Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Toni Indrayanto Sekretaris Bapeda Jatim Akui Terima Sejumlah Duit

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Sutrisno mantan Kadis PUPR Tulungagung (Terpidana 10 Tahun Penjara) mengakui telah menyerahkan sejumlah duit sebanyak dua kali pada tahun 2017 kepada Toni Indrayanto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim dan di “Ia” kan Syahri Mulyo mantan Bupati Tulungagung (Terpidana 8 tahun penjara). Lalu bagaimana nasib Toni Indrayanto?#</span></h3> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZSrxwnZwFItLTK4HQSQu8HlcwAztaV4NJKSiE3LiKEwbbGjZ2vmWnE_-9Ty467Lv6ehCe18jF_JbPstKzaP0yI16h-ArQzYs2pWVGOaBck5aGO8DAQB5nWL9OXmH07f-OrRLhWgyFPpisTpmrRM2H7FF-LucKIGyevrD5uwJE9rqYgag1E58ai5us/s1599/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZSrxwnZwFItLTK4HQSQu8HlcwAztaV4NJKSiE3LiKEwbbGjZ2vmWnE_-9Ty467Lv6ehCe18jF_JbPstKzaP0yI16h-ArQzYs2pWVGOaBck5aGO8DAQB5nWL9OXmH07f-OrRLhWgyFPpisTpmrRM2H7FF-LucKIGyevrD5uwJE9rqYgag1E58ai5us/w640-h360/6.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Toni Indrayanto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Jawa Timur (Jatim) yang saat ini menjabat selaku Sekretaris, kepada Majelis Hakim mengakui di persidangan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Rabu, 1 Maret 2023) telah menerima sejumlah duit sebanyak dua kali dari Sutrisno mantan Kadis PUPR Tulungagung (Terpidana 10 Tahun Penjara) dengan cara Toni Indrayanto menemui Sutrisno ke Tulungagung menggunakan mobil dinasnya dan duit itu lalui diserahkan ke Terdakwa Budi Setiawan selaku Kepala Bapeda Jatim dengan cara menyerahkan kunci mobil dinasnya<br /><br />Toni Indrayanto menjabat sebagai Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim tahun 2017 menggantikan Budi Juniarto (alm) setelah Terdakwa Budi Setiawan menjabat Kepala Bapeda yang sebelunya Kepala BPKAD menggantikan Fatah Jasin yang mejabat Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan setelah kalah dalam pelihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep<br /><br />“Kebetulan saya ada rapat di Madiun. Saya ke Tulungagung dengan mobil dinas yang biasa saya pakai. Bungkusan kardus saya masukan ke mobil. Kuncinya saya kasihkan ke Pak Budi (Terdawa Budi Setiawan),” kata Toni Indrayanto <br /><br />Toni Indrayanto sepertinya “lupa ingatan” akan kejadian sesuangguhnya, hingga beberapa klai JPU KPK membacakan isi BAP (berita acara pemeriksaan) untuk membantu ingatan Toni. Apakah memang benar-benar lupa atau hanya sekedar lupa?. Itulah sebabnya Ketua Majelis Hakim menanyakan pejabat Bapeda ini terkait bungkusan kardus yang diterimanya dari Kadis PUPR Tulungagung<br /><br />“Berapa kali saudara terima? Saudara tau nggak kalau itu uang?,” tanya Ketua Majelis Hakim<br /><br />“Dua kali. Tau tapi saya tidak tau berapa jumlahnya,” jawab Sekretaris Bapeda ini   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmZDawzv-CMrYARRBBmR_zCGjK0zrxqsshRQPz0C_QUSUr1w63BqktqJh950OhTWD4yH-zFIDNt3qVc4Txc9Y3VJPdq-n6T_m2hgJVzcPNaQgmYKcjVP1LWfQknnqomtsxS6-AgXO3gEopfM-Wwu_wk8UWi2T65Rn44b9nY3wx6A3TcrxfMj2b2Pl8/s720/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="705" data-original-width="720" height="626" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmZDawzv-CMrYARRBBmR_zCGjK0zrxqsshRQPz0C_QUSUr1w63BqktqJh950OhTWD4yH-zFIDNt3qVc4Txc9Y3VJPdq-n6T_m2hgJVzcPNaQgmYKcjVP1LWfQknnqomtsxS6-AgXO3gEopfM-Wwu_wk8UWi2T65Rn44b9nY3wx6A3TcrxfMj2b2Pl8/w640-h626/1.jpg" width="640" /></a></div>Pengakuan pejabat Bapeda Jatim ini meng-ia kan keterangan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Tulungagung yang menjeaskan kepada Majelis Hakim, bahwa pada tahun 2017, telah menyerahkan sejumlah duit terbungkus dalam kardus sebanyak dua kali, dan penyerahan itu dilakukan di Tulungagung dan kemudian Sutrisno melaporaknnya ke Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung<br /><br />Penyerahan uang itu adalah sebagai mahar atau dengan istilah unduhan sebesar 7.5 persen dari jumlah anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) dari APBD maupun APBD-Perubahan Provinsi Jawa Timur TA (tahun anggaran) 2015, 2017 dan 2018 ke Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk pembangunan infrastruktur maupun ke beberapa Kabupaten Kota di Jawa Timur termasuk Kabupaten Malang dan Pacitan, Jombang, Pasuruan, Probolinggo, Pamekasan<br /><br />Toni Indrayanto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim tahun 2017 dihadirkan oleh JPU KPK pada Rabu, 1 Maret 2023 dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi suap menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar Rp10.500.000.000 (sepuluh miliar lima ratus juta rupiah) sebagai mahar atau dengan istilah unduhan sebesar 7.5 persen dari jumlah anggaran Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKK-BI) dari APBD maupun ABPD-Perubahaan Provinsi Jawa Timur TA (tahun anggaran) 2015, 2017 dan 2018 dari Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Hendrik Setyawan (Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung), Suharto selaku Kepala BPKAD dan Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung dengan Terdakwa Budi Setiawan selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2016 dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur 2016 - 2018 yang mengikti persidangan melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDJVbnWROHgqXPST0uUitPUz7OQJ0S6BMa8eroWWcQRI6j6vc6a8G-O6DwMXxiYlxCSWOdMxeagCtenLEX-N2NLRXfaIb-9rOmq2UCTkolDBHDRQdKgJV8NiGynOgpi51i22i7XlqPrmIPeqHEQZjfp7aELeUcmu75739VF6jOCBX4Wy_WECjGgA2P/s720/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="693" data-original-width="720" height="616" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDJVbnWROHgqXPST0uUitPUz7OQJ0S6BMa8eroWWcQRI6j6vc6a8G-O6DwMXxiYlxCSWOdMxeagCtenLEX-N2NLRXfaIb-9rOmq2UCTkolDBHDRQdKgJV8NiGynOgpi51i22i7XlqPrmIPeqHEQZjfp7aELeUcmu75739VF6jOCBX4Wy_WECjGgA2P/w640-h616/2.jpg" width="640" /></a></div>Selain Toni Indrayanto, JPU KPK juga menghadirkan empat saksi lainnya, yaitu Sutrisno selaku Kepala (mantan)  Dinas PUPR Tulungagun (terpidana 10 tahun penjara dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tahun 2108), Syahri Mulyo selaku Bupati (mantan) Tulungagung (terpidana 8 tahun penjara dalam kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK pada tahun 2108) dan Hari Purwanto selaku Kasaubbid Bapeda Jatim yang saat ini menjabat sebagai Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim<br /><br />Hari Purwanto sebelumnya sudah dihadirkan sebagai saksi di persidangan pada Rabu, 1 Pebruari 2023 bersama Mohamad Yasin Kepala Bapeda tahun 2021 - sekarang dan Sukardi mantan Sekda Jatim tahun 2013 - 2018<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Sutrisno mengatakan, telah menyerahkan uang kepada Toni Indrayanto, namun berapa jumlahnya Sutrisno juga tidak mengetahuinya. Setelah diserahkan sejumlah uang yang terbungkus dalam kardus kepada Toni Indrayanto kemudian dilaporkan kepada sang Bupati Syahri Mulyo<br /><br />“Saya serahkan ke Pak Toni,” kata Sutrisno. Selain melalui Toni Indrayanto, sebelumnya juga telah terjadi beberapa kali penyerahan sejulah uang melalui Budi Juniato<br /><br />Semenara Syahri Mulyo tidak membatah keterangan Sutrisno terkait penyerahan uang karena Sutisno dkk langsung melaprkannya ke Syahri Mulyo<br /><br />“Saya dilapori staf saya kakalu sudah beres ke Pemprov,” kata Syahri Mulyo  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIYwHej0BELigezo8HYVO_xJ3IF3Em2-vl2Fh6MSZtd9rA9SxqxkNttjfyQ3d4qaKySWCe-agNN0yzvu_2JCzQq3VozDv91mFWQnbJ4CuOhftOR3Z5MVQiXhySX88odTgxq7vT7bCFKQSzmeCO8P_urXeW96YxsgkuntB0X0p8JbInUkekNAJJ6CFJ/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIYwHej0BELigezo8HYVO_xJ3IF3Em2-vl2Fh6MSZtd9rA9SxqxkNttjfyQ3d4qaKySWCe-agNN0yzvu_2JCzQq3VozDv91mFWQnbJ4CuOhftOR3Z5MVQiXhySX88odTgxq7vT7bCFKQSzmeCO8P_urXeW96YxsgkuntB0X0p8JbInUkekNAJJ6CFJ/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Saksi yang juga Terpidana Syahri Mulyo menjelaskan, bahwa awalnya pada tahun 2013 sekitar antara bulan Agustus - September setelah Syahri Mulyo dilantik menjadi Bupati Tulungagung. Saat itu Syahri Mulyo bersama Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung dan Suharto selaku Kepala BPKAD menemui Fatah Jasin selaku Kepala Bapeda, Budi Juniarto selaku Kabid Fisik Prasarana Bapeda Jatim, Budi Setiawan dan Toni Indrayanto<br /><br />Mmenurut Syahri Mulyo, pada pertemuan tersebut membicarakan dana bantuan ke Kabupaten Tulungagung dan di “ia” kan oleh Fattah Jasin. Dan kemudian Syahri Mulyo menyampaikan bahwa untuk selanjutnya akan di urus oleh stafnya yaitu Sutrsino dan Suharo.<br /><br />“pada pertemun itu belum ada pembicaraan mahar tapi saya dapat laporan dari staf saya,” kata Syahri Mulyo<br /><br />Ternyata “sakit amnesia” kepada seseorang akan tiba-tiba setelah duduk sebagai saksi maupun Terdakwa dalam perkara Korupsi. dan itulah yang terjadi kepada Toni Indrayanto, Syahri Mulyo, Sutrsino dan Suharo maupun beberapa saksi lainnya termasuk Sukari mantan Sekda Jatim itu.<br /><br />Terseretnya Budi Setiawan selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2016 dan kemudian menjabat selaku Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa Timur tahun 2017 - 2018 bermula dari kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Kab. Tulungagung Sutrisno dan Agung Prayotno (teman dekat Syahri Mulyo) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu (Ketiganya telah berstatus Terpidana)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidxRYhAuqenAsxIja90EYus9eE-BoN17VEVYvpLanJTBAVstn8zJSUybXNC9Bq0YYEcIl3aV2K0fx9q6vETxmPo7cwWxXsdd_Mrkj1uhPDJrCsb0Y-VaI_AJ4bcd-e6NirHVZInCrMRFbA3GOtuta97R3PaPuM05Z0xbiXOAs5-V6SMNXiTsFNcCt_/s1599/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidxRYhAuqenAsxIja90EYus9eE-BoN17VEVYvpLanJTBAVstn8zJSUybXNC9Bq0YYEcIl3aV2K0fx9q6vETxmPo7cwWxXsdd_Mrkj1uhPDJrCsb0Y-VaI_AJ4bcd-e6NirHVZInCrMRFbA3GOtuta97R3PaPuM05Z0xbiXOAs5-V6SMNXiTsFNcCt_/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan data maupun fakta hukum yang terungkap di persidangan saat Syahri Mulyo, Sutrisno dan Agung Prayotno diadili di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada tahun 2018, terungkap adanya dana BK (Bantuan Keuangan) Pemrov Jatim ke 30 dari 38 kabupaten / Kota di Jawa Timur dan salah satunya ke Kabupaten Tulungagung<br />    <br />Pada tahun 2014 - 2018, Pemerintah Kabupubaten (Pemkab) Tulungagung menerima kucuran dana BK (Bantuan Keuangan) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2015 sebesar Rp130 miliar, TA 2017 sebesar Rp30 miliar dan TA 2018 sebesar Rp79 miliar    <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Cairnya dana BK ini berawal saat terpilihnya Syahri Mulyo sebagai Bupati periode 2013 - 2018. Dan pada tanggal 24 April 2013, Bupati Syahri Mulyo mengajak Kepala Dinas PUPR Sutrisno, Sudigdo Prasetyo selaku Kepala Bappeda Kabupaten Tulungagung dan Hendry Setyawan selaku Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung untuk menemui Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur Fatah Jasin (saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur) dan kemudian Budi Setiwan guna mendapatkan dukungan dana untuk pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Tulungagung. <br /><br />Kemudian Bupati Syahri Mulyo memerintahkan Kordinator Asosiasi Kontroksi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan untuk  mengurus dana BK Prov Jatim ke Kabupaten Tulungung<br /><br />“Saya menemui Fatayasin dan Budi Setiawan untuk mengurus dan bantuan,” kata Syahri Mulyo, (06 Juli 2022)    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9V1dfrHXUVCaAZyKWEKShFUSSvO545UVoUE8U8kSKHsiBAjxF13HwqeKxRB5PmbbdcGsHAwS4eqI2YOqPrpH6aK40k3Ure2LsgDS9Il536KorcpcigkpNO4a47NbZOK8Igs6SPfkc1fdfejFcbW-TVjBSNoUJNEFIvB8gxphMYyfNUc4DSvSau04d/s397/Syahri%20Mulyo.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="206" data-original-width="397" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9V1dfrHXUVCaAZyKWEKShFUSSvO545UVoUE8U8kSKHsiBAjxF13HwqeKxRB5PmbbdcGsHAwS4eqI2YOqPrpH6aK40k3Ure2LsgDS9Il536KorcpcigkpNO4a47NbZOK8Igs6SPfkc1fdfejFcbW-TVjBSNoUJNEFIvB8gxphMYyfNUc4DSvSau04d/w640-h332/Syahri%20Mulyo.png" width="640" /></a></div>Sementara Sutrisno saat memberikan keterangan sebagai Terdakwa maupun sebagai saksi untuk Terdakwa/Terpidana Syahri Mulyo dan Terdakwa/Terpidana Supriyono maupun sebagai saksi untuk Terdakwa Tigor Prakasa menjelaskan, bahwa untuk memperoleh dana BK, DAU dan DAK tidak cair begitu saja ke Pemkab Tulungagun, tetapi ada unduhan atau istilah ‘mahar’ yang besarnya adalah 7.5 persen sedangkan untuk DAK sebesar 6.5 persen.     <br /> <br />“Untuk pengurusan Bantuan Propinsi, ada peran yang besar oleh kordinator Asosiasi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan. Merekalah yang berperan mengurus anggaran Ban Prop (Bantuan Provinsi) kepada Budi Juniarto. Hubungan mereka sangat dekat  karena Santoso dan Wawan  masih mempunyai hubungan Keluarga dengan mantan Kabid (Kepala Bidang) Fisik sebelum Budi Juniarto. Sehingga mulai tahun 2014, 2015 dan tahun 2016, Empat orang inilah yang berperan  melakukan pungutan unduhan kepada anggota Asosiasi yang lain  sebesar 10 % dan menyetorkan  unduhan ke Kabid Fisik sebesar  7,5 %,” kata Sutrisno kepada Majelis Hakim dalam persidangan, Kamis, 3 Januari 2019 dan keterangan Sutrisno ini kembali disampaikan pada persidangan tanggal 06 Juli 2022<br /><br />“Ada maharnya. Tidak mungkin cair dana bantuan ke setiap Kabupatena Kota di Jawa Timur kalau tidak ada mahar. Untuk dana BK maharnya tujuh setengah persen dan untuk DAK sebesar 6 setengah persen dibayar didepan. Untuk DAK ke Chusainuddin Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan DAK ke Ahmad Riski Sadiq anggota DPR RI,” lanjut Sutrisno saat itu (Kamis, 3 Januari 2019) dan keterangan Sutrisno ini kembali disampaikan pada persidangan tanggal 06 Juli 2022<br /><br />Sutrisno, Syahri Mulyo dan Sukarji selaku Kabid PUPR Tulungagung pun membeberkan aliran duit haram itu  ke sejumlah pejabat termasuk Pemprov Jatim, aparat penegak hukum, Wartawan dan LSM  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH2HZaTXWByVx5B56MXa7bIfwhrByF9KHlsWJlGgcLY5jCcGmpDS1GQJ5a_hl6lL4cXMWvVcy3yGN82QwvUW86mcxfpy1ZnFF40inF8MybEwFfFe9qXOnNoMoQKTaDlaZrSlBB4ZcE5JkbzRTCQnhLtA6tOAJaD5XW0wT75xZdO1B14LrZFX07lVPX/s640/a.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhH2HZaTXWByVx5B56MXa7bIfwhrByF9KHlsWJlGgcLY5jCcGmpDS1GQJ5a_hl6lL4cXMWvVcy3yGN82QwvUW86mcxfpy1ZnFF40inF8MybEwFfFe9qXOnNoMoQKTaDlaZrSlBB4ZcE5JkbzRTCQnhLtA6tOAJaD5XW0wT75xZdO1B14LrZFX07lVPX/w640-h360/a.jpeg" width="640" /></a></div>Pengakuan Budi Setiyawan dan Budi Juniarto, Selasa, 9 Juni 2020,<br />Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Sarana dan  Prasarana Provinsi Jawa Timur yang pensiun dini, dan Budi Setiyawan selaku Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur yang kemudian menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim memberikan keterangan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim sebagai saksi untuk Terdakwa Supriyono selaku Ketua DPRD Kab. Tulungaung saat diadili dalam perkara Korupsi penerima suap sebesar Rp3.8 miliar<br /><br />Saat itu (Selasa, 9 Juni 2020), kepada Majelis Hakim, Budi Juniarto dan Budi Setiyawan mengakui menerima duit, namun berapa jumlahnya, keduanya sama-sama menjawab lupa. Menurut Budi Juniarto, bahwa besaran uang yang ditermima terkait Ban Prov (Bantuan Provinsi)  adalah 7 persen dari jumlah anggaran yang dicairkan. Dana BanProv yang dicairkan adalah ke 25 Kabupaten Kota di Jawa Timur<br /><br />“Kepala Bapeda Ir. Zaenal Abidin, kemudian  digantikan Fatayasin dan  Fatayasin digantikan Budi Setyawan. Bantuan Keuangan Pemprov atas usulan Kabupaten. Terima, saya lupa,” kata saksi Budi Juniarto kepada Majelis Hakim.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRh-9lOXrQyfHBIhDR7WhUtdDZw_a8oW7_fVErBhRW-fKzsbqRI8JPiH6sx9veNr_ty7v-0Ka26ZmIyAFnQC9W-rPC4R_Bgj-g0v7-QQ3lvrGXss8H4pBD_Eecy2lOHuWvF8mL0MJSQQ-Y-8wF4cGE8tfNzhMh8ZTZWCgA38nNPs4HwaLg95spTKyB/s633/Sukardi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="285" data-original-width="633" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRh-9lOXrQyfHBIhDR7WhUtdDZw_a8oW7_fVErBhRW-fKzsbqRI8JPiH6sx9veNr_ty7v-0Ka26ZmIyAFnQC9W-rPC4R_Bgj-g0v7-QQ3lvrGXss8H4pBD_Eecy2lOHuWvF8mL0MJSQQ-Y-8wF4cGE8tfNzhMh8ZTZWCgA38nNPs4HwaLg95spTKyB/w640-h288/Sukardi.jpg" width="640" /></a></div>Pada tahun 2020, KPK telah menetapkan Budi Juniarto sebagai Tersangka. Namun kabar yang diterima beritakorupsi.co dari sumber terpecaya, bahwa Budi Juniarto telah meninggal dunia tahun lalu<br /><br />Sementara Budi Setyawan hanya menyebutkan jumlah uang haram yang diterimanya dari Sutrisno selaku Kepala Dinas PU Kabupaten Tulungagung yaitu sebesar Rp2.5 milliar.<br /><br />“Lupa. Dua setengah miliar, saya terima dari Sutrisno. Saya tidak menerima tapi hanya partisipasi, sukarela,” jawab saksi Budi Setiawan enteng<br /><br />Mendengar jawaban pejabat Pemprov Jatim ini yang tidak jujur dan mengatakan lupa berapa jumlah uang ‘haram’ yang diterimanya, anggota Majelis Hakim Kusdarwanto pun saat itu marah<br /><br />“Lupa karena terlalu banyak ya ?. Dari setiap Kabupaten, berapa yang saudara terima. Di Jawa Timur ada 38 Kabupaten Kota,” tanya Anggota Majelis Hakim saat itu, yang dijawab Budi Setiawan, “menerima dari 5 Kabupaten yang mengajukan dana Banprov”.<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah uang sebesar Rp10.500.000.000 yang diterima Terdakwa Budi Setiawan dari Syahrli Mulyo selaku Bupati Tulungagung sebagai mahar atas pencairan dana BK APBD Provinsi Jawa Timur hanya dinikmati Terdakwa atau mengalir keatasannya? Apakah KPK akan menghadirkan Sukarwo selaku Gubernur Jawa Timur tahun 2009 - 2018?<br /><br />Apakah KPK hanya menyeret Budi Setiwan sebagai Terdakwa dalam perkara ini? Lalu bagaimana dengan Fattah Jasin yang menjabat selaku Bapeda Jatim tahun 2014 - 2016 dan  Toni Indrayanto yang menerima sejumlah duit dari Sutisno di Tulungagung? Dan bagaimana dengan Kabupaten Kota lainnya yang juga menerima kucurann dana BK APBD Provinsi Jawa Timur?<br /><br />Menanggapi hal ini, Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi beritakorupsi.co mengatakan, bahwa saksai yang dihadirkan dipastikan untuk pembuktian di persidangan<br /><br />"Ikuti sj sidangnya. Saksi yg dihadirkan, kami pastikan yang dibutuhkan untuk pembuktian," kata Ali melalui pesan WhastApp, Rabu, 18 Januari 2023. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Sidang Korupsi Dana BKK-BI Jatim, Toni Indrayanto Sekretaris Bapeda Jatim Akui Terima Sejumlah Duit

#Sutrisno mantan Kadis PUPR Tulungagung (Terpidana 10 Tahun Penjara) mengakui telah menyerahkan sejumlah duit sebanyak dua kali pada tahun 2...

»

Lima Kepala Dinas Kab. Bangkalan Diadili Karena “Menyuap” Bupati

<div style="text-align: justify;"><i><span style="color: red; font-size: large;">#“Rekayasa” pemilihan calon pengantin untuk istilah  Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan dengan memberikan Komitmen Fee alias duit melibatkan berbagai pihak, diantaranya Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD), R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Mohni (Wakil Bupati), Guntur Setiadi (Kabid Bina marga dan PUPR), Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) dan Diana Kusumawati (kontraktor). Apakah hal ini berlaku juga di berbagai Kabupaten Kota di tanah air?</span></i>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUgxDyLkr_WJgDW__0u9rwZuF7Ds4twizneE4Qo6XJZxnTHmyUWz2oYwwjiZIzBCJAaPNdvIm1kzwQCx0U8pffwnbmSW_S57asd9CUtiN-x5nTd2UUJrqXA07dCUqwLPI5PvY7M2Q3JnH6k2qjoFd5KbuHKAg40CAN67WgtGVeROIzX0wYgVuN_9PQ/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="1600" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUgxDyLkr_WJgDW__0u9rwZuF7Ds4twizneE4Qo6XJZxnTHmyUWz2oYwwjiZIzBCJAaPNdvIm1kzwQCx0U8pffwnbmSW_S57asd9CUtiN-x5nTd2UUJrqXA07dCUqwLPI5PvY7M2Q3JnH6k2qjoFd5KbuHKAg40CAN67WgtGVeROIzX0wYgVuN_9PQ/w640-h258/3.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zainal Abidin, Rikhi Benindo Maghaz, Lio Bobby Sipahutar, Gilang Gemilang dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyeret lima (5) Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, 28 Februari 2023 untuk di adili dihadapan Majelis Hakim sebagai Terdakwa Tindak Pidana Korupsi ‘memberikan uang suap’ antara Rp50 - Rp150 juta kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (Tersangka sebagai penerima suap) dalam proses lelang jabatan antara tahun 2021 - 2022 agar terpilih menjadi Kepala Dinas<br /><br />Kelima Terdakwa tersebut adalah; 1. Wildan Yulianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati,; 2. Agus Eka Leandy selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp100 juta kepada Bupati,; 3. Achmad Mustaqim selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp150 juta kepada Bupati,; 4. Hosin Jamili selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangkalan memberikan uang sebesar Rp50 juta kepada Bupati dan 5. Salman Hidayat selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan memberikan uang sebesar Rp125 juta kepada Bupati<br /><br />Kelima Terdakwa (Wildan Yulianto, Agus Eka Leandy, Achmad Mustaqim, Hosin Jamili  dan Salman Hidayat) di dakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE6ARYwXw1hvd-_1lbEFIV5oSi4-KbPkmoWi4kVMr0cYIE_gTwoQcNatGtCud2IjJflHrk8za7lVmMeOz6sCHAKxLbDYqEYFfhpXZVAdnkM49yJ86cJXA1Frwy0cU2PqtjSkHbsmwndXdz8-qNRskBQb25zmhsafiSnqK6VkzvADOLKz9JhzTD_jZw/s1037/a.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1037" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE6ARYwXw1hvd-_1lbEFIV5oSi4-KbPkmoWi4kVMr0cYIE_gTwoQcNatGtCud2IjJflHrk8za7lVmMeOz6sCHAKxLbDYqEYFfhpXZVAdnkM49yJ86cJXA1Frwy0cU2PqtjSkHbsmwndXdz8-qNRskBQb25zmhsafiSnqK6VkzvADOLKz9JhzTD_jZw/w444-h640/a.jpg" width="444" /></a></div>Pemberin sejumlah uang oleh kelima Terdakwa kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron adalah melalui Erwin Yoesoef selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan JPU KPK<br /><br />Selain itu terungkap pula, bahwa “rekayasa” pemilihan calon pengantin untuk istilah  Kepala Dinas Kabupaten di Bangkalan dengan memberikan komitmen fee alias duit ternyata melibatkan berbagai pihak, diantaranya Roosli Soeliharjono (Plt. Kepala BKD), R. Moh. Taufan Zairinsjah (Sekda), Mohni (Wakil Bupati), Guntur Setiadi (Kabid Bina marga dan PUPR), Erwin Yoesoef (Kabag Protokol dan Komunikasi) dan Diana Kusumawati (kontraktor)<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Tugas dari masing-masing yaitu;</b></span><br />Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) dan R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan sekaligus menjadi Ketua Panitia seleksi jabatan adalah mencari dan mengumpulkan “calon pengantin” sebagai istilah untuk calon peserta lelang jabatan, sekaligus mendapatkan komitmen fee dari “calon pengantin” jika ingin terpilih<br /><br />R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan sekaligus menjadi Ketua Panitia seleksi jabatan mengusulkan Wildan Yulianto untuk mengisi jabatan Kepala Dinas PUPR dan <br /><br />Roosli Soeliharjono selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) mengusulkan Agus Eka Leandy untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA)<br /><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit1l5rc-MAVJJqAQQSbrSv2pXIxJag168boe76ptE8ict23Zd2kFQIPirs0IU8LAilSBDCsIYfUMI7RUrQDPcan7vi-9A_I11LJG11b68td23AsdUnM1jkifmUQcD_PUMsJSpSgCZO__EvGyXYg9zEhm5f-zg7qGwBlDYON5Ta261avHJjXnTOaI84/s640/Tersangka%20R.%20KH.%20Abd.%20Latif%20Amin%20Imron%20selaku%20Bupati%20Bangkalan.png" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="426" height="689" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit1l5rc-MAVJJqAQQSbrSv2pXIxJag168boe76ptE8ict23Zd2kFQIPirs0IU8LAilSBDCsIYfUMI7RUrQDPcan7vi-9A_I11LJG11b68td23AsdUnM1jkifmUQcD_PUMsJSpSgCZO__EvGyXYg9zEhm5f-zg7qGwBlDYON5Ta261avHJjXnTOaI84/w426-h689/Tersangka%20R.%20KH.%20Abd.%20Latif%20Amin%20Imron%20selaku%20Bupati%20Bangkalan.png" width="426" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Tersangka R. KH. Abd. Latif Amin Imron selaku Bupati Bangkalan (Dok. BK)<br /></span></td></tr></tbody></table><br />Sedangkan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron mengusulkan Salman Hidayat untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Hosin Jamili untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,<br /><br />Dan Mohni selaku Wakil Bupati mengusulkan Achmad Mustaqim untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Dan usuluan itupun diterima oleh sang Bupati yang juga mantan Ketua DPRD Kab. Banglan itu<br /><br />Kemudian R. Moh. Taufan Zairinsjah dan Roosli Soeliharjono menghubungi masing-masing “calon pengantin” tersebut untuk menyatakan kesiapannya dalam proses seleksi jabatan serta menyiapkan komitmen fee untuk diberikan kepada sang Bupati R. Abdul Latif Amin Imron. <br /><br />Untuk “mempercantik rekayasa” atau untuk memenuhi persyaratan pendaftaran dan memudahkan para “calon pengantin” memenangkan seleksi jabatan, Roosli Soeliharjono dan R. Moh. Taufan Zairinsjah meminta kepada para “calon pengantin” untuk mencari peserta pendamping untuk didaftarkan.<br /><br />Atas arahan dari Roosli Soeliharjono, kemudian Terdakwa Wildan Yulianto meminta Alfin Rudiansyah selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan dan Ikhtiarini Masiswati selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan sebagai calon peserta pendamping dalam seleksi jabatan Kepala Dinas PUPR <br /><br />Agar Alfin Rudiansyah dan Ikhtiarini Masiswati bersedia didaftarkan sebagai peserta pendamping, Terdakwa Wildan Yulianto menanggung biaya tes kesehatan dan mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan. <br /><br />Sedangkan Guntur Setiadi selaku Kabid Bina marga dan PUPR Kab. Bangkalan bertugas untuk mengambil uang sebesar Rp150 juta dari “dana operasional” yang diperoleh dan dikelola Guntur Setiadi dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan atas perintah dari Wildan Yulianto<br /><br />Dan Erwin Yoesoef selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menerima uang dari “calon pengantin” untuk kemudian diberikan kepada Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuYD-5EQYeVv6UyQC5Xt5S17c4gOE2fG4eYlQ2VrKRE43C5D2Tm1pSHHUgG8Ts6-CCc_zfemJcbwKeecq6r9UbR2iywaHUgPkJLwhg3rmEhGqkMd-JkZ3aCqHnKhJ7NQy74Smxge4HWIGwmqavd9KNPFcQBZ0Iz1X4qbKr5VBQ72mulVto5blqeNd-/s1114/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1114" data-original-width="720" height="662" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuYD-5EQYeVv6UyQC5Xt5S17c4gOE2fG4eYlQ2VrKRE43C5D2Tm1pSHHUgG8Ts6-CCc_zfemJcbwKeecq6r9UbR2iywaHUgPkJLwhg3rmEhGqkMd-JkZ3aCqHnKhJ7NQy74Smxge4HWIGwmqavd9KNPFcQBZ0Iz1X4qbKr5VBQ72mulVto5blqeNd-/w414-h662/6.jpg" width="414" /></a></div>Sementara Diana Kusumawati (dan Ary Suharja serta Mohammad Hasan Faisol) selaku Kontraktor yang punya hubungan dekat dengan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron membantu Terdakwa Wildan Yulianto untuk memberikan komitmen fee kepada Bupati<br /><br />Sesuai usulan, akhirnya kelima-nya (Wildan Yulianto, Eka Leandy, Salman Hidayat, Hosin Jamili dan Achmad Mustaqim) pun dilantik sebagai Kepala Dinas<br /><br />Terpisah. Suryono Pane, SH., MH selaku Penasehat Hukum Tersangka R. Abdul Latif Amin Imron (Bupati Bangkalan)  saat dihubungi beritakorupsi.co melalu sambungan telepon dari App. WhastApp menjelasakan, bahwa Tersangka R. Abdul Latif Amin Imron tidak menerima apapun dari kelima Terdakwa<br /><br />“Tidak ada (uang) ke Bupati, sama sekali tidaak ada,” kata Pane<br /><br />Menurut Pane, bahwa R. Abdul Latif Amin Imron dijadikan tersangka oleh KPK karenea R. Abdul Latif Amin Imron tidak memenuhi panggilan KPK pada saat penyidikan dan KPK tidak menjadikan tersangka Erwin Yoesoef yang menerima uang<br /><br />“Yang mengumpulan (calon kepala Dinas) adalah Plt. BKPSDA Taufan dan Sekda Roosli. Uangnya ke Erwin. Bupati dijadikan Tersangka karena tidak hadir saat dipanggil saat penyidikan. Jadi tidak ada uang ke Bupati. Justru yang menerima uang tidak dijadikan sebagai Tersangka,” ujarnnya<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah Roosli Soeliharjono selaku Plt. BKPSDA, R. Moh. Taufan Zairinsjah selaku Sekda dan Mohni selaku Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan mendapat jatah komitmen fee dari “calon pengantin yang diusulkan atau hanya sekedar mengusulkan tanpa mendapat jatah?<br /><br />Apakah KPK akan menyeret Erwin Yoesoef selaku Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan sebagai Tersangka yang menerima uang dari “calon pengantin”?<br /><br />Apakah KPK akan menyeret Diana Kusumawati selaku Kontraktor yang menjanjikan ke Terdakwa Wildan Yulianto untuk membantu komitmen fee kepada Bupati?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya, apakah “rekayasa” proses lelang jabatan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Banngkan ini terjadi juga di berbagai Kabupaten Kota di tanah air? Atau karena “Sri Dewi” tidak berpihak kepada Bupati dan kelima Kepala Dinas di Kabupaten Bangkalan sehingga tercium oleh lembaga Anti Rasuah itu?   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJSlFE0N8wcxExo_wxy6Jv-FGP8R6S9FrunQInqfm5FHia--BjZdSLj8aABA9lakwgSoyU3EREy5OimoCzNLX2CYPsRL7S4P3-6X8K-7GgJgLtPKuYQ8WYYPB2qx2eWMfzl7zr_MUIY_VkvJtSBvBJI96Me_XRhYWuTDyOYu6-oCZ3PMb-9ZHdAVmi/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="1600" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJSlFE0N8wcxExo_wxy6Jv-FGP8R6S9FrunQInqfm5FHia--BjZdSLj8aABA9lakwgSoyU3EREy5OimoCzNLX2CYPsRL7S4P3-6X8K-7GgJgLtPKuYQ8WYYPB2qx2eWMfzl7zr_MUIY_VkvJtSBvBJI96Me_XRhYWuTDyOYu6-oCZ3PMb-9ZHdAVmi/w640-h258/3.jpg" width="640" /></a></div>Sementara surat dakwaan terhadap Terdakwa Wildan Yulianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangkalan (dan empat Terdakwa lainnya dalam berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dibacakan oleh Tim JPU KPPK secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 28 Februari 2023) dengan agenda dakwaan dihadapan Mejelis Hakim yang diketuai Hakim Darwanto, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Maya Yunita Sari Hidayat, SH., MH, Prastana Yustianto, SE., SH., MH, Fitri Indriyaty, SH., MH dan Sikan, S.Sos., SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Baktiar dkk serta dihadiri pula oleh para Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) KPK Jakarta<br /><br />Dalam dakwaannya JPU KPK menjelaskan, bahwa Terdakwa WILDAN YULIANTO selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintahan Kabupaten Bangkalan pada tanggal 11 Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Pendopo Agung Bangkalan di Jalan Letnan Abdullah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan <br /><br />Atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah tersebut kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Bupati Bangkalan masa jabatan Tahun 2018-2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-6073 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 14 September 2018 dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpUG_WtIVuIhEV_fiQA0Hz5wECjKU22Gw4BJRURwpAjFPZzJSnWAo23_5pAF77Cs5HEI_-6zxTNQu4rCyRkMfGeRmvm3zsAOPbj4IAx9gCXqPZMFRpKvJ07NwPEuZVRRi2oEXcUEMjI46FhC7NTwjLNXA_InlpcgzrjEmFbkaYhNoUlTSwugwVEi5r/s1124/3..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="1124" height="366" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpUG_WtIVuIhEV_fiQA0Hz5wECjKU22Gw4BJRURwpAjFPZzJSnWAo23_5pAF77Cs5HEI_-6zxTNQu4rCyRkMfGeRmvm3zsAOPbj4IAx9gCXqPZMFRpKvJ07NwPEuZVRRi2oEXcUEMjI46FhC7NTwjLNXA_InlpcgzrjEmFbkaYhNoUlTSwugwVEi5r/w640-h366/3..jpg" width="640" /></a></div>Atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu supaya R. ABDUL LATIF AMIN IMRON memiilih, mengangkat dan melantik Terdakwa menjadi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan dengan cara mengatur proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2021/2022, <br /><br />Sehingga bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban R. ABDUL LATIF AMIN IMRON sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; <br /><br />Serta Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: <br /><br />Bahwa R. ABDUL LATIF AMIN IMRON adalah Bupati Bangkalan masa jabatan Tahun 2018-2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-6073 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Bangkalan Provinsi Jawa Timur tanggal 14 September 2018. Dengan jabatan sebagai Bupati, maka  R. ABDUL LATIF AMIN IMRON sekaligus juga merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bangkalan yang dapat memilih, mengangkat, melantik dan memberhentikan pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzZW_iHyJQX2NRqAdVlwAneqdf8SFvj3eC61qzm0b4-DxlqHN2bxW4lQSSWJmtzyPKjgzRxTNv1KzqZokGWFjOysq3odDZF_nxMkbhPV74Am6QF4BxTrDb6ap1hVkhJpMux3RurvEffpg9d_2VhKX4Ae9H8xCbLN-VYceZUKh-DxEKI5m7Pn-7GWIj/s1600/e.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzZW_iHyJQX2NRqAdVlwAneqdf8SFvj3eC61qzm0b4-DxlqHN2bxW4lQSSWJmtzyPKjgzRxTNv1KzqZokGWFjOysq3odDZF_nxMkbhPV74Am6QF4BxTrDb6ap1hVkhJpMux3RurvEffpg9d_2VhKX4Ae9H8xCbLN-VYceZUKh-DxEKI5m7Pn-7GWIj/w640-h288/e.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa pada bulan Mei 2021  terdapat kekosongan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Pemkab Bangkalan termasuk untuk jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Terhadap kekosongan jabatan tersebut, ROOSLI SOELIHARJONO selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) beserta R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH selaku Sekretaris Daerah Pemkab Bangkalan melapor kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON agar dilakukan lelang jabatan atau seleksi JPT Pratama untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. <br /><br />Kemudian R. ABDUL LATIF AMIN IMRON memerintahkan ROOSLI SOELIHARJONO dan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH untuk mempersiapkan proses pelaksanaan seleksi JPT Pratama, selain itu juga memerintahkan ROOSLI SOELIHARJONO dan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH untuk mencari “calon pengantin” sebagai istilah untuk calon peserta lelang jabatan, sekaligus mendapatkan komitmen fee dari “calon pengantin” jika ingin terpilih dalam seleksi JPT Pratama dan diangkat pada jabatan tersebut.<br /><br />Bahwa kemudian untuk melaksanakan seleksi JPT Pratama, pada tanggal 31 Mei 2021, R. ABDUL LATIF AMIN IMRON membentuk Panita Seleksi JPT Pratama sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangkalan Nomor: 188.45/137/Kpts/433.013/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 188.45/170/Kpts/433.013/2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dengan menetapkan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH selaku Ketua Panitia Seleksi JPT Pratama Kabupaten Bangkalan. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_5QMqXKQKS4WznmV9biM2QaX-2IgeB6CiSzXQnxfesf0PhVjqPvz6MAutQbImRITgTAjC0c0VmXfnpTVxrP2KjCSRwKUi4K1WRJP28w5d2jySejzRELf741z_RLgrwrnT8bR8gNsVSthUBX7jm17wncG_A0Bw8Rk208AfICzlO1Rym_zkox7zZu81/s1600/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_5QMqXKQKS4WznmV9biM2QaX-2IgeB6CiSzXQnxfesf0PhVjqPvz6MAutQbImRITgTAjC0c0VmXfnpTVxrP2KjCSRwKUi4K1WRJP28w5d2jySejzRELf741z_RLgrwrnT8bR8gNsVSthUBX7jm17wncG_A0Bw8Rk208AfICzlO1Rym_zkox7zZu81/w640-h288/d.jpg" width="640" /></a></div>Karena adanya wabah Covid-19, proses persiapan pelaksanaan lelang jabatan untuk seleksi JPT Pratama tertunda. hingga kemudian pada sekitar awal Desember 2021, ROOSLI SOELIHARJONO dan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH melapor kembali kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON untuk melaksanakan kembali proses seleksi JPT Pratama di Pemkab Bangkalan karena pada saat itu terdapat kekosongan 6 (enam) jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemkab Bangkalan, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, R. ABDUL LATIF AMIN IMRON meminta agar segera dilakukan seleksi JPT Pratama dan meminta untuk jabatan Kepala Dinas PUPR agar diisi oleh orang yang berlatar belakang Sarjana Teknik.<br /><br />Atas permintaan R. ABDUL LATIF AMIN IMRON tersebut, kemudian R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO mengumpulkan nama-nama “calon pengantin” termasuk memasukan nama Terdakwa. <br /><br />Setelah nama-nama ”calon pengantin” tersebut dikumpulkan, selanjutnya R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO menghadap kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON di Pendopo Agung Bangkalan di Jalan Letnan Abdullah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan membahas mengenai nama-nama calon yang akan menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDuy0e0o29gL8mRMBsEj3wsR4knirYi0tzCM4JqUy1eTqSrDua9GMN9C4OQ2E0ZPepx-V0oDYB5UMic5J6ksVbFqwYCQZf7L8OA4zhFueZfLM45xb9_EoDJsvqwjYy98t9d6yjx3XsSORIsQw2mW9k3hsyoZoFwquPGp1y2v_pJ360qt-a_GKZd42Y/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDuy0e0o29gL8mRMBsEj3wsR4knirYi0tzCM4JqUy1eTqSrDua9GMN9C4OQ2E0ZPepx-V0oDYB5UMic5J6ksVbFqwYCQZf7L8OA4zhFueZfLM45xb9_EoDJsvqwjYy98t9d6yjx3XsSORIsQw2mW9k3hsyoZoFwquPGp1y2v_pJ360qt-a_GKZd42Y/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Kemudian R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH mengusulkan nama Terdakwa untuk mengisi jabatan Kepala Dinas PUPR dan juga menyampaikan usulan dari MOHNI selaku Wakil Bupati Bangkalan untuk jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan diisi oleh ACHMAD MUSTAQIM, <br /><br />Lalu R. ABDUL LATIF AMIN IMRON mengusulkan nama SALMAN HIDAYAT untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan HOSIN JAMILI untuk mengisi jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sedangkan ROOSLI SOELIHARJONO mengusulkan nama AGUS EKA LEANDY untuk mengisi jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA). Atas nama-nama “calon pengantin” yang diusulkan tersebut, R. ABDUL LATIF AMIN IMRON menyetujuinya.  <br /><br />Kemudian R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO menghubungi masing-masing “calon pengantin” tersebut untuk menyatakan kesiapannya dalam proses seleksi JPT serta kesiapan menyiapkan komitmen fee untuk diberikan kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON. <br /><br />Agar memenuhi persyaratan pendaftaran dan memudahkan para “calon pengantin” memenangkan seleksi JPT Pratama, R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH dan ROOSLI SOELIHARJONO meminta kepada para “calon pengantin” untuk mencari peserta pendamping untuk didaftarkan.<br /><br />Kemudian ROOSLI SOELIHARJONO menghubungi Terdakwa untuk mencari calon pendamping dalam seleksi JPT Pratama Kepala Dinas PUPR sebagai syarat pemenuhan syarat formil peserta seleksi JPT Pratama, serta dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa memenangkan seleksi JPT Pratama tersebut. <br /><br />Atas arahan dari ROOSLI SOELIHARJONO, kemudian Terdakwa meminta ALIFIN RUDIANSYAH selaku Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan dan IKHTIARINI MASISWANTI selaku Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan sebagai calon peserta pendamping dalam seleksi JPT Pratama Kepala Dinas PUPR. <br /><br />Agar ALIFIN RUDIANSYAH dan IKHTIARINI MASISWANTI bersedia sebagai calon peserta pendamping, Terdakwa kemudian menanggung biaya tes kesehatan dan mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan ALIFIN RUDIANSYAH dan IKHTIARINI MASISWANTI untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran mengikuti seleksi JPT Pratama tersebut. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlAV9gaherVzQYlltDfVgqL3vRnkqwE64-Xm9HOkyB2kmzpW3v2nNfjDM2uASul1KKv9QWh-ZWaUsE4NvqLJuBB8BdFCjh1Zv5DBsdFGH7BgIve410Y2NcrbPnK9RhTnXmzQtUwSN_CMY7aywHselvszTZ6-EcpjrPcRC6ZMqp4B0-hz8QDT0whRaJ/s1037/a.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1037" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlAV9gaherVzQYlltDfVgqL3vRnkqwE64-Xm9HOkyB2kmzpW3v2nNfjDM2uASul1KKv9QWh-ZWaUsE4NvqLJuBB8BdFCjh1Zv5DBsdFGH7BgIve410Y2NcrbPnK9RhTnXmzQtUwSN_CMY7aywHselvszTZ6-EcpjrPcRC6ZMqp4B0-hz8QDT0whRaJ/w444-h640/a.jpg" width="444" /></a></div><br />Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2021, Panitia Seleksi mengumumkan pelaksanaan pendaftaran seleksi JPT Pratama sebagaimana Surat Pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bangkalan Nomor:04/PANSEL-JPT/BKL/XII/2021. Kemudian berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana Surat Pengumuman Panita Seleksi JPT Pratama Nomor:09/JPT-BKL/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, <br /><br />Nama-nama yang dinyatakan lolos untuk masuk ke tahap seleksi kompetensi, penulisan makalah dan wawancara pada seleksi JPT Pratama Kepala Dinas PUPR adalah sebagai berikut:<br />1. WILDAN YULIANTO (Terdakwa);<br />2. IKHTIARINI MASISWANTI;<br />3. ALIFIN RUDIANSYAH;<br />4. ARY SUHARJA;<br />5. MOHAMMAD HASAN FAISOL.<br /><br />Bahwa pada tahap seleksi kompetensi, penulisan makalah dan wawancara, Panitia Seleksi JPT Pratama menentukan 3 nama yang akan disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk direkomendasikan sebagai calon 3 (tiga) peserta terbaik. <br /><br />Kemudian pada  tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa dihubungi oleh DIANA KUSUMAWATI selaku salah satu pengusaha/kontraktor yang biasa mengerjakan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan serta mempunyai kedekatan dengan R. ABDUL LATIF AMIN IMRON. <br /><br />Pada saat itu DIANA KUSUMAWATI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa calon peserta lainnya yakni ARY SUHARJA dan MOHAMMAD HASAN FAISOL juga siap untuk memberikan uang kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON agar dapat terpilih sebagai Kepala Dinas PUPR, <br /><br />Sehingga DIANA KUSUMAWATI menyarankan kepada Terdakwa agar segera berkoordinasi dengan  R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH untuk merealisasikan komitmen fee kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON.<br /><br />Atas penyampaian dari DIANA KUSUMAWATI tersebut, Terdakwa mempersiapkan uang komitmen fee dengan cara memerintahkan GUNTUR SETIADI selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan untuk mengambil uang sebesar Rp150.000.000  (seratus lima puluh juta rupiah) yang diambil dari “dana operasional” yang diperoleh dan dikelola GUNTUR SETIADI dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Kemudian pada tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa bersama dengan R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH menemui R. ABDUL LATIF AMIN IMRON di Pendopo Agung Bangkalan Jalan Letnan Abdullah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlC8bVLZIUOCGFgX57O3dLsOAgemkTtrn_V9Nhuak_vtiR_HXC71yNYPxGxkS1umLcYpoBlX2R3PBjZ-ZGqPYZN-nGnjntSnf0yMIKmIJwyf8kbhooQdchb9_9pmSpKKOWudTTmk5Ei0TwDKNdezExfqOnGo_vqdKiaro-Z8YbxkjFyqPC3Yx6qVvm/s1114/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1114" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlC8bVLZIUOCGFgX57O3dLsOAgemkTtrn_V9Nhuak_vtiR_HXC71yNYPxGxkS1umLcYpoBlX2R3PBjZ-ZGqPYZN-nGnjntSnf0yMIKmIJwyf8kbhooQdchb9_9pmSpKKOWudTTmk5Ei0TwDKNdezExfqOnGo_vqdKiaro-Z8YbxkjFyqPC3Yx6qVvm/w414-h640/6.jpg" width="414" /></a></div>Pada pertemuan tersebut, R. MOH. TAUFAN ZAIRINSJAH menyampaikan bahwa Terdakwa sebagai calon Kepala Dinas PUPR dan menceritakan profil serta latar belakang Terdakwa. Selanjutnya R. ABDUL LATIF AMIN IMRON menanyakan kesiapan Terdakwa untuk menjabat, termasuk kesiapan uang komitmen fee. Atas pertanyaan dari R. ABDUL LATIF AMIN IMRON tersebut, Terdakwa menjawab ”saya siap bapak”. <br /><br />Atas jawaban kesiapan dari Terdakwa, lalu R. ABDUL LATIF AMIN IMRON menyampaikan agar uang komitmen fee dari Terdakwa diberikan melalui ERWIN YOESOEF selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Bangkalan.<br /><br />Setelah mendapatkan arahan dari R. ABDUL LATIF AMIN IMRON, kemudian pada hari yang sama, Terdakwa langsung menghubungi ERWIN YOESOEF dan menyuruhnya untuk menemui Terdakwa di ruang kerjanya pada Kantor Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. <br /><br />Kemudian ERWIN YOESOEF langsung menemui Terdakwa bersama GUNTUR SETIADI. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dalam paperbag kepada ERWIN YOESOEF sambil berkata “ini Mas Erwin, titipan buat bapak 150”.<br /><br />Setelah menerima paperbag berisikan uang tersebut, selanjutnya ERWIN YOESOEF membawanya ke Pendopo Agung Bangkalan dan memberikannya kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON.<br /><br />Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2022, R. ABDUL LATIF AMIN IMRON dan Panitia Seleksi JPT Pratama menerima hasil rekomendasi hasil seleksi JPT Pratama dari KASN sebagaimana surat dari Ketua KASN nomor: B-131/KASN/1/2022 yang pada pokoknya menyetujui 3 (tiga) nama terbaik hasil seleksi terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemkab Bangkalan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai Kepala Dinas PUPR, yakni WILDAN YULIANTO (Terdakwa), ARY SUHARJA dan MOHAMMAD HASAN FAISOL.  <br /><br />Setelah menerima hasil rekomendasi dari KASN, kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,  R. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Bupati sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Bangkalan sesuai kewenangannya memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon peserta yang telah disetujui oleh KASN untuk diangkat sebagai Pimpinan JPT Pratama termasuk untuk jabatan Kepala Dinas PUPR. <br /><br />Atas dasar tersebut serta atas pemberian komitmen fee dari Terdakwa yang sudah diiterima, R. ABDUL LATIF AMIN IMRON memilih dan mengangkat Terdakwa selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan.<br /><br />Selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022, R. ABDUL LATIF AMIN IMRON melantik Terdakwa sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bangkalan nomor: 821.2/085/433.202/2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 22 Februari 2022.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQrWGyOE393_2vSd3lFVocfzfZx8QW8LFP3PVuqnFa-2bi8_d5rok-gt6XqtmN1lr3PKL4Q3eU3-BzFYSfiJTmtXjhhPJckgKEFBoPTI4q44vKAUbwai-lW0xiKYNt89BVYdX0ret3sN0SQB1KnFzrEjnZqevan0oo6o1s7rcZIyLydynF6IGVxFsi/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="1600" height="258" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQrWGyOE393_2vSd3lFVocfzfZx8QW8LFP3PVuqnFa-2bi8_d5rok-gt6XqtmN1lr3PKL4Q3eU3-BzFYSfiJTmtXjhhPJckgKEFBoPTI4q44vKAUbwai-lW0xiKYNt89BVYdX0ret3sN0SQB1KnFzrEjnZqevan0oo6o1s7rcZIyLydynF6IGVxFsi/w640-h258/3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan Terdakwa memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu berupa uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada R. ABDUL LATIF AMIN IMRON adalah untuk menggerakkan R. ABDUL LATIF AMIN IMRON selaku Bupati Bangkalan sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemkab Bangkalan supaya memiilih, mengangkat dan melantik Terdakwa sebagai Pejabat Tinggi Pratama dengan jabatan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan pada seleksi JPT Pratama Kabupaten Bangkalan Tahun 2021/2022, <br /><br />Hal itu bertentangan dengan kewajiban R. ABDUL LATIF AMIN IMRON sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; <br /><br />Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; serta Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah. <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Lima Kepala Dinas Kab. Bangkalan Diadili Karena “Menyuap” Bupati

#“Rekayasa” pemilihan calon pengantin untuk istilah  Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan dengan memberikan Komitmen Fee alias duit melibatkan b...

»

Terdakwa Ari Kusumawati Di Vonis 2 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Proyek Rp2.4 M

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Apakah penyedik Kejari Tulungagung akan ‘menyeret’Adiono Suswanto Permadi (Direktur CV. Wahana Nugraha yang juga Ketua Asosiasi Askumindo), Hendro Basuki (Direktur CV. Glogor Mas sekaligus Ketua Asosiasi Gapensinas) dan Dwi Basuki (Direktur CV. Nindya Krida) sebagai ‘Tersangka’ setelah Majelis Hakim menyebutnya dalam putusan? Lalu siapa yang dilaporan oleh Terdakwa ke Polres Tulungagung terkait dugaan pemalsuan dokumen dalam perkaranya?#</span></h3><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip3AHYhZgzo9fN_fgfJXunWavVaPRdJTfSYecYFfWEeKLWLjdSy-9Y5y4NEqx0gv_GDUeeArwiBZl1IgiPGaVJmgXgUkMfdl2fWlPOB-pQNRwg1R3mSqBNdcZt2CCmmqtFIdZ9nbEAf_g8x8P8_WyTYudHvLEUZjbnBI3j5BvrXMsK4LErC_jz11VQ/s640/Ari%20Kusumawati.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="360" height="671" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEip3AHYhZgzo9fN_fgfJXunWavVaPRdJTfSYecYFfWEeKLWLjdSy-9Y5y4NEqx0gv_GDUeeArwiBZl1IgiPGaVJmgXgUkMfdl2fWlPOB-pQNRwg1R3mSqBNdcZt2CCmmqtFIdZ9nbEAf_g8x8P8_WyTYudHvLEUZjbnBI3j5BvrXMsK4LErC_jz11VQ/w378-h671/Ari%20Kusumawati.jpg" width="378" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Ari Kusumawati (Foto Dok. BK)</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat, 24 Pebruari 2023, menghukum Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktris PT Kya Graha dengan pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider dua (2) bulan kurungan tanpa dihukum untuk membayar uang pengganti karena Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penyimpangan pekerjaan proyek pelebaran jalan ruas Boyolangu - Campurdarat yang didanai dari APBD Kabupaten Tulungung pada tahun 2018 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.437.434.202,65 (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua koma enam lima rupiah) sesuai Hasil Laporan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-996/PW13/5/2021 tanggal 31 Desember 2021<br /><br />Sebelaumnya, JPU menuntut Terdakwa Ari Kusumawati dengan pidana penjara selama empat (4) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp300 juta Subsider enam (6) bulan kurungan. Terdakwa dianggap terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentng pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Terdakwa Ari Kusumawati tidak dituntut maupun tidak dihukum (Vonis) untuk mengembalikan atau membayar uang pengganti sebesar Rp2.437.434.202,65 karena Terdaka Ari Kusumawati bersama Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha yang juga Ketua Asosiasi Askumindo dan Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas sekaligus Ketua Asosiasi Gapensinas serta Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida sudah mengemabalikannya ke kas negara melalui Kejaksaan Negeri Tulungagung sebesar Rp2,5 miliar, sehingga Majelis Hakim menyebutkan dalam putusannya bahwa ada kelebihan sebesar Rp94 juta yang harus dikembalikan oleh JPU terhadap Terdakwa<br /><br /><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga: Ari Kusumawati, Mantan DPO Kasus Dugaan Korupsi Proyek ABPD Kab. Tulunganung Sebesar Rp2.4 Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/ari-kusumawati-mantan-dpo-kasus-dugaan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/ari-kusumawati-mantan-dpo-kasus-dugaan.html</a><br /><br />Baca juga:</span> Terdakwa Ari Kusumawati Dituntut 4 Tahun Penjara Karena Perkara Korupsi Proyek Rp2.4 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/terdakwa-ari-kusumawati-dituntut-4.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/terdakwa-ari-kusumawati-dituntut-4.html</a></span><br /><br />Hal itu disampaikan juga oleh Terdakwa Ari Kusumawati kepada beritakorupsi.co beberapa waktu lalu. Menurut Terdakwa, bahwa total uang pengembalian melalui Kejari Tulungagung  sebesar Rp2.5 miliar itu adalah dari Terdakwa sendiri sebesar Rp760 juta yang harusnya Rp327 juta, namun karena Hendro Basuki hanya membayar Rp907 juta yang harusnya Rp1.3 miliar, sehingga 433 juta rupiah dibayar oleh Terdakwa dan pengemabalian dari Dwi Basuki  sebesar Rp196 juta serta dari Adiono Suswanto Permadi sebesar Rp572 juta<br /><br />“Totalnya 2.5 miliar. Dari saya 760 juta yang harusnya hanya 327 juta karena Hendro Basuki hanya membayar Rp907 juta yang harusnya Rp1.3 miliar jadi yang 433 juta itu saya bayar. Terus dari Dwi Basuki  sebesar 196 juta dan dari Adiono Suswanto Permadi sebesar 572 juta. Tapi bukti pengembaliannya tidak dilampirkan dalam barang bukti oleh JPU,” kata Terdakwa Ari   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiexMbboLZtjZNOIuSBXyTWZnSvNDOx0fP2gabNjdHB-vn5_RcOwiQRP5ddRIJ89l6dY7DbkQfIDtQCf1Rpj36mB3vz8GsnF_fyI11ytyJ_m1E8UgAamabz17XCo2vJylWf6vzB789TZU1KRrer_cVG5FCxTPvZpUBzVRROozb_nHhL1Oost6O7MsF2/s640/Ari.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiexMbboLZtjZNOIuSBXyTWZnSvNDOx0fP2gabNjdHB-vn5_RcOwiQRP5ddRIJ89l6dY7DbkQfIDtQCf1Rpj36mB3vz8GsnF_fyI11ytyJ_m1E8UgAamabz17XCo2vJylWf6vzB789TZU1KRrer_cVG5FCxTPvZpUBzVRROozb_nHhL1Oost6O7MsF2/w640-h480/Ari.jpg" width="640" /></a></div>Terkait statusnya yang sempat masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh pihak Kejaksaan, Terdakwa mengatakan karena hanya dirinya yang dijadikan Tersangka oleh Kejari Tulungagung padahal ada pihak lain yang mengerjakan fisik proyet itu<br /><br />“Saya bingung, kenapa hanya saya yang dijadikan Tersangka. Padahal ada pihak lain yang mengerjakan langsung proyek itu. Makanya saya lari karena saya bingung tidak tau harus giman,” kata terdakwa<br /><br />Saat disingung terkait laporannya (Terdakwa) ke ke Polres Tulungagung dengan Nomor Laporan, Nomor : STTLP/B/14/I/2023/SPKT /Polres Tulungagung/Polda Jawa Timur tanggal 28 Januari 2023, Terdakwa belum bersedia menyebutkan nama-nama yang dimaksud. Namun menurt terdakwa, bahwa ada dugaan pemalsuan tandatangan dalam dukomen perkara yang menyeret dirinya sebagai Terdakwa Korupsi<br /><br />“Jangan dulu nanti saja. Ada dugaan pemalsuan tandatangan saya dalam dukomen perkara saya yang tidak pernah ditunjukan saat penyidikan maupaun dalam persidangan. Yang di duga dipalsu adalah surat keterangan tanggungjawab mutlak dari 4 paket pekerjaan itu yaang di tandtangani di depan Notaris Stya Yuwono karena saya tidak pernah tandatangan surat tersebut karena saya saat ada di Jakarta. Ini saya tau setelah tuntuntan,” kata Terdakwa Ari<br /><br />Terseretnya Terdakwa Ari Kusumawati dalam “lingkaran hitam” ini adalah berawal pada tahun 2018 lalu. Saat itu (tahun 2018), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tulungagung mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat yang di transfer langsung ke APBD Kabupaten Tulungagung sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 dengan Nomor : 1.01.03.1.01.03.01. 16.117.5.2 dengan formulir DPA-SKPD 2.2.1 Tahun Anggaran 2018, <br /><br />Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Tulungagung menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp422.576.115.173,39 untuk 4 (empat) paket pekerjaan yaitu;<br />1. Pelebaran jalan ruas jalan Boyolangu–Campurdarat dengan nilai kontrak Rp3.665.000.000<br />2. Pelebaran jalan ruas jalan Sendang-Penampean dengan nilai kontrak Rp2.940.000.000<br />3. Pelebaran jalan ruas jalan Tenggong-Puwodadi dengan nilai kontrak Rp3.710.000.000<br />4. Peningkatan jalan ruas jalan Jeli-Picisan dengan nilai kontrak Rp3.670.700.000<br /><br />Namun menurut penyidik dan JPU Kejari Tulungagung, bahwa 4 paket pekerjaan yang dimenangkan dan dikerjakan oleh PT. Kya Graha yaitu pekerjaan peningkatan jalan Tenggong – Purwodadi, Pelebaran Jalan ruas Boyolangu – Campurdarat, Pelebaran jalan ruas Jeli – Picisan dan pekerjaan pelebaran jalan ruas jalan Sendang – Penampean tidak sesuai dengan Spesifikasi teknis yang ditentukan dalam RAB yang mengakibatkan kekurangan volome pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEADgRyDUg3bzq7bpgIItDDZhsHRX_Yi9BCbgyZ5-xC09bKuX_3ElPwqjvXUgyqba1snaqBYDLLNXukUNYpLE909dZy4vfi23RNH8iBBaxa_YoMF4YIsvLooCktiay5WVeJ5UlIFcvhtPwguRumhdRl9PqqAz2xTwdc_48JPXJBldbjmJXMkJh2p2J/s640/JPU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEADgRyDUg3bzq7bpgIItDDZhsHRX_Yi9BCbgyZ5-xC09bKuX_3ElPwqjvXUgyqba1snaqBYDLLNXukUNYpLE909dZy4vfi23RNH8iBBaxa_YoMF4YIsvLooCktiay5WVeJ5UlIFcvhtPwguRumhdRl9PqqAz2xTwdc_48JPXJBldbjmJXMkJh2p2J/w640-h480/JPU.jpg" width="640" /></a></div>Namun yang menggelitik dan juga menjadi pertanyaan adalah terkait dakwaan JPU yang menjelaskan, bahwa sekitar pertengahan bulan November 2017, empat (4) Direktur perusahaan yang berkeinginan untuk mengerjakan pekerjaan pelebaran jalan ruas Jeli-Picisan, Sendang-Penampean, Tenggong-Purwodadi dan Boyolangu-Campurdarat pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018 memberikan uang succes fee sebesar 10 % (sepuluh persen) kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Tulungagung melalui Kabid (Kepala Bidang) DPUPR yaitu saksi Sukarji selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam 4 (empat) pekerjaan tersebut dimana penyerahannya dilakukan di ruangan saksi Sukarji  <span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>Keempat pemilik perusahaan yang dimaksud adalah ;</b></span><br />1. Terdakwa Ari Kusumawati, ST selaku Direktur PT. Kya Graha sekaligus Ketua Asosiasi Aspekindo (Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi Indonesia) Cabang Tulungagung memberikan uang sebesar Rp360.000.000<br /><br />2. Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha sekaligus Ketua Asosiasi Askumindo (Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia) Cabang Tulungagung memberikan uang fee sebesar Rp294.000.000 untuk mendapatkan proyek pekerjaan pelebaran jalan ruas Sendang-Penampean. Dan Adiono Suswanto Permadi juga ada memberikan fee kepada Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur PT. Kya Graha kurang lebih sebesar Rp58 juta karena Terdakwa Ari Kusumawati meminjamkan benderanya (PT. Kya Graha) kepada Adiono Suswanto Permadi<br /><br />3. Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas sekaligus Ketua Asosiasi Gapensinas Cabang Tulungagung memberikan uang fee sebesar Rp367.070.000 untuk mendapatkan pekerjaan pelebaran jalan ruas Jeli-Picisan. Dan Hendro Basuki juga ada memberikan fee kepada terdakwa Ari Kusumawati, ST selaku Direktur PT. Kya Graha dikarenakan Hendro Basuki telah meminjam bendera dengan nilai kurang lebih sebesar Rp47.800.000<br /><br />4. Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida memberikan uang fee sebesar Rp370.000.000 untuk mendapatkan pekerjaan pelebaran jalan ruas Tenggong-Purwodadi, namun Dwi Basuki tidak ada memberikan uang fee kepada Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur PT. Kya Graha karena Terdakwa Ari Kusumawati masih mempunyai hutang tagihan sebesar Rp764.250.000 kepada Dwi Basuki.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Selain itu, yang menarik lagi dama perkara ini sesuai dakwaan JPU yang menjelaskan; </b></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkQ_mNwfGti1GzsFwyuW-UWb_K_eWEMvwmoHA-eh8dD7Lesp1hJE1WJFexiZISUZcj92zlTaN2ZdvmZCyF9sVEfHg24dkROxavTtFvibZjazQScyeugYcd0BGg2RQ5oMAneOEQDAvmO-Mp_bM75O6uBjYUXJAh8G_o7J_TcH4fb1NBPPlEurJjxF6P/s640/JPU.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkQ_mNwfGti1GzsFwyuW-UWb_K_eWEMvwmoHA-eh8dD7Lesp1hJE1WJFexiZISUZcj92zlTaN2ZdvmZCyF9sVEfHg24dkROxavTtFvibZjazQScyeugYcd0BGg2RQ5oMAneOEQDAvmO-Mp_bM75O6uBjYUXJAh8G_o7J_TcH4fb1NBPPlEurJjxF6P/w640-h480/JPU.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>Pertama.</b></span><br />Sekitar awal bulan November 2017, Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur PT. Kya Graha telah menyerahkan uang succes fee sebesar 10 % dari nilai pagu anggaran setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 kepada Asosiasi dan memberikan uang succes fee lagi sebesar 5 % setelah pekerjaan dibayarkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, sebelum pelaksanaan pekerjaan pelebaran jalan ruas Boyolangu-Campurdarat pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2018, <br /><br />Kemudian sekitar pertengahan bulan November 2017, Terdakwa Ari Kusumawati memberikan uang succes fee sebesar 10 % kepada Asosiasi pekerja konstruksi Kabupaten Tulungagung, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Tulungagung melalui Kabid. Bina Marga yaitu saksi Sukarji selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dimana penyerahannya dilakukan di ruangan saksi Sukarji.  Namun untuk uang succes fee sebesar 5 % belum jadi diserahkan.<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Kedua</b></span><br />Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur PT. Kya Graha sekaligus Ketua Asosiasi Aspekindo Kabupaten Tulugagung melakukan persekongkolan dengan pihak lain atau perusahaan penyedia lain sebelum pelaksanaan pelelangan pekerjaan ruas Jeli-Picisan, Sendang - Penampean, Tenggong - Purwodadi dan Boyolangu - Campurdarat di Dinas PUPR Kab. Tulungagung tahun anggaran 2018,<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b>Ketiga</b></span><br />Dari 4 paket pekerjaan yang dimenangkan oleh PT. Kya Graha, ternyata PT. Kya Graha hanya melaksanakan 1 pekerjaan yaitu pelebaran jalan ruas Boyolangu - Campurdarat dengan anggaran DAK (dana alokasi khusus) sebesar Rp3.665.000.0000. <br /><br /><b>Sedangkan 3 pekerjaan lainnya dilaksanakan pihak lain dengan (meminjam) bendera   PT. Kya Graha milik Terdakwa yaitu;</b><br /><br />1. Pelebaran Jalan ruas Tenggong – Purwodadi yang seharusnya di kerjakan oleh PT. Kya Graha dengan anggaran DAK sebesar Rp3.710.000.000 namun fakta dilapangan dikerjakan oleh CV. Nindya Krida atau Dwi Basuki selaku Direktur <br /><br />2. Pelebaran jalan ruas Jeli – Picisan yang seharusnya dikerjakan oleh PT. Kya Graha dengan anggaran DAK sebesar Rp3.670.700.000 namun fakta dilapangan dikerjakan oleh CV. Glogor Emas atau Hendro Basuki selaku Direktur sekaligus Ketua Asosiasi Gapensinas Cabang Tulungagung<br /><br />3. Pelaksanaan Pekerjaan pelebaran jalan ruas Sendang – Penampean yang seharusnya di kerjakan oleh PT. Kya Graha dengan anggaran DAK sebesar Rp2.940.000.000 namun fakta dilapangan dikerjakan oleh CV. Wahana Nugraha atau Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur sekaligus Ketua Asosiasi Askumindo Cabang  Tulungagung <br /><br /><b>Dan JPU juga menjelaskan dalam surat dakwaan yaitu;</b><br />Berdasarkan temuan dari konsultan pengawas yang menyatakan, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak serta sesuai laporan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang terhadap 4 pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Kya Graha dengan Direktur Terdakwa Ari Kusumawati, ST terdapat kekurangan mutu ataupun volume pekerjaan yang mengakibatkan hal tersebut tidak sesuai dengan kontrak perjanjian kerja<br /><br />Terhadap 4 paket pekerjaan yang sesuai kontrak, seharusnya dilaksanakan oleh PT. Kya Graha dengan Direktur Terdakwa Ari Kusumawati. Ternyata sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak<br /><br />Dan atas permohonan dari terdakwa Ari Kusumawati, ST selaku Direktur PT. Kya Graha terhadap ke 4 (empat) paket pekerjaan tersebut, meminta pembayaran pelunasan 100 % bukan atas pertimbangan dari konsultan Pengawas melainkan dari hasil Uji Lab yang dilakukan pada Laboratorium yang dimiliki oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sendiri, sehingga diragukan independensinya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNI06opp7eUjN4XTjF1zE51c7W7RhQYW_yuVdsFvaqjNSoyR111sPcOWg_EVUiqXOhlcgwBJ4dv2BYFwc42rVNLc8i-9_EPtkOr2LfsWIXZpuxWDHMBaOEuRCyOmCt8n8bS3upS1edOaNPtFBsn62kYrjUQ7FPUmtOKLRFIj7bqeHiOShd6ZjdPFCg/s640/Ari.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNI06opp7eUjN4XTjF1zE51c7W7RhQYW_yuVdsFvaqjNSoyR111sPcOWg_EVUiqXOhlcgwBJ4dv2BYFwc42rVNLc8i-9_EPtkOr2LfsWIXZpuxWDHMBaOEuRCyOmCt8n8bS3upS1edOaNPtFBsn62kYrjUQ7FPUmtOKLRFIj7bqeHiOShd6ZjdPFCg/w640-h480/Ari.jpg" width="640" /></a></div>Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Ari Kusumawati, ST selaku Direktur PT. Kya Graha tersebut sangatlah jelas bertentangan dengan Pasal 87 ayat 3 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya, yaitu : Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.<br /><br />Pertanyaannya adalah, kalau penyidik dan JPU Kejari Tulungagung mengatakan, bahwa ke 4 paket pekerjaan sesuai kontrak, seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa Ari Kusumawati selaku Direktur  PT. Kya Graha, ternyata 3 paket pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam RAB yang mengakibatkan kekurangan volome sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang dikerjakan oleh CV. Nindya Krida atau Dwi Basuki selaku Direktur dan CV. Glogor Emas atau Hendro Basuki selaku Direktur serta CV. Wahana Nugraha atau Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur, apakah hanya Terdakwa Ari Kusumawati sendiri yang bertanggung jawab dan diadili?<br /><br />Kalau penyidik dan JPU Kejari Tulungagung mengatakan, bahwa ke 4 paket pekerjaan (satu dikerjakan oleh Terdakwa dan 3 pekert pekerjaan dikerjakan oleh pihak lain) tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam RAB yang mengakibatkan kekurangan volome sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, kemana PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan), PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) dan Konsultan Pengawas ? Apakah tugas dan tanggung jawab PPK, PPTK, PPHP dan Konsultan Pengawas menjadi tanggung jawab hukum oleh Terdakwa Ari Kusumawati?<br /><br />Kalau penyidik dan JPU Kejari Tulungagung mengatakan, bahwa ke 4 paket pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam RAB yang mengakibatkan kekurangan volome sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang termasuk 3 pekert pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Nindya Krida atau Dwi Basuki selaku Direktur dan CV. Glogor Emas atau Hendro Basuki selaku Direktur serta CV. Wahana Nugraha atau Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur hanya menjadi tanggung jawab hukum oleh Terdakwa Ari Kusumawati untuk diadili?<br /><br />Apakah CV. Nindya Krida atau Dwi Basuki selaku Direktur dan CV. Glogor Emas atau Hendro Basuki selaku Direktur serta CV. Wahana Nugraha atau Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur yang mengerjakan 3 paket pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan dalam RAB yang mengakibatkan kekurangan volome sesuai temuan dari konsultan pengawas dan ahli konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang tidak ikut diminta pertanggung jawaban hukum dan diadili?<br /><br />Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah penyidik dan JPU Kejari Tulungagung akan menyeret Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha dan Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas serta Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida sebagai Tersangka dalam perkara ini ?<br /><br />Sebab Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung melalui Kepala Seksi Intlejen Kejari Tulungagung Agung Tri Radityo, SH., MH kepada beritakorupsi.co mengatakan, akan menunggu putusan dari Majelis Hakim apakah ada pihak lain<br /><br />“Nanti kami pelajari jika sudah putusan apakah ada pihak lain yg dipertanggungjawabkan,” ucap Agung melalui pesan WastApp, Jumat, 20 Januari 2023    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivUxlBes3f0XqHDBb1iVOqs2JV55VO5RC0UFQQg7ZaPeGZaCMEcP7tSDDBYDa2_-wf_0wBUrjBkGEz0VfL9FMV2cO5Ll4kd7PsdNnSA0EA2bhqa888lPVuBATsGIWnmew_qBg5L4af1g3KT0zJWI4LOdPKFeSTIiUaqvLjRefkwUffl5XeRh7SJj7J/s640/Hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="436" data-original-width="640" height="436" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivUxlBes3f0XqHDBb1iVOqs2JV55VO5RC0UFQQg7ZaPeGZaCMEcP7tSDDBYDa2_-wf_0wBUrjBkGEz0VfL9FMV2cO5Ll4kd7PsdNnSA0EA2bhqa888lPVuBATsGIWnmew_qBg5L4af1g3KT0zJWI4LOdPKFeSTIiUaqvLjRefkwUffl5XeRh7SJj7J/w640-h436/Hakim.jpg" width="640" /></a></div>Sementara dalam putusannya saat Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ari Kusumawati (Jumat, 24 Pebruari 2023) menyatakan, bahwa yang terlibat dalam perkara ini bukan hanya Terdakwa Ari Kusumawati melainkan menyebut nama Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha, Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas dan Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida sebagai Tersangka<br /><br />Majelis Hakim juga menyatakan, bahwa kerugian negara sebesar Rp2.437.434.202,65 bukan hanya tanggung jawab Terdakwa Ari Kusumawati melainkan bersama-sama dengan Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha, Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas dan Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida<br /><br />Lalu apakah penyidik Kejari Tulungagung menyeret Adiono Suswanto Permadi selaku Direktur CV. Wahana Nugraha, Hendro Basuki selaku Direktur CV. Glogor Mas dan Dwi Basuki selaku Direktur CV. Nindya Krida termasuk PPK, PPTK, PPHP dan Konsultan sebagai Tersangka?<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Ari Kusumawati dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya, Jumat, 24 Pebruari 2023 yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yakni Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Erlyn Suzana Rahmawati, SH., M.Hum  yang dihadiri JPU Kejari Tulungagung maupun Penasehat Hukum Terdakwa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinngi Jawa Timur di Jalan Ahamd Yani Surabaya<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Ari Kusumawati tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana (Primer) dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Namun Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Ari Kusumawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana (Subsider) dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Ari Kusumawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ari Kusumawati oleh karena itu dengan pidana penjara selama dua (2) tahun denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersbut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan<br /><br />3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,” ucap Ketua Majelis Hakim Hakim Tongani, SH., MH<br /><br />Atas putusan tersebut, Terdakwa Ari Kusumawati mengatakan “menerima” sedangan JPU masih pikir-pikir. <br /><br /><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga: <span style="color: #2b00fe;">Ari Kusumawati, Mantan DPO Kasus Dugaan Korupsi Proyek ABPD Kab. Tulunganung Sebesar Rp2.4 Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/ari-kusumawati-mantan-dpo-kasus-dugaan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/ari-kusumawati-mantan-dpo-kasus-dugaan.html</a></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><span style="color: red;"><span style="color: #2b00fe;"></span></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;"><span style="color: red;"><span style="color: #2b00fe;"><br /></span></span></span><span style="color: red; font-size: medium;">Baca juga: <span style="color: #2b00fe;">Terdakwa Ari Kusumawati Dituntut 4 Tahun Penjara Karena Perkara Korupsi Proyek Rp2.4 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/terdakwa-ari-kusumawati-dituntut-4.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/terdakwa-ari-kusumawati-dituntut-4.html</a></span></span><br /><br />(Jnt) <br /></div>

News Tipikor Terdakwa Ari Kusumawati Di Vonis 2 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Proyek Rp2.4 M

#Apakah penyedik Kejari Tulungagung akan ‘menyeret’Adiono Suswanto Permadi (Direktur CV. Wahana Nugraha yang juga Ketua Asosiasi Askumindo),...

»

Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan PPT Kab.Pacitan Rp2.6 M Dituntut Berbeda

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan untuk memeriksa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK, sebab dalam persidangan terungkap bahwa ada aliran duit dan progres pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan Tahun 2021 belum selesai hingga batas akhir Perjanjian Kerja tanggal 14 Desember 2021 dengan progres pekerjaan hanya 46 % tetapi dibuat menjadi 52,293 Persen serta dilakukan pemutusan kontrak tanggal 14 Desember 2021 tetapi pekerjaan proyek tetap dilaksanakan sampai akhir tahun 2021. Apakah Ir. Miftahol Arifin selaku PPK akan terseret sebagai ‘Tersangka’ atau “sudah terselamatkan” dengan berpindahnya Kasi Pidsus Kejari Pacitan Ke Kejari Mamuju, Sulbar???#.  </span></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiXeXge3q2ihtHdJxutRrj9owtKxP2TwQ3z4mb4LW3DviSTNrO9KrquESHn09NEdVeTMJM4SZQf1m3rVBt65CXNd3kkAJhAzD9nB_vNBPF3DZ1VVTvrLinGlpuZKWjlQPg6r9xKmhjjhQSN7dhbRkhQOB4iuRFkDKvNvMTt8ZrGZy9Cw4X2PcDogrU/s640/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgiXeXge3q2ihtHdJxutRrj9owtKxP2TwQ3z4mb4LW3DviSTNrO9KrquESHn09NEdVeTMJM4SZQf1m3rVBt65CXNd3kkAJhAzD9nB_vNBPF3DZ1VVTvrLinGlpuZKWjlQPg6r9xKmhjjhQSN7dhbRkhQOB4iuRFkDKvNvMTt8ZrGZy9Cw4X2PcDogrU/w640-h360/4..jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Dua (2) Terdakwa kasus perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembangunan proyek pekerjaan  Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 yang menelan anggaran dari ABPD Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.544.367.000 dan anggaran untuk pekerjaan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 yang merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp2.647.750.393,50 sesuai hasil audit Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor : X.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dituntut berbeda<br /><br />Kedua Terdakwa itu adalah Mohammad Jasuli selaku Direktur CV. Liga Utama sebagai pemenaang lelang atau Penyedia Barang/Jasa dituntut dengan pidana penjara selama enam (6) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp300 juta subsider enam (6) bulan kurungan dan membayar uang pengganti (up) sejumlah Rp2.501.322.431,60 dengan subsidder pidana penjara selama tiga (3) tahun dan enam (6) bulan, dan Terdakwa Drs. Warji, ST (berkas perkara penuntutan terpisah) selaku Direktur CV. Dinamika Raya sebagai Konsultan Pengawas pada pekerjaan tesebut dituntut dengan pidana penjara selama lima (5) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp300 juta subsider enam (6) bulan kurungan dan membayar uang pengganti (up) sejumlah Rp146.427.962 (sudah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Pacitan)<br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga:</span> Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan Untuk Memeriksa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/majelis-hakim-perintahkan-jpu-kejari.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/majelis-hakim-perintahkan-jpu-kejari.html</a><br /><br /><span style="color: red;">Baca juga:</span> Bagaiamana Nasib Ir. Miftahol Arifin selaku PPK Dalam Perkara Korupsi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/01/bagaiamana-nasib-ir-miftahol-arifin.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/01/bagaiamana-nasib-ir-miftahol-arifin.html</a></span></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPBEMJvdQS7rbKd5nBgM7Hnb5Rr69EUF5iBo08PYpMpXv0IyEm9oS-wTtlCP6JvXfbCb-2SNRms-nmfIV3fAHI5eeW8pE95Rvslwc8Z7__ivuAPaqueVmwDrJOHopwaEmANTKx5pzSN8iqyviH00xECdWhST-DN_72pqjv93HqfVYczwuajasGVLVa/s640/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPBEMJvdQS7rbKd5nBgM7Hnb5Rr69EUF5iBo08PYpMpXv0IyEm9oS-wTtlCP6JvXfbCb-2SNRms-nmfIV3fAHI5eeW8pE95Rvslwc8Z7__ivuAPaqueVmwDrJOHopwaEmANTKx5pzSN8iqyviH00xECdWhST-DN_72pqjv93HqfVYczwuajasGVLVa/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Oleh JPU, bahwa Kedua Terdakwa (Mohammad Jasuli dan Drs. Warji, ST) dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembangunan proyek pekerjaan  Pelabuhan Perikanan Tamperan (PPT) Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 yang menelan anggaran dari ABPD Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.544.367.000 dan anggaran untuk pekerjaan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 yang merugikan keuangan/perekonomian negara sebesar Rp2.647.750.393,50 sesuai hasil audit Inspektorat Kabupaten Pacitan Nomor : X.760/80/408.49/2022 tanggal 10 Oktober 2022<br /><br />Kedua Terdakwa (Mohammad Jasuli dan Drs. Warji, ST) ini terseret dalam “lingkaran hitam” kasus Tindak Pidana Korupsi bermula pada tahun 2021 lalu. <br /><br />Pada tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur mendapatkan Dana yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 untuk proyek pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan dengan pagu anggaran sebesar Rp8.544.367.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dan untuk Kegiatan Pengawasan sebesar Rp760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA–SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Nomor: 914/341/203.2/2020 tanggal 30 Desember 2020<br /><br />Pada tanggal 4 Juni 2021, Ir. Mifrahol Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Perjanjian kerja dengan Terdakwa Drs. WARJI, ST. Direktur CV. Dinamika Raya selaku Konsultan Pengawas untuk pengawasan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp671.636.900 sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 10201/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 4 Juni 2021 dengan jenis Kontrak Waktu Penugasan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUlJ0cfO9vSe0ctfIIpK32uaXUeBJiwvjI3Xoleg6ypofe9kZWHKfXWBGs1AYwMJNGy6X6_MS5E5wyuApgpN8qw2Q_fP9fvn4xN_GJw68KX2h40LibYhun7ePQGyElRJSemz5v2hbhtNHtQpwg5M5KOj4NI-oZnwQEGYLKyVoBgReBJT8clbaHVyWd/s640/Saksi%20Ir.%20Miftahol%20Arifin,%20MM%20selaku%20Pejabat%20Pembuat%20Komitmen%20(PPK)%20mengenakan%20kemeja%20putih.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUlJ0cfO9vSe0ctfIIpK32uaXUeBJiwvjI3Xoleg6ypofe9kZWHKfXWBGs1AYwMJNGy6X6_MS5E5wyuApgpN8qw2Q_fP9fvn4xN_GJw68KX2h40LibYhun7ePQGyElRJSemz5v2hbhtNHtQpwg5M5KOj4NI-oZnwQEGYLKyVoBgReBJT8clbaHVyWd/w640-h288/Saksi%20Ir.%20Miftahol%20Arifin,%20MM%20selaku%20Pejabat%20Pembuat%20Komitmen%20(PPK)%20mengenakan%20kemeja%20putih.jpg" width="640" /></a></div>Dan pada tanggal 16 September 2021, Ir. Mifrahol Arifin, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan Perjanjian kerja untuk pekerjaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan dengan pemenang lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp7.965.137.000 yaitu Terdakwa Mohammad Jasuli selaku Direktur CV. Liga Utama berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 dengan jangka waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal 16 September sampai 14 Desember 2021 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 16603/SPMK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021<br /><br />Namun fakta yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa pekerjaan proyek pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Kabupaten Pacitan Tahun 2021 belum selesai hingga batas akhir Perjanjian Kerja tanggal 14 Desember 2021 sesuai SPK No.16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021, dan telah dilakukan Pemutusan Kontrak dengan progres pekerjaan 46 Persen sesuai SK Nomor: 523/23407/120.3/2021 tanggal 14 Desember 2021, tetapi oleh PPK dibuat menjadi 52,293 Persen dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp4.165.209.091 (sesuai progres 52,293 Persen) dari nilai anggaran Rp8.544.367.000, dan pembayaran sebesar Rp200 juta lebih untuk pangawasan pekerjaan dari nilai anggaran sebesar Rp671.636.900 serta Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK tetap memerintahkan Kedua Terdakwa (Mohammad Jasuli dan Drs. Warji, ST) untuk melanjutkan pekerjaan sampai akhir tahun 2021.<br /><br />Selain progres pekerjaan, terungkap pula dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim terkait penyerahan sejumlah uang oleh M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama kepada Ir. Miftahol Arifin selaku PPK sebanyak 2 (dua) kali yaitu di parkiran kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan di Banyuwangi yang diletakan Rere di jok tengah mobil milik Ir. Miftahol Arifin, pada September 2021<br /><br />Itulah sebabnya, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum Kejari Pacitan dalam persidangan yang berlangsung pada Selasa, 17 Januari 2023 untuk memeriksa Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK, Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Arif Widodo selaku Team Leader Konsultan Pengawas dari CV. Dinamika Raya, Yulianto selaku Asisten Pelaksana dari Staff CV. Liga Utama dan M. Faraihan Febrianto alias Rere dari CV. Liga Utama  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX2CjiMUySh9covlxBtQcopDgyMdPu2F6-speWpZFFINXAT43y3eqbXL5BJ0OXVfXnJEYEmRD2CvzDeKlxvfNwbkYAojE4z9GuM9IXcxFTvVjdhjYtwDjh8oa4Uqw-2eMQ3S9gKCOMpysjeSx-nIEX8R9s5G4rOHLbCnL5vcUFOhtT9uGliDnMIygX/s640/5..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX2CjiMUySh9covlxBtQcopDgyMdPu2F6-speWpZFFINXAT43y3eqbXL5BJ0OXVfXnJEYEmRD2CvzDeKlxvfNwbkYAojE4z9GuM9IXcxFTvVjdhjYtwDjh8oa4Uqw-2eMQ3S9gKCOMpysjeSx-nIEX8R9s5G4rOHLbCnL5vcUFOhtT9uGliDnMIygX/w640-h288/5..jpg" width="640" /></a></div>“Periksa semua saksi ini,” ucap anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu, SH., MH maupun Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., HM kepada JPU yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pacitan Didit Agung Nugroho, SH dkk setelah mendengar keterangan kelima orang tersebut pada saat dilakukan saksi kronfrontir dalam persidangan, Selasa, 17 Januari 2023<br /><br />Tidak hanya itu. Kedua Terdakwa inipun tidak pernah sama sekali ke lapangan dan hana menerima laporan dari anak buahnya. Sedangkan Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK juga tidak dapat menjelasakan kepada Majelis Hakim dalam persidangan (Selasa, 10 Januari 2023), kapan dan dari siapa menerima laporan hasil pekerjaan?<br /><br />“Kapan HPS dibuat? Apakah saudara dipakasa untuk menandatagani? Atau ada persekongkolan kalian?,” tanya JPU maupun anggota Majelis Hakim Manambus Pasaribu, SH., MH. Namun Ir. Miftahol Arifin, MM tak dapat mejelaskannya secara rinci. Bahkan lebih sering menjawab lupa <br /><br />Selain itu. JPU juga menyebutkan dalam dakwaannya, bahwa perjanjian sewa peralatan utama dalam dokumen penawaran yang menjadi satu kesatuan dengan surat perjanjian kerja (SPK) Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021, Peralatan Utama berupa Excavator dan Dumptruck disewa dari PT. Haka Utama Sejahtera yang berada di Kabupaten Sampang dan Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Mari Bangun Nusantara yang berada di Kabupaten Sidoarjo,<br /><br />Namun faktanya, pada saat pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan Tamperan, CV. Liga Utama selaku Penyedia Barang/Jasa justru menyewa Excavator dan Dumptruck dari Eko Khusyairi Nur Wahyudi yang berada di Kabupaten Pacitan, dan Peralatan Utama berupa Kapal Cutter Suction Dredger disewa dari PT. Bangun Makmur Utama yang berada di Kota Semarang, walaupun Perubahan Peralatan Utama tersebut tidak tertuang dalam Perjanjian Addendum.<br /><br />Hal ini bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 Bagian B.4 Addendum Poin 40. Perubahan Personel   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXf9Ys8-zqY0o1cMLxrtZHZ5dwtn3G2OyXs4icoY3OsVosL-TacbE0HGlRqx3sUZguFdWt49xf4OG8BAE1JdG1ephHpr_HwAkXBSTwoV8tjUEjTJj3FGJgfawKNKafxaV9pKaLoc1LMRYFQZUyAy4xCJNVvvGaCISKX39OW-hM6qAsnlw6cZ9q3APZ/s640/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXf9Ys8-zqY0o1cMLxrtZHZ5dwtn3G2OyXs4icoY3OsVosL-TacbE0HGlRqx3sUZguFdWt49xf4OG8BAE1JdG1ephHpr_HwAkXBSTwoV8tjUEjTJj3FGJgfawKNKafxaV9pKaLoc1LMRYFQZUyAy4xCJNVvvGaCISKX39OW-hM6qAsnlw6cZ9q3APZ/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>JPU juga menyebutkan, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 16602/SPK-TGKP/120.3/2021 tanggal 16 September 2021 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Addendum Surat Perjanjian Kerja Nomor: 17814/SPK-TGKP ADD-01/120.3/2021 tanggal 27 September 2021 menentukan nilai hasil pengujian abrasi Los Angeles terhadap batu isian bronjong harus kurang dari 20%<br /><br />Namun kenyataannya, spesifikasi batu isian bronjong yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak, karena berdasarkan Pemeriksaan Abrasi dengan Mesin Los Angeles sebagaimana Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan Nomor 621.28/664/408.34/2022 tanggal 22 April 2022 didapatkan hasil pemeriksaan terhadap sampel batu warna hitam mempunyai nilai abrasi sebesar 26,38% dan terhadap sampel batu warna putih mempunyai nilai abrasi sebesar 26,14%.   <br /><br />Kasus inipun ibarat peribahasa, “tidak ada asap kalau tidak ada api”. Perkara ini tidak akan terjadi andai saja Ir. Miftahol Arifin selaku PPK tidak membuat progres pekerjaan sebanyak 52,293 Persen padahal fakta dilapangan yang dilaporkan konsultan pengawas adalah 46 persen. <br /><br />Perkara inipun tidak akan terjadi andai saja Ir. Miftahol Arifin selaku PPK tidak  memerintahkan Kedua Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan hingga akhir tahun karena Ir. Miftahol Arifin selaku PPK telah melakukan pemutusan kontrak pekerjaan dengan kedua Terdakwa<br /><br />Pertanyaannya adalah, kalau hasil pekerjaan pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan  Kabupaten Pacitan tahun 2021 tidak sesuai dengan spseifikasi, progres pekerjaan dibuat oleh PPK menjadi 52,293 padahal sebenarnya hanya 46 persen dan telah dilakukan pembayaran sesuai progres pekerjaan yang dibuat, PPK tetap memerintahkan Kedua Terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan hingga akhir tahun 2021 sementara PPK sendiri sudah melakukan pemutusan kontrak kerja dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan/perekonomian  negara sebesar Rp2.647.750.393,50  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv1G5a5NNMpZD9nTXYB4PoaFuwJFIxL-uhqbeeLt0Ry38-uflSYT45mPwGOcwhMrE0DztJ9zm1TQ6BtnKuSAYHhXsD2aIYr-kiflymzZ_ENXAAj9X0TcPlHnGXmMgVJsCCt5ySC71G8Je9LABGjY0iGkfjiA6Vo2SdzqqEZzXS0vvOW8TQuut8S0j2/s640/7..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv1G5a5NNMpZD9nTXYB4PoaFuwJFIxL-uhqbeeLt0Ry38-uflSYT45mPwGOcwhMrE0DztJ9zm1TQ6BtnKuSAYHhXsD2aIYr-kiflymzZ_ENXAAj9X0TcPlHnGXmMgVJsCCt5ySC71G8Je9LABGjY0iGkfjiA6Vo2SdzqqEZzXS0vvOW8TQuut8S0j2/w640-h288/7..jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, mengapa penyidik Kejari Paitan hanya menyeret Terdakwa M. Jasuli selaku Direktur CV Liga Utama dan Terdakwa Wariji selaku Direktur CV Dinamika Raya yang diadili?<br /><br />Apakah penyidik Kejari Paitan akan memeriksa Ir. Miftahol Arifin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Very Purwo Nugroho selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan menyeretnya sebagai Tersangka?<br /><br />Apakah nama Ir. Miftahol Arifin, MM selaku PPK yang saat ini dikabarkan menjabat sebagai Sekretaris di Dispora (Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata) Jawa Timur akan masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai orang yang ikut bertanggung jawab dalam kasus ini saat menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap ke Kedua Terdakwa atau Majelis Hakim hanya sekedar memerintahkan JPU dalam persidangan untuk memeriksanya?<br /><br />Atau “begitu kuatkah” sosok Ir. Miftahol Arifin selaku PPK hingga Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan Andi Panca Sakti dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pacitan Didit Agung Nugroho, SH tidak “berani” untuk meneyeret Ir. Miftahol Arifin?<br /><br />Atau kasus inipun tak lagi ada yang terseret untuk diminta pertanggung jawaban hukum karena Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pacitan Didit Agung Nugroho, SH dipindah menjadi Kasubag BIN Kejari Mamuju, Sulbar???.<br /><br />Terkait pertanyaan-pertanyaan ditas, Didit Agung Nugroho, SH selaku JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Pacitan tak berkomentar apapun saat ditemui beritakorupsi.co seudai persidangan, Selasa, 21 Pebruari 2023   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAo9TjZhjP500G-w4eAWhhfCZ_YmPLI-3QfZbfYTcr0UqWmvlrIQIwg7IYk0C1hoPtNpVh5Fjh2KPgizGtjE9XN9He8cro0prnE6oWe0m3oXivYVP_daNBwFW1keRl1Ct51MqbCXjQ1YzMe3v6NMGMkC5U2fjiBfIuzUtYMEkGESkeeHAt2PlfZqdF/s640/4..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAo9TjZhjP500G-w4eAWhhfCZ_YmPLI-3QfZbfYTcr0UqWmvlrIQIwg7IYk0C1hoPtNpVh5Fjh2KPgizGtjE9XN9He8cro0prnE6oWe0m3oXivYVP_daNBwFW1keRl1Ct51MqbCXjQ1YzMe3v6NMGMkC5U2fjiBfIuzUtYMEkGESkeeHAt2PlfZqdF/w640-h360/4..jpg" width="640" /></a></div>Sementara surat tuntutan pidana penjara terhadap Kedua Terdakwa (Mohammad Jasuli dan Drs. Warji, ST, berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dibacakan oleh JPU yang juga Kasi BP3R  Kejari Pacitan Budi, SH dkk dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Selasa, 21  Pebruari 2023) dihadapan Majelis Hakim yang di ketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) IrawanDjatmiko, SH., MH dan Romauli Ritonga, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, Zamroni, SH., MH serta dihadiri pula oleh Kedua Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinngi Jawa Timur di Jalan Ahamd Yani Surabaya<br /><br />Dalam tuntutannya, JPU menyatakan bahwa Terdakwa Mohammad Jasuli (dan Terdakwa Drs. Warji, ST) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman: 1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Jasuli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Mohammad Jasuli dengan pidana penjara selama enam (6) tahun dan enam (6) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar tiga ratus juta rupiah (Rp300.000.000) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama enam (6) bulan;<br /><br />3. Menghukum Terdakwa Mohammad Jasuli untuk membayar uang pengganti sebesar dua milyar lima ratus satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu koma enam puluh rupiah (Rp2.501.322.431,60) dikurangkan dengan uang yang sudah dititipkan ke Kejaksaan sebesar Rp681.367.271,60 dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam wakti 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun dan enam (6) bulan,” ucap JPU Budi, SH  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirYHuiQU7ZptA_ymCk7Jcwv__c2DZP_nyNLep1NMuPi8f2xM2zquZa7F-ZTZ1W0jylnapV13NYeqhI3bbZmpJoGkO20K239NqGZQYkrH2Xcj5kzjDhH_7QE0D6rcz5oIf67PeuYMRv3lfI-o4bBZ8oRclk-w1yQkRXM2sMA09dGoC-2Rgge2bfmjoz/s640/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirYHuiQU7ZptA_ymCk7Jcwv__c2DZP_nyNLep1NMuPi8f2xM2zquZa7F-ZTZ1W0jylnapV13NYeqhI3bbZmpJoGkO20K239NqGZQYkrH2Xcj5kzjDhH_7QE0D6rcz5oIf67PeuYMRv3lfI-o4bBZ8oRclk-w1yQkRXM2sMA09dGoC-2Rgge2bfmjoz/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Setelah JPU selesai membacakan tuntutannya terhadap Terdakwa Mohammad Jasuli, selanjutnya JPU membacakan tuntutannya terhadap Terdakwa Drs. Warji, ST dengan pidana penjara selama lima (5) tahun dan enam (6) bulan denda sebesar Rp300 juta subsider enam (6) bulan kurungan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terdakwa Drs. Warji, ST tidak dituntut untuk membayar uang pengganti kerena Terdakwa sudah menitipkannya ke Kejari )acita </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim Tongani, SH., MH memberikan kesempatan terhadap Kedua Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya, Zamroni, SH., MH untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan pekan depan. <br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Baca juga:</span> Dua Terdakwa Korupsi Ungkap Keterlibatan PPK Dalam Proyek PPT Kabupaten Pacitan - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2023/02/dua-terdakwa-korupsi-ungkap.html">http://www.beritakorupsi.co/2023/02/dua-terdakwa-korupsi-ungkap.html</a><br /><br /><span style="color: red;">Berita yang sama:</span> Dua Terdakwa Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tamperan Pacitan Di Adili Karena Dugaan Korupsi Rp2.6 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/11/dua-terdakwa-pembangunan-pelabuhan.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/11/dua-terdakwa-pembangunan-pelabuhan.html</a></span></span><br />(Jnt) <br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Pembangunan PPT Kab.Pacitan Rp2.6 M Dituntut Berbeda

“Majelis Hakim Perintahkan JPU Kejari Pacitan untuk memeriksa Ir. Miftahol Arifin selaku PPK, sebab dalam persidangan terungkap bahwa ada al...

»

Mantan Sekda Kab. Pacitan Ir. Mulyono, MM Di Vonis 1.6 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Dana Hibah

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">“Siapa Pejabat Kab. Pacitan yang akan menjadi Tersangka baru lalam perkara Korupsi dana hibah ABPD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran (TA) 2010 dan 2011 untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Perusda AU) Kabupaten Pacitan?”</span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibBsjT47JPEpNeEz5VWGJbHL9XgTnm4DKRN8RV7IIce_qEswU0uC3E1K0q-3kyCxoMpHaFiDwj7IclOv56Oe7dY8VTtGKGLNpRSJwCFMjTDxoZY6Nss9Fhn1SvCiTQ3rK12E4r-6UYBYroobx6d6kSrz5JTH1FFHQmm50eZMvZdESXU2GnPR-By0ho/s640/Pacitan.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibBsjT47JPEpNeEz5VWGJbHL9XgTnm4DKRN8RV7IIce_qEswU0uC3E1K0q-3kyCxoMpHaFiDwj7IclOv56Oe7dY8VTtGKGLNpRSJwCFMjTDxoZY6Nss9Fhn1SvCiTQ3rK12E4r-6UYBYroobx6d6kSrz5JTH1FFHQmm50eZMvZdESXU2GnPR-By0ho/w640-h288/Pacitan.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BEITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan terhadap Terdakwa Ir. Mulyono, MM selaku Sekda (Sekretaris Daerah) sekaligus Ketua TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pacitan tahun 2009 - 2014 karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) dana hibah ABPD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran (TA) 2010 dan 2011 untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Perusda AU) Kabupaten Pactan tanpa ada proposal usulan untuk dibahas dalam  pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) namun disahkan menjadi APBD dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1 miliar rupah<br /><br /><span style="color: #2b00fe;"><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> Siapa Pejabat Kab. Pacitan Yang Akan Menjadi Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi Perusda AU? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/11/siapa-pejabat-kab-pacitan-yang-akan.htm">http://www.beritakorupsi.co/2022/11/siapa-pejabat-kab-pacitan-yang-akan.htm</a>l<br /><br /><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Berita yang sama: </span></span>Terbukti Korupsi Bersama-Sama, Direktur Perusda Pacitan Di Vonis 1.6 Thn Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/03/terbukti-korupsi-bersama-sama-direktur.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/03/terbukti-korupsi-bersama-sama-direktur.html</a></span><br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Mulyono, MM dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 14 Pebruari 2023) dengan agenda putusan yang di Ketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Romauli Ritonga, SH., MH yang dihadiri oleh Tim JPU Didit Agung Nugrooho, SH dkk dari Kejaksaan Negeri Pacitan maupun Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvl_SCabH0RpXnmRCkjAOrQOH07Y4VhQ4ognsOxAjWLBSC69EWcL8AMWxQJRIi51Qo0r4cx-Hr6_JMcZM_SFbwCjWqHO2UmvLfqlrYsWIyl64LI3vNq3LrKuc8G4PpsJmrrCrobcXgjDaLK6l7dq2mmbRm22L-WQ94zbYO9kfTxmyfHUUjiPlHlG4Q/s640/Pacitan..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvl_SCabH0RpXnmRCkjAOrQOH07Y4VhQ4ognsOxAjWLBSC69EWcL8AMWxQJRIi51Qo0r4cx-Hr6_JMcZM_SFbwCjWqHO2UmvLfqlrYsWIyl64LI3vNq3LrKuc8G4PpsJmrrCrobcXgjDaLK6l7dq2mmbRm22L-WQ94zbYO9kfTxmyfHUUjiPlHlG4Q/w640-h288/Pacitan..jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, bahwa Terdakwa Ir. Mulyono, MM terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Mulyono, MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ir. Mulyono, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan;<br /><br />3. Menetapkan masa penahanan yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan,” ucap Ketuai Majeis Hakim Tongani, SH., MH<br /><br />Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa lebih ringan enam (6) bulan dari tuntutan JPU yaitu dengan pidana penjara selama dua (2) tahun<br /><br />Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah pembahasan RAPBD menjadi APBD Pemda Kab. Pacitan TA 2010 - 2011 haya Terdakwa Ir. Mulyono, MM selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD Pemda Kab. Pacitaan yang terlibat? <br /><br />Lalu kemana dengan Sekretaris, Bendahara dan anggota TAPD lainnya? Kemana pula Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Pacitan? Apakah tidak terlibat?. Sayangnya, Bupati yang menjabat saat itu sudah meninggal sehingga selamat dari kasus ini dan tidak lagi dihadirkan sebagai saksi.<br /><br />Lalu bagaimana dengan Suko Wiyono, mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga mantan Sekretaris Daerah (Sekda), Haryo Jumanto (mantan Kepala Bagian Hukum), Soetopo (mantan Ketua DPRD sekaligus selaku Ketua Banggar DPRD Kab. Pacitan periode 2009-2014 dan Tardi (mantan Kepala Bagian Keuangan dan anggota TAPD).<br /><br />Lalu bagaiman dengan Dra. Mariatun selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 900/851/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pemberian Hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagai dasar pemberian hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha?<br /><br />Terkait hal ini, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pacitan Didit Agung Nugrooho, SH tak bersedia memberi komentar entah karna takut pimpinan atau hal lain. <br /><br /><span style="font-size: medium;"><span style="color: #2b00fe;"><span style="color: red;">Baca juga:</span> Siapa Pejabat Kab. Pacitan Yang Akan Menjadi Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi Perusda AU? - http://www.beritakorupsi.co/2022/11/siapa-pejabat-kab-pacitan-yang-akan.html<br /><br /><span style="color: red;">Berita yang sama:</span> Mantan Sekda Kabupaten Pacitan Ir. Mulyono, MM Dituntut Pidana Penjara Selama Dua Tahun Dalam Perkara Korupsi Dana Hibah - http://www.beritakorupsi.co/2023/01/mantan-sekda-kabupaten-pacitan-ir.html</span></span><br /><br />(Jnt)<br /></div>

News Tipikor Mantan Sekda Kab. Pacitan Ir. Mulyono, MM Di Vonis 1.6 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi Dana Hibah

“Siapa Pejabat Kab. Pacitan yang akan menjadi Tersangka baru lalam perkara Korupsi dana hibah ABPD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran (TA) 201...

»