BERITAKORUPSI.CO

SIDANG DUGAAN KORUPSI PENGADAAN LAMPU HIAS DAN RTH DI DLH KOTA PROBOLINGGO Rp1,130 MILIAR: Mashud Yunasa, SH Selaku Direktur CV. Multi Pratama dan Dua Terdakwa Lain Diadili

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg38Rfsiqgg1FHwTLXf45tzVRFJg26wCpxFbX0UsZkdGBjGTzmXY2eC_ON8yLTc6QVmvxFxH9jvgVb08t-khaPT6EuyykutingiqORK9Mkf-gF7o8kJP7mzrgyRalynMhLg6WqhNgO0eSOT8joUvqz2AV8VhfMRtcHncyuIKyxKNDIos_JvfZ9RA8gA4Uc/s1069/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="735" data-original-width="1069" height="440" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg38Rfsiqgg1FHwTLXf45tzVRFJg26wCpxFbX0UsZkdGBjGTzmXY2eC_ON8yLTc6QVmvxFxH9jvgVb08t-khaPT6EuyykutingiqORK9Mkf-gF7o8kJP7mzrgyRalynMhLg6WqhNgO0eSOT8joUvqz2AV8VhfMRtcHncyuIKyxKNDIos_JvfZ9RA8gA4Uc/w640-h440/3.jpg" width="640" /></a></div> <span style="color: red; font-size: large;">Rangkap Jabatan Ciptakan Kekuasaan Mutlak; Spesifikasi Diubah, Harga dan Dokumen Diduga Direkayasa, Pekarjaan Dialihkan dan Uang Rakyat Raib. Mengapa Hanya Pelaksana Pekarjaan Yang dijadikan Tersangka/Terdakwa? Lalu bagaimana nasib Ririn Aprilia, ST., MT selaku PPK sekaligus PPTK dan Pihak Lainnya? Siapa Yang Diselamatkan?</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Tim JPU Ferry Dewantoro Nugroho, SH., MH, Herdiawan Prayudhi, SH, Tri Laksono Adhi Raharjo, SH, Metta Yulia Kusumawati, SH, Fuat zamroni, SH., MH, Nugroho Tanjung, SH., MH, Satria Wahyu Wijaya, SH dan Nant Susilonati, S. MH dari Kajari Kota Probolinggo menyeret Mashud Yunasa, SH selaku CV. Multi Pratama bersama dua terdakwa lainnya yaitu Dzulian Zhidan Nassa Pratama selaku Direktur CV Borong Persada dan Basiran, S.E. (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Direktur PT. Greenciti Teknologi Indonesia ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi Pengadaan Lampu Hias Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo yang menelan anggaran APBD Pemkot Probolinggo TA 2023 sebesar Rp1.130.500.000 yang merugikan keuangan negara senilai Rp306.050.004 sebagaimana Surat Pengantar Laporan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-973/PW13/5.2/2025 tanggal 19 Desember 2025<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">NAMA LAMA MUNCUL KEMBALI</span></b></span> </div><div style="text-align: justify;"> <br /></div><div style="text-align: justify;">Nama Mashud Yunasa kembali menghiasi ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk kedua kalinya dengan status yang berbeda. Kehadiran Mashud Yunasa yang pertama adalah pada Selasa, 19 Januari 2021. <br /><br />Saat itu Mashud Yunasa selaku Direktur PT. JePe Perss Media Utama (Group Jawa Pos) dihadirkan JPU KPK sebagai saksi dalam perkara Korupsi Gratifikasi (perkara kedua) terkait pemberian sejumlah uang kepada Terdakwa yang juga Terpidana  Rendra Kresna selaku Bupati Malang Periode 2010-2015 dan Periode 2016-2021. <br /><br />Dan kehadiran Mashud Yunasa untuk kedua kalinya bukan sebagai Direktur PT. JePe Perss Media Utama dan bukan pula sebagai saksi tetapi Mashud Yunasa selaku Direktur CV. Multi Pratama adalah sebagai Terdakwa bersama dua rekannya dalam perkara dugaan Korupsi Pengadaan Lampu Hias Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo yang menelan anggaran APBD Pemkot Probolinggo TA 2023<br /><br />Tetapi kali ini bukan hanya tentang status Terdakwa bagi Mashud Yunasa, Dzulian Zhidan Nassa Pratama dan Basiran. Melainkan ada yang lebih menarik sekaligus menggelitik dalam perkara ini bila membaca surat dakwaan JPU Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo<br /><br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">AWAL PERKARA YANG MENYERET TIA TERDAKWA</span></b></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjc-hamYOjAfWkdAE-CVQuDabKpFaFfXTqvX64w2FYJITQ5lgBP6LvclHcx8P9giH2Yd8On7cmmm7wTlt-bR0q6f_6yFZ4jhPRPo4ZWIQ6NoYyx76uXlDPMQIeripRNhKmxwdveSyK9VTzjL3IL2w_9Wkx0d-sZiYVjR7LO7lFGmqsI4oxVpbmLfxeQRw/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgjc-hamYOjAfWkdAE-CVQuDabKpFaFfXTqvX64w2FYJITQ5lgBP6LvclHcx8P9giH2Yd8On7cmmm7wTlt-bR0q6f_6yFZ4jhPRPo4ZWIQ6NoYyx76uXlDPMQIeripRNhKmxwdveSyK9VTzjL3IL2w_9Wkx0d-sZiYVjR7LO7lFGmqsI4oxVpbmLfxeQRw/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Kegiatan pengadaan lampu hias dan sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran mencapai Rp1.130.500.000,00, kini terungkap memiliki banyak kejanggalan prosedural peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah. alur proses sejak tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga pembayaran, terlihat disusun sedemikian rupa untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Hal ini terlihat dari uraian surat dakwaan <br /> <br />Fakta hukum yang tercatat dalam dokumen menunjukkan adanya pola rekayasa sistematis. Awalnya, PT. Greenciti Teknologi Indonesia yang dipimpin Basiran, SE merupakan pihak pemilik produk dan pelaksana sesungguhnya, namun tidak memenuhi syarat administrasi karena belum terdaftar dalam Katalog Elektronik. Alih-alih mengikuti persyaratan yang berlaku, perusahaan ini menjalin kerjasama strategis pada awal Januari 2023 dengan dua perusahaan lain yang sudah terdaftar, yaitu CV. Multi Pratama dimana Direkturnya adalah Terdakwa Mashud Yunasa, SH, dan CV. Borong Persada (Dzulian Zhidan Nassa Pratama). Kedua perusahaan ini kemudian berfungsi seolah-olah sebagai penyedia, padahal faktanya hanya menjadi perantara atau kedok hukum semata.<br /> <br />Peran sentral dalam rekayasa ini dipegang oleh Ririn Aprilia, ST., MT yang secara mencolok merangkap dua jabatan vital sekaligus, yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penggabungan jabatan ini secara prinsip telah menghilangkan mekanisme cek dan imbang yang diwajibkan dalam pengelolaan keuangan negara. Berkedok penyesuaian teknis, pada 27 Februari 2023, pejabat ini mengajukan perubahan spesifikasi barang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perubahan ini bukan didasarkan pada kebutuhan riil dinas, melainkan disesuaikan agar pas dengan spesifikasi produk yang dimiliki oleh mitra usaha yang telah ditentukan sebelumnya.<br /> <br />Kritik tajam juga disampaikan terkait penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK). Dokumen yang seharusnya menjadi acuan baku teknis ini justru dibuat sangat umum dan tidak mencantumkan detail spesifikasi teknis secara rinci. Hal ini membuktikan adanya niat sejak awal untuk memberikan ruang luas guna memanipulasi jenis barang yang akan dibayar dengan uang rakyat.<br /> <br />Tidak berhenti di situ, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang menjadi patokan harga wajar pemerintah pun ternyata tidak dilakukan secara independen. Data harga, gambar desain, dan spesifikasi yang dijadikan dasar perhitungan anggaran, justru dikirimkan langsung oleh calon penyedia melalui pesanan pribadi (WhatsApp), jauh sebelum proses pemilihan dimulai. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip persaingan sehat dan kewajaran harga.<br /> <br />Proses pemilihan penyedia yang menggunakan metode e-purchasing juga dinilai hanya formalitas belaka. Pengambilan data penawaran ke perusahaan lain hanya untuk melengkapi administrasi. Fakta hukum menyebutkan negosiasi harga tidak pernah terjadi di dalam sistem aplikasi sebagaimana diatur perundang-undangan, melainkan kesepakatan harga sudah dikunci di luar sistem.<br /> <br />Pelanggaran terberat terjadi pada tahap pelaksanaan pekerjaan. Meskipun di dalam Surat Pesanan tercantum klausul tegas larangan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain, namun fakta di lapangan menunjukkan 100% pekerjaan mulai dari penyediaan material, tenaga kerja, hingga pemasangan dilakukan oleh PT. Greenciti Teknologi Indonesia. Sementara itu, CV. Multi Pratama dan CV. Borong Persada hanya berperan menerima aliran dana, memotong keuntungan, lalu meneruskan sisanya ke perusahaan asli.<br /> <br />Catatan penting lainnya, dalam paket pengadaan barang ini disisipkan pula pekerjaan konstruksi seperti pembangunan struktur tugu, pemindahan bangunan, hingga pengecatan. Secara klasifikasi anggaran, ini adalah kesalahan fatal, karena pekerjaan konstruksi memiliki aturan dan nilai ambang batas yang berbeda dengan pengadaan barang. Modus ini dinilai sengaja dilakukan untuk memudahkan proses administrasi dan pengawasan yang lebih lemah.<br /> <br />Akibat rekayasa ini, kerugian keuangan negara sangat terasa. Berdasarkan rincian keuangan yang ada, selisih harga atau keuntungan yang diterima para pihak sangatlah besar:<br />- CV. Multi Pratama: ± Rp126,7 Juta<br />- CV. Borong Persada: ± Rp15,7 Juta<br />- PT. Greenciti Teknologi Indonesia: ± Rp163,5 Juta<br /> <br /><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">DUGAAN KETELIBATAN PIHAK LAIN BERDASARKAN </span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCULalk-S6wuRfhTyv954Cr1xfDrwlW7sv9eDrv1x3mACUslJ9U3xeW7GZ94-5Yl-k0X0cf3RqSUdDhl38RDK5DjA490Y9wyObV0XqMRPaBEIKmmY4L-D4k3IT9Ej-coP77cYM31S4zdDqgQTbf86-xPPqyfS0dIN8AyZCHs9-D2DNemwf09WSM7hvzlQ/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCULalk-S6wuRfhTyv954Cr1xfDrwlW7sv9eDrv1x3mACUslJ9U3xeW7GZ94-5Yl-k0X0cf3RqSUdDhl38RDK5DjA490Y9wyObV0XqMRPaBEIKmmY4L-D4k3IT9Ej-coP77cYM31S4zdDqgQTbf86-xPPqyfS0dIN8AyZCHs9-D2DNemwf09WSM7hvzlQ/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div></span></b></span></div></div><div style="text-align: justify;"><ol><li><b>Drs. Rachmadeta Antariksa, M.Si</b> selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan penandatanganan dokumen SPM (surat perintah membayar dan surat pertanggungjawaban mutlak).</li><li><b>Ririn Aprilia, ST., MT</b> selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pihak kunci yang mengatur seluruh alur proses.</li><li><b>Suciati Ningsih, S.STP., MM</b> selaku Kepala Bidang Konservasi dan Pertamanan (Turut menandatangani RAB dan HPS).</li><li><b>Nur Rachmat, ST., MM. & Achmad Ardiyansyah, A.Md</b> selaku Tim Teknis (Melakukan pemeriksaan lapangan dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan).</li><li><b>Didik Sugeng Hermanto </b>selaku Bendahara Pengeluaran (Memproses pencairan dana).</li><li><b>Reza Perdana Kusuma, SE., MM</b> selaku Auditor Inspektorat (Hadir saat pemeriksaan lapangan).</li></ol></div><div style="text-align: justify;"><b>Unsur Penyedia Barang/Jasa:</b><ol><li><b>Mashud Yunasa, S.H</b>. – Direktur CV. Multi Pratama (Penyedia terdaftar / Terdakwa).</li><li><b>Dzulian Zhidan Nassa Pratama</b> – Direktur CV. Borong Persada (Penyedia terdaftar).</li><li><b>Basiran, SE</b> selaku Direktur PT. Greenciti Teknologi Indonesia (Pemilik modal, barang, dan pelaksana sesungguhnya).</li><li><b>Achmad Bachtiar Anies</b> selaku Marketing PT. Greenciti Teknologi Indonesia (Perantara komunikasi).</li></ol><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">ANALISIS KEJANGGALAN </span></b></span> <br /> </div><div style="text-align: justify;">Berikut adalah uraian kritis terhadap penyimpangan yang terjadi:<br />      1. Pelanggaran Prinsip Akuntabilitas & Pengendalian Internal<br /><div style="margin-left: 40px;"><b>Fakta:</b> Satu orang memegang rangkap jabatan PPTK dan PPK.<br /><b>Analisis:</b> Hal ini bertentangan dengan Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mewajibkan pemisahan fungsi agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja. Risiko penyimpangan menjadi sangat besar dan pengawasan menjadi tidak berfungsi.<br /></div><br />      2. Manipulasi Spesifikasi Teknis (Pasal 15 UU PPK)<br /><div style="margin-left: 40px;"><b>Fakta: </b>Spesifikasi diubah mengikuti produk calon penyedia, KAK dibuat samar dan tidak jelas.<br /><b>Analisis:</b> Perubahan dokumen anggaran dilakukan bukan demi kepentingan umum, melainkan untuk memastikan hanya produk tertentu yang bisa masuk kriteria. Ini merupakan bentuk rekayasa teknis untuk membatasi persaingan.<br /></div><br />      3. Penyusunan HPS Tidak Berdasarkan Harga Pasar<br /><div style="margin-left: 40px;"><b>Fakta:</b> Data harga berasal dari penawaran penyedia itu sendiri, bukan survei pasar independen.<br /><b>Analisis:</b> Harga Perkiraan Sendiri harus mencerminkan harga wajar umum. Menggunakan data dari calon penyedia adalah cacat prosedur yang disengaja guna mengakomodasi keuntungan berlebih (mark-up).<br /></div><br />      4. Penggunaan Badan Usaha Sebagai Kedok Hukum<br /><div style="margin-left: 40px;"><b>Fakta:</b> Perusahaan pelaksana tidak terdaftar, lalu memakai nama perusahaan lain.<br /><b>Analisis:</b> Terindikasi adanya praktek perwakilan yang tidak transparan dan rekayasa administrasi untuk memenuhi syarat formalitas semata, melanggar prinsip kualifikasi penyedia.<br /></div><br />      5. Negosiasi Di Luar Sistem & Alih Kerja Dilarang<br /><div style="margin-left: 40px;"><b>Fakta: </b>Kesepakatan harga lewat WhatsApp, dan pekerjaan diserahkan ke pihak lain.<br /><b>Analisis:</b> Proses hukum harus terjadi di dalam sistem katalog elektronik. Ditambah lagi, pengalihan pekerjaan tanpa persetujuan tertulis adalah pelanggaran kontrak yang tegas dilarang.<br /></div><br />      6. Kesalahan Klasifikasi Belanja<br /><div style="margin-left: 40px;"><b>Fakta:</b> Pekerjaan konstruksi dimasukkan ke belanja barang.<br /><b>Analisis:</b> Ini upaya sengaja untuk menghindari mekanisme lelang yang lebih ketat pada pekerjaan konstruksi, sehingga pengawasan menjadi lemah.<br /> <br /></div><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: red;">BEBERAPA PERTANYAAN KRITIS</span></b></span><br /></div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Apakah dasar hukum yang dijadikan mengizinkan satu pejabat merangkap jabatan PPTK dan PPK, padahal peraturan mewajibkan pemisahan tugas?</li><li>Bagaimana Tim Teknis dan pejabat yang menandatangani dokumen dapat menyatakan barang "sesuai spesifikasi", sementara dokumen KAK tidak memuat rincian teknis yang jelas dan terukur?</li><li>Mengapa proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) justru menggunakan acuan harga yang berasal dari calon penyedia, bukan hasil survei pasar yang objektif?</li><li>Apakah Inspektorat Pemkot Probolinggo melakukan pengecekan mendalam terkait kesalahan klasifikasi belanja, yaitu memasukkan pekerjaan konstruksi ke dalam kategori pengadaan barang?</li><li>Bagaimana pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan pekerjaan yang seluruhnya dikerjakan oleh perusahaan yang tidak tercantum dalam kontrak perjanjian?</li><li>Apakah selisih keuntungan yang mencapai lebih dari Rp300 Juta tersebut sudah sesuai dengan kewajaran usaha atau merupakan keuntungan yang merugikan keuangan negara?</li><li>Apakah dokumen-dokumen perjanjian kerjasama antar perusahaan penyedia ini telah diperiksa oleh aparat penegak hukum sebagai bukti adanya persekongkolan?</li><li>Mengapa Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo hanya menyeret tiga orang sebagai Tersangka/Terdakwa dalam kasus ini? Atau adakah pihak-pihak yang terselamatkan?</li></ol>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)<br />Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin<br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor SIDANG DUGAAN KORUPSI PENGADAAN LAMPU HIAS DAN RTH DI DLH KOTA PROBOLINGGO Rp1,130 MILIAR: Mashud Yunasa, SH Selaku Direktur CV. Multi Pratama dan Dua Terdakwa Lain Diadili

Rangkap Jabatan Ciptakan Kekuasaan Mutlak; Spesifikasi Diubah, Harga dan Dokumen Diduga Direkayasa, Pekarjaan Dialihkan dan Uang Rakyat Rai...

Skandal Fiber Optik Nganjuk Rp840 Juta: Terdakwa Sujono Terlihat Bingung Saat Memberikan Keterangan. Mungkinkah Dibawah Tekanan?

19.20 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhErm4RYhYDUhEn-jgUr-6u_mqrw8FxfSd9i0xFZTnI3oVqYUWd_NMKs39PS-uoxlMCPhWAaLLXkVc6aAQd8oToorVgKfG-DjkcIR1dfjVLOXY2UAvkvqimr4CYuIWuNvuo4Uw4ChGxyUcFojyJBTnuvChOZe1kQajMXnMKIsDbX0AI1Ck5q9qpXnZVaow/s1280/IMG20260519133624_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhErm4RYhYDUhEn-jgUr-6u_mqrw8FxfSd9i0xFZTnI3oVqYUWd_NMKs39PS-uoxlMCPhWAaLLXkVc6aAQd8oToorVgKfG-DjkcIR1dfjVLOXY2UAvkvqimr4CYuIWuNvuo4Uw4ChGxyUcFojyJBTnuvChOZe1kQajMXnMKIsDbX0AI1Ck5q9qpXnZVaow/w640-h360/IMG20260519133624_01.jpg" width="640" /></a><br /><i><span><span style="color: red; font-size: large;">Sumber Beritakorupsi.co — Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan dugaan korupsi dan gratifikasi proyek jaringan fiber optik Kabupaten Nganjuk senilai Rp840 juta. Dana tersebut disebut sebagai setoran wajib ke Sekretaris Daerah demi mendapatkan jabatan Kepala Dinas. Namun, aliran dana ke puluhan rekening hingga kini masih menjadi misteri, begitupun peran Hikmawan Putra, seorang guru di SMKN 1 Nganjuk yang menjadi perantara utama dalam kasus ini.</span></span></i></span></div>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"><b><span>BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span>KORUPSI</span></b></span><b><span>.CO -</span></b></span></div>
<span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span>Selasa, 19 Mei 2026, Ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjadi saksi bisu sekaligus ketegangan saat Sujono selaku Sekretaris Dinas  Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk pada Mei 2023 dan kemudian pada Oktober 2024 diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas (menggantikan Slamet Basuki.</span><i><span>Red</span></i><span>) saat memberikan keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi sebesar Rp840 juta (Rp70 juta per bulan) yang diterimanya sejak Januari - Desember 2024 dari Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemar atau Ayom selaku Direktur PT PT Laxo Global Akses yang mengerjakan proyek Jaringan Intra Fiber Optik untuk 93 Kantor/OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Hikmawan Putra (Guru SMKN 1 Nganjuk)</span></span></div></span><p></p>
<div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Agenda sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra adalah Pemeriksaan atau mendengarkan keterangan terdakwa Sujono dihadapan Majelis Hakim. Namun Terdakwa Sujono Terlihat seperti ada beban tanpa fisik yang dipikulnya. Hal itu terlihat saat menjawab pertanyaan Majelis Hakim maupun Tim JPU terkait permintaan dan jumlah uang dari Direktur PT PT Laxo Global Akses</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">Awal Mula Proyek Rp6 Miliar Hingga Terseretnya Sujono</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCFclfY3SalpWxw3NHC4wM5-99ArcJYRsLeSO25J3GiMIrBEzWkUf3qe_4yGPzsH1N6KYCxPVUe4UGyHNx9zfyzA8yik0-2jU4nXCpwSbvCgQByiws2QmDaaDwtixBDj4sKtgBqAtsf3VB9bS5qLKRI9fYsVKGOZFlD5SWKMt6xEEbAN9VGMvyPbm18wo/s1280/IMG20260519145630_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCFclfY3SalpWxw3NHC4wM5-99ArcJYRsLeSO25J3GiMIrBEzWkUf3qe_4yGPzsH1N6KYCxPVUe4UGyHNx9zfyzA8yik0-2jU4nXCpwSbvCgQByiws2QmDaaDwtixBDj4sKtgBqAtsf3VB9bS5qLKRI9fYsVKGOZFlD5SWKMt6xEEbAN9VGMvyPbm18wo/s320/IMG20260519145630_01.jpg" width="320" /></span></a></div></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Terseretnya Sujono berawal pada tahun 2024 saat Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk melaksanakan proyek Fiber Optik untuk 93 Kantor/OPD dengan anggaran sebesar Rp6 miliar dari APBD TA 2024.</span></span></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Pada tanggal 02 Januari 2024, Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk melakukan pemilihan penyedia melalui laman e-catalog. Berdasarkan penawaran yang tertera, PT Laxo Global Akses memberikan penawaran harga satuan sebesar Rp510.000.000 dan total harga sebesar Rp6.120.000.000. Kemudian dilakukan negosiasi harga dan disepakati harga satuan menjadi Rp500.000.000 dengan total harga menjadi Rp6.000.000.000.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Dari hasil negosiasi tanggal 02 Januari 2024 tersebut, Dinas Kominfo menetapkan PT Laxo Global Akses sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan proyek Jaringan Intra Fiber Optik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Pada tanggal 2 Januari 2024, Dinas Kominfo menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/055.PPK/411.312/2024. Pekerjaan instalasi jaringan intra untuk 93 kantor/OPD di Pemkab Nganjuk pun dilaksanakan oleh Tim Teknis dari PT Laxo Global Akses yaitu Haris Fakhrudin, Robbyanto Kurnia, dan Dani Aldi Aji Feraldin. Mereka didampingi dan diawasi oleh Tim Teknis dari Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk yaitu Nanang Hertanto, Rendra Alfaritdho, dan Agung Joko Wicaksono.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sekitar 3 bulan, di mana dalam 1 hari pemasangan dapat dilakukan sebanyak 1 atau 3 kantor OPD dengan titik lokasi instalasi jaringan intra yang dikerjakan oleh PT. Laxo Global Akses di 93 kantor/OPD.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span>Atas pekerjaan pengadaan jaringan Intra Fiber Optik di 93 OPD Pemkab Nganjuk tersebut, PT Laxo Global Akses TA 2024 telah dibayar lunas oleh Dinas Kominfo sebesar Rp500 juta setiap bulan sejak 2 Februari 2024 sesuai SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 3518/03.0/0000/LS/2.16.2.20.21.01.0000/M/2/2024. Pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 10 Desember 2024 sebesar Rp500 juta dengan SPM Nomor 3518/03.00/0000 179/LS/2.16.2.20.21.01.0000/PPR2/12/2024</span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA5iMQ59ad7ozBfSLXQv4yewzQ-xdcawxF5h0ec6wxDYTpEqgvnjAF2nMTMYPJfjwKYcWJOGmM70cF8GhlNu91r3aLK5Sp5UF0TWqgfNo-cLWF4GlTLDqlMneexbja4Wy0hmDmuuzqPvtsGQBCSwmmKmWw0RZJLH2swNh49MIUfjNB-RYx8v4ELFzxCs4/s1280/IMG20260519133643_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA5iMQ59ad7ozBfSLXQv4yewzQ-xdcawxF5h0ec6wxDYTpEqgvnjAF2nMTMYPJfjwKYcWJOGmM70cF8GhlNu91r3aLK5Sp5UF0TWqgfNo-cLWF4GlTLDqlMneexbja4Wy0hmDmuuzqPvtsGQBCSwmmKmWw0RZJLH2swNh49MIUfjNB-RYx8v4ELFzxCs4/s320/IMG20260519133643_01.jpg" width="320" /></a>Setelah pekerjaan pengadaan jaringan intra fiber optik pada Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk tahun 2024 berjalan sekitar beberapa hari, terdapat komunikasi antara Terdakwa Sujono yang sudah saling kenal sebelumnya dengan Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemarto atau Ayom selaku Direktur PT Laxo Global Akses melalui perantara Hikmawan Putra atau Hikmawan.</span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Komunikasi tersebut diawali pada awal Januari 2024 dimana Terdakwa Sujono menghubungi Ayom untuk menanyakan apakah ada dari nilai kontrak yang disepakati tersebut ada yang dapat disisihkan untuk Terdakwa yang akan dipergunakan sebagai biaya operasional melalui Hikmawan. Terdakwa menghubungi Hikmawan berkali-kali untuk menanyakan terkait biaya operasional tersebut dengan nada bicara yang tinggi.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Awalnya Ayom tidak terlalu menanggapi permintaan dari Terdakwa Sujono, bahkan Ayom sempat memberikan penolakan dengan alasan bahwa kontrak sudah berjalan untuk 1 (satu) tahun. Namun sekitar tanggal 04 Januari 2024, Ayom memberikan biaya operasional tersebut karena Ayom khawatir apabila kontrak kerja pengadaan yang telah dibuat antara PT Laxo Global Akses dan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk akan diputus secara sepihak pada saat pekerjaan telah berjalan, atau setidaknya pembayaran setiap bulan kepada PT Laxo Global Akses akan dipersulit.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Hal tersebut sangatlah beralasan karena Terdakwa memiliki kewenangan selaku Sekretaris Dinas sekaligus Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam pekerjaan pengadaan jaringan intra fiber optik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024 yang berwenang dalam melakukan verifikasi pembayaran kepada penyedia setiap bulannya.</span></span></p>
<div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Alasan tersebut nyatanya juga semakin diperkuat seiring dengan pengangkatan Terdakwa Sujono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk pada tanggal 17 Oktober 2024, sekaligus diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nganjuk No. 100.3.3.2/598/K/411.312/2024 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Nganjuk No. 188/02/K/411.312/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 tanggal 18 Oktober 2024.</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">Terdakwa Sujono: "Saya Ditawari, Tidak Meminta Apalagi Memaksa"</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4rpH61mlYJI6AcQBURUhpGn8UBRc8t5ACdmcCHzaV9DxSD56m9xLu9EQ5-c0TsB8B7VQPyqbY-rcmel5bXbKNjtWfQP58OKps6XMsw01F045_v1TSD0bhXQ1jBt7IYVfwIniNCZpVqIB6q7WSa8xlKfHdtlpy8ND9p6v-sIX-L7gO5P3rwWMlTKd9G4M/s1280/IMG20260519145557_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4rpH61mlYJI6AcQBURUhpGn8UBRc8t5ACdmcCHzaV9DxSD56m9xLu9EQ5-c0TsB8B7VQPyqbY-rcmel5bXbKNjtWfQP58OKps6XMsw01F045_v1TSD0bhXQ1jBt7IYVfwIniNCZpVqIB6q7WSa8xlKfHdtlpy8ND9p6v-sIX-L7gO5P3rwWMlTKd9G4M/s320/IMG20260519145557_01.jpg" width="320" /></span></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung, Selasa, 19 Mei 2026, Sujono mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak pernah meminta langsung uang untuk biaya operasional kantor Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk. Ia mengatakan kalau yang menawarkan itu adalah Hikmawan </span></span></div>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">"Saya tidak pernah meminta apalagi memaksa. Saya ditawari. Kalau memang ada yang disisihkan dan sudah tersedia saya terima," kata terdakwa Sujono dengan suara berat</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Anggota Majelis Hakim menanyakan terdakwa tentang keterangannya di BAP saat di penyidikan. "Uang itu saya pergunakan untuk kepentingan pribadi saya. Ini bagaimana keterangan saudara. Saudara didampingi pengacara nggak saat dipenyidikan," tanya Majelis Hakim dengan membacakan BAP Terdakwa.</span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Terdakwa Sujono mengakui isi BAP tersebut tetapi bukan sebesar Rp840 juta. "Ya tapi saya gunakan tapi tidak sebanyak itu," jawab terdakwa dengan menundukkan kepalanya terlihat seperti menanggung beban berat tanpa fisik </span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Terdakwa menambah bahwa Ia tidak pernah memerintahkan Hikmawan untuk membagi-bagikan uang tersebut ke puluhan  bahkan ratusan orang termasuk istri terdakwa sendiri </span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">"Lalu kenapa saudara tidak membantah keterangan saksi. Lalu bagaimana dengan keterangan saudara di BAP ini" tanya Majelis Hakim, namun Terdakwa tidak menjawab hanya menundukkan kepalanya </span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-size: medium;">Fakta Lain: Barang Bukti Bukan Atas Terdakwa Melainkan Orang Lain</span></span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaFnAwB5e2m-5K28SXSUtOyz0ZEWF1d0KHyKsFsTyAbOrReheyA1cpHRPkswYtBKgADr27hdMTSpQyPiaQekSo3s7TJkseY97yAbxLDXSBxDqVbZx9F8XtM4nnUofod0_iFx4jjoi4uusmxUZ5jNpgd2v8AoQyztPvAFb80wDtaesFn-ekzN-U9C44U1M/s1280/IMG20260519150232_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaFnAwB5e2m-5K28SXSUtOyz0ZEWF1d0KHyKsFsTyAbOrReheyA1cpHRPkswYtBKgADr27hdMTSpQyPiaQekSo3s7TJkseY97yAbxLDXSBxDqVbZx9F8XtM4nnUofod0_iFx4jjoi4uusmxUZ5jNpgd2v8AoQyztPvAFb80wDtaesFn-ekzN-U9C44U1M/w320-h180/IMG20260519150232_01.jpg" width="320" /></a>Menariknya, berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surabaya, maupun Sumber terpercaya menjelaskan bahwa sejumlah barang bukti yang dilampirkan dalam perkara ini justru atas nama nama orang lain (Slamet Basuki, mantan Kepala Dinas Kominfo periode 2022–2024). </span></p><p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Barang bukti itu berupa tas tangan, kopi, rokok cerutu, dan uang tunai itu diketahui sudah dilaporkan Slamet ke KPK sejak diterimanya sesuai Pasal 6 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><i>"Itu Kepala Dinas sebelumnya tahun 2⁰22-2024 dan sudah dilaporkan sejak awal diterimanya,"</i> ungkap sumber, Rabu, 20 Mei 2026</span></div>
<span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Informasi lain yang terungkap, ZPenasihat Hukum Terdakwa Sujono saat ini berbeda dengan yang mendampingi saat proses penyidikan. Sayangnya saat dikonfirmasi, Anang Hartoyo, SH selaku Advokat yang mendampingi Terdakwa di persidangan sedang sakit di rumah sakit. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Nganjuk belum dapat memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan.</span></div>
<p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><i>"Sebentar ya saya di rumah sakit. Saya sakit,"</i> jawab Nanang Hartoyo melalui pesan WhatsApp, Rabu, 20 Mei 2026 pukul 16.56 Wib</span></div>
<span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">Sumber : Sujono Sebagai Korban Setoran Wajib</span></span></b></div>
<p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sumber terpercaya BERITAKORUPSI.CO Mengungkap fakta paling sensasional. Menurut sumber tersebut, Sujono sebenarnya adalah korban dalam kasus ini yang dijadikan sebagai tersangka/terdakwa tunggal</span></div>
<span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><i>"Sujono ini korban. Kenapa hanya dia jadi tersangka (terdakw)? Pada tahun 2023, Sujono selaku Sekretaris Dinas Kominfo diperintahkan Sekda untuk menyetorkan uang sebesar Rp60 juta setiap bulan dan dijanjikan menjadi Kepala Dinas tahun 2024. Jadi Sujono memerintahkan Hikmawan untuk meminta dari PT Laxo. Jadi uang dari PT Laxo disetorkan setiap bulan sebesar Rp60 juta, sisanya digunakan untuk biaya operasional kantor dan juga dibagikan ke beberapa orang termasuk staf dan istrinya,"</i> ujar sumber tersebut.</span></div>
<p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sumber itu menambahkan,<i> "Saat penyidikan sempat ada pemberitaan tentang itu tapi entah kenapa beritanya hilang."</i></span></div>
<span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Meski informasi ini cukup kuat, Drs. Nur Solekan M.Si selaku Sekda Nganjuk tidak memberikan tanggapan apapun hingga saat ini. Sementara Bupati Nganjuk, Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi,  mengaku tidak mengetahui.</span></div>

<span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><i>"Aduh saya tdk tahu mas … dan waktu itu saya juga sudah purna Bupati, Ngapunten nggih, thanks,"</i> balas Kang Marhaen singkat.</span></div>
<p></p>
<div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Kini publik menanti kebenaran di balik aliran dana misterius ini. Apakah Sujono benar pelaku utama, atau hanya 'kambing hitam yang dikorbankan untuk menyelamatkan pihak lain" dari praktik setoran jabatan ?</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><b><span><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Beberapa Pertanyaan Menarik</span>;</span></span></b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_nYfxfZubTTY-Uu9MDLVf-SO73BEGNTk7RsbT-v0EvCJ1zTYBQ9gQMNumIhcePPLc00SopzbbR4GT2k0HjFRg0TxnRgRpq5yKd0hLr3qHCfjW-6GIiXDwrl54UaMkBdwO_B-pkqlsiWCnmQT8aSV6z1OJAWbJEnlDMw8a4cJQNH95bjxpRHGGEUPcG3Q/s4160/IMG20260519144917.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_nYfxfZubTTY-Uu9MDLVf-SO73BEGNTk7RsbT-v0EvCJ1zTYBQ9gQMNumIhcePPLc00SopzbbR4GT2k0HjFRg0TxnRgRpq5yKd0hLr3qHCfjW-6GIiXDwrl54UaMkBdwO_B-pkqlsiWCnmQT8aSV6z1OJAWbJEnlDMw8a4cJQNH95bjxpRHGGEUPcG3Q/s320/IMG20260519144917.jpg" width="320" /></a>Yang menjadi pertanyaan menarik dari kasus ini adalah;</span></div><p dir="ltr">
<span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">1. Mengapa dalam surat dakwaan tidak menguraikan secara terang benderang berapa jumlah uang yang diterima terdakwa Sujono dari Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemar atau Ayom selaku Direktur PT PT Laxo Global Akses atau melalui Hikmawan Putra (Guru SMKN 1 Nganjuk)?</span></div><p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">2. Mengapa dalam surat dakwaan hanya menjelaskan bahwa uang sebesar Rp840 juta atau Rp70 juta per bulan (Januari-Desember 2024) diterima Hikmawan Putra termasuk sisa uang sebesar Rp100 juta lebih tersimpan di rekening Hikmawan </span></span></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">3. Siapa dan apa peran serta tugas atau kewenangan Hikmawan Putra salah seorang guru SMKN 1 Nganjuk di Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sementara SMU dan SMK dibawah Pemprov Jatim? Mengapa JPU tidak menjelaskan secara terang benderang?</span></span></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">4. Apakah benar uang Rp70 juta per bulan itu merupakan setoran wajib sebesar Rp60 juta  per bulan ke Sekda demi jabatan Kepala Dinas?</span></div>
<span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"></span></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">5. Ke mana perginya sisa uang ratusan juta rupiah yang disebutkan dibagikan ke puluhan bahkan ratusan orang di lingkungan Pemkab Nganjuk? Apakah Terdakwa Sujono akan tetap menjadi korban untuk menanggung uang yang dinikmati ratusan orang tersebut?</span></div>

<span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"></span></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">6. Mengapa Hikmawan Putra, seorang guru SMKN 1 Nganjuk, bisa berperan penting menjadi perantara aliran uang proyek Pemerintah Kabupaten sementara SU/SMK dibawah Pemprov?</span></div>

<span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"></span></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">7. Mengapa barang bukti dalam perkara ini banyak yang atas nama orang lain dan bukan atas nama terdakwa Sujono?</span></div>
<p></p>
<p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">8. Mengapa keterangan Sujono berubah antara saat penyidikan dan saat persidangan, serta apa alasan pergantian pengacara yang mendampinginya?</span></div>
<span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"></span></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">9. Apakah Sujono benar-benar pelaku utama sekaligus pelaku tunggal, atau hanya menjadi kambing hitam untuk menutupi keterlibatan pejabat yang lebih tinggi?</span></div>
<p></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i><span style="font-family: inherit;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</span></i></p>
<p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</span></p>

Skandal Fiber Optik Nganjuk Rp840 Juta: Terdakwa Sujono Terlihat Bingung Saat Memberikan Keterangan. Mungkinkah Dibawah Tekanan?

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Skandal Fiber Optik Nganjuk Rp840 Juta: Terdakwa Sujono Terlihat Bingung Saat Memberikan Keterangan. Mungkinkah Dibawah Tekanan?

Sumber Beritakorupsi.co — Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan dugaan korupsi dan gratifikasi proyek jaringan fiber optik Kabupaten...

Sidang Korupsi SKTM RSUD Tulungagung Rp4,302 M: Yudi Rahmawan (Wadir) Divonis 5 Tahun dan Terdakwa Reni (Staf Keuangan dan Data SKTM) 2 Tahun Penjara

22.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1z2J4ZJO7SkiuK6meUiXi2oj6n3qUCnb2PJA1eujEyDmMLHldMxDteNhtK8MLg7X2QOeSH4ZNUo0-mT0nrVbZ7HEd6Ijhc5iFL6KhlOotci44EnmBOa06iXsGbClSxDlZvm6NoQvP7C7H4fo78vSqZSQyT-qjDu9zNKJ4hOAGmrEXhNbPelPr9d-D470/s1280/IMG20260518143341_01.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1z2J4ZJO7SkiuK6meUiXi2oj6n3qUCnb2PJA1eujEyDmMLHldMxDteNhtK8MLg7X2QOeSH4ZNUo0-mT0nrVbZ7HEd6Ijhc5iFL6KhlOotci44EnmBOa06iXsGbClSxDlZvm6NoQvP7C7H4fo78vSqZSQyT-qjDu9zNKJ4hOAGmrEXhNbPelPr9d-D470/w640-h360/IMG20260518143341_01.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Majelis Hakim Memvonis Terdakwa Yudi Rahmawan Selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Tulungagung sama dengan tuntutan JPU. Namun Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti jauh lebih besar dari tuntutan JPU</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya akhirnya menjatuhkan vonis pidana penjara terhadap dua terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dalam skandal korupsi menyalahgunakan dana pelayanan kesehatan dari masyarakat tidak mampu yang menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) di RSUD dr. Iskak Tulungagung tahun 2021-2024 hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp4.302.053.964 dari total Rp19 miliar lebih, pada sidang yang berlangsung, Senin, 18 Mei 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua Terdakwa itu adalah Yudi Rahmawan selaku mantan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dr. Iskak Tulungagung dan Reni Budi Kristanti selaku staf pengelola keuangan dan data SKTM RSUD dr. Iskak Tulungagung (perkara terpisah) </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sidang agenda pembacaan Putusan dibacakan Majelis Hakim  di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 18 Mei 2026  yang diketuai Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu dua hakim anggota yaitu Ibnu Abas Ali, SH., MH dan Athoillah, SH masing-masing Ad Hock serta Panitera Pengganti (PP) yang dihadiri JPU Kejari Tulungagung, yang dihadiri Kedua Terdakwa dengan didampingi Tim Advokat atau Penasihat Hukum-nya, Budiarjo Setiawan, SH., MH. Sedangkan Terdakwa Reni didampingi Tim Advokat-nya, Ilham Tantowi, SH., MH</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Dasar Hukum Dan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan </b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXTSmhKaB2YvsTi-FYRsqX3GAnKZYUWT1a2nSGGwP5aj4ipCwFlNwhr2GfhcQzl8OP-w3VFbIJuTrP0-SRPCuXRLozqFDNbxUBQiS1duUYbYKIfeZuzab73SrFwe6lyfQCYZgw5HVOYwrd9U-HV8njPsASN0C40-Lu9lvW9Dr3T0Pa10R3JNSgYFV06U8/s4160/IMG20260518142020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXTSmhKaB2YvsTi-FYRsqX3GAnKZYUWT1a2nSGGwP5aj4ipCwFlNwhr2GfhcQzl8OP-w3VFbIJuTrP0-SRPCuXRLozqFDNbxUBQiS1duUYbYKIfeZuzab73SrFwe6lyfQCYZgw5HVOYwrd9U-HV8njPsASN0C40-Lu9lvW9Dr3T0Pa10R3JNSgYFV06U8/w640-h360/IMG20260518142020.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menolak seluruh keterangan Terdakwa Yudi Rahmawan karena tidak dapat dibuktikan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim juga menyatakan bahwa dana pelayanan yang terkumpul pada tahun 2021-2024 adalah sebesar Rp19 miliar yang seharusnya disetorkan ke kas RSUD dr. Iskak tetapi yang disetorkan hanya Rp15 miliar sehingga selisih Rp4.302.053.964 yang tidak disetorkan. Dan selisih uang itu disetorkan oleh terdakwa Reni Budi Kristanti kepada Terdakwa Yudi Rahmawan dan pihak-pihak lain. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sehingga Majelis Hakim menolak tuntutan JPU terhadap terdakwa Yudi Rahmawan  untuk membayar uang pengganti sebesar RpRp2.468.623.250</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa Yudi Rahmawan wajib membayar uang pengganti sebesar Rp3,935.000.000 dengan memperhitungkan dengan uang sebesar Rp50 juta yang dititipkan kepada Kejaksaan.  Majelis Hakim juga menolak tuntutan JPU terhadap terdakwa Reni untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.682.430.714. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Reni diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp21 juta yang diperhitungkan dengan uang yang sudah dititipkan kepada Kejaksaan dan memerintahkan JPU untuk menyetorkan ke kas RSUD </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Yudi Rahmawan dan Reni Budi Kristanti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal 604 Jo Pasal 20 huruf (a), (c) dan huruf (d) Jo Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Teka-Teki "Pihak Lain" yang Belum Terungkap</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc8G3nolF6dAA130fghlW8Wla44m3-IZkECiPHYcPUF3iwiiSsKZ5sq6qHz6o-hTlY6VoYDazZKv_HZOVRKLS6vLRqvulR_0A3Tu8SR7aMa3nzYs0bb5ITxZZ-jp5la2Wn88xP2xk1iqowoR4InAVP3HJl7KsSlq0fL3DKnj3ASrIporOUkoMQgNsXv1c/s3984/1779087587153.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1840" data-original-width="3984" height="296" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc8G3nolF6dAA130fghlW8Wla44m3-IZkECiPHYcPUF3iwiiSsKZ5sq6qHz6o-hTlY6VoYDazZKv_HZOVRKLS6vLRqvulR_0A3Tu8SR7aMa3nzYs0bb5ITxZZ-jp5la2Wn88xP2xk1iqowoR4InAVP3HJl7KsSlq0fL3DKnj3ASrIporOUkoMQgNsXv1c/w640-h296/1779087587153.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Yang menjadi sorotan tajam dalam putusan ini adalah pernyataan Majelis Hakim yang menyebutkan adanya "pihak-pihak lain" yang terlibat dalam aliran dana korupsi SKTM ini. Namun, nama-nama tersebut tidak dirinci dalam putusan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal ini menimbulkan spekulasi publik: Apakah "pihak lain" tersebut adalah pegawai RSUD dr. Iskak lainnya yang sudah diperiksa dan dihadirkan dipersidangan dan terbukti turut menikmati potongan dana dari masyarakat miskin? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menolak keterangan terdakwa Yudi Rahmawan dalam persidangan yang mengatakan bahwa uang disetorkan kepada Direktur tetapi tidak dapat membuktikannya. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun terkait “Pihak-Pihak Lain” yang tidak dirinci secara eksplisit dalam amar putusan ini berpotensi menghambat upaya pemulihan aset negara secara tuntas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Vonis Pidana Penjara Terhadap 2 Terdakwa</b></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Yudi Rahmawan dengan pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp200 subsider 6 bulan penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp3.935.000.0000 dikompensasikan dengan uang sebesar Rp50 juta yang dititipkan kepada Kejaksaan dengan Subsider 4 tahun penjara </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Majelis Hakim juga menyatakan, satu SHM yang diserahkan terdakwa kepada JPU yang dapat dijual setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan diperhitungkan sebagai uang pengganti dengan melibatkan ahli untuk menghitung nilai jualnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara hukuman yang dijatuhkan  Majelis Hakim terhadap Terdakwa Reni Budi Kristanti (perkara terpisah) adalah pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp21 juta  dikompensasikan dengan uang sebesar Rp21 juta yang sudah dititipkan oleh terdakwa kepada Kejaksaan. Sehingga uang pengganti nol rupiah. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Uang pengganti yang dibebankan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Reni sangat jauh lebih sedikit dari tuntutan JPU, yaitu Rp1.682.430.714 Subsider 2 tahun 6 bulan penjara menjadi Rp21 juta, sedangkan tuntutan pidana pokok selama 5 tahun penjara, </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan uang pengganti untuk terdakwa Yudi Rahmawan justru sebaliknya. Dari tuntutan JPU sebesar RpRp2.468.623.250 subsider 3 tahun penjara menjadi  Rp3.935.000.0000 subsider 4 tahun penjara. Sedangkan tuntutan pidana pokok dengan putusan adalah sama-sama 5 tahun penjara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Beberapa Pertanyaan Kritis Seputar Vonis Korupsi SKTM RSUD dr. Iskak</b></span></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYY9ssM_dSzFy0A0HaxPj1yTJxAz1REapq2iwwmJxXnjUIHxEXU4il1zr9w68ML7V2TnemQ7Eu-69KsyopQMrMo1dkY-mBsiiHYX_gJe3Xkx0Q99HmK2ouOdDt-GXwcT68RnJ-juJTzXdbj5GMwceOMMfOBJiIMfEsIBPkzGPrczEk3wxlOTHDUJ6e3Os/s1280/IMG20260518143314_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYY9ssM_dSzFy0A0HaxPj1yTJxAz1REapq2iwwmJxXnjUIHxEXU4il1zr9w68ML7V2TnemQ7Eu-69KsyopQMrMo1dkY-mBsiiHYX_gJe3Xkx0Q99HmK2ouOdDt-GXwcT68RnJ-juJTzXdbj5GMwceOMMfOBJiIMfEsIBPkzGPrczEk3wxlOTHDUJ6e3Os/w640-h360/IMG20260518143314_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Mengingat besarnya kerugian keuangan negara dan ambiguitas dalam putusan, beberapa pertanyaan pun muncul ;</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>1. Siapa "Pihak Lain" dalam Putusan Hakim?</b></div><div style="text-align: justify;">    Majelis Hakim secara eksplisit menyebut ada pihak lain yang terlibat. Apakah Kejaksaan Negeri Tulungagung akan segera mengembangkan penyidikan baru untuk menangkap oknum-oknum tersebut? Ataukah mereka dibiarkan lepas begitu saja karena Majelis Hakim tidak menyebut siapa yang terlibat dan terlebih Kejaksaan akan berpedoman pada putusan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>2.  Kemana Larinya Sisa Rp4,3 Miliar?</b></div><div style="text-align: justify;">     Jika Yudi Rahmawan dihukum membayar uang pengganti Rp3,935 miliar, masih ada selisih dari total kerugian Rp4,3 miliar. Apakah sisa dana tersebut sudah berhasil dilacak keberadaannya? Apakah uang itu mengalir ke rekening pribadi pejabat lain atau digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu di RSUD?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>3. Apakah Sistem Pengawasan Internal RSUD Iskak Lumpuh Total?</b></div><div style="text-align: justify;">  Bagaimana mungkin kebocoran dana sebesar Rp4,3 miliar terjadi selama 3 tahun (2021-2024) tanpa terdeteksi oleh inspektorat Kabupaten Tulungagung? Apakah ada pembiaran struktural agar pungli SKTM tetap berjalan sebagai "dana taktis" illegal atau karena terlalu cerdiknya pelaku dengan modus antara lain menekan orang miskin agar membayar lebih dan kemudian uangnya dinikmati sendiri bersama “komplotannya”?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>5.  Keadilan Bagi Masyarakat Miskin:</b></div><div style="text-align: justify;">  Dana SKTM adalah hak pasien tidak mampu. Dengan divonisnya Yudi dan Reni, apakah RSUD dr. Iskak menjamin tidak akan ada lagi pungutan liar? Dan bagaimana mekanisme pengembalian dana atau perbaikan layanan bagi masyarakat yang sebelumnya dirugikan oleh praktik ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</div>

Sidang Korupsi SKTM RSUD Tulungagung Rp4,302 M: Yudi Rahmawan (Wadir) Divonis 5 Tahun dan Terdakwa Reni (Staf Keuangan dan Data SKTM) 2 Tahun Penjara

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi SKTM RSUD Tulungagung Rp4,302 M: Yudi Rahmawan (Wadir) Divonis 5 Tahun dan Terdakwa Reni (Staf Keuangan dan Data SKTM) 2 Tahun Penjara

Majelis Hakim Memvonis Terdakwa Yudi Rahmawan Selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Tulungagung sama dengan tuntutan JPU. Namun Terda...

Skandal BSPS Sumenep Rp26,8 Miliar: 45 Kepala Desa 'Dibeli' Senyap, Dana Rakyat Dipotong Lewat Toko Bangunan

13.50 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ4ENVkXNuEIJNP_qRfZL0J5IbQUDpi-aydtmsK21UATP-z_-qRuj1Gew9D9O9tFUUNcH4u9nlDxwD68INVfSRqXT-H3UZshiqwZo9_zDX3GXrd75j6IIh7ch83jxIKHau2SHgzbRRvtbEQuvNtj3Gt-6xElsqbM0ocwCyXxr3QAZTyhQp9CiUyu4B_Uk/s1280/IMG20260518093724_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ4ENVkXNuEIJNP_qRfZL0J5IbQUDpi-aydtmsK21UATP-z_-qRuj1Gew9D9O9tFUUNcH4u9nlDxwD68INVfSRqXT-H3UZshiqwZo9_zDX3GXrd75j6IIh7ch83jxIKHau2SHgzbRRvtbEQuvNtj3Gt-6xElsqbM0ocwCyXxr3QAZTyhQp9CiUyu4B_Uk/s320/IMG20260518093724_01.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Jaksa Bongkar Skema 'Komisi Fee' & LPJ Fiktif: Uang APBN Raib Rp26,3 Miliar, Dibagi ke Pejabat Dinas, Fasilitator, hingga Kades. Sidang Hadirkan 12 Saksi Kunci</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span></div><div style="text-align: justify;"><div>Tim JPU Muhammad Edriyadi Djufri, SH yang juga Kasi Pidsus Kejari Sumenep dkk bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 18 Mei 2026 kembali menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan 12 orang saksi yang dihadirkan JPU untuk 5 terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi Pemotongan dana bantuan  program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.800.000.000 yang merugikan keuangan negara Rp26.876.402.300 sesuai  Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan Nomor: 00008/3.0217/RA/11/1417-1/1/X/2025 </div><div>Tanggal 24 Oktober 2025</div><div><br /></div><div><b>Ke- 6 Terdakwa itu adalah :</b></div><div><ol><li>Heri Wahyudi selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep</li><li>Noer Lisal Anbiyah selaku Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Sumenep</li><li>Risky Pratama selaku Koordinator Kabupaten Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024</li><li>Amin Arif Santoso selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024</li><li>Wildanun Mukhalladun selaku Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) BSPS Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 </li></ol></div><div>Sidang agenda mendengarkan keterangan saksi berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor PN Surabaya pada Senin, 18 Mei 2026, diketuai Majelis Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH., bersama dua hakim anggota yaitu Ibnu Abas Ali, SH., MH. dan Athoillah, SH. (Hakim Ad Hoc) serta Panitera Pengganti (PP) yang dihadiri langsung oleh para Terdakwa dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya masing-masing </div><div><br /></div><div><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Modus Operandi: Potong Lewat Toko Bangunan</b></span></div><div><br /></div><div>Kasus yang menyeret 5 terdakwa (Heri Wahyudi, Noer Lisal Anbiyah, Risky Pratama, Amin Arif Santoso dan Wildanun Mukhalladun) berawal dari adanya program pemerintah pusat berupa pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp109.800.000.000 untuk sebanyak 5.490  Penerima Bantuan yang tersebar di 143 Desa di 24 Kecamatan di Kabupaten Sumenep dengan besaran dana bantuan untuk masing-masing penerima sebesar Rp20.000.000 per unit rumah, dengan rincian untuk pembelian bahan bangunan/ material Rp17.500.000 dan untuk upah tukang sebesar Rp2.500.000</div><div><br /></div><div>Dari dakwaan Jaksa maupun keterangan para saksi dipersidangan terungkap, bahwa  dalam pelaksanaannya dilapangan, adanya pemotongan dana bantuan melalui toko bahan bangunan. Dana yang seharusnya diterima utuh oleh masyarakat itu dipotong dengan nilai bervariasi antara Rp3,5 juta hingga Rp4 juta untuk biaya komitmen fee dan Rp1 juta hingga Rp1,4 juta untuk biaya laporan pertanggungjawaban. Sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp26.323.902.300.</div><div><br /></div><div><span style="color: red; font-size: medium;"><b>Pesta Pembagian Uang Haram: Siapa Dapat Berapa?</b></span></div><div><br /></div><div>Uang sebesar Rp26.323.902.300 dari hasil pemotongan dibagi-bagi ke beberapa pihak termasuk para Terdakwa dan 45 Kepala Desa ; </div><div><ol><li>Terdakwa Heri Wahyudi sejumlah Rp2.959.500.000</li><li>Terdakwa Risky Pratama sejumlah Rp3.952.201.800</li><li>Terdakwa Amin Arif Santoso sejumlah Rp2.339.000.000</li><li>Terdakwa Wildanun Mukhalladun  sejumlah Rp1.459.000.000</li><li>Terdakwa Noer Lisal Anbiyah sejumlah Rp325.000.000</li><li>Ari Heri Sofiawanudin Alias Bilowo sejumlah Rp1.500.000.000</li><li>Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sejumlah Rp6.566.150.000</li><li>Slamet Rp320.000.000</li><li>Subarjo Rp189.000.000</li><li>Sarmuji Rp50.000.000</li><li>Adi Santoso Rp72.000.000</li><li>Murjaya Rp340.000.000</li></ol></div></div><div style="text-align: justify;">Sementa sisa dana pemotongan sebesar Rp6.804.550.500 dibagi-bagikan kepada 45 Kepala Desa di wilayah proyek. Ini berarti rata-rata setiap Kepala Desa menerima "upah diam tutup mulut" sekitar Rp151 juta untuk memuluskan administrasi palsu dan menutupi ketidakberesan di desanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: red; font-size: medium;">Pertanyaannya Kritis Yang Menggugat Integritas Birokrasi Kabupaten Sumenep</span></b></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mengingat skala korupsi yang melibatkan hampir seluruh rantai birokrasi dari dinas hingga desa, pertanyaannya adalah:</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk 45 Kepala Desa Penerima Uang:</div><div style="text-align: justify;">Apakah para Kepala Desa merasa bangga menerima uang rakyat miskin senilai ratusan juta rupiah atau yang totalnya Rp6,804 miliar hanya dengan tanda tangan laporan fiktif? Bagaimana para Kepala Desa bisa tidur nyenyak sementara warga menerima bahan bangunan seadanya karena uangnya sudah dipotong? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di mana fungsi pengawasan internal? Bagaimana mungkin penyimpangan masif di 143 desa lolos dari radar Inspektorat hingga bertahun-tahun? Apakah ada pembiaran struktural karena uang "komisi" juga mengalir ke lingkaran kekuasaan tertentu?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah penyelidikan akan berhenti hanya pada 5 terdakwa? Lalu bagaimana dengan 45 Kades dan pihak lainnya yang turut menikmati aliran uangnya? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah penyidik mampu mengungkap  dalang di balik jaringan toko bahan bangunan yang memfasilitasi pemotongan dana? </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tentang Transparansi Data:</div><div style="text-align: justify;">Mengapa daftar 45 Kepala Desa penerima uang haram ini belum dirilis secara terbuka oleh Kejaksaan untuk verifikasi publik? Apakah ada upaya melindungi identitas mereka agar tidak mendapat sanksi sosial atau proses hukum lebih lanjut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel ini tanpa ijin </div>

Skandal BSPS Sumenep Rp26,8 Miliar: 45 Kepala Desa 'Dibeli' Senyap, Dana Rakyat Dipotong Lewat Toko Bangunan

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Skandal BSPS Sumenep Rp26,8 Miliar: 45 Kepala Desa 'Dibeli' Senyap, Dana Rakyat Dipotong Lewat Toko Bangunan

Jaksa Bongkar Skema 'Komisi Fee' & LPJ Fiktif: Uang APBN Raib Rp26,3 Miliar, Dibagi ke Pejabat Dinas, Fasilitator, hingga Kades....

Sidang Korupsi Pengerukan Kolam PT Pelindo Tanjung Perak Surabaya Rp83,2 Miliar: Fakta Pengalihan Proyek ke Perusahaan Lain Mulai Terungkap

21.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3nctTha6tsW2nZggNxY0fAyoNlfFyYPSUmOWGfIF_-Bxzpjd70qtrIzBd-rzfgraFImHariCOTeJgl05D3Qsq3duBA3k8GBB1OElxR2Tqh9kuWMO517V3fr7wgguDl3SY6eFiKZth8R9o3NZV_jVmov8jR3y4_RTWXTntfAsNW7_J914p-vcEa6KZsvU/s1280/IMG20260513134059_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3nctTha6tsW2nZggNxY0fAyoNlfFyYPSUmOWGfIF_-Bxzpjd70qtrIzBd-rzfgraFImHariCOTeJgl05D3Qsq3duBA3k8GBB1OElxR2Tqh9kuWMO517V3fr7wgguDl3SY6eFiKZth8R9o3NZV_jVmov8jR3y4_RTWXTntfAsNW7_J914p-vcEa6KZsvU/w640-h360/IMG20260513134059_01.jpg" width="640" /></a><span style="color: red; font-size: large;">Dakwaan JPU Kejari Tanjung Perak Terkait Dugaan Mark-Up dan Pelanggaran Prosedur Pengadaan Proyek Pengerukan Kolam PT Pelindo Regional 3 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Mulai Mengemuka di Persidangan</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA <span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span></div><div style="text-align: justify;">Sidang perkara dugaan Korupsi pengerukan dan Pemeliharaan kolam milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tahun 2021-2024 yang menelan anggaran sebesar Rp200,583 miliar dan merugikan keuangan negara sebesar Rp83,2 miliar kembali digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Rabu, 13 Mei 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan 6 orang saksi yang dihadirkan JPU Kejari Tanjung Perak untuk enam terdakwa yang terdiri dari tiga pejabat PT Pelindo dan tiga terdakwa dari Direksi PT APBS </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keenam saksi dimaksud adalah Rudi Kurnianto selaku GM Nilam Port, Heru Azhiza dari bagian Operasional Nilam Port, Dothy selaku Staf Utama PT Pelindo Terminal Petikemas, Arief Prabowo yang menjabat Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim sekaligus Direktur Utama PT Berlian Jasa Terminal Indonesia, Made Rusli selaku Branch Manager Jamrud Nilam Mirah pada PT Pelindo Multi Terminal periode 2021–2023, serta Bekti Wahyu Aditya yang merupakan staf pemeliharaan fasilitas pelabuhan PT Pelindo Regional 3 tahun 2022.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara pada persidangan pekan sebelumnya, Tim JPU juga telah menghadirkan tujuh orang saksi lainnya, yaitu Abdul Kadir selaku konsultan pengawas proyek, Agustinus Maun selaku Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Nanang Afandi selaku Plt Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak, Guntur I.P. Turnip dari KSOP Utama Tanjung Perak, Iwan Dwi Nugroho selaku Kepala Seksi Pengawasan Bandar KSOP Utama Tanjung Perak, Hartanto selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, serta Habibul Huda yang merupakan mantan Kepala KSOP Kelas IV Probolinggo.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Enam terdakwa dalam perkara ini terdiri dari tiga pejabat PT Pelindo Regional 3 Surabaya dan tiga pimpinan PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tiga terdakwa dari PT Pelindo Regional 3 Surabaya masing-masing adalah Ardhy Wahyu Basuki selaku Regional Head atau pimpinan PT Pelindo Regional 3 Surabaya periode 2021–2024, Hendiek Eko Setiantoro selaku Division Head Teknik atau Kepala Divisi Teknik PT Pelindo Regional 3 Surabaya, serta Erna Hayu Handayani selaku Senior Manager Pemeliharaan Fasilitas PT Pelindo Regional 3 Surabaya.</div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2Dwju9YFVFg4Tm2Ppk_wIePKfvz4BF07XoEayLG48b2uD5LOXZNEvPQAVxHsRhDw6L-p_bjX9vWajE70WBRUDGqqcpR_gN6bDbNZKKbU8qNsJ2JMlT1yF6Y3htGitQGuHBP0x0Paoh_EaD18am6TmBmTnDTJHxI9dZHBaGjnipPo_s6wwlDugMDB8EZE/s1280/IMG20260513134055_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2Dwju9YFVFg4Tm2Ppk_wIePKfvz4BF07XoEayLG48b2uD5LOXZNEvPQAVxHsRhDw6L-p_bjX9vWajE70WBRUDGqqcpR_gN6bDbNZKKbU8qNsJ2JMlT1yF6Y3htGitQGuHBP0x0Paoh_EaD18am6TmBmTnDTJHxI9dZHBaGjnipPo_s6wwlDugMDB8EZE/w640-h360/IMG20260513134055_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sedangkan tiga terdakwa lainnya dari PT APBS yakni Firmansyah selaku Direktur Utama PT APBS periode 2020–2024, Made Yuni Christina selaku Direktur Komersial PT APBS periode 2021–2024, serta Dwi Wahyu Setiawan selaku Manager Operasi PT APBS periode 2020–2024.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Ratna Dianing Wulansari, SH., MH., dengan hakim anggota Darwin Panjaitan, SH., MH., dan Dr. H. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn. Sementara masing-masing terdakwa didampingi tim penasihat Hukum-nya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Keterangan para Saksi-saksi dari beberapa kali persidangan mulai terungkap sejumlah fakta yaitu   terkait pelaksanaan proyek pengerukan kolam PT Pelindo Regional 3 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang dalam praktiknya diduga tidak sepenuhnya dikerjakan oleh PT APBS sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta persidangan mengungkap bahwa pekerjaan pengerukan dan pemeliharaan kolam justru dialihkan kepada perusahaan lain, yakni PT Samudra Atlantis Internasional (PT SAI) dan PT Rukindo. Namun, laporan progres pekerjaan tetap menggunakan nama PT APBS sebagai pelaksana proyek.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara dalam dakwaan JPU, persoalan utama dalam perkara ini bukan terletak pada tujuan pekerjaan pengerukan maupun pemeliharaan kolam pelabuhan, melainkan pada prosedur pengadaan barang dan jasa yang diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div>Proyek dengan nilai anggaran ratusan miliar rupiah tersebut semestinya dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka, bukan melalui lelang langsung atau penunjukan langsung sebagaimana diduga terjadi dalam perkara ini.</div><div><br /></div><div>Selain dugaan pelanggaran terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa, JPU dalam dakwaannya juga menduga adanya praktik mark-up anggaran serta pengalihan pekerjaan dari PT APBS kepada pihak lain tanpa persetujuan resmi dari PT Pelindo Regional 3 Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.</div><div><br /></div><div>Jaksa mengaitkan dugaan pelanggaran tersebut sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur bahwa pekerjaan bernilai besar wajib dilakukan melalui proses pelelangan terbuka untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.</div></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm1Z9OurzmxsppTfmBNJODawyngOiOzZ0NNEummxS8AoqUBDOwLNpipOlI2wlwcqMEib7AB9dTZds3z9zsPEeee37Vek9fD0IKbTEoyxxCgb_dR32yjmw3XWnBbNGxB4-fU2epmwOO3jihTeGpJtC9JZVFeNgsqt3K_ckCfcbTkfVznaZ2bEhJI-PUm2M/s1280/IMG20260513134828_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm1Z9OurzmxsppTfmBNJODawyngOiOzZ0NNEummxS8AoqUBDOwLNpipOlI2wlwcqMEib7AB9dTZds3z9zsPEeee37Vek9fD0IKbTEoyxxCgb_dR32yjmw3XWnBbNGxB4-fU2epmwOO3jihTeGpJtC9JZVFeNgsqt3K_ckCfcbTkfVznaZ2bEhJI-PUm2M/w640-h360/IMG20260513134828_01.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;">Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda seputar pemeriksaan saksi-saksi lainnya untuk mengungkap lebih jauh konstruksi perkara serta dugaan keterlibatan masing-masing terdakwa maupun pihak lain yang belum terungkap dalam proyek yang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp83,2 miliar </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun pertanyaan yang muncul dalam Persidangan adalah:</div><div style="text-align: justify;">1. Mengapa proyek senilai Rp200,583 miliar tidak dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka sesuai ketentuan Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">2. Siapa pihak yang memutuskan penggunaan metode penunjukan langsung atau lelang langsung dalam proyek tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">3. Apakah PT Pelindo Regional 3 Surabaya mengetahui bahwa pekerjaan pengerukan dan pemeliharaan kolam dialihkan kepada PT SAI dan PT Rukindo?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">4. Mengapa laporan progres pekerjaan tetap menggunakan nama PT APBS meskipun pelaksanaan proyek dilakukan pihak lain?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">5. Apakah terdapat hubungan bisnis maupun kepentingan tertentu antara PT APBS dengan perusahaan pelaksana pekerjaan dilapangan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">6. Bagaimana mekanisme pengawasan internal PT Pelindo Regional 3 Surabaya terhadap pelaksanaan proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">7. Siapa pihak yang paling diuntungkan dari dugaan pengalihan pekerjaan dan mark-up proyek tersebut?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">8. Apakah ada pihak lain di luar enam terdakwa yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini, lalu bagaimana dengan pimpinan diatas tiga terdakwa dari PT Pelindo Regional 3 Surabaya?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan informasi yang diperoleh BERITAKORUPS.CO, JPU akan menghadirkan pimpinan PT Pelindo Regional 3 Surabaya sebagai saksi dalam perkara ini. Namun terkait kebenaran informasi tersebut belum ada tanggapan resmi dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau keseluruhan dari artikel berita ini tanpa ijin </div>

Sidang Korupsi Pengerukan Kolam PT Pelindo Tanjung Perak Surabaya Rp83,2 Miliar: Fakta Pengalihan Proyek ke Perusahaan Lain Mulai Terungkap

Korupsi News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Sidang Korupsi Pengerukan Kolam PT Pelindo Tanjung Perak Surabaya Rp83,2 Miliar: Fakta Pengalihan Proyek ke Perusahaan Lain Mulai Terungkap

Dakwaan JPU Kejari Tanjung Perak Terkait Dugaan Mark-Up dan Pelanggaran Prosedur Pengadaan Proyek Pengerukan Kolam PT Pelindo Regional 3 Pel...

BERITAKORUPSI.CO

SIDANG DUGAAN KORUPSI PENGADAAN LAMPU HIAS DAN RTH DI DLH KOTA PROBOLINGGO Rp1,130 MILIAR: Mashud Yunasa, SH Selaku Direktur CV. Multi Pratama dan Dua Terdakwa Lain Diadili

Skandal Fiber Optik Nganjuk Rp840 Juta: Terdakwa Sujono Terlihat Bingung Saat Memberikan Keterangan. Mungkinkah Dibawah Tekanan?

Sidang Korupsi SKTM RSUD Tulungagung Rp4,302 M: Yudi Rahmawan (Wadir) Divonis 5 Tahun dan Terdakwa Reni (Staf Keuangan dan Data SKTM) 2 Tahun Penjara

Skandal BSPS Sumenep Rp26,8 Miliar: 45 Kepala Desa 'Dibeli' Senyap, Dana Rakyat Dipotong Lewat Toko Bangunan

Sidang Korupsi Pengerukan Kolam PT Pelindo Tanjung Perak Surabaya Rp83,2 Miliar: Fakta Pengalihan Proyek ke Perusahaan Lain Mulai Terungkap

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI