.png" /></a></div>
beritakorupsi.co – Kejaksaan Negeri Surabaya dibahwa kepemimpinan Didik Farkhan, boleh dibilang sangat menghargai Hak Azasi Manusia (HAM) seseorang termasuk terdakwa dalam kasus Korupsi. 
 
Sebab, beberapa terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi yang ditangani Kejari Surabaya dituntut di bawah Dua tahun diantaranya, 5 terdakwa Korupsi MERR (Middle East Ring Road) II-C Surabaya (3 warga dan 2 PPKm dari Dinas PU Kota Surabaya), kasus Korupsi Prona Lurah Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut dan kasus Korupsi Prona Lurah Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari yang melibatkan beberapa LSM dan Wartawan namun “selamat”. 
 
Dan saat ini Kejari Surabaya kembali memberikan hukuman ringan terhadap Dua terdakwa kasus Korupsi Pajak penghasilan (PPh 21) di Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan) Kota Surabaya, senilai Rp 999.973.919, yakni, Hj. Ummi Chasanah, mantan Bendahara Pengeluaran Bappeko dan Achmat Ali Fahmi, kurir di Bapeko. 
 
Terdakwa Hj. Ummi Chasanah, adalah Bendahara pengeluaranyang juga sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya terhadap pegawai Bapeko Surabaya. Dari pajak PPh pegawai tersebut, terdakwa wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara, yang sudah ditentukan oleh Menteri keuangan. 
 
Namun pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebesar 15% terhadap pegawai/non pegawai di lingkungan Bapeko, dan setelah menandatangani surat setoran pajak (SSP), bukannya menyetorkan langsung melainkan menyerahkannya kepada terdakwa Achmat Ali Fahmi, selaku kurir untuk disetorkan ke Bank. Sementara terdakwa Achmat Ali Fahmi, menyerahkannya kepada pihak lain dan kemudian “membagi-bagi” uang tersebut. 
 
 
 
Pada Jumat, 10 Pebruari 2017, Hj. Ummi Chasanah dan Achmat Ali Fahmi (perkara terpisah), dituntut pidana penjara masing-masin 1 (Satu) tahun dan 6 bulan denda masing-masing sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Keduanya di jerat pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hajjah Ummi Chasanah dan terdakwa Achmat Ali Fahmi, masing-masing pidana penjara selama Satu tahun dan 6 bulan denda masing-masing sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan,” ucap JPU Endro dalam surat tuntutannya. 
 
Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Endro dari Kejari Surabaya, dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R.Unggul Warso Mukti. Atas surat tuntutan JPU, Majelis Hakim memberikan waktu Satu minggu untuk menyampaikan pembelaannya. 
 
Usai persidangan. Terkait tuntutan ringan yang diberikan kepada Kedua terdakwa, JPU Endro mengatakan bahwa, kedua terdakwa tidak ada menkmati uang melainkan tersangka lain, yang saat ini masih tahap penyidikan di Polrestabes Surabaya. 
 
“Nggak ada kerugian negara yang dinikmati terdakwa melainkan tesangka lain. Perkaranya belum dilimpahkan masih tahap Dua,” kata JPU.  (Redaksi) 
ak Azasi Manusia (HAM) seseorang termasuk terdakwa dalam kasus pida Korupsi. Dan bisa jadi, itu salah satu pertimbangannya ketika memberikan tuntutan pidana terhadap terdakwa Korupsi.

News Tipikor Kajari Surabaya Tuntut Ringan Terdakwa Korupsi Pajak

beritakorupsi.co – Kejaksaan Negeri Surabaya dibahwa kepemimpinan Didik Farkhan, boleh dibilang sangat menghargai Hak Azasi Manusia (HAM)...

Menanti “Matinya” Pers Nasional Di Era Roformasi

03.01 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicNsurWx8atmf4R01nrSVfmMUmuK-XrxBVoEbqQa0tf6fb77OyV4qyQsN9DBII4WPfmg57_zkG8WjRRNU0A-C7K1FJ3KdCjNMEIfqHSpQ1HPIPQ2v1kUPk780jGngzzr7hPI48R7JVUQ0/s1600/Ketua+Umum+DPP+KWRI+Ozzy+solaiman+sudiro+SH%252C+MSc.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="484" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicNsurWx8atmf4R01nrSVfmMUmuK-XrxBVoEbqQa0tf6fb77OyV4qyQsN9DBII4WPfmg57_zkG8WjRRNU0A-C7K1FJ3KdCjNMEIfqHSpQ1HPIPQ2v1kUPk780jGngzzr7hPI48R7JVUQ0/s640/Ketua+Umum+DPP+KWRI+Ozzy+solaiman+sudiro+SH%252C+MSc.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketua Umum DPP KWRI, Ozzy Solaiman Sudiro, SH., M.Sc</td></tr>
</tbody></table>
 
 
 Ketua Umum KWRI : Dewan Pers Bukan Lembaga Verivikasi 
 
 
 
beritakorupsi.co – Innalilahi Wa Innailahi Rojiun. Kalimat inilah yang bisa jadi ditujukan kepada berbagai Media Cetak maupun Online yang ada di tanah air tercinta ini, atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, terkait Verivikasi kepada Media yang dianggap menghawatirkan pemerintah. 
 
Pada tanggal 3 Pebruari 2017, Dewan Pers mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintah, TNI dan POLRI hanya untuk melayani media-media yang terdaftar (terverivikasi) di Dewan Pers dengan memberikan kode tertentu. 
 
Akankah keberadaan Pers dan media sebagai Pilar Demokrasi bangsa, akan 
mati begitu saja di era Presiden Jokowi, yang mencanangkan revolusi 
mental ?. Inikah cara Dewan Pers mengembangkan dan membesarkan atas 
lahirnya Kemerdekaan Pers ? Atau Pers akan 
selalu dibayangi rasa "ketakutan" dari aturan dan peraturan Dewan Pers ? 
 
Kebijakan Ketua Dewan Pers, sepertinya akan mengembalikan keberadaan Pers ke jaman Orde Baru, termasuk Organisasi Pers sendiri. Dewan Pers saat ini sepertinya bukan sebagai orang tua kandung yang mengayomi, membina, membesarkan, melindungi serta mendidik lahirnya media dan Pers di Ibu Pertiwi. Melainkan, Dewan Pers ibarat sebagai orang tua tiri/angkat yang dengan berbagai aturan dan peraturan masuk ke "dapur" media itu sendiri untuk secara pelan-pelan “mempreteli”nya, karena keberadaan Pers terutama media saat ini dianggap meresahkan pemerintah. 
 Pasal 15 UU No 40 Tahun 1999, ayat (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut : a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan dan g. Mendata perusahaan pers. Sementara pada pasal 20  UU No 40 Tahun 1999; Pada saat undang-undang ini mulai berlaku : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia); 2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; Dinyatakan tidak berlaku. 
 
Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP KWRI yang juga salah seorang perumus lahirnya UU Pers No 40 Tahun 1999, Ozzy Solaiman Sudiro, SH., MSc mengatakan, bahwa Dewan Pers bukanlah sebagai lembaga perivikasi. 
 
“Merujuk amanah UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, bahwa kewenangan Dewan Pers bukanlah lembaga verifikasi atau penentu lain sebagai organisai. Sejak 1998 dan lahirnya UU Pers. KWRI sebagai Stakeholder Relation dan team perumus RUU (Rancangan Undangundang) Pers dan Kode Etik Jurnalis bersama 28 organisasi wartawan terhadap Dewan Pers. Dan saya salah satu yang ikut sebagai perumus lahirnya UU Pers,” katanya saat dihubungi media ini melalui telepon selulernya. 
 
Menanggapi pertanyaan media ini terkait kebijakan Dewan Pers, yang secara langsung maupun tidak, akan mengembalikan keberadaan media dan Pers kejaman Orde Baru, Ozzi juga tidak menapiknya. 
 
“Bisa jadi akan kembali kesana, karena adanya rasa ketakutan pemerintah terhadap keberadaan media dan Pers saat ini,” tambahnya. 
 
Pada hal, media dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah; Sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (pasal 1 ayat (1) UU No. 40/1999 (Redaksi)

News Regional Menanti “Matinya” Pers Nasional Di Era Roformasi

Ketua Umum DPP KWRI, Ozzy Solaiman Sudiro, SH., M.Sc Ketua Umum KWRI : Dewan Pers Bukan Lembaga Verivikasi beritakorupsi.co – ...

Suami Terdakwa Chin Chin Bersaksi Di PN Surabaya

00.18 beritakorupsi 0

Pidana Suami Terdakwa Chin Chin Bersaksi Di PN Surabaya

Terdakwa Chin Chin (kanan) didampingi PH-nya Hotman Paris Hutapea (kiri) usai Persidangan beritakorupsi.co – Chin Chin dan Gunawan Ang...