Tiga Terdakwa Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M Dituntut Berbeda

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. M. Sholehuddin, S.H, M.H: Subsidair dalam hukuman pidana denda bukan penjara tetapi kurungan, ini yang disebut Hukum Penitensier atau sangks pidana </b></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjnN7nnIUQ35axl4MR0b-1KC0fnDEMmaskyLSt52fAxrKWNDpwtV6-Irp-_prRNdc8HiLr1I3EcoQ8JByoTRNyFYwJYrDyOtakrDmZRZE6ceeytvxQ5U9ZTktti5O7uhH5cBxHWENiqwvLO0spZzV05doMne2aOSb3puH2_68vnLgo27z8UplRYran5=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjnN7nnIUQ35axl4MR0b-1KC0fnDEMmaskyLSt52fAxrKWNDpwtV6-Irp-_prRNdc8HiLr1I3EcoQ8JByoTRNyFYwJYrDyOtakrDmZRZE6ceeytvxQ5U9ZTktti5O7uhH5cBxHWENiqwvLO0spZzV05doMne2aOSb3puH2_68vnLgo27z8UplRYran5=w640-h288" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Ada Peribahasa yang berbunyi,<i> “Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikan. Lain tempat lain kebiasaannya, lain daerah lain pula adat istiadatnya”. </i><br /><br />Barangkali ibarat Peribahasa inilah yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan saat membuat dan membacakan surat tuntutannya terhadap Terhadap Terkwa Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Sebab, dari ribuan perkara Korupsi yang sudah disidangkan Khususnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sejak berdirinya pada 17 Desember 2010 silam hingga Desember 2021, belum ada satupun Terdakwa yang dituntut untuk membayar denda dengan subsidair pidana penjara melainkan pidana kurungan<br /><br />Selain itu, Terdakwa yang dinyatakan oleh JPU tidak menikmati hasil kejahatan (Korupsi), juga tidak dituntut pidana membayar uang pengganti. Namun kedua hal ini sepertinya berbeda penerapan hukumnya oleh  JPU Kejari Kabupaten Pasuruan saat menuntut Tiga Terdakwa Korupsi dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk peningkatan Persusuan di Kabupaten Pasuruan</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: </b></span></span><span style="color: #2b00fe;">Siapa “Dalang” Dibalik Kasus Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/siapa-dalang-dibalik-kasus-korupsi.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/siapa-dalang-dibalik-kasus-korupsi.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga: </b></span></span>J<span style="color: #2b00fe;">PU Hadirkan Auditor Dari Akuntan Publik Dalam Perkara Korupsi ‘Persusuan’ Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/jpu-hadirkan-auditor-dari-akuntan.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/jpu-hadirkan-auditor-dari-akuntan.html</a></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi69Tjz_muwDD76HnXphPvfNM61lRrr2ZXI0h4l_H28_h1EbEK8BeqzK5hanPlYDk4wG5GcSe4Xh8r4mqdlnW0Zov3sEjymbu94-i1LnStguKKTHAKM64SB0J1GeR1C9E5kNvKCob3TrGYG0ij7TUW1F2L9Uj9V-BAGmvsJQBfQ0dBOuu-nR843lkv9=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi69Tjz_muwDD76HnXphPvfNM61lRrr2ZXI0h4l_H28_h1EbEK8BeqzK5hanPlYDk4wG5GcSe4Xh8r4mqdlnW0Zov3sEjymbu94-i1LnStguKKTHAKM64SB0J1GeR1C9E5kNvKCob3TrGYG0ij7TUW1F2L9Uj9V-BAGmvsJQBfQ0dBOuu-nR843lkv9=w640-h288" width="640" /></a></div>Tiga Terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) Pengelolaan Keuangan Dana Bergulir yang bersumber dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) untuk Pengembangan Sarana Usaha Persusuan Pada Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp25 miliar yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp25 miliar berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPKP) Perwakilan Jawa Timur Nomor : SR-467/PW13/5/2021 Tanggal 21 Juli 2021 yang dituntut dengan pidana penjara yang berbeda antara 4 hingga 9 tahun<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ketiga Terdakwa itu adalah Koesnan selaku Ketua PKIS Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan, Riang Kulup Prayuda selaku Sekretaris PKIS Sekar Tanjung Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2003 yang juga mantan Wakil Bupati Pasuruan tahun 2013 – 2018 dan Terdakwa Wibisiono selaku  Direktur CV Nurwy Steel Enginering (CV NSE)<br /><br />Terdakwa Kusnan dituntut pidana penjara selama 9 tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp5.838.033.033 subsidair pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. <br /><br />Dan Terdakwa Riang Kulup Prayuda dituntut pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp3.833.000.000 subsidair pidana penjara selama 2 tahun dan 3 bulan<br /><br />Serta Terdakwa Wibisono dituntut pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp5.750.000.000 subsidair pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZnkTBK_f2h4ns0MRu0qkyrTfYErGO2OglSS-HRAw7idqk4p_fSDu7slMmI7YfxNZwr3hyWERykV0rn7X48PhYQQqCbb3FNGDlKDKpkS1VTvUzF0Eua2I-ojanIoXMeh-QaaYJN4D2DF6R6HZuTqmTsJtPLeskHVxDgsoyTvqkuOemLlyO7yyVYtSF=s814" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="436" data-original-width="814" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZnkTBK_f2h4ns0MRu0qkyrTfYErGO2OglSS-HRAw7idqk4p_fSDu7slMmI7YfxNZwr3hyWERykV0rn7X48PhYQQqCbb3FNGDlKDKpkS1VTvUzF0Eua2I-ojanIoXMeh-QaaYJN4D2DF6R6HZuTqmTsJtPLeskHVxDgsoyTvqkuOemLlyO7yyVYtSF=w640-h342" width="640" /></a></div>Menurut JPU, bahwa perbuatan Ketiga Terdakwa ini terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana<br /> </div><div style="text-align: justify;">Tuntutan pidana terhadap Ketiga Terdakwa (Kusnan, Riang Kulup Prayuda dan Wibisono) dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dimas Rangga Ahimsa, SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 16 Desember 2021) dengan agenda Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Yaid Indra Harjono, SH., MH, Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Terdakwa Riang Kulup Prayuda, yaitu J.B. Rahardjo, SH, Noldy F Wisan, SH., CLA, KRT. Sudarmono, SH., MH dab Moh. Rohom, SH dari Kantor Mavin Lau Firm, serta Tim Penasehat Hukum Terdakwa Wibisono, yiatu RR. Tantie Supriatsih, SH., MH dkk dari Kantor Hukum Grahati, Prya Sulistyo & Associaates. Serta dihadiri pula oleh Ketiga Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Pasuran karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Persidangan berlangsung dalam III Session, yang pertama adalah tuntutan JPU terhadap Terdakwa Kusnan, kemudian dilanjutkan dengan tuntutan terhadap Terdakwa Riang Kulup Prayuda dan terkhir tuntutan JPU terhadap Terdakwa Wibisono<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhJnkZvXsoqzNz9_RxwqST9us5aSRpb7ZRJuj7lYUYXM0DcLr60pBn6SAE-wOTxvyHJ9Kc4Sw4LKqM8Csui6HhC76C_zjdQlBSWuMlXw0u1Lt_0Qq6HiIj3Rwwe0q_Qr2XWRJj-IaBNkraE0OqiVqqfWL7eNEiB1tEqbs1J8CCBeEfZmgC1Q-KjIUm0=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhJnkZvXsoqzNz9_RxwqST9us5aSRpb7ZRJuj7lYUYXM0DcLr60pBn6SAE-wOTxvyHJ9Kc4Sw4LKqM8Csui6HhC76C_zjdQlBSWuMlXw0u1Lt_0Qq6HiIj3Rwwe0q_Qr2XWRJj-IaBNkraE0OqiVqqfWL7eNEiB1tEqbs1J8CCBeEfZmgC1Q-KjIUm0=w640-h288" width="640" /></a></div>Dalam tuntutannya terhadap Terdakwa Riang Kulup Prayuda, JPU mengatakan hal-hal yang meringankan bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, Terdakwa bukan aktor utama dalam perkara ini, Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya.<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Riang Kulup Prayuda dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah subsidair 6 bulan kurungan penjara. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp3.833.333.333 subsidair 2 tahun dan 3 bulan penjara,” ucap JPU  <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dari tuntutan JPU ini ada yang menggelitik, mengherankan, membingungkan dan juga menjadi pertanyaan, diantaranya terkait dengan pidana denda yang dituntut terhadap Ketiga Terdakwa dengan subsidair pidana penjara, yang baru kali ini diterapkan oleh JPU Kejari Kabupaten Pasuruan bila dibandingkan dengan ribuan perkara Korupsi yang sudah disidangkan Khususnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sejak berdirinya pada 17 Desember 2010 silam.<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Diduga Korupsi “Persusuan” Rp25 M, Sekretaris PKIS Riang Kulup Prayuda (Ex.Bupati) Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/diduga-korupsi-persusuan-rp25-m.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/diduga-korupsi-persusuan-rp25-m.html</a></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhK2-O7Bi6OkPQqBG08Yrn_wkhtMo2-sk98IZFnTMFo4G_DxsY7qTCiPyz_zmHvm3x9anFwB4St4mFRYZcBe8LHgtzIU91LuWGNUOgGOvg9-xDv0v8HCArlWxovRYhDSnS64zq9pRcqSRvQbJN90tRApxe-6r9c9fl82WKJ-BGXxaQvGbbVCijQoqwm=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhK2-O7Bi6OkPQqBG08Yrn_wkhtMo2-sk98IZFnTMFo4G_DxsY7qTCiPyz_zmHvm3x9anFwB4St4mFRYZcBe8LHgtzIU91LuWGNUOgGOvg9-xDv0v8HCArlWxovRYhDSnS64zq9pRcqSRvQbJN90tRApxe-6r9c9fl82WKJ-BGXxaQvGbbVCijQoqwm=w640-h288" width="640" /></a></div>Dari ribuan perkara Korupsi yang sudah disidangkan Khususnya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sejak Januari 2011 hingga Desember 2021, Susidair dalam pidana denda adalah kurungan bukan penjara, dan berbeda dengan pidana membayar uang penganti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) a, b, c, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Selain itu yang mengherankan adalah terkait tuntutan JPU terhadapa Terdakwa Riang Kulup Prayuda yang mengatakan, bahwa Terdakwa tidak menikmati uang hasil Korupsi, tetapi JPU menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti. Padahal, dalam Pasal 18 ayat (1) b berbunyi: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.  <br /> </div><div style="text-align: justify;">Kalau memang JPU tidak dapat membuktikan dan mengatakan dalam tuntutannya, bahwa Terdakwa Riang Kulup Prayuda tidak menikmati uang hasil Korupsi. Lalu mengapa Terdakwa Riang Kulup Prayuda dituntut pidana untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp3 miliar lebih? Apakah tanggung jawab pidana dapat dijerat kepada semua pengurus PKIS Sekar Tanjung, apabila perbuatan pidana itu tidak dilakukan semau pengurus PKIS? Apakah tanggung jawab pengusus PKIS yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi sama dengan sangsi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Tentang Pemberantasan Korupsi?<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiSrpyixFJqqG46VO8vd-v3os1atv2Eydk8D0dFxtRRA36tkc_wwNHvq7J3MKUDzXrKKIQRcAbp1avpRCwbsQDYWiD1X9Jy1Q7EDG7mWo-7f3oZ0h77pVwbRsFljcxY_x1jyfj3Lyth9aJ-LndQH_uSGhiXOiiGGAJJ9dnVQ1Or5afxbzrMnHrvlXqO=s599" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="599" data-original-width="468" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiSrpyixFJqqG46VO8vd-v3os1atv2Eydk8D0dFxtRRA36tkc_wwNHvq7J3MKUDzXrKKIQRcAbp1avpRCwbsQDYWiD1X9Jy1Q7EDG7mWo-7f3oZ0h77pVwbRsFljcxY_x1jyfj3Lyth9aJ-LndQH_uSGhiXOiiGGAJJ9dnVQ1Or5afxbzrMnHrvlXqO=w500-h640" width="500" /></a></div><br /></div><div style="text-align: justify;">Yang menurut JPU, bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung, bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh PKIS Sekar Tanjung sesuai dengan Undang-Undang Koperasi dan Pasal 55 KUHP. Selain itu menurut JPU, ada feedback sebesar Rp13.5 miliar masuk ke rekening PKIS Sekar Tanjung<br /><br />“Karena uang pengganti itu domainnya adalah perbuatannya. Dinikmati sendiri atau tidak, itu kan berbeda. Disini domainnya, Dia (Terdakwa Riang Kulup Prayuda) adalah pengurus. Dia bertanggung jawab apa yang dilakukan oleh koperasi. Menikmatinya mungkin tidak secara langsung tapi Sesuai dengan pasal 55 yang turut melakukan dan sebagainya, kualifikasi seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi, ada feedback Rp13,5 M, meskipun secara tidak langsung menikmati, bertanggung jawab di situ meskipun derajatnya berbeda dengan Kusnan,” kata JPU menjelaskan<br /><br />Yang megherankan adalah, penjelasan JPU Dimas Rangga Ahimsa, SH terkait perbedaan pidana kurungan dengan pidana penjara yang ditanyakan beritakorupsi.co seusai persidangan. yang menurut JPU Dimas Rangga Ahimsa, SH bahwa kurungan adalah penjatuhan kurungan perampasan hak, sedangkan penjara adalah perampasan kemerdekaan terbatas pada instansi<br /><br />“Kalau kurungan itu kan kita lebih kearah penjatuhan kurungan perampasan hak. Kalau penjara perampasan kemerdekaan terbatas pada instansi,” kata JPU Dimas Rangga Ahimsa, SH kepada beritakorupsi.co<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgHBHcOAFLgWk0VYeC8CTIM_E-ysd1ygSb8eanMWFRON0GSccFYsjQhXnXPUTvJpR7Fhw3QKkkcmRlPlFkK59UJGs2a1toqVcX7r9_8I5VrIKtIQ2R_p-BcQDZag8PpeAeVNdp1aSiKDKFeXjuxIEfxoNhVthPwnF1W5VUdpMJbVwdYzXPxfgp43vYL=s879" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="879" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgHBHcOAFLgWk0VYeC8CTIM_E-ysd1ygSb8eanMWFRON0GSccFYsjQhXnXPUTvJpR7Fhw3QKkkcmRlPlFkK59UJGs2a1toqVcX7r9_8I5VrIKtIQ2R_p-BcQDZag8PpeAeVNdp1aSiKDKFeXjuxIEfxoNhVthPwnF1W5VUdpMJbVwdYzXPxfgp43vYL=w640-h340" width="640" /></a></div>Saat ditanya tentang nama Nurwyndo yang disebut-sebut selaku Presiden Direktur PKIS, JPU Dimas Rangga Ahimsa, SH  bahwa status Nurwyndo saat ini dalam tahap penyidikan namun belum ditahan<br /><br />“Status Nurwyndo sekarang ini dalam tahap penyidikan,” ujar JPU Dimas<br /><br />“Apakah sudah ditahan? Ada orangnya atau masih DPU, dan apakah sudah Tersangka.” Tanya bertitakorupsi.co lebih lanjut<br /><br />“Kalau ditahan Belum tapi masih kita proses. Ada, awalnya kita DPO-kan setelah kita cari ketemu masih proses penyidikan belum ditahan. Kalau itu rahasia penyidikan,” kata JPU Dimas<br /><br />Terkait Subsidair denda dan perbedaan kurungan dengan penjara, menurut Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya Dr. M. Sholehuddin, SH, MH kepada beritakorupsi.co mengatakan, bukan penjara tetapi kurungan<br /><br />“Kalau subsidair pidana denda bukan penjara tetapi kurungan, dan kalau pidana uang pengganti barulah pidana penjara. Kalau Subsidair tidak ada penjara, ini yang disebut Hukum Penitensier atau sanksi pidana dan proses pembinaan terhadap narapidana. Hukuman itu ada pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan misalnya pencabutan hak politik. Ada namnya hakk Pistole, yaitu hak yang dimiliki setiap narapidana kurungan untuk memperbaaiki diri, dia boleh bawa gitar, bawa TV. Kalau narapidana penjara, itu tidak boleh. Dia harus ikut aturan yang dibuat oleh petugas Lapas yang berbeda dangan narapidana kurungan,” kata Dr. M. Sholehuddin, SH, MH mejelaskan<br /><br />Dr. M. Sholehuddin, SH, MH menambahkan, “Jadi kalau penjara, ada didalam sel tetaapi kalau kurungan tidak, dia ada di luar sel dalam Lapas”. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi “Persusuan” Kab. Pasuruan Sebesar Rp25 M Dituntut Berbeda

Ahli Hukum Pidana, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. M. Sholehuddin, S.H, M.H: Subsidair dalam hukuman pidana denda bukan penjara tetapi ku...

»

Terpidana Mustofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto) Dituntut 2 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi Normalisasi Sungai

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam perkara yang sama, Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto sudah lebih dahulu di Vonis pidana penjara selama 1 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.030.135.995 pada tanggal 10 Desember 2020#      <br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">    </span></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjob7DwRiZrGPoLeh6sdM3NRXKRP5Wtm90O1KVSNYuwM2jYECeuPBZeYsPymEU6Z4gnFM4U9RAuXP_nF_P4aRugXZnvk1fTFcuVezcDBaeKDlF-NWe5nCnzZKPtDzrv_dvZ68sXlnrpuy_B3qarxXOoMOBFc_rXkU6hhvMB1QYbY7D79-BXkz6C00mY=s500" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="302" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjob7DwRiZrGPoLeh6sdM3NRXKRP5Wtm90O1KVSNYuwM2jYECeuPBZeYsPymEU6Z4gnFM4U9RAuXP_nF_P4aRugXZnvk1fTFcuVezcDBaeKDlF-NWe5nCnzZKPtDzrv_dvZ68sXlnrpuy_B3qarxXOoMOBFc_rXkU6hhvMB1QYbY7D79-BXkz6C00mY=w386-h640" width="386" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b><br /><i>“Mengapa ini harus terulang kembali - Terluka lagi, tersiksa lagi - Haruskah derita yang s'lalu ku alami - Di dalam hati, tiada akhir”</i>. Ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul Derita Tiada Akhir<br /><br />Dan mungkin seperti lirik lagu inilah yang saat ini dirasakan oleh  Terpidana Mustofa Kamal Pasa atau yang akrab disapa MKP selaku Bupati Mojokerto periode 2010 – 2015 dan 2015 – 2020 yang juga suami Bupati Mojokerto (periode 2021-2026) dr. Ikfina Fahmawati, M.Si<br /><br />Pasalnya, sebelum jabatan Bupati berakhir pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan Mutofa Kamal Pasa ke penjara dan menyeret ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili dalam perkara Tindak Pidana Korupsi suap sebesar Rp2.750.000.000 terkait pemberian ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015. Dari kasus ini, Mustofa Kamal Pasa di Vonis pidana penjara selama 8 tahun<br /><br />Ibarat ungkapan, “Musibah datang silih berganti, sudah jatuh tertimpa tangga”. Belum selesai menjalani hukuman selama 8 tahun penjara, Terpidana Mustofa Kamal Pasa masih berstatus Tersangka dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi berupa uang yang dianggap Suap dan TPPU (Tindak Pidana Pencuian Uang) di KPK<br /><br />Selain itu, Terpidana Mustofa Kamal Pasa bisa jadi akan diseret oleh KPK sebagai Tersangka dalam kasus perkara Korupsi Gratifikasi penerimaan hadiah berupa uang sebagai fee proyek di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 dari Hedrawan Maruszma (anak mantan Jamwas)  selaku Komisaris/Direktur PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) yang menyeret Zaenal Abidin selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum Bina Marga (PU-BM) Kabupaten Mojokerto yang sudah diadili dan dinyatakan terbukti bersalah  melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi. <br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi1NXGLBoGzJHBTc0LVCWKWnoka2TIZI6wJodjyIJekVZLsyD4QUngryumFTYag7C5NRS4v1OMfguYtptocqRfIhcxCebI4ZBUs9lOr2ce-aCGg1_IkCo7oCKsGlaXRYeuU5GTApEqNl_CP9wlPb3JlFubLLzCu07YbISV8JKE8BqHex-rbYHfJCQv7=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="503" data-original-width="640" height="504" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi1NXGLBoGzJHBTc0LVCWKWnoka2TIZI6wJodjyIJekVZLsyD4QUngryumFTYag7C5NRS4v1OMfguYtptocqRfIhcxCebI4ZBUs9lOr2ce-aCGg1_IkCo7oCKsGlaXRYeuU5GTApEqNl_CP9wlPb3JlFubLLzCu07YbISV8JKE8BqHex-rbYHfJCQv7=w640-h504" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto kiri, Terdakwa Ir. Didik Pancaning Argo M.Si dan terpidana Mustofa Kamal Pasa (mantan Bupati Mojokerto)</span></span></td></tr></tbody></table><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;"></span></span>Belum diadili dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU, Terpidana Mustofa Kamal Pasa terseret dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 - 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 bedasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor. SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019<br /><br />Sebelum Terpidana Mustofa Kamal Pasa diadiali dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.030.135.995 terhadap Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto pada tanggal 10 Desember 2020<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">Korupsi Rp1.030 M, Kadis PU Pengairan Kab. Mojokerto di Vonis 1 Thn Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/12/korupsi-rp1030-m-kadis-pu-pengairan-kab.html">http://www.beritakorupsi.co/2020/12/korupsi-rp1030-m-kadis-pu-pengairan-kab.html</a></span><br /><br />Sementara Terpidana Mustofa Kamal Pasa dalam perkara ini dituntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp100 juta subsidair 3 (tiga) bulan kurungan karena JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto mengganggap bahwa Terdakwa Mustofa Kamal Pasa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Daerah dari hasil Normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Kecamatan Jatirejo dan Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 - 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.030.135.995 bedasarkan hasil audit PBKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor. SR-814/PW13/5/2019 tanggal 30 Oktober 2019</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEggTrJgN3tQ0ZnZOyDeS5pQWg4eie-ELtakl3RH4JRJC9yGgrkZEvfsxL81W-G-PEA0c9eQf8UNg4d0i-aoeLIH7fuOWXj5qLZWz44eRiMmH5ocihSBcQv_yL3BVNUnP3qQaYqZdGF2YX5EB_MFbIEGpUThfhMwPpX2YWl1ArWVdaRx_U9BZsNHugGp=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEggTrJgN3tQ0ZnZOyDeS5pQWg4eie-ELtakl3RH4JRJC9yGgrkZEvfsxL81W-G-PEA0c9eQf8UNg4d0i-aoeLIH7fuOWXj5qLZWz44eRiMmH5ocihSBcQv_yL3BVNUnP3qQaYqZdGF2YX5EB_MFbIEGpUThfhMwPpX2YWl1ArWVdaRx_U9BZsNHugGp=w640-h288" width="640" /></a></div>Tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang juga Terpidana Mustofa Kamal Pasa dibacakan JPU Gio Dwi N dari Kejari Kabupaten Mojokerto dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 15 Desember 2021) dengan agenda Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Asep Priyatno, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadiri Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Surabaya, Prong, Sidoarjo karena sedang menjalani hukuman pidana sebagi Terpidana Koruptor dan juga dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Dalam tuntutannya JPU Gio megatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Mustofa Kamal Pasa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">Mustofa Kamal Pasa, SE (Ex. Buapti Mojokerto) Kembali Diadili Dalam Perkara Dugaan Korupsi Normalisasi SungaiRp1.030 M – <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/09/mustofa-kamal-pasa-se-ex-buapti.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/09/mustofa-kamal-pasa-se-ex-buapti.html</a></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh_djfQSu37dBKceOUe1qfTpfSS3JuBmfsvviEt3LUsmnvEW7lh3bEK1M2LbJ0wJvHjFHlb4-XDmfiDtK5CkJPGgZ5JtQIT3aK3I1FRXbi0VEdsIIpi7FFp7TgN0TW5nXohXECpuzG2HAQTARLQ732AykoJlS3gSAA7OFQYuDXzu_gtHH8Zz8OD34C1=s623" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="351" data-original-width="623" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh_djfQSu37dBKceOUe1qfTpfSS3JuBmfsvviEt3LUsmnvEW7lh3bEK1M2LbJ0wJvHjFHlb4-XDmfiDtK5CkJPGgZ5JtQIT3aK3I1FRXbi0VEdsIIpi7FFp7TgN0TW5nXohXECpuzG2HAQTARLQ732AykoJlS3gSAA7OFQYuDXzu_gtHH8Zz8OD34C1=w640-h360" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : 1. Menyatakan Terdakwa Mustofa Kamal Pasa, SE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mustofa Kamal Pasa, SE, selama dua (2) tahun dan denda sebesar Rp100.000. 000 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,” ucap JPU Gio diakhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada persidangan berikutnya. <br /><br />“Saudara atau melalui Pensehat Hukum saudara, diberi kesempatan untuk menyampaikan Pembelaan. Sidang kita tunda Satu minggu,” ucap Ketua Majelis Hakim Marfer Pandeangan, SH., MH sebelum menutup persidangan. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Terpidana Mustofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto) Dituntut 2 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi Normalisasi Sungai

#Dalam perkara yang sama, Ir. Didik Pancaning Argo, M.Si, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengairan (DPUP) Kabupaten Mojokerto sudah ...

»

Majelis Hakim Menolak Eksepsi 17 Terdakwa, Perkara Korupsi Suap Jual Beli Jabatan di Kab. Probolinggo Lanjut

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj0IR_Sr1_ONVz3IAezerczZPx___jJnRFg_jgrCE6m_Z1tZifybAs_oO-Xk82wfF6YuCji2cmIefp3DJiRgv6uO-HMY0mxgScj5ICUQ2i21VwmUYI6JpSicD1snKcc9eVfyVz8hhUiomkdNUygz-oRmcghGQyxcvfWx8SgQJ4FhRzoXvtxXro290SR=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj0IR_Sr1_ONVz3IAezerczZPx___jJnRFg_jgrCE6m_Z1tZifybAs_oO-Xk82wfF6YuCji2cmIefp3DJiRgv6uO-HMY0mxgScj5ICUQ2i21VwmUYI6JpSicD1snKcc9eVfyVz8hhUiomkdNUygz-oRmcghGQyxcvfWx8SgQJ4FhRzoXvtxXro290SR=w640-h288" width="640" /></a></div> <span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /><span style="font-size: small;"><i>“Kuingin marah melampiaskan - Tapi kuhanyalah sendiri di sini - Ingin kutunjukkan pada siapa saja yang ada - Bahwa hatiku kecewa”.</i> Ini adalah sebahagian dari penggalan lirik lagu yang berjudul Kecewa, yang dinyanyikan artis Ibu Kota Bunga Citra Lestari.<br /><br />Dan mungkin seperti lirik lagu inilah yang dirasakan oleh Tim Penasehat Hukum 17 Terdakwa termasuk Terdakwa sendiri karena eksepsi atau keberatannya atas surat Dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum)  dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Suap jual beli jabatan terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI yang sama-sama Tertangkap Tangan oleh Tim penyidik KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021 ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya, dalam sidang yang berlangsung pada Selasa, 14 Desember 2021<br /><br />Ke- 17 Terdakwa adalah 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (PNS di Kecamatan Krejengan, dalam satu berkas perkara), dan 13. Nuruh Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito serta 17. Samsudin (PNS di Kecamatan Paiton, dalam satu berkas perkara)</span><br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiAM-Zobtm_sJKpYvPmoBQHZ6YQhSNTA0sT5pv7BVg5ptCraIKGW_tQQCtawrrvZ55ZOft0hzZb1If_kSTh5islhUyo5egOPygD-2vkzApR1Xc_5GkD3z3WCofmA3_AGwcKapDkcCRF0jG0x-NF6dc_c1m6QBETxSgE_wiNAkCIRfSItodzyjjx5Rb=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiiAM-Zobtm_sJKpYvPmoBQHZ6YQhSNTA0sT5pv7BVg5ptCraIKGW_tQQCtawrrvZ55ZOft0hzZb1If_kSTh5islhUyo5egOPygD-2vkzApR1Xc_5GkD3z3WCofmA3_AGwcKapDkcCRF0jG0x-NF6dc_c1m6QBETxSgE_wiNAkCIRfSItodzyjjx5Rb=w640-h640" width="640" /></a></div><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">17 Calon Pejabat Desa di Kab. Probolinggo Yang Tertangkap Tangan KPK Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/17-calon-pejabat-desa-di-kab.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/17-calon-pejabat-desa-di-kab.html</a></span> <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Ke- 17 terdakwa ini Tertangkap Tangan KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021 bersama-sama dengan Sumarto, selaku Pj (Pejabat) Kepala Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolingg, Doddy Kurniawan (Camat Krejengan), Muhamad Ridwan (Camat Paiton) dan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo serta suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo sebelum Puput Tantriana Sari karena dugaan suap jual beli jabatan. Sehingga jumlah Tersangka/Terdakwa yang yang ditetapkan oleh KPK adalah sebanyak 22 orang<br /><br />Setelah KPK menetapkan 22 sebagai Tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Suap jual beli jabatan, selanjutnya dibagi 2 kategori, yaitu 18 Tesangka yang saat ini sudah menjadi Terdakwa adalah sebagai pemberi suap, yakni; 1. Sumarto, 2. Ali Wafa, 3. Mawardi, 4. Mashudi, 5. Maliha, 6. Mohammad Bambang, 7. Masruhen, 8. Abdul Wafi, 9. Kho’im, 10. Ahkmad Saifullah, 11. Jaelani, 12. Uhar, 13. Nurul Hadi, 14. Nuruh Huda, 15. Hasan, 16. Sahir, 17. Sugito dan 18. Samsudin</span></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjeiRRQRO9A9jJBJFUwVRKwdSrOHCeAlHXevq5J6ySG19OaH3YcVyJt236rvc2IxIU5P2qKt69maggrvVsQDEGejElAoeu_82rqGhEtj1rg_DHedKPVjEfnTaRRajwRlpjSa7Bvxti_qZZ2MLlyw5RAzXXlW6rsrewQL_RLjxmqlcQvBrzQogpAUrtB=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjeiRRQRO9A9jJBJFUwVRKwdSrOHCeAlHXevq5J6ySG19OaH3YcVyJt236rvc2IxIU5P2qKt69maggrvVsQDEGejElAoeu_82rqGhEtj1rg_DHedKPVjEfnTaRRajwRlpjSa7Bvxti_qZZ2MLlyw5RAzXXlW6rsrewQL_RLjxmqlcQvBrzQogpAUrtB=w640-h288" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto. Sidang Dakwaan dengan Terdakwa Sumarto (Senin, 17 November 2021). Dok.BK</span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: small;">Ke- 18 Terdakwa selaku pemberi suap ini diancam pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Kedua Pasal 13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Namun dari 18 Terdakwa, Sumarto (berkasa perkara tersendiri) sudah lebih dahulu diadili dari 17 Terdakwa. Sementara Tersangka Doddy Kurniawan (Camat Krejengan), Tersangka Muhamad Ridwan (Camat Paiton) dan Tersangka Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo serta Tersangka Hasan Aminudin (DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo), masih berada di “Hotel” Merah Putih KPK</span></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgVIBLYP7vOUNX06oXUHsWCRB443PTx4i7UdmGPL6-TPzMY3X9Diqt8vjno0b2fB6dBHo1ThWvDxXacV3Q4A3u7F7Kd9WrAoE_95vIRNG_P6J2V4TVpBohCewVQcUyKhVdQTvJruo0YwLBYt5TrjF-dua96KEBaHWyoNf6AQL3zxIARnm3loTxJrMAG=s640" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgVIBLYP7vOUNX06oXUHsWCRB443PTx4i7UdmGPL6-TPzMY3X9Diqt8vjno0b2fB6dBHo1ThWvDxXacV3Q4A3u7F7Kd9WrAoE_95vIRNG_P6J2V4TVpBohCewVQcUyKhVdQTvJruo0YwLBYt5TrjF-dua96KEBaHWyoNf6AQL3zxIARnm3loTxJrMAG=w640-h360" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;"><b>Tim JPU KPK<br /></b></span></span></td></tr></tbody></table><span style="color: red;"></span><span style="font-size: small;">Sementara Tersangka Doddy Kurniawan (Camat Krejengan), Muhamad Ridwan (Camat Paiton) dan Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo serta suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem yang juga mantan Bupati Probolinggo adalah selaku Penerima suap dan dijerat Pasal Pasal 12 huruf a (atau Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</span><br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">Baca juga:</span> </b></span><span style="color: #2b00fe;">Tertangkap Tangan KPK, Sumarto (PNS Kab. Probolinggo) Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/tertangkap-tangan-kpk-sumarto-diadili.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/tertangkap-tangan-kpk-sumarto-diadili.html</a><br /></span><br /><span style="font-size: small;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya adalah agenda Putusan Sela atas Eksepsi Penasehat Hukum 17 Terdakwa oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Psters Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Sikan, S.Sos., SH dan Fitri Indriati, SH., MH yang dihadiri Tim JPU KPK Arif Suhermanto, dkk dan Tim Tim Panasehat Hukum para Terdakwa serta dihadiri oleh para Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) </span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjNrwY3YYctm5xP2Sq1cO6l0UpJXXZKJKKda6YhFwAEj63dNUniXMRfwGcDIsxdS6VWb0jPd0aPMAqEfw-s8DiC-uDFH6DFziMeYc2s9mBzJOVuSo0kjBgJ8jhY0Ys23ZbSDRPZrBnFyKbfwNOI2odfB3hDMgAYQWUM2keLxgkTqFRkTG-GJskFecSq=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="348" data-original-width="640" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjNrwY3YYctm5xP2Sq1cO6l0UpJXXZKJKKda6YhFwAEj63dNUniXMRfwGcDIsxdS6VWb0jPd0aPMAqEfw-s8DiC-uDFH6DFziMeYc2s9mBzJOVuSo0kjBgJ8jhY0Ys23ZbSDRPZrBnFyKbfwNOI2odfB3hDMgAYQWUM2keLxgkTqFRkTG-GJskFecSq=w640-h348" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Dalam putusan Sela, Majelis Hakim menolak keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum tidak cermat dan tidak jelas karena para Terdakwa dipasksa. Sehingga Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolah<br /><br />“Perkara ini tetap dilanjutkan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi,” ucap Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH<br /><br />“Apakah Jaksa sudah siap,” tanya Majelis Hakim Tongani, SH., MH kepada JPU KPK, yang dijawab oleh JPU KPK Arif Suhermanto memohon waktu sepekan<br /><br />“Kami minta waktu satu minggu,” jawab JPU KPK Arif Suhermanto<span style="color: #2b00fe;"></span><br /><br />Sidangpun ditutup dan akan dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang akan dihadirkan JPU. (Jnt)</span></div>

News Tipikor Majelis Hakim Menolak Eksepsi 17 Terdakwa, Perkara Korupsi Suap Jual Beli Jabatan di Kab. Probolinggo Lanjut

  BERITA KORUPSI .CO – “Kuingin marah melampiaskan - Tapi kuhanyalah sendiri di sini - Ingin kutunjukkan pada siapa saja yang ada - Bahwa ha...

»

HAKORDIA 2021: Titik Nadir Pemberantasan Korupsi dan Merosotnya Integritas Pejabat Publik

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidGoXVMgUG1oUMsQX_Dayx4ojy83kfbMwNZ1X5g_ASLAaYTVp8Cblc-JqqR1hC-zHqD2GI6oeVAnIHwHCN9637kH9pHYyOSxWEUQB0UHUu3Psv5nKxccCU3y61L8W7xg07tctvoKGRMrg/s600/ICW.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidGoXVMgUG1oUMsQX_Dayx4ojy83kfbMwNZ1X5g_ASLAaYTVp8Cblc-JqqR1hC-zHqD2GI6oeVAnIHwHCN9637kH9pHYyOSxWEUQB0UHUu3Psv5nKxccCU3y61L8W7xg07tctvoKGRMrg/s16000/ICW.jpeg" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Pemberantasan korupsi kian mendekati titik nadir. Fenomena state capture, dimana cabang-cabang kekuasaan negara semakin terintegrasi dengan kekuatan oligarki untuk menguasai sumber daya publik dengan cara-cara korup dan kemampuan untuk meruntuhkan sistem penegakan hukum terjadi di berbagai bidang. <br /><br />Demikian halnya dengan penanganan Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019), justru dimanfaatkan oleh sejumlah elit politik yang berkelindan dengan pelaku bisnis untuk meraup keuntungan di tengah kemerosotan ekonomi dan peningkatan masalah sosial. Apa yang telah dijanjikan oleh Pemerintah untuk memperkuat pemberantasan korupsi tidak terwujud. Sebaliknya, masyarakat terus menjadi korban atas kejahatan korupsi.<br /><br />Sejumlah survei terbaru yang telah dirilis berbagai lembaga telah menggambarkan situasi pemberantasan korupsi di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Misalnya, Indeks Perilaku Antikorupsi 2021 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Temuannya menunjukkan adanya peningkatan praktik suap-menyuap yang dilakukan masyarakat saat mengakses pelayanan publik. Hal itu pun diperkuat oleh survei Litbang Kompas yang dirilis beberapa waktu lalu. Setidaknya hampir setengah dari total responden mengatakan perilaku korupsi semakin parah di tengah masyarakat. <br /><br />Sedangkan dari sisi negara, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia juga anjlok, baik skor maupun peringkatnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Bahkan, lembaga survei Indikator memberikan peringatan serius atas fenomena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<br /><br />Temuan-temuan di atas sebenarnya bukan hal mengejutkan lagi. Sebab, satu tahun terakhir masyarakat dapat secara jelas melihat agenda pemberantasan korupsi semakin dikesampingkan oleh negara. Bagaimana tidak, dari aspek penegakan hukum saja, kebijakan atau keputusan yang diambil justru semakin tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak pengujian materi UU KPK, penghapusan syarat memperketat remisi bagi pelaku korupsi oleh Mahkamah Agung, hingga vonis ringan atas kasus korupsi yang melibatkan pejabat politik.<br /><br />Agenda penguatan KPK sebagaimana disampaikan oleh Presiden jauh panggang dari api. Kebijakan politik revisi UU KPK, terpilihnya komisioner KPK bermasalah, pemecatan puluhan pegawai lembaga antirasuah secara ugal-ugalan melalui Tes Wawasan Kebangsaan mencerminkan bukti pelemahan anti-korupsi, alih-alih penguatan. Celakanya, Presiden tidak mengambil tindakan berarti, meskipun rekomendasi lembaga negara seperti Ombudsman dan Komnas HAM yang menemukan praktik pelanggaran serius atas TWK KPK .Bisa dikatakan, Presiden gagal menjadi panglima besar dalam agenda pemberantasan korupsi.<br /><br />Meredupnya kebijakan politik untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi dapat dipotret dari politik legislasi nasional. Sejumlah regulasi penting seperti Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, dan Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak pernah dimasukkan dalam program legislasi nasional prioritas.<br /><br />Merosotnya upaya pemberantasan korupsi berimbas pada semakin buruknya pengelolaan etika pejabat publik. Praktik rangkap jabatan publik, menyatunya kepentingan politik dan bisnis, seperti konflik kepentingan pejabat dalam bisnis PCR dan obat-obatan dalam penanganan pandemi COVID-19 menjadi bukti konkret melemahnya tata kelola pemerintahan.<br /><br />Momentum Hari Antikorupsi Dunia ini patut kita rayakan dengan kesedihan. Pada saat yang sama, masyarakat perlu menyadari bahwa menyandarkan harapan tinggi pada negara untuk memberantas korupsi akan jatuh pada mimpi belaka. Karena korupsi selalu mengorbankan kita sebagai warga masyarakat, momentum hari Antikorupsi Dunia ini dapat menjadi titik balik perlawanan masyarakat terhadap korupsi. Mari perkuat suara kita, mari kita perkuat peran kita untuk melawan korupsi.<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumber: ICW (Indonesia Corruption Watch)</div><div style="text-align: justify;">Editor: Jent <br /></div>

News Tipikor HAKORDIA 2021: Titik Nadir Pemberantasan Korupsi dan Merosotnya Integritas Pejabat Publik

BERITA KORUPSI .CO - Pemberantasan korupsi kian mendekati titik nadir. Fenomena state capture, dimana cabang-cabang kekuasaan negara semakin...

»

Kejari Kabupaten Madiun “Kembali KO”

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><span style="color: black;">Penasehat Hukum Terdakwa, Suryono Pane, SH., MH,:</span> Kita lihat nanti bagaimana Kejari Mejayen (Kab. Madiun) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun untuk mengembalikan harkat dan kedudukan Pak Budi Tjahyono</span></span><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI_1aftjc0smL0KxmOHA6r4aBUaia3sa61xonooTxwFo2KTUA-D0bvN6YW101TQ4AiyCFr3kx5CxKy6qio71TL02GBXI1mBqL7NrWFyeu3qR1x6hq0CC0flUpVbztz4Kml1OhLMYuCB8w/s982/Pane.1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="982" data-original-width="776" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI_1aftjc0smL0KxmOHA6r4aBUaia3sa61xonooTxwFo2KTUA-D0bvN6YW101TQ4AiyCFr3kx5CxKy6qio71TL02GBXI1mBqL7NrWFyeu3qR1x6hq0CC0flUpVbztz4Kml1OhLMYuCB8w/s16000/Pane.1.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br /></div>“Hmm, sedari dulu sudah kukatakan - Siapa diri ini - Sedari dulu sudah aku katakan - Janganlah kau sesali”. Ini adalah sebahagian dari penggalan syair lagu yang berjudul “Jangan Sampai Tiga Kali” yang diciptakan oleh putra daerah dari Sumatra Utara Tagor Pangaribuan di tahun 2015<br /><br />Dan syair lagu ini sepertinya berkaitan dengan Dua kali Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun atau yang dulu dikenal dengan sebutan Kejari Mejayen “KO” dengan 2 Terdakwa/Terpidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan sebesar Rp330.000.000 yang berasal dari APBN TA 1998/1999 untuk Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) di Kabupaten Madiun yang dianggap telah merugikan keuangan negara senilai Rp105 juta pada tahun 2012<br /><br />Namun kenyataannya, 2 orang (mantan) Tersangka/Terdakwa/Terpidana, yaitu Drs. Budi Tjahyono, M.Si. selaku  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun dan Drs. H. Komari, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil diseret Kejari Kabupaten Madiun ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara tersebut justru di Vonis bebas oleh Majelis Hakim pada tingak Kasasi (untuk Drs. H. Komari, M.Si) dan Majelis Hakim pada tingkat PK (Peneninjauan Kembali) untuk Drs. Budi Tjahyono, M.Si<br /><br />Pun demikian, saat ini Kejari Kabupaten Madiun masih berharap upaya hukum PK (Penninjauan Kembali) yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Kejari Kabupaten Madiun atas putusan Majelis Hakim pada tingak Kasasi yang membebaskan Terdakwa Drs. H. Komari, M.Si<br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2000, dimana pemerintah Kabupaten Madiun menerima dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) yang  berasal dari APBN TA 1998/1999 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah, mempunyai Tujuan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOcvrK4wROayfQTC6Exagn4WHvkBvz8h_BkEG2p-SGzLog56T8BBQpyh84GV4OPdqeBxys9BJleAMg3Xdg74-SwO2wCiQTyUOLXWN3Zbg9b-uDiAnXSHRsL7lpZQffynec6WWrgcbPW3I/s1040/d.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1040" data-original-width="780" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOcvrK4wROayfQTC6Exagn4WHvkBvz8h_BkEG2p-SGzLog56T8BBQpyh84GV4OPdqeBxys9BJleAMg3Xdg74-SwO2wCiQTyUOLXWN3Zbg9b-uDiAnXSHRsL7lpZQffynec6WWrgcbPW3I/w480-h640/d.jpg" width="480" /></a></div>Pada tahun 2015, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun menetapkan 2 tersangka Korupsi dana bantuan PIK yang merugikan keuangan negara sebesar Rp105, yaitu Drs. H. Komari, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, dan Drs. Budi Tjahyono, M.Si selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Ketua I Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil (perkara terpisah)<br /><br />Keduanya diseret ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, dan didakwa telah menyalahgunakan dana bantuan PIK sebesar Rp105.098.410 (seratus lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu Pasal 2 ayat (1), atau Subsidair pasal 3 atau Dakwaaan ke Dua pasal 8 Jo pasal 18 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat ( 1 ) ke-1 KUHP<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Madiun, keduanya dijerat pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dan dituntut pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan tanpa membayar uang pengganti karena uang sebesar Rp105.098.410 sudah dikembalikan ke kas daerah Kabupaten Madiun<br /><br />Lalu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya mendukung dakwaan JPU, dan menghukum Keduanya dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 10 bulan denda sebesar Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Putusan itu tertuang dalam perkara Nomor. 195/ Pid. Sus-TPK/2015/PN.Sby<br /><br />Tak merasa melakukan Korupsi, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabayapun ditolak oleh Terdakwa dan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur melalui Tim Penasehat Hukumnya, Suryono Pane dkk.<br /><br />Usaha terdakwa untuk bebas di Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur memang kandas, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur juga menyatakan bahwa terdakwa Drs. H. Komari, M.Si terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Putusan Nomor. 30/Pid. Sus-TPK/2017/PT.Sby, tahun 2017<br /><br />Sekalipun kandas di Pengadilan Tipikor Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur, ternyata upaya Drs. H. Komari, M.Si untuk membuktikan bahwa dirinya tak bersalah akhirnya berhasil karena Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menyatakan bahwa terdakwa Drs. Komari, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. <br /><br />Sebagai Aparat Penegak Hukum tak terima kalah. Jaksa Penuntut Umum Kejari Kabupaten Madiun melakukan upaya hukum PK dengan dasar, saran dari Plt. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial dengan surat Nomor : 20/WK.MA.Y/X11/2020 tanggal 21 Desember 2020 membalas surat dari Kejari Kabupaten Madiun Nomor : B-1491/M.5.46/F1.1/12/2020 tanggal 08 Desember 2020 terkait Permintaan Fatwa Atas Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi An. Drs. Komari, M.Si dan An. Drs. Budi Tjahyono, M.Si<br /><br />Selain itu, permohonan pengajuan PK oleh Kejari Kabupaten Madiun yang tertuang dalam memori PK yaitu terkait putusan MA RI Nomor : 824 K/Pid.Sus/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang memvonis bebas Drs. H. Komari, M.Si. Sedangkan putusan MA RI Nomor : 280 K/Pid.Sus/2019 tanggal 15 April 2019, menghukum Drs. Budi Tjahyono, M.Si </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvs4jG4ipif_uA3CIpVL1Qr8FSrRzuPnWyjqyRdu2YYQgTnh8RPqeFx4qZcbcA5BIDL8T-2Oc2qpZk-YnQJjwMo0yMt7xoGhO3i5F9ZwzOHBRCFMG4-dHx08wb-I3EmGsBs2o9mMTDPPE/s1280/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1280" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvs4jG4ipif_uA3CIpVL1Qr8FSrRzuPnWyjqyRdu2YYQgTnh8RPqeFx4qZcbcA5BIDL8T-2Oc2qpZk-YnQJjwMo0yMt7xoGhO3i5F9ZwzOHBRCFMG4-dHx08wb-I3EmGsBs2o9mMTDPPE/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div>Nah, kali ini, kesuksesan diraih oleh Drs. Budi Tjahyono, M.Si setelah melakukan upaya hukum PK ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Penasehat Hukum-nya, Suryono Pane, SH., MH yang hasilnya dikabulkan alias bebas<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Kejari Kabupaten Madiun melakukan Press Relise atau jumpa Pers atas Vonis bebas Terpidana Drs. Budi Tjahyono, M.Si seperti saat penetapan Drs. Budi Tjahyono, M.Si dan Drs. Komari, M.Si sebagai Tersangka?<br /><br />Apakah Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun akan Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya (Drs. Budi Tjahyono, M.Si) termasuk jabatan dan Eslon II sebagai PNS di Pemerintahan Kabupaten Madiun?<br /><br />Menanggapi hal ini, Suryono Pane, SH., MH selaku Penasehat Hukum Drs. Budi Tjahyono, M.Si kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon mengatakan, akan menunggu bagaimana pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk mengembalikan hak-hak Drs. Budi Tjahyono, M.Si<br /><br />“Kita lihat nanti bagaimana Kejari Mejayen (Kab. Madiun) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun untuk mengembalikan harkat dan kedudukan Pak Budi Tjahyono,” kata Pane<br /><br />Apa yang dikatan Suryono Pane, SH., MH ini tidaklah salah, sebab dalam petikan putusan PK tersebut berbunyi: Memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh terpidana telah memutus perkara terpidana Drs. Budi Tjhyono, M.Si pekerjaan PNS <br /><br />Mahkamah Agung tersebut membaca tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mejayan tanggal 17 Februari 2016. Membaca putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 196/.//2015/PN. Sby tanggal 23 Maret 2016<br /><br />Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 98/PID.SUS-TPK /2016/PT.Sby tanggal 15 Desember 2016. Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/Pid.Sus/2019 tanggal 15 Agustus 15 April 2019<br /><br />Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pid.Sus,PK/TPK/2021/PN.Sby juncto Nomor 280 K/Pid.Sus/2019 juncto Nomor 98/PID.SUS-TPK /2016/PT.Sby juncto Nomor 196/.//2015/PN. Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Penasehat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut<br /><br />Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 6 Januari 2021 dari Penasehat Hukum Terpidana sebagai pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Januari 2021<br /><br />Membaca pada surat-surat lain yang bersangkutan; <br />Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;<br /><br />“Mengadili: 1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Drs. Budi Tjahyono, M.Si tersebut;<br /><br />2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/Pid.Sus/2019 tanggal 15 April 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 98/PID.SUS-TPK /2016/PT.Sby tanggal 15 Desember 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidaan Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 196/.//2015/PN. Sby tanggal 23 Maret 2016;<br /><br />“MENGADILI KEMBALI: 1. menyatakan Terpidana Drs. Budi Tjahyono, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer, Subsider atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum;<br /><br />2. Membebaskan Terpidana tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut; 3. Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 4. Memerintahkan agar terpidana segera dikeluarkan dari tahanan”.<br /><br />Putusan PK tersebut disidangkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada Rabu, tanggal 3 November 2021 oleh Dr. Sunarto, S.H., M.H, Hakim sebagai Ketua Majelis, H. Ansori, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota serta Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H. sebagai Panitra Pengganti<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCls8HgouohhvBTlbHSNfaGRY9FssXVQ0ovUZim28AU3UEcH76tf9zd4ElwAT1eOt6dqERCb-g4sxHGQq-TbS_iQxcGMMr4Ar6Q3NponN54iW1ZmzhmLMUwaAH-bZOekzVPKYogYpnAZI/s600/Pane...jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="392" data-original-width="600" height="418" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCls8HgouohhvBTlbHSNfaGRY9FssXVQ0ovUZim28AU3UEcH76tf9zd4ElwAT1eOt6dqERCb-g4sxHGQq-TbS_iQxcGMMr4Ar6Q3NponN54iW1ZmzhmLMUwaAH-bZOekzVPKYogYpnAZI/w640-h418/Pane...jpg" width="640" /></a></div>Kasus ini berawal pada tahun 2000, dimana Pemerintah Kabupaten Madiun menerima dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) dengan sumber dana  yang  berasal dari APBN TA 1998/1999 sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah, mempunyai Tujuan untuk menggerakkan roda perekonomian nasional melalui : Pemberdayaan agro industri kecil berorientasi ekspor ;<br /><br />1. Pemberdayaan industri kecil kerajinan berorientasi ekspor ; 2. Pemberdayaan industri kecil subtitusi impor ; Pemberdayaan pedagang eceran kecil melalui pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) ; 3. Sedangkan sasaran dari bantuan dana Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) yaitu : <br /><br />a. Meningkatkan peranan Industri Kecil Menengah  (IKM)  yang  berorientasi ekspor ; b. Mengembangkan Industri Kecil Menengah ( IKM )  dan  Pedagang  Kecil Menengah (PKM) target binaan di seluruh propinsi ; c. Mendorong Peningkatan peranan Pedagang Kecil Menengah ( PKM ) dalam sistem distribusi bahan pokok dan pengembangan ekspor ; Menyerap tenaga kerja yang terkena PHK di sub sektor industri kecil dan pedagang eceran kecil serta memberdayakan pedagang kecil<br /><br />Yang menjadi lembaga  penyalur  bantuan  dana  Pemberdayaan  Industri Kecil ( PIK ) tersebut sebagaimana Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  Republik  Indonesia Nomor   :   497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah adalah Bank Rakyat Indonesia dimana IKM dan PKM berdomisili<br /><br />Untuk kelancaran pelaksanaan bantuan modal ke Industri kecil, ditunjuk Tim Teknis Daerah ( TTD  )  Kabupaten Madiun yang  anggotanya  terdiri dari saksi NOOR ACHWAN ( unsur dari Dinas Perindustrian ) dan saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI ( unsur dari Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun ) ;<br /><br />Dalam perkembangannya, pada tahun 2004 setelah dana bantuan Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) tersebut digulirkan ke para industri kecil yang ada di wilayah Kabupaten Madiun terdapat sisa dana perguliran yang masih  tersimpan  di rekening giro Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Madiun dengan nomor  rekening 0045.01.000296.30.8 sebesar Rp 107.000.000 (seratus  tujuh  juta rupiah)<br /><br />Kemudian saksi Drs. H. SUHARDI, M.M. (saat itu menjabat  sebagai  Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2004), setelah mengetahui ada sisa dana Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) yang  belum digulirkan sesuai peruntukkannya, lalu memerintahkan saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI dan saksi NOOR ACHWAN (keduanya selaku Tim Teknis Daerah ) untuk memindahkan dana Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) dari  rekening  giro BRI cabang Madiun ke PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 26 April 2004 dana PIK sejumlah  Rp107.000.000  (seratus tujuh  juta rupiah) oleh saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI dan saksi NOOR ACHWAN dipindahkan ke rekening atas nama Tim Teknis Daerah di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun dengan nomor rekening 02.11.000419.01<br /><br />Untuk mengoptimalkan program Pemberdayaan Industri Kecil (PIK) tersebut, Bupati Madiun mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 Tentang Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, di dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut menyatakan susunan Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil sebagai berikut :<br /><br />Penanggung Jawab : Bupati Madiun,; Pengarah : Wakil Bupati,; Ketua : Sekretaris Daerah,; Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan,; Ketua II : Kepala Diperindag,; Sekertaris : Kepala Bagian Perekonomian,; Koordinator    : Wakil Kepala Diperindag,; Anggota : Direktur P.D Bank Pasar, Unsur Perguruan Tinggi, Kabid Perekonomian pada Bappeda, Kasubdin Industri pada Diperindag, Kasubag Perekonomian Perusahaan, Kasi Sarana Industri pada Diperindag, Staf Bagian Perekonomian.<br /><br />Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004, dalam Diktum Kedua Keputusan Bupati tersebut menerangkan tugas dari Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil sebagai berikut :<br /><br /> a. Mengadakan koordinasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan industri kecil,; b. Memberikan bimbingan kepada para pengusaha industri kecil (IK ) dan industri rumah tangga (IRT),; c. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan aspek administrasi pelaksanaan dan pelaporan  pengembangan  industri  kecil  (IK)   dan  Industri   Rumah  Tangga (IRT),; d. Melakukan penilaian kelayakan terhadap proposal usaha industry kecil (IK)/ industri rumah tangga (IRT),; e. Menerbitkan surat persetujuan bantuan mengikat  perjanjian  dengan  industri kecil (IK)/industri rumah tangga ( IRT ),; f. Memberikan rekomendasi pencairan bantuan modal kepada PD. BPR Kabupaten Madiun,; g. Melakukan monitoring dan evaluasi  terhadap  ketepatan  pengembalian pinjaman. Bertanggung jawab atas keberhasilan pengembangan industri kecil di Kabupaten Madiun,; h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati<br /><br />Sisa  dana  perguliran  Pemberdayaan  Industri   Kecil  (PIK)  sebesar Rp 107.000.000 (seratus tujuh juta rupiah) yang tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sejak tanggal 26 April 2004 hingga tahun 2012 tidak dipergunakan sesuai peruntukkannya sebagaimana Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 497.1/MPP/Kep/10/ 1998 tanggal 26 Oktober 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah<br /><br />Selanjutnya saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku  Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun berdasarkan Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasi penyelenggaraan administrasi pembangunan, administrasi perekonomian dan administrasi sumber daya alam.<br /><br />Dan untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : 1. Perumusan kebijakan dan program kegiatan administrasi pembangunan yang meliputi bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan dan komunikasi, pekerjaan umum, budaya dan pariwisata,; 2. Perumusan kebijakan dan program kegiatan administrasi perekonomian yang meliputi bidang koperasi, usaha mikro, kecil menengah, penanaman modal, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Daerah,; 3. Perumusan kebijakan dan program kegiatan administrasi sumber daya  alam yang meliputi bidang pertanian, peternakan dan perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, lingkungan hidup,; 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan tugas pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah<br /><br />Saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun sekaligus selaku Ketua I Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil Kabupaten Madiun, pada tanggal 14 Nopember 2012 mengadakan rapat koordinasi perkembangan Dana Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang dihadiri oleh saksi  Drs. H. SUHARDI,  MM. ( mantan Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2004 ) dan saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI selaku Tim Teknis Daerah Kabupaten Madiun serta terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun<br /><br />Agenda rapat saat itu membahas sisa dana perguliran Program Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang pernah diterima Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2000 yang mana program tersebut tidak berjalan hingga tahun 2012<br /><br />Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi perkembangan dana Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) tanggal 14 Nopember 2012 tersebut, selanjutnya saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun membuat Surat Nomor : 518/286/402.022/2012 tanggal 20 Nopember 2012 yang ditujukan kepada Direktur PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun yang isinya permohonan laporan perkembangan dana program PIK yang tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun<br /><br />Setelah mendapat surat dari saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. tersebut pihak PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun melalui  saksi  Drs. SARIYADI, MM. ( Direktur PD. BPR Bank Daerah Madiun saat itu ) memberikan informasi secara lisan kepada saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. jika dana program Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang masih tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Madiun sampai dengan tahun 2012 kurang lebih sejumlah  Rp.105.000.000 (seratus lima juta rupiah) belum termasuk besarnya bunga<br /><br />Setelah saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. mengetahui ada dana  yang masih tersimpan kurang lebih sejumlah Rp105.000.000 (seratus  lima  juta rupiah) tersebut, kemudian saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. tanpa sepengetahuan anggota Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil Kabupaten Madiun memerintahkan kepada saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI untuk mengambil/menarik dana di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa Drs. H. KOMARI,  M.Si  dengan  perintah supaya “diamankan ”<br /> <br />Padahal saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si mengetahui tugas pokok dan fungsi dari masing-masing tim koordinasi Pengembangan Industri Kecil, yaitu untuk mencairkan dana Pemberdayan Industri Kecil harus melalui mekanisme terlebih dahulu adanya proposal usaha industri kecil yang telah dinilai layak baru dikeluarkan surat rekomendasi pencairan bantuan modal dan rekomendasi tersebut ditujukan kepada PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan Bupati Madiun Nomor 260  Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si.,<br /><br />Sehingga saksi Dra. SRI WULAN  RAHMADANI pada tanggal 13 Desember 2012 mengambil dana  program  Pemberdayaan Industri Kecil ( PIK ) yang masih tersimpan di PD. BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun sejumlah Rp. 105.098.410.- ( Seratus lima  juta  sembilan puluh  delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah ) lalu dana tersebut diserahkan kepada terdakwa Drs.  H.  KOMARI,  M.Si.  <br /><br />Kemudian sebagai  tanda  terima  telah  dibuatkan terlebih dahulu berupa Berita Acara Penyerahan Dana PIK Pemerintah Kabupaten Madiun yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI selaku pihak yang menyerahkan dan terdakwa Drs. H. KOMARI, MSi. selaku pihak yang menerima dan diketahui oleh saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun<br /><br />Selanjutnya atas perintah dari saksi  Drs.  BUDI  TJAHYONO,  M.Si. kemudian terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun dan selaku Sekretaris Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil menerima uang sebesar Rp 105.098.410 (seratus lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) dari saksi Dra. SRI WULAN RAHMADANI yang mana seharusnya dana tersebut dipergunakan sesuai peruntukannya yaitu untuk digulirkan kembali untuk meningkatkan  industri kecil yang ada di wilayah Kabupaten Madiun namun justru dana tersebut oleh terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. disimpan direkening pribadinya di Bank Jatim cabang Madiun dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya<br /><br />Saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. bersama-sama terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. mengetahui mekanisme dan prosedur  penyaluran  dana  PIK tersebut dengan cara OB (Over Booking) yaitu Pemindahbukuan dari rekening  atas nama Tim Teknis Daerah ke rekening masing-masing Industri Kecil penerima bantuan modal (industri kecil yang proposalnya telah disetujui )<br /><br />Terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. pada tanggal 06 Januari 2015 mengembalikan dana sebesar Rp 105.100.000 (seratus lima juta seratus ribu rupiah) ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun setelah mengetahui pihak Kejaksaan Negeri Mejayan menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat terkait penyalahgunaan dana program  Pemberdayaan  Industri Kecil (PIK)<br /><br />Terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. telah  secara  melawan  hukum memperkaya diri sendiri dengan tidak mempedomani petunjuk pelaksanaan Pemberdayaan Industri Kecil  (PIK)  Nomor  :  497.1/MPP/Kep/10/1998 tanggal 26 Oktober 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Serta Pedagang Kecil dan Menengah halaman 19 Bab IV tentang Pelaksanaan Pengelolaan Modal Bergulir dan Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 Tentang Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 99/PMK.05/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Pedoman Pengelolaan dana bergulir pada kementrian Negara/lembaga<br /><br />Karena pada ketentuan peralihan pasal 22 telah diatur perlakuan dana bergulir sebelum tahun anggaran 2008 harus melaporkan dana tersebut sebagai dana bergulir dalam neraca, dan pada pasal 24 ayat (2) Dalam hal kementrian tidak membentuk satker Badan Layanan Umum (BLU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dana bergulir yang diterima harus disetor ke Rekening Kas Umum Negara (KUN) secepatnya sesuai ketentuan perundang- undangan dan berdasarkan keterangan  INDRIA  WAHYUNI,  S.H,  LL.M.  Ahli Hukum Administrasi Negara ( HAN ) dari Universitas Airlangga Surabaya<br /><br />Bahwa ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Asisten merupakan bagian dari Sekretariat Daerah, dimana kedudukan Asisten berada di bawah Sekretaris Daerah. Asisten berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah.<br /><br />Masing-masing asisten membawahi bagian dan bagian membawahi sub bagian yang besaran organisasinya disesuaikan dengan kriteria  sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,  yaitu  Jumlah  penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, keputusan Bupati Madiun No.260 tahun 2004 berlaku asas kepastian hukum (keputusan itu berlaku selama belum dibatalkan atau dicabut) dan asas contrarius actus (kewenangan pencabutan keputusan terletak pada si penerbit keputusan).<br /><br />Dalam hal Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 tetap dianggap sah dan berlaku mulai ditetapkan    (22 Juni 2004) dan tetap berlaku selama tidak dicabut oleh Bupati Madiun dengan bentuk hukum Keputusan Bupati. Sehingga Kewenangan Tim Koordinasi Pengembangan Industri Kecil, tetap melekat pada jabatan (yang sama di tahun-tahun berikutnya) sebagaimana dimaksud  dalam  lampiran  Keputusan Bupati Madiun Nomor 260 Tahun 2004 dan tetap berlaku sampai dengan bila Keputusan Bupati tersebut dicabut dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka yang dilakukan terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. sebagai pejabat TUN yang diklasifikasikan Maladministrasi  (  diluar kompetensi, penguasaan tanpa  hak )<br /><br />Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman definisi Maladministrasi sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan  oleh  penyelenggara  Negara dan Pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial bagi masyarakat dan orang perorangan dan dana PIK bersumber dari APBN sehingga wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, pengelolaan keuangan Negara meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban sebagaimana pasal 1 angka<br />6 UU No. 15 Tahun 2014<br /><br />Dan dana PIK merupakan uang Negara, yang berhak menyimpan adalah bendahara Negara dan uang Negara tidak boleh disimpan di rekening pribadi ( pasal 7 ayat ( 2 ) huruf g UU No.1 Tahun 2014 ), dana PIK tidak boleh ditarik tunai dan apa yang dilakukan oleh terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. berimplikasi terhadap saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si.<br /><br />Berdasarkan keterangan H. HARJONO MINTAROEM, S.H, M.S ahli Hukum Pidana dari Universitas Airlangga Surabaya bahwa tindakan terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. sebagai pejabat struktural dalam pemerintahan merupakan penyalahgunaan kewenangan juga dapat merugikan keuangan Negara sekaligus dapat merugikan perkuatan perekonomian Negara sehingga akibat perbuatan terdakwa Drs. H. KOMARI, M.Si. bersama–sama dengan saksi Drs. BUDI TJAHYONO, M.Si. tersebut  Negara  telah  dirugikan  kurang  lebih  sebesar  Rp.  105.098.410.-   (seratus lima juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) arau Subsidair pasal 3 atau Dakwaaan ke Dua pasal 8 Jo pasal 18 Ayat ( 1 ) dan Ayat (2) UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat ( 1 ) ke-1 KUHP. (Jen)<br /></div>

News Tipikor Kejari Kabupaten Madiun “Kembali KO”

Penasehat Hukum Terdakwa, Suryono Pane, SH., MH,: Kita lihat nanti bagaimana Kejari Mejayen (Kab. Madiun) dengan Pemerintah Daerah Kabupate...

»

Gusmin Tuarita, Mantan Kakanwil BPN Kalbar/ Kakanwil BPN Jatim Dituntut 6 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp22 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Selain Gusmin Tuarita, JPU KPK juga menuntut Terdakwa Siswidodo, mantan Kabid Kanwil BPN Kalbar/Kabid Kanwil BPN Jatim dengan pidana penjara selama 5 tahun dalam perkara Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp28 M#</span></span></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5shuyb7BJe6_xYDfnRD2URbqhfkgoP3f6PxtKtyp0sw6Mxhi6-S_GNdv-7wQVOpu56ngWIx1g9HMalhM2ZwDm9or3e4hfq3gjLnSFZZZzHapw-60ollQWV5XJdrRXe4g64I49x2-lo14/s1334/IMG20211207095705.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5shuyb7BJe6_xYDfnRD2URbqhfkgoP3f6PxtKtyp0sw6Mxhi6-S_GNdv-7wQVOpu56ngWIx1g9HMalhM2ZwDm9or3e4hfq3gjLnSFZZZzHapw-60ollQWV5XJdrRXe4g64I49x2-lo14/w640-h288/IMG20211207095705.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Keterangan Foto dalam layar, Terdakwa Siswidodo (atas) dan Terdakwa Gusmin Tuarita (bahwa kanan). Fota Jnt  </span></span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />“Nikmat membawa sengsara”. Ungkapan inilah yang mungkin saat dialami oleh Gusmin Tuarita selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN (Badan Pertanahan Nasioanl) Provinsi Kalimantan Barat  tahun 2012 – 2016 yang juga mantan Kakanwil BPN Jawa Timur (Jatim) tahun 2016 – 2018, dan Siswidodo (mantan) Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) Kanwil BPN  Provinsi Kalbar tahun 2012 – 2017 yang juga (mantan) Kabid HHP (Hubungan Hukum Pertanahan) Kanwil BPN Jatim<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Siswidodo, Mantan Kabid Kanwil BPN Kalbar/Kabid Kanwil BPN Jatim Diadili Kerena Dugaan Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp19 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/08/siswidodo-mantan-kabid-kanwil-bpn.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/08/siswidodo-mantan-kabid-kanwil-bpn.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;"><b>Baca juga:</b></span></span> <span style="color: #2b00fe;">Gusmin Tuarita, Mantan Kakanwil BPN Kalbar/Kakanwil BPN Jatim Diadili Kerena Dugaan Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp18 M -<a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/08/gusmin-tuarita-mantan-kakanwil-bpn.html" target="_blank"> http://www.beritakorupsi.co/2021/08/gusmin-tuarita-mantan-kakanwil-bpn.html</a></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4iPF-bFKz13UckzgYmWIoW4AnrqL_giHVF02Ewc93xi2YFvfi6tEhS2Dt_KJg9v31HQjbqhmOOa5kNGIiySM05yt5d_P81p9B0hzr6fA2TBro29V-fkUVFvDYlu8AUv8NLuLqS3-twSc/s1334/IMG20211207103817.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi4iPF-bFKz13UckzgYmWIoW4AnrqL_giHVF02Ewc93xi2YFvfi6tEhS2Dt_KJg9v31HQjbqhmOOa5kNGIiySM05yt5d_P81p9B0hzr6fA2TBro29V-fkUVFvDYlu8AUv8NLuLqS3-twSc/w640-h288/IMG20211207103817.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: #2b00fe;"></span>Sebab, semasa Gusmin Tuarita dan Siswidodo menjabat di Kanwil BPN Kalimantan Barat sejak tahun 2012 hingga 2017, Keduanya telah menikmati jabatannya dengan mengumpulkan “segudang harta” yang totalnya sekitar 50 miliar rupiah dan sebahagian dibagi-bagi untuk Panitia B di Kanwil BPN Kalbar, biaya Umroh, biaya jalan-jalan ke Lombok dan Surabaya untuk beberapa pegawai Kanwil BPN Kalbar, diantaranya Yeni Kurniati, Neny Mauliana Asimon, Hendra, Mokh Iksan dan Yakobus Ratuanik<br /><br />Hebatnya, jabatan boleh rendah, tetapi pendapatan tidak. Inilah yang mungkin bagi Siswidodo. Karena total duit yang diperoleh dari 175 pengusaha itu, sebesar Rp28 miliar masuk ke kantong Siswidodo dan istri termasuk anaknya. Sedangkan Gusmin Tuarita memperoleh lebih kecil yaitu sebesar Rp22 miliar dan juga mengalir ke istri dan anaknya<br /><br />Duit sebesar Rp28 miliar yang diperoleh Siswidodo, selain mengalir ke istrinya, Ari Purwaningsih dan kedua anknya yaitu Nibras Qonitahsari Widodo dan Febriawan Hanif Manulloh, sebahagian ditumpuk berupa harta benda, yaitu: 1. Membeli kos-kosan sebanyak 16 kamar yang terletak di Perumahan Manyar Jaya Praja Blok D No. 29 Surabaya, Desa Menur pumpungan Kec. Sukolilo, Surabaya,; 2. Membeli rumah di Medokan yang terletak di Komplek Perumahan Galaxi Permai Blok L-3 No. 23 A,; <br /><br />Kemudian membeli tanah dan bangunan berupa mini market (Toko Hidayah) beserta isinya yang terletak di Desa Pulolor Kecamatan Jombang,; 4. Membeli tanah seluas 333 m2 yang terletak di lokasi Jl. Sigura-gura VI  RT 5 Rw 7 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang,; 5. Membeli tanah dan bangunan seluas 282 m2 yang terletak di Jalan Gayungan VIII/14 Gayungan Surabaya,; 6. Membeli 2 unit Apartemen di Grand Shamaya,<br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheir01P2P60O_E2RmI353-nHDdNOBLK2moWZHB0a5Ijh1MFX2Eiq5xO6ag-GS3rzr-aOaagSg8WOc_ZY6By-CX25JGxscoT9DNroe2w1qM3LlNP_fop1SHWkoSgQokNAY1LdgDxkPpLgI/s1366/IMG20211207120949.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="615" data-original-width="1366" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheir01P2P60O_E2RmI353-nHDdNOBLK2moWZHB0a5Ijh1MFX2Eiq5xO6ag-GS3rzr-aOaagSg8WOc_ZY6By-CX25JGxscoT9DNroe2w1qM3LlNP_fop1SHWkoSgQokNAY1LdgDxkPpLgI/w640-h288/IMG20211207120949.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dan membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 198 m2 yang di Jl. Permata I C-3 Nomor 375, Kel/Desa. Kejawan Putih Tambak, Kec. Mulyorejo,; 8.  Membeli tanah seluas 4670 m²  yang terletak di Gajah Jombang,;  9. Membeli tanah seluas 360 m² yang terletak di Desa Sukorejo Kec. Perak Kab. Jombang,; 10. Membeli 1 unit apartement Gunawangsa Lt. 10 Nomor 30 (1030) yang terletak di Ll. Ir. Soekarno Surabaya,; 11. Membeli 2 (dua) unit Apartment di Trans Icon Apartment TIA/B/27/16 dan TIA/B/27/23 yang terletak di Frontage Ahmad Yani No 260, Siwalankerto Surabaya,;  12. Membeli 1 unit Apartemen Klaska Residence Tower Azure Lt 30 No 38 yang terletah di Jl. Raya Jagir Wonokromo Surabaya, dan 13. Membeli 3 unit Apartemen di Citraland Wiyung - Surabaya (Vittorio).<br /><br />Sedangkan duit yang diperoleh Gusmin Tuarita sebesar Rp22 milar, selain mengalir ke istrinya, Reny Liem serta Kedua anaknya yaitu Anissa Nurjanah Tuarita dan Mirna Zena Tuarita juga “disulap” menjadi harta benda berupa : 1. Pembelian sebidang tanah dan bangunan seluas 80 m2 yang terletak di Tlogomas Jalan Tlaga Warna Blok C-10, Lowokwaru, Malang,; 2. Pembelian sebindang tanah seluas 1.353 m²  yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; <br /><br />Kemuidan membeli sebidang tanah dan bangunan seluas 489 m² yang terletak di Jl. Pyrus 16-6, Tlogomas, Kec.Lowokwaru, Kota Malang,; 4. Pembelian sebidang tanah seluas 2499 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; 5. Pembelian sebidang tanah seluas seluas 2499 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang,; 6. Pembelian sebidang tanah seluas yang terletak di Jl.Tlogo warna Blok E Tlogomas Kec. Lowokwaru Kota Malang,; 7. Pembelian sebidang tanah seluas 142 m2 yang terletak di Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan,; 8. Pembelian sebidang tanah seluas75 m2 yang terletak di Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang dan 9. Pembelian sebidang tanah seluas 2.020 m² yang terletak di Kelurahan Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhaY4B7ykcRsyoW26Gp5iq-VRnmgtyLeoGSiSvBWBIBTuZpJa62yWLBMzw_Maktpg3-dsLVzPF-5MPqPS4qkV3KkCc-Gdw_PhvAVrXeAk0zwv1AtBT-33cl3UHg-fxC9ZBksdWMacTdTg/s640/IMG20210831120847+++-++Yeni+Kurniati+pegawi+Kanwil+BPN+Kalimantan+Barat+dibagian+Bidang+Hak+Tanah+dan+Pendaftaran+Tanah+%2528Kabid+HTPT%2529+dan+suaminya%252C+Dedy+seorang+pengusaha+di+Kalimantan+Barat.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhaY4B7ykcRsyoW26Gp5iq-VRnmgtyLeoGSiSvBWBIBTuZpJa62yWLBMzw_Maktpg3-dsLVzPF-5MPqPS4qkV3KkCc-Gdw_PhvAVrXeAk0zwv1AtBT-33cl3UHg-fxC9ZBksdWMacTdTg/w640-h288/IMG20210831120847+++-++Yeni+Kurniati+pegawi+Kanwil+BPN+Kalimantan+Barat+dibagian+Bidang+Hak+Tanah+dan+Pendaftaran+Tanah+%2528Kabid+HTPT%2529+dan+suaminya%252C+Dedy+seorang+pengusaha+di+Kalimantan+Barat.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">saksi Yeni Kurniati pegawi Kanwil BPN Kalimantan Barat dibagian Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kabid HTPT) dan suaminya, Dedy seorang pengusaha di Kalimantan Barat (Foto Dok. BK)<br /></span></span></td></tr></tbody></table><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;"></span></span>Dan apa yang diperoleh Keduanya, ternyata tidak dapat dinikmati dengan hati yang gembira bersama anak dan istrinya, melainkan membawa derita hidup beberapa tahun dibalik jeruji besi alias penjara karena duit yang diperoleh Gusmin Tuarita dan Siswidodo ternyata bukan dari pemerintah alias resmi melainkan duit “haram” dari 175 pengusaha di Kalimantan Barat yang mengusulkan ijin Hak Guna Usaha (HGU) di BPN sejak tahun 2012 hingga 2017 agar berjalan mulus<br /><br />Hal ini terungkap dalam persidangan saat Keduanya diadili sejak Rabu, 18 Agustus 2021 (Dakwaan) hingga hari ini (Selasa, 7 Desember 2021) saat Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) membacakan surat tuntutannya terhadap Siswidodo dan Gusmin Tuarita (perkara terpisah) sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi penerimaan Hadiah berupa uang yang dianggap Suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) <br /><br />Dalam tuntutannya, Terdakwa Siswidodo dituntut pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 4 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp26.646.171.421 subsidair pidana penjara selama 2 tahun. Uang pengganti yang dikenakan terhadap Terdakwa Siswidodo adalah setelah dikurangkan uang pengembalian dari Developer dan gaji Siswidodo sejak tahun 2012 hingga 2017 sebesar Rp775 juta</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUPl6deRC_12gmQZ1AK1ZzNEO5r3iPmaABtTaveIdAw_5z34268GYOUs4vQ8rnzsuikFb3lwwGG4ISNSAsB2I0_5233EQ7VQRaH7iioLNG7VijtmhmFSkZzqpyCMr4hZ5u6GSvxtNcblM/s640/IMG20210928133033.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUPl6deRC_12gmQZ1AK1ZzNEO5r3iPmaABtTaveIdAw_5z34268GYOUs4vQ8rnzsuikFb3lwwGG4ISNSAsB2I0_5233EQ7VQRaH7iioLNG7VijtmhmFSkZzqpyCMr4hZ5u6GSvxtNcblM/w640-h288/IMG20210928133033.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Ket. Foto depan dari kanan, saksi Ari Purwaningsih (istri Terdakwa Siswidodo) dan Kedua anaknya yaitu Nibras Qonitahsari Widodo dan Febriawan Hanif Manulloh. Foto belakang dari kiri, saksi Reny Liem (istri Terdakwa Gusmin Tuarita) dan saksi Anissa Nurjanah Tuarita dan Mirna Zena Tuarita (anak Terdakwa Gusmin Tuarita)</span></span><br /></td></tr></tbody></table>Sedangkan Gusmin Tuarita dituntut pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp21.710.684.754,70 subsidair 2 tahun penjara. Uang pengganti yang dikenakan terhadap Terdakwa Gusmin Tuarita inipun setelah dikurangkan gaji Terdakwa sejak sebesar Rp975 juta<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">JPU KPK Hadirkan 2 Saksi Dalam Perkara Korupsi dan TPPU Terdakwa Gusmin Tuarita Selaku Kakanwil BPN Kalbar/Kakanwil BPN Jatim -<a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/08/jpu-kpk-hadirkan-2-saksi-dalam-perkara.html" target="_blank"> http://www.beritakorupsi.co/2021/08/jpu-kpk-hadirkan-2-saksi-dalam-perkara.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> <span style="color: #2b00fe;">JPU KPK Menghadirkan Istri dan Anak Kedua Terdakwa Korupsi dan TPPU Sebagai Saksi -<a href=" http://www.beritakorupsi.co/2021/09/jpu-kpk-menghadirkan-istri-dan-anak.html" target="_blank"> http://www.beritakorupsi.co/2021/09/jpu-kpk-menghadirkan-istri-dan-anak.html</a><br /></span><br />Dan Keduanya dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ivfdpCs0CiCGUdrHXmm_RPGdp05pdQ-uOpNAjK9iyAO3EE-DQrVNH63i78GMNyQiDG0vS1GY1pf8Mz5FFccR4OJ-txHr0m5XUHkLGO2hhOKlu83TO5ikUNRjE6qD7u60TE1UIrpfIIM/s1334/IMG20211207100024.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3ivfdpCs0CiCGUdrHXmm_RPGdp05pdQ-uOpNAjK9iyAO3EE-DQrVNH63i78GMNyQiDG0vS1GY1pf8Mz5FFccR4OJ-txHr0m5XUHkLGO2hhOKlu83TO5ikUNRjE6qD7u60TE1UIrpfIIM/w640-h288/IMG20211207100024.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">Dan terbukti pula melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dan dìancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP</div><p style="text-align: justify;">Pertanyannya adalah, apakah hanya Gunsmin Tuarita dan Siswidodo yang terseret dalam kasus perkara ini, sementara ada pihak lain yang terlibat, yaitu Yeni Kurniati, Neny Mauliana Asimon, Hendra, Mokh Iksan dan Yakobus Ratuanik?. <br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Luky Dwi Nugroho kepada beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa pihaknya (JPU) hanya menyidangkan perkara dari penyidik dan tidak mengetahui apakah ada pihak lain<br /><br />“Kita hanya menyidangkan Keduanya yaitu Pak Sis (Siswidodo) dan Pak Gusmin Tuarita. Sebagai penyelenggara negara adalah Pak Gusmin. Kita tidak bisa menyidangkan Pak Sis tanpa Pak Gusmin. Kita hanya menyidangkan dan membuktikan perbuatan sebagai penyelenggara negara. Kalau Pak Sis kan bukan penyelenggara negara. Jadi ada tidaknya pengembangan itu adalah penyidik,” ujar JPU KPK Luky<br /></p><div style="text-align: justify;">Sementa tuntutan pidana terhadap Kedua Terdakwa, dibacakan JPU KPK Hendra Eka Saputra, Luky Dwi Nugroho, Rony Yusuf, Tafiq Ibnugroho, Herdian Salipi dan Wahyu Dwi Oktafianto secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 7 Desember 2021) dengan agenda pembacaan surat Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Dr. Johanis Hehamony, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Mulyani Buraera, SH dan Wahyu Wibawati, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Dr. Abdul Salam, SH., MH dkk yang juga dihadiri Kedua Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan Kejati Cabang Surabaya dan Polda Jatim karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiplpCYPA0pnpDFChUAAfDqqNkCo4G8XBoseMdWZtYCroSbJX06z57jJ6xrB2MLDo8B34rP-lIyNhB9z86hycc4weBnwnQlpHm0qh3cutqOShoT2ISDkbvi3suFQXoBcQvKVMauTYVFc_s/s1334/IMG20211207095738.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiplpCYPA0pnpDFChUAAfDqqNkCo4G8XBoseMdWZtYCroSbJX06z57jJ6xrB2MLDo8B34rP-lIyNhB9z86hycc4weBnwnQlpHm0qh3cutqOShoT2ISDkbvi3suFQXoBcQvKVMauTYVFc_s/w640-h288/IMG20211207095738.jpg" width="640" /></a></div>Persidangan berlangsung dalam Dua Session, yang pertama adalah tuntutan JPU KPK terhadap Terdakwa Siswidodo dan kemudian dilanjutkan tuntutan terhadap Terdakwa Gusmin Tuarita dengan Majelis Hakim yang sama. </div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam surat tuntutannya JPU KPK mengatakan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, kami (JPU KPK) beranggapan bahwa Terdakwa Siswidodo (dan Gusmin Tuarita) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam pertama melanggar Pasal 12 huruf B Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP<br /><br />Dan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dan dìancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP</div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCtpla8G1IYC5hSOorhHrTwVTWblhihFRnsrMVjxaoRPBGDJskvUlS_78so3KUD7Bu4OMxq_D7ayK6sOfkL-MqgHUVc-MfmE6zFPApsis9y35Ka_-DZSiECPlPJ6x_ejfk592GraW-zTA/s1334/IMG20211207120735.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCtpla8G1IYC5hSOorhHrTwVTWblhihFRnsrMVjxaoRPBGDJskvUlS_78so3KUD7Bu4OMxq_D7ayK6sOfkL-MqgHUVc-MfmE6zFPApsis9y35Ka_-DZSiECPlPJ6x_ejfk592GraW-zTA/w640-h288/IMG20211207120735.jpg" width="640" /></a></div>“Sampailah kami pada tuntutan pidana. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman: 1. Menyatakan Terdakwa Siswidodo terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam pertama melanggar Pasal 12 huruf B Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.<br /><br />Dan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana diatur dan dìancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Siswidodo dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama emapt (4) bulan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp26.646.171.421 yang dikurangkan dengan nilai aset berupa tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama dua (2) tahun,” ucap JPU KPK Luky Dwi Nugroho<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqoQ12Z-OLfjy1SX58r8SKGTCEduuWvjazl7KNU-qcTylPy70yYjXze2xkN3ZdDUhTx9WBzNoFlzBygw_08i4tefWnTBPWrnpIapWHoVVfTGWaciRqhrAEf6MuKA1aK1vmewO0fnGQE8o/s1334/IMG20211207095811.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="1334" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqoQ12Z-OLfjy1SX58r8SKGTCEduuWvjazl7KNU-qcTylPy70yYjXze2xkN3ZdDUhTx9WBzNoFlzBygw_08i4tefWnTBPWrnpIapWHoVVfTGWaciRqhrAEf6MuKA1aK1vmewO0fnGQE8o/w640-h288/IMG20211207095811.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Beberapa saat seusai membacakan tuntutan pidana terhadap Terdakwa Siswidodo, JPU KPK melanjutkan tuntutan pidana terhadap Terdakwa Gusmin Tuarita, yang pokok perkaranya sama dengan Terdakwa Siswidodo. <br /><br />“Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Gusmin Tuarita dengan pidana penjara selama 6 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan;<br /><br />“Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp21.710.684.754,70 yang dikurangkan dengan nilai aset berupa tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama dua (2) tahun,” ucap JPU KPK Luky Dwi Nugroho diakhir surat tuntutannya<br /><br />Atas tuntutan JPU KPK tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar pekan depan. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Gusmin Tuarita, Mantan Kakanwil BPN Kalbar/ Kakanwil BPN Jatim Dituntut 6 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi dan TPPU Sebesar Rp Rp22 M

#Selain Gusmin Tuarita, JPU KPK juga menuntut Terdakwa Siswidodo, mantan Kabid Kanwil BPN Kalbar/Kabid Kanwil BPN Jatim dengan pidana penja...

»