Pengacara Tugianto Lauw Membantah Menjajikan Bebas Terdakwa Korupsi “Bank BNI Rp28.365 M” Agung Astanto Soeleman

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR7o0eC49eV_eT45_yGEvyf15u_G5pbxjNbPOyWL7pA0VHUG1i2nPofPsjAgEDVLoNhWcJIsAx60DhU--mr5weaTiR3J5943dWRT9gUmQYiDkeeysB84cLkN62SGwG1xvE0WZM8pzcbE5vgGp5yjBHng2eaGe5ygIZZaJvGVwHCSuFMK4OvazGQbv2/s1600/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgR7o0eC49eV_eT45_yGEvyf15u_G5pbxjNbPOyWL7pA0VHUG1i2nPofPsjAgEDVLoNhWcJIsAx60DhU--mr5weaTiR3J5943dWRT9gUmQYiDkeeysB84cLkN62SGwG1xvE0WZM8pzcbE5vgGp5yjBHng2eaGe5ygIZZaJvGVwHCSuFMK4OvazGQbv2/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div><div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br /></div>Pengacara Tugianto Lauw, membantah kalau dirinya menjanjikan bebas kliennya yakni Terdakwa Agung Astanto Soeleman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo yang terseret dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kredit macet Bank Negara Indonesia (BNI),  Sentra Kredit Menengah Kantor Wilayah (Kanwil) Surabaya pada tahun 2014 - 2016 yang merugikan keuangan negara Cq. Bank BNI sebesar Rp28.365.000.000<br /><br />“Saya tidak menjanjikan bebas, pengacara kan tidak boleh menjanjikan bebas. Kalau menganalisa akan bebas sesuai bukti-bukti yang ada kan boleh,” kata Tugianto Lauw saat dikonfirmasi Wartawan di  sebelum sidang dimulai, Senin, 04 September 2022<br /><br />“Jadi tidak benar menjanjikan bebas? Sebab pengacara sebelumnya di ganti karena tidak bisa menjanjikan bebas,” tanya Wartawan kemudian<br /><br />“Pengacara kan tidak boleh menjanjikan bebas. Analisa bebas tidak salah kan. Eksepsi kan hak pencara sama dengan somasi,” ucap Tugianto Lauw menyingung persidangan awal pada saat JPU membacakan surat dakwaannya pada Senin, 4 Juli 2022, dimana Tim Penasehat Hukum Terdakwa sebelumnya yaitu Dimas dkk tidak mengajukan Eksepsi <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh38jGJITsMT5AKI_QK58sO_-WpbydnwLD4GNFONbo74jwNiqS4aBC4QrROgNXxBEJ7odSTu4dcgCMfPn_SSGol650DljkW2ZpzUSbEuy9Xrgui8pbrajNTAd8TLs8V5G_iDXz9jE9PvpVREH-WfUlW2gvuuyWB47xEnKmbRWo899TV1urFd3BFdXcP/s1600/11.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh38jGJITsMT5AKI_QK58sO_-WpbydnwLD4GNFONbo74jwNiqS4aBC4QrROgNXxBEJ7odSTu4dcgCMfPn_SSGol650DljkW2ZpzUSbEuy9Xrgui8pbrajNTAd8TLs8V5G_iDXz9jE9PvpVREH-WfUlW2gvuuyWB47xEnKmbRWo899TV1urFd3BFdXcP/w640-h288/11.jpg" width="640" /></a></div>Sementara, menurut salah satu mantan Penasehat Hukum Terdakwa, saat ditemui Wartawan beberapa hari lalu di Pengadilan Negeri Surabaya menjelaskan, bahwa pergantian Penasehat Hukum dari Dimas, Asrul dan Johan ke Tugianto Lauw dkk karena Dimas dkk tidak dapat menjamain kalau  Terdakwa Agung Astanto Soeleman bisa bebas sehingga surat kuasapun di cabut tanpa menyebutkan alasannya<br /><br />“Ada surat pencabutan tetapi tidak disebutkan alasannya, cuma orang tuanya yang ngomong ‘bisa bebas ini’,” ujar Asrul<br /><br />Alasannya kalau Terdakwa bisa bebas adalah berdasarkan putusan perdata tahun 2019 tentan perganti pengurus perusahaan sementara kasus yang menyeret Terdakwa adalah pada tahun 2014 - 2015<br /><br />“Pinjaman Bank BNI tahun 2014 - 2015. Pergantian pengurus PT (PT. Atlantic Bumi Indo) tahun 2019 sesuai dengan putusan perdata di PN Surabaya tahun 2020. Tahun  2021 Kejaksaan Negeri Surabaya menyidik kasus dugaan Korupsi Kredit Macet di Bank BNI pada tahun 2014 - 2016 oleh PT. Atlantic Bumi Indo,” ujar Asrul<br /><br />“Jadi kuasa dicabut karena kalian tidak bisa menjamin kalau Terdakwa akan bebas?,” tanya Wartawan dan di jawab oleh Asrul “Ya”.<br /><br />Pertanyaannya dari apa yang dijelaskan oleh mantan pengacara Terdakwa maupun Pengacara Terdakwa saat ini adalah, apakah Terdakwa Agung Astanto Soeleman akan benar-benar di Vonis bebas oleh Majelis Hakim? </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGx1HWykqv8T4-Z9t4zxlLq2pNqkUPqxlBf35uRh_KOlutenVAlSgA-hlAaigkxKrlHu67BnQWlZGWgBwXYoFQYxnwtR2urbrhUDkhEYXD-VJWbpfg9NSrS1BvewsXAY3tgiu3G_O4hC9Zq3IZAEVc9anZB56SBXSP1qb8GM4hglcH6ct1HAWuiJRs/s1600/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGx1HWykqv8T4-Z9t4zxlLq2pNqkUPqxlBf35uRh_KOlutenVAlSgA-hlAaigkxKrlHu67BnQWlZGWgBwXYoFQYxnwtR2urbrhUDkhEYXD-VJWbpfg9NSrS1BvewsXAY3tgiu3G_O4hC9Zq3IZAEVc9anZB56SBXSP1qb8GM4hglcH6ct1HAWuiJRs/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">Kasus yang menyeret Terdakwa Agung Astanto Soeleman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo bermula pada tahun 2014 </span></b><br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Bahwa pada tahun 2014 PT. Atlantic Bumi Indo mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Surabaya, melalui : 1. Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor 038/SK/ABI/V/2014 tanggal 20 Mei 2014. ; 2. Surat Permohonan Tambahan Fasilitas Kredit Nomor 49/SK/ABI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.<br /><br />Bahwa pengurus PT. Atlantic Bumi Indo yang mengajukan permohonan fasilitas kredit ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Surabaya dan disetujui, adalah : Komisaris Eko Wiji Santoso ; Direktur Agung Astanto Soelaiman<br /><br />Yang mendasarkan pada :<br />1. Akta Pendirian PT. Atlantic Bumi Indo No. 26 tanggal 14 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Tantien Bintarti, S.H., Notaris di Sidoarjo dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 48489.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 07 Agustus 2008 Tentang  Pengesahan Badan Hukum Peseroan.<br /><br />Susunan Pengurus  : Komisaris Arnold Cahyomulyono Waskito. ; Direktur Utama Agung Astanto Soelaiman ; Direktur Eko Wiji Santoso.<br /><br />2. Akta Jual Beli Hak Atas Saham/Peralihan Hak Atas Saham nomor 01 tanggal 9 Desember 2010 dan Akta Berita Acara Rapat nomor 02 tanggal 9 Desember 2010 yang keduanya dibuat dihadapan Slamet Soepratikno, S.H., Notaris di Surabaya dan kemudian dibuatkan salinan yang baru oleh Syaiful Rachman, S.H., Notaris di Surabaya selaku pemegang protokol Slamet Soepratikno, S.H., (pada waktu itu Notaris di Surabaya). <br /><br />Bahwa mendasarkan pada akta tersebut terdapat perubahan susunan pengurus dimana saham Arnold Cahyomulyono Waskito dibeli oleh Agung Astanto Soelaiman, dan susunan Pengurus berubah menjadi : Komisaris Eko Wiji Santoso ; Direktur Agung Astanto Soelaiman.  <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-JjW6rnYUjqlz1S62Bd24DPbi3_2VhF5PnpuwzSGJboOsbKlybcLCV-KNWOVl3DFzN04bO-UmnCEFy2nwp0DLY0eQ0nMZzYBJZZk0v0GqyONXJ80AY5cz5yfhpioOMgy0eNXkFQdEMnggmRTE5-yHlXxDUs5tl4uEwmNhOz_GYPPYPUlfZyaAwzWh/s1600/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-JjW6rnYUjqlz1S62Bd24DPbi3_2VhF5PnpuwzSGJboOsbKlybcLCV-KNWOVl3DFzN04bO-UmnCEFy2nwp0DLY0eQ0nMZzYBJZZk0v0GqyONXJ80AY5cz5yfhpioOMgy0eNXkFQdEMnggmRTE5-yHlXxDUs5tl4uEwmNhOz_GYPPYPUlfZyaAwzWh/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Akta Jual Beli Hak Atas Saham/Peralihan Hak Atas Saham nomor 01 tanggal 9 Desember 2010 dan Akta Berita Acara Rapat nomor 02 tanggal 9 Desember 2010 tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Arnold Cahyomulyono Waskito selaku Komisaris PT. Atlantic Bumi Indo, dimana Arnold Cahyo Mulyono Waskito dibuat seolah-olah menjual seluruh kepemilikan saham kepada Agung Astanto Soelaiman. <br /><br />Bahwa kedua akta tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Atlantic Bumi Indo di Surabaya  No. 30 tanggal 9 April 2012 yang dibuat dihadapan Sri Wahyu Jatmiko Wati, S.H., M.H., Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-33541.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. <br /><br />Bahwa dihadapan Sri Wahyu Jatmiko Wati, S.H., M.H., Notaris di Surabaya juga diterbitkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  Perseroan Terbatas PT. Atlantic Bumi Indo Nomor 33 tanggal 8 Mei 2015  Dan telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham Nomor : AHU-3509529.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 27 Mei 2015.     <br /><br />3. Akta Jual Beli Saham No. 28 tanggal 15 Juni 2017 dan Akta Berita Acara Rapat PT. Atlantic Bumi Indo Nomor 29 tanggal 15 Juni 2017 yang keduanya dibuat dihadapan Alexandra Pudentiana, S.H., Notaris di Surabaya. Bahwa mendasarkan pada kedua akta tersebut terdapat perubahan susunan pengurus dimana saham Agung Astanto Soelaiman dibeli oleh Rinie Suzana, <br /><br />Sehingga kepemilikan saham  Agung Astanto Soelaiman tinggal 1 lembar saham dan susunan Pengurus berubah menjadi : Komisaris Rinie Suzana ; Direktur Eko Wiji Santoso.<br /><br />4. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Atlantic Bumi Indo No. 56 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H., Notaris di Surabaya. Akta tersebut menerangkan bahwa seluruh kepemilikan saham Arnold Cahyomulyono Waskito dibeli oleh Rinie Suzana dan Eko Wiji Santoso serta seluruh kepemilikan saham Agung Astanto Soelaiman dibeli oleh Eko Wiji Santoso, <br /><br />Dimana kemudian susunan Pengurus berubah menjadi : Komisaris Rinie Suzana ; Direktur Eko Wiji Santoso.   <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx5bB7_VJpOZaDtKRTcxjB5ksP9KM9KbraznRdwQgbi-GIgsX86l3E7vg7_5dFILaXmuXCs7TtYOeupwaiFuxtyFW5-B6TMPuuPEQlHYjar_u03oFcJAp9sxziuzqMjujxiZoD4hnT73oEReipc5dK25wF1mnaSR9RJbGTYQ5LDgKkq5xwz4M3QkOc/s1600/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx5bB7_VJpOZaDtKRTcxjB5ksP9KM9KbraznRdwQgbi-GIgsX86l3E7vg7_5dFILaXmuXCs7TtYOeupwaiFuxtyFW5-B6TMPuuPEQlHYjar_u03oFcJAp9sxziuzqMjujxiZoD4hnT73oEReipc5dK25wF1mnaSR9RJbGTYQ5LDgKkq5xwz4M3QkOc/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Bahwa Akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Atlantic Bumi Indo No. 56 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H., Notaris di Surabaya kontradiktif dan tumpang tindih dengan :<br /><br />1. Akta Jual Beli Hak Atas Saham/Peralihan Hak Atas Saham nomor 01 tanggal 9 Desember 2010 dan Akta Berita Acara Rapat nomor 02 tanggal 9 Desember 2010 yang keduanya dibuat dihadapan Slamet Soepratikno, S.H., Notaris di Surabaya beserta turunan atau penegasanya, dimana Arnold Cahyomulyono Waskito yang pada tahun 2010 dibuat telah menjual seluruh kepemilikan sahamnya kembali dibuat menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada tahun 2017. Hal ini menegaskan bahwa Akta Jual Beli Hak Atas Saham/Peralihan Hak Atas Saham nomor 01 tanggal 9 Desember 2010 dan Akta Berita Acara Rapat nomor 02 tanggal 9 Desember 2010 adalah dibuat dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Arnold Cahyomulyono Waskito selaku Komisaris PT. Atlantic Bumi Indo.<br /><br />2. Akta Jual Beli Saham No. 28 tanggal 15 Juni 2017 dan Akta Berita Acara Rapat PT. Atlantic Bumi Indo Nomor 29 tanggal 15 Juni 2017 yang keduanya dibuat dihadapan Alexandra Pudentiana, S.H., Notaris di Surabaya, dimana Agung Astanto Soelaiman yang pada Juni 2017 telah menjual seluruh kepemilikan sahamnya kembali dibuat menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada Juli 2017.<br /><br />Bahwa atas permohonan fasilitas kredit dan permohonan tambahan fasilitas kredit PT. Atlantic Bumi Indo, disetujui oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Surabaya, sebagaimana :<br /><br />1. Surat Keputusan Kredit Nomor SBM/1/288/R tanggal 15 Juli 2014, yang kemudian diterbitkan : 1). Perjanjian Kredit Nomor 14.063 tanggal 24 Juli 2014 dengan maksimum/plafond kredit yang terakhir setelah diadendum sebesar Rp. 34.600.000.000,- (tiga puluh tiga puluh empat milyar enam ratus juta rupiah); dan 2). Perjanjian Kredit Nomor 14.064 tanggal 24 Juli 2014 dengan maksimum kredit yang terakhir setelah diadendum sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).<br /><br />2. Surat Keputusan Kredit Nomor SBM/1/378/R tanggal 28 September 2015, yang kemudian diterbitkan : Perjanjian Kredit Nomor 15.082 tanggal 30 September 2015 dengan maksimum/plafond kredit yang terakhir setelah diadendum sebesar Rp. 22.400.000.000,-.<br /><br />Bahwa PT. Atlantic Bumi Indo mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit yang ditandatangani oleh Terdakwa Agung Astanto Soelaiman dengan melampirkan dokumen fiktif, yaitu :<br /><br />1. Perjanjian CNF Pelabuhan Gresik No. 010/PJBBB/ABI-BJA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 antara PT. Atlantic Bumi Indo sebagai penjual dengan PT. Beringinmas Jaya Abadi sebagai pembeli yang ditandatangani oleh Agus Astanto Soelaiman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo dan Budiono Honggosaputro selaku Direktur PT. Beringinmas Jaya Abadi.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_0Bsvx-Aquzfe043rMLmimSSsfzG1K-CKdQnj2UyktLDacEjQefWqW7VGVB3jRraGmObf9YNjiNBjTjqKVjnz4BGuvoHrFMTNpuD3UZaE6xe3RcO43CK9coxcXspnYMrTWfjRGn5dnSvVXrmk3K8KPGf_z2Erv0-H82W2clCtSw98G0oD4cysBRsd/s1600/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_0Bsvx-Aquzfe043rMLmimSSsfzG1K-CKdQnj2UyktLDacEjQefWqW7VGVB3jRraGmObf9YNjiNBjTjqKVjnz4BGuvoHrFMTNpuD3UZaE6xe3RcO43CK9coxcXspnYMrTWfjRGn5dnSvVXrmk3K8KPGf_z2Erv0-H82W2clCtSw98G0oD4cysBRsd/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Perjanjian CNF Pelabuhan Gresik No. 010/PJBBB/ABI-BJA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 antara PT. Atlantic Bumi Indo sebagai penjual dengan PT. Beringinmas Jaya Abadi sebagai pembeli yang ditandatangani oleh Agus Astanto Soelaiman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo dan Budiono Honggosaputro selaku Direktur PT. Beringinmas Jaya Abadi yang sebenarnya adalah Perjanjian CNF Pelabuhan Gresik No. 010/PJBBB/ABI-BJA/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 antara PT. Atlantic Bumi Indo sebagai penjual dengan PT. Beringinmas Jaya Abadi sebagai pembeli yang ditandatangani oleh Agus Astanto Soelaiman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo dan Budiono Honggosaputro selaku Direktur PT. Beringinmas Jaya Abadi. <br /><br />Bahwa terdapat perbadaan antara Perjanjian CNF Pelabuhan Gresik No. 010/PJBBB/ABI-BJA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 dan Perjanjian CNF Pelabuhan Gresik No. 010/PJBBB/ABI-BJA/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 :<br /><br />2. Perjanjian Jual Beli Batubara Indonesia dengan Nomor Kontrak : 0557/SBM-ABI/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 antara PT. Atlantic Bumi Indo sebagai penjual dengan PT. Sinar Bara Makmur sebagai pembeli yang ditandatangani oleh Agus Astanto Soelaiman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo dan Chen Yao Tong  selaku Direktur PT. Beringinmas Jaya Abadi.<br />Perjanjian Jual Beli Batubara Indonesia Nomor Kontrak : 133/SBM-ABI/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 antara PT. Atlantic Bumi Indo sebagai penjual dengan PT. Sinar Bara Makmur sebagai pembeli yang ditandatangani oleh Agus Astanto Soelaiman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo dan Chen Yao Tong  selaku Direktur PT. Beringinmas Jaya Abadi.<br /><br />Bahwa Perjanjian Jual Beli Batubara Indonesia dengan Nomor Kontrak : 0557/SBM-ABI/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 dan Perjanjian Jual Beli Batubara Indonesia Nomor Kontrak : 133/SBM-ABI/III/2016 tanggal 11 Maret 2016  antara PT. Atlantic Bumi Indo sebagai penjual dengan PT. Sinar Bara Makmur sebagai pembeli yang ditandatangani oleh Agus Astanto Soelaiman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo dan Chen Yao Tong  selaku Direktur PT. Beringinmas Jaya Abadi, menurut keterangan Chen Yao Tong  adalah bukan tanda tangannya.<br /><br />3. Commercial Invoice CV. Indo Bumi Energy yang ditanda tangani oleh Chesdianto selaku Direktur, yang memuat Payment Instruction ke rekening Bank Mandiri Gubeng Surabaya atas nama CV. Indo Bumi Energy No. Rek. 1420071277775.<br /><br />Bahwa PT. Atlantic Bumi Indo dalam permohonan pencairan kreditnya melampirkan Commercial Invoice CV. Indo Bumi Energy yang ditandatangani oleh Chesdianto selaku Direktur CV. Indo Bumi Energy. Bahwa Direktur CV. Indo Bumi Energy bukanlah Chesdianto melainkan Agung Astanto Soelaiman yang juga merupakan Direktur PT. Atlantic Bumi Indo. Agung Astanto Soelaiman menjadi Direktur CV. Indo Bumi Energy tanggal 15 April 2011 sebagaimana Akta Pemasukan dan Pengeluaran Anggota Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer  CV. Indo Bumi Energy No. 15 tanggal 15 April 2011 yang dibuat dihadapan Yuni Astuti, S.H., Notaris di Kota Balikpapan.  <br /><br />Bahwa rekening Bank Mandiri Gubeng Surabaya atas nama CV. Indo Bumi Energy No. Rek. 1420071277775 dibuka oleh Agung Astanto Soelaiman selaku Direktur CV. Indo Bumi Energy pada tanggal 31 Mei 2011, dimana atas rekening tersebut yang memiliki hak untuk melakukan transaksi / pemilik specimen tanda tangan (CIF) adalah Agung Astanto Soelaiman. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2t9Vho9ue3F3kwpk6XuDnaHRek0NNDdtHWbo24vS-31WdpcVUhNMNbv9YnoeCdKBC76fV-MH_EuICocvUffjCZOi8XQk53ONZVVHHVy6SCN4xka2eP05uxiFaebF3ROHrirVEkxgqLzr7pHlDe5jRzPWhSu-tKQSssbM25G7zlMeKIjMqX9BHJekA/s1600/12.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2t9Vho9ue3F3kwpk6XuDnaHRek0NNDdtHWbo24vS-31WdpcVUhNMNbv9YnoeCdKBC76fV-MH_EuICocvUffjCZOi8XQk53ONZVVHHVy6SCN4xka2eP05uxiFaebF3ROHrirVEkxgqLzr7pHlDe5jRzPWhSu-tKQSssbM25G7zlMeKIjMqX9BHJekA/w640-h288/12.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Agung Astanto Soelaiman, sengaja menggunakan dokumen, data dan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam proses kredit PT. Atlantic Bumi Indo sehingga PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya menyetujui dan mencairkan dana kredit dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukanya,  <br /><br />Sehingga PT. Atlantic Bumi Indo tidak dapat membayar kewajiban kreditnya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :<br />1. Perjanjian Kredit Nomor 14.063 tanggal 24 Juli 2014.<br />2. Perjanjian Kredit Nomor 14.064 tanggal 24 Juli 2014.<br />3. Perjanjian Kredit Nomor 15.082 tanggal 30 September 2015.<br /><br />Pasal 18, Pernyataan Dan Jaminan Penerima Kredit. Penerima Kredit dengan ini menyatakan dan menjamin Bank mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut :<br />a. Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahanya sebagaimana termaktub di dalam : Akta Pendirian tanggal 14 Februari 2008 No. 26 yang dibuat oleh dan dihadapan Tantien Bintarti, S.H., Notaris di Sidoarjo,yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 07 Agustus 2008 Nomor : AHU-48489.AH.01.01 Tahun 2008, bertalian dengan Akta Berita Acara tanggal 9 Desember 2010 nomor 02 yang dibuat oleh dan dihadapan Slamet Soepratikno, S.H., Notaris di Surabaya, terakhir bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 9 April  2012 No. 30 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Wahyu Jatmiko Wati, S.H., M.H., Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 19 Juni 2012 Nomor : AHU-33541.AH.01.02 Tahun 2012.   <br /> <br />f. Bahwa semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh penerima kredit adalah lengkap dan benar. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Agung Astanto Soelaiman, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu telah memperkaya diri terdakwa Agung Astanto Soelaiman, PT. Atlantic Bumi Indo, CV. Indo Buni Energy, total sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar  rupiah),<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr5d72G-mbOrrSW-woTITwTy-_gIO964jt1KBNmSM7HOuOTMVk3zjlAY0mkgTPS6KadRJ7WjzAFWQHVhKR2wn9bF0VpEnfNqXWsueReCo8pjHKRv0Od0EkYYCuwozjesxJFWDrcFzKnCGzAgPYY9ezLgGSztaVOb7ha9LbBKZ8YzKy811Y7acqBX80/s1600/10.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjr5d72G-mbOrrSW-woTITwTy-_gIO964jt1KBNmSM7HOuOTMVk3zjlAY0mkgTPS6KadRJ7WjzAFWQHVhKR2wn9bF0VpEnfNqXWsueReCo8pjHKRv0Od0EkYYCuwozjesxJFWDrcFzKnCGzAgPYY9ezLgGSztaVOb7ha9LbBKZ8YzKy811Y7acqBX80/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa rincian penerima pencairan kredit PT. Atlantic Bumi Indo di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Sentra Kredit Menengah Surabaya yang dananya telah dicairkan tetapi belum dilakukan pembayaran, <br /><br />Bahwa atas  : 1. Rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. Rek 1232277777. ; 2. Rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. Rek 1298877777.; 3. Rekening PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 1420071277775, yang memiliki hak untuk melakukan transaksi / pemilik specimen tanda tangan (CIF) adalah Terdakwa Agung Astanto Soelaiman.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Agung Astanto Soelaiman mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perkeonomian negara sebesar Rp. 28.365.000.000,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan perincian yaitu :<br />1. Pencairan Kredit        : Rp. 60.000.000.000,-    <br />2. Pembayaran Pokok    : Rp.      610.000.000,-    <br />3. Agunan Tambahan    : Rp. 31.025.000.000,-    -<br />                     <b>Total          Rp. 28.365.000.000,- </b>   <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Agung Astanto Soelaiman dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : <br />Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. <br /><br />Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A. <br /><br />Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIaPN6mJD0y1_-ogv_zZdSdj59ehKyGE1f33UFm6AqqAEgIleVIC4aA7SHo5naNhFtIpgKG1TaSvfZwx5A6r8uC8sp9oLpzmzxBSHG1xfZnBgywRac1A3wYDnco8wRCTDt9KYwl2yKbJTIQg0yiuxhmVRE2yqB2nE-WNtvjC1H5VLJb6GpeX4nVYD7/s1600/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIaPN6mJD0y1_-ogv_zZdSdj59ehKyGE1f33UFm6AqqAEgIleVIC4aA7SHo5naNhFtIpgKG1TaSvfZwx5A6r8uC8sp9oLpzmzxBSHG1xfZnBgywRac1A3wYDnco8wRCTDt9KYwl2yKbJTIQg0yiuxhmVRE2yqB2nE-WNtvjC1H5VLJb6GpeX4nVYD7/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI dilakukan antara lain tentang penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021. Saat ini, 60% saham-saham BNI dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh masyarakat, baik individu maupun institusi, domestik dan asing.<br /><br />Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Surabaya adalah salah satu kantor wilayah dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dimana didalam PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Wilayah terdapat Unit Sentra Kredit Menengah Surabaya yang berada dalam pengawasan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Surabaya.  <br /><br />Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Surabaya bisa menyalurkan Kredit Modal Kerja dan juga Kredit Investasi, dimana dalam setiap tahapan proses pemberian kredit apapun bentuk kreditnya dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. <br /><br />Bahwa kredit produktif segmen menengah yang ada pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., pada tahun 2014 mengacu pada Pedoman Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Garis Besar Alur Dokumen Perangkat Aplikasi Kredit (PAK).<br /><br />Proses pemberian kredit segmen menengah secara sederhana melalui beberapa tahapan yaitu : <br />1. Proses Persetujuan Kredit : a) Pengumpulan Data.; b) Verifikasi Data.; c) Analisa Laporan Keuangan & Aspek Perusahaan Lainnya.; d) Penilaian Risiko.; e) AnalisaProyeksiKeuangan. ;  f) Evaluasi Kebutuhan Keuangan.; g) Penetapan Struktur Fasilitas Kredit.<br />2. Surat Keputusan Kredit.; 3. Perjanjian Kredit.; 4. Dokumentasi dan Administrasi Kredit.; 5. Persetujuan Pencairan Kredit.; 6. Pemantauan.<br /><br />Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam proses pemberian produktif segmen menengah yang ada pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., pada tahun 2014, adalah :<br /><br />1. Pengusul Kredit : Pengusul kredit adalah pejabat kredit dari Unit Risiko dan Unit Bisnis yang memproses dan mengusulkan kredit dalam bentuk PAK (Perangkat Aplikasi Kredit) atau memo kepada Pemutus Kredit untuk mendapatkan persetujuan. Jenjang pengusul kredit diawali dari RM dan Analis Kredit. ; 2. Pemutus Kredit : Pemutus Kredit adalah pejabat dari Unit Risiko dan Unit Bisnis. ; 3. Sekretaris Komite : Sekretaris Komite merupakan koordinator pelaksanaan Rapat Komite Kredit. ; 4. Unit Administrasi Kredit : Unit Administras Kredit merupakan pengelolan administrasi dan dokumentasi kredit.<br />   <br />Bahwa persyaratan umum suatu permohonan kredit adalah sebagai berikut (Cfm PP Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Persyaratan Umum) : 1. Surat Permohonan Fasilitas kredit dari calon debitur / debitur kepada Bank; 2. Legalitas Usaha antara lain : 1) Akta Pendirian / Anggaran Dasar berikut perubahannya. ; 2) SIUP.; 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).; 3. NPWP dan Laporan Keuangan.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHK63JQ1Vac2O3DnlSjQ88vgpBg-M_3I_I_RnxU6-yrjcDWyeVBnAMfOqWB4Z7PqFVEzs8bTiaruf386EOkUj6GYH-YNDPmw70OG5IH3_qOPXBgnTaMwgfC5Yrt1LtBe1kSy1Ye4cB3rsUz5m23y2s5xZZx751KvMmWI2drTR1J0XDS9nZWuVPtHH3/s1600/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHK63JQ1Vac2O3DnlSjQ88vgpBg-M_3I_I_RnxU6-yrjcDWyeVBnAMfOqWB4Z7PqFVEzs8bTiaruf386EOkUj6GYH-YNDPmw70OG5IH3_qOPXBgnTaMwgfC5Yrt1LtBe1kSy1Ye4cB3rsUz5m23y2s5xZZx751KvMmWI2drTR1J0XDS9nZWuVPtHH3/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan Pedoman Perusahaan Pekreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Penetapan Syarat Agunan diatur sebagai berikut :<br /><br />Pada prinsipnya harta, obyek atau transaksi yang dibiayai harus dijadikan agunan pokok, sedangkan harta lainnya yang tidak dibiayai dengan fasilitas kredit dijadikan agunan tambahan.<br />1. Prosedur Penetapan Agunan ; 1) Memilih/menetapkan harta, obyek atau transaksi yang dibiayai sebagai agunan pokok.; 2) Memilih/menetapkan harta lainnya yang tidak dibiayai sebagai agunan tambahan atas dasar reputasi dan risiko umum/khusus debitur (memperkuat jalan keluar kedua / second way out).; 3) Menetapkan syarat-syarat dan ketentuan kredit atas dasar reputasi dan risiko umum/khusus debitur (memperkecil risiko default).<br /><br />2. Jenis jaminan dan agunan yang dapat diterima oleh Bank adalah sebagai berikut: 1) Agunan yang bersifat kebendaan<br />a. Benda-benda bergerak :<br />Benda-benda bergerak yang bertubuh antara lain : (a) Kendaraan bermotor.; (b) Mesih-mesin.; (c) Perhiasan.; (d) Kapal laut.; (e) Kapal terbang.<br /><br />Benda-benda bergerak tak bertubuh antara lain : (a)Wesel. (b)Sertifikat Deposito. (c)Piutang dagang/usaha. (d)Saham. (e)Konosemen (B/L). (f)Saham. (g)Obligasi.<br /><br />b. Benda-benda tidak bergerak.<br />2) Jaminan perorangan<br />a. Jaminan orang perorangan (Personal Guarantee / Borghtocht). Jaminan peroorangan diutamakan diperoleh dari perorangan/perusahaan yang mempunyai kepentingan langsung terhadap usaha yang dibiayai dengan Kredit Bank. b. Jaminan Perusahaan (Company Guarantee).<br /><br />Kemudian berdasarkan Pedoman Perusahaan Pekreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I perihal Penilaian Agunan diatur mengenai langkah-langkah penilaian agunan sebagai berikut :<br />1. Memperoleh gambaran singkat atas agunan yang akan diterima. ; 2. Meneliti identitas / surat-surat / dokumen agunan yang akan diterima. ; 3. Meneliti kepemilikan secara yuridis. ; 4. Membuat daftar siapa saja yang berhak secara hukum atas barang-barang atau adanya tanggungan  / perikatan atau klaim atas agunan tersebut (jika ada). ; 5. Meminta bantuan appraisal independen atau membuat taksiran harga pasar dan nilai likuidasinya. ; 6. Membuat evaluasi atas taksasi yang dilakukan oleh appraisal independen (bila diperlukan). ; 7. Mengevaluasi kecukupan agunan sesuai dengan ketentuan.<br /><br />Bahwa sifat kredit yang dapat diberikan diantaranya adalah :<br />1. Revolving . Revolving adalah kredit modal kerja yang jangka waktu maksimum kreditnya adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, yang mana mutasi penarikan dan penyetoran dapat dilakukan secara berulang dengan batas penarikan setinggi-tingginya sampai maksimum kredit.<br /><br />2. Plafond – Revolving. Plafond – Revolving adalah kredit modal kerja yang penarikannya tidak menggunakan Cek/BG melainkan berdasarkan permohonan tertulis dari debitur didasarkan atas underlying (kontrak/SPK dll) dan atas KMK tersebut dapat diperpanjang jangka waktunya dengan maksimum 1 (satu) tahun.<br /><br />3. Plafond – Revolving (Project Financing /Clean Up System). Plafond – Revolving (Project Financing /Clean Up System) adalah kredit modal kerja yang penarikannya tidak menggunakan Cek/BG namun didasarkan atas underlying (kontrak/SPK dll) dan harus lunas apabila pembayaran atas tagihan yang menjadi underlying transaction diterima (Clean Up).<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv-1ZSDUBGsOCJ_mWs2l6McTRkI2_QQPxotKrGkOVx4C_YyKY8g1ViR_d01dFaGp8lYMUQMgpd2VyF9wMzBRQfXgP-q1MvFZghr0gb78oxoDshWCFYMQ3fkH48aOmftJKyGf7bPKBL026KBbonVqFXuu7E1Ml4fOO71IIWbmMTJYe0H8YwpXDjDjSX/s1600/8.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiv-1ZSDUBGsOCJ_mWs2l6McTRkI2_QQPxotKrGkOVx4C_YyKY8g1ViR_d01dFaGp8lYMUQMgpd2VyF9wMzBRQfXgP-q1MvFZghr0gb78oxoDshWCFYMQ3fkH48aOmftJKyGf7bPKBL026KBbonVqFXuu7E1Ml4fOO71IIWbmMTJYe0H8YwpXDjDjSX/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa mekanisme pencairan/penarikan kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Sentra Kredit Menengah Surabaya didasarkan pada Pedoman Perusahaan Pekreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I mengenai Proses Pencairan Kredit pencairan kredit dapat dilaksanakan apabila Perjanjian Kredit (PK) telah ditandatangani dan syarat-syarat yang diatur dalam Surat Keputusan Kredit (SKK) dan PK telah dipenuhi oleh Debitur. pencairan kredit bida dilakukan dengan 2 cara yaitu :<br /><br />1. Pre Financing. Pre Financing adalah fasilitas kredit yang penarikannya didasarkan atas Kontrak/PO/dll untuk membiayai kebutuhan awal pemenuhan kontrak tersebut (misalnya pembelian atas suatu barang/jasa).<br /><br />2. Post Financing. Post Financing adalah fasilitas kredit yang penarikannya didasarkan atas tagihan milik debitur kepada pihak ketiga.<br /><br />Bahwa pada tahun 2014 PT. Atlantic Bumi Indo mengajukan permohonan fasilitas kredit ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Surabaya dan disetujui, yaitu :<br />1. Pemberian Awal Kredit; 1) PT. Atlantic Bumi Indo mengajukan permohonan fasilitas kredit melalui Surat Nomor : 038/SK/ABI/V/2014 tanggal 20 Mei 2014.; 2) Kemudian atas permohonan kredit tersebut, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Surabaya memberikan persetujuan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Kredit Nomor SBM/1/288/R tanggal 15 Juli 2014.; 3) Selanjutnya PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Surabaya selaku Kreditur dengan PT. Atlantic Bumi Indo selaku Debitur sepakat membuat dan menandatangani : <br /><br />a. Perjanjian Kredit Nomor 14.063 tanggal 24 Juli 2014 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah dan; <br />b. Perjanjian Kredit Nomor 14.064 tanggal 24 Juli 2014 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).<br /><br />2. Pemberian Tambahan Kredit; 1) PT. Atlantic Bumi Indo mengajukan permohonan tambahan fasilitas kredit melalui Surat Nomor : 49/SK/ABI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.; 2) Kemudian atas permohonan kredit tersebut, BNI SKM Surabaya memberikan persetujuan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Kredit Nomor SBM/1/378/R tanggal 28 September 2015.; 3) Selanjutnya BNI SKM Surabaya selaku Kreditur dengan PT Atlantic Bumi Indo selaku Debitur sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 15.082 tanggal 30 September 2015 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 22.400.000.000,- tanggal 30 September 2015.<br /><br />Bahwa PT. Atlantic Bumi Indo berdiri pada tahun 2008, dengan maksud dan tujuan adalah berusaha khusus dalam bidang pertambangan, perdagangan dan jasa. Bahwa riwayat pendirian maupun susunan pengurus PT. Atlantic Bumi Indo  adalah sebagai berikut :<br /><br />1. Akta Pendirian PT. Atlantic Bumi Indo No. 26 tanggal 14 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Tantien Bintarti, S.H., Notaris di Sidoarjo dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 48489.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 07 Agustus 2008 Tentang  Pengesahan Badan Hukum Peseroan.<br />Susunan Pengurus  :<br />Komisaris         : Arnold Cahyomulyono Waskito.<br />Direktur Utama    : Agung Astanto Soelaiman.<br />Direktur        : Eko Wiji Santoso.<br /><br />2. Akta Jual Beli Hak Atas Saham/Peralihan Hak Atas Saham nomor 01 tanggal 9 Desember 2010 dan Akta Berita Acara Rapat nomor 02 tanggal 9 Desember 2010 yang keduanya dibuat dihadapan Slamet Soepratikno, S.H., Notaris di Surabaya dan kemudian dibuatkan salinan yang baru oleh Syaiful Rachman, S.H., Notaris di Surabaya selaku pemegang protokol Slamet Soepratikno, S.H., pada waktu itu Notaris di Surabaya. Bahwa mendasarkan pada akta tersebut terdapat perubahan susunan pengurus dimana saham Arnold Cahyomulyono Waskito dibeli oleh Agung Astanto Soelaiman, dan susunan Pengurus berubah menjadi :<br />Komisaris     : Eko Wiji Santoso.<br />Direktur    : Agung Astanto Soelaiman.<br />    <br />Bahwa Akta Jual Beli Hak Atas Saham/Peralihan Hak Atas Saham nomor 01 tanggal 9 Desember 2010 dan Akta Berita Acara Rapat nomor 02 tanggal 9 Desember 2010 tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Arnold Cahyomulyono Waskito selaku Komisaris PT. Atlantic Bumi Indo, dimana Arnold Cahyo Mulyono Waskito dibuat seolah-olah menjual seluruh kepemilikan saham kepada terdakwa Agung Astanto Soelaiman. <br /><br />Bahwa kedua akta tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Atlantic Bumi Indo di Surabaya  No. 30 tanggal 9 April 2012 yang dibuat dihadapan Sri Wahyu Jatmiko Wati, S.H., M.H., Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham sebagaimana Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-33541.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 19 Juni 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaDy9NSJtwOfHCoRhMcMCCIa_UwIlBEYfbQICikxpcVLLIHI2bzBCiMmUAWFqgUSyOeIu85Dnxj8DSDCJH16lzb8LbunuzEwkNW5q_slFLwHs3jz-ydVeJb1ko0z0E0IIZwJtCdPO41Fx-tdPUA2LzEfnuktWAM2nvC8A6XNsyuat0_CYECmDJenRq/s1600/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaDy9NSJtwOfHCoRhMcMCCIa_UwIlBEYfbQICikxpcVLLIHI2bzBCiMmUAWFqgUSyOeIu85Dnxj8DSDCJH16lzb8LbunuzEwkNW5q_slFLwHs3jz-ydVeJb1ko0z0E0IIZwJtCdPO41Fx-tdPUA2LzEfnuktWAM2nvC8A6XNsyuat0_CYECmDJenRq/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dihadapan Sri Wahyu Jatmiko Wati, S.H., M.H., Notaris di Surabaya juga diterbitkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  Perseroan Terbatas PT. Atlantic Bumi Indo Nomor 33 tanggal 8 Mei 2015  Dan telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham Nomor : AHU-3509529.AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 27 Mei 2015.     <br /><br />3. Akta Jual Beli Saham No. 28 tanggal 15 Juni 2017 dan Akta Berita Acara Rapat PT. Atlantic Bumi Indo Nomor 29 tanggal 15 Juni 2017 yang keduanya dibuat dihadapan Alexandra Pudentiana, S.H., Notaris di Surabaya. Bahwa mendasarkan pada kedua akta tersebut terdapat perubahan susunan pengurus dimana saham Agung Astanto Soelaiman dibeli oleh Rinie Suzana, sehingga kepemilikan saham  Agung Astanto Soelaiman tinggal 1 lembar saham dan susunan Pengurus berubah menjadi :<br />Komisaris     : Rinie Suzana.<br />Direktur    : Eko Wiji Santoso.<br /><br />4. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Atlantic Bumi Indo No. 56 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H., Notaris di Surabaya. Akta tersebut menerangkan bahwa seluruh kepemilikan saham Arnold Cahyomulyono Waskito dibeli oleh Rinie Suzana dan Eko Wiji Santoso serta seluruh kepemilikan saham Agung Astanto Soelaiman dibeli oleh Eko Wiji Santoso, dimana kemudian susunan Pengurus berubah menjadi :<br />Komisaris     : Rinie Suzana.<br />Direktur    : Eko Wiji Santoso.<br /><br />Bahwa Akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Atlantic Bumi Indo No. 56 tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Dedi Wijaya, S.H., Notaris di Surabaya kontradiktif dan tumpang tindih dengan :<br /><br />1. Akta Jual Beli Hak Atas Saham/Peralihan Hak Atas Saham nomor 01 tanggal 9 Desember 2010 dan Akta Berita Acara Rapat nomor 02 tanggal 9 Desember 2010 yang keduanya dibuat dihadapan Slamet Soepratikno, S.H., Notaris di Surabaya beserta turunan atau penegasanya, dimana Arnold Cahyomulyono Waskito yang pada tahun 2010 dibuat telah menjual seluruh kepemilikan sahamnya kembali dibuat menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada tahun 2017. <br /><br />Hal ini menegaskan bahwa Akta Jual Beli Hak Atas Saham/Peralihan Hak Atas Saham nomor 01 tanggal 9 Desember 2010 dan Akta Berita Acara Rapat nomor 02 tanggal 9 Desember 2010 adalah dibuat dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Arnold Cahyomulyono Waskito selaku Komisaris PT. Atlantic Bumi Indo.<br /><br />2. Akta Jual Beli Saham No. 28 tanggal 15 Juni 2017 dan Akta Berita Acara Rapat PT. Atlantic Bumi Indo Nomor 29 tanggal 15 Juni 2017 yang keduanya dibuat dihadapan Alexandra Pudentiana, S.H., Notaris di Surabaya, dimana Agung Astanto Soelaiman yang pada Juni 2017 telah menjual seluruh kepemilikan sahamnya kembali dibuat menjual seluruh kepemilikan sahamnya pada Juli 2017.<br /><br />Bahwa pada tahun 2014 PT. Atlantic Bumi Indo menggunakan akta yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Arnold Cahyomulyono Waskito selaku Komisaris PT. Atlantic Bumi Indo, yaitu :<br />1. Akta Jual Beli Hak Atas Saham/Peralihan Hak Atas Saham nomor 01 tanggal 9 Desember 2010 dan Akta Berita Acara Rapat nomor 02 tanggal 9 Desember 2010.<br /><br />2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Atlantic Bumi Indo di Surabaya  No. 30 tanggal 9 April 2012. <br />dengan susunan penggurus : <br />Komisaris    : Eko Wiji Santoso.<br />Direktur    : Agung Astanto Soelaiman.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJcPrgzChBj2sJ46u7SPM5gk1CbXM22WaQ5xCh9vJT8D5turrXPZyOVYLno0DNphL3K-l407RU_kTsgV3ma_q9-2_Hmqofmqp15cne1w4cWlhyj9fyyqLCmVxJIjyfJ1fXS4rSCpZnplEN6txLP59IvJlsoxdnIhppG5TDKdM73rfVAB6Qv_4LixlV/s1600/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJcPrgzChBj2sJ46u7SPM5gk1CbXM22WaQ5xCh9vJT8D5turrXPZyOVYLno0DNphL3K-l407RU_kTsgV3ma_q9-2_Hmqofmqp15cne1w4cWlhyj9fyyqLCmVxJIjyfJ1fXS4rSCpZnplEN6txLP59IvJlsoxdnIhppG5TDKdM73rfVAB6Qv_4LixlV/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Surabaya, sebagaimana Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor : 038/SK/ABI/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Agung Astanto Soelaiman selaku Direktur Utama dan Eko Wiji Santoso selaku Komisaris, dimana pada pokoknya PT. Atlantic Bumi Indo mengajukan fasilitas kredit pre financing sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan post financing sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sebagai modal kerja perdagangan batubara, dengan melampirkan dokumen diantaranya sebagai berikut :<br />1. Akta Pendirian dan Akta Perusahaan PT Atlantic Bumi Indo, yaitu :<br />1) Copy Akta Pendirian PT Atlantic Bumi Indo No. 26 tanggal 14 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Tantien Bintarti, S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo.; 2) Copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-48489.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 07 Agustus 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum PT Atlantic Bumi Indo.; 3) Copy Akta No. 30 tanggal 09 April 2012 yang dibuat di hadapan Sri Wahyu Jatmikowati, S.H., Notaris di Kota Surabaya.; 4) Copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-33541.AH.01.02.Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Atlantic Bumi Indo.<br /><br />2. Copy Perjanjian Nikah No. 7 tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat di hadapan Nansijani Soehandjaja, S.H., Notaris di Kota Surabaya antara Agung Astanto Soelaiman dengan Ace Lady Ardini Abadi. <br /><br />3. Copy SIUP No. 503/3812.A/436.6.11/2013 tanggal 09 April 2013 a.n. PT. Atlantic Bumi Indo yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />4. Copy Surat Keterangan Domisili Nomor 538/298/473.12.22/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.<br /><br />5. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 503/8116.D/436.6.11/2013 tanggal 01 Agustus 2013 a.n. PT. Atlantic Bumi Indo yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya.<br />6. Copy NPWP No. 02.824.212.1-614.000 atas nama PT Atlantic Bumi Indo.<br />7. Copy KTP NIK 35.7808.300.178.0003 a.n. Agung Astanto Soelaiman.<br />8. Copy KTP NIK 35.7803.300.578.0002 a.n. Eko Wiji Santoso.<br />9. Laporan Keuangan PT Atlantic Bumi Indo Tahun 2012 dan Laporan Auditor Independen Nomor 151/LAI/RZ.SN/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan.<br /><br />10. Laporan Keuangan PT Atlantic Bumi Indo Tahun 2013 dan Laporan Auditor Independen Nomor 636/LAI/RZ.SN/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan.<br /><br />11. Copy Surat Kerja Sama Penyewaan Lahan Penumpukan Batu Bara No.002/SKPLPB/ADRIAN-ABI/IV/2014 tanggal 21 April 2014.<br /><br />Bahwa atas Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor 038/SK/ABI/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 PT. Atlantic Bumi Indo, kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Kredit Menengah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Surabaya, dengan melakukan pre screning, terhadap :<br />1. Track record perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pemenuhan kewajiban.<br />2. Operasional.<br />3. Profit keuangan.<br /><br />Pre screning tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data antara lain :<br />1.Akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan sampai perubahan yang terakhir.; 2. Legalitas dan perizinan usaha.; 3. NPWP.; 4. Laporan Keuangan.; 5. Rekening Koran.; 6. Laporan Penilaian Agunan oleh Penilai Independen. Dimana terdapat checklist dalam pengumpulan data tersebut yang dituangkan dalam Formulir Pre Screening tertanggal 12 Juni 2014.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhohbv1VIugdlgD6wGNMqW7pVf8qgw-NMMFuNaeXvpciojkIjnIyEaIuDerUukz3rNJ4sWWdCx4MB9x6N43Ngu13q4Zba11p4YvxmxRdPXykPm9_w7cdVF2UKLgrwl-VODFuwQbGwijPxC4S0C1hKg4-37DAw0pU4kF72uVLKSkb3xn0hoA-1UzJxBV/s1600/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhohbv1VIugdlgD6wGNMqW7pVf8qgw-NMMFuNaeXvpciojkIjnIyEaIuDerUukz3rNJ4sWWdCx4MB9x6N43Ngu13q4Zba11p4YvxmxRdPXykPm9_w7cdVF2UKLgrwl-VODFuwQbGwijPxC4S0C1hKg4-37DAw0pU4kF72uVLKSkb3xn0hoA-1UzJxBV/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa sebagaimana Formulir Pre Screning (FPS) tanggal 12 Juni 2014, yang ditandatangani oleh Pengusul : 1. Rochmat Widianto (CRM/ Pengelola Pemasaran Bisnis Komersial).; 2. Ayu Malliavirasti (Pgs. CA/ Pgs. AMGR Analis Kredit Komersial).<br /><br />Menyetujui : 1. Forian Yulindra (Pemp SKM/ Pemimpin SKM Surabaya) ; 2. Didik Eko Sudarmanto (Pemp RBW/ Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah).; 3. Dian Mursitowati (RBM/ Pemimpin Kelompok Risiko Bisnis Komersial). ; 4. I.B.K. Purwa Atmaja (KMB/ Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Komersial).<br /><br />Atas Surat Permohonan Fasilitas Kredit Nomor 038/SK/ABI/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 PT. Atlantic Bumi Indo, diberikan keputusan diproses, dikarenakan :  1. Usaha kedepan dinilai prospektif dilihat dari historical dan projection contract. ; 2. Memiliki perkembangan usaha yang positif dan meningkat dalam 2 (dua) tahun terakhir serta scoring debitur > 60%, PT. Atlindo telah memenuhi persyaratan dengan score 100%.<br /><br />Bahwa selain dilakukan pre screning juga dilakukan : 1. Pengunduhan data  Info BI an. Calon Debitur berikut pengurus dan pemegang saham/BI Chek. ; 2. Verifikasi data dan konfirmasi kepada pihak ketiga dhi. pemasok, pembeli dan pihak ketiga lainnya melalui call memo dan kunjungan setempat/on the spot, yaitu :<br /><br />1) Tanggal 08 Juni 2014 kepada Dony (staf keuangan) PT. Atlantic Bumi Indo dan kunjungan serta verifikasi jaminan berupa tanah di Jl. Palem Wulung RT. 03 / RW. 43, Banguntapan, Bantul, Yogjakarta serta Tanah di Desa Sukoharjo, Ngaglik Sleman, Jogjakarta.<br /><br />2) Tanggal 10 Juni 2014 kepada Eko (Komisaris), Agung (Direktur), Dony (staf keuangan) PT. Atlantic Bumi Indo dan kunjungan Kantor di Jl. Sulawesi 56 Surabaya derta stock pile di komplek perdagangan Mutiara Pondok Langon No. 19 Surabaya.<br /><br />3) Tanggal 13 Juni 2014 kepada Yudi (tenaga lapangan), Yohanes (tenaga lapangan) PT. Atlantic Bumi Indo, Husein (mandor Jetti PT. Sanga-Sanga Perkasa) dan kunjungan serta verifikasi stock pile serta jetti di Sangasana Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.<br /><br />4) Tanggal 13 Juni 2014 kepada Agung Astanto Soelaiman dan kunjungan serta verifikasi jaminan yang beralamat di Jl. Tenggilis Permai Kav. B2, Tenggilis Mejoyo, Surabaya.<br /><br />5) Tanggal 13 Juni 2014 kepada Diva dan kunjungan serta verifikasi jaminan rumah yang beralamat di Jl. Bangka VIII-B RT. 008 RW. 003, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.<br /><br />6) Tanggal 13 Juni 2014 melakukan konfirmasi atas draf laporan appraisial KJPP Chalimatus dan Rekan No. 1200A.02/APC/CNR-01/XII/13 tanggal 10 Desember 2013 atas Tanah di . Tenggilis Permai Kav. B2, Tenggilis Mejoyo, Surabaya.<br /><br />7) Tanggal 13 Juni 2014 melakukan konfirmasi atas draf laporan appraisial KJPP Chalimatus dan Rekan No. 1256.02/APC/CNR-003/XII/13 tanggal 19 Desember 2013 atas Tanah di Desa Sukoharjo, Ngaglik Sleman, Jogjakarta.<br /><br />8) Tanggal 13 Juni 2014 kepada Rizky dari KAP Bambang Sucipto Ngumar dan Rekan  untuk verivikasi laporan KAP PT. Atlantic Bumi Indo tahun 2011 dan tahun 2012.<br /><br />9) Tanggal 16 Juni 2014 kepada Praktik (istri) dan Dini (anak) dari Notaris Slamet Soepraktikno untuk konfirmasi dan meminta SK Menkumham Akta No. 01 tanggal 09 Desember 2010.<br /><br />10) Tanggal 18 Juni 2014 kepada Sukemi selaku staff keuangan PT. Tjiwi Kimia untuk verifikasi pelanggan PT. Atlindo.<br /><br />11) Tanggal 18 Juni 2014 kepada Toni selaku trader untuk verifikasi supplier PT. Atlindo yaitu CV. Ayu Wulan Lestari dan CV. Intan Bara Kaltim.<br /><br />12) Tanggal 18 Juni 2014 kepada Hilda selaku staff pengadaan PT. Pakerin untuk verifikasi pelanggan PT. Atlindo.<br /><br />13) Tanggal 18 Juni 2014 kepada Alia Yasmin selaku marketing untuk verifikasi supplier PT. Atlindo yaitu CV. Berkat Bersujut.<br /><br />14) Tanggal 23 Juni 2014 melakukan konfirmasi atas draf laporan appraisial KJPP Chalimatus dan Rekan No. 837.02/APC-F/CNR-001/VI/14 tanggal 23 Juni 2014 atas Ruko PT. Atlindo di Jl. Manyar Kertoarjo V/69, Gubeng Surabaya.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga8xRSEqICejDj5BbdrIj0oLzLVR2qM_Fo2Wwwp6EvgmplTGzixQMPvlsjan8JbyLgTcHRzNGQ14Z36BayN13cFQZohrqq67Nc24B8gN8mHZ9TEUExHuQpcjYs9nVCV2j3oF3j7zf_-o75lC0G7FssTbyx0End_7mIiUeSLLt05icZiCUIvn4RSOVZ/s1600/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga8xRSEqICejDj5BbdrIj0oLzLVR2qM_Fo2Wwwp6EvgmplTGzixQMPvlsjan8JbyLgTcHRzNGQ14Z36BayN13cFQZohrqq67Nc24B8gN8mHZ9TEUExHuQpcjYs9nVCV2j3oF3j7zf_-o75lC0G7FssTbyx0End_7mIiUeSLLt05icZiCUIvn4RSOVZ/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>3. Penilaian atas agunan tambahan, sebagaimana : 1) Laporan Penilaian Properti dari KJPP Chalimatus & Rekan Nomor 1200A.02/APC/CNR-01/XII/13 tanggal 10 Desember 2013 untuk Tanah dan bangunan rumah tinggal di Jl. Tenggilis Permai kav. B2 Surabaya. ; 2) Laporan Penilaian Properti dari KJPP Chalimatus & Rekan Nomor 1256.02/APC/CNR-03/XII/13 tanggal 19 Desember untuk objek Tanah di Jl. Palem Wulung RT. 3 RW. 43, Desa Banguntapan, Bantul, Jogjakarta dan tanah di Sukoharjo Ngaglik, Sleman Jogjakarta.<br /><br />3) Laporan Penilaian Properti dari KJPP Chalimatus & Rekan Nomor File :2/7.22.014/APC/CNR07/14 tanggal 22 Juli 2014 untuk objek tanah di Jl. Gunung Afco, Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan. ; 4) Laporan Penilaian Properti dari KJPP Chalimatus & Rekan Nomor 837.02/APC-F/CNR-001/VI/14 tanggal 23 Juni 2014 untuk objek tanah dan bangunan rumah tinggal di Komplek Dextam, Jl. Bangka 8B blok C No. 4, Pela, Mampang Prapatan Jakarta Selatan.<br /><br />4. Analisa Laporan Keuangan & Aspek Perusahaan Lainnya : 1) Laporan Keuangan PT. Atlantic Bumi Indo untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 oleh Auditor Independen KAP Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan Nomor : 636/LAI/RZ.SN/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014. ; 2) Analisa rasio keuangan, analisa laba rugi dan neraca, analisa rekonsiliasi modal dan harta tetap dan analisa pernyataan pengadaan kas yang dituangkan dalam Formulir Analisa Keuangan tertanggal 23 Juni 2014. ; 3) Analisa mutasi keuangan yang dituangkan dalam Formulir Riwayat Pembayaran (FRP) tertanggal 13 Juni 2014. ; 4) Analisa manajemen dan pemilik perusahaan, analisa industri, analisa operasional perusahaan yang dituangkan dalam Formulir Informasi Nasabah (FIN) tertanggal 16 Juni 2014. ; 5) Analisa jaminan yang dituangkan dalam Formulir Informasi Agunan tertanggal 23 Juni 2014.<br /><br />5. Penilaian Risiko : Penilaian risiko dituangkan dalam Formulir Rating Nasabah (FRN) tertanggal 23 Juni 2014.<br /><br />6. Analisa proyeksi keuangan dituangkan dalam Formulir Analisa Keuangan tertanggal 23 Juni 2014.<br /><br />7. Evaluasi Kebutuhan Keuangan Evaluasi kebutuhan keuangan dituangkan dalam Formulir Analisa Keuangan tertanggal 23 Juni 2014.<br /><br />8. Penetapan Struktur Fasilitas Kredit; Penetapan struktur fasilitas kredit dituangkan dalam Ikhtisar Pengusulan Kredit tertanggal 23 Juni 2014.<br /><br />Bahwa hasil pre screning, call memo dan survey lapangan / on the spot, kemudian dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) – Korporasi dan Menengah tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh pengusul, yaitu Rochmat Widianto (CRM) dan Ayu Malliavirasti (Pgs. CA).<br /><br />Bahwa Sebagaimana dokumen Daftar Hadir Komite Komersial PT. Atlantic Bumi Indo PAK Baru No. RBW/15/046/PAK/ Tanggal 23 Juni 2014, Memorandum Analisa Kredit (MAK) – Korporasi dan Menengah tanggal 23 Juni 2014 tersebut dituangkan dalam Ikhtisar Pengusulan Kredit tertanggal 23 Juni 2014 yang kemudian dibahas oleh Komite Komersial yang dihadiri oleh : 1. Forian Yulindra (Pjs. Pemp SKM). ; 2. Didik Eko Sudarmanto (Pemp RBW). ; 3. I.B.K. Purwa Atmaja (KMB). ; 4. Ekaning Ariyanti (CO). ; 5. Dian Mursitowati (RBM). ; 6. Rochmat Widianto (CRM). ; 7. Ayu Malliavirasti (Pgs. CA). 8. Anis Luhwulan (Sekkom).<br /><br />Bahwa pembahasan oleh Komite Komersial tersebut memutuskan memberikan persetujuan atas permohonan fasilitas kredit PT. Atlantic Bumi Indo, dimana persetujuan tersebut diberikan oleh : 1. Forian Yulindra (Pjs. Pemp SKM). ; 2. Didik Eko Sudarmanto (Pemp RBW). ; 3. I.B.K. Purwa Atmaja (KMB). ; 4. Dian Mursitowati (RBM), sebagaimana Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tanggal 26 Juni 2014.<br /><br />Bahwa kemudian melalui Surat Nomor : SBM/1/288/R tanggal 15 Juli 2014 perihal keputusan kredit, Sentra Kredit Menengah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Surabaya memberitahukan kepada PT. Atlantic Bumi Indo, bahwa permohonan fasilitas kredit dapat disetujui dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Kredit Nomor SBM/1/288/R tanggal 15 Juli 2014.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0A8CF5Fljw1J6BLwX2dxGPucTGJP0ivYJaj5FkoGv1_120g1LlJbTKdZ8Sw5gK0cCpbmUx0PIT-H59MgqXgLZVMgxoiuhi3sWb3dolaz4Sh6XyRvsdbCy9TC3st3rzR6NNcVfe9k03pGwaoOeAif0afaYvyQ6qJL4mmT2RRrta2qUL4JZh_wjqV9W/s1600/10.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0A8CF5Fljw1J6BLwX2dxGPucTGJP0ivYJaj5FkoGv1_120g1LlJbTKdZ8Sw5gK0cCpbmUx0PIT-H59MgqXgLZVMgxoiuhi3sWb3dolaz4Sh6XyRvsdbCy9TC3st3rzR6NNcVfe9k03pGwaoOeAif0afaYvyQ6qJL4mmT2RRrta2qUL4JZh_wjqV9W/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa selanjutnya Sentra Kredit Menengah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Surabaya selaku Kreditur dengan PT. Atlantic Bumi Indo selaku Debitur sepakat membuat dan menandatangani : <br />1. Perjanjian Kredit Nomor 14.063 tanggal 24 Juli 2014 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dan; <br /><br />2. Perjanjian Kredit Nomor 14.064 tanggal 24 Juli 2014 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).<br /><br />Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 14.064 KMK Revolving Maksimum Rp.5.000.000.000,- tanggal 24 Juli 2014, dengan perincian :<br />1. Bentuk dan tujuan kredit : kredit modal kerja dengan tujuan untuk tambahan modal kerja perdagangan batubara dan operasional perusahaan. ; 2. Sifat Kredit : Revolving. ; 3. Jangka Waktu : 11 (sebelas) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit atau sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak.<br /><br />4. Agunan tambahan : 1) Tanah dan bangunan rumah tinggal di Jl. Tenggilis Permai kav. B2 Surabaya atas nama Agung Astanto Soelaiman sebagaimana SHM No. 299 tanggal 11 Agustus 1995. ; 2) Tanah di Jl. Palem Wulung RT. 3 RW. 43, Desa Banguntapan, Bantul, Jogjakarta atas nama Safi’i dan akan dibalik nama menjadi Eko Wiji Santoso sebagaimana SHM No. 1855 tanggal 14 Maret 1989. ; 3) Tanah di Sukoharjo Ngaglik, Sleman Jogjakarta atas nama Fransiskus Kaverius Wagiman dan akan dibalik nama menjadi nama Eko Wiji Santoso sebagaimana SHM No. 985 tanggal 23 Maret 1990. ; 4) Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Bangka VIII-B Blok C No. 4 RT. 008 RW. 003, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atas nama Ny. Hj. Sisca Fitri Hartini dan akan dibalik nama menjadi nama Eko Wiji Santoso sebagaimana SHM No. 1363 Desa Pela tanggal 24 Februari 1989.<br /><br />Bahwa atas agunan tambahan point 2 sampai dengan 4 harus telah dilakukan penandatanganan AJB (Akta Jual Beli) untuk selanjutnya dibalik nama menjadi nama Eko Wiji Santoso, dimana hal tersebut merupakan salah satu syarat penarikan kredit. Bahwa atas 4 (empat) agunan tambahan tersebut memiliki nilai taksasi sebesar Rp. 20.207.588.000,- (dua puluh milyar dua ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). <br /><br />Bahwa atas agunan tambahan tersebut nantinya akan diikat dengan Hak Tanggungan I senilai tersebut. Bahwa juga terdapat agunan tambahan berupa piutang PT. Atlantic Bumi Indo sebesar Rp. 62.576.250.000,-  (enam puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)yang didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor 15/K-BELI/PT.BAP-PT.ABI/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 dan akan dikat secara fiducia sebesar nilai tersebut. Bahwa juga terdapat personal guarantee yang akan di ikat secara notariil dari Agung Astanto Soelaiman dan Eko Wiji Santoso. <br /><br />Bahwa atas perjanjian kredit Nomor : 14.064 KMK Revolving Maksimum Rp.5.000.000.000,- tanggal 24 Juli 2014 tersebut beberapa kali di lakukan perubahan yaitu :<br />1. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 14.064 KMK Revolving Maksimum Rp.5.000.000.000,- tanggal 27 Agustus 2014. Bahwa perubahan ini terkait adanya penambahan agunan tambahan, yaitu : 1) Tanah di Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan sebagaimana SHM No. 673 desa/Kel. Lamaru Tgl 23 Desember 1997, SHM No. 648 tanggal 24 April 1997, SHM No. 725 tanggal 27 Februari 1999 atas nama H. Syachril dan akan dibalik nama menjadi nama Eko Wiji Santoso. ; 2) Dan juga perubahan agunan tambahan Tanah di Jl. Palem Wulung RT. 3 RW. 43, Desa Banguntapan, Bantul, Jogjakarta atas nama Safi’i sebagaimana SHM No. 1855 tanggal 14 Maret 1989 sebelumnya akan akan dibalik nama menjadi Eko Wiji Santoso dirubah menjadi akan dibalik nama menjadi Agung Astanto Soelaiman.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvOahA2lX09cqcElq1VnVITlZ0ugi9oDB79dKzfkldoJWx51gzfnY6F7BJfWJ2RQoBFjXcsnGPBdZFahw_g7CQeIFS64eEUTzkly2UDFhLuuejIolokLsgod94ntTuDY6oQtb1_J1tTOoXDjzTfA1XjIXCHs8E449TvhuLqztSdwQbbzMbAPhiCrIy/s1600/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvOahA2lX09cqcElq1VnVITlZ0ugi9oDB79dKzfkldoJWx51gzfnY6F7BJfWJ2RQoBFjXcsnGPBdZFahw_g7CQeIFS64eEUTzkly2UDFhLuuejIolokLsgod94ntTuDY6oQtb1_J1tTOoXDjzTfA1XjIXCHs8E449TvhuLqztSdwQbbzMbAPhiCrIy/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa atas agunan tambahan tambahan point tersebut harus telah dilakukan penandatanganan AJB (Akta Jual Beli) untuk selanjutnya dibalik nama menjadi nama Eko Wiji Santoso, dimana hal tersebut merupakan salah satu syarat Penarikan Kredit. Bahwa atas 5 (lima) agunan tambahan tersebut memiliki nilai taksasi sebesar Rp. 28.771.838.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah). Bahwa atas agunan tambahan tersebut nantinya akan diikat dengan Hak Tanggungan I senilai tersebut.<br /><br />2. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (2) 14.064  KMK Revolving Maksimum Rp. 3.000.000.000,- tanggal 19 November 2014. Bahwa perubahan ini terkait perubahan, yaitu : 1) Maksimum kredit menjadi 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ; 2) Bentuk dan tujuan kredit : kredit modal kerja dengan tujuan untuk tambahan modal kerja operasional harian perdagangan batubara. ; 3) Sifat Kredit : RC Terbatas – Revolving. ; 4) Agunan tambahan berupa tanah di Jl. Palem Wulung RT. 3 RW. 43, Desa Banguntapan, Bantul, Jogjakarta atas nama Safi’i sebagaimana SHM No. 1855 tanggal 14 Maret 1989 dan akan dibalik nama menjadi Agung Astanto Soelaiman dimana bukti hak dari atas nama Safi’i sebagaimana SHM No. 1855 tanggal 14 Maret 1989 menjadi atas nama Safi’i sebagaimana SHGB No. 1047/banguntapan tanggal 14 Agustus 2014.<br /><br />3. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (3) 14.064  KMK Revolving Maksimum Rp. 3.000.000.000,- tanggal 24 Juni 2015. Bahwa perubahan ini terkait perubahan, yaitu :<br />1) Jangka waktu kredit diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015. ; 2) Agunan tambahan berupa Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Bangka VIII-B Blok C No. 4 RT. 008 RW. 003, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atas nama Ny. Hj. Sisca Fitri Hartini dan akan dibalik nama menjadi nama Eko Wiji Santoso sebagaimana SHM No. 1363 Desa Pela tanggal 24 Februari 1989 dicabut / tidak dijadikan agunan tambahan lagi.<br /><br />Bahwa dengan adanya pengurangan agunan tambahan tersebut maka total agunan tambahan memiliki nilai taksasi sebesar Rp. 15.336.838.000,- (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh enam juta delpan ratus tiga puluh delapan juta rupiah). Bahwa atas agunan tambahan tersebut nantinya akan diikat dengan Hak Tanggungan I senilai tersebut.<br /><br />4. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (4) 14.064 KMK Revolving Maksimum Rp. 3.000.000.000,- tanggal 30 September 2015. Bahwa perubahan ini terkait perubahan, yaitu : 1) Jangka waktu kredit diperpanjang selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016. ; 2) Agunan tambahan berubah menjadi : a) Tanah dan bangunan rumah tinggal di Jl. Tenggilis Permai kav. B2 Surabaya atas nama Agung Astanto Soelaiman sebagaimana SHM No. 299 tanggal 11 Agustus 1995 dan telah di ikat HT I No. 06231/2014 tanggal 01 Oktober 2014. ; b) Agunan tambahan berupa tanah di Jl. Palem Wulung RT. 3 RW. 43, Desa Banguntapan, Bantul, Jogjakarta atas nama Safi’i sebagaimana SHGB No. 1047/banguntapan tanggal 14 Agustus 2014 dan akan dibalik nama menjadi Agung Astanto Soelaiman dan telah diikat HT I No. 04922/2014 tanggal 24 Desember 2014.<br /><br />c) Tanah di Sukoharjo Ngaglik, Sleman Jogjakarta atas nama Eko Wiji Santoso sebagaimana SHM No. 985 tanggal 23 Maret 1990. ; d) Tanah di Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan sebagaimana SHM No. 673 desa/Kel. Lamaru Tgl 23 Desember 1997, SHM No. 648 tanggal 24 April 1997, SHM No. 725 tanggal 27 Februari 1999 atas nama Eko Wiji Santoso dan telah di ikat HT I No. 2217/2015 tanggal 29 Juni 2015. ; e) Tanah di Kel. Jemursari, Kec. Wonocolo Surabaya / Jl. Wonocolo Pabrik Kulit No. 47 A sebagaimana SHM 2684 tanggal 03 September 2013 atas nama Agung Astanto Soelaiman. ; f) Tanah dan Bangunan, Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atau Jl. Arabica 1 Blok W5 No. 03 sebagaimana SHM No. 640 tanggal 11 Maret 1992 atas nama Agung Astanto Soelaiman. <br /><br />5. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (5) 14.064  KMK Revolving Maksimum Rp.3.000.000.000,- tanggal 23 Juni 2016. Bahwa perubahan ini terkait perubahan jangka waktu kredit diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016.<br /><br />6. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (6) 14.064  KMK Revolving Maksimum Rp.3.000.000.000,- tanggal 23 September 2016. Bahwa perubahan ini terkait perubahan jangka waktu kredit diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016.<br /><br />7. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (7) 14.064 KMK Revolving Maksimum Rp. 3.000.000.000,- tanggal 02 November 2016. Bahwa perubahan ini terkait perubahan jangka waktu kredit diperpanjang selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017.<br /><br />8. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (8) 14.064 KMK Revolving Maksimum Rp. 3.000.000.000,- tanggal 20 Juni 2017. Bahwa perubahan ini terkait perubahan, yaitu : 1) Tujuan Kredit : Kredit Modal Kerja atas kontrak yang diterima PT. Atlantic Bumi Indo dari PT. Bukit Asam Prima, PT. Tjiwi Kimia, PT. Pakerin, PT. Rolimex Kimia Nusamas, PT. Beringin Mas Jaya Abadi, PT. Sinar Bara Makmur.  ; 2) Jangka waktu kredit diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017.<br /><br />9. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (9) 14.064 KMK Revolving Maksimum Rp. 3.000.000.000,- tanggal 22 September 2017. Bahwa perubahan ini terkait perubahan jangka waktu kredit diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017.<br /><br />10. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (10) 14.064 KMK Revolving Maksimum Rp. 3.000.000.000,- tanggal 11 Desember 2017 . Bahwa perubahan ini terkait perubahan jangka waktu kredit diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcm-H_y26cOjbXnERBAin0vHDvJCrxUtzCfJHyDwLrqYfqnc2wi7_VTk3yptl_CAeeL4nQAKAg5P-mS0OoeuZkGfKdTLSiRQr4cfgYZS4OAjAF_idnkrH7M6ALjqO81j83ARJB44lovqh__I_RXl0mxf4VIpL_2BdiqcMj8MQ4ebXK_D8XipLarZAl/s1600/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcm-H_y26cOjbXnERBAin0vHDvJCrxUtzCfJHyDwLrqYfqnc2wi7_VTk3yptl_CAeeL4nQAKAg5P-mS0OoeuZkGfKdTLSiRQr4cfgYZS4OAjAF_idnkrH7M6ALjqO81j83ARJB44lovqh__I_RXl0mxf4VIpL_2BdiqcMj8MQ4ebXK_D8XipLarZAl/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Perjanjian Kredit Nomor : 14.063 KMK Maksimum Rp. 35.000.000.000,- tanggal 24 Juli 2014, dengan perincian :<br />1. Bentuk dan tujuan kredit : kredit modal kerja dengan tujuan untuk pembiayaan modal kerja atas kontrak yang diterima dari PT. Bukit Asam Prima. ; 2. Sifat Kredit : Plafond – Revolving (project financing clean up system). ; 3. Jangka Waktu : 11 (sebelas) bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit atau sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak.<br /><br />4. Agunan tambahan : 1) Tanah dan bangunan rumah tinggal di Jl. Tenggilis Permai kav. B2 Surabaya atas nama Agung Astanto Soelaiman sebagaimana SHM No. 299 tanggal 11 Agustus 1995. ; 2) Tanah di Jl. Palem Wulung RT. 3 RW. 43, Desa Banguntapan, Bantul, Jogjakarta atas nama Safi’i dan akan dibalik nama menjadi Eko Wiji Santoso sebagaimana SHM No. 1855 tanggal 14 Maret 1989. ; 3) Tanah di Sukoharjo Ngaglik, Sleman Jogjakarta atas nama Fransiskus Kaverius Wagiman dan akan dibalik nama menjadi nama Eko Wiji Santoso sebagaimana SHM No. 985 tanggal 23 Maret 1990. ; 4) Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Bangka VIII-B Blok C No. 4 RT. 008 RW. 003, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atas nama Ny. Hj. Sisca Fitri Hartini dan akan dibalik nama menjadi nama Eko Wiji Santoso sebagaimana SHM No. 1363 Desa Pela tanggal 24 Februari 1989.<br /><br />Bahwa atas agunan tambahan point 2 sampai dengan 4 harus telah dilakukan penandatanganan AJB (Akta Jual Beli) untuk selanjutnya dibalik nama menjadi nama Eko Wiji Santoso, dimana hal tersebut merupakan salah satu syarat Penarikan Kredit. Bahwa atas 4 (empat) agunan tambahan tersebut memiliki nilai taksasi sebesar Rp. 20.207.588.000,- (dua puluh milyar dua ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Bahwa atas agunan tambahan tersebut nantinya akan diikat dengan Hak Tanggungan I senilai tersebut.<br /><br />Bahwa juga terdapat agunan tambahan berupa piutang PT. Atlantic Bumi Indo sebesar Rp. 62.576.250.000,-  (enam puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)yang didasarkan pada Perjanjian Jual Beli Batu Bara Nomor 15/K-BELI/PT.BAP-PT.ABI/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 dan akan dikat secara fiducia sebesar nilai tersebut.<br /><br />Bahwa juga terdapat personal guarantee yang akan di ikat secara notariil dari Agung Astanto Soelaiman dan Eko Wiji Santoso. <br /><br />Bahwa atas perjanjian kredit Nomor 14.063 KMK Maksimum Rp. 35.000.000.000,- tanggal 24 Juli 2014 tersebut beberapa kali dilakukan perubahan yaitu :<br />1. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 14.063 KMK Maksimum Rp. 35.000.000.000,- tanggal 27 Agustus 2014. Bahwa perubahan ini terkait adanya penambahan agunan tambahan, yaitu : 1) Tanah di Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan sebagaimana SHM No. 673 desa/Kel. Lamaru Tgl 23 Desember 1997, SHM No. 648 tanggal 24 April 1997, SHM No. 725 tanggal 27 Februari 1999 atas nama H. Syachril dan akan dibalik nama menjadi nama Eko Wiji Santoso. ; 2) Dan juga perubahan agunan tambahan Tanah di Jl. Palem Wulung RT. 3 RW. 43, Desa Banguntapan, Bantul, Jogjakarta atas nama Safi’i sebagaimana SHM No. 1855 tanggal 14 Maret 1989 sebelumnya akan akan dibalik nama menjadi Eko Wiji Santoso dirubah menjadi akan dibalik nama menjadi Agung Astanto Soelaiman.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo477ZknS7rWClFEtrlNtABFME-CLf2KZtwKkEqBynnRW6NA7EON9VCfiB3UAER4i0qvX042zuGL5VJnuc7hlEnD8QcFmf9X1Iyfy5KCpizbiQpBcnso-Fm827No6tXtSL_NZVVaEJ-oNgzCkSAVbw-YjDHGWTbHmhQfvwVgvnRntq3QyzhJnEbOLo/s1600/11.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgo477ZknS7rWClFEtrlNtABFME-CLf2KZtwKkEqBynnRW6NA7EON9VCfiB3UAER4i0qvX042zuGL5VJnuc7hlEnD8QcFmf9X1Iyfy5KCpizbiQpBcnso-Fm827No6tXtSL_NZVVaEJ-oNgzCkSAVbw-YjDHGWTbHmhQfvwVgvnRntq3QyzhJnEbOLo/w640-h288/11.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa atas agunan tambahan point tersebut harus telah dilakukan penandatanganan AJB (Akta Jual Beli) untuk selanjutnya dibalik nama menjadi nama Eko Wiji Santoso, dimana hal tersebut merupakan salah satu syarat Penarikan Kredit. Bahwa atas 5 (lima) agunan tambahan tersebut memiliki nilai taksasi sebesar Rp. 28.771.838.000,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan juta rupiah). Bahwa atas agunan tambahan tersebut nantinya akan diikat dengan Hak Tanggungan I senilai tersebut.<br /><br />2. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (2) 14.063 KMK Maksimum Rp.37.000.000.000,- tanggal 19 November 2014. Bahwa perubahan ini terkait perubahan, yaitu : 1) Maksimum kredit menjadi 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar rupiah). ; 2) Agunan tambahan berupa tanah di Jl. Palem Wulung RT. 3 RW. 43, Desa Banguntapan, Bantul, Jogjakarta atas nama Safi’i sebagaimana SHM No. 1855 tanggal 14 Maret 1989 dan akan dibalik nama menjadi Agung Astanto Soelaiman dimana bukti hak dari atas nama Safi’i sebagaimana SHM No. 1855 tanggal 14 Maret 1989 menjadi atas nama Safi’i sebagaimana SHGB No. 1047/banguntapan tanggal 14 Agustus 2014.<br /><br />3. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (3) 14.063  KMK Maksimum Rp.34.600.000.000,- tanggal 24 Juni 2015. Bahwa perubahan ini terkait perubahan, yaitu : 1) Maksimum kredit menjadi 34.600.000.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus juta rupiah). ; 2) Jangka waktu kredit diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015. ; 3) Agunan tambahan berupa Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Bangka VIII-B Blok C No. 4 RT. 008 RW. 003, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atas nama Ny. Hj. Sisca Fitri Hartini dan akan dibalik nama menjadi nama Eko Wiji Santoso sebagaimana SHM No. 1363 Desa Pela tanggal 24 Februari 1989 dicabut / tidak dijadikan agunan tambahan lagi.<br />  <br />Bahwa dengan adanya pengurangan agunan tambahan tersebut maka total agunan tambahan memiliki nilai taksasi sebesar Rp. 15.336.838.000,- (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh enam juta delpan ratus tiga puluh delapan juta rupiah). Bahwa atas agunan tambahan tersebut nantinya akan diikat dengan Hak Tanggungan I senilai tersebut.<br /><br />4. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (4) 14.063  KMK Maksimum Rp. 34.600.000.000,- tanggal 30 September 2015. Bahwa perubahan ini terkait perubahan, yaitu : 1) Jangka waktu kredit diperpanjang selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016. ; <br /><br />2) Agunan tambahan berubah menjadi : a. Tanah dan bangunan rumah tinggal di Jl. Tenggilis Permai kav. B2 Surabaya atas nama Agung Astanto Soelaiman sebagaimana SHM No. 299 tanggal 11 Agustus 1995 dan telah di ikat HT I No. 06231/2014 tanggal 01 Oktober 2014. ; b. Agunan tambahan berupa tanah di Jl. Palem Wulung RT. 3 RW. 43, Desa Banguntapan, Bantul, Jogjakarta atas nama Safi’i sebagaimana SHGB No. 1047/banguntapan tanggal 14 Agustus 2014 dan akan dibalik nama menjadi Agung Astanto Soelaiman dan telah di ikat HT I No. 04922/2014 tanggal 24 Desember 2014. ; c. Tanah di Sukoharjo Ngaglik, Sleman Jogjakarta atas nama Eko Wiji Santoso sebagaimana SHM No. 985 tanggal 23 Maret 1990. ; d. Tanah di Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan sebagaimana SHM No. 673 desa/Kel. Lamaru Tgl 23 Desember 1997, SHM No. 648 tanggal 24 April 1997, SHM No. 725 tanggal 27 Februari 1999 atas nama Eko Wiji Santoso dan telah di ikat HT I No. 2217/2015 tanggal 29 Juni 2015. ; e. Tanah di Kel. Jemursari, Kec. Wonocolo Surabaya / Jl. WONOCOLO Pabrik Kulit No. 47 A sebagaimana SHM 2684 tanggal 03 September 2013 atas nama Agung Astanto Soelaiman. ; f. Tanah dan Bangunan, Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atau Jl. Arabica 1 Blok W5 No. 03 sebagaimana SHM No. 640 tanggal 11 Maret 1992 atas nama Agung Astanto Soelaiman. <br /><br />3) Tujuan Kredit : Kredit Modal Kerja atas kontrak yang diterima PT. Atlantic Bumi Indo dari PT. Bukit Asam Prima, PT. Tjiwi Kimia, PT. Pakerin, PT. Rolimex Kimia Nusamas, PT. Beringin Mas Jaya Abadi, PT. Sinar Bara Makmur. <br /><br />4) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (5) 14.063 KMK Maksimum Rp. 34.600.000.000,- tanggal 23 Juni 2016. Bahwa perubahan ini terkait perubahan jangka waktu kredit yang diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016.<br /><br />5. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (6) 14.063  KMK Maksimum Rp.34.600.000.000,- tanggal 23 September 2016. Bahwa perubahan ini terkait perubahan jangka waktu kredit yang diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016.<br /><br />6. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (7) 14.063  KMK Maksimum Rp.34.600.000.000,- tanggal 02 November 2016. Bahwa perubahan ini terkait perubahan jangka waktu kredit yang diperpanjang selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIum6uda7j3kunOqLTupkFqtmriMGBeHD_NeYv1RV94X7sYnOCpIhVrWLH0norUvDi3RuRvu49Zy9ZQxi5UK0tQDewhhwx5lJyWyZZLJ5I-7oot6sSWoCQnF7G7ykdVeRrsscd5zldogRfC4vVhcw0gtOM5FGEtGGNUdATZFfJaRVhLe7Vtwc9wD-J/s1600/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIum6uda7j3kunOqLTupkFqtmriMGBeHD_NeYv1RV94X7sYnOCpIhVrWLH0norUvDi3RuRvu49Zy9ZQxi5UK0tQDewhhwx5lJyWyZZLJ5I-7oot6sSWoCQnF7G7ykdVeRrsscd5zldogRfC4vVhcw0gtOM5FGEtGGNUdATZFfJaRVhLe7Vtwc9wD-J/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>7. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (8) 14.063  KMK Maksimum Rp.34.600.000.000,- tanggal 20 Juni 2017. Bahwa perubahan ini terkait perubahan, yaitu : 1) Tujuan Kredit : Kredit Modal Kerja atas kontrak yang diterima PT. Atlantic Bumi Indo dari PT. Bukit Asam Prima, PT. Tjiwi Kimia, PT. Pakerin, PT. Rolimex Kimia Nusamas, PT. Beringin Mas Jaya Abadi, PT. Sinar Bara Makmur. ; 2) Jangka waktu kredit diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017.<br /><br />8. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (9) 14.063  KMK Maksimum Rp.34.600.000.000,- tanggal 22 September 2017. Bahwa perubahan ini terkait perubahan jangka waktu kredit diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017.<br /><br />9. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (10) 14.064  KMK Maksimum Rp.34.600.000.000,-. Bahwa perubahan ini terkait perubahan jangka waktu kredit diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018.<br /><br />Bahwa pada tahun 2015 PT. Atlantic Bumi Indo dengan masih menggunakan akta yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan Arnold Cahyomulyono Waskito selaku Komisaris PT. Atlantic Bumi Indo, yaitu : 1. Akta Jual Beli Hak Atas Saham/Peralihan Hak Atas Saham nomor 01 tanggal 9 Desember 2010 dan Akta Berita Acara Rapat nomor 02 tanggal 9 Desember 2010. ; 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Atlantic Bumi Indo di Surabaya  No. 30 tanggal 9 April 2012. ; 3. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  Perseroan Terbatas PT. Atlantic Bumi Indo Nomor 33 tanggal 8 Mei 2015.  <br />dengan susunan penggurus : <br />Komisaris    : Eko Wiji Santoso.<br />Direktur    : Agung Astanto Soelaiman.<br /><br />Kembali mengajukan permohonan fasilitas tambahan kredit kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Surabaya, Surat Permohonan Tambahan Kredit Surat Nomor 49/SK/ABI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015, yang pada pokoknya PT. Atlantic Bumi Indo mengajukan tambahan fasilitas kredit KMK Rekening Koran dan KMK Plafond sebesar Rp. 22.400.000.000,- (dua puluh dua milyar empat ratus juta rupiah) sehingga total fasilitas kredit menjadi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) untuk pembiayaan proyek yang diperoleh dari PT. Pakerin, PT. Rolimex Nusamas dan PT. Pupuk Kaltim, yang ditandatangani oleh Agung Astanto Soelaiman selaku Direktur. <br /><br />Bahwa atas Surat Permohonan tambahan Fasilitas Kredit Nomor 49/SK/ABI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 PT. Atlantic Bumi Indo, kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Kredit Menengah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Surabaya, dengan kembali melakukan pre screning, terhadap :<br />1. Track record perusahaan dan pemilik perusahaan dalam pemenuhan kewajiban.<br />2. Operasional.<br />3. Profit keuangan.<br /><br />Pre screning tersebut dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data antara lain : 1. Akta pendirian dan anggaran dasar perusahaan sampai perubahan yang terakhir. ; 2. Legalitas dan perizinan usaha. ; 3. NPWP. ; 4. Laporan Keuangan. ; 5. Rekening Koran. ; 6. Laporan Penilaian Agunan oleh Penilai Independen. Dimana, terdapat checklist dalam pengumpulan data tersebut yang dituangkan dalam Formulir Pre Screening tertanggal 31 Agustus 2015.<br /><br />Bahwa sebagaimana Formulir Pre Screning (FPS) tanggal 31 Agustus 2015, yang ditandatangani oleh Pengusul : 1. Rochmat Widianto (CRM/ Pengelola Pemasaran Bisnis Komersial). ; 2. Ayu Malliavirasti (Pgs. CA/ Pgs. AMGR Analis Kredit Komersial).<br /><br />Menyetujui : 1. Forian Yulindra (Pemp SKM/ Pemimpin SKM Surabaya). ; 2. Daryanto Tri Sumardono (Pemp RBW/ Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah). ; 3. Atik Apriani (RBM/ Pemimpin Kelompok Risiko Bisnis Komersial). ; 4. I.B.K. Purwa Atmaja (KMB/ Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Komersial).    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrya0NGCVm2Te5v7R4t-0jcaEDyw38EnudStWaObaESHNMjTkTus_Huq3RPVFvRxXTmENROQh1cLHzU1M1bOvhBuwcR6EfrAJuhil9X1nVStVjUnC9KxRvf88TC7UqG5qXBIs3iRv1TlEz55SmTrQKen3P6HIOXqx6d3iSKD35Zme25elPiP5YAcYD/s1600/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrya0NGCVm2Te5v7R4t-0jcaEDyw38EnudStWaObaESHNMjTkTus_Huq3RPVFvRxXTmENROQh1cLHzU1M1bOvhBuwcR6EfrAJuhil9X1nVStVjUnC9KxRvf88TC7UqG5qXBIs3iRv1TlEz55SmTrQKen3P6HIOXqx6d3iSKD35Zme25elPiP5YAcYD/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Atas Surat Permohonan Tambahan Fasilitas Kredit Nomor 49/SK/ABI/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015  PT. Atlantic Bumi Indo, diberikan keputusan diproses, dikarenakan : 1. Usaha kedepan dinilai prospektif dilihat dari historical dan projection contract. ; 2. Memiliki perkembangan usaha yang positif dan meningkat dalam 2 (dua) tahun terakhir serta scoring debitur > 60%, PT. Atlindo telah memenuhi persyaratan dengan score 100%.<br /><br />Bahwa selain dilakukan pre screning juga dilakukan : 1. Pengunduhan data  Info BI an. Calon Debitur berikut pengurus dan pemegang saham/BI Chek. ; 2. Verifikasi data dan konfirmasi kepada pihak ketiga dhi. pemasok, pembeli dan pihak ketiga lainnya melalui call memo dan kunjungan setempat/on the spot, yaitu :<br /><br />1) Tanggal 28 Agustus 2015 kepada Oscar selaku Site Project Manager PT. Atlantic Bumi Indo dan kunjungan serta verifikasi jaminan berupa tanah dan bangunan di Perumahan PT. Mas Naga Blok W5 Kav. No. 3, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. ; 2) Tanggal 04 September 2015 kepada Ifa dari KJPP Satria Iskandar Setiawan & Rekan terkait konfirmasi laporan penilaian aset atas aset di Jl. Wonocolo Pabrik Kulit No. 47 A, Surabaya dan tanah dan bangunan di Perumahan PT. Mas Naga Blok W5 Kav. No. 3, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur.  <br /><br />3) Tanggal 04 September 2015 kepada Eko Wiji Santoso (Komisaris), Agung Astanto Soelaiman (Direktur), Eva Salim (staf keuangan) PT. Atlantic Bumi Indo dan kunjungan lokasi di Jl. Manyar Kertoarjo V No. 69 dan Jl. Tambak Osowilangun No. 3 Gresik. ; 4) Tanggal 04 September 2015 kepada Nela dari KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto., Dadang & Ali untuk dilakukan konfirmasi atas audit laporan keuangan PT. Atalntic Bumi Indo tahun 2014. ; 5) Tanggal 04 September 2015 kepada Edy selaku bagian pembayaran PT. Bukit Asam Prima untuk verifikasi pelanggan PT. Atlindo. ; 6) Tanggal 04 September 2015 kepada Budiono Honggosaputro dari PT. Beringinmas Jaya Abadi untuk verifikasi pelanggan dan kontrak dengan PT. Atlindo.<br /><br />7) Tanggal 04 September 2015 kepada Vita dari KJPP Satria Iskandar Setiawan & Rekan terkait konfirmasi laporan penilaian aset atas aset di Jl. Wonocolo Pabrik Kulit No. 47 A, Surabaya dan tanah dan bangunan di Jl. Arabica 1  Blok W5 No. No. 3, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. ; 8) Tanggal 04 September 2015 kepada Reski Rumbogo dari PT. Rolimex Kimia Nusamas untuk verifikasi pelanggan dan kontrak dengan PT. Atlindo.<br /><br />9) Tanggal 04 September 2015 kepada kepada Sukemi selaku staff keuangan PT. Tjiwi Kimia untuk verifikasi pelanggan dan kontrak dengan PT. Atlindo. ; 10) Tanggal 04 September 2015 kepada kepada Hilda selaku staff keuangan PT. Pakerin untuk verifikasi pelanggan dan kontrak dengan PT. Atlindo. ; 11) Tanggal 04 September 2015 kepada kepada Bima dari CV. Sungai Berlian Jaya untuk verifikasi supplier PT. Atlindo. ; 12) Tanggal 04 September 2015 kepada kepada Herman dari PT. Freight Express Indonesia untuk verifikasi supplier PT. Atlindo. ; 13) Tanggal 04 September 2015 kepada kepada Chesdianto dari CV. Indo Bumi Energi untuk verifikasi supplier PT. Atlindo.<br /><br />3. Penilaian atas agunan tambahan, sebagaimana : 1) Laporan Penilaian Aset dari KJPP Satria Iskandar Setiawan Dan Rekan nomor :R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/220515.03 tanggal 22 Mei 2015 untuk tanah di Kel. Jemursari, Kec. Wonocolo Surabaya / Jl. Wonocolo Pabrik Kulit No. 47 A. ; 2) Laporan Penilaian Aset dari KJPP Satria Iskandar Setiawan Dan Rekan nomor :R-PPC/SISCO-SBY/SBY/SW/220515.04 tanggal 22 Mei 2015 untuk tanah dan bangunan rumah tinggal di Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atau Jl. Arabica 1 Blok W5 No. 03.<br /><br />4. Analisa Laporan Keuangan & Aspek Perusahaan Lainnya : 1) Laporan Keuangan PT. Atlantic Bumi Indo untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 oleh Auditor Independen KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadan & Ali Nomor : R.6.2/K/048/06/15 tanggal 26 Juni 2015. ; 2) Laporan Keuangan PT. Atlantic Bumi Indo untuk tahun 31 Desember 2015 oleh Auditor Independen KAP No. : AUR-323/MTD/MLG/VI/2016 tanggal 10 Februari 2016. ; 3) Analisa rasio keuangan, analisa laba rugi dan neraca, analisa rekonsiliasi modal dan harta tetap dan analisa pernyataan pengadaan kas yang dituangkan dalam Formulir Analisa Keuangan tertanggal 03 September 2015. ; 4) Analisa mutasi keuangan yang dituangkan dalam Formulir Riwayat Pembayaran (FRP). ; 5) Analisa manajemen dan pemilik perusahaan, analisa industri, analisa operasional perusahaan yang dituangkan dalam Formulir Informasi Nasabah (FIN). ; 6) Analisa jaminan yang dituangkan dalam Formulir Informasi Agunan tertanggal 01 September 2015.<br /><br />5. Penilaian Risiko ; 6.Penilaian risiko dituangkan dalam Formulir Rating Nasabah (FRN). ; 7.Analisa proyeksi keuangan dituangkan dalam Formulir Analisa Keuangan tertanggal 03 September 2015. ; 8.Evaluasi Kebutuhan Keuangan ; 9.Evaluasi kebutuhan keuangan dituangkan dalam Formulir Analisa Keuangan tertanggal 03 September 2015. ; 10.Penetapan Struktur Fasilitas Kredit ; 11.Penetapan struktur fasilitas kredit dituangkan dalam Ikhtisar Pengusulan Kredit tertanggal 03 September 2015.    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuMsQP0KikvuzAqbTMTdB8MesIGgvXZ287oOFb2-4EqUsjkDqzNq-GDLuWXyNA90GrmFCCaWA0Ud3AGvSbDqGlyoQsuQf_glKqNg-kGPNSi-inpC1JY1a0RcRjby4oXtGODIOBHxDx71RD-exPf3WEGb86j6OxVkOXWxgyvedKCxE88z5IizhIo13D/s1600/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuMsQP0KikvuzAqbTMTdB8MesIGgvXZ287oOFb2-4EqUsjkDqzNq-GDLuWXyNA90GrmFCCaWA0Ud3AGvSbDqGlyoQsuQf_glKqNg-kGPNSi-inpC1JY1a0RcRjby4oXtGODIOBHxDx71RD-exPf3WEGb86j6OxVkOXWxgyvedKCxE88z5IizhIo13D/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa hasil pre screning, call memo dan survey lapangan / on the spot, kemudian dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) – Korporasi dan Menengah tanggal 08 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh pengusul, yaitu : 1.Rochmat Widianto (CRM/ Pengelola Pemasaran Bisnis Komersial). ; 2. Ayu Malliavirasti (Pgs. CA/ Pgs. AMGR Analis Kredit Komersial). ; 3. Forian Yulindra (Pemp SKM/ Pemimpin SKM Surabaya).  ; 4. Daryanto Tri Sumardono (Pemp RBW/ Pemimpin Risiko Bisnis Wilayah). ; 5. Atik Aprian (RBM/ Pemimpin Kelompok Risiko Bisnis Komersial). ; 6. I.B.K. Purwa Atmaja (KMB/ Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Komersial).<br /><br />Bahwa sebagaimana dokumen Daftar Hadir Rapat Komite Kredit Wilayah PAK Review Dan Tambahan an. PT. Atlantic Bumi Indo No. RBW/15/0065/PAK Tanggal 8 September 2015, Memorandum Analisa Kredit (MAK) – Korporasi dan Menengah tanggal 08 September 2015 tersebut kemudian dibahas oleh Komite Kredit Wilayah yang dihadiri oleh : 1. Andhina Budianie (Head of Business Banking WSY). ; 2. Daryanto Tri Sumardono (Pgs Pemimpin RBW Surabaya). ; 3. Forian Yulindra (Pemimpin SKM Surabaya).  ; 4. I.B.K. Purwa Atmaja (Pemimpin Kelompok Bisnis). ; 5. Atik Apriani (Pemimpin Kelompok Resiko). ; 6. Ekaning Ariyanti (CSF). ; 7. Anugroho Rukmito (Head CRG WSY). ; 8. Rochmat Widianto (RM). ; 9. Ayu Malliavirasti (CA).<br /><br />Bahwa pembahasan oleh Komite Komersial tersebut memutuskan memberikan persetujuan atas permohonan tambahan fasilitas kredit PT. Atlantic Bumi Indo, dimana persetujuan tersebut diberikan oleh : 1. Andhina Budianie (Head of Business Banking WSY). ; 2. Daryanto Tri Sumardono (Pgs Pemimpin RBW Surabaya), sebagaimana Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) tanggal 22 September 2015.<br /><br />Bahwa kemudian melalui Surat Nomor : SBM/1/378/R tanggal 28 September 2015 perihal keputusan kredit, Sentra Kredit Menengah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Surabaya memberitahukan kepada PT. Atlantic Bumi Indo, bahwa permohonan tambahan fasilitas kredit dapat disetujui dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Kredit Nomor SBM/1/378/R tanggal 28 September 2015.<br /><br />Bahwa selanjutnya Sentra Kredit Menengah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Wilayah Surabaya selaku Kreditur dengan PT Atlantic Bumi Indo selaku Debitur sepakat membuat dan menandatangani : Perjanjian Kredit Nomor 15.082 tanggal 30 September 2015 dengan maksimum kredit sebesar Rp. 22.400.000.000,- (dua puluh dua milyar empat ratus juta rupiah.<br /><br />Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 15.082 KMK Maksimum Rp. 22.400.000.000,- tanggal 30 September 2015, dengan perincian :<br />1.Bentuk dan tujuan kredit : kredit modal kerja dengan tujuan untuk pembiayaan modal kerja atas kontrak yang diterima dari PT. Bukit Asam Prima PT. Tjiwi Kimia, PT. Pakerin, PT. Rolimex Kimia Nusamas, PT. Beringinmas Jaya Abadi, PT. Sinar Bara Makmur.<br />2.Sifat Kredit : Plafond / Revolving.  ; 3.Jangka Waktu : sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan para pihak.<br /><br />4. Agunan Tambahan : 1) Tanah dan bangunan rumah tinggal di Jl. Tenggilis Permai kav. B2 Surabaya atas nama Agung Astanto Soelaiman sebagaimana SHM No. 299 tanggal 11 Agustus 1995 dan telah di ikat HT I No. 06231/2014 tanggal 01 Oktober 2014. ; 2) Agunan tambahan berupa tanah di Jl. Palem Wulung RT. 3 RW. 43, Desa Banguntapan, Bantul, Jogjakarta atas nama Safi’i sebagaimana SHGB No. 1047/banguntapan tanggal 14 Agustus 2014 dan akan dibalik nama menjadi Agung Astanto Soelaiman dan telah di ikat HT I No. 04922/2014 tanggal 24 Desember 2014.<br /><br />3) Tanah di Sukoharjo Ngaglik, Sleman Jogjakarta atas nama Eko Wiji Santoso sebagaimana SHM No. 985 tanggal 23 Maret 1990. ; 4) Tanah di Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan sebagaimana SHM No. 673 desa/Kel. Lamaru Tgl 23 Desember 1997, SHM No. 648 tanggal 24 April 1997, SHM No. 725 tanggal 27 Februari 1999 atas nama Eko Wiji Santoso dan telah di ikat HT I No. 2217/2015 tanggal 29 Juni 2015. ; 5) Tanah di Kel. Jemursari, Kec. Wonocolo Surabaya / Jl. WONOCOLO Pabrik Kulit No. 47 A sebagaimana SHM 2684 tanggal 03 September 2013 atas nama Agung Astanto Soelaiman. ; 6) Tanah dan Bangunan, Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atau Jl. Arabica 1 Blok W5 No. 03 sebagaimana SHM No. 640 tanggal 11 Maret 1992 atas nama Agung Astanto Soelaiman. <br /><br />Bahwa atas 6 (enam) agunan tambahan tersebut memiliki nilai taksasi sebesar Rp.29.904.438.000 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Bahwa atas agunan tambahan tersebut nantinya akan diikat dengan Hak Tanggungan I senilai tersebut.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2SlwaCfok85IiGbe6xbm3PwHkDyC3JWLz7icp6T6MpJvW96lNRUzznWwh_jYnOw5slcQwEUtWSGg-rf1p-Mr7lqWFua3j3OjnToE8oEN-SZdE0BYZEMgcMV5yKiK58MbKTpkPDOy1un4dN89f66DCTDLrHd7E-fsU1Q5mPIMnh5KyfrHJLQixu45J/s1600/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2SlwaCfok85IiGbe6xbm3PwHkDyC3JWLz7icp6T6MpJvW96lNRUzznWwh_jYnOw5slcQwEUtWSGg-rf1p-Mr7lqWFua3j3OjnToE8oEN-SZdE0BYZEMgcMV5yKiK58MbKTpkPDOy1un4dN89f66DCTDLrHd7E-fsU1Q5mPIMnh5KyfrHJLQixu45J/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor 15.082 KMK Maksimum Rp. 22.400.000.000,- tanggal 30 September 2015 tersebut beberapa kali di lakukan perubahan yaitu : 1. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) 15.082 KMK Maksimum Rp. 22.400.000.000,- tanggal 23 Juni 2016. Bahwa perubahan ini terkait adanya penambahan jangka waktu kredit diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016. ; 2. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 15.082 KMK Maksimum Rp. 22.400.000.000,- tanggal 23 September 2016. Bahwa perubahan ini terkait adanya penambahan jangka waktu kredit diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016. ; 3. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 15.082 KMK Maksimum Rp. 22.400.000.000,-tanggal 2 November 2016. Bahwa perubahan ini terkait adanya penambahan jangka waktu kredit diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017.<br /><br />4. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 15.082 KMK Maksimum Rp. 22.400.000.000,- tanggal 20 Juni 2017. Bahwa perubahan ini terkait adanya penambahan jangka waktu kredit diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017. ; 5. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (5) 15.082 KMK Maksimum Rp. 22.400.000.000,- tanggal 22 September 2017. Bahwa perubahan ini terkait adanya penambahan jangka waktu kredit diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017.<br /><br />6. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (6) 15.082 KMK Maksimum Rp. 22.400.000.000,- tanggal 11 Desember 2017. Bahwa perubahan ini terkait adanya penambahan jangka waktu kredit diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018.<br /><br />Bahwa pada pokoknya atas permohonan fasilitas kredit maupun permohonanan tambahan fasilitas kredit PT. Atlantic Bumi Indo kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Surabaya, disetujui dan dituangkan dalam suatu perjanjian kredit , yaitu : 1. Perjanjian Kredit Nomor 14.064 tanggal 24 Juli 2014 (KMK I). ; 2. Perjanjian Kredit Nomor 14.063 tanggal 24 Juli 2014 (KMK II).  ; 3. Perjanjian Kredit Nomor 15.082 tanggal 30 September 2015 (KMK III).<br /><br />Bahwa maksimum kredit setelah perubahan perjanjian kredit atas ketiga perjanjian kredit tersebut adalah :  1. Perjanjian Kredit Nomor 14.064 tanggal 24 Juli 2014 dengan maksimum kredit setelah perubahan perjanjian kredit adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). ; 2. Perjanjian Kredit Nomor 14.063 tanggal 24 Juli 2014 dengan maksimum kredit setelah perubahan perjanjian kredit adalah sebesar Rp. 34.600.000.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus juta rupiah). ; 3. Perjanjian Kredit Nomor 15.082 tanggal 30 September 2015 dengan maksimum kredit setelah perubahan perjanjian kredit adalah sebesar Rp. 22.400.000.000,- tanggal 30 September 2015.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNCwtXVcsLEAAfp5U3cupJYi88DtfTK_fJKOlJt3YpvCrGHpuxU42GiFLnWP3p0o_WR1_tqNdkJzSTrCHl43uBrZmKYgEHeD3pk-DKEqZZ5Jf0GqV5ImLBKXYzR3vzNqbAmCpAXlGdWHkeZFghYtY7sBZJApBE2iqYK07klon-rjNiBOUdVLAPHHh2/s1600/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNCwtXVcsLEAAfp5U3cupJYi88DtfTK_fJKOlJt3YpvCrGHpuxU42GiFLnWP3p0o_WR1_tqNdkJzSTrCHl43uBrZmKYgEHeD3pk-DKEqZZ5Jf0GqV5ImLBKXYzR3vzNqbAmCpAXlGdWHkeZFghYtY7sBZJApBE2iqYK07klon-rjNiBOUdVLAPHHh2/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa agunan tambahan setelah perubahan perjanjian kredit atas ketiga perjanjian kredit tersebut adalah Agunan Tambahan : 1.Tanah dan bangunan rumah tinggal di Jl. Tenggilis Permai kav. B2 Surabaya atas nama Agung Astanto Soelaiman sebagaimana SHM No. 299/Kelurahan Tenggilis Mejoyo dan telah di ikat Hak Tanggungan, sebagaimana APHT nomor : 389/2014 tanggal 24 Juli 2014 dan SHT nomor : 06231/2014 tanggal 01 Oktober 2014.<br /><br />2.Tanah di Jl. Palem Wulung RT. 3 RW. 43, Desa Banguntapan, Bantul, Jogjakarta atas nama Agung Astanto Soelaiman sebagaimana SHGB No. 1047/Banguntapan dan telah di ikat Hak Tanggungan, sebagaimana APHT nomor : 290/2014 tanggal 17 November 2014 dan SHT nomor : 04922/2014 tanggal 24 Desember 2014.<br /><br />3.Tanah di Sukoharjo Ngaglik, Sleman Jogjakarta atas nama Eko Wiji Santoso sebagaimana SHGB No. 776/Sukoharjo dan telah di ikat Hak Tanggungan, sebagaimana APHT nomor : 493/2015 tanggal 24 April 2015 dan SHT nomor : 01914/2016 tanggal 22 Maret 2016.<br /><br />4.Tanah di Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan sebagaimana SHM No. 673 desa/Kel. Lamaru Tgl 23 Desember 1997, SHM No. 648 tanggal 24 April 1997, SHM No. 725 tanggal 27 Februari 1999 atas nama Eko Wiji Santoso d dan telah di ikat Hak Tanggungan sebagaimana SHT nomor :  2217/2015 tanggal 29 Juni 2015.<br /><br />5.Tanah di Kel. Jemursari, Kec. Wonocolo Surabaya / Jl. Wonocolo Pabrik Kulit No. 47 A atas nama Agung Astanto Soelaiman sebagaimana SHM 2684/Kelurahan Jemur Wonosari dan telah di ikat Hak Tanggungan, sebagaimana APHT nomor : 85/2015 tanggal 26 Oktober 2016 dan SHT nomor : 8513/2015 tanggal 23 November 2015.<br /><br />6. Tanah dan bangunan rumah tinggal di Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atau Jl. Arabica 1 Blok W5 No. 03 atas nama Agung Astanto Soelaiman sebagaimana SHM No. 640/Kelurahan Pondok Kopi dan telah di ikat Hak Tanggungan, sebagaimana APHT nomor : 131/2015 tanggal 03 Desember 2015 dan SHT nomor : 06130/2015 tanggal 29 Desember 2015.<br /><br />Bahwa jaminan pribadi setelah perubahan perjanjian kredit atas ketiga perjanjian kredit tersebut adalah :  Jaminan perorangan (Personal Guarantee/Borghtocht), yaitu : 1. Agung Astanto Soelaiman berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Borghtocht) nomor 82 tanggal 24 Juli 2014. ; 2. Eko Wiji Santoso berdasarkan Akta berdasarkan Akta Jaminan Pribadi (Borghtocht) nomor 81 tanggal 24 Juli 2014.<br /><br />Bahwa atas fasilitas kredit yang diterima oleh PT. Atalntic Bumi Indo dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Surabaya, telah dilakukan beberapa kali pencairan sejak periode tanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2016, dengan riwayat sebagai berikut : 1. Riwayat pencairan atau penarikan dana kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 14.064 KMK Revolving Maksimum Rp. 3.000.000.000,- tanggal 24 Juli 2014 (KMK - I), dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1. Riwayat pencairan atau penarikan dana kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 14.064 KMK Revolving Maksimum Rp.3.000.000.000,- tanggal 24 Juli 2014 (KMK - I), dengan rincian sebagai berikut :  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEWM1ZzJ97memHb6NjhO6GIZYwVgL0xtCSQhrrGQuUaKRrOJ_8FdepGIN5DmCjMYvVzMu9ELhYDXAhLvWu1Q8DdtTCWBpvJA8bzSTQ0nF1Dnp_K87OrdeYECpquIVXscMzmmufFbbzU_KmwKvRrkVHS4k9FZlIGYGBYxCBlKOJ7AlNXdFddYue7MSM/s1600/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEWM1ZzJ97memHb6NjhO6GIZYwVgL0xtCSQhrrGQuUaKRrOJ_8FdepGIN5DmCjMYvVzMu9ELhYDXAhLvWu1Q8DdtTCWBpvJA8bzSTQ0nF1Dnp_K87OrdeYECpquIVXscMzmmufFbbzU_KmwKvRrkVHS4k9FZlIGYGBYxCBlKOJ7AlNXdFddYue7MSM/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pencairan didahului dengan permohonan pencairan kredit yang dibuat secara tertulis oleh PT. Atlantic Bumi. Bahwa kemudian dilakukan proses analisa dan verifikasi dari Pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhadap permohonan pencairan tersebut, yaitu verifikasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh PT. Atlantic Bumi Indo. Verifikasi dilakukan kepada PT. Atlantic Bumi Indo, melalui mekanisme call memo dan dituangkan dalam suatu memorandum. Setelah disetujui maka akan dilakukan pencairan kredit.<br /><br />2. Riwayat pencairan atau penarikan dana kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 14.063 KMK Revolving Plafond Maksimum Rp.34.600.000.000,- tanggal 24 Juli 2014 (KMK-II),  adalah sebagai berikut :<br /><br />Bahwa pencairan didahului dengan permohonan pencairan kredit yang dibuat secara tertulis oleh PT. Atlantic Bumi. Bahwa kemudian dilakukan proses analisa dan verifikasi dari Pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhadap permohonan pencairan tersebut, yaitu verifikasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh PT. Atlantic Bumi Indo, Verifikasi dilakukan kepada debitur PT. Atlantic Bumi Indo, supllier dan buyer melalui mekanisme call memo dan dituangkan dalam suatu memorandum. Setelah disetujui maka akan dilakukan pencairan kredit dengan pemindahbukuan dari rekening pencairan pinjaman atas nama PT. Atlantic Bumi Indo ke rekening supplier.<br /><br />3. Riwayat pencairan atau penarikan dana kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 15.082 KMK Revolving Plafond Maksimum  Rp. 22.400.000.000,- tanggal 30 September 2015 (KMK III),  adalah sebagai berikut :<br /><br />Bahwa pencairan didahului dengan permohonan pencairan kredit yang dibuat secara tertulis oleh PT. Atlantic Bumi. Bahwa kemudian dilakukan proses analisa dan verifikasi dari Pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhadap permohonan pencairan tersebut, yaitu verifikasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh PT. Atlantic Bumi Indo, Verifikasi dilakukan kepada debitur PT. Atlantic Bumi Indo, supllier dan buyer melalui mekanisme call memo dan dituangkan dalam suatu memorandum. Setelah disetujui maka akan dilakukan pencairan kredit, dimana pencairan dilakukan ke rekening supplier atau rekening lain yang ditunjuk (Rekening Giro Debitur).<br /><br />Bahwa atas pencairan kredit PT. Atlantic Bumi Indo di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Sentra Kredit Menengah Surabaya yang belum dilakukan pembayaran total adalah sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), yaitu :<br /><br />Bahwa rincian atas pencairan kredit PT. Atlantic Bumi Indo di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Sentra Kredit Menengah Surabaya yang belum dilakukan pembayaran total sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), adalah sebagai berikut :<br />1. Didasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor 14.064 (KMK I) terdapat pencairan plafond kredit yang bermasalah atau tidak terbayar total sebesar Rp. 3.000.000.000,-<br /><br />Bahwa PT. Atlantic Bumi Indo mengajukan permohonan pencairan kredit sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) berdasarkan Surat Nomor 55/SK/ABI/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014, kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Surabaya. Atas permohonan pencairan kredit dari PT Atlantic Bumi Indo tersebut, pihak BNI menyetujui permohonan pencairan tersebut sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) melalui Memo Nomor : RBW/15/335/2014 tanggal 25 Juli 2014, yang ditandatangani oleh :<br />Pejabat Pengusul : 1. Ayu Malliavirasti (Pgs. CA). ; 2. Rochmat Widianto (CM). ; 3. Imantara Rachmanu (RBM). ; 4. I.B.K. Purwa Atmaja (KMB).<br /><br />Pejabat Pemutus : 1. Didik Eko Sudarmanto (Pemimpin RBW Surabaya). ; 2. Forian Yulindra (Pemimpin SKM Surabaya).   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtg4ExF53QRuADfek3rYJHTrnG1XTCW400jmK85VTerJVKCuyYTZj_d8jjPmv99OJEdGDcKgRXx7e0mC0KnhIVJ6xQKH_ulz-SgnOrA91ceRlwwXFjvkMHP8GVa47xv73VVZfaken3FeKFgu191cXM0H74Me8LKZfUkT67nxSmcf7m9aBugPfLn8b5/s1600/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtg4ExF53QRuADfek3rYJHTrnG1XTCW400jmK85VTerJVKCuyYTZj_d8jjPmv99OJEdGDcKgRXx7e0mC0KnhIVJ6xQKH_ulz-SgnOrA91ceRlwwXFjvkMHP8GVa47xv73VVZfaken3FeKFgu191cXM0H74Me8LKZfUkT67nxSmcf7m9aBugPfLn8b5/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor 14.064 (KMK I) Plafond Maksimum Rp. 3.000.000.000,- terdapat Memo Disposisi PT. Atlantic Bumi Indo No. RBW/15/335/2014 tanggal 25 Juli 2014 untuk pencairan kredit, dimana pencairan kredit PT. Atlantic Bumi Indo di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Sentra Kredit Menengah Surabaya yang disetujui pencairan kreditnya dan dananya telah dicairkan tetapi belum dilakukan pembayaran, yaitu :<br /><br />Melalui persetujuan atas memo tersebut di atas, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Surabaya melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan cara melakukan pemindahbukuan dari rekening pinjaman No. 347037469 a.n. PT. Atlantic Bumi Indo ke rekening giro PT Atlantic Bumi Indo nomor rekening 1232277777. Bahwa dana kredit sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) telah dipindahbukukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ke rekening giro atas nama PT. Atlantic Bumi Indo di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surabaya pada tanggal 25 Juli 2014. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 25 Juli 2014 PT. Atlantic Bumi Indo melakukan penarikan atas dana kredit sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut dengan menggunakan cek nomor CL727277.<br /><br />Bahwa atas rekening giro PT Atlantic Bumi Indo nomor rekening 1232277777 di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, pada periode tanggal 25 Juli 2014, Agung Astanto Soelaiman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo adalah sebagai pihak yang melakukan pembukaan rekening pada tanggal 22 Mei 214 dan juga sebagai pemegang hak tanda tangan atas rekening tersebut.<br /><br />2. Didasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor 14.063 (KMK II) terdapat pencairan plafond kredit yang bermasalah atau tidak terbayar total sebesar Rp. 34.600.000.000,- yaitu pencairan/penarikan kredit dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />Prosedur pencairan atau penarikan kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 14.063 KMK Revolving Plafond Maksimum Rp.34.600.000.000,- tanggal 24 Juli 2014 (KMK-II),  adalah sebagai berikut :<br />1. Permohonan pencairan kredit yang dibuat secara tertulis oleh PT Atlantic Bumi dengan melampirkan dokumen : a. Kontrak/copy kontrak yang diterima oleh PT Atlantic Bumi dari pihak ketiga (PT. Beringinmas Jaya Abadi,  PT. Sinar Bara Makmur). ; b. Dokumen perintah pengapalan/dokumen sejenis lainya. ; c. Copy invoice dari supllier. ; d. Surat pernyataan debitur yang menyatakan bahwa kontrak masih berlaku, tidak mendapatkan pembiayaan dari bank lain, belum dibayarkan, belum dinegoisasikan dan dijaminkan ke pihak lain, surat kuasa mendebet rekening escrow.<br /><br />2. Proses analisa dan verifikasi dari Pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terhadap permohonan pencairan tersebut, yaitu verifikasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh PT. Atlantic Bumi Indo, Verifikasi dilakukan kepada debitur PT. Atlantic Bumi Indo, supllier dan buyer melalui mekanisme call dan dituangkan dalam suatu memorandum. ; 3. Melakukan perhitungan kecukupan agunan. ; 4. Maksimal pembiayaan sebesar 75% dari nilai invoice. ; 5. Setelah disetujui maka akan dilakukan pencairan kredit dengan pemindahbukuan dari rekening pencairan pinjaman atas nama PT Atlantic Bumi Indo ke rekening supllier (CV Indo Bumi Energy).<br /><br />6. Setelah barang diterima buyer PT. Atlantic Bumi Indo yaitu PT. Beringinmas Jaya Abadi atau PT. Sinar Bara Makmur maka buyer harus melakukan pembayaran kepada PT. Atlantic Bumi Indo dalam jangka waktu yang ditentukan dengan cara buyer melakukan pemindahbukuan ke rekening pencairan pinjaman PT. Atlantic Bumi Indo yang ada di  PT. BNI (Persero) Tbk. ; 7. Bahwa setelah pembayaran di terima maka PT. BNI (Persero) Tbk., akan melakukan pendebetan guna pelunasan pencairan pinjaman dimaksud. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAaEFfStyi8HJofblVxgB7vd2t2SkfGrgppg53_F1I6r4EDj-OXmhXBaUbnpgiNXtlwnnTUlg1lU6YdTptTzTIx8ciOWSI3XKwmhY0K1tT1ceElfJzb_tw8dfLgKlwzFp0i0V8d3Cn3vG1uHtbrj_BM2ifgtSBn2IiwNNhTEa4f49t_cBgrEy6TetZ/s1600/12.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAaEFfStyi8HJofblVxgB7vd2t2SkfGrgppg53_F1I6r4EDj-OXmhXBaUbnpgiNXtlwnnTUlg1lU6YdTptTzTIx8ciOWSI3XKwmhY0K1tT1ceElfJzb_tw8dfLgKlwzFp0i0V8d3Cn3vG1uHtbrj_BM2ifgtSBn2IiwNNhTEa4f49t_cBgrEy6TetZ/w640-h288/12.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa atas Perjanjian Kredit Nomor 14.063 KMK Revolving Plafond Maksimum Rp. 34.600.000.000,- tanggal 24 Juli 2014 (KMK-II), yang pencairanya didahului dengan memorandum kredit sebagaimana tertuang dalam Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI.134.A), terdapat 8 (delapan) memorandum pencairan kredit PT. Atlantic Bumi Indo di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Sentra Kredit Menengah Surabaya yang disetujui pencairan kreditnya dan dananya telah dicairkan tetapi belum dilakukan pembayaran, yaitu :<br /><br />1. Memorandum Disposisi Plafond KMK RBW/15/931/Memo/2015 tanggal 29 Desember 2015 dengan total pencairan sebesar Rp. 19.300.000.000,- dan dicairkan dengan 5 (lima) kali pencairan yang salah satunya sebesar Rp. 3.800.000.000,- dan belum terbayar (untuk KMK II)<br />Komite Kredit : Pejabat Penggusul Ayu Malliavirasti : Credit Analyst (CA) ; Rochmat Widianto : Relationship Manager (RM) ; Atik Apriani : Pemimpin Kelompok Risiko Bisnis Komersial  (RBM); I.B.K. Purwa Atmaja : Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Komersial  (KMB)<br />        <br />Pejabat Pemutus Daryanto Tri Sumardono :    Pejabat Sementra (RBW) Forian Yulindra : Pemimpin Sentra Kredit Menengah (SKM)<br /><br />2. Memorandum Disposisi Plafond KMK RBW/15/134/Memo/2016 tanggal 15 Februari 2016 dengan total pencairan sebesar Rp. 7.000.000.000,- yang dicairkan dengan 2 kali pencairan untuk KMK II masing-masing sebesar Rp. 2.500.000.000,- sehingga total pencairan adalah Rp. 5.000.000.000,- untuk KMK II Komite Kredit : Pejabat Penggusul Ayu Malliavirasti : Credit Analyst (CA) Ira Wahdini :    Relationship Manager (RM) Pengganti ; Atik Apriani : Pemimpin Kelompok Resiko Bisnis Komersial  (RBM) IBK Purwa Atmaja : Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Komersial  (KMB)<br />        <br />Pejabat Pemutus Subchan Wahyudi    : Pemimpin (RBW) Forian Yulindra) : Pemimpin Sentra Kredit Menengah (SKM)<br /><br />3. Memorandum Disposisi Plafond KMK II - Plafond dan KMK III - Plafond RBW/15/272/Memo/2016 tanggal 31 Maret 2016 dengan total pencairan sebesar Rp. 1.300.000.000,- untuk KMK II Komite Kredit : Pejabat Penggusul Ayu Malliavirasti : Credit Analyst (CA) Rochmat Widianto : Relationship Manager (RM) Atik Apriani : Pemimpin Kelompok Resiko Bisnis Komersial  (RBM) IBK Purwa Atmaja : Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Komersial  (KMB)<br />        <br />Pejabat Pemutus Subchan Wahyudi :    Pemimpin (RBW) Forian Yulindra) :    Pemimpin Sentra Kredit Menengah (SKM)<br /><br />4. Memorandum Disposisi Plafond KMK II - Plafond SBM/Memo/103/2016 tanggal 11 Mei 2016 dengan total pencairan sebesar Rp. 4.600.000.000,- yang dicairkan dengan 2 kali pencairan masing-masing sebesar Rp. 2.300.000.000,-. (untuk KMK II). Komite Kredit :<br />Pejabat Penggusul Ayu Malliavirasti     : Relationship Manager (RM) Adi Lamda : Senior Relationship Manager (SRM)  Pengganti Lilik Eka Rahmatika : Pejabat Sementara Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Komersial  (KMB)<br />        <br />Pejabat Pemutus Subchan Wahyudi :    Pemimpin (RBW) Forian Yulindra : Pemimpin Sentra Kredit Menengah (SKM)<br /><br />1. Memorandum Disposisi Plafond KMK II - Plafond dan KMK III - Plafond SBM/Memo/307/2016 tanggal 21 Juni 2016 dengan total pencairan sebesar Rp. 5.200.000.000,- yang dicairkan sebesar Rp. 2.600.000.000,- (untuk KMK II)  Komite Kredit :<br />Pejabat Penggusul Ayu Malliavirasti     : Relationship Manager (RM) Ira Wahdini : Senior Relationship Manager (SRM)  Lilik Eka Rahmatika     : Pejabat Sementara Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Komersial  (KMB)<br /><br />Pejabat Pemutus Subchan Wahyudi : Pemimpin (RBW) Forian Yulindra : Pemimpin Sentra Kredit Menengah (SKM)<br /><br />2. Memorandum Disposisi Plafond KMK II - Plafond dan KMK III - Plafond SBM/Memo/329/2016 tanggal 24 Juni 2016 dengan total pencairan sebesar Rp.2.800.000.000,-Komite Kredit : Pejabat Penggusul Ayu Malliavirasti :  Relationship Manager (RM) Ira Wahdini : Senior Relationship Manager (SRM) Lilik Eka Rahmatika : Pejabat Sementara Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Komersial  (KMB)<br />        <br />Pejabat Pemutus Subchan Wahyudi :    Pemimpin (RBW) Forian Yulindra : Pemimpin Sentra Kredit Menengah (SKM)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjHzMtQRFq7JFcADPdUqx68-tAA3hJeqcfISW4Gwz8Y34EYma7002trZkqmgEVJdDjqOvbT_8sT5NGqE84G_eRP2PbJRdY2CoHf1IgEGMNMoGSyVWAP2SElWO35GvgKLEFpujrDa-uiN01OPLLOZmaKHyUe98nEscA6S3POWGq2YyzhXTe7WIH5cA5/s1600/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjHzMtQRFq7JFcADPdUqx68-tAA3hJeqcfISW4Gwz8Y34EYma7002trZkqmgEVJdDjqOvbT_8sT5NGqE84G_eRP2PbJRdY2CoHf1IgEGMNMoGSyVWAP2SElWO35GvgKLEFpujrDa-uiN01OPLLOZmaKHyUe98nEscA6S3POWGq2YyzhXTe7WIH5cA5/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>3. Memorandum Disposisi Plafond KMK II - Plafond dan KMK III - Plafond SBM/Memo/364/2016 tanggal 30 Juni 2016 dengan total pencairan sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk KMK II. Komite Kredit : Pejabat Penggusul Ayu Malliavirasti : Relationship Manager (RM) Ira Wahdini : Senior Relationship Manager (SRM) Lilik Eka Rahmatika : Pejabat Sementara Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Komersial  (KMB)<br />        <br />Pejabat Pemutus Subchan Wahyudi :    Pemimpin (RBW) Forian Yulindra : Pemimpin Sentra Kredit Menengah (SKM)<br />   <br />4. Memorandum Disposisi Plafond KMK II - Plafond dan KMK III - Plafond SBM/Memo/461/2016 tanggal 02 Agustus 2016 dengan total pencairan sebesar Rp. 11.200.000.000,- yang dicairkan dengan 4 kali pencairan masing-masing sebesar Rp. 2.800.000.000,-  dimana terdapat 1 pencairan hanya dicairkan sebesar  Rp. 2.500.000.000,-  karena pencairan kredit telah mencapai plafond maksimal sehingga total kredit yang bisa dicairkan adalah Rp. 10.900.000.000,-,   (untuk KMK II). Komite Kredit : Pejabat Penggusul<br />Ayu Malliavirasti : Relationship Manager (RM) Ira Wahdini : Senior Relationship Manager (SRM)  Lilik Eka Rahmatika     : Pejabat Sementara Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Komersial  (KMB)<br />        <br />Pejabat Pemutus Subchan Wahyudi :    Pemimpin (RBW) Forian Yulindra : Pemimpin Sentra Kredit Menengah (SKM) melalui persetujuan atas memo tersebut di atas, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Surabaya melakukan pencairan kredit untuk KMK II total sebesar Rp. 34.600.000.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus juta rupiah) dengan cara melakukan pemindahbukuan dari rekening pencairan pinjaman atas nama PT. Atlantic Bumi Indo ke rekening CV. Indo Bumi Energy sebagai supplier <br /><br />Maupun ke rekening PT. Atlantic Bumi Indo. Bahwa dana kredit sebesar Rp. 34.600.000.000,- (tiga puluh empat milyar enam ratus juta rupiah) telah dipindahbukukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk baik ke rekening atas nama CV. Indo Bumi Energy di Bank Mandiri Gubeng Surabaya No. Rek. 1420071277775 total sebesar Rp. 34.350.000.000,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) maupun ke rekening atas nama PT. Atlantic Bumi Indo di Bank BNI Surabaya No. Rek. 1232277777 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />Bahwa PT. Atlantic Bumi Indo mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit yang ditandatangani oleh Agung Astanto Soelaiman dengan melampirkan dokumen fiktif, yaitu :<br /><br />1. Perjanjian CNF Pelabuhan Gresik No. 010/PJBBB/ABI-BJA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 antara PT. Atlantic Bumi Indo sebagai penjual dengan PT. Beringinmas Jaya Abadi sebagai pembeli yang ditandatangani oleh Agus Astanto Soelaiman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo dan Budiono Honggosaputro selaku Direktur PT. Beringinmas Jaya Abadi.<br />Bahwa Perjanjian CNF Pelabuhan Gresik No. 010/PJBBB/ABI-BJA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 antara PT. Atlantic Bumi Indo sebagai penjual dengan PT. Beringinmas Jaya Abadi sebagai pembeli yang ditandatangani oleh Agus Astanto Soelaiman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo dan Budiono Honggosaputro selaku Direktur PT. Beringinmas Jaya Abadi <br />   <br /> Yang sebenarnya adalah Perjanjian CNF Pelabuhan Gresik No. 010/PJBBB/ABI-BJA/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 antara PT. Atlantic Bumi Indo sebagai penjual dengan PT. Beringinmas Jaya Abadi sebagai pembeli yang ditandatangani oleh Agus Astanto Soelaiman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo dan Budiono Honggosaputro selaku Direktur PT. Beringinmas Jaya Abadi. Bahwa terdapat perbadaan antara Perjanjian CNF Pelabuhan Gresik No. 010/PJBBB/ABI-BJA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 dan Perjanjian CNF Pelabuhan Gresik No. 010/PJBBB/ABI-BJA/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 : <br /><br />1) Perbedaan tanggal pernjanjian yaitu tanggal 11 Agustus 2015 dan tanggal 18 Agustus 2015. ; 2) Perjanjian CNF Pelabuhan Gresik No. 010/PJBBB/ABI-BJA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015.  <br /><br />Pasal 4 angka 2 Kuantitas 90.000 MT (+ 10%) @ 15.000 MT/Bulan. Sedangkan Perjanjian CNF Pelabuhan Gresik No. 010/PJBBB/ABI-BJA/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015. Pasal 4 angka 2 Kuantitas 15.000 MT (+ 10%) untuk 2 x Pengapalan.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDoor-3Hto6jrjBv-O_FLmP6GNFDCfTnq_aHzbBl3AdimlufCoZYa4G1RKUj4EvscFnrDCVHqrLalRNYxA3m-9QbgmugPE6BuvmyZ1KUhqXeATdkx6m_q-bw0wXjquDM136hejNmeKhEeEGuz6Kz-X16ni2WNrO_Xyn3NYByFtOb4IheEy14DmqPUm/s1600/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDoor-3Hto6jrjBv-O_FLmP6GNFDCfTnq_aHzbBl3AdimlufCoZYa4G1RKUj4EvscFnrDCVHqrLalRNYxA3m-9QbgmugPE6BuvmyZ1KUhqXeATdkx6m_q-bw0wXjquDM136hejNmeKhEeEGuz6Kz-X16ni2WNrO_Xyn3NYByFtOb4IheEy14DmqPUm/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>3) Perjanjian CNF Pelabuhan Gresik No. 010/PJBBB/ABI-BJA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015. Pasal 6 angka 1 Jadwal Pengapalan : Bulan September 2015 – Februari 2016 (2 Tongkang/bulan).<br /><br />Sedangkan Perjanjian CNF Pelabuhan Gresik No. 010/PJBBB/ABI-BJA/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015.  Pasal 6 angka 1 Jadwal Pengapalan : Shipment 1 tanggal 15 – 18 Agustus 2015 dan Shipment 2 tanggal 25 – 27 Agustus 2015.<br /><br />4) Perjanjian CNF Pelabuhan Gresik No. 010/PJBBB/ABI-BJA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015. Pasal 9 Pembayaran Cara pembayaran batubara oleh pembeli kepada penjual dilakukan dengan Teleghraphic Transfer (TT) ke rekening penjual 1 (satu) bulan setelah invoice diterima.<br />sedangkan Perjanjian CNF Pelabuhan Gresik No. 010/PJBBB/ABI-BJA/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 <br /><br />Pasal 9 Pembayaran : Cara pembayaran batubara oleh pembeli kepada penjual dilakukan dengan Teleghraphic Transfer (TT) ke rekening Penjual dengan ketentuan pembayaran adalah sebagai berikut :<br /><br />Pembayaran Down Payment pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari total kontrak batu bara (50% x 15.000 MT x Rp. 762.500) dibayar oleh pembeli pada saat tanda tangan kontrak.<br /><br />Pembayara kedua, sebesar 40% (empat puluh persen) dari total kargo batubara setiap tongkangnya dibayar oleh pembeli pada saat proses pemuatan batubara.<br /><br />Pembayaran ketiga, sebesar 8% (delapan persen) dari total kargo batubara dibayar oleh pembeli pada saat penyerahan dokumen pengapalan dan certificate of analys (COA) kepada pembeli.<br /><br />Pelunasan pembayaran sebesar sisa tonase dari berat timbangan di pelabuhan bongkar yaitu pelabuhan jasatama gresik dibayar oleh pembeli pada saat selesai pembongkaran batubara.<br /><br />Pembayaran dilakukan melalui qq Teleghraphic Transfer (TT) kepada Penjual : Account name : PT. Atlantic Bumi Indo Bank Nama    : Mandiri, Cab. Surabaya – Gubeng Bank Address : Surabaya Account Number    : 142.000.998.7784<br /><br />Data Bank Pembeli Account name    : PT. Beringinmas Jaya Abadi Bank Name : Permata Bank, Cab. Tunjungan Bank Address    : Surabaya Account Number     : 290-198-6048<br /><br />5) Bahwa tanda tangan dan paraf Budiono Honggosaputro selaku Direktur PT. Beringinmas Jaya Abadi dalam Perjanjian CNF Pelabuhan Gresik No. 010/PJBBB/ABI-BJA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015, menurut keterangan Budiono Honggosaputro adalah bukan tanda tangannya. <br /><br />2. Perjanjian Jual Beli Batubara Indonesia dengan Nomor Kontrak : 0557/SBM-ABI/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 antara PT. Atlantic Bumi Indo sebagai penjual dengan PT. Sinar Bara Makmur sebagai pembeli yang ditandatangani oleh Agus Astanto Soelaiman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo dan Chen Yao Tong  selaku Direktur PT. Beringinmas Jaya Abadi.<br /><br />3. Perjanjian Jual Beli Batubara Indonesia Nomor Kontrak : 133/SBM-ABI/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 antara PT. Atlantic Bumi Indo sebagai penjual dengan PT. Sinar Bara Makmur sebagai pembeli yang ditandatangani oleh Agus Astanto Soelaiman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo dan Chen Yao Tong  selaku Direktur PT. Beringinmas Jaya Abadi.<br /><br />Bahwa Perjanjian Jual Beli Batubara Indonesia dengan Nomor Kontrak : 0557/SBM-ABI/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 dan Perjanjian Jual Beli Batubara Indonesia Nomor Kontrak : 133/SBM-ABI/III/2016 tanggal 11 Maret 2016  antara PT. Atlantic Bumi Indo sebagai penjual dengan PT. Sinar Bara Makmur sebagai pembeli yang ditandatangani oleh Agus Astanto Soelaiman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo dan Chen Yao Tong  selaku Direktur PT. Beringinmas Jaya Abadi, menurut keterangan Chen Yao Tong  adalah bukan tanda tangannya.<br />   <br />4. Commercial Invoice CV. Indo Bumi Energy yang ditanda tangani oleh Chesdianto selaku Direktur, yang memuat payment instruction ke rekening Bank Mandiri Gubeng Surabaya atas nama CV. Indo Bumi Energy No. Rek. 1420071277775.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgugWme3vvg24_SUAG75Z9U7MAAE84Z4lh2H4NcjDB3cAdMSWPY_hIOrZVoKA3ruVYbmfL7sx04KvoHcyKxh3cyXQvO5g5I2Fb3xw5aLWjf0I2i1a-RKxEwsrcBECS8DXR_sHU7OylBARRILpSuldVV30NpeI8hZEfUrXgL8Sty9MoL_JxahsSuNG1m/s1600/10.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgugWme3vvg24_SUAG75Z9U7MAAE84Z4lh2H4NcjDB3cAdMSWPY_hIOrZVoKA3ruVYbmfL7sx04KvoHcyKxh3cyXQvO5g5I2Fb3xw5aLWjf0I2i1a-RKxEwsrcBECS8DXR_sHU7OylBARRILpSuldVV30NpeI8hZEfUrXgL8Sty9MoL_JxahsSuNG1m/w640-h288/10.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa PT. Atlantic Bumi Indo dalam permohonan pencairan kreditnya melampirkan commercial Invoice CV. Indo Bumi Energy yang ditandatangani oleh Chesdianto selaku Direktur CV. Indo Bumi Energy. Bahwa Direktur CV. Indo Bumi Energy bukanlah Chesdianto melainkan Agung Astanto Soelaiman yang juga merupakan Direktur PT. Atlantic Bumi Indo. Agung Astanto Soelaiman menjadi Direktur CV. Indo Bumi Energy tanggal 15 April 2011 sebagaimana Akta Pemasukan dan Pengeluaran Anggota Persero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Indo Bumi Energy No. 15 tanggal 15 April 2011 yang dibuat dihadapan Yuni Astuti, S.H., Notaris di Kota Balikpapan.  <br /><br />Bahwa rekening Bank Mandiri Gubeng Surabaya atas nama CV. Indo Bumi Energy No. Rek. 1420071277775 dibuka oleh Agung Astanto Soelaiman selaku Direktur CV. Indo Bumi Energy pada tanggal 31 Mei 2011, dimana atas rekening tersebut yang memiliki hak untuk melakukan transaksi / pemilik specimen tanda tangan (CIF) adalah Agung Astanto Soelaiman.<br /><br />3. Didasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor 15.082 (KMK III) terdapat pencairan plafond kredit yang bermasalah atau tidak terbayar total sebesar Rp. 22.400.000.000,- yaitu pencairan/penarikan kredit dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />Pejabat Pemutus Subchan Wahyudi :    Pemimpin (RBW) Forian Yulindra : Pemimpin Sentra Kredit Menengah (SKM)<br /><br />1. Memorandum Disposisi Plafond KMK II - Plafond dan KMK III - Plafond SBM/Memo/461/2016 tanggal 02 Agustus 2016 dengan pencairan untuk KMK III sebesar Rp. 3.200.000.000,-. Komite Kredit : Pejabat Penggusul Ayu Malliavirasti : Relationship Manager (RM) Ira Wahdini : Senior Relationship Manager (SRM) Lilik Eka Rahmatika : Pejabat Sementara Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Komersial  (KMB)<br />        <br />Pejabat Pemutus Subchan Wahyudi :    Pemimpin (RBW) Forian Yulindra : Pemimpin Sentra Kredit Menengah (SKM)<br /><br />2. Memorandum Disposisi KMK III - Plafond SBM/Memo/542/2016 tanggal 24 Agustus 2016 dengan total pencairan sebesar Rp. 1.100.000.000,- untuk KMK III). Komite Kredit : Pejabat Penggusul Ayu Malliavirasti : Relationship Manager (RM) Ira Wahdini : Senior Relationship Manager (SRM) Lilik Eka Rahmatika : Pejabat Sementara Pemimpin Kelompok Pemasaran Bisnis Komersial  (KMB)<br />        <br />Pejabat Pemutus Aditya Suprajogi : Pemimpin (RBW) Subchan Wahyudi : Pemimpin Sentra Kredit Menengah (SKM)<br /><br />Melalui persetujuan atas memo tersebut di atas, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Surabaya melakukan pencairan kredit untuk KMK III total sebesar Rp. 22.400.000.000,- (dua puluh dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan cara melakukan pemindahbukuan dari rekening pencairan pinjaman atas nama PT. Atlantic Bumi Indo ke rekening Bank BNI Surabaya atas nama PT. Atlantic Bumi Indo nomer rekening 1298877777 total sebesar Rp. 22.150.000.000,- (dua puluh dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan ke rekening Bank BNI Surabaya atas nama PT. Atlantic Bumi Indo nomer rekening 1232277777 total sebesar Rp. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :<br /><br />Bahwa PT. Atlantic Bumi Indo mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit yang ditandatangani oleh Agung Astanto Soelaiman dengan melampirkan dokumen fiktif, yaitu :<br />1. Perjanjian Jual Beli Batubara Indonesia dengan Nomor Kontrak : 0557/SBM-ABI/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 antara PT. Atlantic Bumi Indo sebagai penjual dengan PT. Sinar Bara Makmur sebagai pembeli yang ditandatangani oleh Agus Astanto Soelaiman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo dan Chen Yao Tong  selaku Direktur PT. Beringinmas Jaya Abadi.<br /><br />2. Perjanjian Jual Beli Batubara Indonesia Nomor Kontrak : 133/SBM-ABI/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 antara PT. Atlantic Bumi Indo sebagai penjual dengan PT. Sinar Bara Makmur sebagai pembeli yang ditandatangani oleh Agus Astanto Soelaiman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo dan Chen Yao Tong  selaku Direktur PT. Beringinmas Jaya Abadi.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi48Ic1k9AOyaT6bj4fj_fTH00F2m0cGa0aLpdaHGVrHhYc1vgp837WFljR6uqBDTVH1YbdJyA-JgTsfOCu8BAhUW5snmSfcLr8cnUGPlia8bg9oQQyej2PWbQ4tvCkB-o_61HjgXmlY3jzrDHu7uuBgo7aNGmCIo4-KBc13J3PRiozNDrf3i7TizW9/s1600/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi48Ic1k9AOyaT6bj4fj_fTH00F2m0cGa0aLpdaHGVrHhYc1vgp837WFljR6uqBDTVH1YbdJyA-JgTsfOCu8BAhUW5snmSfcLr8cnUGPlia8bg9oQQyej2PWbQ4tvCkB-o_61HjgXmlY3jzrDHu7uuBgo7aNGmCIo4-KBc13J3PRiozNDrf3i7TizW9/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Perjanjian Jual Beli Batubara Indonesia dengan Nomor Kontrak : 0557/SBM-ABI/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 dan Perjanjian Jual Beli Batubara Indonesia Nomor Kontrak : 133/SBM-ABI/III/2016 tanggal 11 Maret 2016  antara PT. Atlantic Bumi Indo sebagai penjual dengan PT. Sinar Bara Makmur sebagai pembeli yang ditandatangani oleh Agus Astanto Soelaiman selaku Direktur PT. Atlantic Bumi Indo dan Chen Yao Tong  selaku Direktur PT. Beringinmas Jaya Abadi, menurut keterangan Chen Yao Tong  adalah bukan tanda tangannya.<br /><br />Bahwa rincian penerima pencairan kredit PT. Atlantic Bumi Indo di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Sentra Kredit Menengah Surabaya yang dananya telah dicairkan tetapi belum dilakukan pembayaran,<br /><br />Bahwa kredit PT. Atlantic Bumi Indo di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Sentra Kredit Menengah Surabaya dinyatakan macet / kolektibilitas 5 per tanggal 30 September 2018, dengan riwayat kolektibilitas kredit sebagai berikut : 1. Kolektibilitas 2 per tanggal 31 Desember 2017. ; 2. Kolektibilitas 3 per tanggal 31 Januari 2018. ; 3. Kolektibilitas 4 per tanggal 28 Februari 2018. ; 4. Kolektibilitas 5 per tanggal 30 September 2018.<br /><br />Bahwa PT. Atlantic Bumi Indo pernah diberikan Surat Peringatan terkait tunggakan kreditnya di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Sentra Kredit Menengah Surabaya, yaitu: 1. Surat Peringatan/Somasi I (Pertama) Nomor : SBM/1/569/R tanggal 28 November 2017. ; 2. Surat Peringatan/Somasi II (Kedua) Nomor : SBM/1/579/R tanggal 04 Desember 2017. ; 3. Surat Peringatan/Somasi III (Ketiga) Nomor : SBM/1/002/R tanggal 05 Januari 2018. <br /><br />Bahwa PT. Atlantic Bumi Indo melakukan pembayaran guna penurunan pokok pinjaman yaitu sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut : 1. Tanggal 30 Mei 2018 pembayaran penurunan pokok pinjaman atas nama PT. Atlantic Bumi Indo sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). ; 2. Tanggal 20 Maret 2019 pembayaran penurunan pokok pinjaman atas nama PT. Atlantic Bumi Indo sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).<br /><br />Bahwa pembayaran guna penurunan pokok pinjaman PT. Atlantic Bumi Indo yaitu sebesar Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah), dicatatkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Surabaya untuk mengurangi untuk mengurangi utang pokok atas pencairan dana KMK II, yaitu :<br /><br />Bahwa outstanding kredit PT. Atlantic Bumi Indo di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Sentra Kredit Menengah Surabaya per tanggal 31 Mei 2021, adalah sebagai berikut : 1. Jumlah utang pokok PT. Atlantic Bumi Indo kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk per tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp. 59.390.000.000,- (lima puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah). ; 2. Jumlah total utang pokok ditambah bunga, denda dan biaya PT. Atlantic Bumi Indo kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk per tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp. 81.751.520.222,- (delapan puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah). <br /><br />Bahwa atas agunan tambahan, setelah kredit PT. Atlantic Bumi Indo di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Unit Sentra Kredit Menengah Surabaya dinyatakan macet/ kolektibilitas 5 per tanggal 30 September 2018, kemudian  dilakukan penilaian untuk kepentingan lelang, yaitu : 1) Laporan Penilaian Aset No. Laporan : 00439/2.0027-08/PI/07/0326/1/IX/2019 tanggal 24 September 2019 oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, untuk tanah dan bangunan rumah tinggal di Jl. Tenggilis Permai kav. B2 Surabaya atas nama Agung Astanto Soelaiman sebagaimana SHM No. 299/Kelurahan Tenggilis Mejoyo dan telah di ikat Hak Tanggungan, sebagaimana APHT nomor : 389/2014 tanggal 24 Juli 2014 dan SHT nomor : 06231/2014 tanggal 01 Oktober 2014 dengan nilai pasar Rp. 4.568.000.000,- (empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta rupiah).<br /><br />2) Laporan Penilaian Aset No. Laporan :00154/2.0055-02/PI/07/0176/1/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 oleh KJPP Toto Suharto & Rekan, untuk tanah di Jl. Palem Wulung RT. 3 RW. 43, Desa Banguntapan, Bantul, Jogjakarta atas nama Agung Astanto Soelaiman sebagaimana SHGB No. 1047/Banguntapan dan telah di ikat Hak Tanggungan, sebagaimana APHT nomor : 290/2014 tanggal 17 November 2014 dan SHT nomor : 04922/2014 tanggal 24 Desember 2014 dengan nilai pasar Rp. 4.135.400.000,- (empat milyar seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).<br /><br />3) Laporan Penilaian Aset File Nomor : 00255/2.0078-02/PI/07/0542/1/VIII/2020 tanngal 07 Agustus 2020 di Sukoharjo Ngaglik, Sleman Jogjakarta atas nama Eko Wiji Santoso sebagaimana SHGB No. 776/Sukoharjo dan telah di ikat Hak Tanggungan, sebagaimana APHT nomor : 493/2015 tanggal 24 April 2015 dan SHT nomor : 01914/2016 tanggal 22 Maret 2016 dengan nilai pasar Rp.2.475.000.000,- (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /><br />4) Laporan Penilaian Aset No. Laporan : 00441/2.0027-08/PI/07/0326/1/IX/2019 tanggal 24 September 2019  oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, untuk tanah di Kel. Lamaru, Kec. Balikpapan Timur, Balikpapan sebagaimana SHM No. 673 desa/Kel. Lamaru Tgl 23 Desember 1997, SHM No. 648 tanggal 24 April 1997, SHM No. 725 tanggal 27 Februari 1999 atas nama Eko Wiji Santoso d dan telah di ikat Hak Tanggungan sebagaimana SHT nomor :  2217/2015 tanggal 29 Juni 2015 dengan nilai pasar Rp.4.452.000.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh dua juta rupiah).<br /><br />5) Laporan Penilaian Aset No. Laporan : 00440/2.0027-08/PI/07/0326/1/IX/2019 tanggal 24 September 2019  oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, untuk tanah di Kel. Jemursari, Kec. Wonocolo Surabaya / Jl. Wonocolo Pabrik Kulit No. 47 A atas nama Agung Astanto Soelaiman sebagaimana SHM 2684/Kelurahan Jemur Wonosari dan telah di ikat Hak Tanggungan, sebagaimana APHT nomor : 85/2015 tanggal 26 Oktober 2016 dan SHT nomor : 8513/2015 tanggal 23 November 2015 dengan nilai pasar Rp. 14.126.000.000,- (empat belas milyar seratus dua puluh enam juta  rupiah).<br /><br />6) Laporan Penilaian Aset No. Laporan :00153/2.0055-02/PI/07/0176/1/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 oleh KJPP Toto Suharto & Rekan dan bangunan rumah tinggal di Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur atau Jl. Arabica 1 Blok W5 No. 03 atas nama Agung Astanto Soelaiman sebagaimana SHM No. 640/Kelurahan Pondok Kopi dan telah di ikat Hak Tanggungan, sebagaimana APHT nomor : 131/2015 tanggal 03 Desember 2015 dan SHT nomor : 06130/2015 tanggal 29 Desember 2015 dengan nilai pasar Rp. 1.268.600.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus rupiah).<br /><br />Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Agung Astanto Soelaiman, sengaja menggunakan dokumen, data dan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam proses kredit PT. Atlantic Bumi Indo sehingga PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya menyetujui dan mencairkan dana kredit dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukanya,  sehingga PT. Atlantic Bumi Indo tidak dapat membayar kewajiban kreditnya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Surabaya, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan : 1. Perjanjian Kredit Nomor 14.063 tanggal 24 Juli 2014. ; 2. Perjanjian Kredit Nomor 14.064 tanggal 24 Juli 2014. ; 3. Perjanjian Kredit Nomor 15.082 tanggal 30 September 2015.<br /><br />Pasal 18, Pernyataan Dan Jaminan Penerima Kredit. Penerima Kredit dengan ini menyatakan dan menjamin Bank mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut : a. Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahanya sebagaimana termaktub di dalam Akta Pendirian tanggal 14 Februari 2008 No. 26 yang dibuat oleh dan dihadapan Tantien Bintarti, S.H., Notaris di Sidoarjo, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 07 Agustus 2008 Nomor : AHU-48489.AH.01.01 Tahun 2008, bertalian dengan Akta Berita Acara tanggal 9 Desember 2010 nomor 02 yang dibuat oleh dan dihadapan Slamet Soepratikno, S.H., Notaris di Surabaya, <br /><br />Terakhir bertalian dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 9 April  2012 No. 30 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Wahyu Jatmiko Wati, S.H., M.H., Notaris di Surabaya dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 19 Juni 2012 Nomor : AHU-33541.AH.01.02 Tahun 2012.    <br /><br />f. Bahwa semua dokumen, data dan keterangan yang telah diberikan oleh penerima kredit adalah lengkap dan benar. <br /><br />Bahwa akibat perbuatan Agung Astanto Soelaiman telah memperkaya diri sendiri atau orang lain  yaitu : diri terdakwa Agung Astanto Soelaiman, PT. Atlantic Bumi Indo, CV. Indo Buni Energy. <br /><br />Bahwa akibat perbuatan Agung Astanto Soelaiman mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, sebesar Rp.28.365.000.000 (dua puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :<br />1. Pencairan Kredit     : Rp. 60.000.000.000,-    <br />2. Pembayaran Pokok : Rp.    610.000.000,-    <br />3. Agunan Tambahan  : Rp. 31.025.000.000,-    -<br />                    <span style="color: red;"><b> <span style="color: black;">Total         Rp. 28.365.000.000,- </span></b></span>   <br /><br />Perbuatan terdakwa Agung Astanto Soelaiman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Pengacara Tugianto Lauw Membantah Menjajikan Bebas Terdakwa Korupsi “Bank BNI Rp28.365 M” Agung Astanto Soeleman

BERITA KORUPSI .CO - Pengacara Tugianto Lauw, membantah kalau dirinya menjanjikan bebas kliennya yakni Terdakwa Agung Astanto Soeleman selak...

»

Ada Saksi “Palsu” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD, Ketua Majelis Hakim Menyarankan Lapor

<div style="text-align: justify;"><h3><i><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">“Sidang Perkara Korupsi TKD, Auditor Inspektorat Kab. Pasuruan menghitung kerugian keuang negara adalah rencana Pembangunan Lapak berdasarkan Perdes Nomor 3 Tahun 2015”</span></b></span></i>  <br /></h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9dcb4TRc_MM5WzAUAuIdeWBCULCSLp9VTeccH2uu-IXQfnvclHOi7RBF2IMNysjVFrhvSJA1ypcemBfCNT-U-UqCqDL_QCbfelPXAbCpNawmxazB8LdXqXzPKsyIVFOiocg8UY85TDm3KSFLdEb_nB8QL3sULalvzdvIeyaNqkJvUqjnSKtcpTwG9/s1600/lely.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="687" data-original-width="1600" height="274" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9dcb4TRc_MM5WzAUAuIdeWBCULCSLp9VTeccH2uu-IXQfnvclHOi7RBF2IMNysjVFrhvSJA1ypcemBfCNT-U-UqCqDL_QCbfelPXAbCpNawmxazB8LdXqXzPKsyIVFOiocg8UY85TDm3KSFLdEb_nB8QL3sULalvzdvIeyaNqkJvUqjnSKtcpTwG9/w640-h274/lely.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Khafidhotul laily</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />“Dunia ini panggung sandiwara - Ceritanya mudah berubah - Kisah Mahabrata - Atau tragedi dari Yunani....” Inilah adalah sebahagian dari lirik lagu yang berjudul “Panggung Sandiwara”<br /><br />Mungkin seperti lirik lagu inilah yang terjadi dalam sidang perkara Korupsi ‘Tanah Kas Desa’ Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang menyeret warga Desa Warungdowo sebagai Terdakwa yaitu Mch. Romli<br /><br />Mengapa? Sebab ada “sandiwara” saksi yang dihadrikan oleh JPU dari Kejari Kabupaten Pasuruan ke hadapan Majelis Hakim di persidangan yang berlangsung pekan lalu (Selasa, 23 Agustus 2022) dalam kasus dugaan Korupsi ‘Tanah Kas Desa’ Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang menyeret warga Desa Warungdowo dengan Terdakwa yaitu Mch. Romli<br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;"><b>Baca juga:</b></span> Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Diadili Korupsi TKD Rp1.2 M - http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html<br /><br /><span style="color: red;"><b>Berita terkait:</b></span> Kapolres Pasuruan Kota ‘Diam’ Terkait Dugaan Pungli PTSL di Desa Warungdowo Antara 650 - 4 Juta Rupiah - http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kapolres-pasuruan-kota-diam-terkait.html     </span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3AMIsMhA8jed1SLfCMFnwR9MACqOkzDHrQDFCT6kfLu9DdGGCNyFHJoAhZR3X5ihOd7gRhdxWBX2bgGm7emlzjxDaLZkRKNP8PyK-lpXDApDAqwDrpoH3fPy2Ivcntirjp5CToNfaQUt1AIGu2yQ0Gxu6ZUTbMDKPI6BzJ3sL1qLWfJQD0fE5eB_l/s1600/Lely%20-.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3AMIsMhA8jed1SLfCMFnwR9MACqOkzDHrQDFCT6kfLu9DdGGCNyFHJoAhZR3X5ihOd7gRhdxWBX2bgGm7emlzjxDaLZkRKNP8PyK-lpXDApDAqwDrpoH3fPy2Ivcntirjp5CToNfaQUt1AIGu2yQ0Gxu6ZUTbMDKPI6BzJ3sL1qLWfJQD0fE5eB_l/w640-h288/Lely%20-.jpg" width="640" /></a></div>Saat itu (Selasa, 23 Agustus 2022), JPU menghadirkan sebanyak 12 orang saksi, yaitu: 1. Wiwik Setyowati (perangkat Desa), 2. Totok Joko Suprapto (pemilik Lapak), 3. Ach. Darmaji (pemilik Lapak), 4. Sodilan (pemilik Lapak), 5. Chori Sa’adah (pemilik lapak), 6. Niswati (pemilik lapak), 7. Iskandar Dzulkarnaen (pemilik lapak), 8. Emi Kurniawati (Kepala Sekolah SD Desa Warungdowo), 9. Timbul Wijoyo (Kabid Aset BPKAD Kab. Pasuruan), 10. Suwandaru (dari PT KAI Daop 9), 11. Sjiyo (dari PT KAI Daop 9) dan 12. Hendra (dari PT KAI Daop 9) dan kembali dihadrikan M. Muslik selaku Kepala Desa Warungdowo serta Abus Sofyan mantan Sekretaris (Sekdes) Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan tahun 1987 - 2019  <br /><br />Ternyata nama Chori Sa’adah, pemilik lapak di Desa Warungdowo yang dipanggil JPU untuk masuk ke ruang sidang bukan nama yang sebenarnya melainkan Khafidhotul laily, anak Chori Sa’adah. Hal ini sebenarnya hendak di protes oleh Terdakwa Moch. Romli namun karena Ketua Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan, sehingga barulah hari ini (Selasa, 30 Agustus 2022) diketuai dan menyarankan kepada Penasehat Hukum untuk melaporkannya<br /><br />“Kalau memang benar laporkan saja,” kata Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH sebelum persidangan ditutup pada Selasa, 30 Agustus 2022<br /><br />Sementara istri Terdakwa pun merasa kecewa karena Ketua Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada sang suami untuk mengungkap identias diri saksi Khafidhotul laily yang dipanggil sebagai Chori Sa’adah. Hal itu disampaikan istri Terdakwa kepada Wartawan seusai persidangan, Selasa, 30 Agustus 2022  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5P8G7g4n6Wj5gwiY54DS225P5l2uLZME5O6NEviDRntrWGHY6_9rfrgZmqt2micxMohvtzpSeCxu-s1nUxj7h0LLuaG0nIrpyHJVtTCcMO55wuikWNV2Nna14uSAbN8qDa6A22HjkKYQI5HMYx5sYbZvXbx_KO4tO7AQUrAIQHPKhhyceEElW0B9R/s1600/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5P8G7g4n6Wj5gwiY54DS225P5l2uLZME5O6NEviDRntrWGHY6_9rfrgZmqt2micxMohvtzpSeCxu-s1nUxj7h0LLuaG0nIrpyHJVtTCcMO55wuikWNV2Nna14uSAbN8qDa6A22HjkKYQI5HMYx5sYbZvXbx_KO4tO7AQUrAIQHPKhhyceEElW0B9R/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>“Saya termasuk suami saya merasa kecewa. Kenapa suami saya tidak diberikan kesempatan? Kenapa dibatasi? Saya kenal betul Chori Sa’adah, usianya sekitar 60 tahun karena dulu tetangga saya. Yang datang itu anaknya, namanya Khafidhotul laily. Saya bingung mau berbuat apa saat saya lihat saksi yang dipanggil Chori Sa’adah,” kata istri Terdakwa seusai persidangan <br /><br />Hal yang sama juga dijelaskan oleh Penasehat Hukum Tedakwa, yaitu Nizar Fikkri, SH., MH yang baru mengetahuinya hari ini (Selasa, 30 Agustus 2022).<br /><br />“Saya tidak tahu hari ini kalau itu Khafidhotul laily karena saat dipanggil Chori Sa’adah. Makaya tadi Ketua Majelis Hakim menyarankan untuk membuat laporan,” ucap Fikkri<br /><br />Sementara JPU saat diminta tanggapannya terkait saksi yang dihadirkannya adalah bernama Lely tetapi dipanggil  Chori Sa’adah tidak mengetahuinya. Menurut JPU, bahwa nama saksi sesuai data yang sudah dicocokkan<br /><br />“Saya tidak tahu. Kita cocokan sesuai dengan foto KTP,” jawab JPU. <br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Baca juga:</span></b> Kades Muslik ‘Tak Jujur” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD Yang Status Tanah Verponding - http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html  <br /><br /><b><span style="color: red;">Baca juga:</span></b> Moch. Romli Warga Desa Warungdowo Pemilik Bengkel di TKD Akan Tetap di Vonis Korupsi??? - http://www.beritakorupsi.co/2022/08/moch-romli-warga-desa-warungdowo.html</span></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnM_mp7hTE91QBc1KHdTTZvP17YcFiRt-5nIY5g8sw-CWP3YMpjeT93L3hTR4fkklvZtmnewaPqUckoIS1DWg1aBtDB1IgeStV7Fg2P_SEeGbQSQSaBOX0AcFm5pe54Um0qFw-XcUEADVRIUDmaQY_WeEK-2blNN2lFQRmlT6LWVNZY_WtNQzIXHap/s1600/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnM_mp7hTE91QBc1KHdTTZvP17YcFiRt-5nIY5g8sw-CWP3YMpjeT93L3hTR4fkklvZtmnewaPqUckoIS1DWg1aBtDB1IgeStV7Fg2P_SEeGbQSQSaBOX0AcFm5pe54Um0qFw-XcUEADVRIUDmaQY_WeEK-2blNN2lFQRmlT6LWVNZY_WtNQzIXHap/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Adaikan benar bahwa saksi yang dihadirkan JPU adalah “palsu” karena bukan nama yang sebenarnya dimana Lely dipanggil Chori Sa’adah selaku ibunda Lely, apakah saksi dan JPU dapat dilaporkan ke pihak aparat penegak hukuk? Atau, andaikan hal ini dilaporkan, apakah akan di proses hukum atau malah pelapornya yang akan dihukum?.<br /><br />Sementara persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 30 Agustus 2022) adalah agenda mendengarkan keterangan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan yang dihadirkan JPU dari Kejari Kabupaten Pasuruan untuk Terdakwa Moch. Romli yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Nizar Fikkri, SH., MH dkk yang diketuai Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Kartiko, SH., MH. Sementara Terdakwa mengikuti pesidangan melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas II B Bangil, Kabupaten Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Pada persidangan kali ini JPU menghadirkan 3 orang saksi, yaitu 2 ahli dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan yakni Andrianto Setiawan dan Dimas dihadirkan secara langsung. Sedangkan satu saksi lagi adalah Ratna dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pasuruan melalui Zoom  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGED8JAHx2lmkZQAusaKKg4ZccTsr8QowxI_dvrpavnFbdljXkWeqeCTb8g8i8gPqK-_xtNaakbEu5Az-9FnEflZyjHOrd7z2vHF_eSI-XJFwESIthSOtTwwo6ozOFBPkefSB5b9IXruEdEXY5Qdo4dZoKI5Hn90Teatb2z-XH8iz-CT5DmD03MOqq/s1040/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGED8JAHx2lmkZQAusaKKg4ZccTsr8QowxI_dvrpavnFbdljXkWeqeCTb8g8i8gPqK-_xtNaakbEu5Az-9FnEflZyjHOrd7z2vHF_eSI-XJFwESIthSOtTwwo6ozOFBPkefSB5b9IXruEdEXY5Qdo4dZoKI5Hn90Teatb2z-XH8iz-CT5DmD03MOqq/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Kepada Majelis Hakim, Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan ini mejelaskan bahwa dasar penghitungan yang dilakukannya adalah Rencana pembangunan lapak dikurangi dengan lapak yang sudah terbangun dan retribusi yang akan dikenakan terhadap rencana pembangunan lapak berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2015<br /><br />Anehnya adalah cara penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan yaitu ‘metode baru tahun 2022 sejak lahirnya Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999’ dengan menghitung rencana pembangunan lapak (belum terjadi) dikurangi lapak yang sudah terbangun (terjadi)  dan hasilnya menjadi kerugian keuangan negara yang dibebankan terhadap Terdakwa (lihat bagan dibawah)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyBa3GdlI15bCYSEZVPKdOrskthRx5AwVglNc04FVsF7ok9mGLPdnEB5IbDUNDmUTsFJzyfIbOHw41aZFH8VsqxrsUeZ5glvXC_pf4tmufFiNIaw4HNFSYsvB-UgIswXzRT1NHjArfEESMow-dz3IOP36YejQl1XA0lVIBU_kBB5sGogc3D4du4tTx/s3420/RENCANA%20PEMBANGUNAN%20LAPAK_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1624" data-original-width="3420" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyBa3GdlI15bCYSEZVPKdOrskthRx5AwVglNc04FVsF7ok9mGLPdnEB5IbDUNDmUTsFJzyfIbOHw41aZFH8VsqxrsUeZ5glvXC_pf4tmufFiNIaw4HNFSYsvB-UgIswXzRT1NHjArfEESMow-dz3IOP36YejQl1XA0lVIBU_kBB5sGogc3D4du4tTx/w640-h304/RENCANA%20PEMBANGUNAN%20LAPAK_1.jpg" width="640" /></a></div>Hal ini terungkap dalam dakwaan JPU, dan lebih dipertegas oleh Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan yaitu Andrianto Setiawan dan Dimas yang dihadirkan JPU sebagai ahli di hadapan Majelis Hakim di persidangan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi ‘Tanah Kas Desa’ Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan dengan Terdakwa Mch. Romli, warga Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang membuka usaha bengkel di “tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang diklaim sebagai” Tanah Kas Desa berdasarkan daftar Letter C Desa Warungdowo tahun 2002 dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7   <br /><br />“Menghitung rencana lapak yang akan dibangun di pada lapangan GOR Desa Warungdowo sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2015,” kata Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan ini<br /><br />Sedangkan saksi Ratna dari BPN Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa  tanah kas desa lapangan GOR Desa Warungdowo belum terdaftar di BPN Kabupaten Pasuruan. Namun saksi mengakui bahwa pada tahun 2021, BPN melaakukan pengukuran di atas pengajuan Sertifikat lewat program PTLS (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh Kepala Desa, namun kemudian tidak berlanjut karena Kepala Desa berkirim surat ke BPN dengan alasan ada proses kajian data. Namun saksi tidak menjelaskan secara rinci tentang proses kajian data yang dimaksud saat dipertanyakan oleh Majelis Hakim maupun Penasehat Hukum Terdakwa  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB-QFeA1pS-C7pNQOu6GwFkpUi9lnF9TNJYJ34TJem4qh2Q_ec5isoONP-FCzgdUtm9lBeRgS4TiVRe40SmEZiL4Gbn8CIWfG7Yk9C6ez6ldvEgJsBCGSmA6LJEL6JlIDPUc0HvaaFj1svVlwJt7iUAlRE_u-ZZS7dVYyxRSCluIVPgAEsvyRZrst-/s1600/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB-QFeA1pS-C7pNQOu6GwFkpUi9lnF9TNJYJ34TJem4qh2Q_ec5isoONP-FCzgdUtm9lBeRgS4TiVRe40SmEZiL4Gbn8CIWfG7Yk9C6ez6ldvEgJsBCGSmA6LJEL6JlIDPUc0HvaaFj1svVlwJt7iUAlRE_u-ZZS7dVYyxRSCluIVPgAEsvyRZrst-/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>“Belum masuk di PBN. Pada tahun 2021 melakukan pengukuruan untuk sertifikat PTSL tetapi tidak jadi karena menurut Kepala Desa ada proses kajian data. Tidak tau apa,” ucap saksi Ratna<br /><br />Kasus inipun nyata tapi aneh. Nyatanya adalah, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan, kasus perkara ini terjadi pada tahun 2016 hingga 2021, dan ada kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000 berdasarkan hasil audit investigatif bersama antara Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan selaku APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) Nomor : x.700/ A.I.V/ 06.01/ 424.060/2022  Tanggal 15 Juni 2022<br /><br />Pada tahun 2013, Terdakwa Moch. Romli mebuka usaha bengkel di “tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage” yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa berdasarkan daftar Letter C Desa Warungdowo yang didaftarkan pada tahun 2002 dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7   <br /><br />Anehnya adalah, bahwa kerugian negara sebesar Rp1.233.969.000 bukan dalam bentuk duit yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan ataupun Kepala Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan kepada Terdakwa Moch. Romli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan bukan pula karena Terdakwa tidak membayar pajak apalagi sewa atas penggunaan / pengelolaan tanah kas desa (TKD)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmoaNLcHZcWpLveYMET5ecuk7B13kp-2e_oUIsoe6ThnniP2apgodpSQ88baGd7dK33nthDW2TNRJWkzCPHxoh9rrZR7q974jyIBCNBzU9TAarThdf2duwPGmXxxfgw5zRuiR09fb8XCIiE5UyrTYkabmsaPO2h-Bw83iljTgCSLq9-TQc05OGQRWp/s1040/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmoaNLcHZcWpLveYMET5ecuk7B13kp-2e_oUIsoe6ThnniP2apgodpSQ88baGd7dK33nthDW2TNRJWkzCPHxoh9rrZR7q974jyIBCNBzU9TAarThdf2duwPGmXxxfgw5zRuiR09fb8XCIiE5UyrTYkabmsaPO2h-Bw83iljTgCSLq9-TQc05OGQRWp/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Melinkan karena Terdakwa Moch. Romli membuka usaha bengkel (bukan memiliki atau memperjual belikan tanah) sejak tahun 2013 sesuai Surat Keterangan Usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 Tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh M. Muslik selaku Kepala Desa Warungdowo. Sehingga rencana pembangunan lapak oleh Kepala Desa menjadi tertunda alias tidak terlaksana.<br /><br />Andaikan benar bahwa usaha bengkel milik Terdakwa Moch. Romli berada di tanah milik negara, milik pemerintah ataupun Tanah Kas Desa milik Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, apakah Terdakwa Moch. Romli dapat dijerat dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?<br /><br />Padahal fakta yang terjadi adalah, ratusan atau mungkin ribuan bangunan milik masyarakat yang berdiri di tanah milik pemerintah/negara digusur, di bongkar oleh pemerintah karena dianggap liar alias tidak memiliki ijin. Mengapa tidak diseret seperti Kejari Kabupaten Pasuruan menyeret Moch. Romli sebagai Terdakwa kasus Korupsi karena membuka usaha bengkel di tanah kas desa?<br /><br />Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa Kades M. Muslik tidak mengeluarkan surat perjanjian sewa menyewa lahan TKD dengan Terdakwa? Tetapi justru megeluarkan Surat Keterangan Usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 Tanggal 15 Januari 2013???<br /><br />Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa Kepala Desa M.Muslik tidak membuat surat tagihan iuran yang wajib dibayar oleh Terdakwa atas usaha bengkel milik Teerdakwa di Tanak Kas Desa tersebut? <br /><br />Atau memang Moch. Romli tetap dianggap bersalah karena sudah membuka usaha di tanah kas desa dan tidak memberkan setoran harian, bulana bahkan tahunan kepada Desa Warungdowo sekalipun tidak ada dasar hukumnya sehingga wajib dipenjarakan???  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhnCzf4JFx5kZnq6pVKpFigIHh-Dy_FGQ6e_i2E4mE1fFmLDhUNTGSpgepYwiRtbpwMjfDzQ_ShvnoPRJxk7dMq_TN4FZCfZHrbCTIAgVr0r2bGbDzpWuPD-v1s31id3MzKJwREsNcyrN5QaNBKdspUD8VMLkueLWthquqrj-L564Dsvytmn0NZJFH/s1040/7.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhnCzf4JFx5kZnq6pVKpFigIHh-Dy_FGQ6e_i2E4mE1fFmLDhUNTGSpgepYwiRtbpwMjfDzQ_ShvnoPRJxk7dMq_TN4FZCfZHrbCTIAgVr0r2bGbDzpWuPD-v1s31id3MzKJwREsNcyrN5QaNBKdspUD8VMLkueLWthquqrj-L564Dsvytmn0NZJFH/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa sebelum tahun 2015 atau tahun 2013 sebelum Terdakwa membuka usaha bengkel tida dikelola oleh Kepala Desa M.Muslik yang menjabat sebagai Kepala Desa Warungdowo sejak tahun 2011??? Dan bagaimana dengan Kepala Desa sebelumnya?  <br /><br />Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa Kepala Desa yang menjelaskan bahwaa TKD berdasarkan Letter C Desa Warungdowo dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang didaftarkan pada tahun 2002 tetapi tidak menjelaskan asal usul tanah tersebut sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014<br /><br /><i>Sebab  Pasal 76 (1) berbunyi: Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.<br /><br />Sedangkan Tanah kas desa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 2 huruf e Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi (Permendes PDTT) No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa pengelolaannya termasuk dalam kewenangan berdasarkan hak asal usul.<br /><br />Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 berbunyi: Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas; huruf d berbunyi: pengelolaan tanah kas Desa;<br /><br />Pasal 2 Permendes PDTT No 1 Tahun 2015 berbunyi: Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi: huruf e berbunyi: pengelolaan tanah kas Desa;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUMk-2FzKgoyHoLLSg1cgvUeYKtXAwos66kBxJ4iC1CB7n1cKsPVx7mmcYGTAtokYGc5q1njd5SJm4UrxNJcSwCqUPMKHx5Qn6TsZfj3bek7hURXFW1RrUHDa0OafiAr5GbluoJIGW2Xs55UzQ4ckniwprZdVL_O-I6eMYxOFfGIjnzmtv3R-Ns5nh/s1040/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUMk-2FzKgoyHoLLSg1cgvUeYKtXAwos66kBxJ4iC1CB7n1cKsPVx7mmcYGTAtokYGc5q1njd5SJm4UrxNJcSwCqUPMKHx5Qn6TsZfj3bek7hURXFW1RrUHDa0OafiAr5GbluoJIGW2Xs55UzQ4ckniwprZdVL_O-I6eMYxOFfGIjnzmtv3R-Ns5nh/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div></i>Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa sejak tahun 2002 atau sejak M.Muslik dilantik sebaagai Kepala Desa Warungdowo pada tahun 2011 tidak men-sertifikatkan TDK tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa???<i><br /><br />Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 berbunyi: aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa<br /><br />Sedangkan pendaftaran hak pengelolaan diatur dalam Permen Agraria No. 9 Tahun 1965 jo. Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 jo. PP No. 24 Tahun 1997. Prosedur pendaftaran hak pengelolaan yang diatur dalam Pasal 68 dan 75 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 jo. Pasal 24 dan 32 PP No. 24 Tahun 1997 adalah ; a. Permohonan pendaftaran hak pengelolaan,; b. Pengumpulan Data Fisik,; c. Pengumpulan Data Yuridis,; d. Pengumumane,; e. Penyelesaian Keberatan,; f. Penegasan Konversi,; g. Pengesahan data fisik dan data yuridis,; h. Pembukuan Hak,; i. Penerbitan Sertifikat.</i> (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Ada Saksi “Palsu” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD, Ketua Majelis Hakim Menyarankan Lapor

“Sidang Perkara Korupsi TKD, Auditor Inspektorat Kab. Pasuruan menghitung kerugian keuang negara adalah rencana Pembangunan Lapak berdasarka...

»

Sidang Perkara Korupsi TKD, Dasar Penghitungan Kerugian Negara adalah Rencana Pembangunan Lapak

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;">“Ketua Majelis Hakim menyarankan ke PH Terdakwa untuk melaporkan Khafidhotul laily sebagai saksi “Palsu” yang dihadirkan JPU dalam persidangan yang disebut Chori Sa’adah, ibunda Khafidhotul laily”   <br /></span></i></span></h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizAE-s1JzYjQEu5r4K7O-UOCerzzveb18COh7GfPjJshZFyLx__gqWIJ49w-LqcpiYg6WPhZHh05IlkBnk7OXk7ZHKYQC0lilf4kq30xbHpQr4_x28BIr3XLrkS2X_qn6XUTmfwBsIhpDzJQM21d8MUTxTG3gLAyeS-2Nf4HcnMmFqCM-l-_whTnQM/s1040/1.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEizAE-s1JzYjQEu5r4K7O-UOCerzzveb18COh7GfPjJshZFyLx__gqWIJ49w-LqcpiYg6WPhZHh05IlkBnk7OXk7ZHKYQC0lilf4kq30xbHpQr4_x28BIr3XLrkS2X_qn6XUTmfwBsIhpDzJQM21d8MUTxTG3gLAyeS-2Nf4HcnMmFqCM-l-_whTnQM/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan, Andrianto Setiawan dan Dimas</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Sungguh nyata tapi aneh. Inilah yang mungkin terjadi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ‘Tanah Kas Desa’ Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang menyeret warga Desa Warungdowo sebagai Terdakwa yaitu Mch. Romli<br /><br />Pada tahun 2013, Terdakwa Moch. Romli mebuka usaha bengkel di “tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage” yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa berdasarkan daftar Letter C Desa Warungdowo yang didaftarkan pada tahun 2002 dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7   <br /><br />Nyatanya adalah, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan, kasus perkara ini terjadi pada tahun 2016 hingga 2021, dan ada kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000 berdasarkan hasil audit investigatif bersama antara Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan selaku APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) Nomor : x.700/ A.I.V/ 06.01/ 424.060/2022  Tanggal 15 Juni 2022<br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;"><b>Baca juga:</b></span> Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Diadili Korupsi TKD Rp1.2 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html</a><br /><br /><span style="color: red;"><b>Berita terkait:</b></span> Kapolres Pasuruan Kota ‘Diam’ Terkait Dugaan Pungli PTSL di Desa Warungdowo Antara 650 - 4 Juta Rupiah - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kapolres-pasuruan-kota-diam-terkait.html " target="_blank">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kapolres-pasuruan-kota-diam-terkait.html     </a></span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVj1O9pwd7a8zIBHIlQugPe4gYvp0OEyZRrbGWioPyBJOUABiPevXTVvTp5ZxV6d5SOk0MyQR8BvMKVQjKQOWX1WzAD21claHKdf6lSbLT3nNXZ_GtipAGmzjT6rcaSATSrc5tJMxBGCShr114JEhaU5BZrMUj8sRfCDeNrv5PrcDsEl-kDNEJNyX5/s1040/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVj1O9pwd7a8zIBHIlQugPe4gYvp0OEyZRrbGWioPyBJOUABiPevXTVvTp5ZxV6d5SOk0MyQR8BvMKVQjKQOWX1WzAD21claHKdf6lSbLT3nNXZ_GtipAGmzjT6rcaSATSrc5tJMxBGCShr114JEhaU5BZrMUj8sRfCDeNrv5PrcDsEl-kDNEJNyX5/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya adalah, bahwa kerugian negara sebesar Rp1.233.969.000 bukan dalam bentuk duit yang dikucurkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan ataupun Kepala Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan kepada Terdakwa Moch. Romli yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan bukan pula karena Terdakwa tidak membayar pajak apalagi sewa atas penggunaan / pengelolaan tanah kas desa (TKD)<br /><br />Melinkan karena Terdakwa Moch. Romli membuka usaha bengkel (bukan memiliki atau memperjual belikan tanah) sejak tahun 2013 sesuai Surat Keterangan Usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 Tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh M. Muslik selaku Kepala Desa Warungdowo. Sehingga rencana pembangunan lapak oleh Kepala Desa menjadi tertunda alias tidak terlaksana.<br /><br />Andaikan benar bahwa usaha bengkel milik Terdakwa Moch. Romli berada di tanah milik negara, milik pemerintah ataupun Tanah Kas Desa milik Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, apakah Terdakwa Moch. Romli dapat dijerat dengan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?<br /><br />Padahal fakta yang terjadi adalah, ratusan atau mungkin ribuan bangunan milik masyarakat yang berdiri di tanah milik pemerintah/negara digusur, di bongkar oleh pemerintah karena dianggap liar alias tidak memiliki ijin. Mengapa tidak diseret seperti Kejari Kabupaten Pasuruan menyeret Moch. Romli sebagai Terdakwa kasus Korupsi karena membuka usaha bengkel di tanah kas desa?<br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;"><b>Baca juga:</b></span> Kades Muslik ‘Tak Jujur” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD Yang Status Tanah Verponding - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html " target="_blank">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html  </a><br /><br /><span style="color: red;"><b>Baca juga:</b></span> Moch. Romli Warga Desa Warungdowo Pemilik Bengkel di TKD Akan Tetap di Vonis Korupsi??? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/moch-romli-warga-desa-warungdowo.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/moch-romli-warga-desa-warungdowo.html</a></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUpH46zpmU3sbluFtlcSAl3zg4cNJO1PtGQcRQql4A9rtiUxwNxG5UEt5ojY3f205VO_rp_-ZslI37ccDAMCdXZozj-CfABtJk4puQb9YSfe9a--1jW7WCQVu69u6NE-0KZ5ByZzGoPU5jlTmbaUiL0mv6Iql8d3vatJI9F9E6D1zvEB_cNS0Xow2u/s1040/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUpH46zpmU3sbluFtlcSAl3zg4cNJO1PtGQcRQql4A9rtiUxwNxG5UEt5ojY3f205VO_rp_-ZslI37ccDAMCdXZozj-CfABtJk4puQb9YSfe9a--1jW7WCQVu69u6NE-0KZ5ByZzGoPU5jlTmbaUiL0mv6Iql8d3vatJI9F9E6D1zvEB_cNS0Xow2u/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa Kades M. Muslik tidak mengeluarkan surat perjanjian sewa menyewa lahan TKD dengan Terdakwa? Tetapi justru megeluarkan Surat Keterangan Usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 Tanggal 15 Januari 2013???<br /><br />Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa Kepala Desa M.Muslik tidak membuat surat tagihan iuran yang wajib dibayar oleh Terdakwa atas usaha bengkel milik Teerdakwa di Tanak Kas Desa tersebut? <br /><br />Atau memang Moch. Romli tetap dianggap bersalah karena sudah membuka usaha di tanah kas desa dan tidak memberkan setoran harian, bulana bahkan tahunan kepada Desa Warungdowo sekalipun tidak ada dasar hukumnya sehingga wajib dipenjarakan???<br /><br />Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa sebelum tahun 2015 atau tahun 2013 sebelum Terdakwa membuka usaha bengkel tida dikelola oleh Kepala Desa M.Muslik yang menjabat sebagai Kepala Desa Warungdowo sejak tahun 2011??? Dan bagaimana dengan Kepala Desa sebelumnya?  <br /><br />Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa Kepala Desa yang menjelaskan bahwaa TKD berdasarkan Letter C Desa Warungdowo dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang didaftarkan pada tahun 2002 tetapi tidak menjelaskan asal usul tanah tersebut sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrbasBWddTVfQRtCcRCr8EPAF93nuv9GoO_amsEEhU4bo3wW9nSRAP1340700H78vQpU4boQlRcsT6Bq-RORC6x13VkzbuxLrlzYALDGNWznxeyphCj9xFQeSsLxKKNKmDal2ydZIOO8JSTCVSLwRYEubojYhch_ir11Ms2Y47OR7hwt38seN206Ba/s1040/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrbasBWddTVfQRtCcRCr8EPAF93nuv9GoO_amsEEhU4bo3wW9nSRAP1340700H78vQpU4boQlRcsT6Bq-RORC6x13VkzbuxLrlzYALDGNWznxeyphCj9xFQeSsLxKKNKmDal2ydZIOO8JSTCVSLwRYEubojYhch_ir11Ms2Y47OR7hwt38seN206Ba/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div><i>Sebab  Pasal 76 (1) berbunyi: Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.<br /><br />Sedangkan Tanah kas desa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 2 huruf e Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi (Permendes PDTT) No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa pengelolaannya termasuk dalam kewenangan berdasarkan hak asal usul.<br /><br />Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 berbunyi: Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas; huruf d berbunyi: pengelolaan tanah kas Desa;<br /><br />Pasal 2 Permendes PDTT No 1 Tahun 2015 berbunyi: Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi: huruf e berbunyi: pengelolaan tanah kas Desa;</i><br /><br />Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa sejak tahun 2002 atau sejak M.Muslik dilantik sebaagai Kepala Desa Warungdowo pada tahun 2011 tidak men-sertifikatkan TDK tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa???<br /><br /><i>Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 berbunyi: aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa</i><br /><br /><i>Sedangkan pendaftaran hak pengelolaan diatur dalam Permen Agraria No. 9 Tahun 1965 jo. Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 jo. PP No. 24 Tahun 1997. Prosedur pendaftaran hak pengelolaan yang diatur dalam Pasal 68 dan 75 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 jo. Pasal 24 dan 32 PP No. 24 Tahun 1997 adalah ; a. Permohonan pendaftaran hak pengelolaan,; b. Pengumpulan Data Fisik,; c. Pengumpulan Data Yuridis,; d. Pengumumane,; e. Penyelesaian Keberatan,; f. Penegasan Konversi,; g. Pengesahan data fisik dan data yuridis,; h. Pembukuan Hak,; i. Penerbitan Sertifikat</i><br /><br />Yang lebih anehnya lagi dan nyata adalah cara penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dengan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan yaitu ‘metode baru tahun 2022 sejak lahirnya Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999’ dengan menghitung rencana pembangunan lapak (belum terjadi) dikurangi lapak yang sudah terbangun (terjadi)  dan hasilnya menjadi kerugian keuangan negara yang dibebankan terhadap Terdakwa (lihat bagan dibawah)  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3h08PLAL9NTfnClcY8mNQSqSnSBunNtCxPuGNaeYt3SKQgwFuSsvCGX1ts6657PEsIspn7_6YNDVKpOxiA37JmUphRERj1yzE4jpU_VTXJwfWmluuNCtxq0h7NSvqOPPUaGMPsCsNu-b2ViytBZi8V_znyJo26WkMBiRCvuRK79De8Uckh0C2tpnp/s3420/RENCANA%20PEMBANGUNAN%20LAPAK_1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1624" data-original-width="3420" height="304" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3h08PLAL9NTfnClcY8mNQSqSnSBunNtCxPuGNaeYt3SKQgwFuSsvCGX1ts6657PEsIspn7_6YNDVKpOxiA37JmUphRERj1yzE4jpU_VTXJwfWmluuNCtxq0h7NSvqOPPUaGMPsCsNu-b2ViytBZi8V_znyJo26WkMBiRCvuRK79De8Uckh0C2tpnp/w640-h304/RENCANA%20PEMBANGUNAN%20LAPAK_1.jpg" width="640" /></a></div>Hal ini terungkap dalam dakwaan JPU, dan lebih dipertegas oleh Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan yaitu Andrianto Setiawan dan Dimas yang dihadirkan JPU sebagai ahli di hadapan Majelis Hakim di persidangan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi ‘Tanah Kas Desa’ Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan dengan Terdakwa Mch. Romli, warga Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang membuka usaha bengkel di “tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang diklaim sebagai” Tanah Kas Desa berdasarkan daftar Letter C Desa Warungdowo tahun 2002 dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7       <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj20Ghf8Jg9Dr9OtM1jilbODH_hokHBLFZs0IqhF78eYkhF1Qf98Uv2sim7WKFXlu6K-LUZ0Ek2msGZTiUlZ5IIwG1SQyK-TZ-1OQ6mW3GwPde1U5--IYYMLu-2pZGXwgpNZrbw4SuVcqFddYt3sSodx8j5JJjQy2mjR40-TfPgaIARg9-FgkJLk7Jo/s1040/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj20Ghf8Jg9Dr9OtM1jilbODH_hokHBLFZs0IqhF78eYkhF1Qf98Uv2sim7WKFXlu6K-LUZ0Ek2msGZTiUlZ5IIwG1SQyK-TZ-1OQ6mW3GwPde1U5--IYYMLu-2pZGXwgpNZrbw4SuVcqFddYt3sSodx8j5JJjQy2mjR40-TfPgaIARg9-FgkJLk7Jo/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 30 Agustus 2022) adalah agenda mendengarkan keterangan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan yang dihadirkan JPU dari Kejari Kabupaten Pasuruan untuk Terdakwa Moch. Romli yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Nizar Fikkri, SH., MH dkk yang diketuai Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Kartiko, SH., MH. Sementara Terdakwa mengikuti pesidangan melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas II B Bangil, Kabupaten Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Pada persidangan kali ini JPU menghadirkan 3 orang saksi, yaitu 2 ahli dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan yakni Andrianto Setiawan dan Dimas dihadirkan secara langsung. Sedangkan satu saksi lagi adalah Ratna dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pasuruan melalui Zoom<br />   <br />Kepada Majelis Hakim, Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan ini mejelaskan bahwa dasar penghitungan yang dilakukannya adalah Rencana pembangunan lapak dikurangi dengan lapak yang sudah terbangun dan retribusi yang akan dikenakan terhadap rencana pembangunan lapak berdasarkan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2015<br /><br />“Menghitung rencana lapak yang akan dibangun di pada lapangan GOR Desa Warungdowo sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2015,” kata Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan ini <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiInor2jNd72YHjw8AU32uiLWJcoU1IZPz7ME8WNMRrQdYYJ1kkaELOLQf-lG2F-QwGagMYlB8hdjkNmY_0P1iIfQxvzfcPVxuZ2Gm9oOQAwGf44wRxzc4hYrcl31TNomv2A5PThN8FlfaVc4TbqFjhQN3TgMjTMaTEZy1dSco1CXakOZnoJzfrsLmO/s1600/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiInor2jNd72YHjw8AU32uiLWJcoU1IZPz7ME8WNMRrQdYYJ1kkaELOLQf-lG2F-QwGagMYlB8hdjkNmY_0P1iIfQxvzfcPVxuZ2Gm9oOQAwGf44wRxzc4hYrcl31TNomv2A5PThN8FlfaVc4TbqFjhQN3TgMjTMaTEZy1dSco1CXakOZnoJzfrsLmO/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan saksi Ratna dari BPN Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa  tanah kas desa lapangan GOR Desa Warungdowo belum terdaftar di BPN Kabupaten Pasuruan. Namun saksi mengakui bahwa pada tahun 2021, BPN melaakukan pengukuran di atas pengajuan Sertifikat lewat program PTLS (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh Kepala Desa, namun kemudian tidak berlanjut karena Kepala Desa berkirim surat ke BPN dengan alasan ada proses kajian data. Namun saksi tidak menjelaskan secara rinci tentang proses kajian data yang dimaksud saat dipertanyakan oleh Majelis Hakim maupun Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />“Belum masuk di PBN. Pada tahun 2021 melakukan pengukuruan untuk sertifikat PTSL tetapi tidak jadi karena menurut Kepala Desa ada proses kajian data. Tidak tau apa,” ucap saksi Ratna<br /><br />Namun yang paling menarik dari sidang perkara ini adalah terkait kehadiran saksi “palsu” yang dihadirkan JPU pada persidangan pekan lalu (Selasa, 23 Agustus 2022), yaitu Khafidhotul laily yang dipanggil dalam persidangan saat itu bernama Chori Sa’adah (pemilik lapak). Chori Sa’adah adalah ibunda Lely<br /><br />Sehingga Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH menyarankan Nizar Fikkri, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa untuk membuat laporan<br /><br />“Silahkan buat laporan,” ucap Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH sebelum sidang ditutup  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6h0dysddTvOgpRmxDQjQ4XKMnJuNgHrHwSSiCvSY-A92NQGOHE4C8inZlHk-FriDH61qdJKX2qyXZxK2j7APQRpDDg4k6WvmqX2R5nxrGMcRL494Kkti-5BinasMg4Tnz_LVAzY_9jkwGCHg8tWJcpK99FzpTouwYA5mteZw4MPiei3r72tB7_djt/s1600/lely.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="687" data-original-width="1600" height="274" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6h0dysddTvOgpRmxDQjQ4XKMnJuNgHrHwSSiCvSY-A92NQGOHE4C8inZlHk-FriDH61qdJKX2qyXZxK2j7APQRpDDg4k6WvmqX2R5nxrGMcRL494Kkti-5BinasMg4Tnz_LVAzY_9jkwGCHg8tWJcpK99FzpTouwYA5mteZw4MPiei3r72tB7_djt/w640-h274/lely.jpg" width="640" /></a></div>Hal inipun ibarat nasi sudah jadi bubur. Persidangan sudah berlangsung dan sudah lewat. Andai saja pada saat persidangan pekan lalu Ketua Majelis Hakim tidak membatasi Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Khafidhotul laily yang disebut dalam persidangan Chori Sa’adah, “Drama” tentang kehadiran saksi akan lebih terungkap<br /><br />Istri Terdakwa pun merasa kecewa karena Ketua Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada sang suaminya untuk mengungkap identias diri saksi Khafidhotul laily yang dipanggil sebagai Chori Sa’adah. Hal itu disampaikan istri Terdakwa kepada Wartawan seusai persidangan, Selasa, 30 Agustus 2022<br /><br />“Saya termasuk suami saya merasa kecewa. Kenapa suami saya tidak diberikan kesempatan? Kenapa dibatasi? Saya kenal betul Chori Sa’adah, usianya sekitar 60 tahun karena dulu tetangga saya. Yang datang itu anaknya, namanya Khafidhotul laily. Saya bingung mau berbuat apa saat saya lihat saksi yang dipanggil Chori Sa’adah,” kata istri Trrdakwa seusai persidangan. <br /><br />Hal yang sama juga dijelaskan oleh Penasehat Hukum Tedakwa, yaitu Nizar Fikkri, SH., MH yang baru mengetahuinya hari ini (Selasa, 30 Agustus 2022).<br /><br />“Saya tidak tahu hari ini kalau itu Khafidhotul laily karena saat dipanggil Chori Sa’adah. Makaya tadi Ketua Majelis Hakim menyarankan untuk membuat laporan,” ucap Fikkri<br /><br />Sementara JPU saat diminta tanggapannya terkait saksi yang dihadirkannya adalah bernama Khafidhotul laily tetapi dipanggil  Chori Sa’adah tidak mengetahuinya. Menurut JPU, bahwa nama saksi sesuai data yang sudah dicocokkan<br /><br />“Saya tidak tahu. Kita cocokan sesuai dengan foto dengan KTP,” jawab JPU. <br /><br />Adaikan benar bahwa saksi yang dihadirkan JPU adalah “palsu” karena bukan nama yang sebenarnya dimana Lely dipanggil Chori Sa’adah selaku ibunda Khafidhotul laily, apakah saksi dan JPU dapat dilaporkan ke pihak aparat penegak hukuk? Atau, andaikan hal ini dilaporkan, apakah akan di proses hukum atau malah pelapornya yang akan dihukum?. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Sidang Perkara Korupsi TKD, Dasar Penghitungan Kerugian Negara adalah Rencana Pembangunan Lapak

“Ketua Majelis Hakim menyarankan ke PH Terdakwa untuk melaporkan Khafidhotul laily sebagai saksi “Palsu” yang dihadirkan JPU dalam persidang...

»

Moch. Romli Warga Desa Warungdowo Pemilik Bengkel di TKD Akan Tetap di Vonis Korupsi???

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;">“Moch. Romli warga Desa Warungdowo diadili sebagai Terdakwa Korupsi TKD Rp1.3 M karena rencana pembangunan Lapak (Kios) oleh Kades gagal sebab Terdakwa membuka usaha bengkel di tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa berdasarkan Letter C Desa Warungdowo dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7"   </span></i></span> <br /></h3><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9QH8GPFPMyjOQwM2tty8QSbqkjeTj3dE35r-gqv-Yy1gKoh6abgEa7xFpoY3IBW-n-0xyl2xdY4ZYOISjD9qtcSC43FXKmwpDahZfnHd2_fSVGu85qJl27YT7kfKytMtB2Ofl1_HIF7k38wyx06Tnq-ILPolUoxZzVes0Y_svNmuDm3HZh5WMveak/s1600/b.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9QH8GPFPMyjOQwM2tty8QSbqkjeTj3dE35r-gqv-Yy1gKoh6abgEa7xFpoY3IBW-n-0xyl2xdY4ZYOISjD9qtcSC43FXKmwpDahZfnHd2_fSVGu85qJl27YT7kfKytMtB2Ofl1_HIF7k38wyx06Tnq-ILPolUoxZzVes0Y_svNmuDm3HZh5WMveak/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3zAB6s8ST1xyc3MESboUYL7Pazc7VXQMAahPlr3JKyKM7TihteWWXIrPLBwPzllc0pccvHv9o0xIzC5F0wdDYKws9N5x-pbYGNL2m9GsE4JV9Zgmtrk5g_34qpzfOZZqaFujhHQPnLeEMAzeiv8okFJ2kFSAXvovUwJKbujoVPeL5XKClC3BObYLL/s600/Kades%20dan%20Mantan%20Sekdes.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="600" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3zAB6s8ST1xyc3MESboUYL7Pazc7VXQMAahPlr3JKyKM7TihteWWXIrPLBwPzllc0pccvHv9o0xIzC5F0wdDYKws9N5x-pbYGNL2m9GsE4JV9Zgmtrk5g_34qpzfOZZqaFujhHQPnLeEMAzeiv8okFJ2kFSAXvovUwJKbujoVPeL5XKClC3BObYLL/w640-h452/Kades%20dan%20Mantan%20Sekdes.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: x-small;"></span></div></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> <br />Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 ayat (1) berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum<br /><br />Bunyi Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 inilah yang barangkali diharapkan oleh Moch. Romli, warga Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang diadili sebagai Terdakwa dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korusi ‘Tanah Kas Desa’ karena membuka usaha bengkel (bukan untuk memiliki tanah) sejak tahun 2013 sesuai Surat Keterangan Usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 Tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Warungdowo, di tanah negara bekas RVO (Recht Van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa yang didaftarkan pada tahun 2002 di bukku Letter C Desa Warungdowo dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang didaftarkan pada tahun 2002<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Diadili Korupsi TKD Rp1.2 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html</a><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Berita terkait</span>:</b></span> Kapolres Pasuruan Kota ‘Diam’ Terkait Dugaan Pungli PTSL di Desa Warungdowo Antara 650 - 4 Juta Rupiah - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kapolres-pasuruan-kota-diam-terkait.html " target="_blank">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kapolres-pasuruan-kota-diam-terkait.html  </a></span>      <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI4PJ9f9ExK0K2tUyCEYa3Y9eUe85riByXgnMa0c_2mqCPOwZ0e6elMFPUQX4T0595qwxVCdDmGbEn7sF-yQaZysam2vQL_Ul0vo-NtR6c00QIARiyD2hQdxQHgDJbggXl6ryKk_edY2DRWGxVqX9aXSF9DL2s2_WagbD3PJ_vhjg60PpTdtleOleX/s1040/terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI4PJ9f9ExK0K2tUyCEYa3Y9eUe85riByXgnMa0c_2mqCPOwZ0e6elMFPUQX4T0595qwxVCdDmGbEn7sF-yQaZysam2vQL_Ul0vo-NtR6c00QIARiyD2hQdxQHgDJbggXl6ryKk_edY2DRWGxVqX9aXSF9DL2s2_WagbD3PJ_vhjg60PpTdtleOleX/w640-h288/terdakwa.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Moch. Romli (dalam layar minitor)<br /></span></span></td></tr></tbody></table>Andaikan benar bahwa usaha bengkel milik Terdakwa Moch. Romli berada di tanah milik negara, milik pemerintah ataupun Tanah Kas Desa milik Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, apakah Terdakwa Moch. Romli akan tetap dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan Tanah Kas Desa?<br /><br />Sebab Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini pada Selasa, 23 Agustus 2022 mengatakan kepada JPU, agar membuat surat tuntutan terhadap Terdakwa sesuai dengan keyakinannya apakah itu Tanah Kas Desa atau tanah negara tetap ada Korupsinya.<br /><br />“Tanah Kas Desa atau tanah negara tetap ada Korupsinya,” Majelis Hakim Darwanto, SH., MH<br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><b><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> Kades Muslik ‘Tak Jujur” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD Yang Status Tanah Verponding - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html</a></b></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSjRXt-fjSS45a8PJOHHUwGyFqCg_0jauS0_EwkH0Rp9-SUrVHCgBNXA343Xz5zbeRgtWOoRyMb_VtHOtmqjHJQbCVWnRDxYEUbsu88J2KUyjSzyOs4VQWfh6lJa87fFkv0erYKOZDPNNombjEcy3Xup05JIkFf5Tfikse2WyR_ScL5GdU3CmYozpn/s1600/saksi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSjRXt-fjSS45a8PJOHHUwGyFqCg_0jauS0_EwkH0Rp9-SUrVHCgBNXA343Xz5zbeRgtWOoRyMb_VtHOtmqjHJQbCVWnRDxYEUbsu88J2KUyjSzyOs4VQWfh6lJa87fFkv0erYKOZDPNNombjEcy3Xup05JIkFf5Tfikse2WyR_ScL5GdU3CmYozpn/w640-h288/saksi..jpg" width="640" /></a></div>Dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 23 Agustus 2022) adalah agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU dari Kejari Kabupaten Pasuruan untuk Terdakwa Moch. Romli yang didampingi Tim Penasehat Hukum-nya, Nizar Fikkri, SH., MH dkk yang diketuai Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Kartiko, SH., MH. Sementara Terdakwa mengikuti pesidangan melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas II B Bangil, Kabupaten Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Sebanyak 12 saksi yang dihadirkan JPU adalah; 1. Wiwik Setyowati (perangkat Desa), 2. Totok Joko Suprapto (pemilik Lapak), 3. Ach. Darmaji (pemilik Lapak), 4. Sodilan (pemilik Lapak), 5. Chori Sa’adah (pemilik lapak), 6. Niswati (pemilik lapak), 7. Iskandar Dzulkarnaen (pemilik lapak), 8. Emi Kurniawati (Kepala Sekolah SD Desa Warungdowo), 9. Timbul Wijoyo (Kabid Aset BPKAD Kab. Pasuruan), 10. Suwandaru (dari PT KAI Daop 9), 11. Sjiyo (dari PT KAI Daop 9) dan 12. Hendra (dari PT KAI Daop 9) dan kembali dihadrikan M. Muslik selaku Kepala Desa Warungdowo serta Abus Sofyan mantan Sekretaris (Sekdes) Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan tahun 1987 - 2019  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMcjh9TTLPYS0PYtriQgI34qrAIi4Uk_CCWx0B7prya5hvi0nqjD3YryoSYSccwtTX2UICNOtE6qhTmbarl_eHUSGncn-z2n9fFJqzlhb-yOMiEtWnPXPrWpH5vCRMwYAEL7GwTZN5awE5RsuX8wFG_THVOUmNCiRNKADb_uLg5yD9VoPcBNqMr_J6/s640/kades...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMcjh9TTLPYS0PYtriQgI34qrAIi4Uk_CCWx0B7prya5hvi0nqjD3YryoSYSccwtTX2UICNOtE6qhTmbarl_eHUSGncn-z2n9fFJqzlhb-yOMiEtWnPXPrWpH5vCRMwYAEL7GwTZN5awE5RsuX8wFG_THVOUmNCiRNKADb_uLg5yD9VoPcBNqMr_J6/w640-h288/kades...jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Saksi pada sidang Selasa, 16 Agustus 2022</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Sebelumnya (Selasa, 16 Agustus 2022), JPU telah menghadirkan M. Muslik selaku Kepala Desa, Abus Sofyan (mantan Sekdes), Ir.Iswandi MM (Camat Pohjentrek), Suharwati (Bendahara Desa), Eko Yulianto, Suharto Edi Rianto, Muhammad Rio Santoso, Mohamad Asror, Sutikno, Herman Syampurno, Hendro Wibisono dan Saifudin Zuhri<br /><br />Anehnya, dari puluhan saksi yang dihadirkan JPU kehadapan Majelis Hakim dalam persidangan (Selasa, 16 Agustus dan Selasa, 23 Agustus 2022), baik dari perangkat Desa Warungdowo, Kepala Kantor Kecamatan (Camat) Pohjentrek, Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pasuruan, beberapa warga pemilik lapak (kios) maupun dari pihak PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daop 9 tidak ada yang mengetahui pasti bahwa tanah yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk usaha bengkel adalah Tanah Kas Desa<br /><br />“Tidak masuk dalam daftar aset pemerintah daerah,” kata saksi Timbul Wijoyo selaku Kabid Aset BPKAD Kab. Pasuruan kepada Majelis Hakim<br /><br />Sementara keterangan saksi dari PT KAI di persidangan berbeda dengan yang ada di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Dalam persidagan saksi mengakui tidak melakukan pengecekan ke lokasi apakah sebahagian Tanah Kas Desa yang dimaksud adalah bagian dari milik PT KAI<br /><br />Pada sidang sebelumnya (Selasa, 16 Agustus 2022), menurut Kepala Desa M. Muslik kepada Majelis Hakim mengakui bahwa tanah lapangan Warungdowo adalah Tanah Kas Desa sesuai letter C Desa Warungdowo Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMvSHYlpUvD_aCuYBVN94x8wnSHbgmY5Yo2ElFdCkO9chTYYj6AxlfUCNvRoAoLhWLYgahjvhurJAG6_M-sCPQFEWVuJ3b-VvNvjwhm1cMQfgZVY5DPMCtjNyqfKbZl6PNAsULk0WA1fmCr4pSWl1XWzTDGGiYmKaVI74RC-AgjQ89Zr6Wy4CgX-zx/s600/Kades%20dan%20Mantan%20Sekdes.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="424" data-original-width="600" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMvSHYlpUvD_aCuYBVN94x8wnSHbgmY5Yo2ElFdCkO9chTYYj6AxlfUCNvRoAoLhWLYgahjvhurJAG6_M-sCPQFEWVuJ3b-VvNvjwhm1cMQfgZVY5DPMCtjNyqfKbZl6PNAsULk0WA1fmCr4pSWl1XWzTDGGiYmKaVI74RC-AgjQ89Zr6Wy4CgX-zx/w640-h452/Kades%20dan%20Mantan%20Sekdes.jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan Abu Sofyan selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Warungdowo Tahun 1987 - 2019 menjelaskan kepada Majelis Hakim, "Pencatatan letter C dilakukan sejak tahun 2002 untuk keperluan pembayaran pajak tanah Desa. Tanah tersebut kosong sejak tahun 1987 dan sering digunakan untuk kegiatan olah raga dan kegiatan lain tidak ada pihak lain yang menguasai tanah lapangan GOR warungdowo”.<br /><br />Sementara Nizar Fikkri, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa kepada wartawan mengatakan bahwa dirinya merasa dibatasi oleh Majelis Hakim untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi. Sihingga dirinya merasa kalau Terdakwa akan tetap dihukum pelaku Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“Kami dibatasi bertanya ke saksi khususnya dari pihak PT KAI,” kata Nizar Fikkri, SH., MH seusai persidangan<br /><br />Terpisah, Koordinator KY (Komisi Yudisial) Perwakilan di Jawa Timur saat dikonfirmasi  Wartawan terkait surat permohonan Terdakwa agara KY mengikuti persidangan kasus ini menjelaskan tidak menerimanya kecuali untuk sidang perdata di Pengadilan Negeri Bangil<br /><br />“Tidak menerima, kalau yang di Bangil (PN Bangil.Red) menerima,” kata Dizar   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK5u3V8kCOpmw5e0ngrQYp-7rZdFDn1CYYcCo1TSzCqreNIu6_IvtvxrfKCwOi_hf6rhrYmNoHlHKhZ3g4PVPQPp6xNlUEz6IFAhRIdtdnnrmYIn-DDwliGWNFyE3Z6QsQhCQ9sQsCmhuPfHpLOfvl35vuzfIK6gdqqaGPBES-c9aqyEzCYgrV8867/s640/saksi%20pada%20sidang%20Selasa,%2016%20Agustus%202022.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK5u3V8kCOpmw5e0ngrQYp-7rZdFDn1CYYcCo1TSzCqreNIu6_IvtvxrfKCwOi_hf6rhrYmNoHlHKhZ3g4PVPQPp6xNlUEz6IFAhRIdtdnnrmYIn-DDwliGWNFyE3Z6QsQhCQ9sQsCmhuPfHpLOfvl35vuzfIK6gdqqaGPBES-c9aqyEzCYgrV8867/w640-h288/saksi%20pada%20sidang%20Selasa,%2016%20Agustus%202022.jpg" width="640" /></a></div>Ironisnya, bila Terdakwa Moch. Romli dihukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi karena membuka usaha bengkel di tanah yang di klaim sebagai Tanah Kas Desa atau tanah negara tanpa ada surat perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa dengan Kepala Desa atau surat tagihan hutang ataupun kewajiban Terdakwa untuk membayar iuran, berapa banyak “Romli-Romli” lain yang mendirikan bangunan dan membuka usaha di tanah milik negara yang akan teracam sebagai “Tersangka/Terdakwa Tindak Pidana Korupsi?”  <br /><br />Padahal faktanya, ratusan bahkan ribuan banguan baik tempat tinggal maupun usaha digusur oleh pemerintah karena dianggap sebagai bangunan liar tanpa ijin yang berdiri diatanah milik pemerintah atau negara. Mengapa tidak diseret sebagai Tersangka/Terdakwa Korupsi???<br /><br />Lalu apakah Moch. Romli Warga Desa Warungdowo Pemilik Bengkel di TKD akan Tetap di Vonis melakukan Korupsi Tanah Kas Desa?<br /><br />Anehnya, Terdakwa Moch. Romli diseret JPU Kejari Kabupaten Pasuruan ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dihadapan Majelis Hakim bukan karena jabatannya sebagai peraangkat Desa melainkan masyarakat biasa yang membuka usaha bengkel di tanah yang di klaim sebagai TDK berdasarkan Letter C Desa Warungdowo dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang didaftarkan pada tahun 2002  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNIExhg9jm8uVVBSyakumIflX211Es5Fgt2mr_Tujnz7lHj64DKKdQh38-heTkuwMfytelYdcH8Ca4OCKhJ78j2VQmq-MAYGbf-XSWntR6tHoZgf5m5e9WGTJ6-xC_EFov610rm-VM7xTK-WETy-F5Zx-Wd4PNXGmEmsAKCv8k0XjH_EJUxSRQ-Ecd/s1600/saksi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNIExhg9jm8uVVBSyakumIflX211Es5Fgt2mr_Tujnz7lHj64DKKdQh38-heTkuwMfytelYdcH8Ca4OCKhJ78j2VQmq-MAYGbf-XSWntR6tHoZgf5m5e9WGTJ6-xC_EFov610rm-VM7xTK-WETy-F5Zx-Wd4PNXGmEmsAKCv8k0XjH_EJUxSRQ-Ecd/w640-h288/saksi.jpg" width="640" /></a></div>Yang lebih anehnya lagi adalah, Terdakwa Moch. Romli diadili bukan karena menghabiskan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), PAD (Pendapatan Asli Desa) atau uang negara, melainkan karena membuka usaha bengkel sejak tahun 2013 ditanah yang di klaim sebagai TKD milik Desa Warungdowo, sesuai Surat Keterangan Usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 Tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Warungdowo M. Muslik. Sehingga pada tahun 2015 dan 2016, rencana Kepala Desa M. Muslik untuk membangun puluhan Lapak (Kios) di atas tanah tersebut terhambat yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000<br /><br />Kasus ini jauh berbeda dengan kasus Korupsi Penyimpangan dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Tahun 20l3 s/d Tahun 20l7 seluas 30.770,53 M2 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.90l.660.979 berdasarkan hasil Audit BPKP Perwakilan Jawa Timur : SR Nomor 703/PW13/S/20l9, tanggal 17 September 2019  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibELlgeHjplPtqMoWPt0pWXLNmPfoRTknh6T_HJOtRtAk4YkjUcI36L8hjFMWpUTxoevucHKEev9BAtPQr65cTYT8CFGbskWrkrxqYROLC52vyzlWoGUBSiLeMwumITzEudRpTOImco0bRmZ2-wEclAapQCwlg37SaYo2AQLAXK6QMDRYUTh6qWUEB/s640/SK-%20Kades.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="480" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibELlgeHjplPtqMoWPt0pWXLNmPfoRTknh6T_HJOtRtAk4YkjUcI36L8hjFMWpUTxoevucHKEev9BAtPQr65cTYT8CFGbskWrkrxqYROLC52vyzlWoGUBSiLeMwumITzEudRpTOImco0bRmZ2-wEclAapQCwlg37SaYo2AQLAXK6QMDRYUTh6qWUEB/w480-h640/SK-%20Kades.jpg" width="480" /></a></div><br />Dimana dalam kasus ini, JPU menyebutkan penyimpangan dalam Pemanfaatan TKD jelas yang dilakukan oleh Kedua Terdakwa (saat ini berstatus Tepidana), yaitu Yudono selaku Kepala Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kab. Pasuruan dan Bambang Nuryanto selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa)<br /><br />Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Kedua Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun, dan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp1.450.830.489,5 dengan subsidair pidana penjara selama 1 tahun (persidangan pada Senin, 16 Maret 2020)<br /><br />Hebatnya lagi dalam TKD Desa Warungdowo adalaah hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan selaku APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang tertuang dalam surat Nomor : x.700/ A.I.V/ 06.01/ 424.060/2022  Tanggal 15 Juni 2022 menyebutkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000 karena rencana pembangunan lapak sesuai Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2015 tidak terlaksana   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfEO7tcdFl-HApTXXgBFIxMk8Iz1TEX-rVIVUiqNWpA3IrYXgh_vFo5uFkWhqxHlsxvijnEdQpY9nte7maqJ1dVBFmQoJER2CsiJ31lbCJijtadqozvjMQ9ExfwDxTJVdPez1A5reKdJlw0JWa2mlVZ7Hd286zHUOzYS7BF78o1vWcNSGSU3OALH5t/s640/GAMABR%201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="240" data-original-width="640" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfEO7tcdFl-HApTXXgBFIxMk8Iz1TEX-rVIVUiqNWpA3IrYXgh_vFo5uFkWhqxHlsxvijnEdQpY9nte7maqJ1dVBFmQoJER2CsiJ31lbCJijtadqozvjMQ9ExfwDxTJVdPez1A5reKdJlw0JWa2mlVZ7Hd286zHUOzYS7BF78o1vWcNSGSU3OALH5t/w640-h240/GAMABR%201.jpg" width="640" /></a></div>Rumus apa yang digunakan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan dan Tim Auditor Inspektorat Kabupaten Pasuruan untuk menghitung ada kerugian keuangan negara sebesar Rp1.2 miliar karena rencana pembangunan lapak yang belum terlaksana? <br /><br />Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa Kades M. Muslik tidak mengeluarkan surat perjanjian sewa menyewa lahan TKD dengan Terdakwa? Tetapi justru megeluarkan Surat Keterangan Usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 Tanggal 15 Januari 2013???<br /><br />Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa Kepala Desa M.Muslik tidak membuat surat tagihan iuran yang wajib dibayar oleh Terdakwa atas usaha bengkel milik Teerdakwa di Tanak Kas Desa tersebut???<br /><br />Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa sebelum tahun 2015 atau tahun 2013 sebelum Terdakwa membuka usaha bengkel tida dikelola oleh Kepala Desa M.Muslik yang menjabat sebagai Kepala Desa Warungdowo sejak tahun 2011??? Dan bagaimana dengan Kepala Desa sebelumnya?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAJ4kH7UAL3wsF4Y5ppl-Z2P5QCbIMAdtAdbJ9NSP1XD_VXpvIgGcBKUqkmeOwEoG0ihoX-MJsgd24x-ypP-2vzG46LWFRhX9UxR5oNsXNxFdaq0mcJxCohPoc3dY7xOtKfSbhciaTEH9tOgynqBltMczzBDFHcy3I1NHuIiqgF550yfho9oLFgDt1/s1600/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAJ4kH7UAL3wsF4Y5ppl-Z2P5QCbIMAdtAdbJ9NSP1XD_VXpvIgGcBKUqkmeOwEoG0ihoX-MJsgd24x-ypP-2vzG46LWFRhX9UxR5oNsXNxFdaq0mcJxCohPoc3dY7xOtKfSbhciaTEH9tOgynqBltMczzBDFHcy3I1NHuIiqgF550yfho9oLFgDt1/w640-h288/b.jpg" width="640" /></a></div>Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa Kepala Desa yang menjelaskan bahwaa TKD berdasarkan Letter C Desa Warungdowo dengan Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II dan SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang didaftarkan pada tahun 2002 tetapi tidak menjelaskan asal usul tanah tersebut sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014<br /><br /><i>Sebab  Pasal 76 (1) berbunyi: Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.<br /></i><br /><i>Sedangkan Tanah kas desa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 2 huruf e Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi (Permendes PDTT) No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa pengelolaannya termasuk dalam kewenangan berdasarkan hak asal usul. <br /><br />Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 berbunyi: Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas; huruf d berbunyi: pengelolaan tanah kas Desa;<br /><br />Pasal 2 Permendes PDTT No 1 Tahun 2015 berbunyi: Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi: huruf e berbunyi: pengelolaan tanah kas Desa;<br /></i><br />Kalau memang tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan adalah TKD, mengapa sejak tahun 2002 atau sejak M.Muslik dilantik sebaagai Kepala Desa Warungdowo pada tahun 2011 tidak men-sertifikatkan TDK tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa???<br /><br /><i>Pasal 6 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2016 berbunyi: aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa<br /><br />Sedangkan pendaftaran hak pengelolaan diatur dalam Permen Agraria No. 9 Tahun 1965 jo. Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 jo. PP No. 24 Tahun 1997. Prosedur pendaftaran hak pengelolaan yang diatur dalam Pasal 68 dan 75 Permen Agraria No. 9 Tahun 1999 jo. Pasal 24 dan 32 PP No. 24 Tahun 1997 adalah ; a. Permohonan pendaftaran hak pengelolaan,; b. Pengumpulan Data Fisik,; c. Pengumpulan Data Yuridis,; d. Pengumumane,; e. Penyelesaian Keberatan,; f. Penegasan Konversi,; g. Pengesahan data fisik dan data yuridis,; h. Pembukuan Hak,; i. Penerbitan Sertifikat</i><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS7YcZ6EuoraG22ATVBugrrwPDmERhijACh37E41K9Vup89objPzMpOYU9feiRZ-AJFTY7PKjNGCh3UlV4fV2JyGCXnwsDWVtLuLq7BOMWhZJIuhAreEltYdiDFtTOnceGHurPVrjN7ks77PL-JOlSGoQJczKoBe8CJimv68xlDV0rS_lMwwARl3EP/s640/sertifikat.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="480" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS7YcZ6EuoraG22ATVBugrrwPDmERhijACh37E41K9Vup89objPzMpOYU9feiRZ-AJFTY7PKjNGCh3UlV4fV2JyGCXnwsDWVtLuLq7BOMWhZJIuhAreEltYdiDFtTOnceGHurPVrjN7ks77PL-JOlSGoQJczKoBe8CJimv68xlDV0rS_lMwwARl3EP/w480-h640/sertifikat.jpg" width="480" /></a></div><br />Atau kasus dugaan Korupsi tanah lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan sebagai TKD hanya menutupi kasus dugaan Kurupsi “Pungli (pungutan liar)” PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2020 yang menarik antara Rp650 ribu hingga sebesar 4 juta rupiah per KK (pemohon) yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa M. Muslik? <br /><br />“Tidak pernah ada rapat, hanya mulut ke mulut. Biayanya dibedakan. Kalau tanah perorangan ditarik enam ratus lima puluh ribu (Rp650.000), kalau tanah Verponding ditarik empat juta (Rp4.000.000). Uang kami setorkan ke Pak Edi Carik baru, ke Bu Wiwik perangkat Desa dan Bu Har Bendahara Desa. Kami pernah tanyakan tapi Kepala Desa marah, Dia mau mengembalikan uangnya tapi sertifikatnya diambil. Kalau PTSL kan terlalu mahal. Kami kira melalui hak pelepasan,” kata warga yang minta namanya dirahasikan demi keamanan, Sabtu, 13 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib<br /><br />“Pernah dipanggil Polres Pasuruan Kota, ada 5 orang dari RW 8 setelah Fdul Fitri tahun ini (tahun 2022.Red). Setelah itu nggak tau lagi kelanjutannya,” lanjut warga yang selalu berpesan agar namanya dirahasikan<br /><br />Selain dugaan Pungli PTSL, Wartawan juga menerima informasi dari warga Desa Warungdowo terkait pembangunan 36 lapak (kios) di tanah yang diduga milik PT KAI Daop IX yang terletak di pinggir Ralan raya depan lapangan GOR Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan sebagai tanah negara bekas RVO (Recht van Opstal) Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang di klaim sebagai Tanah Kas Desa (TKD)<br /><br />Sehingga Moch. Romli, warga Desa Warungdowo yang membuka usaha bengkel di tanah tersebut sejak tahun 2013 (sebelumnya ditepati orang tuanya pada tahun 1970) diadili sebagai Terdakwa Korupsi TKD atas laporan Kepala Desa M. Muslik ke Kejari Kabupaten Pasuruan<br /><br />Pembangunan 36 lapak tersebut di bangun pada tahun 2015 oleh Kepala Desa Warungdowo M. Muslik, dan menjualnya ke masyarakat sebesar Rp25.500.000 per lapak dengan menjanjikan sebagai hak pakai selama 18 tahu tanpa memberikan secarik kertas sebagai bukti  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1qZq9UF2_l8lccxgfNhFTmha2lgjxApBEeud7vsxdiefXfBhfaYJx_N9qNlPW_8y5mIq4HJiHOdOx08DMQrln43d4h69e4RLGDGcdEnJihoFJ80GjC_9dvJI0l6hISavGuO7bTuFAVJcd7w9AQfQM2EIy42Z6xtPfNoRI5yMx5ET_mwQ-JisySV-U/s600/surat%20perjanjian.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="600" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1qZq9UF2_l8lccxgfNhFTmha2lgjxApBEeud7vsxdiefXfBhfaYJx_N9qNlPW_8y5mIq4HJiHOdOx08DMQrln43d4h69e4RLGDGcdEnJihoFJ80GjC_9dvJI0l6hISavGuO7bTuFAVJcd7w9AQfQM2EIy42Z6xtPfNoRI5yMx5ET_mwQ-JisySV-U/w640-h534/surat%20perjanjian.jpg" width="640" /></a></div>Namun seiring dengan laporan Kepala Desa Warungdowo M. Muslik ke Kejari Kabupaten Pasuruan terkait dugaan Korupso TKD pada januari 2022, barulah Kepala Desa M. Muslik membuat surat dengan tahun mundur, berupa “Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan Lapak Depan Lapangan Perdes Nomor 141/20/KEP/424.217/2.02/2015, namun baru ditandatangani pada tahun 2022<br /><br />“Itu (lapak) dibagun tahun 2015 ada 36 lapak. Kalau tidak salah itu adalah tanah PT KAI. Nggak jauh dari sini stasiun kereta api. Katanya dulu sebagai hak pakai selama 18 tahun, harganya dua puluh lima juta lima ratus. DP-nya sepuluh juta lima ratus dan sisanya diangsur tidak ada suratnya. Surat dikasih setelah ada kasus ini (kasus dugaan korupsi TKD),” kata salah seorang warga yang tetap meminta namanya dirahasaikan demi keselamatan dirinya.<br /><br />Terkait hal ini, beberapa kali Wartawan menanyakkan hal tersebut kepada Kepala Desa M. Muslik dengan mengirim pesan melalui App WhastApp namun tak mau memberikan komentar sekalipun pesan sudah terliha dibaca dengan tanda centang dua berwarna biru.<br /><br />Anehnya adalah, Kapolrs Pasuruan Kota AKBP R.M Jauhari S.H S.I.K. M.SI hanya diam  dan tak memberikan komemtar apapun saat Wartawan menanyakan terkait dugaan Pungli PTSL di Desa Warungdowo seperti yang disampaikan warda Desa. Ada apa?.<br /><br />“Saya masih ambil arahan, perintah,” jawab AKBP R.M Jauhari S.H S.I.K. M.SI (Senin, 15 Agustus 2022 sekitar pukul 09.43 Wib) saat Wartawan memperkenalkan diri dan kemudian menanyakkan terkait adanya dugaan pungli PTSL melalui pesan WhastApp serta mengirimkan salah satu foto sertifikat milik warga. Namun hingga berita ditayangkan sang Kapolres tak juga ada kabar. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Moch. Romli Warga Desa Warungdowo Pemilik Bengkel di TKD Akan Tetap di Vonis Korupsi???

“Moch. Romli warga Desa Warungdowo diadili sebagai Terdakwa Korupsi TKD Rp1.3 M karena rencana pembangunan Lapak (Kios) oleh Kades gagal seb...

»

KPK Menahan BS Mantan Kepala BPKAD dan Bapeda Jatim Karena Diduga Korupsi Rp10.25 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Apakah KPK akan menyeret Tersangka lain dalam kasus dugaan Korupsi Suap Dana BK Jatim tahun 2014 - 2018 ke Kabupaten/Kota di Jawa Timur setelah menahan Tersangka Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2016 dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2017 - 2018?”</span></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM-4ztG5e0Pa_OPM9EjMLV_idNiVHm0a0WWdW0Jtwl6aGtXJSOsXMXyz2iCLsTE3lWancn2NWxZDAxnx_lL1QvV_xrw4kkVXewWnZ7t84-mmIawEbAKfKV-1itLc5gSI_q0ytcR37po_MCN_tdEyttUyQcfY8LdrOVEiV41zxp4iY5ECiEdyZddjfb/s485/Sumber%20MI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="485" height="528" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiM-4ztG5e0Pa_OPM9EjMLV_idNiVHm0a0WWdW0Jtwl6aGtXJSOsXMXyz2iCLsTE3lWancn2NWxZDAxnx_lL1QvV_xrw4kkVXewWnZ7t84-mmIawEbAKfKV-1itLc5gSI_q0ytcR37po_MCN_tdEyttUyQcfY8LdrOVEiV41zxp4iY5ECiEdyZddjfb/w640-h528/Sumber%20MI.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto "MI"</span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>Jakarta, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 19 Agustus 2022, akhirnya menahan Tersangka BS (Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT.Red) selaku Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tahun 2014 - 2016 dan Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) (Pemprov Jatim) tahun 2017 - 2018 dalam kasus dugaan Korupsi Suap Pengalokasian anggaran Bantuan Keuangan Provinsi di Jawa Timur ke Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017 - 2018 sebesar Rp10.25 miliar. <br /><br />Terseretnya nama Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2016 dan kemudian menjabat selaku Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur tahun 2017 - 2018 bermula dari kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung Sutrisno  dan Agung Prayotno (teman dekat Syahri Mulyo) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu (Ketiganya telah berstatus Terpidana)<br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span></b> <b>KPK Mencegah BS (Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT) Mantan Kepala Bapeda Jatim </b>- <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kpk-mencegah-bs-dr-ir-budi-setiawan-mmt.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kpk-mencegah-bs-dr-ir-budi-setiawan-mmt.html</a><br /><br /><b><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span></b> <b>KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Suap Dana BK Pemprov Jatim Ke Kab. Tulungagung</b> - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/06/kpk-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/06/kpk-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan.html</a>  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDI97VsQwcnM8uswq1AVG6dxz4-x4WYCetFn7m2vf4t4JafJiy7kcbAm7aizmdUoqI_paCbsX3m_SToLpSsx0J0nJ9mQuzYSDwvJhyymUbbVF2jX8iaLg5ZgE1KsBvdFTdpO6foKn_1GE_yhVO6VBLn5WKDZ80l5sWR3fPVcwUNtCNd4BkLYUrh7dy/s640/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="336" data-original-width="640" height="336" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDI97VsQwcnM8uswq1AVG6dxz4-x4WYCetFn7m2vf4t4JafJiy7kcbAm7aizmdUoqI_paCbsX3m_SToLpSsx0J0nJ9mQuzYSDwvJhyymUbbVF2jX8iaLg5ZgE1KsBvdFTdpO6foKn_1GE_yhVO6VBLn5WKDZ80l5sWR3fPVcwUNtCNd4BkLYUrh7dy/w640-h336/2..jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto dari kiri ke kanan, Syahri Mulyo, Sutrisno, Agung Prayitno dan Supriyono</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Berdasarkan data maupun fakta hukum yang terungkap di persidangan saat Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayotno diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada tahun 2018, terungkap adanya dana BK (Bantuan Keuangan) Pemrov Jatim ke 25 kabupaten / Kota di Jawa Timur dan salah satunya ke Kabupaten Tulungagung<br /><br />Pada tahun 2014 - 2018, Pemerintah Kabupubaten (Pemkab) Tulungagung menerima kucuran dana BK (Bantuan Keuangan), DAU (Dana Alokasi Umum) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur, dan DAK (Dana Alokasi Khusus) pemerintah pusat yang bersumber dari APBN  <br /> <br />Cairnya dana BK, DAU dan DAK ini berawal dari terpilihnya Syahri Mulyo sebagai Bupati periode 2013 - 2018. Dan pada tanggal 24 April 2013, Bupati Syahri Mulyo mengajak Kepala Dinas PUPR Sutrisno, Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung dan Hendry Setyawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung untuk menemui Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur Fatayasin (saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur) dan kemudian Budi Setiwan guna mendapatkan dukungan dana untuk pembangunan di Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Kemudian Bupati Syahri Mulyo memerintahkan Kordinator Asosiasi Kontroksi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan untuk mengurus Dana DAU, DAK dan BK Prov Jatim ke Kabupaten Tulungung<br /><br />“Saya menemui Fatayasin dan Budi Setiawan untuk mengurus dan bantuan,” kata Syahri Mulyo, (06 Juli 2022)<br /> <br />Sementara Sutrisno saat memberikan keterangan sebagai Terdakwa maupun sebagai saksi untuk Terdakwa/Terpidana Syahri Mulyo dan Terdakwa/Terpidana Supriyono maupun sebagai saksi untuk Terdakwa Tigor Prakasa menjelaskan, bahwa untuk memperoleh dana BK, DAU dan DAK tidak cair begitu saja ke Pemkab Tulungagun, tetapi ada istilah ‘mahar’ yang besarnya adalah 7.5 persen sedangkan untuk DAK sebesar 6.5 persen.<br /><br />“Untuk pengurusan Bantuan Propinsi, ada peran yang besar oleh kordinator Asosiasi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan. Merekalah yang berperan mengurus anggaran Ban Prop (Bantuan Provinsi) kepada Budi Juniarto. Hubungan mereka sangat dekat  karena Santoso dan Wawan  masih mempunyai hubungan Keluarga dengan mantan Kabid (Kepala Bidang) Fisik sebelum Budi Juniarto. Sehingga mulai tahun 2014, 2015 dan tahun 2016, Empat orang inilah yang berperan  melakukan pungutan unduhan kepada anggota Asosiasi yang lain  sebesar 10 % dan menyetorkan  unduhan ke Kabid Fisik sebesar  7,5 %,” kata Sutrisno kepada Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis, 3 Januari 2019 dan keterangan Sutrisno ini kembali disampaikan pada persidangan tanggal 06 Juli 2022<br /><br />“Ada maharnya. Tidak mungkin cair dana bantuan ke setiap Kabupatena Kota di Jawa Timur kalau tidak ada mahar. Untuk dana BK maharnya tujuh setengah persen dan untuk DAK sebesar 6 setengah persen dibayar didepan. Untuk DAK ke Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan DAK ke Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI,” lanjut Sutrisno saat itu (Kamis, 3 Januari 2019) dan keterangan Sutrisno ini kembali disampaikan pada persidangan tanggal 06 Juli 2022      <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiyaGL3Wml2-XqSLJeYfKgi0nTYt_PR4-KMgYwaYGGXANbEbmktO52HfqheOmTJmyeJUDkDRB-IoKphvIM_P7GLod7crh9Jb-W1QP5QJhS-MsuXILCwwtgIz2xp1Ew2h-cOh9nbBRVDP6bzAlR46Tw8i1SdJNqJL9Kv5oIGkszYxyjzsVG2UIInMUo/s335/images.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="150" data-original-width="335" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiyaGL3Wml2-XqSLJeYfKgi0nTYt_PR4-KMgYwaYGGXANbEbmktO52HfqheOmTJmyeJUDkDRB-IoKphvIM_P7GLod7crh9Jb-W1QP5QJhS-MsuXILCwwtgIz2xp1Ew2h-cOh9nbBRVDP6bzAlR46Tw8i1SdJNqJL9Kv5oIGkszYxyjzsVG2UIInMUo/w640-h286/images.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Sutrisno</span></span></td></tr></tbody></table>Sebagai Terdakwa mapun sebagai saksi, Sutrisno pun membeberkan jumlah dana BK, DAU dan DAK ke Kabupaten Tulung serta aliran duit haram kesejumlah pejabat sejak tahun 2014 hingga 2018, yaitu;  <br /><br />Tahun 2014, dana BK Jatim ke Kab. Tulungagung yaitu DAU sebesar Rp3.807 miliar, Unduhan (istilah untuk mendapatkan) DAK sebesar Rp1.4 miliar, dana BK Prov sebesar Rp3.760 miliar, dan di akhir pekerjaan Rp1.368 miliyar. Total sebesar Rp10.335 miliyar.<br /><br />Tahun 2015, DAU Rp5.605 miliyar, Unduhan DAK Rp2.300 miliar, BK Prov Rp4.000 miliar, di akhir pekerjaan Rp1.278 miliyar. Total Rp13.183 miliyar.<br /><br />Tahun 2016, DAU Rp6.381 miliar, Unduhan DAK Rp12.965 miliar, BK Prov Rp2.400 miliar, akhir pekerjaan Rp3.365 miliar. Total Rp25.111 miliyar.<br /><br />Tahun 2017, DAU Rp7.046 miliar, Unduhan DAK Rp4.600 miliar, BK Prov Rp4.000 miliar, akhir pekerjaan Rp1.764 miliar. Total Rp17.410 miliar.<br /><br />Tahun 2018, DAU Rp4.000 miliar, Unduhan DAK Rp7.600 miliar, BK Prov Rp6.000 miliar. Total Rp17.600 miliyar<br /><br /><b>Sutrisno pun membeberkan aliran duit haram kesejumlah pejabat sejak tahun 2014 hingga 2018, yaitu; </b><br />Tahun 2014, Budi Juniarto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim sebesar Rp3.25 M, Supriyono (Terpidana), Ketua DPRD Tulungagung sebesarRp150 juta, Komisi D sebesar R180 juta, untuk operasional Bupati Syahri Mulyo sebesar Ro3.25 M, Kepala DPPKAD sebesar Rp2.507 M, Operasional Dinas 100 juta, untuk Bina Lingkungan sebesar Rp273 juta;<br /><br />Tahun 2015 Budi Setiawan, Kepalada Bapeda Jatim sebesar Rp3.750 M, Supriyono selaku Ketua DPRD Rp150 juta, Komisi D Rp180 juta, Operasional Bupati Syahri Mulyo sebesar Rp4 M, Kepala DPPKD Rp4.405 M, Operasional Dinas Rp125 juta, Bina Lingkungan Rp173 juta;<br /><br />Tahun 2016 Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) Rp10.530 M, Budi Juniarto Rp2.250 M, Ketua DPRD Rp150 juta, Komisi D Rp180 juta, Operasional Bupati Rp3.850 M, DPPKD Rp5.381 M, Operasional Dinas Rp150 juta, Bina Lingkungan Rp915 juta;<br /><br />Tahun 2017, Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) Rp2.990 M, Toni Indrayanto Rp2.250 M, Ketua Dewan Rp150 juta, Komis D Rp180 juta, Operasional Bupati Rp2.256 M, Kepala DPPKD Rp6.740 M, Kusainudin (anggota DPRD Jatim) Rp1 M, Operasional Dinas Rp150 juta, Bina Lingkungan Rp754 juta<br /><br />Tahun 2018, Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) Rp4.940 M, Toni Indrayanto Rp4.500 M, Ketua Dewan Rp150  juta, Komisi D Rp175 juta, Kepala DPPKAD Rp3.500 M, Renovasi rumah Dinas dan Kantor Sentra Polres Rp500 juta, Operasional Bupati Syahri Mulyo Rp2.500 M, Operasional Dinas Rp100 juta, Bina Lingkung Rp85 juta.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">Pengakuan Budi Setiyawan dan Budi Juniarto</span></b>   <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnI2XXm_LQB86ctEmKeNSCrPFms4RTquMaZKj7Ic6h24XbaB_r74faqfX7xRSyGqtnVxq65Rvhh-GdHh_43odzuATgmSmE5SMN8Yb0Qf8clycd-69gxF6FdqEh6E0krIJJjk0XNzet1KlMi0kjHSAebKs6eYoZ6NAjgBqze-60a5FuMOsGEmohyaaM/s640/a.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnI2XXm_LQB86ctEmKeNSCrPFms4RTquMaZKj7Ic6h24XbaB_r74faqfX7xRSyGqtnVxq65Rvhh-GdHh_43odzuATgmSmE5SMN8Yb0Qf8clycd-69gxF6FdqEh6E0krIJJjk0XNzet1KlMi0kjHSAebKs6eYoZ6NAjgBqze-60a5FuMOsGEmohyaaM/w640-h360/a.jpeg" width="640" /></a></div>Pada Selasa, 9 Juni 2020, Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana Provinsi Jawa Timur yang pensiun dini, dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang kemudian menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim memberikan keterangan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim sebagai saksi untuk Terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Kab. Tulungaung saat diadili dalam perkara Korupsi penerima suap sebesar Rp3.8 miliar<br /><br />Saat itu (Selasa, 9 Juni 2020), kepada Majelis Hakim, Budi Juniarto dan Budi Setiyawan mengakui menerima duit, namun berapa jumlahnya, keduanya sama-sama menjawab lupa. Menurut Budi Juniarto, bahwa besaran uang yang ditermima terkait Ban Prov(Bantuan Provinsi)  adalah 7 persen dari jumlah anggaran yang dicairkan. Dana BanProv yang dicairkan adalah ke 25 Kabupaten Kota di Jawa Timur<br /><br />“Kepala Bapeda Ir. Zaenal Abidin, kemudian  digantikan Fatayasin dan  Fatayasin digantikan Budi Setyawan. Bantuan Keuangan Pemprov atas usulan Kabupaten. Terima, saya lupa,” kata saksi Budi Juniarto kepada Majelis Hakim.<br /><br />Pada tahun 2020, KPK telah menetapkan Budi Juniarto sebagai Tersangka. Namun kabar yang diterima beritakorupsi.co dari sumber terpecaya, bahwa Budi Juniarto telah meninggal dunia tahun lalu<br /><br />Sementara Budi Setyawan hanya menyebutkan jumlah uang haram yang diterimanya dari Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung yaitu sebesar Rp2.5 milliar.<br /><br />“Lupa. Dua setengah miliar, saya terima dari Sutrisno. Saya tidak menerima tapi hanya partisipasi, sukarela,” jawab saksi Budi Setiawan enteng<br /><br />Mendengar jawaban pejabat Pemprov Jatim ini yang tidak jujur dan mengatakan lupa berapa jumlah uang ‘haram’ yang diterimanya, anggota Majelis Hakim Kusdarwanto pun saat itu marah<br /><br />“Lupa karena terlalu banyak ya ?. Dari setiap Kabupaten, berapa yang saudara terima. Di Jawa Timur ada 38 Kabupaten Kota,” tanya Anggota Majelis Hakim saat itu, yang dijawab Budi Setiawan, “menerima dari 5 Kabupaten yang mengajukan dana Banprov”.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah KPK akan menyeret Tersangka lain dalam kasus dugaan Korupsi Suap Dana BK Jatim tahun 2014 - 2018 ke Kabupaten/Kota di Jawa Timur setelah menahan Tersangka Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2016 dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2017 - 2018?<br /><br />Sementara dalam Press Release yang disampaiakan oleh Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri bersama Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, Jumat, 19 Agustus 2022 menjelaskan bahwa KPK akan mengumumkan upaya paksa terhadap dua perkara, yang pertama adalah terkait Suap alokasi anggaran Bantuan Keuangan Provinsi di Jawa Timur. Yang kedua, terkait dengan pemberian hadiah atau janji dalam pembahasan dan pelaksanaan APBD dan APBD-P Kabupaten Tulungagung<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">I. Tindak Pidana Korupsi berupa Suap Pengalokasian anggaran Bantuan Keuangan Provinsi di Jawa Timur</span></b></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"> </span></b></div><div style="text-align: justify;">Karyoto menjelaskan, setelah melalui serangkaian penyelidikan berdasarkan fakta hukum persidangan perkara Terpidana Syahrini Mulyo dan kawan-kawan, dan penyidikan perkara Tigor Prakasa ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan pada proses penyidikan dengan menetapkan Tersangka sebagai berikut;<br /><br />“BS (Dr. Ir. Budi Setiawan, M.MT.Red) Kepala di BPKAD Provinsi Jawa Timur 2014 - 2016 dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur tahun 2017 - 2018. Untuk kebutuhan proses penyidikan dilakukan upaya penahanan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 19 Agustus sampai dengan 7 September 2022 di urutan KPK pada Kavling C1,” ucap Karyoto <br /><br />Konstruksi Perkara:<br />Pasca pelantikan Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulungagung di tahun 2013, Ia memui Kepala Bappeda Jawa Timur untuk mendapatkan dukungan pembangunan di Tulungagung. Setelah pertemuan tersebut, Syahri Mulyo menyampaikan kepada Kepala Dinas PUPR Tulungagung dan Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman bahwa ia sudah membuka pintu<br /><br />Dan selanjutnya memerintahkan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Tulungagung dan Sudarto selaku Kepala Dinas Pengairan Pemukiman dan Perumahan Rakyat, agar mengurus dan melakukan komunikasi lanjutan dengan Kepala Bapeda Jawa Timur dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jawa Timur agar Tulungagung mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur untuk infrastruktur<br /><br />Bahwa kewenangan pemberian Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur ada pada Gubernur Jawa Timur, namun pada pelaksanaan analisis kebutuhan penempatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur di delegasikan kepada Kepala Bappeda<br /><br />Sehingga kepala Bappeda-lah yang melakukan analisa kebutuhan masing-masing Kabupaten Kota di Jawa Timur. Namun dalam pelaksanaannya Kepala Bappeda juga memberikan alokasi pembagian tersebut kepada pihak lainnya seperti Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur <br /><br />Atas alokasi dan distribusi pembagian tersebut, maka BS selaku kepala BPKAS Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016 dapat mendistribusikan pembagian Bantuan Keuangan tersebut kepada Kabupaten Kota yang direkomendasikannya. Namun keputusan akhir atas pembagian tersebut tetap pada Bapeda <br /><br />Pada tahun 2015, Sutrisno dan Sudarto mengadakan pertemuan dengan Budi Juniarto sebagai Kepala bidang Infrastruktur dan kewilayahan Bappeda Jawa Timur untuk memberikan proposal pengajuan permintaan alokasi Bantuan keuangan Infrastruktur Jawa Timur<br /><br />Pada perumahan tersebut, masing-masing pihak telah mengetahui bahwa apabila disetujui maka akan ada pemotongan untuk fee bagi pihak Bappeda Jawa Timur sebesar 7,5% dari alokasi yang cair. <br /><br />Selain melalui jalur Budi Juniarto, masih pada tahun yang sama yaitu 2015, Sutrisno melakukan pertemuan dengan Tersangka BS di mana pada pertemuan tersebut, pada intinya Sutrisno meminta bantuan kepada BS agar ada bantuan alokasi Bantuan Keuangan dari provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten Tulungagung <br /><br />Pada pertemuan tersebut, BS sepakat akan memberikan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten Tulungagung dengan pemberian fee antara 7% sampai dengan 8% dari total anggaran yang diberikan <br /><br />Pada tahun 2015, Kabupaten Tulungagung mendapatkan bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur sebesar Rp79,1 miliar. Atas alokasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung, maka Sutrisno memberikan fee kepada Tersangka BS sebesar Rp3,5 miliar<br /><br />Fee tersebut diserahkan kepada Sutrisno langsung kepada Tersangka BS di ruangan kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur. Fee yang dikumpulkan oleh Sutrisno tersebut berasal dari pengusaha di Kabupaten Tulungagung yang mengerjakan pekerjaan yang mana sumber dana untuk pekerjaan tersebut adalah berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Pada 2017, Tersangka BS diangkat menjadi kepala Bappeda Jawa Timur, sehingga kemenangan pembagian Bantuan Keuangan menjadi kewenangan mutlak Tersangka BS. Tahun 2017, Sutrisno atas ijin Syahri Mulyo, juga diminta untuk mencarikan anggaran Bantuan Keuangan di Provinsi Jawa Timur <br /><br />Pada tahun yang sama yaitu 2017, Sutrisno juga menemui Tersangka BS untuk meminta alokasi anggaran bagi Kabupaten Tulungagung. Sehingga pada anggaran perubahan tahun 2017, Kabupaten Tulungagung mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp30,4 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp29,2 miliar <br /><br />Sebagai komitmen atas alokasi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Kabupaten Tulungagung, maka pada tahun 2017 dan 2018, Syahri Mulyo melalui Sutrisno memberikan  fee sebesar Rp6,75 miliar kepada Tersangka BS <br /><br />Atas perbuatannya, Tersangka BS disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana<br /><br />Pengalokasian anggaran Bantuan Keuangan daerah seharusnya dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan dilakuan secara transparan sesuai mekanismenya agar pemanfaatan betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah<br /><br /><b><span style="font-size: medium;">II. Tindak Pidana Korupsi berupa pemberian hadiah atau janji dalam pembahasan dan pelaksanaan APBD dan APBD-P Kabupaten Tulungagung</span></b><br /><br />Dalam perkara ini, KPK juga telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, yaitu AM Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungung, IK Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungung dan AG Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungung<br /><br />Untuk kebutuhan proses penyidikan dilakukan upaya paksa penahanan selama 20 hari pertama terhitung tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan 7 September 2022 di rutan KPK pada kavling C1 <br /><br />Konsumsi Perkatanya: <br /> AM, IK dan AG menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sekaligus merangkap jabatan selaku Wakil Ketua anggaran periode 2014 sampai dengan 2019. Sekitar September 2014, Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung bersama-sama dengan AM, IK dan AG melakukan rapat pembahasan RAPBD Tahun anggaran 2015, di mana dalam pembahasan tersebut terjadi declok dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung <br /><br />Akibat deacklok tersebut, Supriyono bersama AM, IK dan AG kemudian melakukan pertemuan dengan DPRD. Dalam pertemuan tersebut, diduga Supriyono, AM, IK dan AG berinisiatif untuk meminta sebelah sejumlah uang agar proses pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2015 menjadi APBD dapat segera disahkan dengan istilah uang “ketok palu”. <br /><br />Adapun nominal permintaan uang yang “ketuk palu” yang diminta Supriyono, AM, IK dan AG tersebut diduga senilai 1 miliar rupiah. Dan selanjutnya perwakilan TAPD menyampaikan kepada Shari Mulyo selaku Bupati Kabupaten Tulungagung yang kemudian menyetujuinya<br /><br />Selain uang “ketuk palu”, diduga ada permintaan uang tambahan lain sebagai jatah Banggar yang nilai nominalnya disesuakan dengan jabatandari para anggota DPRD Kabupaten Tulungagung.<br /><br />Dan uang diduga diserahkan secara tunai dikantor DPRD Kabupaten Tulungagung yang berlangsung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Diduga ada beberapa kegiatan yang diminta oleh IK sebagai perwakilan AM dan AG untuk dilakukan pemberian uang dari Syahri Mulyo, diantaranya pada saat pengesahan APBD murni maupun penyusunan Perubahan APBD <br /><br />Tersangka IK diduga menerima uang “ketuk palu” sejumlah sekitar Rp230 juta. Atas perbuatannya, Tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor KPK Menahan BS Mantan Kepala BPKAD dan Bapeda Jatim Karena Diduga Korupsi Rp10.25 M

“Apakah KPK akan menyeret Tersangka lain dalam kasus dugaan Korupsi Suap Dana BK Jatim tahun 2014 - 2018 ke Kabupaten/Kota di Jawa Timur set...

»