Terpidana Sipenyuap Jaksa 1,5 M, Dituntut Lagi 4 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>-  Oknum Staf Intel Kejati Jatim Siperantara Suap “Aman”<br />-  Menyuap Jaksa Rp 1,5 M, Dituntut 2 Tahun Penjara, </b></span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>   Menyuap Pegawai BPN Rp 175 juta, Dituntut 4 Tahun </b></span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwYz04vuRjyeBFOUrYO7-b38KICIuv2X6fyeWrDqHkSy0fF_C0eYBt9PEowMyQ5l3lYf2gpoSB7e3tRqIp6pm5_EFFsVPPmQh66QigQnwHXDzMRc3rJwMTcNnUIkEyp6FbHaZOj-jjMDc/s1600/Abdul+Manaf.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwYz04vuRjyeBFOUrYO7-b38KICIuv2X6fyeWrDqHkSy0fF_C0eYBt9PEowMyQ5l3lYf2gpoSB7e3tRqIp6pm5_EFFsVPPmQh66QigQnwHXDzMRc3rJwMTcNnUIkEyp6FbHaZOj-jjMDc/s640/Abdul+Manaf.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> “Sama tapi tak serupa”. Ungkapan inilah yang barangkali tepat dalam kasus perakara Korupsi yang menjerat terpidana 3 tahun penjara untuk yang Kedua kalinya, yakni Abdul Manaf.<br /> <br /> Kasus yang pertama menjerat Abdul Manaf, bermula pada saat Operasi Tangan Tangan (OTT) Tim Saber Pungli Kejati Jatim terhadap Ahmad Fauzi (sudah divonis 4 tahun penjara dari tuntutan 2 tahun) salah seorang Jaksa penyidik Kejati Jatim dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 milliyar, pada Rabu, 23 Nopember 2016 lalu.<br /> <br /> Uang sebanyak itu adalah pemberian Abdul Manaf ke Ahmad Fauzi, agar tidak dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas Tanah Kas Desa (TKD), Desa Kalimook Kabupaten Sumenep di BPN Sumenep, dimana Ahmad Fauzi adalah salah satu Jaksa penyidik dari Kejati Jatim. Sebab penyidk penyidik memiliki bukti transfer uang sebesar Rp 100 juta dari Abdul Manaf ke rekening Wahyu Sudjoko selaku kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep.<br /> <br /> Dalam kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas Tanah Kas Desa (TKD), Desa Kalimook Kabupaten Sumenep, sebelumnya penyidik sudah menetapkan Wahyu Sudjoko, kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep dan Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, Murhaimin menjadi tersangka. <br /> <br /> Murhaimin dianggap berperan membantu Wahyu Sudjoko dalam proses pengalihan hak atas TKD tersebut, dengan cara meminjam KTP  milik warga sebanayak 14 Kepala Keluarga (KK) selaku pemegang hak atas tanah tersebut, dengan alasan akan mendapatkan bantuan berupa mesin traktor. Namun ternyata dipakai untuk mengurus  Sertifikat Hak Milik (SHM) ke BPN.<br /> <br /> Pada saat pengajuan proses SHM di BPN, Murhaimin menawarkan tanah tersebut ke Abdul Manaf dan Hans, pengusaha asal Surabaya. Biaya pengurusan ditanggung Abdul Manaf dengan diperhitungkan ke harga jual tanah tersebut. Kemudian, Abdul Manaf pun menyerahkan uang sebesar Rp 75 juta, dan setelah proses SHM selesai, Abdul Manaf kemudian mentrasfer uang sejumlah Rp 100 juta ke rekening Wahyu Sudjoko.<br /> <br /> Karena takut dijadikan tersangka, Abdul Manaf kemudian meminta bantuan kepada Abdullah, salah satu staf di bidang Intelijen Kejati Jatim sebagai perantara ke Ahmad Fauzi.<br /> <br /> Abdul Manaf menyatakan kepada Abdullah, siap memberikan uang Rp 750 juta. Tapi  yang diminta Jakasa Nakal itu justru senilai 2 milliar, yang disampaikannya melalui Abdullah. Namun Abdul Manaf hanya mampu memenuhi senilai Rp 1,5 miliyar. Lalu uang itu pun diantarkan Ambul Manaf ke Kejati Jatim dengan menaruhnya di mobil si Ahmad Fauzi, sebelum Ahmad Faiuzi berangkat ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk bersidang menghadapi gugatan Praperadilan yang diajukan Dahlan Iskan dalam kasus Korupsi PT Panca Wira Usaha, pada Rabu 23 Nopember 2016.<br /> <br /> Dalam kasus OTT tersebut, sipenyuap (Abdul Manaf) dan yang menerima suap (Ahmad Fauzi) diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), menuntut ringan rekan seprofesinya bersama Abdul Manaf, dengan tuntutan pidana 2 tahun penjara. <br /> <br /> Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menghukum Ahmad Fauzi selaku aparat pengak hukum dengan pidana penjara selama 4 tahun, sementara Abdul Manaf selaku si penyuap, divonis 3 tahun penjara. Itulah kasus yang pertama menghantarkan Abdul Manaf ke penjara.<br /> <br /> Dalam kasus yang kasus yang kedua ini sama dengan kasus yang pertama tetapi berbeda. Karena yang pertama menyuap si Jaksa “nakal” lalu terjaring OTT. Untuk kasus yang kedua ini, terkait penyuapan terhadap pegawai BPN Sumenep yang  “nakal”, yakni si Wahyu Sudjoko, sebesar Rp 175 juta, tetapi bukan karena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Namun, kasus yang pertama bermula dari kasus yang kedua.<br /> <br /> Abdul Manaf diadili karena menyuap si Jaksa “nakal” dan pegawai BPN “nakal” dengan perkara yang dipisahkan. Sementara si Wahyu Sudjoko diadili bersama Murhaimin selaku Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, bukan karena menerima suap, melainkan karena kasus TKD, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya.<br /> <br /> Kasus ini pun mengundang pertanyaan. Mengapa si Wahyu Sudjoko selaku PNS, penyelenggara negara, yang menerima hadiah alias uang suap sebesar Rp 175 juta dari Abdul Manaf tidak diadili ? lalu bagaimana pula dengan si Abdulla yang dikatakan Abdul Manaf sebagai perantara, dalam kasus suap sebesar Rp 1,5 milliyar ?<br /> <br /> Untuk kasus suap yang kedua, Abdul Manaf dituntut pidana penjara selama 4 tahun oleh JPU Sahroli, dari Kejati Jatim dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Judi Prasetya, sementara terdakwa kasus suap yang juga terpidana kasus suap itu didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Totok Pranoto dkk, pada Kamis, 23 Nopember 2017.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, JPU Sahroli menyatakan, bahwa terdakwa Abdul Manaf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak idana Korupsi sebagai mana diancam dan diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, dengan tuntutan 4 tahun penjara.<br /> <br /> “Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan,” ucap JPU Sahroli.<br /> <br /> Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui PH-nya, untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) pada persidangan berikutnya. <br /> <br /> Terkait 13 bidang tanah yang menjadi “biang kerok” dalam kasus ini, dimana 10 bidang tanah dibeli oleh Hans seorang pengusaha asal Surabaya dari Murhaimin yang hanya dijadikan saksi, menurut JPU Sahroli, dirinya tidak tahu. Menurutnya, Hans hanya dijadikan sebagai saksi. pada hal, tanah yang dibeli Abdul Manaf dan Hans dari Murhaimin dianggap tidak sesuai dengan prosedur.<br /> <br /> “Saya tidak tahu, Hans hanya sebagai saksi,” jawab JPU Sahroli, yang juga Jaksa dalam kasus Korupsi pembangunan gedung DPRD Madiun bersama Jaksa Adung. Dimana Jaksa Adung mendatangi rumah terdakwa, 3 hari sebelum putusan. Yang kabarnya, “menerima sesuatu” dari terdakwa pada saat penyidikan. (Redaksi)

Tipikor Terpidana Sipenyuap Jaksa 1,5 M, Dituntut Lagi 4 Tahun Penjara

-  Oknum Staf Intel Kejati Jatim Siperantara Suap “Aman” -  Menyuap Jaksa Rp 1,5 M, Dituntut 2 Tahun Penjara,     Menyuap Pegawai BPN R...

»

Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : UU Nomor 2 Tahun 2017 Adalah Payung Hukum Terhadap Kontraktor

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXLiONEDaecWaf1q9HYIqId6Pjb-ssQq9Zn_RcgBuiNjRHMqTLnW9pAkD8euCv725Wum6_76gUip53cAuWZifWe459DW8E-kHvc6fS90loqClNsm9pzpnswLhSD0Lh2SqaIu0_-YlGrNg/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXLiONEDaecWaf1q9HYIqId6Pjb-ssQq9Zn_RcgBuiNjRHMqTLnW9pAkD8euCv725Wum6_76gUip53cAuWZifWe459DW8E-kHvc6fS90loqClNsm9pzpnswLhSD0Lh2SqaIu0_-YlGrNg/s640/2.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Dari Kanan, Dr. Herry Sinurat., ST., MMT., SH., MH</b></td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Pemerintah kini telah memberikan jaminan payung hukum terhadap pelaku jasa konstruksi, untuk menjalankan usahanya di Indonesia dengan dikeluarkannya UU RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang sebelumnya dengan UU  Nomor 18 Tahun 1999.<br /> <br /> “Pemerintah telah memberikan payung hukum terhadap pelaku jasa konstruksi untuk menjalankan usahanya dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang ditandai  dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Ini lebih lengkap dari pada Undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 18 tahun 1999,” kata Herry Sinurat.<br /> <br />  Hal itu dikatakan Dosen pada Prodi Magister Manajemen Teknologi ITS Surabaya ini, yang juga Pemberi Keterangan Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah)  untuk Penanganan Permasalahan Hukum PBJP (Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) ini, dalam acara sosialisaSi UU Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yang diselenggarakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh, pada Selasa,  21 Nopember 2017.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim1axHq28AywDd9wSmLLALmrBbA0jgYhDz_LrFEZJPlA4QQ7fYF5Fu4SQdsbi9mq78X4F5o5cdzRFsRN46inRbbDs9eDbMFkeOeN7KSoVsDYBeSH1UFojQfPfquV2_mkKvcFh0n5ZF50I/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim1axHq28AywDd9wSmLLALmrBbA0jgYhDz_LrFEZJPlA4QQ7fYF5Fu4SQdsbi9mq78X4F5o5cdzRFsRN46inRbbDs9eDbMFkeOeN7KSoVsDYBeSH1UFojQfPfquV2_mkKvcFh0n5ZF50I/s640/3.jpg" width="640" /></a></div> Menurut Dr. Herry Sinurat, bahwa pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi baik untuk  Kontrak Pemerintah  maupun  Kontrak Privat,  selama fase kontraktual yang berlangsung sejak dilaksanakannya Penandatanganan Kontrak sampai dengan Serah Terima Kedua / Final Hand Over : FHO , adalah  merupakan hubungan   keperdataan. Jadi tidak boleh dilakukan intervensi penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum, kecuali pada kondisi - kondisi yang mengakibatkan   terjadinya Kerugian benda dan Jiwa, Suap, Gratifikasi dan OTT.<br /> <br /> "Kalau dulu, bila ada kesalahan pada saat pengecoran atau ngelas pada proyek pembangunan gedung, ada yang dipidana. Tetapi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 2 tahun 2017, yang lebih jelas mengatur tentang kesalahan kontraktor atau pihak swasta dalam menangani proyek infrastruktur  tidak bisa dipidanakan. Namun, kegagalan pekerjaan konstruksi, kesalahan perencanaan dan konstruksi yang rusak saat pembangunan, adalah merupakan hukum keperdataan,” ucap Putra kelahiran Pematang  Siantar, Sumatera Utara ini.<br /> <br /> Pria yang meraih penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia ( Leprid ) sebagai Peraih Diversifikasi Ilmu Teknik Sipil dan Hukum dengan Jenjang Pendidikan Sebidang  ini menambahkan, Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah lex specialias atau bersifat Khusus, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan kedudukan  antara pengguna dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang memuat tentang hak dan  kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang berkontrak.<br /> <br /> "Lex Specialis, tidak dikenal istilah kegagalan konstruksi, sebelum proyek selesai dan diserah terimakan dari penyedia jasa kepada pengguna jasa , tidak ada penegakan hukum, baik dari Kepolisian,  Kejaksaan dan pihak lainnya, seandainya proyek tersebut mengalami kerusakan. Kalau ini yang terjadi, dapat dikategorikan sebagai peristiwa wanprestasi baik terhadap biaya, mutu dan waktu. Solusinya adalah Penyedia Jasa harus melakukan  oleh perbaikan lagi, termasuk  apabila kerusakan tersebut terjadi  masa pemeliharaan," katanya dengan senyum yang disambut tepuk tangan para peserta.<br /> <br /> Dr. Herry Sinurat menjelaskan, bahwa UU Jasa Konstruksi ini tidak lagi berorientasi hanya kepada urusan bidang PUPR tetapi mencakup penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Indonesia secara utuh antara lain yang pertama ; Adanya pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; 2, Menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi yang adil, sehat dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat; 3, Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui kemitraan dan sistem informasi, sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi; 4, Lingkup pengaturan yang diperluas tidak hanya mengatur usaha jasa konstruksi melainkan mengatur rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan; 5, Adanya aspek perlindungan hukum terhadap upaya yang menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi agar tidak mengganggu proses pembangunan. Perlindungan ini termasuk perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Pada UU  Jasa Konstruksi yang baru tidak terdapat klausul kegagalan pekerjaan konstruksi hanya ada klasul kegagalan bangunan. Hal ini sebagai perlindungan antara pengguna dan penyedia jasa saat melaksanakan pekerjaan konstruksi; <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxs4l9A3lUBII_gY4Q_JPCJkEOUUTQFOoiaQ0QqqLn70Cc_xbxZqwIbyD6AZKxNqyuYLPYib4NQ9u_O4zzB9aDcmX8FjHp3yY4l99EGDjFbj2eCaJ1sjhFD-02P5Q8NF2IWZ2F1P8bc6Y/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxs4l9A3lUBII_gY4Q_JPCJkEOUUTQFOoiaQ0QqqLn70Cc_xbxZqwIbyD6AZKxNqyuYLPYib4NQ9u_O4zzB9aDcmX8FjHp3yY4l99EGDjFbj2eCaJ1sjhFD-02P5Q8NF2IWZ2F1P8bc6Y/s640/1.jpg" width="640" /></a> <br /> 6, Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bekerja di bidang jasa konstruksi, termasuk pengaturan badan usaha asing  dan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, juga penetapan standar remunerasi minimal untuk tenaga kerja konstruksi; 7. Adanya jaring pengaman terhadap investasi yang akan masuk di bidang jasa konstruksi; dan 8, Mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4). 9, Penyelesaian sengketa jasa konstruksi lebih memprioritaskan jalur non litigasi melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase.<br /> <br /> “Kalaupun ada kegagalan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi,  berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2017, yang menentukan gagal tidaknya adalah Penilai Ahli yang ditetapkan oleh Menteri PUPR",  ujar Harry Sinurat, yang sering dihadirkan JPU menjadi Ahli di Pengadilan Tipikor Surabaya mengakhiri.  (Redaksi)

Pemerintahan Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : UU Nomor 2 Tahun 2017 Adalah Payung Hukum Terhadap Kontraktor

Dari Kanan, Dr. Herry Sinurat., ST., MMT., SH., MH berita korupsi .co - Pemerintah kini telah memberikan jaminan payung hukum terhadap ...

»

Setelah “Papa” Ditahan, Bagaimana dengan Kursi Ketua DPR dan Ketum Golkar?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiae3crF_8GcC-lSsIZy3FdQfDdkQQAaaio6xwPCN-Skq8nGSpjnZ4ajsEnSEH6VEj2Iu4JePVeONPEwHS783kaqJZY2LV7DgUyIUk-5pSPsQwujmHvWwDJ-M_MVDh2vHhNy2INAFS3nFE/s1600/2.+ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1080" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiae3crF_8GcC-lSsIZy3FdQfDdkQQAaaio6xwPCN-Skq8nGSpjnZ4ajsEnSEH6VEj2Iu4JePVeONPEwHS783kaqJZY2LV7DgUyIUk-5pSPsQwujmHvWwDJ-M_MVDh2vHhNy2INAFS3nFE/s640/2.+ICW.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Jakarta,</span> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi KTP Elektronik, Setya Novanto. Penahanan akan dilakukan setidaknya selama 20 hari kedepan dan dapat diperpanjang dalam rangka melakukan penyidikan. <br /> <br /> Mengacu pada KUHAP, penyidik KPK cukup beralasan (syarat subjektif dan syarat objektif) untuk melakukan penahanan. Hal ini dilakukan KPK terhadap seluruh tersangka kasus korupsi yang pernah ditangani sebelumnya. Penahanan ini juga merupakan langkah akselerasi penyidikan. Sebab, KPK tengah berkejaran waktu dengan gugatan praperadilan yang dilayangkan Setya Novanto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. <br /> <br /> Dalam fase yang singkat ini, sebaiknya penyidik KPK juga memburu asset-aset tidak wajar yang diduga dimiliki oleh Setya Novanto dengan menjerat Setya dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Langkah ini merupakan sebuah keniscaayaan yang harus dilakukan KPK, sebagaimana dilakukan KPK terhadap para tersangka kasus korupsi lainnya.<br /> <br /> Mengacu pada LHKPN yang pernah disetorkan pada KPK pada 2015 lalu, tercatat kekayaan Setya Novanto sebesar Rp 114 Milyar. Jumlah ini patut dicurigai kebenarannya mengingat banyaknya asset mewah yang diduga dimiliki Setya. Diantaranya adalah dugaan kepemilikan Jet Pribadi, seperti yang pernah disampaikan Ketua DPD Golkar Bali I Ketut Sudikerta saat melakukan upacara adat di Bali dan kepemilikan rumah di sejumlah tempat dengan harga yang fantastis. Oleh Karena itu, penting bagi KPK untuk menggunakan UU TPPU untuk melakukan pelacakan terhadap asal usul aset yang dimiliki Setya. Terlebih lagi fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam perkara Andi Narogong menunjukkan transaksi dilakukan berlapis-lapis (layering) untuk menyamarkan asal usul uang sebelum diterima oleh penerima manfaat sesungguhnya. <br /> <br /> Setelah ditahan<br /> <br /> Perkara korupsi yang menjerat Novanto menjadi rumit dalam konteks posisi yang bersangkutan bersamaan menjadi Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Dua posisi yang strategis dan saling mengunci dalam pengambilan keputusan. <br /> Dua jabatan tersebut sudah sepatutnya dilepas agar tidak menjadi beban kelembagaan. Tentu tidak sepatutnya DPR dipimpin oleh seorang tersangka kasus korupsi yang sudah ditahan oleh KPK sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Point ini yang harus menjadi pehatian bagi masyarakat. <br /> Mengacu kepada Pasal 87 ayat 1 UU MD3 menyebutkan bahwa :<br /> <br /> (1). Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) berhenti dari jabatannya karena:<br /> <br /> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan.<br /> Harus diakui, memang ada sejumlah tantangan aturan untuk secara mudah menggantikan Novanto dari kursi ketua DPR. Namun bukan berarti tidak ada celah aturan. ICW menilai setidaknya ada dua jalur cepat untuk menggantikan Novanto dari kursi pimpinan DPR. <br /> <br /> 1. Melalui jalur kepartaian<br /> Jalur kepartaian merupakan langkah yang mau tidak mau menjadi opsi utama. Sebab kursi jabatan menjadi ketua DPR juga terbentuk atas mandat partai. Sehingga Golkar tidak boleh hanya berfokus pada permasalahan internal partai mereka semata, sementara melupakan aspek jabatan publik yang justru memiliki dampak lebih luas kepada masyarakat.<br /> <br /> Golkar mempunyai alasan kuat untuk segera mengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Selain kasus hukum tindak pidana korupsi yang saat ini tengah membelit ketua umum partai tersebut, Setya Novanto selama ini dikenal tidak membawa perubahan signifikan pada citra Partai Golkar. Sebaliknya, Setya Novanto banyak membuat gaduh baik terkait hukum dan etik yang sedikit banyak berdampak pada citra Golkar. Selain itu, dalam waktu 18 bulan menjabat sebagai Ketua Umum (Mei 2016 hingga saat ini), tercatat sedikitnya 16 kader Partai Golkar di legislatif nasional/ daerah, eksekutif daerah, dan kader sayap partai menjadi tersangka kasus korupsi.<br /> <br /> Tabel 1.<br /> Kader Golkar Tersangka Korupsi (Mei 2016-November 2017)<br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHxwTeLStmxsWPTMQLzByvNlIFGU6SjR3Oow56ZntLwd5EbVzY52t_eJjuWq_1Vb85vxlI9IDGAS_vWK5_5Yf2i0vl6qNwAJrFCtcr2Jr3OG5t9ikOK31tXsPcR7F3yvdSTOzhI7-WllA/s1600/18301896_156947071505875_54001146152540806.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="270" data-original-width="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHxwTeLStmxsWPTMQLzByvNlIFGU6SjR3Oow56ZntLwd5EbVzY52t_eJjuWq_1Vb85vxlI9IDGAS_vWK5_5Yf2i0vl6qNwAJrFCtcr2Jr3OG5t9ikOK31tXsPcR7F3yvdSTOzhI7-WllA/s1600/18301896_156947071505875_54001146152540806.png" /></a></div> <br /> Hal yang harus dilakukan partai Golkar adalah sesegera mungkin mengusulkan penggantian Ketua DPR yang baru untuk menggantikan Setya Novanto. Jika cara ini ditempuh, maka prosesnya akan cederung lebih cepat. Atau bisa juga dilakukan dengan cara meminta Novanto mengundurkan diri.<br /> <br /> 2. Melalui Dorongan MKD<br /> Jika mengacu kepada aturan, tindakan Novanto diduga melanggar sejumlah aturan dianyaranya : <br /> <br /> a. Peraturan DPR Nomor 10 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR pada bagian Integritas Pasal 3 point ke (5) disebutkan “Anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<br /> b. Pasal 236 Ayat (3) UU MD3 “ Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme” <br /> <br /> Aturan ini bisa menjadi dasar bagi MKD untuk meminta kesediaan Novanto mengundurkan diri. Terlebih lagi yang bersangkutan tidak akan dapat melaksanakan tugasnya secara berturut turut. <br /> <br /> Harus dipahami, kepentingan Novanto mundur/diganti dari kursi Ketua DPR untuk kepetingan public yang lebih luas. Alangkah memalukannya jika Lembaga Tinggi Negara dipimpin oleh seorang tersangka kasus korupsi yang sedang berada dalam tahanan. Sementara lengser dari partai merupakan untuk kepentingan internal kader mereka. ***<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sumber  : ICW

Regional Tipikor Setelah “Papa” Ditahan, Bagaimana dengan Kursi Ketua DPR dan Ketum Golkar?

Jakarta, berita korupsi .co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi KTP ...

»

Dua Terdakwa penerima "Suap" Dituntut 2 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCMYzfxmCGQU-ZQBybypCvXmG0vVdjOzhprMNsFYbSZ8Qvckitm7x6NHbdbJ2PJHy5zxvHkY46eEe31fmFpa2idYXrL4DtG4JXPzcOCP_BhZJM8CmrMMUHHbbvjbKIB3qQlWSUKw38eG0/s1600/Terdakwa+OTT+BPN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCMYzfxmCGQU-ZQBybypCvXmG0vVdjOzhprMNsFYbSZ8Qvckitm7x6NHbdbJ2PJHy5zxvHkY46eEe31fmFpa2idYXrL4DtG4JXPzcOCP_BhZJM8CmrMMUHHbbvjbKIB3qQlWSUKw38eG0/s640/Terdakwa+OTT+BPN.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">terdakwa saat berkonsultasi dengan PH-nya atas tuntutan JPU</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Setelah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya terhadap terdakwa tunggal selaku penerima suap, yakni Dina Karandina, staf pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkab Sidoarjo, Jawa Timur di Hotel JW Mariot, Jalan Embongmalang Surabaya, pada Kamis, 23 Maret 2017, yang disidangkan oleh Kejari Surabaya.<br /> <br /> Kali ini, tim Satgas Saber Pungli Polrestabes Surabaya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, pada 20 Oktober 2016 lalu, kembali melakukan OTT terhadap 2 pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II selaku penerima suap, sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikenakan terhadap terdakwa, dengan Jakasa Penuntut Umum (JPU) dari Kajaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak.<br /> <br /> Dalam pasal 11 berbunyi ; <i>Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.</i><br /> <br /> Sementara di pasal 12 ; <i>Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Huruf e; pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan  maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</i><br /> <br /> Kedua terdakwa itu ialah Chalidah Nazar (48) staf Seksi Pengukuran, dan Bayu Sasmito (33) selaku Pegawai Harian Lepas (PHL) BPN Surabaya II. Kedua terdakwa ini ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan Polrestabes Surabaya pada 9 Juni 2017 lalu, dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 8 juta, beberapa bendel dokumen, bukti setor PNBP dan buku rekening Bank Jatim.<br /> <br /> Uang yang disita Polisi saat itu sebagai barang bukti, berasal dari para pemohon pengukuran tanah yang ingin dipercepat pelayanan, lalu dimintai uang tambahan sesuai luas tanah diluar PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang wajib dibayarkan ke kas negara.<br /> <br /> Bila dikatakan terdakwa ini “menerima uang suap” sesuai dengan pasal 11 UU Korupsi, dari siapa menerima ? apakah sipenerima tidak turut serta ditangkap seperti beberapa kasus OTT yang dilakukan oleh KPK dan saat ini di sidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya ? <br /> <br /> Atau memang, pengertian pasal 11 UU Korupsi dalam pelaksanaan OTT berdasarkan Perpres 86 tahun 2016 hanya untuk sipenerima karena berstatus pegwai negeri dan tidak berlaku bagi sipemberi ? lalu apakah seorang Pegawai Harian Lepas dapat juga dikategorikan sebagai pegawai negeri atau penyelenggaara negara ?<br /> <br /> Setelah menjalani persidangan, kedua terdakwa (Perkara terpisah) ini pun dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan oleh JPU Chalida dari Kejari Tanjung Perak, Surabaya, pada Selasa, 21 Nopember 2017.<br /> <br /> JPU mengatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Koruspi, sebagaimana diancam dan diatu dalam pasal 11 Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /> <br /> “Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman pida penjara selama 2 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan,” ucap JPU dalam surat tuntutannya.<br /> <br /> Terkait tuntutan JPU, terdakwa mapun Penasehat Hukum terdakwa tak mau memberikan komentar. (Redaksi)

News Tipikor Dua Terdakwa penerima "Suap" Dituntut 2 Tahun Penjara

terdakwa saat berkonsultasi dengan PH-nya atas tuntutan JPU berita korupsi .co – Setelah kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaku...

»

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dan Anggota DPRD, Jadi Tersangka Kasus Korupsi ?

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCb52jpYDdHNhK25pZLmMIItY7SsLTQQsYV9cocY6zQKG-SQnbrPpmbCtSRhfnoiEHVrYadn9-xZUxUGZLKsFIMtXcHHQGOCeeYai19guI1kYYh6toz_65JetNFcFj27fvTue3GkI8yQg/s1600/Wali+Kota+Mojokerto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCb52jpYDdHNhK25pZLmMIItY7SsLTQQsYV9cocY6zQKG-SQnbrPpmbCtSRhfnoiEHVrYadn9-xZUxUGZLKsFIMtXcHHQGOCeeYai19guI1kYYh6toz_65JetNFcFj27fvTue3GkI8yQg/s640/Wali+Kota+Mojokerto.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto atas, JPU KPK dan foto bawah Wali Kota Mojokerto </td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">koruspi</span>.co –</b></span> Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dan anggota DPRD Kota Mojokerto, saat ini tak bisa tidur nyenyak lagi, setelah JPU KPK membacakan surat tuntutannya terhadap 3 terdakwa pimpinan DPRD Kota Mojokerto, yakni Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto), pada Selasa, 21 Nopember 2017.<br /> Pasalnya, JPU KPK mengatakan kepada wartawan media ini usai persidangan, bahwa ada tersangka baru dan penyidik KPK telah mengekspos Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) baru. <br /> <br /> “Suda ada Sprindik baru, tapi mungkin untuk jelasnya kami kordinasikan dulu dengan tim penyidik. Tapi yang jelas sudah ada ekspos Sprindik baru bahwa ada tersangka baru. Untuk namanya nanti kita konfirmasi dengan teman-teman penyidik,” ungkap JPU KPK<br /> <br /> Saat ditanya lebih lanjut terkait Sprindik baru yang dikeluarkan penyidik KPK, apakah tersangka baru itu adalah Wali Kota dan anggota DPRD Kota Mojokerto ?. JPU KPK mengakui berdasarkan fakta persidangan.<br /> <br /> “Kalau berdasarkan fakta-fakta persidangan ya,” jawabnya.<br /> <br /> Fakta persidangan terungkap, bahwa Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, memerintahkan Wiwiet Febriyanto untuk menemui pimpinan Dewan dengan menyebutkan angka 390 dan 395, namun tak menjelaskan tentanga angka tersebut. Menurutnya, Wiwiet-lah yang tahu tentang angka yang dimaksud. Justru Mas’ud Yunus ibarat “lempar batu sembunyi tangan” saat dipersidangan.<br /> <br /> Pada hal, dalam surat dakwaan JPU KPK  terkait angka 390 dan 395 disebutkan, bahwa pada Selasa, 5 Juni 2017, dirumah dinas Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, bertemu dengan Ketua DPRD (Purnomo) dan 2 wakil Ketua DPRD Mojokerto (Abdullah Fanani dan Umar Faruq), bermaksud menanyakan tentang realisasi uang komitmen fee program Jasmas sejumlah 12 persen dan uang triwulan. Setelah pertemuan tersebut, Mas;ud Yunus memanggil terdakwa Wiwiet Febriyanto, untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen program Jasmas dan triwulan, serta meminta terdakwa Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal tersebut dengan pimpinan DPRD, agar Pimpinan dan anggota DPRD memperlancar pembahasan APBD-P 2017 maupun APBD tahun 2018.<br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap terdakwa Pimpinan DPRD dan Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto dijelaskan, Pada sekitar akhir tahun 2016, seperti yang tertuang dalam surat dakwaan JPU KPK, yakni  adanya kesepakatan antara Mas’ud Yunus dengan pimpinan DPRD Kota Mojokerto, dimana Mas’ud Yunus akan memberikan komitmen kepada para Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, yang bersumber dari persentase atas pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan atau Penling, atau yang dikenal dengan istilah program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee sebesar Rp 65 juta pertahun untuk masing-masing anggota DPRD kota Mojokerto, sebagai uang lelah dalam membahas anggaran yang rencananya diberikan per triwulan di tahun 2017. Pada sekitar bulan Februari 2017, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Mojokerto, terdakwa Purnoma, Umar Farooq dan Abdullah Fanani serta beberapa Ketua Fraksi mengadakan pertemuan dengan Wiwid Febrianto membahas pekerjaan terkait Jasmas, serta tidak lanjut komitmen fee.<br /> <br /> Ternyata, hingga bulan Mei 2017, komitmen fee kepada para Pimpinan dan anggota DPRD belum dilakukan. Pada hal ada permasalahan, terkait pelaksanaan anggaran Dinas PUPR pada APBD Tahun Anggaran 2017, yang mungkin akan dipermasalahkan oleh DPRD yang bisa jadi akan berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan APBD tahun 2018, diantaranya Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda) untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan yang bersumber dari DAK fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan fisik bidang infrastruktur perumahan air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000, yang total keseluruhan sejumlah Rp 13.352.264.600 sebagai akibat tidak terealisasinya transfer DAK tahun 2016 dari Kementerian Keuangan Kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR.<br /> <br /> JPU KPK mengungkapkan, pada Selasa, 5 Juni 2017, terdakwa Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani menemui Mas’ud Yunus di rumah dinasnya, guna menanyakan tindak lanjut pemberian komitmen fee. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Mas’ud Yunus kemudian meminta Wiwid Febrianto untuk merealisasikan komitmen fee dan menyampaikan kepada para pimpinan DPRD, agar tidak mempersulit pembahasan APBD perubahan tahun 2017 maupun APBD tahun 2018.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlL-NAtMnAtnZuUCTm0VzvnzZ4FQW_ciKjfZ_LpqGlZv8ehECP6HPPcInBVOgkfB_zf2zJunaFJ2W6OvPf-q4tPvXfXItmFLQmkJH12gbkiisAa9d2xKVRKHL-fIb3kfsv2eZnNboVjxE/s1600/IMG20171107112311_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlL-NAtMnAtnZuUCTm0VzvnzZ4FQW_ciKjfZ_LpqGlZv8ehECP6HPPcInBVOgkfB_zf2zJunaFJ2W6OvPf-q4tPvXfXItmFLQmkJH12gbkiisAa9d2xKVRKHL-fIb3kfsv2eZnNboVjxE/s640/IMG20171107112311_1.jpg" width="640" /></a></div> Setelah pertemuan di rumah dinas Wali Kota, kemudian dilanjutkan pertemuan di Kantor DPRD Kota Mojokerto keesokan harinya. Terdakwa Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta Wiwid Febrianto agar segera merealisasikan komitmen fee sejumlah Rp 395 juta per triwulan, dan tahap pertama dari 8% dana program Jasmas sebesar Rp 500 juta, dan Wiwid Febrianto pun menyanggupinya. <br /> <br /> Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017.<br /> <br />  Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017.<br /> <br /> Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta.<br /> <br /> JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). <br /> <br />  Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017.<br /> <br /> Kemudian, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta.<br /> <br /> JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP1Dw17WQuqDlaRbiZf9sfEYWwbPQCT-GYLqrMGQrphCM2lTdqC3TbUd-WdnIPsvIHxzObCDehh_ZWXPLII2U7-eXP82WYQVcrnhviMdGsvogY7lcS9kwztmpSvOE2v6DvXwWQNTsbY4A/s1600/IMG20171107112815.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="571" data-original-width="494" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP1Dw17WQuqDlaRbiZf9sfEYWwbPQCT-GYLqrMGQrphCM2lTdqC3TbUd-WdnIPsvIHxzObCDehh_ZWXPLII2U7-eXP82WYQVcrnhviMdGsvogY7lcS9kwztmpSvOE2v6DvXwWQNTsbY4A/s320/IMG20171107112815.jpg" width="276" /></a></div> Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017.<br /> <br /> Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta.<br /> <br /> JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). <br /> <br /> Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi.<br /> <br /> Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta.<br /> <br /> Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC).<br /> <br /> Pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. <br /> <br /> Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq.<br /> <br /> Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. Uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000.<br /> <br /> Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji.<br /> <br /> Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. <br /> <br /> Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO).<br /> <br /> Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  <br /> <br /> Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /> <br /> Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, merekapun di tangkap KPK.  (Redaksi)

News Tipikor Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dan Anggota DPRD, Jadi Tersangka Kasus Korupsi ?

Foto atas, JPU KPK dan foto bawah Wali Kota Mojokerto berita koruspi .co – Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dan anggota DPRD Kota Mojok...

»

Kasus Suap OTT, Tiga Ketua DPRD Kota Mojokerto Dituntut Pidana 5 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3fz5yBA8sQpQshv5Zp-_FlPrOsGdM6OPLdwRDFKvTpyAmD-LaxCiW_FMCipp64JX0zbfM-LTAxBQCl0oLvo3dnTdy9cNRWahmLzk2fgTnDUTfgbKDTTGq6AG_zKfYsL_u52z3trN0RBk/s1600/terdakwa+OTT+DPRD+Mojokerto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3fz5yBA8sQpQshv5Zp-_FlPrOsGdM6OPLdwRDFKvTpyAmD-LaxCiW_FMCipp64JX0zbfM-LTAxBQCl0oLvo3dnTdy9cNRWahmLzk2fgTnDUTfgbKDTTGq6AG_zKfYsL_u52z3trN0RBk/s640/terdakwa+OTT+DPRD+Mojokerto.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Sidang perkara kasus suap Ketua DPRD Kota Mojokerto yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada Juni lalu, tak lama lagi akan berakhir setelah JPU KPK membacakan surat tuntutannya terhadap 3 terdakwa, pada Selasa, 21 Nopember 2017.<br /> <br /> Pada Selasa, 21 Nopember 2017, dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim H.R Unggul Warso Mukti, JPU KPK Lie Putra Setiawan, Heradian Salipi, Iskandar Marwanto, Subari Kurniawan dan Tri Anggoro Mukti membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Purnomo (Ketua DPRD Kota Mojokerto), terdakwa Umar Faruq (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dan terdakwa Abdullah Fanani (Wakil Ketua Kota Mojokerto) dengan perkara masing-masing terpisah, yang didampingi Penasehat Hukum (PH) para terdakwa, diantanya Setiyono dari LBH Trisakti Jakarta.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa selaku pimpinan DPRD Kota Mojokerto, telah menerima sejumlah uang Rp 450 juta, yang diperuntukkan bagi para Pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto periode 2014-2019, dari Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto dan Wiwid Febrianto,  Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto.<br /> <br /> JPU KPK menyatakan, pemberian uang tersebut agar Ketua, wakil Ketua serta Ketua Fraksi maupun anggota DPRD Kota Mojokerto lainnya, tidak mempersulit pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 maupun RAPBD Tahun Anggaran 2018.<br /> <br /> Perbuatan para terdakwa, lanjut JPU KPK, bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagamaina telah diubah dengan UU RI Nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 17 tahun 2014 dan UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan DPRD Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib Dewan.<br /> <br /> JPU KPK menyebutkan, bahwa terdakwa (Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut, sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 12 huruf a jo pasal 18 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan dituntut pidana penjara masing-masing selama 5 tahun.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLUm7bYfatwR1jir7s4WJerdGnISTCLAOwvDnmWhjEtxvOAe0oKxMCXwSB2U4oEPoNo31stNJyne94H35y1_PF-zXoCe8wvIz8MGC9U6EmiARDgeurB5gEyz1UMwjKczqCVXA7AAclK4U/s1600/IMG20170829101323_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLUm7bYfatwR1jir7s4WJerdGnISTCLAOwvDnmWhjEtxvOAe0oKxMCXwSB2U4oEPoNo31stNJyne94H35y1_PF-zXoCe8wvIz8MGC9U6EmiARDgeurB5gEyz1UMwjKczqCVXA7AAclK4U/s640/IMG20170829101323_1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Wiwiet Febriyanto</td></tr> </tbody></table> Sementara barang bukti yang dijadikan JPU KPK dalam kasus perkara ke- 3 terdakwa, JPU KPK menyatakan dipergunakan untuk perkara lain.<br /> <br /> “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengdilan Negeri Suarabaya, untuk menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun, denda sebesar Dua ratus Lima puluh juta rupiah subsidair 6 bulan kurungan” ucap JPU dalam tuntutannya.<br /> <br /> Atas tuntutan JPU KPK, Majelis Hakim memberikan waktu seminggu terhadap terdakwa, maupun PH terdakwa untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaannya). <br /> <br /> “Atas tututan Jaksa, suadara terdakwa diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan,” perintah Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Usai persidangan, saat wartawan media ini menanyakkan terkait barang bukti yang dipergunakan dalam perkara lain, yang tertuang dalam surat tuntutan, JPU KPK menyatakan, bahwa ada tersangka baru dan penyidik KPK telah mengekspos Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) baru. <br /> <br /> “Suda ada Sprindik baru, tapi mungkin untuk jelasnya kami kordinasikan dulu dengan tim penyidik. Tapi yang jelas sudah ada ekspos Sprindik baru bahwa ada tersangka baru. Untuk namanya nanyti kita konfirmasi dengan teman-teman penyidik,” ungkap JPU KPK<br /> <br /> Saat ditanya lebih lanjut terkait Sprindik baru yang dikeluarkan penyidik KPK, apakah tersangka baru itu adalah Wali Kota dan anggota DPRD Kota Mojokerto ?. JPU KPK mengakui berdasarkan fakta persidangan.<br /> <br /> “Kalau berdasarkan fakta-fakta persidangan ya,” jawabnya.<br /> <br /> Terkait uang sebesar Rp 900 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto dan Ipang, yang diminta “Rudi”, salah seorang oknum yang mengaku dari “ICW” (Kordinator ICW Adnan sudah membantahnya saat dihubungi wartawan media ini, 26 Oktober 2017.red). Saat itu, “Rudi” mendampingi 2 orang  penyidik KPK yang sedang melakukan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan keterangan (Pulbaket) di Surabaya. Yang kemudian, Ipang dan beberapa orang rakanan (kontraktor) Gersik, Lamongan dan Mojokerto dipanggil oleh 2 orang penyidik bersama dengan “Rudi” untuk datang ke sebuha Hotel Alana di Surabaya, 1 bulan sebelum terjadi OTT terhadap Wiwiet dan 3 pimpinan DPRD Kota Mojokerto.<br /> <br /> Permintaan uang oleh “Rudi” terhadap Ipang, adalah sebagai biaya bila hendak diperiksa di Surabaya, dan bila diperiksa di Jakarta tidak ada biaya. Namun setelah terjadi OTT, uang sebesar Rp 900 juta itu pun dititipkan oleh “Rudi” kepada penyidik KPK di Jakarta. Hal ini seperti yang disampiakan oleh Ipang kepada wartawan media ini serta terungkap pula dalam persidangan, saat Ipang menjadi saksi untuk 3 terdakwa pimpinan Dewan Kota Mojokerto.<br /> <br /> Terkait hal ini, JPU KPK mengatakan, bahwa uang tersebut sudah ditipkan oleh Rudi kepada KPK. Untuk mengemabilannya, menurut JPU KPK harus melalui proses hukum yakni melapor ke Kepolisian. Selain itu, JPU KPK dengan tegas membantah, bahwa Rudi bukan pegawai KPK.<br /> <br /> “Uang itu sekarang sudah ditiipkan oleh Rudi ke KPK. Rudi bukan pegawai KPK. Kalau untuk mengembalikannya, harus melaui proses hukum,” katanya kemudian.<br /> <br /> Lalu mengapa Rudi mendampingi 2 orang penyidik KPK saat memanggil Ipang dan beberapa orang rakanan (Kontraktor) lainnya ke Hotel ?. Mengapa JPU KPK tidak dapat menghadirikan Rudi ke persidangan, walau JPU KPK mengatakan kepada Majelis Hakim sudah memanggil dua kali ?. adakah yang “berani” menolak panggilan KPK ?<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiatZ0zSEz6X_yIvK8YYYk19QESTjhJNM76coCcmQdVaq2HHhuZuCU3Wis5L68VGqxPNac069keGzMvV0v23hjStJuQmssDhkR3oC9nVIQvABdwka8u81FGEuA2MwvgCtN0btquHeK9QiU/s1600/IMG20171003113607.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="875" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiatZ0zSEz6X_yIvK8YYYk19QESTjhJNM76coCcmQdVaq2HHhuZuCU3Wis5L68VGqxPNac069keGzMvV0v23hjStJuQmssDhkR3oC9nVIQvABdwka8u81FGEuA2MwvgCtN0btquHeK9QiU/s640/IMG20171003113607.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Wali Kota Mojokerto</td></tr> </tbody></table> Sementara menurut Ipang, saat menceritakan ke wartawan media ini di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa Rudi alias Musabib yang tinggal di Wiyung Surabaya adalah mantan Wartawan harian di Surabaya. Menurut Ipang, Rudi bersama 2 penyidik KPK memanggilnya bersama beberapa rekanan yang berasal dari Gersek, Lamongan dan Mojokerto ke Hotel Alana didaerah Kertajaya Surabaya. Saat penyerahan sejumlah uang dari Ipang ke Rudi, dilakukan di Sutos Surabaya tanpa 2 orang peyidik KPK.<br /> <br /> “Uang itu saya serahkan di Sutos, hanya berdua, 1 bulan sebelum OTT. Kalau yang dipanggil ke Hotel Alana itu ada 5 orang kalau nggak salah. Dari Gersik, Lamongan, Mojokerto 2, saya dan Pak Darsono. Rudi itu namanya Musabib, dulunya Wartawan Surabaya Pagi,” kata Ipang.<br /> <br /> Kasus ini berawal Pada sekitar akhir tahun 2016, seperti yang tertuang dalam surat dakwaan JPU KPK, yakni  adanya kesepakatan antara Mas’ud Yunus dengan pimpinan DPRD Kota Mojokerto, dimana Mas’ud Yunus akan memberikan komitmen kepada para Pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, yang bersumber dari persentase atas pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan nama kegiatan penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan atau Penling, atau yang dikenal dengan istilah program jaring aspirasi masyarakat atau (Jasmas) sejumlah Rp 26 millyar, serta tambahan fee sebesar Rp 65 juta pertahun untuk masing-masing anggota DPRD kota Mojokerto, sebagai uang lelah dalam membahas anggaran yang rencananya diberikan per triwulan di tahun 2017. Pada sekitar bulan Februari 2017, bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Kota Mojokerto, terdakwa Purnoma, Umar Farooq dan Abdullah Fanani serta beberapa Ketua Fraksi mengadakan pertemuan dengan Wiwid Febrianto membahas pekerjaan terkait Jasmas, serta tidak lanjut komitmen fee.<br /> <br /> Ternyata, hingga bulan Mei 2017, komitmen fee kepada para Pimpinan dan anggota DPRD belum dilakukan. Pada hal ada permasalahan, terkait pelaksanaan anggaran Dinas PUPR pada APBD Tahun Anggaran 2017, yang mungkin akan dipermasalahkan oleh DPRD yang bisa jadi akan berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan APBD tahun 2018, diantaranya Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda) untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan yang bersumber dari DAK fisik bidang transportasi daerah sejumlah Rp 13.284.905.600 dan fisik bidang infrastruktur perumahan air minum dan sanitasi sejumlah Rp 67.359.000, yang total keseluruhan sejumlah Rp 13.352.264.600 sebagai akibat tidak terealisasinya transfer DAK tahun 2016 dari Kementerian Keuangan Kepada Pemerintah Kota Mojokerto, karena keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh dinas PUPR.<br /> <br /> JPU KPK mengungkapkan, pada Selasa, 5 Juni 2017, terdakwa Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani menemui Mas’ud Yunus di rumah dinasnya, guna menanyakan tindak lanjut pemberian komitmen fee. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Mas’ud Yunus kemudian meminta Wiwid Febrianto untuk merealisasikan komitmen fee dan menyampaikan kepada para pimpinan DPRD, agar tidak mempersulit pembahasan APBD perubahan tahun 2017 maupun APBD tahun 2018.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglbxue_y6gNZpYIOgnSm-Dapi8c_XNsYUI6UV9ae3wfLmlbc8sYx3XPwNO5Y6xSVaG13P_VG97MM08JmmivBQoI3AoX-VU_8_H4aY78INR_u2xAy0rfi2uwGVZsd245KjDwB22EM79guo/s1600/IMG20171107112815.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="571" data-original-width="494" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglbxue_y6gNZpYIOgnSm-Dapi8c_XNsYUI6UV9ae3wfLmlbc8sYx3XPwNO5Y6xSVaG13P_VG97MM08JmmivBQoI3AoX-VU_8_H4aY78INR_u2xAy0rfi2uwGVZsd245KjDwB22EM79guo/s320/IMG20171107112815.jpg" width="276" /></a></div> <br /> Setelah pertemuan di rumah dinas Wali Kota, kemudian dilanjutkan pertemuan di Kantor DPRD Kota Mojokerto keesokan harinya. Terdakwa Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta Wiwid Febrianto agar segera merealisasikan komitmen fee sejumlah Rp 395 juta per triwulan, dan tahap pertama dari 8% dana program Jasmas sebesar Rp 500 juta, dan Wiwid Febrianto pun menyanggupinya. <br /> <br /> Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. <br /> <br /> Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sebesar Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam 2 tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima uang sebesar Rp 380 juta, yang berasal dari Ipang 150 juta rupiah dan dari Dodi sebesar Rp 230 juta, diserahkan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017.<br /> <br /> Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta.<br /> <br /> JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). <br /> <br /> Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp 5 juta, yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel.<br /> <br /> Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi.<br /> <br /> Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta.<br /> <br /> Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC).<br /> <br /> Pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. <br /> <br /> Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq.<br /> <br /> Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. Uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000.<br /> <br /> Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji.<br /> <br /> Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. <br /> <br /> Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO).<br /> <br /> Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  <br /> <br /> Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /> <br /> Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, merekapun di tangkap KPK.  (Redaksi)

News Tipikor Kasus Suap OTT, Tiga Ketua DPRD Kota Mojokerto Dituntut Pidana 5 Tahun Penjara

berita korupsi .co – Sidang perkara kasus suap Ketua DPRD Kota Mojokerto yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK pada ...

»

Tanggal 24 Nopember, Tersangka Suap OTT Wali Kota Batu Diadili

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEG2I9bsQ54VlcCpU1YW5b1ql8CEM9TkrkD3QcHp_Z5nylh93r665qYhGqRVerTBvGZr7w3A-PQDE9XbLJo5Kzxr4EKEzKdtwWd501mgzyh0TxmwNtuqhlUitzlPrIwLuUAivNTUoVIf8/s1600/Akhmad+Nur.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEG2I9bsQ54VlcCpU1YW5b1ql8CEM9TkrkD3QcHp_Z5nylh93r665qYhGqRVerTBvGZr7w3A-PQDE9XbLJo5Kzxr4EKEzKdtwWd501mgzyh0TxmwNtuqhlUitzlPrIwLuUAivNTUoVIf8/s1600/Akhmad+Nur.jpg" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Akhmad Nur. SH., MH</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Jumat, 24 Nopember 2017, adalah hari bersejarah bagi Filipus Djab untuk menginjakkan kakinya sekaligus duduk di kursi pesakitan yang tersedia di gedung pengadil para Koruptor yang terletak di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur.<br /><br />Sebab tersangka Filipus Djab, akan “diseret” oleh JPU KPK kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk diadili dalam perkara suap Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 16 September lalu.<br /><br />Hal itu dikatakan Panmud Pengadilan Tipikor Akhmad Nur, saat ditemui wartawan media ini diruang kerjanya, pada Senin, 20 Nopember 2017.<br /><br />“Jadwal sidangnya hari Jumat tanggal 24 Nopember. Ketua Majelisnya Hakim Rochmad,” kata A. Nur.<br /><br />Sementara berkas tersangka Eddy Rumpoko, menurut informasi yang didapat wartawan media ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Desember, bulan depan.<br /><br />Kasus yang menjerat Filipus Djab hingga ditangkap KPK bersama Eddy Rumpoko (Wali KOota Batu, Malang) dan Edi Setiawan (Kabag Unit Layanan Pengadaan Kota Batu) pada 16 September 2017 sekira pukul 12.30 WIB, terkait penyuapan dan pembelian 1 unit mobil mobil Toyota Alphard terbaru terhadap Wali Kota Batu itu.<br /><br />Eddy Rumpoko, yang ingin membeli mobil mewah merek Toyota Alphard seharga Rp 1,6 M untuk dipergunakan, namun melalui Filipus Djab. Sebagai imbalannya, Filipus dijanjikan proyek oleh Wali Kota. Karena dijanjikan akan mendaptkan proyek, Filipus pun akhirnya menyanggupi permintaan orang nomor 1 di Kota Batu, Malang itu.<br /> <br />Setelah membayar uang muka  mobil sebesar Rp 300 juta, lalu  Filipus menyerahkan duit kepada Eddy Rumpoko sebesar Rp 200 juta di rumah Dinas Wali Kota dan Rp 100 juta terhadap Edi Setiawan. Namun sial, ternyata duit itulah sebagai “jembatan” bagi ketiganya untuk masuk ke penjara.  (Redaksi)

News Tipikor Tanggal 24 Nopember, Tersangka Suap OTT Wali Kota Batu Diadili

Akhmad Nur. SH., MH berita korupsi .co – Jumat, 24 Nopember 2017, adalah hari bersejarah bagi Filipus Djab untuk menginjakkan kakinya s...

»