Mahasiswa UMM Malang Olah Limbah Plastik Menjadi Paving Block

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU1yrFvx-QhqxHskWcz51oQRR4XnYLqk624xTXQtSIAEjmyG2fGm3TUIZT19GhMsz_tK7maYiG0IBYblSWKlOhTlvS1mDa-1r5MlqMcK6zX6Vu5oPArmkbp9m-vT8tgM-fwyg3uFhXXTE/s1600/IMG-20190817.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU1yrFvx-QhqxHskWcz51oQRR4XnYLqk624xTXQtSIAEjmyG2fGm3TUIZT19GhMsz_tK7maYiG0IBYblSWKlOhTlvS1mDa-1r5MlqMcK6zX6Vu5oPArmkbp9m-vT8tgM-fwyg3uFhXXTE/s640/IMG-20190817.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <b>Malang,</b> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Limbah plastik adalah salah probelem yang sangat sulit diurai secara alamiah, karena telah banyak menimbulkan masalah di sejumlah daerah di Indonesia. Namun saat ini, sekelompok Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Jawa Timur, berhasil mengolah limbah plastik tersebut menjadi paving block atau conblock. <br /><br />Pengolahan limbah plastik itu dilakukan para mahasiswa yang sedang melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Kelompok 49 Divisi Ekonomi di Desa Kemiri, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang Jawa Timur. Kegiatan pengolahan plastik tersebut dilakukan para mahasiswa bersama dengan masyarakat dan aparat desa, Jum'at 9 Agustus 2019 malam. <br /><br />"Banyaknya limbah sampah plastik yang berserkan di lingkungan Desa Kemiri ini dapat merusak ekosistem lingkungan desa. Itulah alasan utama mahasiswa KKN 49 UMM untuk mencetuskan program unggulan mengolah limbah sampah plastik menjadi sebuah inovasi paving block," ujar Arief Elfandi selaku Ketua Divisi Ekonomi KKN 49 UMM <br /><br />Mahasiswa yang mengambil jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UMM ini menambahkan, selain sebagai solusi alternatif pengurai limbah plastik, kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu menjadi sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat desa, serta menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kemiri.<br /><br />Di tempat yang sama, mahasiswa KKN 49 UMM Divisi Ekonomi, Adil Abdul Hakim menambahkan, untuk memproduksi 1 buah paving block, diperlukan 1 kg sampah plastik yang dicampur dengan 1 kg pasir, lalu dicampur oli bekas. <br /><br />"Masak oli bekas hingga mendidih, kemudian masukkan limbah sampah plastik ke dalam tungku berisi oli panas. Kemudian, jika sudah mencair keseluruhan plastik, masukkan pasir lalu aduk hingga menyatu," ujar Adil Abdul Hakim.<br /><br />Selanjutlanya, lanjut mahasiswa Fakultas Teknik Informatika UMM inni, masukkan campuran plastik dan oli bekas tersebut ke dalam cetakan paving block. <br /><br />"Kami sangat senang karena bisa berbagi teknik pengolahan paving blok ini, apalagi kami juga mendapat dukungan antusias dari para Ketua RT dan Ketua RW Desa Kemiri, para perangkat desa Kemiri, pejabat TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terakhir), DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kepanjen Malang, serta dosen pembimbing Ibu Ririn," papar Adil Abdul Hakim lagi. <br /><br />Sementara itu, Kepala Desa Kemiri, Wijiati mengatakan, pihaknya berterimakasih kepada para mahasiswa KKN 49 UMM, karena telah memaparkan inovasi pengolahan limbah plastik dan oli bekas kepada para perangkat desa. <br /><br />"Saya sangat senang dan berterima dengan adanya ide inovasi pengolahan sampah plastik menjadi paving block ini, yang mana sampah merupakan PR bagi kita semua. Dan saya berharap ke depan sampah ini bisa menjadi sampah berkah atau pun sampah rupiah yang dapat menambah penghasilan bagi masyarakat Desa Kemiri, untuk pemasaranya mungkin nanti akan di bantu oleh BUMDES," ujar Wijiati. (*)

Pendidikan Mahasiswa UMM Malang Olah Limbah Plastik Menjadi Paving Block

Malang, berita korupsi .co - Limbah plastik adalah salah probelem yang sangat sulit diurai secara alamiah, karena telah banyak menimbul...

»

dr. Esti Handayani, Terdakwa Korupsi Pemotongan Dana Kapitasi Divonis Bebas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnDEUrneICSpkaO4GAf0SgxYINqudoNAKW_sb8_SpWlhypgQm8R0S3cPJwhz_L0fbUD5AUejJobAri9xn8REfBPGZgpPnXo7hzdPXQ_UeiHp3jY7RvqNcRbb4gE2qeYSP2vbnmLk8ADhA/s1600/PhotoGrid_1565466432891.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1024" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnDEUrneICSpkaO4GAf0SgxYINqudoNAKW_sb8_SpWlhypgQm8R0S3cPJwhz_L0fbUD5AUejJobAri9xn8REfBPGZgpPnXo7hzdPXQ_UeiHp3jY7RvqNcRbb4gE2qeYSP2vbnmLk8ADhA/s640/PhotoGrid_1565466432891.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Jum'at, 9 Agustus 2019 adalah hari bersejarah sekaligus hari yang paling membahagiakan bagi dr. Esti Handayani selaku Kepala Puskesmas Porong Kabupaten Sidarjo yang sempat menyandang “gelar” sebagai terdakwa Korupsi.<br /> <br /> Selain bagi dr. Esti, kebahagiaan termasuk dirasakan keluarga besarnya, yang mungkin terkena imbas dari pemberitaan di beberapa media cetak maupun elektronik, pada saat Tim Saber Pungli Poda Jatim menangkap dr. Esti pada hari Senin, 17 September 2018 lalu, karena dugaan Kasus Tindak Pidana Korupsi potongan dana kapitasi sebesar 15 persen dari Jasa Pelayanan (Jaspel) di Puskesmas yang dipimpinnya (dr.Esti).<br /> <br /> Saat itu (Senin, 17 September 2018), petugas Tim Saber Pungli Polda Jatim menangkap dr. Esti selaku Kepala Puskesmas bersama Mulai selaku staf Tata Usaha (TU), bendahara internal, dan koordinator dengan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar  Rp 58,5 juta.<br /> <br /> Anehnya, dr. Esti dirangkap Tim Saber Pungli Polda Jatim pada tanggal 17 September 2018 lalu, namun baru disidangkan hampir setahun kemudian (Juni 2019) dan tidak dilakukan penahanan dalam Rutan (Rumah Tahanan Negara) melainkan hanya tahanan Kota.<br /> <br /> dr. Esti dituduh telah melakukan pemotongan dana kapitasi sebesar 15 persen dari Jasa Pelayanan (Jaspel), dan dari pemotongan itu kemudian dibagikan kepada 89 karyawan di Puskesmas yang dipimpinnya.<br /> <br /> dr. Esti pun dijerat Pasal “Pemaksaan” yaitu dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal “Menerima” yakni Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> <i>Pasal 12 berbunyi :  Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):</i><br /> <i><br /></i> <i>huruf e Pasal 12 berbunyi :  pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</i><br /> <i><br /></i> <i>Sedangkan Pasal 11 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;</i><br /> <br /> Dari catatan maupun pengatamatan beritakorupsi.co di Pengadilan Tipikor Surabaya, beberapa terdakwa yang tertangkap tangan Tim Saber Pungli, Kedua Pasal ini selalu dikenakan oleh penyidik maupun JPU untuk menjerat terdakwa.<br /> <br /> Anehnya, selama persidangan JPU tak dapat membuktikan bagaimana si terdakwa melakukan pemaksaan kepada pihak-pihka lain agar bersedia untuk memberikan sesuatu ataupun membayar sesuatu berupa duit.<br /> <br /> Anehnya lagi adalah, dalam tuntutan JPU maupun Putusan (Vonis) Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa terdakwa dianggap bersalah karena menerima duit suap sebagai Korupsi sebagaiaman diatur dan diancam dalam Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi selama ini, yaitu bahwa JPU maupun Majelis Hakim tidak pernah menjelaskan bahkan tidak menjerat si pemberi uang suap terhadap terdakwa yang dianggap sebagai Korupsi. Justru si pemberi uang suap itu tetap menjadi “miteri” dalam kasus Operasi Tangkap Tangan Tim Saber Pungli.<br /> <br /> Kalau memang yang memberikan duit itu adalah keluarga atau orang tua terdakwa sebagai warisan ataupun untuk membantu perekonomian si terdakwa, apakah itu dianggap uang Korupsi ? Dan mengapa si pemberi uang Korupsi itu tidak ada satu pun yang diseret sebagai tersangka/terdakwa ? <br /> <br /> Apakah memang Kepres (Kepetusan Presiden) Nomor 87 tahun 2016 tentang Sapu Bersi Pungutan Liar hanya bagi sipenerima, sementara si pemberi diselamatkan ?. Lalu bagaimana dengan Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi bagi si pemberi itu ?<br /> <br /> <i>Pasal 13 berbunyi ; setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</i><br /> <br /> Itulah bedanya Tim Saber Pungli dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap pejabat atau PNS (ANS) yang kedapatan menerima duit suap. Yang ditangkap Tim Saber Pungli hanya si penerima, sedangkan yang ditangkap KPK tidak hanya si penerima, melainkan si pemberi dan dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi. Dan untuk si penerima dijerat dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU yang sama.<br /> <br /> Karena penyidik Polda Jatim maupun JPU Kejari Sidoarjo menganggap bahwa dr. Esti bersalah melakukan pemotongan dana Kapitasi sebesar 15 persen dari Jaspel Puskesmas Porong, Dia pun dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrvpkdsZO9jYVTVKjUT7w9KKmPwflc1tbs3-vGvI25qit2ilQenhmvnFuPL0CLdz6YHMbPK_EoeVryv5HwrsT9sv1viCGOsPw2VBxN9AHz-hTey-0B2hOTAPzyQmPlC41_FcbOiWz8bSs/s1600/IMG20190809152457.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrvpkdsZO9jYVTVKjUT7w9KKmPwflc1tbs3-vGvI25qit2ilQenhmvnFuPL0CLdz6YHMbPK_EoeVryv5HwrsT9sv1viCGOsPw2VBxN9AHz-hTey-0B2hOTAPzyQmPlC41_FcbOiWz8bSs/s640/IMG20190809152457.jpg" width="640" /></a></div>  Namun dalam perka dr. Esti kali ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya benar-benar sangat jeli dalam menyidangkan perkara ini, bukan sekedar mengadili namun berdasarkan fakta yang terungkap selama  dalam persidangan dengan berdasarkan keadilan Yang Berketuhanan Yang Maha Esa. <br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa dr. Esti Handayani selaku Kepala Puskesmas Porong Kabupaten Sidarjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, bahwa berdasarkan fakta yang tang terungkap dalam persidangan, bahwa uang dari pemotongan dana Kapitasi Jaspel Pukesmas Porong adalah hasil kesepakatan semua pegawai dan bukan keputusan terdakwa sendiri.<br /> <br /> Selain itu, uang hasil pemotongan tersebut diberikan kepada pegawai honor Puskesmas Porong yang turut membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bahkan terdakwa sendiri bersama pegawai Puskesmas Porong sama-sama memberikan bantuan atau pengumpulan duit dari hasil pemotongan itu untuk honor pegawai honorer di Puskesmas Porong.<br /> <br /> Sehingga unsur memperkaya diri sendiri atau orang laing, atau menerima sebagaimana dakwaan JPU tidak terbukti. Apa yang disebutkan Majelis Hakim dalam putusannya bukan tidak beralasan. Sebab uang yang terkumpul dari pegawai termasuk dari terdakwa sendiri bukan diberikan kepada pegawai apalagi tidak dinikmati oleh terdakwa, melainkan diberikan kepada Honorer Puskesmas Porong yang turut membantu pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena tidak termasuk dalam anggaran Puskesmas Porong yang berasal dari APBD/APBN.<br /> <br /> Apakah tindakan terdakwa melakukan hal itu dianggap sebagai tindak Pidana Korupsi melakukan pemotongan atau menerima ?<br /> <br /> Sehingga Tiga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya sependapat dalam putusannya untuk membebaskan dr. Esti Handayani selaku Kepala Puskesmas Porong Kabupaten Sidarjo sebagai terdakwa dalam perkara Nomor : 39/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY Kasus Tindak Pidana Korupsi potongan dana kapitasi sebesar 15 persen dari Jasa Pelayanan (Jaspel) yang tertangkap tangan Tim Saber Pungli Poda Jatim pada Senin, 17 September 2018 lalu.<br /> <br /> Vonis Bebas terhadap dr. Esti ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Wayan Sosisawan, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana, SH., MH dan John Desta, SH serta Panitra Pengganti (PP) Slamet Suripta, SH., MH diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur dengan di hari JPU serta Tim Penasehat Hukum terdakwa.<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, karena terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan primer (Pasal 12 huruf e) maupun dakwaan Subsidair (Pasal 11) Jaksa Penuntut umum, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut. Karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari Tahanan Kota serta hak-haknya dipulihkan.<br /> <br /> “Mengadili : Satu (1), menyatakan terdakwa dr.Esti Handayani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primer maupun Subsidair : Dua (2), membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum : Tiga (3), menetapkan terdakwa segera dibebaskan dari Tahanan Kota : Empat (4), memulihkan dan mengembalikan hak-hak terdakwa serta martabatnya : Lima (5), menetapkan barang bukti Nomor urut satu (1) sampai dengan Nomor dua (2) sebagaimana tertuang dalam putusan ini dikembalikan dari mana asalnya, barang bukti omor tiga (3) sampai dengan Tujuh belas (17) dikembalikan pada yang berhak yakni Pukesmas Porong : Enam (6), membebankan biaya perkara pada negara,” ucap Ketua Majelis Hamim.<br /> <br /> Seusai persidangan, tim Penasehat Hukum terdakwa, Serbabagus mengatakan, bahwa sebagian yang jadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim sudah masukan pada Nota pembelaan.<br /> Srbabagus menambahkan, bahwa unsur pemaksaan atau menerima dalam surat dakwaan Jaksa tidak terbukti dalam persidangan. <br /> <br /> "Tidak terbukti unsur pemaksaan maupun menerima sesuatu. Bahwa terdakwa sendiri ikut memberikan iuran. Uang itu diberikan untuk pegawai honorer Puskesmas Porong yang ikur membantu pelayanan," ucap Serbabagus.<br /> <br /> Agus Happy Fajariyanto yang juga Tim Penasehat terkwa sependapat dengan apa yang dikatakan rekannya Serbabagus. Agus hanya menambahkan, bahwa  hasil putusan sudah sesuai fakta-fakta persidangan yang terungkap, bahwa unsur-unsur yang di pasal 12 huruf e dan pasal 11 tidak ada yang terpenuhi, sehingga hakim membebaskan.<br /> <br /> "Fakta persidangan terungkap, bahwa unsur pasal 12 huruf e atau  pasal 11 tidak ada yang terpenuhi,”  kata Agus.<br /> <br /> Terpisah. dr. Esti saat ditemui berikaorupsi.co mengatakn, bahwa putusan Hakim membuatnya merasa bahagia. Dan Ia mengatakan, bahwa kedalian ternyata masih ada.<br /> <br /> "Saya sangat bahagia, ternya masih ada keadilan," ucap dr. Esti sambil mngusap keuda kelopak matanya yang dipenuhi air bening sejak dalam persidangan berlangung.<br /> <br /> Berbeda dengan JPU yang tidak memberikan komentar sama sekali, karen langsung buru-buru meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor Surabaya. (Jen/Rd/T1m)

News Tipikor dr. Esti Handayani, Terdakwa Korupsi Pemotongan Dana Kapitasi Divonis Bebas

berita korupsi .co - Jum'at, 9 Agustus 2019 adalah hari bersejarah sekaligus hari yang paling membahagiakan bagi dr. Esti Handayani ...

»

Ada Fakta Baru Yang Terungkap Di Sidang Perkara Korupsi RKA Inspektorat Kab.Bojonegoro

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgta7neDdmeT7VVQ69Yd-3aJPgEiz-q14bmzY_G95t9RPRn_K0T-5-D9v4poCli7do4MC57PDn6zpwdUaw716_hS2uzL35kgLA3l3ordpitjZddBnyHHknf9l1k-SeUyMT5k6EFQYiqvpM/s1600/IMG20190808154440.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgta7neDdmeT7VVQ69Yd-3aJPgEiz-q14bmzY_G95t9RPRn_K0T-5-D9v4poCli7do4MC57PDn6zpwdUaw716_hS2uzL35kgLA3l3ordpitjZddBnyHHknf9l1k-SeUyMT5k6EFQYiqvpM/s640/IMG20190808154440.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b><u>Terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA :</u></b> Hasil audit BPK RI Tahun 2015 - 2017 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). PBKP melakukan audit untuk tahun aggaran 2016 ada penyimpangan tapi putusan Hakim PTUN tidak ada kerugian negara. Kemudian penyidik meminta BPK RI untuk mengaudit tahun anggaran 2017 katanya ada penyimpangan. Dua kali di audit lembaga yang sama hasilnya beda. Aneh kan !</span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamis, 7 Agustus 2019, adalah sidang pertama kalinya Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) dari Kejari Bojonegoro menghadirkan saksi di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan penyimpangan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015, 2016 dan tahun 2017 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.714.067.500 (satu milyar tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau memperkaya orang lain sebesar Rp1.185.977.500 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) berdasarkan hasil penghitungan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) dengan Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018.<br /> <br /> Dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo (Kamis, 7 Agustus 29019) dalah agenda mendengarkan saksi yang dihadirkan JPU Prya Agung Jatmiko dkk dari Kejari (Kejaksaan Negeri) Bojonegoro untuk terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya Bayu Wibisono dkk dengan Ketua Majelis Hakim Dede Suryaman, SH., MH dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Agus<br /> <br /> Ada 3 (tiga) saksi yang dihadirkan JPU, diantranaya adalah Nurhalim, mantan Sekretaris Inspektorat sekaligus selaku KPA (Kuasa Pengguna Angagaran) dan Horis Setiawan (Kasubag sekaligus PPTK/Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) serta Widya (Kasubag Keuangan). Namun yang di dengar keterangannya dipersidangan kali ini hanya Nurhalim. Sedangkan 2 saksi lainnya dilanjutkan pada sidang yang akan datang.<br /> <br /> Dari keterangan saksi Nurhalim inilah terungkap, bahwa penyusunan RKA Inspektorat Kabupatena Bojonegoro TA 2015 ternyata sudah selesai dibuat oleh Kepala Inspketorat sebelumnya bersama saksi selaku Sekretaris yang juga KPA pada Agustus 2015 sebelum terdakwa menjabat sebagai Kepala Inspektorat pada Oktober 2015. Hal inipun diakui oleh saksi atas penejalan terdakwa.<br /> <br /> “Tahun 2015 sudah selesai dibuat sebelum saya masuk, yang membuat adalah Kepala Inspekorat sebelumnya bersama KPA. Saya dilantik pada Oktober 2015, dan penyusunan sudah selesai dibuat pada Agustus 2015. Saya hanya membuat SK-nya,” kata terdakwa menjelaskan kepada Majelis Hakim yang di “Ia” kan oleh saksi.<br /> <br /> Ketua Majelis Hakim pun menanyakan hal itu beberapa kali kepada saksi, karena jawaban saksi terkesan hendak mengalihkan, namun kemudian diakui juga.<br /> <br /> “Ia Pak, saya siap disalahkan kalau salah,” kata saksi sambil menundukkan kepala. Saksi saat ditnya Ketua Majelis Hakim terkait penyusunan RKA, saksi berkali-kali mengatakan, akan disampaikan oleh PPTK.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYakiiM5GKZ8T7z9bzi2jQTryo9BWe8d2dmOW5wH8i0IbA7YIEkATZ4UOimCfg-4E52MCx7goilOSZcJvbIAxQ8E9-s-mqyJeiJCUjv1XqznWSsYvjTj7UU-80I5T3JxIl3WJcDTfuOWg/s1600/IMG20190808172847.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYakiiM5GKZ8T7z9bzi2jQTryo9BWe8d2dmOW5wH8i0IbA7YIEkATZ4UOimCfg-4E52MCx7goilOSZcJvbIAxQ8E9-s-mqyJeiJCUjv1XqznWSsYvjTj7UU-80I5T3JxIl3WJcDTfuOWg/s640/IMG20190808172847.jpg" width="640" /></a></div> Anehnya, dalam dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa telah melakukan penyimpangan mengenai penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA (Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang tidak di dukung dengan analisis satuan biaya dan tidak mengacu pada standar biaya umum dan Pembayaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan yang seluruhnya dilaksanakan (dibayarkan oleh Inspektur selaku KPA) meskipun waktunya bersamaan dengan tugas pengawasan / pemeriksaan dan perjalanan dinas.<br /> <br /> Selain itu, dari keterangan saksi ini juga semakin terang bagaimana rangkaian penyusunan RKA, ternyata tidak hanya dibuat oleh terdakwa sendiri, namun melibatkan berbagai pihak dan melalui tahapan, yaitu diawali dengan Musrenbang (Muatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan), dimana masing–masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau Organisasi Perangkat Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) mengalokasikan anggaran untuk disesuaikan dengan kemampuan daerah.<br /> <br /> Selanjutnya alokasi tersebut dibuatkan RKA awal untuk dibahas dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Kemudian Hasil pembahasan RKA awal dikompilasi oleh Bapedda untuk penyusunan KUA dan PPAS.<br /> <br /> Setelah KUA dan PPAS dibahas dan disetujui bersama antara Pemkab dengan DPRD, kemudian SKPD menyusun RKA dengan berpedoman kepada Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA, setelah SKPD menyusun RKA kemudian dilakukan pembahasan kembali dengan TAPD, pembahasan dilakukan bersama–sama dengan masing–masing kepala SKPD. Selain pembahasan oleh TAPD, Inspektorat juga melakukan reviu (RKA -SKPD)<br /> <br /> SKPD dalam  menyusun RKA-SKPD berdasarkan Surat Edaran Pedoman Penyusunan RKA-SKP terkait dengan besaran untuk masing-masing jenis belanja didasarkan pada Standar Biaya Umum (SBU) dan SSH (harga bahan dan upah) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, yang selanjutnya RKA-SKPD yang telah disusun kemudian dilakukan penelaahan dan review RKA-SKPD oleh Inspektorat.<br /> <br /> Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tidak melakukan Reviw sebelum diusung ke Banggar (Badan Anggaran) DPRD Bojonegoro ? Apakah Banggar DPRD Bojonegoro juga tidak melakukan review terhadap RKA Inspektorat sebelum dibahas disidang Paripurna DPRD bersama Pemda ? Apakah Gubernur Jatim tidak melakukan Reviw pada saat diserahkan sebelum disahkan dari RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) menjadi menjadi ABPD Kabupaten Bojonegoro ?<br /> <br /> Apakah penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA (Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang disampaikan oleh terdakwa kepada TAPD langsung disahkan begitu saja menjadi anggaran Inspektorat dalam APBD Kabupaten Bojonegoro ? <br /> <br /> Apakah penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA ( Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 hanya menjadi tanggung jawab terdakwa, atau menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan maupun yang mensahkan ?<br /> <br /> Dalam dakwaan JPU juga dikatakan, bahwa penyusunan anggaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan pada RKA ( Rencana Kerja Anggaran ) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017 yang tidak di dukung dengan analisis satuan biaya dan tidak mengacu pada standar biaya umum dan Pembayaran belanja biaya khusus pemeriksaan / pengawasan yang seluruhnya dilaksanakan (dibayarkan oleh Inspektur selaku KPA) meskipun waktunya bersamaan dengan tugas pengawasan / pemeriksaan dan perjalanan dinas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah,; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standard Biaya Umum di lingkungan pemerintah  Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standart Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum di lingkungan Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 tahun 2015 tentang Standr Biaya Umum di lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro,; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar Biaya Umum di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSk8kRGlS91t0bmd6a9SWmmM9y245RtFlyfLV_SomYbv3wK6ji5NJkp07yRcKDBhCUp-jhwsani_peHBJS9HkdvVLQ-sGBM_7VhdhqejhXhy-F_68AlBS-uff7WL0hDOcmohBRlLAn2TM/s1600/IMG20190711135128.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSk8kRGlS91t0bmd6a9SWmmM9y245RtFlyfLV_SomYbv3wK6ji5NJkp07yRcKDBhCUp-jhwsani_peHBJS9HkdvVLQ-sGBM_7VhdhqejhXhy-F_68AlBS-uff7WL0hDOcmohBRlLAn2TM/s640/IMG20190711135128.jpg" width="640" /></a></div> Sementara terdakwa menjelaskan kepada Majelis Hakim, sesuai Peraturan Gubernur, Inspektorat diperbolehkan menetapkan anggaran sendiri. <br /> <br /> Terdakwa juga menyampaikan kepada Majelis Hakim terkait surat dakwaan JPU yang mengatakan, bahwa Kegiatan Pengawasan Internal oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro TA (tahun anggaran) 2015 terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak 5.151 (lima ribu seratus lima puluh satu) hari. Dan Tahun 2016, terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 7.446 hari serta pada tahun 2017, terdapat penugasan yang tumpang tindih sebanyak jumlah 4.799 hari.<br /> <br /> Menurut terdakwa, bahwa jumlah kelebihan hari pengawasan tersebut, diperoleh dengan mengkonversi penugasan sistem paket kedalam sistem harian atau mengggunakan uang SPPD. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pasal 33 ayat ( 1) menyatakan, bahwa Ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas tidak berlaku untuk pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat, untuk itu diberikan biaya khusus pemeriksaan/pengawasan.<br /> <br /> Anehnya lagi, terkait kerugian keuangan negara dalam surat dakwaan JPU terhadap terdakwa juga menggelitik. Sebab JPU mengatakan, akibat dari perbuatan terdakwa Drs. Syamsul Hadi. Ak. CA selaku Kepala Inspektur Kabupaten Bojonegoro, telah memperkaya diri sendiri  atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp1.714.067.500 atau orang lain sebesar Rp1.185.977.500 (Satu miliar seratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar RP528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) sesuai perhitungan BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 <br /> <br /> Berapa sesungguhnya kerugian keuangan negara dari hasil audit BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Nomor : 101 / LHP / XXI / 12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 dalam kasus ini ? Apakah Rp1.714.067.500 (Satu miliard tujuh ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah atau Rp1.185.977.500 atau Rp528.090.000 (Lima ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh ribu rupiah)?<br /> <br /> Kalau JPU mengatakan bahwa terdakwa telah memperkaya orang lain sebesar Rp1.185.977.500, siapa orang lain yang dimaksud? Mengapa dalam dakwaan JPU tidak menyebutkan pihak-pihak yang menerima aliran duit itu sebagai orang yang turut serta menjadi tersangka/terdakwa bersama redakwa sendiri yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana ?<br /> <br /> <i>Pasal 55 Ayat (1) KUHP berbunyi: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.</i><br /> <br /> Sementara dalam persidangan terungkap, bahwa saksi Nurhalim selaku Sekretaris Inspekorat sekaligus selaku KPA salah satu pihak yang menerima dan telah mengembalikannya. Alasannya karena patuh pada BPK RI, sekalipun duit itu diakuinya sebagai haknya atas tugas yang dilakukannya. Hal itu dikatakan saksi menjawab pertanyaan terdakwa.<br /> <br /> “Ia, itu hak saya. Saya patuh pada BPK,” jawab saksi kepada Majelis Hakim atas pertanyaan terdakwa. (Jen)

News Tipikor Ada Fakta Baru Yang Terungkap Di Sidang Perkara Korupsi RKA Inspektorat Kab.Bojonegoro

Terdakwa Drs. Syamsul Hadi, Ak.,CA : Hasil audit BPK RI Tahun 2015 - 2017 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). PBKP melakukan audit unt...

»

Terdakwa Korupsi Plt.Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik Menunggu Tuntutan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJJky9yElOL46fmGQp1cM1BH3p6X4B_QYJMbD0UmPjDkg-bQG2H9zD2771KNXA1cqrufhiV96iWM_U6r1fBq3uyobgyHiNuVRR-4DvYqWgu27TwUS2wLEM_1fLm7FxDBmSHortWjbauK0/s1600/Gresik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJJky9yElOL46fmGQp1cM1BH3p6X4B_QYJMbD0UmPjDkg-bQG2H9zD2771KNXA1cqrufhiV96iWM_U6r1fBq3uyobgyHiNuVRR-4DvYqWgu27TwUS2wLEM_1fLm7FxDBmSHortWjbauK0/s640/Gresik.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b><u>Kasi Pidsus Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto :</u></b> Yang bilang berhenti kasus ini siapa ?. Kami menunggu putusan Hakim untuk mempermudah penyidikan baru, gitu aja.</span><br /> <br /> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Sidang perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik oleh BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresi tahun 2018 - 2019, dengan terdakwa M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik yang tertangkap tangan penyidik Kejari Gresik pada tanggal 14 Januari 2019 dengan barang buki berupa uang sebanyak Rp531.623.000 (yang disita dari tangan terdakwaR p374.186.000 dan dari brankas Bendahara BPPKAD sejumlah Rp157.437.000) tinggal menunggu tuntutan pidana penjara dari JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Gresik. Sebab rangkaian persidangan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa sendiri telah selesai<br /><br />Namun pertanyaannya, apakah kasus pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik ini hanya berakhir dengan M. Mukhtar sebagai terdakwa ? Lalu bagaimana dengan Andhi Hendro Wijaya selaku mantan Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik, yang mengetahui serta menyetujui dilakukannya pemotongan itu, serta ikut pula mendsitribusikan/membagikan uang dari hasil pemotongan kepejabat Kabupaten Gresik ? Apakah mengetahui, menyetujui dan membagikan uang hasil pemotongan oleh Andhi Hendro Wijaya dianggap Kejari Gresik sudah sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku, dan hanya M. Muhktar yang dianggap bersalah karena melakukan pemotongan ?<br /><br />Bagaimana pula dengan beberapa pejabat Kabupetan Gresik diantaranya Bupati, Wakil Bupati, Kabag Hukum Asisten 1, 2 dan 3, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati, Supir, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya yang ikut menikmati duit itu seperti yang disebutkan dalam dakwaan JPU juga sesuai hukum yang berlau, dan hanya Muhktar yang dianggap salah ? Lalu bagaimana dengan KUHP Pasal 55 ayat (1) ?<br /><br />Pasal 55 Ayat (1) KUHP berbunyi: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. <br /><br />Namun menurut Andrie Dwi Subianto selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Gresik mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa kasus pemotongan Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Gresik tidak berhenti hanya di Muhktar selaku terdakwa. Namun pihaknya (JPU) perlu menunggu putusan Majelis Hakim untuk mempermudah penyidikan baru.<br /><br />“Yang bilang berhenti kasus ini siapa ?. Kami menunggu putusan Hakim untuk mempermudah penyidikan baru, gitu aja. Silahkan bicara apapun boleh, tetapi kewenangan bukan di tangan mereka melainkan di tangan kita (Kejari Gresik),” kata Andrie, Kamis, 7 Agustus 2019.<br /><br />Sebelumnya, Andrie Dwi Subianto juga mengatakan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, namun tak menjelaskan lebih rinci siapa yang akan dibidiknya. Pun demikian, Andrie menambahkan, JPU akan menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor nantinya.<br /><br />“Belum ada penyidikan baru, tapi kemungkinan ada tersangka baru. Kita lihat nanti juga putusan Hakim,” kata Andrie Dwi Subianto (Selasa, 16 Juli 2019)<br /><br />Selain itu, Andrie mengatakan, bahwa Andhi Hendro Wijaya selaku mantan Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik turut bertanggung jawab. <br /><br />“Dia (Andhi Hendro Wijaya) turut bertaggugjawab,” ucap Andrie (Kamis, 13 Juni 2019)<br /><br /> Pernyataan yang disampaikan Kasi Pidsus Kejari Gresik ini pun akan ditunggu oleh masyarakat Jawa Timur Khususnya  Kbaputen Gresik, agar Kejari Gresik tak dituding “ada udang dibalik batu” dalam penanganan kasus Korupsi di wilayah hukum Kejari Gresik seperti kasus perkara Tindak Pidana Korupsi sebelumnya, yaitu pemotongan Dana Kapitasi Jaspel (Jasa Pelayanan) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik pada tahun 2017 dan 2018 yang menyeret Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dr. H.M. Nurul Dholam sebagai terdakwa (sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor).<br /><br />Pada hal, dr. Sugeng selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupatena Gresik sebelum dr. H.M. Nurul Dholam, juga telah melakukan hal yang sama. Bahkan sisa uang dari hasil pemotongan dana Kapitasi Jaspel Dinas Kesehatan Kab. Gersik sebesar Rp451 juta diserahkan dr. Sugeng kepada dr. H.M. Nurul Dholam saat dr. Sugeng menjelang pensiun. Uang hasil pemotongan dana Kapitasi itu, juga mengalir ke pejabat-pejabat dan LSM di Kabupaten Gresik.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicHSEFQYKDh5V8OOYZad9O0VcVFqgrAEmVU48E9mZRWKC6t2rY7UMiMbWvJTBpBh0rivockbAfmLA3TJmrEcPrLp4gqrAmJ4bMYy7OhwSMiqkKLLpu2xCMsEHrNTKuxnXPmJ9F9n6QkI4/s1600/IMG20190502115715.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="303" data-original-width="640" height="303" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicHSEFQYKDh5V8OOYZad9O0VcVFqgrAEmVU48E9mZRWKC6t2rY7UMiMbWvJTBpBh0rivockbAfmLA3TJmrEcPrLp4gqrAmJ4bMYy7OhwSMiqkKLLpu2xCMsEHrNTKuxnXPmJ9F9n6QkI4/s640/IMG20190502115715.jpg" width="640" /></a></div> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik.<br /><br />Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono (Skretaris BPPKAD) dan para kapala Bidang (Kabid) antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri.<br /><br />Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra.<br /><br />Selanjutnya, Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221, yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /><br />Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /><br />Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. <br /><br />Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960.<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /><br />Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan.<br /><br />Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemotongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui.<br /><br />Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat.  <br /><br />Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. <br /><br />Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh93g02MdE-QLR3Hf3XtHpe3G0FQouKRoycBYECV_TP6woz63Jryiu301PuLUzybJI0MeA_9FvNfLcO0zs1vwuMOWY9n-Ni2gRLL4hZIQDsUVB5_6WzDWcHB_rko2-KX6eEiuhS4yVzOQs/s1600/IMG20190502120321.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh93g02MdE-QLR3Hf3XtHpe3G0FQouKRoycBYECV_TP6woz63Jryiu301PuLUzybJI0MeA_9FvNfLcO0zs1vwuMOWY9n-Ni2gRLL4hZIQDsUVB5_6WzDWcHB_rko2-KX6eEiuhS4yVzOQs/s1600/IMG20190502120321.jpg" /></a></div> Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. <br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /><br />Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri.<br /><br />Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. <br /><br />Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan.<br /><br />Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. <br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. <br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. <br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari.<br /><br />Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Bahwa pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). <br /><br />Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).<br /><br />JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). <br /><br />Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8NrZggA2IVZ1UHxhq7hvgozZMjRgzbV67MWsA_ZA3k3ig17un2on5R2Y9USfnxKnkKgWV1SJupFs3Aqu7B-tojMvjoJkoyanXnq0WozvwFpgbMii7pe5b0l3HVCGqW6dTz-YbOS8vgtk/s1600/IMG20190502123250.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="619" data-original-width="575" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8NrZggA2IVZ1UHxhq7hvgozZMjRgzbV67MWsA_ZA3k3ig17un2on5R2Y9USfnxKnkKgWV1SJupFs3Aqu7B-tojMvjoJkoyanXnq0WozvwFpgbMii7pe5b0l3HVCGqW6dTz-YbOS8vgtk/s640/IMG20190502123250.jpg" width="594" /></a></div> Dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa.<br /><br />Menurut JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. <br /><br />Bahwa secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /><br />Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU.  <br /><br />JPU menjelaskan, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /><br />JPU juga menyebutkan, perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. <br /><br />JPU menjelaskan tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Jen)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Plt.Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik Menunggu Tuntutan

Kasi Pidsus Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto : Yang bilang berhenti kasus ini siapa ?. Kami menunggu putusan Hakim untuk mempermudah pe...

»

Kepala Negara Harus Turut Andil Dalam Seleksi BPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtjNUpngZLNSRYc1_stE2AtCDKLJP2boQXiQzoGi_UwHsLRDMgoD9BfhVysoRVefw6aXpj-2JKFgl0WUYSsG4MJTi1YxUSCA9s6jzzvLPfj6HUtQeQaqzRUbMhi2Er8zDaR_NzGb7W4t0/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgtjNUpngZLNSRYc1_stE2AtCDKLJP2boQXiQzoGi_UwHsLRDMgoD9BfhVysoRVefw6aXpj-2JKFgl0WUYSsG4MJTi1YxUSCA9s6jzzvLPfj6HUtQeQaqzRUbMhi2Er8zDaR_NzGb7W4t0/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <br /> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terakhir dilakukan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait suap hasil laporan pemeriksaan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, seharusnya menjadi perhatian pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara.<br /><br />Hal ini disapaikan oleh Koalisi Masyarakat Spil Selamatkan BPK yang terdiri dari ICW, Seknas Fitra, Medialink, TII, IBC, IPC, JariUngu, CITA dalam siaran Persnya di Jakrta, 8 Agustus 2019<br /><br />BPK sebagai lembaga strategis yang memiliki wewenang besar dalam memeriksa penggunaan keuangan negara, akan sangat bersinggungan dengan seluruh lembaga negara pengguna anggaran. <br /><br />Dibutuhkan orang-orang yang berintegritas, profesional, dan tidak terafiliasi politik dalam memimpin sebuah lembaga powerfull. <br /><br />Hal ini sesuai dengan Visi Indonesia poin lima (5) yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 14 Juli 2019 di Sentul. <br /><br />Poin kelima ini berbunyi: “Kita harus menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.”<br /><br />Visi ini dapat tercapai, dan APBN pun bermanfaat maksimal bagi rakyat jika didapatkan orang- orang berkualitas yang mau menjaga dan mengawasi penggunaan keuangan negara. <br /><br />Mendapatkan figur harapan publik ini tentu seharusnya diawali dengan proses yang benar dan transparan. Kondisi pemadaman listrik massal di ibukota dan beberapa wilayah Jawa menjadi salah satu contoh pembelajaran pentingnya peran BPK dalam porsi mengaudit dan mengawasi tata kelola sebuah lembaga yang langsung bersinggungan dengan pelayanan publik.<br /><br />Dalam pantauan ICW, ada 8 (delapan) kasus dugaan suap yang melibatkan auditor atau staf BPK sepanjang 2004 - 2017. <br /><br />Adapun 3 kasus pelanggaran kode etik BPK dilakukan oleh Ali Masykur Musa (anggota BPK) pada tahun 2014, Efdinal (Kepala BPK Perwakilan Jakarta dan Auditor) pada tahun 2015, dan Harry Azhar (Ketua dan Anggota BPK) pada tahun 2016. <br /><br />Kondisi ini dapat terus berulang jika kualitas dan integritas anggota BPK tidak diperbaiki dan disaring sejak awal seleksi.<br /><br />Fitra juga mengkaji kinerja BPK berdasarkan IHPS II 2018. Tingkat penyelesaian ganti kerugian negara selama periode 2005 - 2018 menunjukkan ada ganti kerugian negara dengan angsuran senilai Rp231,23 miliar (8%), pelunasan senilai Rp872,18 miliar (31%), dan penghapusan senilai Rp77,05 miliar (3%). Dengan demikian, sisa kerugian senilai Rp1,62 triliun (58%). <br /><br />Artinya terdapat lebih 50% kerugian negara yang belum mendapatkan ganti rugi dari auditee. Selain itu, hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2018 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-2018 menyatakan bahwa BPK telah menyampaikan 512.112 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa senilai Rp280,34 triliun. <br /><br />Jika diperinci rekomendasi belum sesuai rekomendasi sebanyak 97.853 (19,1%) senilai Rp94,81 triliun dan rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 23.383 (4,6%) senilai Rp19,89 triliun. Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2018 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp85,82 triliun. <br /><br />Dari total potensi kerugian negara Rp280 triliun baru Rp85 triliun yang berhasil disetorkan ke kas negara. Hal ini menunjukkan adanya persoalan daya dorong BPK yang belum maksimal dalam mendorong auditee untuk merespon rekomendasi BPK.<br /><br />Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 ayat (1) dan (2), secara substansi berisi pejabat terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan pejabat terkait wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK terkait tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. <br /><br />Kemudian, apabila pejabat terkait tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Akan tetapi,  sejauh ini tidak ada sanksi yang diberikan jika rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti.<br /><br />Adapun pendaftaran seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang seharusnya dimulai 15 Mei 2019 menjadi awal masalah transparansi dalam proses seleksi oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. <br /><br />Setelah tertunda selama sebulan, seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019 - 2024 dibuka pada 17 Juni 2019. <br /><br />Hanya dibuka selama 2 minggu, didapatkan 64 orang yang mendaftar sebagai calon anggota BPK. Setelah dua orang mengundurkan diri, DPR melakukan seleksi administrasi dan makalah hingga didapat 32 nama calon anggota BPK yang akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. <br /><br />Mekanisme ini tidak sesuai dengan pasal 14 UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK yang mana seharusnya 62 nama pendaftar diserahkan ke DPD. Selain melanggar UU BPK, DPR seharusnya lebih melibatkan perwakilan daerah dalam proses seleksi yang direpresentasikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui DPD sehingga masukan DPD tidak boleh dianggap sepele.<br /><br />Sesuai dengan amanat UU BPK, DPR memang diberikan wewenang dalam melakukan seleksi. Berbeda dengan pemilihan pejabat publik lainnya di tingkat komisi, seperti KPU, KPK, KPPU, Komnas HAM, dan sebagainya, untuk pemilihan calon anggota BPK tidak menggunakan mekanisme panitia seleksi (pansel) yang dibentuk Presiden. <br /><br />Dalam pemilihan calon anggota BPK, sejak proses awal hingga menentukan anggota terpilih,  seluruhnya wewenang DPR dengan memperhatikan masukan dari DPD. Kewenangan yang besar ini sangat potensial melahirkan penyimpangan jika proses seleksi tidak dilakukan secara transparan dan minim akuntabilitas. <br /><br />Gejala ini telah tampak dari komposisi 32 nama yang lolos seleksi administrasi dan makalah menurut tim kecil Komisi XI, yang terdiri dari 8 politisi caleg gagal Pemilihan Legislatif, 2 anggota BPK, 3 petinggi perusahaan, dan malah menggugurkan 30 calon dari kalangan akademisi, swasta, auditor, dan akuntan publik.<br /><br />Berdasarkan penjelasan di atas, maka Koalisi Selamatkan BPK menuntut agar:<br />1. Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara memiliki perhatian khusus pada seleksi calon anggota BPK demi mendapatkan anggota BPK yang berkualitas.<br />2. Komisi XI mengulang proses seleksi calon anggota BPK dengan mekanisme yang lebih<br />transparan dan akuntabel, salah satunya dengan membentuk panitia seleksi (pansel).<br />3. Keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan publik harus dibuka seluas-luasnya untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap proses seleksi. <br /><br />KPK dapat mengawasi sehingga tidak terjadi transaksi suap dan money politic, serta publik dapat memberikan masukan mengenai latar belakang pendaftar sehingga mencegah orang-<br />orang bermasalah dan mempunyai atensi pribadi menempati posisi strategis dalam BPK.<br /><br />Jakarta, 8 Agustus 2019, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan BPK (ICW, Seknas Fitra, Medialink, TII, IBC, IPC, JariUngu, CITA). (ICW/Red)

Pemerintahan Regional Kepala Negara Harus Turut Andil Dalam Seleksi BPK

Jakarta, berita korupsi .co - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terakhir dilakukan terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terka...

»

Dirut PDAM Surabaya 5X Tak Hadiri Panggilan Sidang Korupsi, JPU Enggan Berkomentar

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVECJWQwQ-cUdwuGBwA_MEgnz_1tXe2RhR8dehd_WDBmL8hU693Yqww-fyl_xxkEQxYDcQ3Az3s7zFytsmBBTW5-QDRfMeCqz3zreeFIx2Z_-iDem6NugTUlrPM9rtmxe9ly4VYEFxBB4/s1600/IMG20190611135300.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="399" data-original-width="355" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVECJWQwQ-cUdwuGBwA_MEgnz_1tXe2RhR8dehd_WDBmL8hU693Yqww-fyl_xxkEQxYDcQ3Az3s7zFytsmBBTW5-QDRfMeCqz3zreeFIx2Z_-iDem6NugTUlrPM9rtmxe9ly4VYEFxBB4/s640/IMG20190611135300.jpg" width="569" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> <i>Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupis berbunyi ; Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu,kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. </i><br /> <br /> Sayangnya, pasal ini mewajibkan setiap orang untuk memberi keterangan sebagai saksi atau ahli  (dipersidangan), namun anehnya tak ada sangsi yang mengatur apabila saksi tersebut tak kunjung memenuhi beberapa kali panggilan Jaksa untuk menghadiri dan memberikan keterangan di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim untuk terdakwa dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Seperti dalam sidang perkara Korupsi pemerasan sebesar Rp1 miliyar yang dilakukan oleh terdakwa Retno Tri Utomo, selaku Plt (Pelaksana Tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Pproyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017, terhadap Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa Bersama (PT CWB) yang mengerjakan proyek milik PDAM dengan ancaman akan menghabat pekerjaan yang dikerjakan oleh Candra Arianto, dan juga melakukan intimidasi dengan cara membuat berita di harian Jawa Pos pada tanggal 4 September  2018 dengan judul berita “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II, PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" yang tertuang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) T.W. Ebrianti Raisi dan Dano dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI)<br /> <br /> Dalam sidang perkara ini harus tertunda hingga beberapa kali karena saksi yang akan dihadirkan JPU dari Kejagung RI, yakni Direktur Utama (Dirut) PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kota Suraba tak kunjung memenuhi panggilan sebanyak 5 (lima) kali. Akibatnya, terdakwa Retno Tri Utomo pun merasa kecewa untuk memperoleh kepastian hukum yang dijalaninya.<br /> <br /> Hal itu diungkapkan terdakwa sendiri kepada beritakorupsi.co dari balik jeruji besi atau ruang tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya seusai sidang yang hanya berlangsung beberapa menit saja, di mana JPU menyampaikan kepada Majelis Hakim yang diketuai Hisbulla Idris, Selasa, 6 Agustus 2019.<br /> <br /> “Dirutnya sudah lima kali dipanggil tapi tidak hadir. Coba aja tanyakan kepada Ibu Jaksa itu,” kata terdakwa dari balik jeruji besi kepada beritakorupsi.co<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZURkPx7Pf3GcF8M_kf3fpCzBtkxNiZ8zXSj00EacRJMu_-nFtObobkYiacLQzoSQQcDG1LCH5aFf0EbAy5TZgT44bxJOSgrBoavNwIzqxc7KvYMHL4-n-PpM_go6z1D30tv3uDllSt9E/s1600/IMG20190528133415.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="236" data-original-width="416" height="363" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZURkPx7Pf3GcF8M_kf3fpCzBtkxNiZ8zXSj00EacRJMu_-nFtObobkYiacLQzoSQQcDG1LCH5aFf0EbAy5TZgT44bxJOSgrBoavNwIzqxc7KvYMHL4-n-PpM_go6z1D30tv3uDllSt9E/s640/IMG20190528133415.jpg" width="640" /></a></div> Sementara kedua JPU dari Kejagung ini tak mau memberikan komentar kepada beritakorupsi.co saat ditemui. Keduanya hanya terlihat sibuk. JPU T.W. Ebrianti Raisi langsung masuk ke ruang saksi Prima yang berada di lobby utama sebelah kiri gedung Pengadilan Tipikor Surabaya yang Khusus disediakan oleh Kejari Surabaya beberapa tahun lalu sedang membicarakan sesuatu dengan JPU Widi dari Kejari Surabaya. Sedangkan JPU Dano sibuk menelopon seseorang.<br /> <br /> Anehnya, Kehadiran kedua JPU yang datang dari Jakarta dengan menggunakan maskapai penerbangan Jakrta - Surabaya pulang pergi hanya sidang tunda dengan alasan bahwa saksi tidak hadir. <br /> <br /> Terpisah. Saat beritakorupsi.co menemui Ketua Majelis Hakim Hisbulla Idris megatakan, bahwa sidang tunda karena JPU tidak dapat menghadirkan saksi. Dari catatan agenda persidangan yang dimiliki Ketua Majelis Hakim ini terdapat sebanyak 6 kali sidang tunda.<br /> <br /> “Sidang ditunda karena saksinya tidak hadir. Ada enam (6) kali sidang ditunda karena saksi tidak hadir, tapi bukan hanya saksi ini. Kalau saksi kali ini untuk yang kedua kalinya,” kata Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Ketua Majelis Hakim Hisbulla Idris menambahkan, kalau saksi tidak hadir pada sidang yang akan datang, maka akan tetap dilanjutkan agenda berikutnya.<br /> <br /> Kasus perkara ini pun boleh dibilang “aneh tapi nyata”, dan mungkin untuk yang pertama kalinya terjadi di Indonesia Khususnya di Jawa Timur, seorang pengusaha kontraktor melaporkan tindakan pememerasan yang dilakukan  seorang pejabat selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yaitu terdakwa Retni Tri Utomo terkait proyek pemerintah yang sedang dikerjakan si pengusaha itu sendiri yakni Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa Bersama<br /> <br /> Anehnya, kasus yang dilaporkan Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa Bersama ke Kajaksaan Agung RI, setelah mentransfer duit sebanyak 8 (delapan) kali sejak 18 September 2017 hingga 29 Juni 2018 yang totalnya sebesar Rp900 juta.<br /> <br /> Logikanya, kalau memang terdakwa melakukan pemerasan terhadap si Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa Bersama, mengapa baru melaporkannya setelah satu tahun dan mengapa tidak melaporkannya sejak awal ?<br /> <br /> Pada hal tahun 2018, PT. Cipta Wisesa Bersama masih mendapatkan proyek di lingkungan PDAM sebanyak 5 paket pekerjaan dengan nilai miliaran. Apakah kasus ini murni pemerasan atau suap menyuap, seperti beberapa kasus perkara Korupsi yang Khususnya ditangani KPK ?<br /> <br /> Sementara dalam persidangan, JPU belum membuktikan bagaimana cara terdakwa melakukan pemerasan yang dimaksud oleh si Candra Arianto.<br /> <br /> Pada hal bukan rahasia umum lagi, adanya “kong kali kong” antara pejabat dengan kontraktor terkait pengadaan maupun pekerjaan proyek yang didanai oleh pemerintah, termasuk 14 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) di Jawa Timur dan 2 Bupati dari NTT (Nusa Tenggara Timur) serta beberapa pengusaha kontraktor yang diseret JPU KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya untuk diadili setelah Tertangkap Tangan maupun dari penyidikan yang dilakukan oleh Tim Penyidik KPK karena kasus Korupsi Suap fee proyek.<br /> <br /> Dari kasus Korupsi Suap fee proyek oleh beberapa Kepala Daerah bersama beberapa pengusaha kontraktor di Jawa Timur yang sudah dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi memberi dan menerima suap, salah satu diantaranya yang paling menarik adalah kasus tangkap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.<br /> <br /> Bayangkan saja. Duit yang diterima Syahri Mulyo dari beberapa pengusaha Kontraktor termasuk dari puluhan Assosiasi Kontruski terkait fee proyek yang di danai dari APBD Kab. Tulungagung sejak 2016, 2017 dan 2018 adalah sebesar Rp140 miliyar. Walau KPK belum menyeret para pengusaha itu, yang mungkin masih menunggu waktu.<br /> <br /> Lalu adakah rekayasa dalam kasus Korupsi pemerasan yang dilakukan oleh terdakwa Retno Tri Utomo terhadap Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa Bersama (PT CWB) sehingga menjadi pemerasan dan bukan suap menyuap ? <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi-VR8-Jh_Rcq6i7UtSCOHDsps2Ul8XfMECWlTlQEnh0q1ETxsvbJOmg0dSV3Vas7Z8lPTzMb2tkpyNhrAoW9FOn0F2iFqSFw0L2o9pPxtJ9w01MaQfKpA3ELDmsNzoW98l8L9orfDygg/s1600/Cndra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgi-VR8-Jh_Rcq6i7UtSCOHDsps2Ul8XfMECWlTlQEnh0q1ETxsvbJOmg0dSV3Vas7Z8lPTzMb2tkpyNhrAoW9FOn0F2iFqSFw0L2o9pPxtJ9w01MaQfKpA3ELDmsNzoW98l8L9orfDygg/s640/Cndra.jpg" width="640" /></a></div> Anehnya lagi, proyek pekerjaan itupun sudah selesai di akhir Tahun Anggaran 2017, yaitu 31 Desember 2017. Namun Candra Arianto selaku Dirut PT CWB masih melakukan transfer duit hingga 8 (delapan) kali terhadap terdakwa sejak tanggal 18 September 2017 hingga 29 Juni  2018 atau hampir setahun, Retno Tri Utomo baru dilaporkan oleh Candra Arianto ke Kejaksaan Agung RI dalam kasus Korupsi pemerasan.<br /> <br /> Yang menarik dari kasus ini ialah, setelah terdakwa Retno Tri Utomo diadili, dan JPU menghadirkan 3 orang saksi dari PT CWB yaitu Candra Arianto selaku Dirut PT CWB, Suwartini Bagian Keuangan PT Cipta Wisesa Utomo yang juga ibu kandung Candra Arianto serta Aida Fariskhi, Staf keuangan PT CWB selaku adik kandung Candra Arianto.<br /> <br /> Dalam peridangan saat itu, Ketiga saksi ini menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa pemberian uang pertama kali dari permintaan terdakwa sejumlah Rp1 miliyar adalah sebelum terdakwa selaku PPK mengeluarkan SP (Surat Peringatan) I (Pertama) terhadap PT CWB terkait belum dikerjakannya proyek pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017 yang menealan anggaran sebesar Rp27.162.729.050.<br /> <br /> Namun anehnya, jawaban ketiga saksi inipun tak tegas alias plin plan yang mengatakan, bahwa pemberian uang terhadap terdakwa sebelum dikeluarkan SP, namun beberapa detik kemudian dijawab “lupa”. Pengusaha muda ini tak membawa satupun lmbar dokumen pun terkait proyek yang dikerjakannya termasuk SP (suar peringatan) yang dimaksud.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Si Candra bersama sang ibunda dan adiknya sepertinya sengaja memenuhi panggilan JPU sebagai saksi ke persidangan untuk kasus yang dilaporkannya tanpa membawa dokumen apapun, sehingga jawabannya lebih sering menjawab “lupa”. Namun bila berkaitan dengan uang yang ditransfernya terhadap terdakwa melalui beberapa nomor rekening, ketiga saksi yang terdiri dari anak dan ibu ini begitu lancar menceritakan.<br /> <br /> Sementara menurut Anton Cristiyan, Staf Teknis CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas, yang menjelaskan kepada Majelis Hakim dalam persidangan (Selasa, 9 Juli 2019) mengatakan, bahwa SP yang dikeluarkan terdakwa setelah pihak Konsultan Pengawas mengeluarkan surat teguran kepada PT CWB karena pekerjaan belun dikerjakan hingga September 2017, pada hal penandatanganan kontra kerja antara pihak PDAM dengan PT CWB dilakukan pada Juli 2019.<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim Anton yang mengatakan saat itu dalam persidangan, bahwa terdakwa dikenal sangat tegas dan tak mau diajak kompromi terkait proyek pekerjaan yang ditanganinya. Lalu adakah rekayasa dalam kasus ini ?<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa kasus ini bermula pada tahun 2017, dari adanya lelang pekerjaan Proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan nilai anggaran sebesar Rp27.162.729.050 (dua puluh tujuh miliyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).<br /> Dari hasil lelang tersebut, PT. Wisesa Cipta Bersama (PT WCB) dietapkan sebagai Pemenang lelang berdasarkan Surat PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor : 047lSPPBJNIl/PDAM72017 tanggal 26 Juli 2017 Perihal Penunjukan PT WCB sebagai Penyedia Barang/Jasa dan Kontrak Pengadaan Jasa Nomor : BAP/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 antara PDAM dengan PT. CWB <br /> <br /> Kemudian pada tanggal 29 Juli 2017, terdakwa selaku Plt. Manajer Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya sekaligus selaku Pemimpin Proyek Pekerjaan pembangunan Jaringan Pipa Primer dan Sekunder di PDAM Surya Sembada Kata Surabaya mengundang Candra Arianto selaku Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama untuk bertemu di Gerai J.CO Delta Plaza Jl. Pemuda Surabaya dengan maksud, bahwa terdakwa akan menawarkan marial yang diperlukan dalam proyek yang akan dikerjakan oleh Candra Arianto dengan harga murah.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTuToHTTzgCipUmh-mLrj1BNbbvjMJgDp6Op1mfxAyhjLWlhFuKCaogM-sX-HqpEK57Frl3JAYMfRs0dg80fx2wgREiwd3GQWhD7i6efxpGSv5UH626auesd5V6QFtiEd4alXw7RZYAE8/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTuToHTTzgCipUmh-mLrj1BNbbvjMJgDp6Op1mfxAyhjLWlhFuKCaogM-sX-HqpEK57Frl3JAYMfRs0dg80fx2wgREiwd3GQWhD7i6efxpGSv5UH626auesd5V6QFtiEd4alXw7RZYAE8/s1600/1.png" /></a></div> Dalam pertemuan antara terdakwa dengan Candra Arianto, tetnyata tidak membahas masalah material, melainkan terdakwa justru meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan jika tidak memberikan uang, terdakwa  mengancam akan menghambat pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Candra Arianto. <br /> <br /> Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017, dilakukan penandatangan kontrak antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang diwakili oleh terdakwa Retno Tri Utomo selaku Pemimpin Proyek atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Candra Arianto selaku Direktur Utama PT Cipta Wisesa Utomo dengan Kontrak Nomor BA.P/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya. <br /> <br /> Setelah penandatangan Kontrak tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2017, terdakwa kembali mengundang Candra Arianto untuk menemui terdakwa di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya.<br /> <br /> “Dalam pertemuan tersebut, terdakwa kembali meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Candra Arianto dengan alasan untuk pengamanan di Kepolisian dan Kejaksaan,” ujar JPU <br /> <br /> Setelah sekian waktu Candra Arianto belum juga memenuhi permintaan terdakwa, sehingga terdakwa kembali memanggil Candra Arianto untuk menemuinya di Kantor PDAM Surabaya.  Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta Candra Arianto untuk menandatangani kwitansi bermaterai dengan maksud seoIah-olah Candra Arianto  memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan harus dibayar pada saat uang proyek cair. <br /> <br /> Namun Candra Arianto menolak permimaan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan merobek kwintasi bermaterai tersebut lalu melemparkannya ke arah Candra Arianto serta menyampaikan ancaman, jika tahun depan PT Cipta Wisesa Utomo tidak boleh Iagi ikut lelang pekerjaan di PDAM, dan PT Cipta Wisesa Utomo akan di black list. <br /> <br /> Karena Candra Arianto tidak juga memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian dengan kewenangannya selaku PPK Pembangunan Janringan Pipa Primer dan Sekunder milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PT Cipta Wisesa Utomo Nomor : 65.1/PJPPS/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Surat Peringatan II Nomor : 88/PJPPSIX/2017 tanggal 26 Oktober 2017. <br /> <br /> Selain memberikan Surat Peringatan, terdakwa juga mengintimidasi pekerjaan yang   dilakukan oleh PT. Saburnaya yang merupakan grup perusahaan PT Cipta Wisesa Utomo dengan melakukan tindakan menerbitkan Surat Peringatan I Nomor : 89/PJPPSNIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, dan Surat Peringatan II Nomor : 94/PJPPS/lX/2018 tanggal 03 September 2018 serta  membuat berita dalam Harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018 berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai" <br /> <br /> Dari keterangan saksi Anton dikaitkan dengan surat dakwaan JPU yang mengatakan bahwa  terdakwa melakukan intimidasi dengan cara membuat berita dalam Harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018 berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai", menjadi pertanyaan.<br /> <br /> Sebeb Anton menjelaskan Kepada Majelis Hakim, bahwa ST yang dikeluarkan oleh Konsultan yang ditujukan kepada PT CWB, karena pekerjaan tak kunjung selesai.<br /> <br /> Atas ancaman-ancaman dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengeluarkan Surat Peringatan tersebut baik kepada PT Cipta Wisesa Utomo maupun kepada PT Saburnaya, Candra Arianto merasa tidak nyaman dan mengalami tekanan secara psikologis, sehingga kemudian Candra Arianto  menyampaikan hal yang dialaminya kepada Suwartini selaku Kepala Bagian Keuangan PT Cipta Wisesa Utomo yang juga merupakan Ibu kandung Candra Arianto, dan meminta untuk mengeluarkan kas perusahaan guna diberikan kepada terdakwa.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBxxWNA2JbNcVZGvtHCMxnfzTQBhKwuE4RnMjIu2F5MLFTHTFzDkoguuerW3kL8fv-udvUuw7Yyi-8IChDlSrWu6yoe7cbmJ5AekM4jV6_le7b6SEEzIUsL48YGJ_Lfr8QhpaFv3Zjar0/s1600/IMG20190611135259.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="752" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBxxWNA2JbNcVZGvtHCMxnfzTQBhKwuE4RnMjIu2F5MLFTHTFzDkoguuerW3kL8fv-udvUuw7Yyi-8IChDlSrWu6yoe7cbmJ5AekM4jV6_le7b6SEEzIUsL48YGJ_Lfr8QhpaFv3Zjar0/s1600/IMG20190611135259.jpg" /></a></div> Kemuidan secara berturut-turut, Suwartini melalui staf bagian keuangan PT Cipta Wisesa Utomo melakukan penyetoran sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening Bank Mandiri yang telah ditentukan oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut : <br /> <br /> No.  Tanggal        -        No. rek              -         tas nama            -    Penyetor/PT.CWB    -   Setoran (Rp) <br /> 1. 18 Sep 2017   -   142 0015833220  -   Chandra Agus Adie    -    Aida Fariskhi                 100 juta<br /> 2.  7 Des 2017    -   1420015833220   -   Chandra Agus Adie    -    Aida Friskhi                   150 juta<br /> 3. 29 Des 2017   -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari      -    Anef Ar Rachman          150 juta<br /> 4. 9 Jan 2018      -   9000040230782   -   Winda Oktaniasari      -    Arief Ar Rachman          150 juta<br /> 5. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie     -   Aida Fariki                     100 juta<br /> 6. 21 Mar 2018   -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie     -   Dodi Kirawan                 50 juta<br /> 7. 21 Mar 2018  -   1420015833220  -    Chandra Agus Adie     -   Dodi Kirawan                 50 juta<br /> 8. 29 Jun 2018    -  1420015833220   -   Chandra Agus Adie      -   Irkham Efendi                 100 juta<br />                                                                                                              <b> Total sebesar Rp900.000.000. </b><br /> Pada tanggal 19 Juni 2017, terdakwa Retni Tri Utomo mendapatkan rekening atas nama Chandra Agus Adie, dan kemudian terdakwa mengajak Chandra Agus Adie sebagai rekanan Mekanikal Elektrikal di PADAM yang sudah dikenal oleh terdakwa sebelumnya untuk membuka rekening di Bank mandiri Cabang PDAM Surabaya demgan Nomor rekening  1420015833220 3135 dengan setoran awal sebesar Rp500 ribu. Dan buku tabungan serta kartu ATMnya diminta oleh terdakwa untuk selanjutnya menerima transferan uang dari Candra Arianto<br /> <br /> Kemudian terdakwa mendapatkan rekening Bank Mandiri atas nama Winda Oktaniasari yang sudah dikenal oleh terdakwa, karena anak terdakwa diasuh Ibu kandung Winda Oktaniasari. Dan pada bulan Desember 2017, terdakwa mandatangi rumah Winda Oktaniasari di Ketintang 2 Nomor 48 RT 003 RW 001 Kelurahan Wonokromo Surabaya dan meminjam buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 9000040230782 besertaa ATMnya yang tidak dipergunakan lagi oleh Winda Oktaniasari untuk selanjutnya dipergunakan terdakwa menerima transferan uang dari Candra Arianto.<br /> <br /> Tindakan terdakwa melakukan intimidasi terhadap Candra Arianto dalam beberapa kali pertemuan, melalui komunikasi telepon dan Whatsapp serta menerbitkan Surat Peringatan I dan II kepada PT Cipta Wisesa Utomo dan PT Saburnaya, tidak berdasarkan syarat pemberian Surat Peringatan I dan II sebagaimana Peratumn Meneri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2008  tanggaI 27 Juni 2008 diatur pada humf E : Pengawasan tehadap pelaksanaan Fisik Kontruksi di dalam angka 2 haruf I dan berdasarkan fakta di lapangan, jarak waktu dan hasil progress realisasi masih diatas dari jadwal rencana, sehingga masih wajar dan pekerjaan dari yang dulaksanakan sudah sesuai dengan kontrak dan sampai sekarang sudah bisa digunakan oleh PDAM Kota Surabaya sesuai keterangan Anton Cristiyan sebagai Staf Teknis CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas.<br /> <br /> Bahwa pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipe DN300 dan DN200 di Jalan Rungkut Madya -  Jalan Kenjeran (MERR sisi Timur) tahun 2017 yang dikerjakan oleh PT Cipta Wisesa Utomo,  sehingga belum layak diberikan SP I dan SP II. Hal mana semata-mata hanya merupakan cara  terdakwa untuk menekan Candra Arianto agar merasa takut dan terpaksa bersedia memberikan sejumlah uang sesuai yang diminta  oleh terdakwa.<br /> <br /> Menurit JPU, bahwa perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo bertentangan dengan kewajibannya selaku PPK sebagaimana diatur dalam Etika Pengadaan yang berlaku di PDAM Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tanggal 10 Februari 2017 pada Pasal 6 huruf 'h' yang menyebutkan, “Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa.<br /> <br /> Menurut JPU, perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo sebagaimana diancam pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf “e" (Pasal 23) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHPidana. (IRd1/*)

News Tipikor Dirut PDAM Surabaya 5X Tak Hadiri Panggilan Sidang Korupsi, JPU Enggan Berkomentar

berita korupsi .co - Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupis berbunyi ; Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saks...

»

Terdakwa Korupsi Divonis 2 Thn Penjara Dari 6.6 Thn Tuntutan JPU

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlt568NKWmYGOjK2ajTFyRLfWS3z3iw1RQa9KOwr2WqT-yLURVhappl4znnLrqmxHWyHNi9HOB7LFrZFAendYRxzT3GW8RFKAM9gwOEu6nPbDrZPTzns62H5UmjtKFZC0k6uSNKimINRM/s1600/IMG20190805151030.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlt568NKWmYGOjK2ajTFyRLfWS3z3iw1RQa9KOwr2WqT-yLURVhappl4znnLrqmxHWyHNi9HOB7LFrZFAendYRxzT3GW8RFKAM9gwOEu6nPbDrZPTzns62H5UmjtKFZC0k6uSNKimINRM/s640/IMG20190805151030.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">“Kasi Pidsus Kejari Probolinggo, Ciprian Caesar, SH langsung mengatakan banding atas Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa yang juga terpidana kasus Korupsi 5 tahun penjara,  mantan Wakil Wali Kota Probolinggo, Suhadak”</span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Senin, 5 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dari 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa yang juga terpidana kasus Korupsi 5 tahun penjara mantan Wakil Wali Kota Probolinggo Suhadak dalam kasus perkara Korupsi pembangunan Gedung Islamic Center (GIC) Kota Probolinggo pada tahun 2012 - 2013 yang tidak sesuai dengan Spesifikasi yang menelan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD Kota Probolinggo sebesar Rp6.5 miliyar dengan kerugian keuangan negara sejumlah Rp750 juta. <br /><br />Tidak hanya pidana pokok. Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman yang jauh dibahwa tuntutan JPU terhadap terdakwa yaitu pidana tambahan berupa denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 (dua) bulan kurungan, sedangkan dalam tuntutan JPU, subsidair 6 (enam) bulan kurugan. <br /><br />Pidana tambahan lainnya juga demikian, yakni pengembalian uang pengganti sebesar Rp775.446.730,75 subsidair 1 (satu) tahun penjara, sementara dalam tuntuntan JPU subsidair 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara.<br /><br />Itulah sebabnya, JPU yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Probolinggo Ciprian Caesar, SH langsung mengatakan banding seusai Majelis Hakim membacakan surat putusannya.<br /><br />Hukuman (Vonis) pidana penjara terhadap terdakwa Suhadak, dibacakan oleh Majelis Hakim di muka persidangan di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dengan agenda pemcaaan surat putusan dengan Ketua Majelis Rochmad serta dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) M. Mahin dan Emma Elyani yang dihadiri JPU serta Penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 ayat (l) ke-1 KUHPidana<br /><br />Sedangkan dalam surat tuntutan JPU, terdakwa dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 ayat (l) ke-1 KUHPidana<br /><br />Namun aneh, status terpidana 5 tahun penjara  yang saat ini masih dijalani oleh terdakwa, sepertinya tidak menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang berat. Sebab, hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim justru jauh di bawah tuntutan JPU. <br /><br />Majelis Hakim mengatakan, bahwa terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya, dan menolak pembelaan Penasehat Hukum terdakwa.<br /><br />“Mengadili ; 1 (satu) Menyatakan terdakwa Suhadak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 ayat (l) ke-1 KUHP ; 2 (dua) Menjayuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar Rp200 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ; 3 (tiga) Menhukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp775.446.730,75. Bilamana terdakwa tidak membayar denda tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan dirampas oleh Jaksa untuk dilelang sebagai uang pengganti. Apabila harta benda terdakwa terdakwa tidak mencukupi maka diganti penhjara selama 1 (satu) tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmad.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, JPU Ciprian Caesar langsung mengatakan banding. “Sesuai dengan SOP, kami banding,” jawab JPU Ciprian Caesar kepada Ketua Majelis Hakim, sementara terdakwa sebelumnya mengatakan pikir-pikir. <br /><br />Terdakwa Suhadak ibarat sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Sebab saat ini terdakwa Suhadak berstatus terpidana 5 tahun penjara dalam kasus Korupsi pengadaan Meubler bagi 70 Sekolah Dasar (SD) di Kota Probolinggo pada tahun 2009 lalu, yang menelan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan yang  bersumber dari  APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebesar Rp13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Derah) Pemkot Probolinggo sebebsar Rp1.509.777.700 atau sejumlah Rp15.907.777.000 dengan kerugian keuangan negara senilai Rp300 juta.<br /><br />Dalam kasus pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD di Pemkot Probolinggo yang menghabiskan anggaran puluhan miliyaran pada tahun 2009, Suhadak adalah salah satu rekanan yaitu Direktur CV Indah Karya yang menangani 22 Sekolah.<br /><br />Pada tahun 2014, Suhadak terpilih sebagai Wakil Wali Kota Probolinggo periode 2014 - 2019  mendampingi Rukmini Buchori, istri mantan Wali Kota Probolinggo periode 2004 - 2014 (dua periode) Boqori.<br /><br />Tragisnya, belum puas duduk di kursi jabatan sebagai Wakil Wali Kota Probolinggo,Suhadak “jatuh di tengah jalan”. Ia dinonaktifkan dari jabatannya setelah penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menetapkannya sebagai tersangka bersama Boqori (mantan Wali Kota), dan Sugeng Wijaya selaku Direktur CV Wiec dalam kasus perkara Korupsi pengadaan Meubler di 70 sekolah SD Pemkot Probolinggo<br /><br />Pada tanggal 13 Pebruari 2017, Suhadak divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Vonis itu lebih ringan dari 3 tuntutan JPU Kejari Probolinggo. <br /><br />“Sudah jatuh tertimpa tangga pula”, Suhadak terjerat kasus perkara Korupsi lagi, terkait Pembangunan Gedung Islamic Center (GIC) Kota Probolinggo pada tahun 2012 - 2013 yang menelan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD Kota Probolinggo sebesar Rp6.5 miliyar dan merungikan keuangan negara sebesar Rp750 juta dengan. Suhadak selaku rekanan (kontraktor) yakni Direktur CV Indah Karya yang mengerjakan pembangunan GIC.<br /><br />Pembangunan GIC berlangsung dalam 3 (tiga) tahap, yang pertama pada tahun 2012 yang menelan anggaran sebesar Rp4,6 miliar, dan tahap dua pada tahun 2013 dengan nilai anggaran sebesar Rp825,6 juta serta tahap tiga juga ada tahun 2103 dengan jumlah anggaran 1.15 miliyar rupiah.<br /><br />Ternyata dalam pelaksanaan pembangunan gedung tersebut, di mana terdakwa selaku Sub Kontrak darimpemenang lelang yang mengerjakan proyek pembangunan gedung itu, diduga terjadi Mark Up hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp750 juta.<br /><br />Dalam kasus ini, tidak hanya Suhadak yang diseret oleh JPU ke gedung pengadil orang-orang Koruptor. Namun pada tahun 2016, Kejari Probolinggo sudah terlebih dahulu menyeret 3 (tiga) terdakwa dari Dinas PU, yakni Purnomo, Dini Santi Ikawati dan Johan Wahyudi.<br /><br />Seiring penetapan Suhadak sebagai tersangka dalam kasus Korupsi pembangunan GIC Pemkot Probolinggo oleh Kejari Probolinggo dibahwa komando Ciprian Caesar, SH selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menambah hukuman Suhadak menjadi 5 tahun penjara dalam tingkat Kasasi, sedangkan Boqori di hukum menjadi 4 tahun penjara.<br /><br />“Ibarat derita tiada akhir”. Pada Desember 2018, Ia pun dijebloskan ke penjara oleh Kejari Probolinggo untuk menjalani hukuman selama 5 tahun. Selain menjalani hukuman pidana sebagai terpidana, Suhadak juga harus keluar masuk Lapas Probolinggo untuk menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai terdakwa dalam kasus Korupsi yang kedua kalinya.<br /><br />Dalam kasus yang kedua ini, Suhadak mendapat angin segar melalui Putusan Majelis Hakim yang menghukumnya 2 tahun penjara dari 6 tahun dan 6 bulan tuntutan JPU. <br /><br />Pun demikian, Vonis yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap terdakwa, masih belum final alias Inckrah. Sebab JPU Kejari Probolinggo langsung mengatakan banding ke Pengadilan Tinggi - Jawa Timur, atau bahkan akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI.<br /><br />“Alasan kita banding karena Vonis Hakim jauh dari tuntutan kita. Dan selain itu,  saat ini kan terdakwa berstatus terpidana masih dijalani terdakwa,” kata JPU Ciprian Caesar seusai persidangan. (Rd1/*)

Terdakwa Korupsi Divonis 2 Thn Penjara Dari 6.6 Thn Tuntutan JPU

“Kasi Pidsus Kejari Probolinggo, Ciprian Caesar, SH langsung mengatakan banding atas Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa yang juga ter...

»