2 Terdakwa Suap OTT DPRD Jatim Dituntut Berbeda

<span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><b>#Permohonan terdakwa menjadi JC dikabulkan KPK, karena terdakwa membeberkan para tersangka lain dan memberikan bukti signifiakan termasuk mengungkap dalam persidangan terkait pemberian uang Rp 600 juta terhadap oknum untuk biaya pemeriksaaan di Surabaya#</b></span></i></span><br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCTPLQHY6Z80FGH0cCJsUMMM2mgDxD6mkBjhEIoZ6rhjEIYQzhLiMjr0LgBqAnzmiHfY_tjj_kOeEWdiqwMvz3TqxAm3aAUh83M3VaIg8xIhge48vebW_9FWrQKiIRvbg3_fv8php-vWE/s1600/2017-08-28.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="231" data-original-width="640" height="231" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCTPLQHY6Z80FGH0cCJsUMMM2mgDxD6mkBjhEIoZ6rhjEIYQzhLiMjr0LgBqAnzmiHfY_tjj_kOeEWdiqwMvz3TqxAm3aAUh83M3VaIg8xIhge48vebW_9FWrQKiIRvbg3_fv8php-vWE/s640/2017-08-28.png" width="640" /></a><i><span style="font-size: large;"><b> </b></span></i><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <i><span style="font-size: large;"><b></b></span></i></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pada Jumat, 6 Oktober 2017, Sidang perkara Korupsi suap terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim, yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap terdakwa I Bambang Heriyanto, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur bersama ajudannya Anang Basuki Rahmat selaku terdakwa II, kembali digelar dengan agenda pembacaan suart tuntutan oleh JPU KPK. <br /><br />Dalam surat tuntutannya, JPU KPK menyatakan Dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Rochmat, bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.<br /><br />Keduanya pun dituntut berbeda. Pertimbangan JPU KPK, karena permohonan terdakwa sejak ditangkap KPK telah mengajukan menjadi JC (Justice Collabolator). Menurut JPU KPK, terdakwa II bukan sebagai pelaku utama, sementara terdakwa I telah membuka atau membeberkan peran tersangka lain dengan memberikan bukti-bukti serta mengakui perbuatnnya.<br /><br />Memang dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, terdakwa mengakui telah memberikan uang sebesar Rp 600 juta terhadap “Agus” oknum yang menagku dari “ICW” disalah satu Hotel. Pemberian uang itu menurut terdakwa, bila terdakwa diperiksa di Surabaya. Sementara bila diperiksa di Jakrta tidak ada biaya alias gratis. Dan saat pemeriksaan dirinya pun, oknum yang menerima uang tersebut ada sekitarnya.<br /><br />Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Rochmat, JPU KPK Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani dalam surat tuntutannya,  meminta kepada Majelis untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun terhadap terdakwa I Bambang Heriyanto dan 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa II.<br /><br />“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Bambang Heriyanto berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan terdakwa II Anang Basuki Rahmat, berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta pdana denda sebesar Rp 50 juta subsiadair 3 bulan kurungan dikuranagi sleama masa tahanan yang dijalani terdakwa I dan II,” ucap JPU KP<br /><br />Dalam tuntutan JPU KPK ada yang menggelitik, yakni mengenai denda. Dalam surat tuntutan, JPU KPK tidak mencantumkan pasal 18 UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai denda. Anehnya, Kedua terdakwa dipidana denda sebesar Rp 50 juta atau dikurung selama 3 bulan bila tidak dibayar.<br /><br /> Usai persidangan, Suryono Pane selaku Penasehat Hukum Kedua terdakwa mengatakan, pertimbangan JPU karena permohonan terdakwa jadi JC dikabulkan. “Permohonan jadi JC diakabulkan. Tuntutannya 2 tahun untuk Bambang dan 1 tahun 6 bulan untuk Anang,” ucap Pane.<br /><br />Kedua terdakwa ini ditangkap KPK pada Juni lalu, seusai memberikan uang suap terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim Mohammat Basuki (mantan terpidana 1 tahun penjara dalam kasus Koruspi), atas pengawasan anggaran dan revisi Perda yang dilakukan oleh DPRD Komisi B terhadap 10 SKPD (Dinas) Provinis Jawa Timur Tahun Anggaran (TA) anggaran tahun 2017, dengan memberikan sejumlah uang “haram” sebagai pelicin agar kinerja para Kepala Dinas dianggap beres.<br /><br />Pemberian uang “haram” untuk Dewan yang terhormat ini ternyaa sudah berlangsung bertahun-tahun. Untuk tahun 2017, Komisi B DPRD Jatim diperkirakan akan menerima uang “haram” sebesar Rp 3,07 milliar dari 10 SKPD andaikan tidak tertangkap KPK. Tetapi, ibarat Peribahasa berbunyi, “sepandai-panadainya orang menyembunyikan yang busuk, akan tercium juga”<br /><br />Andaikan hal ini tidak terungkap atau tertangkap oleh KPK, 2 terdakwa dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov Jatim ini pun tidak akan duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa untuk diadili di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dan pemberian uang “haram” alias komitmen fee dan triwulan, yang tidak ada aturannya pun akan tetap berjalan mulus sebagai tambahan “pindi-pundi” bagi Komis B DPRD Jatim. Pada hal, pengasilan setiap anggota Dewan Rp 50 juta per bulan termasuk untuk sewa rumah sebesar Rp 25 juta perbulan.<br /><br />Sementara Gubernur Jatim Sukarwo, dengan keras dan tegas membantah kasus yang menimpa 2 anak buahnya (Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Peternakan) dengan Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim ditangkap KPK terkait, pengawasan anggaran dan revisi Perda. Lalu, saiapakah yang benar ? apakah pernyataan Gubernur Jatim kepada media ini pada 23 Juni 2017, atau surat dakwaan JPU KPK serta pengakuan para terdakwa ????<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK memberkan, kronoligis terjadinya “penyuapan” antara terdakwa dengan Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim. JPU KPK mnyatakan, bahwa terdakwa 1 Bambang Heriyanto, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, sebelumnya sudah mengetahui, adanya kesepakatan antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, mengenai adanya iuran sebagai kewajiban, yang harus dipenuhi selama 1 tahun anggaran, oleh Dinas-Dinas yang bekerja sama dengan komisi B DPRD Jatim, yang salah satunya adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.<br /><br />JPU KPK menyebutkan, pada sekitar bulan Pebruari 2017, bertempat di Kantor DPRD Jatim, diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara terdakwa Bambang Heriyanto dengan komisi B DPRD. Setelah selesai, terdakwa Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada terdakwa Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017 dan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran Dinas tahun berikutnya<br /><br />Terdakwa Bambang Heriyanto, menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok tersebut, dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim yaitu, 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta. <br /><br />Sekitar bulan Maret 2017, terdakwa 2 yakni, Anang Basuki Rahmat, sebagai ajudan dari terdakwa 1, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar terdakwa 2 menyampaikan kepada terdakwa 1 untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama pada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /><br />Setelah pertemuan tersebut, terdakwa 2 melaporkan kepada terdakwa 1, mengenai adanya permintaan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama. Kemudian, terdakwa 2, menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada terdakwa 1, dan terdakwa 1 pun menyetujuinya, lalu terdakwa 1, menyiapkan uangnya sebesar Rp 150 juta. <br /><br />Masih pada bulan yang sama, terdakwa 2, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Kemudian Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak terdakwa 2 untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, terdakwa 2 pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /><br />Dalam perjalanan pulang, terdakwa 2, melaporkan kepada terdakwa 1 melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh terdakwa satu “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok, membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, Masih dijabat oleh Muhammad Basuki, sebagaimana keputusan pimpinan DPRD.<br /><br />Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara terdakwa 1 Ahmad Nurfalaki, yang mewakili Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, terdakwa 1 dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan perihal, komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhi terdakwa 1, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan terdakwa 1 menjawab akan mengusahakan secepatnya. <br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK terungkap bahwa, atas permintaan Mochammad Basuki, terdakwa 1 mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, terdakwa 1 menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim.<br /><br />Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, diterima sebelum tanggal 15 Juli 2017. Terdakwa 1 menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua Paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan terdakwa 1 kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim<br /><br />Beberapa hari kemudian, terdakwa 1 memanggil Sri Wilujeng dan menanyakan mengenai pengumpulan uang pemenuhan komitmen Triwulan ke II kepada komisi B. Saat itu, Sri Wilujeng mengatakan, uangnya sudah terkumpul sebesar Rp 150 juta. Dan kemudian, uang tersebut diserahkan kepada terdakwa 1. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa 1 mendatangi terdakwa 2 di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Dasuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B.<br /><br />Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan terdakwa 2 menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon dan meminta nomor handphone Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor handphone Mochammad Basuki kepada terdakwa melalui pesan pendek (SMS).<br /><br />Terdakwa 2 kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari terdakwa 1, dengan istilah “proposal” akan diserahkan langsung kepada Mochammad Basuki, atau melalui Rahman Agung, dan dijawab oleh Mochammad Basuki, agar diserahkan kepada Rahman Agung.<br /><br />Selanjutnya, terdakwa 2 menghubungi Rahman Agung melalui telepon, terdakwa 2 akan berangkat menuju kantor DPRD, untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono.<br />Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, terdakwa 2 langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B. Kemudian terdakwa 2 menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga terdakwa 2 menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. <br /><br />Setelah itu, terdakwa 2 menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara terdakwa 2 dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan terdakwa 2 kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk dip roses hokum.  <br /><br />Perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban Moh. Ka’bil Mubarok dan Mochammad Basuki selaku penyelenggara negara yaitu sebagai, anggota DPRD Provinsi Jatim yang juga menjabat sebagai pimpinan komisi B DPRD.<br /><br />Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  (Redasksi).

News Tipikor 2 Terdakwa Suap OTT DPRD Jatim Dituntut Berbeda

#Permohonan terdakwa menjadi JC dikabulkan KPK, karena terdakwa membeberkan para tersangka lain dan memberikan bukti signifiakan termasuk me...

»

Eksepsi Terpidana Ditolak, Jaksa “Siperantara Suap Aman"

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLVIXkkILqj9F7_Lo9Egl1Ey5F1ZtxqvzeIldRDxXUl0FCBAshEq7yvY8CZPZ_PGKrcO2B6Fq5SneLuOwl3wJNfac4NT3rMG6cWbSxon0wQr-Gr4dsBGGPha8gl5-9I-8qsgMKtSqpDjU/s1600/Abdul+Manaf.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="479" data-original-width="850" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLVIXkkILqj9F7_Lo9Egl1Ey5F1ZtxqvzeIldRDxXUl0FCBAshEq7yvY8CZPZ_PGKrcO2B6Fq5SneLuOwl3wJNfac4NT3rMG6cWbSxon0wQr-Gr4dsBGGPha8gl5-9I-8qsgMKtSqpDjU/s640/Abdul+Manaf.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa/terpidana Abdul Manaf (kiri) saat diruang tahanan Pengadilan Tipikor </td></tr> </tbody></table> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Mungkin karena saya menyebut Abdulla. Apa yang disampaikan Ahmad Fauzi ke saya, melalui Abdullah. (….Abdulla selalu menjadi perantara anda dengan Ahmad Fauzi ?, tanya wartaan media ini…). Ia, apa yang saya sampaikan ke Ahmad Fauzi, melalui Abdulla. Gampangnya ya. Uang saya nggak dikembalikan, dirampas untuk negara.,”. <br /><br />Kalimat diatas, diucapkan terdakwa yang juga terpidana 3 tahuan Abdul Manaf, dengan rasa kecewa dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor Surabaya, usai disidangkan dalam perkara Korupsi “suap” jilid II, pada Kamis, 5 Oktober 2017.<br /><br />Sidang yang berlangsung, adalah pembacaan putusan Sela oleh Majelis Hakim, terhadap Eksepesi (keberatan) terdakwa, melalui Penasehat Hukum (PH)-nya Totok Prastowo dkk, atas surat dakwaan JPU, yang menjerat terdakwa dengan pasal 5 ayat (2) atau pasal 5 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU Korupsi. Dakwaan ini, hamper sama dengan dengan dakwaan pada jilid I, yakni pasal 5 ayat (2) atau pasal 5 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Rasa kecewa Abdul manaf bukan tidak beralasan. Sebab Abdulla, salah satu staf tata usaha bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), adalah sebagai perantara suap antara dirinya dengan salah seorang penyik Kejati Jatim, Ahmad Fazi (sudah divonis 4 tahun dari tuntutan JPU 2 tahnun penjara), hingga tercapai nilai sebesar Rp 1,5 milliar, yang kemudian diserahkan langsung oleh Abdul Manaf ke Ahmad Fazi, sebelum Ahmad Faizi mengikuti persidangan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Rabu, 23 November 2017, pagi.<br /><br />Anehnya, Abdullah yang menjadi perantara suap seperti yang disampaikan Abdul Manaf, hingga saat ini “menikmati udara segar dan cahaya mata hari serta tidur nyenyak, serta dapat melaksanakan tugas sehari-harinya di Kejati Jatim”. “Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana”<br /><br />Dalam putusan Sela, Majelis Hakim menolak Eksepsi PH terdakwa. Pertimbangan Majelis Hakim, karena locus deliktnya berbeda, dia ditangkap di Surabaya dan penyuapan terhadap pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yaitu Wahyu Sudjoko (sudah divonis).<br /><br />“Eksepsi ditolak. Pertimbangannya, locus deliktinya berbeda dan penyuapan terhadap oknum BPN,” kata Totok singkat.<br /><br /> Pada hal, dalam fakta persidangan, Abdul Manaf “bukan” ditangkap di Surabaya, melainkan “dipanggil/dijemput” ke Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, setelah terlebih dahulu Tim Saber Pungli Kejati Jatim menangkap Ahmad Fauzi, pada Rabu 23 November 2016 sekitar pukul 15.00 WIB, seuai mengikuti sidang Praperadilan yang dimohonkan Dahlan Iskan dalam kasus dugaan Korupsi penjualan asset daerah PT PWU, mewakili Kejaksaan.<br /><br />Kasus ini bermula, pada saat Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep dan Kejati Jatim melakukan penyidikan atas kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep, dengan tersangka, Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, Murhaimin dan Wahyu Sudjoko (Keduanya sudah divonis), kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep.<br /><br />Dalam penyidikan, penyidik memiliki bukti berupa transfer uang kurang lebih Rp 100 juta, dari Abdul Manaf ke kerekening oknum BPN. Dalam fakta persidangan, tanah itu dijual oleh Kades Kalimook ke Abdul Manaf, saat proses pengurusan sertifikat berlangsung, dan biaya pengurusannya ditanggung oleh Abdul Manaf. Perkenalan Abdul Manaf ke oknum BPN melalui Kades Kalimook. <br /><br />Sementara, Kades Kalimook meminjam 14 KTP milik warga yang “menguasai” tanah tersebut yang kemudian dijadikan untuk mengurus sertifikat hak milik (SHM) dan kemuidan menawarkan ke Abdul Manaf.  <br /><br />Karena takut dijadikan tersangka, Abdul Manaf kemudian meminta bantuan kepada Abdullah, salah satu staf tata usaha bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) sebagai perantara ke Ahmad Fauzi, selaku penyidik.<br /><br />Abdul Manaf menyatakan kepada Abdullah, siap memberikan uang Rp 750 juta. Tapi  yang diminta Jakasa Nakal itu justru senilai Rp 2 milliar yang disampaikannya melalui Abdullah. Namun Abdul Manaf hanya mampu memenuhi setengahnya sebesar Rp 1,5 miliar. Lalu uang itu pun diantarkan Ambul Manaf ke Kejati dan menaruhnya di mobil Ahmad Fauzi.<br /><br />Keterangan tersebut diucapkan Abdul Manaf di persidangan saat pemeriksaan dirinya sebagai terdakwa, pada Selasa, 11 Januari 2017.<br /><br />Terkait ucapan Abdul Manaf tentang Abdullah, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur Maruli Hutagalung, tak memberikan komentar saat dihubungi media ini dengan mengirim pesan singakat (SMS) ke nomor Handphonnya, Kamis, 5 Oktober 2017.  (Redaksi).

Tipikor Eksepsi Terpidana Ditolak, Jaksa “Siperantara Suap Aman"

Terdakwa/terpidana Abdul Manaf (kiri) saat diruang tahanan Pengadilan Tipikor berita korupsi .co – “Mungkin karena saya menyebut Abdul...

»

Si Terpidana Korupsi Dana Hibah Kadin, Menghadapi Vonis Kembali

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5A89T4zuC6_KfNjM_w7dLsXcy0stZ2AN7Nl3_jOrYv3jdoeEe1YBA7wJLahWKMyRrcDagb-5dJteYsOnkEWwzZUi2nj74poyHb7ZOFjc0sUlXj0ntT-jbiApBOX1KbU-gAXSlrm28xHw/s1600/IMG20171003155930.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5A89T4zuC6_KfNjM_w7dLsXcy0stZ2AN7Nl3_jOrYv3jdoeEe1YBA7wJLahWKMyRrcDagb-5dJteYsOnkEWwzZUi2nj74poyHb7ZOFjc0sUlXj0ntT-jbiApBOX1KbU-gAXSlrm28xHw/s640/IMG20171003155930.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Bisa 2 kali mengapa harus sekali ?”. Barangkali inilah yang dilakukan penyidik Kejati Jatim dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin tahun 2011 hingga 2014 lalu sebesar Rp 48 milliar, yang merugikan negara senilai Rp 26 milliar.<br /> <br /> Sebab, dalam kasus Korupsi dana hibah Kadin yang dikucurkan Pemprov Jatim sejak 2011 hingga 2103 lalu yang totalnya Rp 48 milliar, dengan kerugian negara termasuk diantaranya untuk pembelian saham IPO (Initial Public Offering) Bank Jatim tahun 2012 oleh Ketua Kadin Lanyyala Mattalitti, sebesar Rp 5,3 milliar dan sebahagian dana ke Persebaya, sudah diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada tahun 2015.<br /> <br /> Dalam kasus ini, di tahun 2015, Kejati Jatim sudah menyeret 2 pejabat Kadin (Kamar Dagang dan Indistri) Jatim, yaitu Nelson Sembiring, mantan Wakil Ketua Bidang SDM (Sumber Daya Miniral, pertambangan dan Logam) dan Wakil Ketua, Diar Kusuma Putra untuk diadili dan dijatuhui hukuman pidana penjara di Pengadilan Tipikor Surabaya oleh Majelis Hakim yang di Ketuai Martua Rambe, pada 18 Desember 2015.<br /> <br /> Dari total kerugian negara sebesar Rp 26 M, berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jatim, Rp 9 milliar dibebankan terhadap Diar Kusuma Putra, dan pidana penjara selama 1,2 tahun (saat ini sudah berstatus manatan terpidana).<br /> <br /> Sementara untuk Nelson Sembiring, dihukum pidana penjara selama 5 tahun dan 8 bulan, serta pidana tambahan dengan mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp 17 M. Sehingga, total kerugian negara dalam Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap keduanya, sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Vonis itu pun sudah berkekuatan hukum (Incrah).<br /> <br /> Anehnya, seiring pergantian orang Nomor 1 di lembaga Adiyaksa Jawa Timur pada akhir Desember 2015, beberapa bulan setelah La Nyalla Mattalitti terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, kasus dana hibah Kadin pun kembali "diusik".<br /> <br /> Kali ini, yang disoal bukan lagi kasus Korupsi berdasarkan UU Korupsi, melainkan Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU) sesuai UU No. 8 tahun 2010. Kejati berusaha menyeret La Nyalla Mattalitti menjadi tersangka dan diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, namun dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung, Mahkamah Agung RI.<br /> <br /> Ibarat Peribahasa, “sudah jatuh, tertimpa tangga, terinjak pula”, itulah yang dialami Nelson Sembiring, pemilik hak paten pemanfaatan air laut untuk pembuatan tahu tanpa cuka, pemutih dan pengawet dan penemu air laut yang menghasilkan sari laut. Selain itu, Nelson Sembiring juga sebagai Ketua single Windows Servisce bagi 65 perusahaan Jepang yang berpotensi di Jatim, yang tergabung dalam East Java Japan Club, sebagai tim ahli JICA, JETRO dan lembaga asing, tim ahli dalam kerja sama pemerintah Belanda (Plan), sebagai peneliti Balitbang pengembangan energy alternative seperti Biogas dari kotoran sapi, pembangkit listrik tenaga Mikrohydro dan pembangkit tenaga Surya, Wakil Ketua Umum Aklindo (Asosaisi Kelistrikan Indonesai, Dewan Investasi Daerah Jawa Timur dan mantan juri dalam penelitian Investement Award Badan Penanaman Modal Jawa Timur serta lainnya.<br /> <br /> Sebab, beberapa bulan lalu, Kejati Jatim menetapkan Nelson Sembiring, menjadi tersangka tunggal dan saat ini diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya (menunggu Vonis), dalam kasus Tindak Pidana Pencucuaian Uang dana hibah Kadin tahun 2011 hingga 2013 sebesar Rp 48 milliar, yang merugikan negara sejumlah Rp 26 M berdasarkan hasil audit BPKP Jatim.<br /> <br /> Dalam TPPU ini, berdasarkan hasil audit BPKP Jatim, ditemukan adanya penyimpangan sejumlah Rp 4 milliar lebih dari dana hibah Kadin tersebut. <br /> <br /> Timbul pertanyaan, mengapa setelah kasus perkara Korupsi dana hibah Kadin divonis dan telah berkekuatan hukum tetap (Inckrah), penyidik Kejati Jatim kembali melakukan penyidikan dan adanya temuan BPKP terkait adanya penyimpangan sejumlah Rp 14 M ? <br /> <br /> Mengapa Kejati Jatim tidak menerapkan 2 UU, yakni  UU Korupsi dan UU TPPU sekaligus untuk menjerat terdakwa dalam perkara Koruspi dana hibah Kadin, seperti kasus Korupsi MERR II C Surabaya tahun 2014 dan kasus gratifikasi BIR alias Bambang Irianto, selaku Wali Kota Madiun, yang dijerat oleh JPU KPK.<br /> <br /> Ironisnya, Nelson Sembiring dijerat dengan pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencuian Uang dan dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan denda sebesar Rp 200 juta, oleh JPU dalam persidangan yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, minggu lalu.<br /> <br /> Dari pengamatan wartawan media ini dalam persidangan sebelumnya, dengan agenda pemeriksaan terdakwa, apapun yang disampaikan oleh Nelson Sembiring, sepertinya dianggap megada-ada. Hal itu terlihat dari “senyum tipis” oleh JPU maupun Majelis Hakim.<br /> <br /> Saat itu Nelson Sembiring menjelaskan, bahwa sebelum dana hibah Kadin turun, dirinya telah memiliki harta berupa uang deposito maupun tabungan biasa sejumlah Rp 5.979.713.173 yang diperoleh dari hasil penjualan Nigarin Sari Air Laut (Rp 155 juta), Penelitian untuk Peneliti Balitbang (Rp 70,285 juta), Penelitian Nagarin bersama ITS (Rp 260 juta), Penelitian Nagarin untuk Suplemen (Rp 53,086 juta), hasil sewa rumah di Rungkut sejak 2005 (Rp 270 juta), gaji bulanan sebagai PNS (Rp 945.543.455), peneliti bersama Dinas?Instansi lain (Rp 1.975.000.000),  penjualan Nigarin Sari Air Laut ke PT Kanematsu, Jepang (Rp 86,2 juta), penjualan Sari Air Laut untuk kosmetik BIOSEA (Rp 29,3 juta), rekapitulasi dari Bank BNI sejak 2004 – 2011 (Rp 1.850.780.309), penerimaan intensive PLAN - LSM Belanda tahun 2013  (Rp 72.485.000), kerjasama penelitian LPPM – ITATS –  Widya Mandala dan penjualan Nigarin (Rp 208.980.909)<br /> <br /> “Senyum tipis” JPU sangat terlihat jelas, saat Nelson Sembiring membeberkan dihadapan Majelis Hakim terkait 10 kios di Pasar Turi Bari Lt III, yang diperolehnya dari La Nyalla Mattaliti melalui Diar Kusuma Putra, untuk membantu Nelson dalam hal pengembalian kerugian negara sebesar Rp 17 M namun ditolak dalam persidangan. <br /> <br /> Yang lebih sialnya lagi, ternyata 10 kios tersebut tak laku dijual bahkan disewakan. Hingga saat ini, ke 10 kios tersebut hanya “dilewati lalat dan persinggahan debu”. <br /> <br /> Dalam pembelaannya, Selasa, 3 Oktober 2017, terdakwa yang juga terpidana kasus dana hibah Kadin ini juga memberkan hal itu dihadapan Majelis Hakim. <br /> <br /> “Saya masih mempunyai niat baik untuk mengganti kerugian negara yang ditetapkan, dan aya sudah membayar uang awal Rp 3,750 milliar yang berasal dari La Nyalla Mattalitti, yang diambil dari kantor Kadin Jatim ketika itu dan penyitaan satu buah SHM tanah di Gresik, yang saya peroleh sebelum dana hibah Kadin. Sisa uang ganti kerugian sedang diupayakan dengan menjual Kios di Pasar Turi Baru yang diberikan oleh Bapak La Nyalla Mattalitti, sebanyak 10 buah. Majelis Hakim menolak pembayaran ganti rugi dalam bentuk kios pada saat persidangan tahun 2015. Saya disuruh untu menjual sendiri,” ucap Nelson dalam pembelaannya yang didampingi Penasehat Hukumnya, Yuliana Heriyanti Ningsih. SH., MH dkk.  <br /> <br /> Nelson Sembiring juga mengungkapkan fakta persidangan, yang dianggap tidak sesuai dengan surat dakwaan maupun tuntutan JPU dalam kassu Koruspsi dana hibah Kadin, terkait aliran dana yang diterimanya. Dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa jumlah dana yang diterima Nelson sebesar Rp 25,5 milliar.<br /> <br /> Sementar dalam fakta persidangan sesuai keterangan 2 orang saksi yaitu Edy, pegawai Bank BTPN dan Ajeng Putri Wijayanti dari Bank Jatim.<br /> <br /> “Dari fakta persidangan ditemukan, bahwa jumlah penerimaan dana hibah sebesar Rp 8.130.000.000. sementara berdasarkan audit BPKP Jatim tahun 2015, jumlah penggunaan dana hibah Kadin sebesar Rp 8.483.422.606. sehingga terlihat jelas, bahwa ada pemakaian dana pribadi sebesar Rp 353.422.606. analisa berdasarkan penerimaan dana hibah adalah paling cepat bulan Juli 2012, April 2013, April 2014. Pada hal, waktu pelaksanaan sudah diumulai pada bulan Januari setiap tahunnya. Dana yang yang dipergunakan sejak Januari hingga pencairan dana hibah adalah, berasal dari dana pribadi. Sehingga, pada saat pencairan dana hibah adalah merupakan pembayaran/penggantian dana dari pelaksanaan kegiatan sebelumnya,” beber Nelson.<br /> <br /> Namun, apapun yang disampiakan Nelson Sembiring dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim, sepertinya tak ada gunanya !?. (Redaksi)</div>

Tipikor Si Terpidana Korupsi Dana Hibah Kadin, Menghadapi Vonis Kembali

berita korupsi .co – “Bisa 2 kali mengapa harus sekali ?”. Barangkali inilah yang dilakukan penyidik Kejati Jatim dalam kasus Korupsi d...

»

Sidang Korupsi Suap OTT DPRD Terungkap, Wali Kota Perintahkan Terdakwa Meneui Ketua Dewan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgORBOGguoa29-zQvuNr3SnDR0yGB_7BXEOoq-DJp38fQFVR0h4OD5uFs3Fvttsvfccfo1k16vqilwagfpdP0sBdiqS2cxQLUZFM2Ku1vjax2xXdCpYwD2V0y-DIkDsHkVSlDEYrCQFULs/s1600/IMG20171003113139_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="479" data-original-width="850" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgORBOGguoa29-zQvuNr3SnDR0yGB_7BXEOoq-DJp38fQFVR0h4OD5uFs3Fvttsvfccfo1k16vqilwagfpdP0sBdiqS2cxQLUZFM2Ku1vjax2xXdCpYwD2V0y-DIkDsHkVSlDEYrCQFULs/s1600/IMG20171003113139_1.jpg" /></a></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Selasa, 3 Oktober 2017, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, menjadi saksi dalam sidang Korupsi suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) DPRD Mojokerto dengan terdakwa, Wiwit Febriayanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Perumahan (PUPR).<br /><br />Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, terungkap, bahwa orang nomor 1 di Kota Mojokerto ini memerintahkan terdakwa untuk menemui Ketua DPRD Mojokerto Purnomo. Namun tak menjelaskan tentanga angka 390 dan 395. Justru Mas’ud Yunus ibarat “lempar batu sembunyi tangan”. <br /><br />Sebab, angka tersebut menurutnya hanya terdakwa yang tahu. Pada hal, dalam BAP, angka tersebut sepertinyasudah sama-sama mereka ketahui. Hal itu dijelaskannya kepada Majelis menjawab pertayaan PH terdakwa, Suryono Pane.<br /><br />“Ia saya menyuruh untuk menemui pimpinan. Kalau itu terdakwa yang tau,” kata Mas’ud Yunus.<br /><br />Pada hal, dalam surat dakwaan JPU KPK  terkait angka 390 dan 395 disebutkan, bahwa pada Selasa, 5 Juni 2017, dirumah dinas Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, bertemu dengan Ketua DPRD (Purnomo) dan 2 wakil Ketua DPRD Mojokerto (Abdullah Fanani dan Umar Faruq), bermaksud menanyakan tentang realisasi uang komitmen fee program Jasmas sejumlah 12 persen dan uang triwulan. Setelah pertemuan tersebut, Mas;ud Yunus memanggil terdakwa Wiwiet Febriyanto, untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen program Jasmas dan triwulan, serta meminta terdakwa Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal tersebut dengan pimpinan DPRD, agar Pimpinan dan anggota DPRD memperlancar pembahasan APBD-P 2017 maupun APBD tahun 2018<br /><br />Dan pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto, menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD, untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang triwulan serta uang komite program Jasmas. Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta agar terdakwa Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan komitmen fee  triwulan sebesar Rp 395.000.000 per triwulan, dan tahap pertama dari 8 persen uang komitmen fee program Jasmas sejumlah Rp 500.000.000, yang disanggupi oleh terdakwa Wiwiet Febriyanto.<br /><br />Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, Pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017.<br /><br />Sementara, ketika Majelis Hakim menanyakkan terntang komitmen fee kepada Dewan atas pembahasan anggaran 2017, anggaran Penling (penataan lingkungan) dan PENS (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya) dan Jasmas (Jaringan Masyarakat), Wali Kota 2 periode itu, sepertinya mencoba menutupi fakta yang sebenarnya. Majelis Hakim juga menanyakkan terkait rincian Jasmas yang dimasukan dalam anggara 2017 yang sudah dibahas tahun 2016.<br /><br />Dalam surat dakwaa JPU KPK disebutkan, Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus, telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda), untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan, terkait DAK fisik bidang transportasi daerah sebesar Rp 13.284.905.600 dan DAK fisik bidang infrastruktur perumahan norma air minum dan sanitasi senilai Rp 67.359.000. Sehingga, total kekurangannya seluruhnya sejumlah Rp 13.352.264.600, akibat tidak direalisasikannya transfer DAK TA 2015 dari Kementerian Keuangan, kepada pemerintah Kota Mojokerto karena, keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh Dinas PUPR.<br /><br />Terdakwa Wiwiet Febriyanto, lanjut JPU KPK dalm dakwaannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdakwa menyetujui penundaan sebagian kegiatan Dinas PUPR 2017, pada kegiatan penting yang nilainya sekitar Rp13 M. Sehingga mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan penting dari Rp 38.568.000.000 menjadi Rp  25.568.000.000, yang berakibat berkurangnya jatah program Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto. <br /><br />Selain itu, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, memprioritaskan pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto, yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR tahun 2017 sejumlah Rp 13.096.913.000. Namun, penganggaran Dinas PUPR tersebut, ternyata terdapat kekeliruan, karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Padahal, supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa.<br /><br />Untuk menyelesaikan maslah tersbut, terdakwa Wiwiet dan Mas’ud Yunus, ingin menyelesaikannya dengan mengerjakannya dalam rencana perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yaitu, mengusulkan penambahan anggaran PENLING, apabila upaya menagih kekurangan DAK Tahun Anggaran 2016, tidak dibayarkan oleh Kementerian Keuangan, dan merencanakan perubahan penganggaran PENS, dari mata anggaran belanja modal menjadi belanja barang dan jasa dalam APBD perubahan tahun 2017, APBD tahun 2018 atau kemungkinan mengalihkan anggaran PENS dalam APBD perubahan tahun 2017 untuk mengganti kekurangan anggaran PENLING.<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU KPK diungkapkan pula, bahwa  pada Selasa, 5 Juni 2017, dirumah dinasnya, Wali Kota <br /><br /> Mojokerto, Mas’ud Yunus, bertemu dengan Ketua DPRD (Purnomo) dan 2 wakil Ketua DPRD Mojokerto (Abdullah Fanani dan Umar Faruq), bermaksud menanyakan tentang realisasi uang komitmen fee program Jasmas sejumlah 12 persen dan uang triwulan. Setelah pertemuan tersebut, Mas;ud Yunus memanggil terdakwa Wiwiet Febriyanto, untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen program Jasmas dan triwulan, serta meminta terdakwa Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal tersebut dengan pimpinan DPRD, agar Pimpinan dan anggota DPRD memperlancar pembahasan APBD-P 2017 maupun APBD tahun 2018.  (Redaksi)

Tipikor Sidang Korupsi Suap OTT DPRD Terungkap, Wali Kota Perintahkan Terdakwa Meneui Ketua Dewan

berita korupsi .co – Selasa, 3 Oktober 2017, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, menjadi saksi dalam sidang Korupsi suap Operasi Tangkap T...

»

Kasus Korupsi PT PWU, Dirut PT SAM Terancam 20 Tahun Penajara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFx_oligXB5kGySeXWdN1Rr0gWFewjOjtYm6kG_h5yFMq4ViOAStzIny7ocrvKNhPLgn1yMgR1T2R7_huUbhCFoXHo2CFbN01nJZsq_wNRI0h1Sa7TF0gF26UObAvdi0kNiqfBYalbKWk/s1600/Terdakwa+Oepoyo+Sarjono+dengan+santai+membaca+surati+dakwaan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFx_oligXB5kGySeXWdN1Rr0gWFewjOjtYm6kG_h5yFMq4ViOAStzIny7ocrvKNhPLgn1yMgR1T2R7_huUbhCFoXHo2CFbN01nJZsq_wNRI0h1Sa7TF0gF26UObAvdi0kNiqfBYalbKWk/s640/Terdakwa+Oepoyo+Sarjono+dengan+santai+membaca+surati+dakwaan.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Oepoyo Sarjono dengan santai membaca surat dakwaa</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Pada Selasa, 3 Oktober 2017, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) “menyeret” Oepoyo Sarjono, Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), untuk diadili di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya, dan terancam 20 tahun penjara.<br /> <br /> Sementara tersangka Sam Santoso (Direktur PT SAM), hingga saat ini belum dilimpahkan ke Pengadilan untuk diadili bersama koleganya, karena kondisi sakit.<br /> <br /> Oepojo Sardjono, dan Sam Santoso (Direktur PT SAM) adalah selaku pembeli Dua asset milik Pemprov. Jatim yang terletak di Kediri dan Tulungagung, yang di kelola dan dijual oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) dibawah kepemimpinan terdakwa Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama (di Vonis 2 Tahun Penjara di Pengadilan Tipikor Suarabaya, lalu dibebaskan Hakim Penadilan Tinggi Jatim dan saat ini Jaksa upaya Kasasi) dan Wishnu Wardana, selaku Ketua Tim penjualan asset, (di Vonis 3 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Suarabaya maupun di PT).<br /> <br /> Terdakwa Oepoyo Sarjono, yang duduk dikursi “panas” pengadilan Tipikor Surabaya untuk mendengarkan surat dakwaan JPU terhadap dirinya dengan sikap gelisah. Bahkan terkesan tidak menghormati Majelis Hakim Yang Mulia. Cara duduk pengusaha yang kini menyandang gelar terdakwa ini ibarat duduk di sebuah warung Kopi sambil membaca Koran. Namun Majelis Hakim sepertinya memakluminya sehingga tidak menegur.<br /> <br /> Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU, yang menyatakan bahwa, penjualan asset PT PWU tidak sesuai dengan prosedur, sehingga menguntungkan pihak pembeli.<br /> <br /> Hal inipun sesuai dengan putusan Majelis Hakim pada persidangan dengan terdakwa Dahlan Isakan. Majelis Hakim menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung, seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000, namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri, berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan harga NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.<br /> <br /> JPU pun menjerat terdakwa Oepoyo sanrjono, dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> “Perbuatan terdakwa Oepoyo Sarjono diatur dan diancam sebagaimana dalam pasal2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU Linda.<br /> <br /> Usai JPU membacakan surat dakwaannya, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Samsul Huda Yuda menyatakan akan mengajukan Eksepsi atas surat dakwaan JPU sekaligus menyampaikan surat permohonan penangguhan penahanan terdakwa kepada Majelis Hakim dengan alasan sakit. <br /> <br /> Terdakwa Oepoyo Sarjono pun menyampiakan kepada Majelis tentang sakit yang dideritanya, yaitu jantung, yang sudah pernah berobat ke Singapur. Akankah Majelis Hakim mengabulkan permohonan penangguhan tahan terdakwa tanpa meminta keterangan dari dokter yang menyatakan tentang penyakit terdakwa ?<br /> <br /> Alasan PH terdakwa untuk menyampaikan Eksepsi atas surat dakwaan JPU karena dianggap, bahwa proses penjualan asset Daerah yang dijual PT PWU tanpa prosedur, bukanlah kesalahan terdakwa. Bahkan, terkait aksi yang dilakukan terdakwa “mengembalikan” uang sebesar Rp 2 milliar saat di penyidikan, menurut Samsul, bahwa itu adalah etikat baik terdakwa tetapi harus dibuktikan telebih dahulu. Menurutnya, apabila kemudian terdakwa tidak bersalah, maka uang yang dititipkan terdakwa harus dikembalikan.<br /> <br /> “Ada Tiga catatan yang pertama, ialah perusahaan PT PWU itukan PT bentuknya bukan perusahaan daerah. Otomatis kalau PT maka belum ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Kalau kemudian pelepasan asset yang dianggap tidak produktif sudah memalui forum RUPS, itu sudah sesuai dengan mekanisme. Yang Kedua, kita ini kan sebagai pembeli yang beretikat baik, mengikuti semua persyaratan yang ada. Terkait ketidak absahan, apakah harus mengikuti aturan PT, Pergub atau aturan yang lain, ini kan perbedaan pendapat dan menjadi domain PT PWU bukan perusahaan dan kami. Yang ketiga adalah, dalam surat dakwaan penuntut umum sama sekali tidak punya peran didalm unsur kedau perbuatan melawan hokum,” kata Samsul.<br /> <br /> Saat ditanya, terkait pembelian aseet PT PWU oleh terdakwa dan tersangka Sam Santoso selaku pribadi dan bukan sebagai PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), karena PT SAM belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun menurut Samsul, pengacara asal Jakarta ini menanggapi, bahwa PT yang didirikan walau belum mendapat pengesahan dari pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, adalah sah-sah aja. Pada hal, memeliki dengan masih dalam proses jelas berbeda.<br /> <br /> “Perhatikan ia, kapan sebuah PT dianggap berbadan Hukum. Apakah ketika sudah ada Akte pendirian atau setelah ada SK, biar hokum pidana yang menjawab. Menurut kami, ketika PT sudah didirikan secara notaril, saat itu adalah dalam proses unntuk mendapatkan SK tersebut. Itu kan beda pendapat kalau itu diangap tidak sah,” jelasnya.<br /> <br /> <span style="font-size: x-large;"><b>Fakta Persidangan</b></span><br /> <br /> Dalam BAP Sam Santoso yang dibacakan dalam persidangan menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU, di Graha Pena, Jalan A. Yani yang saat ini menjadi kantor Jawa Pos, untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung.<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Gra Pena untuk menyampaikan penawarannya untuk dua asset PT PWU yang hendak dijual di Kediri, senilai Rp 17 milliar dan di Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari kemudian.<br /> <br /> Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, yang menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. <br /> <br /> Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran aset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli aset telah dilakukan jauh sebelum penawaran dibuka.<br /> <br /> Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan JPU, juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo, mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit.<br /> <br /> Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA yang dibacakan, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. <br /> <br /> Kasus ini pun menimbulkan pertanyaan. Apakah penyidik Kejati Jatim hanya menyeret 4 tersangka/terdakwa (Wishnu Wardana, Dahlan Iskan, Oepojo Sarjono dan Sam Santoso) dalam pelepasan asset milik Pemprov Jatim ini ? Lalu bagaimana dengan panitia lelang yang menerima honor namun tidak melaksanakan tugasnya ?. (Redaksi)

News Tipikor Kasus Korupsi PT PWU, Dirut PT SAM Terancam 20 Tahun Penajara

Terdakwa Oepoyo Sarjono dengan santai membaca surat dakwaa berita korupsi .co – Pada Selasa, 3 Oktober 2017, Tim Jaksa Penuntut Umum (...

»

PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Digugat di PN Jakarta Pusat

<span style="font-size: large;"><b>#Digugat karena Pimpinan Cabang Pembantu Bank Kesejahteraan Ekonomi tak memeberikan informasi Rekening ke Ahli Waris Almarhum#</b></span><br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKhqQtw-m4wUPoKu56ysMPR8hj1aC3GwqEvIA9HmVk34n_M9VXUIRmLeLshcRlm9s6KWw2PmQkmsYapnu_qHua78QadvrdEju_cC9a6wDlS8wUdAp6ZlV-380eSTavvlxsDeR0MwjYyZE/s1600/IMG-20171003-WA0028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="916" data-original-width="864" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKhqQtw-m4wUPoKu56ysMPR8hj1aC3GwqEvIA9HmVk34n_M9VXUIRmLeLshcRlm9s6KWw2PmQkmsYapnu_qHua78QadvrdEju_cC9a6wDlS8wUdAp6ZlV-380eSTavvlxsDeR0MwjYyZE/s640/IMG-20171003-WA0028.jpg" width="602" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Edy Winjaya. SH</span></span></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Bila pihak Bank tak memberikan pelayanan sesuai SOP dan Undang-Undang Perbankan terhadap ahli waris yang menjadi nasabah Bank itu sendiri, lalu bagaimana masyarakat akan mempercayainya ? Harapannya hanya ada di Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri setempat sebagai “marwah Tuhan”.<br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Itulah yang dilakukan Sri Dewi Kartika, warga Perum Citra Grand, Cibubur, Kota Bekasi, istri almarhum Rahman Rahim Salam, salah satu nasabah Bank Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran untuk menggungat melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.<br /><br />Sri Dewi Kartika, melalui Kuasa Hukumnya RBS dan Fartners, malayangkan terhadap PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi, di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat seaku tergugat I, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah,  Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No 10 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai tergugat  II, Lusi Lusmiati (Kepala Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran), warga Komplek Walikota, Jalan Nuri Blok. A2/19 RT 001/RW 006 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara, sebagai tergugat III, Elvira Emilia Salam (adik kandung almarhum Rahman Rahim Salam) warga Jl. Asem Baris Raya No. 124 RT 002 RW 007 Kel. Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selaku penerima kuasa dari istri almarhum Rahman Rahim Salam, Sri Dewi Kartika dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Menara Radius Prawiro, Jalan M. H. Thamrin No. 2. Jakarta Pusat  turut tergugat.<br /><br />Gugatan yang dilayangkan Sri Dewi Kartika melalui Kuasa Hukumnya terhadap para tergugat dan turut tergugat, karena dirinya sebagai ahli waris dari alm. Rahman Rahim Salam, yang meninggal pada Januari 2013 lalu, tak mendapat pelayanan sebagai mana mestinya terkait keberadaan rekening almarhum di Bank tersebut. Bahkan Sri Dewi Kartika, justru merasa dipermainkan atas sikap Bank saat dirinya hendak meminta informasi setelah Elvira Emilia Salam tak dapat ditemui bahkan tak mmemberikan laporan apapun atas surat kuasa yang diterimanya dari sang kakak ipar.<br /> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Tak hanya pihak Bank sendiri, lembaga pengawas keuangan, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dianggap berpihak ke Bank Kesejahteraan Ekonomi, yang tak membantunya untuk memperoleh nasib rekening sang suaminya. Justru Bank Indosia yang merasa ikut prihatin atas nasib yang dialami istri almarhum, saat Sri Dewi Kartika menyuratinya.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan Sri Dewi Kartika atau Dewi,  kepada wartawan media ini, pada Senin, 3 Oktober 2017.<br /><br />Dewi menceritakan, semasa hidup suaminya, almarhum (alm) Rahman Rahim Salam, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013, adalah nasabah Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No. 10. Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.<br /><br />“Kurang lebih Satu bulan setelah suami saya meninggal, yaitu sekitar Pebruari 2013, Elvira menghubungi saya untuk meminta tandatangan beberapa surat kuasa yang salah satunya adalah, Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 24 Februari 2013. Tanda tangan pada surat kuasa tersebut diminta Elvira dengan alasan untuk membantu saya melakukan pengurusan harta peninggalan alm. berupa tabungan, deposito maupun  simpanan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonmi. Tapi dalam surat kuasa itu hanya menyebutkan, bahwa Elvira Emilia Salam sebagai penerima Kuasa. Tapi tidak secara jelas menyebutkan untuk menutup buku rekening atau tabungan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi dan tidak mencantumkan nomor rekening tabungan," kata Dewi bercerita. <br /><br />Dewi bercerita. Saat itu dirinya masih dalam keadaan berkabung yang belum genap 1 bulan sang suami tercintanya meninggalkannya bersama dua anaknya. Semula Dewi menolak untuk menandatangani surat kuasa tersebut, karena merasa alm. suaminya belum lama meninggal. Sehingga rasanya tidak pantas dan belum waktunya mengurus soal harta-harta peninggalan almarhum. Namun karena Elvira memaksa dengan berbagai macam alasan dan tidak mau bertengkar, akhirnya Dewi bersedia menandatangani surat kuasa.<br /><br />“Waktu itu sedikit memaksa, katanya sudah ditunggu Lurah. Tandatangan pun dimakam suami saya. Waktu ditelepon, tidak diberitahukan kalau mau minta tandatangan. Saya kira untuk ziarah makanya saya temui,” lanjut Dewi.<br /><br />Setelah Elvira, lanjut Dewi, menerima surta kuas tersebut, Ia tak pernah menerima laporan apapun. Bahkan setiap kali diminta pertanggung jawabannya terkait surat kuasa, Elvira terkesan menghindar dengan berbagai alasan. Tragisnya, Dewi tak tau bagaimana hasil dari pengurusan uang alm. Suaminya oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi.<br /><br />“Saya berkali-kali menghubungi Elvira dan menanyakkan tentang tabungan alm. Suami saya, alasannya banyak. Katanya ada hutang di Rumah Sakit sebesar Rp 2 milliar. tapi saat saya minta buktinya tak bisa ditunjukkan. Saya tunggu bukti tagihan Rumah Sakit, alasannya banyak. Setelah saya ke Rumah Sakit, ternyata hanya 70 juta. Biaya pengobatan alm. Suami saya sejak berobat selama 3 tahun, tidak lebih dari 700 juta, dibawah 700 lah. Setiap kali saya hubungi dan minta bukti tagihan Rumah Sakit yang 2 milliar itu, tidak ada kejelasan, akhirnya saya mencabut surat kuasa pada tanggal 6 Desember 2015. Saya merasa ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi, dan juga merasa dicu ke Polda Metro Jaya, tanggal 24 Desember 2015,” beber Dewi menceritakan<br /><br />Untuk mendapatkan informasi tentang nasib rekening tabungan dan deposito alm. Suaminya, Ia pun menemui Lusi selaku Kepala Cabang Pembantu  Bank Kesejahteraan Ekonomi untuk menyampaiakan bahwa surat kuasa yang diberikan kepada Elvira dicabut. <br /><br />“Waktu itu saya tidak bertemu dengan Lusi, katanya sudah pindah kantor. Tanggal 28 Desember 2015, saya dengan didampingi Kuasa Hukum serta ada teman, mendatangai kantor PT Bank Kesejahteraan Ekonomi di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan secara langsung surat pemberitahuan pencabutan kuasa terhadap Elvira, atas pengurusan rekening-rekening alm. pada Bank Kesejahteraan Ekonomi No. 06/STH-S.Pemb/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015, dan sekaligus meminta Informasi tentang data rekening alm. Suami saya,” kata Dewi sambil menunjukkan bukti berupa surat kuasa, surat dari OJK, dari BI dan bukti LP (Laporan Polisi).<br /><br />“Saat Lusi mengatakan, bahwa rekening alm. Suami saya sudah lama ditutup oleh Elvira, dan uang hasil pencairan telah diserahkan ke Elvira. Waktu saya tanya berapa jumlahnya, Lusi tak dapat menjelaskan, katanya tak banyak,” lanjut Dewi.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, saat Dewi meminta penjelasan dari sang pimpinan Bank itu, terkait langkah apa yang harus dia lakukan utuk dapat memperoleh informasi tentang rekenig suaminya, Lusi justru menjawab akan mendikusikannya terlebih dahulu dengan Elvira.<br /><br />“Saya kan istri sah almarum, apakah saya tak berhak mendapat informasi langsung dari Dia (Lusi) ? Kenapa Dia harus nanya Elvira. Elvira kan hanya menerima kuasa dari saya dan surat kuasa itu sudah saya cabut. Aneh kan,” kata Dewi dengan nada tinggi.<br /><br /> Ada apa antara Lusi selaku pimpinan Bank harus berdiskusi terlebih dahulu dengan Elvira untuk dapat menjelaskan terhadap istri alm. sebagai ahli waris yang sah ? apakah ada sebuah “kesepakatan” antara Lusi dan Elvira terkait uang alm. yang disimpan di Bank Kesejahteraan Ekonomi berupa tabungan dan deposito ?<br /><br />“Karena saya merasa ada yang janggal, saya pun mengirimkan surat permohonan Kedua No. 01/STH-S.Pemb/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, yang kali ini disertai komplain atas pelayanan pihak Bank Kesejahteraan Ekonomi. Setelah itu,  baru saya menerima surat jawaban dari PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, No. 134/CB-JKT/2016 tertanggal 19 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Lusi selaku Pimpinan Cabang dan Deby Handayani selaku Pemimpin Cabang Pembantu. Isinya menyatakan, bahwa (“setelah rekening ditutup dan diselesaikan terhadap nasabah, maka hubungan hukum dengan Bank telah berakhir dan tidak ada kewajiban Bank untuk memenuhi permintaan istri almarhum selaku ahli waris”),” ujar Dewi.<br /><br />Ibarat Peribahasa, banyak jalan menuju Roma. Itulah yang dialami oleh istri alm. untuk memperoleh kejelasan tentang rekening alm. suaminya di Bank Kesejahteraan Ekonomi, yaitu dengan memberikan surat kuasa kepada penyidik Polda Metro Jaya. Hasilnya pun diketahui, bahwa jumlah uang alm. suaminta yang dicairkan oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi sebesar Rp 6.644.855.771,36, yang terdiri dari, 1 lembar sertifikat deposito No. 930002580 senilai Rp. 5.013.150.684,92,; 1 lembar sertifikat deposito No. 930011539 sejumlah Rp. 1.503.945.205,44 dan 1 rekening tabungan No. 910000398 sebanyak Rp. 127.759.881.<br /><br />“Ini saya tahu setelah penyidik memperolehnya. Pada hal kata Lusi, saat saya temui, uangnya tak banyak,” ucapnya sambil menggeleng-gelengkan kepala<br /><br />Setelah berbagai usah dilakukan Dewi untuk memperoleh informasi tentang rekening tabungan dan deposito alm. suaminya, termasuk menyurati OJK dan BI tak ada penyelesaian. Akhirnya, Dewi pun menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan melalui melalui Kuasa Hukumnya, Edy Winjaya dari kantor RBS dan Fartners.<br /><br />Kepada wartawan, Edy mengatakan bahwa dalam surat gugatannya, para tergugat (tergugat I, II, III) dianggap melanggar prinsip kehati-hatian Bank, yang mengakibatkan kerugian bagi ahli waris yang sah. Selain itu, Edy juga mengatakan, bahwa Dewi telah mencabut surat kuasa yang diberikannya terhadap Elvira, sesuai dengan pasal 1823 KUHPerdata. Dengan dicabutnya surat kuasa tersebut, harusnya penerima kuasa harus menyerahkas segala sesuatu yang berkaitan dengan isi surat kuasa yang diterimanya.<br /><br />“Sidangnya sudah berjalan beberapa kali. Isi gugatan kami adalah melanggar prinsip kehati-hatian Bank, yang mengakibatkan Ibu Dewi mengalami kerugian sebagai ahli waris yang sah. Mengenai surat kuasa yang diberikan Ibu Dewi sesuai dengan surat kuasa, harusnya penerima kuasa menyerahkan segala urusan yang berhubungan dengan isi surat kuasa kepada pemberi kuasa dalam hal ini Ibu Dewi. Nah, itu kan sudah jelas diatur dalam pasal 1813 KUHPerdata. Ternyata tergugat IV tidak mengindahkan pencabutan kuasa tersebut serta tidak  menyerahkan kembali segala urusan yang dijalankannya kepada Ibu Dewi, walaupun telah diminta berkali-kali,” kata Edy.<br /><br /> Edy menjelaskan, dalam isi gugatan kita jelas, yaitu dalam pasal 44 huruf A ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang berbunyi, “Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan, berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.<br /><br />“Ini gugatan kami terhadap para tergugat,” tegas Edy <br /><br /> Terkait hal tersebut, saat wartawan media ini menghubungi Zulfadli selaku Kuasa Hukum Elvira melalui pesan WhatsApp di nomor 081113XXXX, dengan angkuhnya menjawab, apa urusannya. “Apa urusannya yaa ? Ente tanya aja sama Dewi yaa. I will say no. comment. Thank you,” jawab  pengara angkuh ini melalui pesan WhatsAppnya, Senin, 2 Oktober 2017 sekira pukul 11.21 WIB.<br /><br />Sementara Lusi Lusmiati, selaku Kepala Cabang Pembantu Kemayoran Bank Kesejahteraan Ekonomi, saat dihubungi melalui pesan singkat (SMS) maupun melalui pesan WhatsApp ke nomor 0856803XXXX  tak bersedia menanggapi.  (Redaksi)</span><b> </b></span></div>

Perdata PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Digugat di PN Jakarta Pusat

#Digugat karena Pimpinan Cabang Pembantu Bank Kesejahteraan Ekonomi tak memeberikan informasi Rekening ke Ahli Waris Almarhum# Edy Winja...

»

2 Terdakwa Korupsi Prona Kelurahan Kali Kedinding Divonis 1 Tahun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbEZBkxIKjTk4p22ZcQvIRvC92R9k1R2YJFxqjDBJVpEgFZGtZqkru9jxLzEsNvVHNjGA6dsuOI4BZwFiMb-ch7H4kXnP-P2HPvdfy6n-3NB6HIBSe97wfK7aUI3dPKHFp_FwgkbelO6A/s1600/Terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="392" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbEZBkxIKjTk4p22ZcQvIRvC92R9k1R2YJFxqjDBJVpEgFZGtZqkru9jxLzEsNvVHNjGA6dsuOI4BZwFiMb-ch7H4kXnP-P2HPvdfy6n-3NB6HIBSe97wfK7aUI3dPKHFp_FwgkbelO6A/s1600/Terdakwa.jpg" /></a></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Pada Senin, 2 Oktober 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menjatuhkan hukuman terhadap 2 terdakwa Korupsi Prona di Keluraha Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya tahun 2014 lalu, dengan pidan penjara masing-masing 1 tahun.<br /><br />    Oleh Majelis Hakim, terdakwa Mudjianto (Lurah) dan terdakwa Jonathan Suwandono, selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) secara bersama-sama dalam kasus Program Prona pada tahun 2014 lalu.<br /><br />     Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU. Sebab, dalam surat tuntutan JPU Kejari Tanjung Perak tidak sesuai dengan surat dakwaan apalagi fakta persidangan. JPU menjerat terdakwa Mudjianto dan Jonathan dengan pasal 12 huruf e UU Korupsi, dengan unsur memaksa, agar terdakwa Jonathan Suwandono memberikan sejumlah uang terkait pelaksanaan Prona. <br /><br />     Sementara dalam fakta persidangan, tak satu pun saksi yang menyatakan bahwa terdakwa Mudjianto memaksa terdakwa Jonathan untuk memberikan sejumlah uang untuk biaya Sporadik, yang tidak dibiayai dari anggaran Prona.<br /><br />     Namun oleh Majelis, Hakim Kedua terdakwa dinyatakan melanggar pasal alternatif, yakni pasal 11 jo pasal 18 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. <br /><br />“Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama Satu tahun, denda sebesar Lima puluh juta rupiah. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti dnegan kurungan selama Satu bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim H. Tahsin.<br /><br />Atas putusan tersebut, JPU maupun Penasehat Hukum Kedua terdakwa, sama-sama menyatakan pikir-pikir.<br /><br />    Usai persidangan, terkait putusan Majelis Hakim, JPU Kejari Tanjung Perak kepada media ini mengatakan, akan melaporkannya terlebih dahulu ke pimpinannya, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak<br /><br />“Kita akan melaporkannya dulu ke pimpinan,” ujar JPU.<br /><br />     Terpisah, Belly dkk selaku Penasehat Hukum terdakwa Mudjianto mengatakan menerima. “Kita terimalah. Nggak tau kalau JPU. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tadi, dakwaan dan tuntutan JPU tidak sesuai fakta persidagan. Terdakwa tidak ada unsur memaksa dan biaya sporadic juga tidak dibiayai oleh Prona sepeerti keterangan saksi,” kata Belly.<br /><br />     Seperti yang diberitakan sebelumnya. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya, menyeret Lurah Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Pemkot Surabaya, Jawa Timur dan Jonathan Suwandono, selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) di kelurahan yang sama, untuk diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena dituduh melakukan pungutan liar (Pungli) dalam pelaksanaan Proyek Prona, pada tahun 2014 lalu.<br /><br />     Terdakwa Lurah Mudjianto dan terdakwa Ketua BKM Jonathan Suwandono, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Tanjung Perak, Surabaya, setelah menjalani proses pemeriksaan atas dugaan melakukan Pungli (pungutan liar) terhadap sejumlah 150 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, yang mengurus sertifikat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat tidak mampu.<br /><br />     Dalam surat dakwaan JPU, pelaksanaan program Prona untuk sertifikat gratis sebanyak 150 bidang tanah bagi masyarakat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran dibiayai dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Suarabaya II tahun 2014, Nomor DIPA-056.01.02673758/2014 tanggal 8 Desember 2013, sebesar Rp 298 ribu per bidang, tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dipergunakan untuk biaya panitia hingga penyerahan Sertifikat kepada peserta Prona. Namun ada beberapa biaya yang harus ditanggung oleh peserta prona sendiri, antara lain untuk biaya sporadik, pembelian patok batas tanah, foto copy dan pembelian beberapa materai. <br /><br />     JPU membeberkan bahwa, terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua sekaligus Kordinator BKM, justru menarik biaya sebesar Rp 3.750.000 untuk petok D di bawah tahun 1997, dan Rp 4,1 juta untuk petok D diatas tahun 1997 dengan rincian, untuk petok D di bawah tahun 1997 uang muka pendaftaran sebesar Rp 750.000 dan biaya pengurusan sertifikat 3 juta rupiah. Sementara untuk petok D diatas tahun 1997 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1,1 juta dan biaya sertifikat sebesar Rp 3 juta.<br /><br />     JPU menyebutkan, terdakwa Jonathan Suwandono tidak punya dasar hukum untuk melakukan penarikan biaya pembuatan sertifikat bagi peserta prona. Dan terdakwa Mudjianto selaku lurah, mengetahui adanya penarikan biaya tersebut dan kemudian meminta biaya pembuatan Sprodik kepada terdakwa Jonathan Suwandono sebesar Rp 350 ribu untuk per bidang tanah.<br /><br />    <br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP-aIlGn4MjkCzsOyZ4j_6BkVYRp9Vw6grGeRtHFdc3bL04ZISZDuT4uk82OyPcVK5LteYkyRPdlML8s76QsebOZ-jgj6tMkbNO0muxqtWP_F19dHc317OiYROB3LBJFI6LmpCACvfsms/s1600/IMG20170717101947.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP-aIlGn4MjkCzsOyZ4j_6BkVYRp9Vw6grGeRtHFdc3bL04ZISZDuT4uk82OyPcVK5LteYkyRPdlML8s76QsebOZ-jgj6tMkbNO0muxqtWP_F19dHc317OiYROB3LBJFI6LmpCACvfsms/s640/IMG20170717101947.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sugiono (Pegawai BPN . Ft. Dok. BK)</td></tr> </tbody></table> <br />     Terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua BKM, memerintahkan Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM untuk menyerahkan uang kepada Mudjianto sebesar Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000.<br /><br />     Atas Perbuatannya, terdakwa pun dijerat dengan pasal 12 huruf e Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />     Untuk diketahui, Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM dan Sugiono, oknum pegawai BPN saat ini berstatus sebagai terdakwa. Sebab, oknum BPN itu tidak melaksanakan tugasnya, mensosialisasikan pelaksanaan Prona di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, namun diduga menerima sejumlah uang dari Bnedahara BKN, Chusnul Chotimah.<br /><br />     Pada sidang sebelumnya (Senin, 17 Juli 2017), dengan agenda pemeriksaan saksi Sugiono untuk terdakwa Mudjianto dan Jonathan, Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk memeriksa dan menahan Mugiono sebagai tersangka. (Redaksi)

Tipikor 2 Terdakwa Korupsi Prona Kelurahan Kali Kedinding Divonis 1 Tahun

berita korupsi .co – Pada Senin, 2 Oktober 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menjatuhkan hukuman terhadap 2 terdakwa Koru...

»