Terdakwa Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Rp4.9 M Dituntut 6.6 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4b3BzD-nvclbRwkRgmGqbDTBpOziqznuwCzIMIxrp1ZaOfo0t5PmI4i-f0KIzB2-xwJ0O0FOpfZ9geAaImr8oqL0PDzD0neVcMQ9xxf6i-rQoU_sAkybEy0pzjYBeSSwbyEUHMWGuv9o/s1600/IMG20190318173338.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="592" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4b3BzD-nvclbRwkRgmGqbDTBpOziqznuwCzIMIxrp1ZaOfo0t5PmI4i-f0KIzB2-xwJ0O0FOpfZ9geAaImr8oqL0PDzD0neVcMQ9xxf6i-rQoU_sAkybEy0pzjYBeSSwbyEUHMWGuv9o/s1600/IMG20190318173338.jpg" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Muhammad Fadhil dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya membacakan surat tuntutannya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta pida tambahan berupa mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp4.9 Miliyar subsidair 3 (tiga) tahun penjara terhadap Agus Setiawan Tjong, warga Jln. Bunguran No 37 atau Jalan Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah  Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016, yang merugikan keuangan negara senilai  Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /><br />Surat tuntutan pidana terhadap terdakwa Agus Setiawan Tjong (65) dibacakan JPU Muhammad Fadhil diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidaorjo Jawa Timur di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Rochmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Andriano dan Emma Elyani serta Panitra PenggantiAlarico De Jesus. Sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukum (PH)-nya Benhard Manurung, Utcok Jimmi Lamhot dan Bryan Emanurio<br /><br />Terdakwa Agus Setiawan Tjong terseret dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dana Jasmas yang berasal dari APBD-Perubahan  Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) milik 6 anggota DPRD Surabaya Periode 2014 - 2019, yakni H. Darmawan, Sugito (Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh penyidik Kejari Tanjung Perak), Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti untuk disalurkan ke daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing.<br /><br />Ternyata, terdakwa selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati punya kedekatan dengan ke-6 anggota Dewan (H. Darmawan, Sugito, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti) selaku pemilik dana Jasmas yang jumlahnya miliyaran rupiah, menyampaikan kesanggupannya pada saat didakannya pertemuan dengan ke- 6 anggota Dewan itu untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan,  khususnya dalam pengadaan jenis barang untuk salurkan ke  Lembaga Kemasyarakatan selaku penerima dana Jasmas yaitu RT/RW, serta membuat proposal-proposal permohonan.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0GCPxcAWk09qnR4GCyWaioQzbIiL75Bbyj6Ca30NpbUQeL9Timu73lvkymqsTSE5THyck_fHnNTKuyTj17cKFR5esabqDhs7ggwf_7wqYbhjDUXcrrzC7e1RXh5iqwpuJ5lxUfNpy6E/s1600/IMG20190318171415.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="320" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEga0GCPxcAWk09qnR4GCyWaioQzbIiL75Bbyj6Ca30NpbUQeL9Timu73lvkymqsTSE5THyck_fHnNTKuyTj17cKFR5esabqDhs7ggwf_7wqYbhjDUXcrrzC7e1RXh5iqwpuJ5lxUfNpy6E/s1600/IMG20190318171415.jpg" /></a></div>  Dan sebagai imbalan dari dana Jasmas itu seperti yang dijelaskan dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU, bahwa terdakwa Agus Setiawan Tjong menjanjikan fee atau keuntungan kepada masing-masing anggota Dewan yang terhormat sebesar 15% dari jumlah anggaran dana Jasmas. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU. Sehingga, penyidik Kejari Tanjung Perak pun sudah menetapkan 2 (dua) dari 6 (enam) anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 sebagai tersangka, setelah terlebih dahulu ke- 6 anggota Dewan itu dihadirkan sebagai saksi dipersidangan beberapa waktu lalu.<br /><br />Akibatnya, penyidik Kejari Tanjung Perak pun menetapkan Sugito sebagai tersangka, dan disusul penetapan H. Darmawan sebagai tersangka berikutnya beberapa minggu kemuidian. Lalu apakah hanya Sugito dan H. Darmawan ? Bagaimana dengan Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy dan Dini Rijanti ?. <br /><br />Namun bisa jadi tersangkanya akan bertambah. Sebab penyidik Kejari Tanjung Perak sudah mengirimkan surat panggilan yang kedua kalinya kesalah satu (1) dari Emapt (4) anggota Dewan, yakni Binti Rochmah namun tidak memenuhi panggilan.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp2yPedcsbivu17kx9UDSr2kOPh84pDCx3vMbAApvP4_c7_dNoO9nMV_3b7jtBSCXeMaWGtoiJOTqcEbca9t1QvCjKfJZez0rkkSOA7ltDfTlCosYsZFXU0Cil8NJqmshIKI8zNGJ_xN4/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="400" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjp2yPedcsbivu17kx9UDSr2kOPh84pDCx3vMbAApvP4_c7_dNoO9nMV_3b7jtBSCXeMaWGtoiJOTqcEbca9t1QvCjKfJZez0rkkSOA7ltDfTlCosYsZFXU0Cil8NJqmshIKI8zNGJ_xN4/s640/9.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">(Kiri) Tersangka Sugito (anggota DPRD Surabaya)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table>  Sementara menurut JPU M. Fadil kepada berotakorupsi.co sesusai persidangan mengatakan, saat ini masih dalam proses. “Sabar aja, saat ini semua dalam proses,” kata JPU M. Fadil (Senin, 22 Juli 2019).<br /><br />Namun saat ditanya mengenai proses hukum terhadap Lembaga penerima langsung dana Jasmas yaitu ratusan Ketua RT/RW di beberapa Kelurahan dan Kecamatan Kota Surabaya, maupun pihak Pemkot selaku pemberi dana Jasmas, JPU Fadil enggan menanggapinya.<br /><br />Lalu bagaimanapula dengan Tim yang dibentuk terdakwa Agus Setiawan Tjong, seperti yang terungkap dalam surat dakwaan JPU terkait dalam pencarian dan pengumpulan Proposal dari masing-masing Ketua RT/RW, diantaranya Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut.<br /><br />Selain itu, bagaimana dengan pihak Pemkot Surabaya selaku pihak yang mencairkan langsung dana Jasmas ke rekening masing-masing Ketua Rt/RW selaku lembaga penerima, seperti yang disampaikan Majelis Hakim dalam persidangan beberapa waktu lalu, saat JPU menghadirkan pejabat Pemkot Surabaya sebagai saksi di persidangan untuk terdakwa Agus Setiawan Tjong ?<br /><br />“Pemberi dana ini harus bertanggung jawab. Ini karena kurangnya pengawasan dan pendampingan,” ucap Ketua Majelis Hakim Rochmad saat itu (Senin, 15 April 2019).<br /><br />Anehnya, dalam surat dakwaan maupun tuntutan JPU yang dibacakan dalam persidangan (Senin, 22 Juli 2019) mengatakan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Tjong terkait penggunaan dana Jasmas,dianggap melanggar Peraturan Wali Kota  Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah di ubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <br /><br />Pada hal, dana Jasmas bukan dicairkan oleh Pemkot Surabaya terhadap rekening terdakwa, melainkan dicairkan langsung ke rekening Ketua RT/RW selaku Lembaga penerima dana Jasmas. Memang dalam surat dakwaan maupun dalam persidangan yang terungkap serta surat tuntutan JPU mengatakan, bahwa terdakwa diminta untuk membantu membuat proposal dari masing-masing Ketua Rt/RW. Dan dana Jasmas yang diterima oleh masing-masing Ketua RT/RW kemudian dicairkan lagi ke rekening terdakwa.<br /><br />Kemudian, terdakwa menyalurkan barang-barang berupa Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah dan Tong sampah kepada ratusan Ketua RW (Rukun Warga) selaku penerima dana Jasmas yang tidak sesuai dengan ketentuan.<br /><br />Apakah penerima dana Jasmas tidak lagi bertanggung jawab atas penggunaan duit yang dianggap bermasalah, dan menjadi tanggung jawab terdakwa karena masing-masing Lembaga penerima dana langsung mentransferkannya ke rekening terdakwa ?<br /> <br />  Dalam surat tuntutan JPU, bahwa terdakwa, selain dianggap melanggar Perwali dan Permendagri, juga dianggap bersalah melanggar Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebagai sangksi hukuman pidana. <br /> JPU mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Agus Setiawan Tjong sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMEvXMtTlTRxhUnjVvwctpp5M_j_lFzvwieK6wbQokgf2Nd-WMvZ3HA_Fr5XhOh5RDi4W8u3O_d0y6TJniN6P7AP1-L5WH8Bb2yZ3E1V1Sg3qk0Xw5Har5Y07EhiH-1t4KoKPXOGuFLts/s1600/IMG_20190506_211401.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="576" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMEvXMtTlTRxhUnjVvwctpp5M_j_lFzvwieK6wbQokgf2Nd-WMvZ3HA_Fr5XhOh5RDi4W8u3O_d0y6TJniN6P7AP1-L5WH8Bb2yZ3E1V1Sg3qk0Xw5Har5Y07EhiH-1t4KoKPXOGuFLts/s640/IMG_20190506_211401.jpg" width="576" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tersangka H. Daermawan (anggota DPRD Subaya)</td></tr> </tbody></table> JPU M. Fadil dalam surat tuntutannya menjelaskan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jln. Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec Genteng Kota Surabaya, Jln Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran,  Kecamatan Pabean Gantikan, Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.<br /> <br /> Bahwa terdakwa telah melakukan atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum,  mengkordinir Pelaksanaan Dana Hibah Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) Pemerintah Kota Surabaya yang bersumber dari APBD Kota Surabaya Tahun 2016, bertentangan dengan Peraturan Wali Kota Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Penanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah di ubah dengan Pemendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. <br /> <br /> Setelah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian Negara BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ; <br /><br />Bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong, pada bulan Maret 2015 menemui Anggota DPRD Kota Surabaya yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati untuk membicarakan mengenai Pekerjaan Dana Hibah Jasmas.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati,  menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RWk sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW).<br /><br />JPU menjelaskan, setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut.<br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilI7qETj-OoeUn4V-3zmmHKA0mKXM5J7Deg0x6M9Ft-YzEjxyVBPBqER8dLkmFyqXJ0cOn6mG6EgHaCK5LT0w0yI2UDbPPwEQ-LEdampcYz5PMZDWeoazviKVVGeA14m8NoJrUw_PNT8g/s1600/PhotoGrid_1557152562569.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilI7qETj-OoeUn4V-3zmmHKA0mKXM5J7Deg0x6M9Ft-YzEjxyVBPBqER8dLkmFyqXJ0cOn6mG6EgHaCK5LT0w0yI2UDbPPwEQ-LEdampcYz5PMZDWeoazviKVVGeA14m8NoJrUw_PNT8g/s640/PhotoGrid_1557152562569.jpg" width="640" /></a>JPU mengungkapkan, bahwa dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah.<br /><br />Selain itu, lanjut JPU, terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah.<br /> <br /> JPU menjelaskan, bahwa proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan.<br /><br />“Jumlah dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya,” pungsak JPU<br /><br />JPU mengungkapkan, bahwa pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus. <br /><br />Untuk Ratih Retnowati di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma.<br /><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhELVUEl2REk44_nGjPmdAQwQum4yPUourSAm9fPxsesOLcB7hYoy5xuA0HJdLD2JHFFnVqHN4iSp_guHpyW14g8jBiAJ_j4DNz0DrkSD81S94iJTTyzvarkR27EHqZePCI2hr6NWfRVA0/s1600/1.M+Taswin+%2528Asisten+II%2529%252C+Edy+Christijanto%252C+Yusron+Sumartono+dan+Ahmad+Yardo+Wifaqo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhELVUEl2REk44_nGjPmdAQwQum4yPUourSAm9fPxsesOLcB7hYoy5xuA0HJdLD2JHFFnVqHN4iSp_guHpyW14g8jBiAJ_j4DNz0DrkSD81S94iJTTyzvarkR27EHqZePCI2hr6NWfRVA0/s640/1.M+Taswin+%2528Asisten+II%2529%252C+Edy+Christijanto%252C+Yusron+Sumartono+dan+Ahmad+Yardo+Wifaqo.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi dari pejbat Pemkot Surabaya, .M Taswin (Asisten II), Edy Christijanto, Yusron Sumartono dan Ahmad Yardo Wifaqo</td></tr> </tbody></table> Selanjutnya Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan. <br /><br />Bahwa proposal permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />JPU menjelaskan, mulanya proposaI-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian diantarkan kembali ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan para Anggota DPRD Kota Surabaya mengumpulkan ke Sekwan DPRD Kota Surabaya untuk di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />“Bahwa setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya,” ungkap JPU <br /><br />Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga. <br /> <br /> Setelah terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong. <br /><br />Bahwa dari seluruh proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito.<br /><br />Setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah. <br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimiBu2wsfjBmGwxIhH8GxYxnwURh8S-3l-pbdNVCy0084xM9f3hraoKsYA-gUxmBt1acT18KBS4_Yr7QmyScd_wgwOlEJORKhUirOhP0NtWhGPFidrjPkRh4CKlFDDO09O0w0yTVsfMhg/s1600/IMG20190422153406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimiBu2wsfjBmGwxIhH8GxYxnwURh8S-3l-pbdNVCy0084xM9f3hraoKsYA-gUxmBt1acT18KBS4_Yr7QmyScd_wgwOlEJORKhUirOhP0NtWhGPFidrjPkRh4CKlFDDO09O0w0yTVsfMhg/s640/IMG20190422153406.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer kenomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong.<br /><br />“Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah),” ungkap JPU <br /><br />Setelah seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />“Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016,” ungkap JPU kemudian<br /><br />Kwalitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen).<br /> <br /> JPU mengatakan, bahwa Terdakwa Agus Setiawan Tjong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.<br /><br />“Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengdilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini untuk ; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Setiawan Tjong berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp200 juta subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; <br /><br />Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) selambat-lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga)  tahun,” ucap JPU M. Fadil.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTgbLG3CVMLL2YM4ZYRR5fAZNOADMGi39H4yhyphenhyphen7nFf1up9KTpupfgLtSq0qyUAkjamvk00dxlIejcRdndHULFIwp5xvmPl7ieNWSEI_By6vxvAfaUYaJBWNE1WaxKnISkpp0q-apMPHlY/s1600/IMG20190422145628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTgbLG3CVMLL2YM4ZYRR5fAZNOADMGi39H4yhyphenhyphen7nFf1up9KTpupfgLtSq0qyUAkjamvk00dxlIejcRdndHULFIwp5xvmPl7ieNWSEI_By6vxvAfaUYaJBWNE1WaxKnISkpp0q-apMPHlY/s640/IMG20190422145628.jpg" width="640" /></a></div> Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim mmberi hak terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan pada sidang berikutnya, yaitu pada tanggal 29 Juli 2019. Pun demikian, apabila JPU akan menanggapi dalam Dupliknya, Ketua Majelis Hakim pun langsung mengagendakan jadwal untuk disampaikan pada tanggal 30 Juli 2019 dan pembacaan putusan pada tanggal 5 Agustus 2019.<br /><br />Hal itu dikatakan Ketua Majelis Hakim, karena masa penahanan terdakwa akan berakhir pada tanggal 8 Agustus 2019.<br /><br />Terkait tuntutan JPU, tim Penasehat Hukum terdakwa tak banyak berkomentar. Hanya menyampaikan, bahwa dalam surat tuntutan JPU, tidak ada Pasal 18 sebagai pidana tambahan yang dikenakan JPU.<br /><br />“Tidak ada Pasal 18, yang saya dengar tidak ada,” kata Utcok Jimmi Lamhot, sambil menghubungi rekannya Benhard Manurung, yang juga mengatakan yang sama.<br /><br />“Tidak ada Pasal 18,” suara Benhard Manurung dari ujung telephon genggamnya.<br /><br />Sementara menurut JPU M. Fadil kepada beritakorupsi.co mengatakan, bahwa Pasal 18 ada dalam surat tuntutannya. “Ada Pasal 18 sebagai pidana tambahan,” ujar M. Fadil<br /><br />Terkait uang pengganti dalam surat tuntutan JPU, M. Fadil menjelaskan, bahwa JPU menganggap kerugian negara sebesar Rp4.9 miliyar, ada pada terdakwa. Dan JPU M. Fadil menyampaikan, kalau terdakwa merasa keberatan, silahkan diungkap Kepada Majelis Hakim.<br /><br />“Kami menganggap ada pada terdakwa. Kalau merasa keberatan, silahkan mengungkap kepada Majelis Hakim,” jelasnya. (Rd1/*)

News Tipikor Terdakwa Dugaan Korupsi Dana Hibah Pemkot Surabaya Rp4.9 M Dituntut 6.6 Tahun Penjara

berita korupsi .co - Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) Muhammad Fadhil dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya membacakan...

»

Adhyaksa “Pesta”, Sidang Perkara Korupsi Tertunda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqhRnZdkqOMnvG_E522X__U0VGMWquNErPVpLRCFVF6XjLcMgPnj3irv9e_VkhPALr7LaPvAfEEexJaPZCi3IRD6R7ucwHq-bq0gTxX73LyKseu8TUlev8P9hjI6tZMHOEa6I7JeOONz0/s1600/IMG-20190722.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqhRnZdkqOMnvG_E522X__U0VGMWquNErPVpLRCFVF6XjLcMgPnj3irv9e_VkhPALr7LaPvAfEEexJaPZCi3IRD6R7ucwHq-bq0gTxX73LyKseu8TUlev8P9hjI6tZMHOEa6I7JeOONz0/s1600/IMG-20190722.jpg" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Hari ini, Senin, tanggal 22 Juli 2019, beberapa sidang perkara Korupsi tertunda (kosong) di Pengadilan Tipikor Surabaya hanya karena perayaan ulang tahun Lembaga Penegak Hukum Adhyaksa (Kejaksaan Republik Indonesia) yang ke- 59, sementara pihak penegak hukum maupun pihak terdakwa menginginkan agar kepastian hukum segera selesai melalui proses persidangan. <br /> <br /> “Hari ini nggak ada sidang, saya di kantor,” kata Dr. Lufsiana, SH., MH selaku Humas Pengadilan Tipikor kepada beritakorupsi.co, Senin, 22 Juli 2019.<br /> <br /> Sementara Panmud Tipikor Akhmad Nur mengatakan, bahwa agenda sidang hari ini hanya ada 1 (satu). "Ada satu Pak. Rochmad (terdakwa). Ada di jadwal sidang," katanya.<br /> <br /> Terpisah. Dr. Eddy Suwito, SH., MH selaku Penasehat Hukum terdakwa Drs. Eko Purnomo juga mengatakan, kalau sidang tuntutan perkara terdakwa kliennya juga ditunda hingga tanggal 29 Juli 2019.<br /> <br /> “Ia, ditunda sidangnya minngu depan,” jawabnya singkat.<br /> <br /> Sementara beberapa Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Kejaksaan Negeri maupun Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur saat dihubungi melalui Nomor WhastAppnya tak ada tanggapan sama sekali. <br /> <br /> Sebelumnya. Hal itu disampaikan juga oleh beberapa Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Msjelis Hakim di muka persidangan yang berlangsung pada Senin, 15 Juli 2019 untuk memohon penundaan persidangan selama 2 (dua) minggu, yang siyoganya hari ini (Senin, 22 Juli 2019) menjadi hari Senin, 29 Juli 2019.<br /> <br /> Pada hal saat itu Ketua Majelis Hakim Rochmad meminta sidang bisa digelar menjelang siang hari setelah acara di Kejaksaan Negeri (Kejari) masing-masing sesai.<br /> <br /> Beberapa jadwal sidang perkara Korupsi yang seyogjanya digelar hari ini, diantaranya sidang perkara Nomor 65/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY dengan terdakwa Kastur dari Kejari Tuban, agenda tuntutan,  Perkara Nomor 29/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY dengan terdakwa H.M. Suhadak dari Kejari Probolinggo, agenda putusan, Perkara Nomor 54/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY dengan terdakwa Rochmad dari Kejari Probolinggo (Kabupaten), agenda saksi, Perkara Nomor 58/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY dengan terdakwa Drs. Eko Purnomo dari Kejari Tulungagung, agenda tuntutan, Perkara Nomor 46/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY dengan terdakwa Agus Setiawan Jong dari Kejari Tanjung Perak, agenda tuntutan, Perkara Nomor 73/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY dengan terdakwa Drs. Sony Muchlison dan perkara Nomor 74/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY dengan terdakwa Kholifa dari Kejari Pacitan  (Kabupaten), agenda saksi. (Rd1/*)

News Tipikor Adhyaksa “Pesta”, Sidang Perkara Korupsi Tertunda

berita korupsi .co - Hari ini, Senin, tanggal 22 Juli 2019, beberapa sidang perkara Korupsi tertunda (kosong) di Pengadilan Tipikor Sura...

»

Sekolah Antikorupsi (SAKTI) di Bali: Mendorong Program Antikorupsi Dari Anak Muda

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI3lM0qJjnH6No800pdV4dRy0NFU5SQhJFpzFV6aANyEV7VBGY4x4SljQtxT3eCt3usU0eA_gzVnzR2q_DdqvV3mshhj6yrqrJGJ6jZPKmBd4lG40c05Kx1NkOIza5H02QWgWi8onms-0/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI3lM0qJjnH6No800pdV4dRy0NFU5SQhJFpzFV6aANyEV7VBGY4x4SljQtxT3eCt3usU0eA_gzVnzR2q_DdqvV3mshhj6yrqrJGJ6jZPKmBd4lG40c05Kx1NkOIza5H02QWgWi8onms-0/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <br /> <b>Denpasar, </b><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Senini, 20 Juli 2019. Persoalan korupsi, kini tidak lagi hanya melibatkan mereka yang berusia tua melainkan dari anak-anak muda sebagai generasi bangsa.<br /><br />Fakta menunjukkan, bahwa korupsi telah menjangkit mereka yang berusia muda. Pergeseran pelaku korupsi tersebut menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terlihat dari kasus yang ditangani. Dalam catatan KPK selama 2003-2016, tak kurang dari 71 orang pelaku korupsi masih berusia muda dengan rentang usia 31- 40 tahun. <br /><br />“Kondisi tersebut menjadi anomali saat harapan diberikan kepada generasi muda untuk mendukung pemberantasan korupsi,” sebut Nisa Rizkiah dari Indonesia Corruption Watch (ICW). <br /><br />Dengan kata lain, lanjutnya, upaya melahirkan generasi baru antikorupsi, menjadi penting untuk dilakukan agar melawan korupsi terus berjalan dan generasi masa depan bisa terselamatkan. <br /><br />Menurut Nisa Rizkiah, tidak hanya dari sisi usia pelaku, kasus-kasus korupsi kini juga makin banyak menyebar ke daerah-daerah maupun berbagai jabatan, termasuk di Bali. <br /><br />Dalam catatan ICW, lanjut Nisa Rizkiah, di Bali termasuk salah satu provinsi dengan rekam kasus-kasus korupsi. Di antaranya adalah kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan mantan Wakil Gubernur Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta. <br /><br />Selain itu, adapula kasus korupsi yang dilakukan oleh PNS anggota staf UPT PBB, I Ketut Suryana, di Kecamatan Selamadeg Timur, Tabanan. <br /><br />Sebagai daerah pariwisata, Bali juga rentan menjadi lokasi pencucian uang (money laundery) hasil korupsi. Hal ini terlihat dari terungkapnya aset-aset milik terpidana kasus korupsi, seperti Tubagus Chaeri Wardana, Angelina Sondakh, Fuad Amien, dan lain-lain di berbagai lokasi di Bali. <br /><br /> Melihat beberapa alasan di atas, maka perlu anak muda Bali untuk mengikuti SAKTI. Anak muda Bali diundang mendaftarkan diri sampai 24 Juli 2019, dengan mengisi formulir yang bisa diakses icw.or.id/Form-SAKTI-2019. Info lebih lanjut ada di laman antikorupsi.org <br /><br /> Kader Antikorupsi<br /><br /> Melihat fenomena tersebut dan urgensi untuk melahirkan kader-kader antikorupsi, maka ICW sebagai organisasi non-pemerintah yang fokus pada kampanye antikorupsi,menginisiasi kegiatan Sekolah Antikorupsi (SAKTI).  Pada tahun 2019 SAKTI Pemuda akan dilakukan di Bali dan berkolaborasi dengan BaleBengong, media jurnalisme warga. “Bali memiliki banyak komunitas anak muda dan memiliki gerakan yang cukup besar seperti gerakan menolak rencana reklamasi Teluk Benoa,” lanjut Nisa. <br /><br /> Kegiatan SAKTI ini sudah dilakukan sejak tahun 2013. Dilanjutkan pada tahun 2015 sampai 2019. Setiap tahunnya ICW membuat SAKTI untuk pemuda dari seluruh Indonesia. Pada tahun 2018, ICW mencoba melebarkan sayap dengan membuat SAKTI untuk Aparat Sipil Negara di Jakarta dan SAKTI Aparatur Desa di Larantuka, NTT.  Pada Maret 2019 diadakan SAKTI untuk Guru dari seluruh Indonesia di Jakarta. <br /><br />Nantinya, peserta terpilih yang mengikuti kegiatan SAKTI Pemuda Bali 2019 akan mendapatkan materi terkait antikorupsi, demokrasi, dana desa, dan lainnya. Selain itu, akan mendapat kesempatan membuat program antikorupsi di Provinsi Bali. Tidak hanya itu, peserta terpilih akan mendapatkan kesempatan berjejaring lebih luas. <br /><br />“Peserta terpilih nantinya juga diharapkan bisa melakukan advokasi terhadap pelayanan publik dan melakukan pengawasan terhadap dana desa,” kata Iin Valentine dari BaleBengong.<br /><br />Sebagai media jurnalisme warga, BaleBengong selama ini sudah melibatkan warga dalam pengawasan layanan publik melalui penggunaan media sosial, terutama Twitter, maupun situsweb. Menurut Iin, partisipasi anak-anak muda dalam SAKTI di Bali sangat penting agar anak-anak muda di pulau ini memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengawasi layanan publik, terutama kasus-kasus korupsi.<br /><br />“ICW dan BaleBengong mengajak Pemuda Bali untuk mendaftar SAKTI mulai tanggal 1-24 Juli 2019. Para pendaftar nantinya akan diseleksi oleh ICW dan BaleBengong. Adapun kegiatan SAKTI Pemuda Bali akan dilaksanakan pada tanggal 19 - 23 Agustus 2019. Kegiatan SAKTI Pemuda Bali tidak dipungut biaya apapun,” ujarnya. (Redaksi)

Pendidikan Pidana Regional Tipikor Sekolah Antikorupsi (SAKTI) di Bali: Mendorong Program Antikorupsi Dari Anak Muda

Denpasar, berita korupsi .co - Senini, 20 Juli 2019. Persoalan korupsi, kini tidak lagi hanya melibatkan mereka yang berusia tua melaink...

»

Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_caRFTXxVLU94dUpDviOqoW-v4X84z_hfQXA6fNy3jRToXZWVAiUQGUWj0493_6jII89FjDd_eMnlmbm7Kl-zRTUQhVwNNbvcEADZs-5gFf98zuWm04GQfF_zqbQU5WV52_DYS61khA/s1600/IMG_20190719_025343.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1243" data-original-width="686" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhW_caRFTXxVLU94dUpDviOqoW-v4X84z_hfQXA6fNy3jRToXZWVAiUQGUWj0493_6jII89FjDd_eMnlmbm7Kl-zRTUQhVwNNbvcEADZs-5gFf98zuWm04GQfF_zqbQU5WV52_DYS61khA/s1600/IMG_20190719_025343.jpg" /></a></div> <b>           <span style="font-size: x-small;">                        Oleh : Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH, Pengurus LPBH NU Jawa Timur</span></b><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Seiring dengan berkembangnya media online, semakin membuat kecenderungan orang dalam mengkonsumsi berita dan informasi. Di satu sisi, media online dapat memberikan banyak keuntungan seperti aksesibilitas dari berita menjadi meningkat, berita juga semakin cepat untuk dapat diperoleh dan didistribusikan. Tetapi di sisi lain, juga mendorong adanya efek negatif, yang antara lain semakin banyaknya berita yang tidak benar atau yang kurang dapat dipertanggungjawabkan juga telah banyak beredar. <br /><br />Contoh Berita Hoax Yang Terbesar diantaranya, Penganiayaan Ratna Sarumpaet, Gempa Susulan di Lombok Berkekuatan 7,5 Magnitudo, Informasi Soal Jutaan TKA di Morowali, 7 (tujuh) Kontainer Surat Suara Tercoblos, Jokowi Jual Pulau Bali Demi Bayar Hutang dan lain-lain.<br /><br /><b>1. MENGENALI BERITA HOAX<br />A. Pengertian berita Hoax. </b><br />Secara umum, berita hoaks dipahami sebagai berita yang salah atau tidak akurat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hoaks mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Menurut Silverman (2015) hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi “dijual” sebagai kebenaran. Menurut Werme (2016), mendefiniskan fake news/junk news/pseudo news sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Beberapa berita hoax disebabkan karena kesalahan pemberitaan, namun banyak juga informasi yang memang dimanipulasi dengan sengaja karena satu dan lain hal.<br /><br />Saat ini, hoax adalah kabar palsu yang sering muncul di internet dan memiliki tujuan untuk menyebarkan kepanikan dan ketakutan massal yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab.<br /><br />Media penyebaran hoax internet pertama yang diketahui adalah via email, biasanya berisi peringatan akan hal sebuah klaim palsu. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama pada smartphone dan media sosial, jenis hoax di internet semakin banyak dan berbahaya. Sehingga apabila tidak hati-hati, pengguna dunia maya atau netizen dapat dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut. Bahkan malah bisa ikut menyebarkan hoax, yang tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. <br /><br /><b>B. IDENTIFIKASI BERITA HOAX </b><br />Untuk dapat mengidentifikasi mengenai berita hoaks (hoax) dapat dilakukan langkah-langkah sederhana sebagai berikut: <br /><br /><b>1. Berhati-hati dengan judul berita yang provokatif </b><br />Kabar hoax sering menggunakan judul yang sensasional dan provokatif. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, yang diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki dari pembuat kabar hoax dan dianggap sebagai suatu kebenaran/fakta; <br /><br /><b>2. Mencermati dan memeriksa alamat situs </b><br />Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya dapat dikatakan meragukan. Sedangkan menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita <br /><br /><b>3. Memeriksa fakta </b><br />Anda perlu memperhatikan dari mana kabar yang didapatkan, apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri. Sebaiknya Anda jangan mudah cepat percaya apabila informasi yang berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. <br /><br /><b>4. Memeriksa keaslian foto </b><br />Di era teknologi digital saat ini  bukan hanya konten berupa teks yang dapat dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat kabar palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. <br /><br /><b>5. Ikut serta dalam grup Diskusi Anti Hoax di sosial media </b><br />Bergabung di grup sosial media misalnya di sosial media Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. <br /><br /><b>C. KLASIFIKASI BERITA HOAX <br />1 . Jenis Mis-Informasi dan Dis-Informasi  </b>          <br /> Satire atau Parodi, Konten yang Menyesatkan. Konten Tiruan, Konten Palsu, Keterkaitan yang Salah,  <br /> Konten yang Salah, Konten yang Dimanipulasi <br /><br />Jenis Konten : Agama, Politik, Etnis, Kesehatan, Bisnis, Penipuan, Bencana Alam, Kriminalitas, Lalu Lintas, Peristiwa Ajaib dan Lain-lain<br /><br />. Satire atau Parodi, dibuat dengan tidak berniat untuk merugikan, namun berpotensi untuk mengelabui. <br />. Konten yang Menyesatkan, di dalamnya biasanya ada penggunaan informasi yang sesat untuk   <br /> membingkai sebuah isu atau individu. <br />. Konten Tiruan, Ini adalah ketika sebuah sumber asli ditiru / diubah untuk mengaburkan fakta sebenarnya. <br />. Konten Palsu, berupa konten baru yang 100% salah dan secara sengaja dibuat, didesain untuk menipu serta merugikan. <br />. Keterkaitan yang Salah, Ini adalah ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten atau tidak terakat antara satu dengan yang lainnya. <br />. Konten yang Salah, ketika konten yang asli dipadankan atau dikait-kaitkan dengan konteks informasi yang salah. <br />. Konten yang Dimanipulasi, ketika informasi atau gambar yang asli sengaja dimanipulasi untuk menipu. <br /><br />2. Jenis Konten <br />. Agama, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan yang maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. <br />. Politik, konten yang memuat segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara, pembagian kekuasaan, berupa kebijakan atau cara-cara mempertahankan kekuasaan. <br />. Etnis, konten yang berkaitan dengan segala hal mengenai kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, suku, bahasa, budaya dan sebagainya. <br />. Kesehatan, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani. <br />. Bisnis, konten yang memuat tentang segala usaha komersial. <br />. Penipuan, konten yang memuat segala hal yang berkaitan dengan upaya mengecoh yang mengakibatkan kerugian di pihak yang dikecoh baik berupa uang atau data pribadi. <br />. Bencana Alam, konten yang memuat hal-hal yang terkiat kejadian alam yang memakan korban <br />. Kriminalitas, konten yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan tindak kejahatan <br />. Lalu Lintas, konten yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas, baik itu berupa kebijakan atau insiden. <br />. Peristiwa Ajaib, konten yang memuat kejadian yang tidak lazim dan mustahil. <br />. Lain-lain, konten lain yang tidak termasuk dalam kesepuluh kategori tersebut <br /><br />Dalam hal pencegahan agar masyarakat terutama pengguna sosial media tidak membuat dan/atau menyebarkan berita hoaks, sebenarnya Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dalam peraturan tersebut juga memuat mengenai sanksi pidana yang cukup berat terhadap penyalahgunaan media elektronik, namun faktanya sampai dengan saat ini pembuatan dan penyebaran berita hoaks masih saja gencar di sosial media.<br /><br />Untuk itu, perlu kiranya peran dari masyarakat, pemerintah, penegak hukum maupun media (pers) untuk mensosialisasikan kembali mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mempublikasikan perkara-perkara pidana sehubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga efek jera yang ditimbulkan bukan hanya terhadap pelaku yang tidak akan mengulangi perbuatannya lagi tetapi juga bagi pihak yang belum pernah melakukan tidak akan berani untuk melakukannya. Di samping itu, perlu juga dilakukan kegiatan edukasi mengenai bahaya berita hoax baik di sekolah-sekolah, universitas maupun di lingkungan masyarakat umum, sehingga muncul kesadaran diri masing-masing individu akan resiko dan bahaya berita hoax. <br /><br />D. MEMINIMALISIR PENYEBARAN BERITA HOAX                     <br />Tindakan pencegahan selanjutnya adalah meminimalisir penyebaran berita hoax. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: <br />1. Tidak ikut serta menyebarkan berita hoax <br />2. Melaporkan berita hoax kepada pihak sosial media yang digunakan (misal: Facebook) <br />3. Melaporkan berita hoax ke Kemkominfo agar segera diblokir <br />4. Melaporkan kepada pihak Kepolisian agar segera dilakukan tindakan represif<br /><br />MENANGULANGI BERITA HOAX (UPAYA REPRESIF) <br />Upaya menanggulangi (represif) terhadap penyebaran berita hoax melalui media internet dapat dilakukan dengan berbagai cara dengan melibatkan berbagai kalangan, meliputi:<br />1. Masyarakat<br />2. Pihak Kepolisian<br />3. Kementerian Kominfo<br />4. Penerapan peraturan Perundang-undangan terhadap berita hoax <br /><br /><b>1. Tindakan Masyarakat terhadap Berita Hoax </b><br /> Jika menemukan kabar hoax, untuk mencegah agar kabar tersebut tidak tersebar bisa melaporkan kabar <br />      hoax tersebut melalui sarana yang tersedia pada masing-masing media, contohnya: <br /> Media sosial Facebook, dapat menggunakan fitur Report Status dan kategorikan informasi hoax sebagai <br />      hatespeech/harrasment/rude/threatening atau kategori lain yang sesuai. Jika banyak aduan dari <br />      pengguna, Facebook akan menghapus status tersebut. <br /> Untuk Google, Anda bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian <br />      apabila  mengandung kabar palsu. Twitter memiliki fitur Report Tweet untuk melaporkan twit yang <br />      negatif,  demikian juga dengan Instagram. <br /> Kemudian, bagi pengguna internet Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan e-mail ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id. <br /><br /> <b>2. Tindakan Kepolisian terhadap Berita Hoax </b><br />Setelah mendapatkan informasi adanya berita hoax, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan segala tindakan represif sesuai dengan tugas dan kewenangannya. <br /><br /><b>3. Tindakan Kemkominfo terhadap Berita Hoax </b><br /> Tindakan preventif (pencegahan). Sosialisasi Literasi Cerdas Bermedia Sosial <br /> Tindakan represif <br />a. Kegiatan Deklarasi Turn Back Hoax <br />b. Bekerja sama dengan media sosial, seperti Whatsapp, Facebook dan Twitter <br />c. Bekerja sama dengan Dewan Pers dalam pemblokiran media online yang terindikasi melanggar UU Pers <br /><br /><b>4. Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax </b><br />Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah diuraikan dengan jelas dan tegas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik, namun untuk berita hoax dirumuskan dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <br /><br />Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax <br />Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: <br /><br />1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. <br /><br />2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). <br /><br /><b>Penerapan Peraturan Perundang-undangan terhadap Berita Hoax </b><br />Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: <br /><br />1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). <br /><br />2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (*)

Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Mengenali, Menangkal dan Menaanggalungai Berita Hoax

                                    Oleh : Dr. H. Eddy Suwito, SH., MH, Pengurus LPBH NU Jawa Timur berita korupsi .co - Seiring dengan...

»

Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto : Siapapun Boleh Bicara, Yang Punya Kewenangan Kita

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy5UJROj0_pZM0s9LehFx2nilvzkEYl7Bf3_eVckHH8JsCpRPNXZoZWTdeWhRxrWf_o1kyd6KjCQ9tRCnXAG1fsm8ECRlhSh46ByI02xDh4F4LpGqlsEevSMYiBShGcqZULl70RU7ElhM/s1600/IMG20190523132707.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="361" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgy5UJROj0_pZM0s9LehFx2nilvzkEYl7Bf3_eVckHH8JsCpRPNXZoZWTdeWhRxrWf_o1kyd6KjCQ9tRCnXAG1fsm8ECRlhSh46ByI02xDh4F4LpGqlsEevSMYiBShGcqZULl70RU7ElhM/s640/IMG20190523132707.jpg" width="360" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Para pakar hukum pidana maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), kerap kali mengatakan, bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah suatu kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak pembangunan dan perekonomian serta dapat menyengsarakan kehidupan masyarakat.<br /> <br /> Sementara masyarakat menilai, bahwa penegakan hukum dalam kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) Khususnya Kepolisian dan Kejaksaan sepertinya tebang pilih.<br /> <br /> Dan hal inipula yang terjadi dalam penanganan Kasus perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah di BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresi tahun 2018 - 2019, yang menyeret M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik sebagai terdakwa setelah tertangkap tangan terlebih dahulu oleh penyidik Kejari Gresik pada tanggal 14 Januari 2019 dengan barang buki berupa uang sebanyak Rp531.623.000 (yang disita dari tangan terdakwaR p374.186.000 dan dari brankas Bendahara BPPKAD sejumlah Rp157.437.000)<br /> <br /> Akibatnya, beredar isu di Kabupaten Gresik yang menyebutkan, bahwa tidak ada pengembangan atau tersangka baru dalam kasus yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /> <br /> Namun hal itu dibantah tegas oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gresik melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Andrie Dwi Subianto saat dihubungi beritakorupsi.co yang mengatakan, siapapun boleh bicara, namun kewenangan bukan di tangan mereka melainkan di Kejaksaan Negeri Gresik.<br /> <br /> “Silahkan bicara apapun boleh, tetapi kewenangan bukan di tangan mereka melainkan di tangan kita,” kata Andrie Dwi Subianto dengan tegas, Kamis, 17 Juli 2019.<br /> <br /> Sehari sebelumnya, Andrie Dwi Subianto selaku Kasi Pidsus Kejari Gresik mengatakan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, namun tak menjelaskan lebih rinci siapa yang akan dibidiknya. Pun demikian, Andrie menambahkan, JPU akan menunggu putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor nantinya.<br /> <br /> “Belum ada penyidikan baru, tapi kemungkinan ada tersangka baru. Kita lihat nanti juga putusan Hakim,” kata Andrie Dwi Subianto (Selasa, 16 Juli 2019)<br /> <br /> Sebelumnya, pada Kamis, 13 Juni 2019, Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto juga  mengatakan, bahwa Andhi Hendro Wijaya selaku mantan Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik turut bertanggung jawab. <br /> <br /> Apa yang sampaikan oleh Andrie Dwi Subianto selaku Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Gresik ini, akan ditunggu oleh masyarakat Khususnya di  Kbaputen Gresik, agar Kejari Gresik tak dituding adanya tebang pilih dalam nanganan kasus Korupsi seperti kasus perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Kapitasi Jaspel (Jasa Pelayanan) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik pada tahun 2017 dan 2018 yang menyeret Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dr. H.M. Nurul Dholam sebagai terdakwa (sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor).<br /> <br /> Pada hal, dr. Sugeng selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupatena Gresik sebelum dr. H.M. Nurul Dholam, juga telah melakukan hal yang sama. Bahkan sisa uang dari hasil pemotongan dana Kapitasi Jaspel Dinas Kesehatan Kab. Gersik sebesar Rp451 juta diserahkan dr. Sugeng kepada dr. H.M. Nurul Dholam saat dr. Sugeng menjelang pensiun. Uang hasil pemotongan dana Kapitasi itu, juga mengalir ke pejabat-pejabat dan LSM di Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Apakah hal ini akan terjadi dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah di BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresi tahun 2018 - 2019?<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjauhfyIQnMoi6CCbNM92JlzM771iJ5GovV57FodvNYdp0d0ZUWe292WDGA2Zc1BM5f8Yl00gDEmeJFobXO4OQelc4A1Fb_STj4lP_5FAZUqu08qRRZ1mbv2IMpOikyKCHDZnnFkigzE6Q/s1600/IMG_20190615_000645.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="483" data-original-width="291" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjauhfyIQnMoi6CCbNM92JlzM771iJ5GovV57FodvNYdp0d0ZUWe292WDGA2Zc1BM5f8Yl00gDEmeJFobXO4OQelc4A1Fb_STj4lP_5FAZUqu08qRRZ1mbv2IMpOikyKCHDZnnFkigzE6Q/s640/IMG_20190615_000645.jpg" width="384" /></a></div> Sementara kasus pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik, sudah berlangsung pada  saat Andhi Hendro Wijaya menjabat sebagai Kepala BPPKAD maupun Kepala BPPKAD sebelum yaitu Yetty Sri Suparyatidra. <br /> <br /> Tidak hanya itu. Apa yang dilakukan terdakwa M. Mukhtar, juga atas sepengetahuan dan persetujuan Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPAKD. Bahkan Andhi Hendro Wijaya ikut membagikan duit hasil pemotongan itu ke Pejabat Pemda Gresik. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan JPU terhadap terdakwa Muhktar maupun keterangan saksi dipersidangan.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono (Skretaris BPPKAD) dan para kapala Bidang (Kabid) antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri.<br /> <br /> Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra.<br /> <br /> Selanjutnya, Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221, yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /> <br /> Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /> <br /> Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. <br /> <br /> Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. <br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960.<br /> <br /> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /> <br /> Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan.<br /> <br /> Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemotongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRJNUDyBArL9ZxuEUgIHJWyaQS-hKcXzmrxBYvPASOZp4pbhNlvNzwCv9gZn62Jyokg7btyFsoxJ_vZGT8D86hyphenhyphenJiY9FnalKkWEWCxasYLD_GUPmyrhBD96Q062NHfTtOSyFKlB6ACkQc/s1600/IMG20190613105148.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjRJNUDyBArL9ZxuEUgIHJWyaQS-hKcXzmrxBYvPASOZp4pbhNlvNzwCv9gZn62Jyokg7btyFsoxJ_vZGT8D86hyphenhyphenJiY9FnalKkWEWCxasYLD_GUPmyrhBD96Q062NHfTtOSyFKlB6ACkQc/s640/IMG20190613105148.jpg" width="640" /></a></div> Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat.  <br /> <br /> Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. <br /> <br /> Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. <br /> <br /> Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. <br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. <br /> <br /> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /> <br /> Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri.<br /> <br /> Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. <br /> <br /> Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan.<br /> <br /> Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. <br /> <br /> Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. <br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. <br /> <br /> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFzLcao5uiRE1iJI8uDaS5fe5SdIYauUXDJuGzHjsUgLZaPwWtKzzo9Ht3RFBlt1h2jcGOSBMlarlEtlGn1dHYb0ltRWjcOT_d0ARlxbFBUDGWbAdJKxKbvyKNHyX4AjBGkyjyDceCL_U/s1600/IMG20190523120948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFzLcao5uiRE1iJI8uDaS5fe5SdIYauUXDJuGzHjsUgLZaPwWtKzzo9Ht3RFBlt1h2jcGOSBMlarlEtlGn1dHYb0ltRWjcOT_d0ARlxbFBUDGWbAdJKxKbvyKNHyX4AjBGkyjyDceCL_U/s640/IMG20190523120948.jpg" width="640" /></a></div> Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /> <br /> Bahwa pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). <br /> <br /> Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).<br /> <br /> JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). <br /> <br /> Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan. <br /> <br /> Dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa.<br /> <br /> Menurut JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. <br /> <br /> Bahwa secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /> <br /> Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU.  <br /> <br /> JPU menjelaskan, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /> <br /> JPU juga menyebutkan, perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. <br /> <br /> JPU menjelaskan tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.<br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwa terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto : Siapapun Boleh Bicara, Yang Punya Kewenangan Kita

berita korupsi .co - Para pakar hukum pidana maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), kerap kali mengatakan, bah...

»

Evaluasi Kinerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kall

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZC-ujkApst5RXeuOzRLzY-_kLgiSeNU61rqhKzm5BHZnQZ8sDNGw2-kApdefnbnV6MuUER7vP2nizLVczDL8DCoovpc56fDDfI48D5MjOpTPZOT7MZ6q72zvZmtdUvMXQua5Y7kP8vy4/s1600/photo_2019-07-17_15-14-06.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZC-ujkApst5RXeuOzRLzY-_kLgiSeNU61rqhKzm5BHZnQZ8sDNGw2-kApdefnbnV6MuUER7vP2nizLVczDL8DCoovpc56fDDfI48D5MjOpTPZOT7MZ6q72zvZmtdUvMXQua5Y7kP8vy4/s640/photo_2019-07-17_15-14-06.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b><i>Catatan ICW Atas Capaian Agenda Prioritas dalam NAWACITA</i></b></span><br /> <br /> <br /> <b>Jakarta,<span style="font-size: large;"> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Dalam beberapa bulan mendatang, Jokowi akan mengakhiri kepemimpinannya Jilid I yang sudah dilalui bersama Jusuf Kalla. <br /> <br /> Selama hampir 5 (lima) tahun menjabat, tentu banyak sekali dinamika pemerintahan yang terjadi. Ada banyak capaian maupun program kerja pemerintahan yang belum tuntas untuk diselesaikan. Menjelang pemerintahan berakhir, sudah semestinya Presiden Jokowi melakukan refleksi kerja atas capaian maupun target kerja yang belum tercapai. Hal ini menjadi baseline untuk menentukan percepatan di sektor-sektor tertentu dan tentunya juga akan mempengaruhi desain penyusunan kabinet. <br /> <br /> Evaluasi pemerintahan tentunya penting dilakukan tidak hanya oleh kepala pemerintahan (baca: Presiden). Akan tetapi juga dapat dilakukan secara objektif dan terukur oleh elemen masyarakat sipil. Dalam hal ini, Indonesia Corruption Watch mengambil peran untuk menilai refleksi kinerja pemerintahan selama satu periode yang sudah dilakukan.<br /> <br /> Refleksi pemerintahan dan kabinet kerja pada sesi ini difokuskan kepada sektor HUKUM dan POLITIK. Adapun acuan penilaian dengan cara membuka ulang 9 (Sembilan) agenda prioritas Pemerintah yang tertuang dalam Nawacita. Agenda proritas tersebut dipisah ulang terhadap sektor yang relevan dengan isu hukum dan politik. <br /> <br /> Berikut ini 17 Catatan ICW atas realisasi Nawacita dan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. <br /> <br /> <b>Poin I NAWACITA. <br /><i>“… Serta kami menjamin rasa aman warga negara dengan membangun POLRI yang professional dan dipercaya masyarakat.”</i></b><br /> <br /> <b>Catatan: </b><br /> 1. Agenda reformasi Polri masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Hal ini terlihat  <br />    dari beberapa catatan, di antaranya:<br /> <br /> a. Tingkat kepatuhan dalam pelaporan LHKPN masih rendah. Apabila merujuk pada situs daring elhkpn.kpk.go.id selama tahun 2017-2018, ada sebanyak 29.526 anggota Kepolisian yang wajib melaporkan LHKPN. Akan tetapi dari jumlah tersebut masih terdapat 12.779 orang atau sekitar 43 persen anggota Polri yang LHKPN-nya tidak ditemukan dalam situs daring yang dimiliki oleh KPK.<br /> <br /> b. Integrasi dan transparansi data penanganan kasus korupsi secara bertingkat (Mabes - Polda dan Polres) belum terbuka.  <br /> <br /> c. Penanganan perkara-perkara pidana masih berpotensi membuka ruang terjadinya praktik suap (misalnya melalui pemberian SP3).<br /> <br /> d. Pengawasan yang dilakukan oleh Kompolnas masih terbatas karena kewenangan yang lemah.<br /> <br /> e. Sistem meritokrasi jabatan-jabatan strategis di lingkungan Polri masih menyisakan sejumlah persoalan. Misalkan Promosi seorang Perwira tinggi yang pernah terseret persoalan hukum dipromosikan menjadi seorang Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Hal ini menyisakan pertanyaan terkait ukuran kompetensi dan penilaian kinerja dalam promosi jabatan tersebut. <br /> <br /> 2. Pembatalan pembentukan Densus Antikorupsi oleh Presiden merupakan sesuatu yang layak untuk diapresiasi. Sebab dalam perkembangannya, wacana pembentukan Densus diduga untuk menggantikan peran KPK.<br /> <br /> 3. Kasus penyerangan Novel dan pimpinan KPK, penganiayaan terhadap aktivis anti korupsi dan jurnalis yang tidak kunjung tuntas dan menunjukkan kemajuannya hingga saat ini menjadi pekerjaan rumah yang menguji komitmen dan independensi kepolisian. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNI3z0xcP6gn8z3zhQd86dw7HpxgJ28FyfnM_VwWh74kYBUyNnsGUZUwN7cR4VQNn6tk2eHpuWHMZa2DFAEdYvGgHPqF9MXnzDIrloUfMDjd4UhpX73nYcZyUVgjm-vMo3hVcNQ2SyqR4/s1600/photo_2019-07-17_15-14-54.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="853" data-original-width="1280" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNI3z0xcP6gn8z3zhQd86dw7HpxgJ28FyfnM_VwWh74kYBUyNnsGUZUwN7cR4VQNn6tk2eHpuWHMZa2DFAEdYvGgHPqF9MXnzDIrloUfMDjd4UhpX73nYcZyUVgjm-vMo3hVcNQ2SyqR4/s640/photo_2019-07-17_15-14-54.jpg" width="640" /></a></div> <b>Poin II NAWACITA. <br /><i>“…Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kami memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan.”</i><br /><br />Catatan: </b><br /> 4. Sejauh ini tidak ada agenda konkret reformasi kepartaian sebagaimana yang dicantumkan dalam Nawacita. Misal, tidak ada inisiatif pemerintah untuk mengusulkan revisi perubahan Undang-Undang Partai Politik untuk memperbaiki tata kelola Partai Politik menuju arah modern, transparan, dan akuntabel. Tindakan konkret Pemerintah hanya sebatas meningkatkan alokasi APBN untuk partai politik menjadi sebesar Rp 1.000 per suara. <br /> <br /> 5. Tata kelola kepemiluan diatur dalam kodifikasi UU Pemilu (UU No 7/2017). UU ini tidak efektif menjawab persoalan korupsi pemilu seperti candidacy buying, vote buying, money politics, dan masalah pendanaan kampanye. UU ini justru mempertahankan oligarki partai politik salah satunya dengan mempertahankan presidential threshold meski Pemilu Presiden dan DPR/D diadakan secara serentak. <br /> <br /> 6. Pemerintah tidak berperan maksimal dalam membenahi lembaga perwakilan. Tindakan paling fatal adalah Presiden mengaku kecolongan dalam pembahasan UU MD3 sehingga menghasilkan pasal-pasal yang bermasalah. Semisal pasal yang mengatur persetujuan tertulis Presiden dan pertimbangan MKD dalam pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum. Padahal pasal ini sebelumnya sudah dibatalkan oleh MK. <br /> <br /> <b>Poin IV NAWACITA<br /><i>“…Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”</i><br />Catatan: </b><br /> 7. Secara umum agenda reformasi hukum tidak mempunyai arah yang jelas. Pemerintah terkesan hanya terfokus pada reformasi sektor perekonomian. Akibatnya isu hukum hanya dijadikan anak tiri untuk menunjang agenda-agenda di sektor ekonomi. <br /> <br /> 8. Penunjukan pimpinan lembaga penegak hukum oleh Presiden masih kental dengan aroma politik akomodasi dan bagi-bagi kekuasaan.<br /> <br /> 9. Sistem pengelolaan serta pengawasan di lembaga pemasyarakatan belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari kasus yang melibatkan oknum Lapas seperti praktik pungli, jual beli fasilitas, plesiran, bahkan hingga suap.<br /> <br /> 10. Penunjukkan Menteri Hukum dan HAM dari unsur partai politik rawan disusupi kepentingan partai politik tertentu. Misalnya pada isu revisi UU KPK dan upaya pencabutan PP 99/2012 terkait pemberian remisi.<br /> <br /> 11. Tidak tercapainya agenda nawacita dalam hal pengaturan RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai.<br /> <br /> 12. Pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan di sektor hukum antara lain Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi, Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang pemilik manfaat (beneficial ownership) dan PP 43 Tahun 2018 yang memberikan apresiasi kepada pelapor kasus korupsi. <br /> <br /> “ Kami akan memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya; <br /> Catatan:<br /> <br /> 13.  Pemberantasan korupsi dalam sudut pandang Presiden Jokowi masih disederhanakan pada urusan pungli yang menjadi penghambat urusan perizinan dan bisnis. Sementara persoalan korupsi yang lebih makro dan kompleks seperti mafia hukum, mafia sektor sumber daya alam dan korupsi anggaran, dll, masih belum menjadi fokus utama. <br /> <br /> <b><i> “Pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan Peradilan; </i><br />Catatan: </b><br /> 14.  Presiden sebagai kepala negara belum tampak berperan untuk mendorong perbaikan pada sektor peradilan agar dapat berjalan dengan maksimal. Bahkan selama 5 (lima) tahun menjabat, Presiden sangat jarang sekali berbicara tentang mafia dan korupsi di lingkungan peradilan. <br /> <br /> 15. Tidak ada arahan untuk penegak hukum bersih bersih peradilan. Seolah ini peran KPK semata. <br /> <br /> <b><i>“…pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang”</i><br /><br />Catatan: </b><br /> 16. Salah satu pencapaian positif di sektor perbankan pada Era Jokowi adalah ditandatanganinya kesepakatan hubungan timbal balik pidana antara Swiss dengan Indonesia berkaitan dengan aset pelaku kejahatan di luar negeri.<br /> <br /> 17. Tidak tercapainya agenda nawacita dalam hal pengaturan RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik Hukum Pidana dan Pembantasan Transaksi Tunai. Padahal semua aturan tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional.<br /> <br /> <b>KESIMPULAN dan REKOMENDASI</b><br /> <br /> Pemerintahan Jilid Pertama Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla meninggalkan banyak pekerjaan rumah untuk merealisasikan Nawacita di sektor hukum dan politik. Ada harapan besar agar pekerjaan rumah yang belum tuntas tersebut bisa dilanjutkan pada kepemimpinan kedua 2019 hingga 2024, sehingga program Nawacita menjadi agenda berkelanjutan. Namun disayangkan, pidato visi Indonesia yang disampaikan di Sentul (14/7/2019) lalu tidak menyinggung keberlanjutan Nawacita pada sektor hukum dan politik. Sehingga ada kesan Jokowi ingin meninggalkan agenda Nawacita di Bidang Hukum dan Politik yang belum ia tuntaskan. <br /> <br /> Kesimpulan.<br /> 1. Agenda refomasi hukum dan pemberantasan korupsi belum prioritas Jokowi pada pemerintahan Jilid I. Grand Design pembenahan dua sektor tersebut juga belum terlihat. Presiden masih terfokus pada sektor ekonomi yang sesungguhnya terhambat karena persoalan hukum yang tidak pasti dan maraknya korupsi. <br /> <br /> 2. Pengisian jabatan masih menjalankan politik akomodasi. Pada awal pemerintahan cukup baik karena bersinergi dengan lembaga lain untuk melihat rekam jejak kandidat pejabat publik. Namun belakangan metode tersebut seolah ditinggalkan. <br /> <br /> 3. Terdapat sejumlah peraturan yang bersinergi dengan pemberantasan korupsi seperti Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang pemilik manfaat (beneficial ownership) dan PP 43 Tahun 2018 yang memberikan apresiasi kepada pelapor kasus korupsi dan MLA dengan Swiss. Namum sejumlah pengaturan UU seperti RUU Perampasan Aset, RUU Kerjasama Timbal Balik dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai masih menggantung. <br /> <br /> <b>Rekomendasi</b><br /> 1. Presiden perlu menyusun dan mengawal lansung program pemerintah di sektor hukum dan politik. Khususnya agenda reformasi sektor penegakan hukum dan tata kelola partai politik yang sudah mendesak untuk dilakukan. <br /> <br /> 2. Presiden harus selektif dalam pengisian jabatan menteri di sektor hukum dan Politik seperti Menkopolhukan, Menkumham, MenpanRB, Kapolri dan Jaksa Agung. Jabatan tersebut harus diisi oleh professional berintegritas, tidak memiliki persoalan hukum masa lalu dan tidak sedang membawa agenda partai politik tertentu. <br /> <br /> 3. Politik legislasi nasional harus diarahkan kepada upaya memperkuat pemberantasan korupsi secara luas dan kelembagaan KPK secara khusus. (*)<br /> <br /> Indonesia Corruption Watch, 17 Juli 2019

News Pemerintahan Pendidikan Regional Evaluasi Kinerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kall

Catatan ICW Atas Capaian Agenda Prioritas dalam NAWACITA Jakarta, berita korupsi .co - Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Joko Wi...

»

Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto : Kemungkinan Ada Tersangka Baru

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFPxS_QEV1daVVXGvDbKi8aC9OhQAMhvZEDTzkuHGQvAc4qVdp4h0JcI44RqO5MmodncRptFXMfkBeoZc6DI7Tww4NHvzCmTi9grcSMgRcjP8APICBYATZyap-Wn4ER6ctjbz57gh4LoY/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFPxS_QEV1daVVXGvDbKi8aC9OhQAMhvZEDTzkuHGQvAc4qVdp4h0JcI44RqO5MmodncRptFXMfkBeoZc6DI7Tww4NHvzCmTi9grcSMgRcjP8APICBYATZyap-Wn4ER6ctjbz57gh4LoY/s640/3.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, Andrie Dwi Subianto mengatakan (Selasa, 16 Juli 2019), kemungkinan ada tersangka baru dalam perkara Korupsi pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah di BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresi tahun 2018 - 2019 yang menyeret M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik sebagai terdakwa setelah tertangkap tangan terlebih dahulu oleh penyidik Kejari Gresik pada tanggal 14 Jauari 2019 dengan barang buki berupa uang sebanyak Rp531.623.000 yang disita dari tangan terdakwa sebanyak RpRp374.186.000 dan dari brankas Bendahara BPPKAD sejumlah Rp157.437.000 <br /> <br /> Hal itu dikatakannya menjawab pertanyaan beritakorupsi.co saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa, 16 Juli 2019.<br /> <br /> “Belum ada penyidikan, tapi kemungkinan ada tersangka baru, tapi kita lihat nanti juga putusan Hakim,” kata Andrie Dwi Subianto, Selasa, 16 Juli 2019.<br /> <br /> Apa yang disampaikan Kasi Pidsus Gresik ini, bisa jadi karena pada sebelumnya (Kamis, 13 Juni 2019), sudah mengatakan, bahwa Andhi Hendro Wijaya selaku mantan Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gresik, turut bertanggung jawab. <br /> <br /> Dan apa yang katakan Andrie Dwi Subianto ini akan ditunggu oleh masyarakat Khususnya di  Gresik, agar Kejari Gresik tak dituding, adanya tebang pilih dalam penanganan kasus Tindak Pidaa Korupsi, seperti saat menangani kasus Korupsi pemotongan dana Kapitasi Jasa Jaspel (Jasa Pelayanan) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Sebab dalam kasus ini,  Kejari Gresik juga tak menyeret mantan Kepala Dinas Kesehatan sebelumnya yakni dr. Sugeng yang juga melakukan pemotongan Jaspel dana Kapitasi, di mana uang sebesar Rp451 juta dari sisa pemotongan dana Kaspitasu itu diserahkam ke Pejabat yang menggantikannya dan melakukan pemotongan yang sama mengikuti apa yang dilakukan pendahulunya. Uang hasil pemotongan dana Kapitasi itu, juga mengalir ke pejabat-pejabat dan LSM di Kabupaten Gresik. <br /> <br /> Sementara kasus pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah di BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresi sudah berlangsung pada  Andhi Hendro Wijaya menjabat Kepala BPPKAD maupun pada pejabat sebelum.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Apa yang dilakukan terdakwa M. Mukhtar, juga atas sepengetahuan dan persetujuan Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPAKD. Bahkan Andhi Hendro Wijaya ikut mmbagikan duit hasil pemotongan itu ke Pejabat Pemda Gresik.<br /> <br /> Jadi tak salah bila masyarakat menuding Kejari Gresik tak tegas alias tebang pilih dalam menangani kasus Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam dakwaan JPU menjelaskan, pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri.<br /> <br /> Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /> <br /> Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /> <br /> Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPoB2QiIw9RMQ2PmxtkJUgvYbp9cVU0jGyPx-nZXQpoHhWNJvn3xegoXfD-9BWTLRT3eWg65-WBK754tZoSkOWordkIDma6UxL9cgZtEP0cK3gzJF5NK185ZgN7DQ4TGxR_Jm03vQ-JqQ/s1600/IMG20190523120948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPoB2QiIw9RMQ2PmxtkJUgvYbp9cVU0jGyPx-nZXQpoHhWNJvn3xegoXfD-9BWTLRT3eWg65-WBK754tZoSkOWordkIDma6UxL9cgZtEP0cK3gzJF5NK185ZgN7DQ4TGxR_Jm03vQ-JqQ/s640/IMG20190523120948.jpg" width="640" /></a></div>  Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. <br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960.<br /> <br /> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /> <br /> Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan.<br /> <br /> Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemotongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. <br /> <br /> Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat. <br /> <br /> Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. <br /> <br /> Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. <br /> <br /> Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. <br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1pmSMqhuCAxxhX1sq-DlvrCZf0xhcUMzC8g45PLu7vnZ5rvFZQ5UXlF-741xy5odGfkBjGwXkJ3lOcJ0BALW1Rt8ZqFXML8spzuWJ8RjKhmTJ5tStMDl8FoUIOxSu3nRqSIgeTxLbMos/s1600/IMG20190613105148.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1pmSMqhuCAxxhX1sq-DlvrCZf0xhcUMzC8g45PLu7vnZ5rvFZQ5UXlF-741xy5odGfkBjGwXkJ3lOcJ0BALW1Rt8ZqFXML8spzuWJ8RjKhmTJ5tStMDl8FoUIOxSu3nRqSIgeTxLbMos/s640/IMG20190613105148.jpg" width="640" /></a></div> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /> <br /> Dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri.<br /> <br /> Bahwa pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. <br /> <br /> Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan.<br /> <br /> Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. <br /> <br /> Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. <br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. <br /> <br /> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. <br /> <br /> Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /> <br /> Bahwa pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). <br /> <br /> Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah).<br /> <br /> JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). <br /> <br /> Bahwa pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan. <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWV2rXVqnjishifOL020WKitDbjuFhVv_3cakOE8Xx_gftiEj6RFo0SEHTQfXOiioHq5ABilwrpPnJFlH5BjEM7O-xlcOLvRt0bvVLehyphenhyphenb5cg2u1zjaTwPqN0_CJGCf1Ln7kP_bikvtjc/s1600/IMG20190523120959.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWV2rXVqnjishifOL020WKitDbjuFhVv_3cakOE8Xx_gftiEj6RFo0SEHTQfXOiioHq5ABilwrpPnJFlH5BjEM7O-xlcOLvRt0bvVLehyphenhyphenb5cg2u1zjaTwPqN0_CJGCf1Ln7kP_bikvtjc/s1600/IMG20190523120959.jpg" /></a></div> <br /> imana kemudian hasil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa.<br /> <br /> Menurut JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. <br /> <br /> Bahwa secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /> <br /> Bahwa para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik,” ujar JPU.  <br /> <br /> JPU menjelaskan, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /> <br /> JPU juga menyebutkan, perbuatan terdakwa tersebut telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. <br /> <br /> JPU menjelaskan tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.<br /> <br /> Atas perbuatannya, terdakwa terancam pidana penjara paling lama 20 tahun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto : Kemungkinan Ada Tersangka Baru

berita korupsi .co - Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, Andrie Dwi Subianto mengatakan (Selasa, 1...

»