BERITAKORUPSI.CO

Tiga Terdakwa Korupsi Beras Dituntut 11 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9QDgW0LI9eYpnOHDZ1il-duvKkwhUMoCtadKr-QxHJf0PqyGfOIb9qiPEVHlMMWlddFUq7BKQwIbJzZCdaiBRUgm9yitRgRyA0WR-QwDA2kaV04lP9HB6Zyo3-msirIkJDK5cTbmF7UE/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="177" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9QDgW0LI9eYpnOHDZ1il-duvKkwhUMoCtadKr-QxHJf0PqyGfOIb9qiPEVHlMMWlddFUq7BKQwIbJzZCdaiBRUgm9yitRgRyA0WR-QwDA2kaV04lP9HB6Zyo3-msirIkJDK5cTbmF7UE/s320/5.jpg" width="320" /></a></div>
Surabaya, bk – Setelah menjalani proses hukum yang sangat panjang, maupun penundaan sidang tuntutan selama Dua minggu, JPU dari Kejari Sampang akhirnya membacakan tuntutannya kepad ke Tiga terdakwa, pada Senin, 27 Juni 2016. Ke Tiga terdakwa yakni, mantan Kepala Sub Divisi Regional (Kasubdivre) Madura, Suhariyono, mantan Wakil Kepala Sub Divisi Regional (Wakasubdivre) Ir. Prayitno dan Anugerah Rahman mantan Asisten Muda Pengawasan Subdivre Madura. Ketiga terdakwa bersama Kadiono, selaku Kepala Gudang GBB (Kardiono, sudah hukum pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp 500 juta, subsider tiga bulan dan membayar pengganti sebesar Rp 12 Milyar, subsidair pidana penjara selama 3 tahun), terseret dalam kasus dugaan Korupsi hilangnya beras dari Gudang Bulog di Jalan Raya Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Jawa Timur pada tahun 2014 lalu sebanyak 1500 ton. Kasus hilangnya beras Bulog di GBB Larangan Tokol Pamekasan sebanyak 1.504.716, 07 kilogram atau 1504 ton itu, berdasar laporan dari Subdivre Madura ke Divre Bulog Jatim, sedangkan kepala gudang mengaku tidak mengetahui atas hilangnya beras yang harusnya milik masyarakat miskin itu. Kemudiana, kasus raibnya beras raskin dari tempat penyimpanannya itu pun dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Sampang dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dari hasil penyidikan tim penyidik Kejaksaan, ternyata hilangnya beras di gudang Bulog Sub Divre XII Madura itu, bukan karena dicuri maling, melainkan karena adanya pengadaan beras fiktif yang dilakukan oleh oknum pegawai Bulog yang bekerja sama dengan rekanan sebagai pengadaan beras, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sekitar 30 orang saksi. Dalam persidangan, terdakwa Anugerah Rahman mengakui, bahwa dirinya pernah melalukan pemeriksaan barang di gudang atau dikenal dengan istilah stok opname. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukannya, menemukan adanya kekurangan beras sebanyak 1600 ton. Setelah diketahui, bahwa raibnya beras dari gudang karena melibatkan beberapa rekanan yang tidak sesuia dengan prosedur alias fiktif. Para terdakwa pun mencoba menyelesaikan sendiri dengan menemui beberapa rekanan, meminta pengembalian beras, namun tak kunjung ada. Pada Senin, 27 Juni 2016, JPU dari Kejari Sampang, membacakan surat tuntutannya kepada Ketiga terdakwa. Dalam persidangan yang diketuai Hakim Tahsin, JPU meminta kepada Majelis Hakim, untuk menjatuhkan hukuman pidana Penjara kepada terdakwa Suhariyono dan Prayitno, masing-masing selama 11 tahun, denda sebesar Rp 600 juta subsidair 1 tahun kurungan. Sementara untuk terdakwa Anugerah Rahman, selaku mantan Asisten Muda Pengawasan Subdivre Madura itu, dituntut 10 tahun dan 6 bulan dengan denda yang sama. Menurut JPU, Ketiga terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi atas hilangnya beras dari Gudang Bulog di Jalan Raya Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Jawa Timur pada tahun 2014 lalu sebanyak 1500 ton atau senilai Rp 12 Milliar, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Menuntut terdakwa, dengan hukuman pidana penjara selama 11 tahun denda sebesar Rp 600 juta subsidair 1 tahun kurungan,” ucap JPU dari Kejari Sampang itu. Atas tuntutan JPU, Totok Cs selaku Penasehat Hukum terdakwa akan mengajukan pembelaan (Pledoi) pada sidang bulan depan seusai lebaran. sementara, menurut JPU dari Kajari Sampang seusai persidangan mengatakan, bahwa terdakwa tidak mengakui terus terang sejak awal.  “Sejak awal, pada saat Kardiono di sidangkan, terdakwa tidak mengakui terus terang,” ujar JPU. Jaksa menambahkan, bahwa kasus ini masih akan menyeret beberapa orang tersangka termasuk dari rekanan. “Masih ada tersangka dalam penyidikan termasuk dari rekanan,” tambahnya.  (Redaksi)

Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi Beras Dituntut 11 Tahun Penjara

Surabaya, bk – Setelah menjalani proses hukum yang sangat panjang, maupun penundaan sidang tuntutan selama Dua minggu, JPU dari Kejari Sa...

Satu Bulan JPU Buat Tuntutan dan Denda untuk Terdakwa

01.20 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCfnWpKDwPIIha2MC45hrvLQJznwqoj4SGJLHt56GcZK6F5uGymOjf2XcpB3nJ_F2iSoqL1rUyu0496A6QasYk78CtwySwnopCfJ3mLsPcIIAfkdyQ331R2VvnHILZPMGS87OVK1zBIF4/s1600/DSCF1969.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCfnWpKDwPIIha2MC45hrvLQJznwqoj4SGJLHt56GcZK6F5uGymOjf2XcpB3nJ_F2iSoqL1rUyu0496A6QasYk78CtwySwnopCfJ3mLsPcIIAfkdyQ331R2VvnHILZPMGS87OVK1zBIF4/s320/DSCF1969.JPG" width="320" /></a></div>
Surabaya, bk – Setelah Satu bulan lamanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), barulah membacakan surat tuntutannya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, pada Selasa, 28 Juni 2016. Lamanya JPU membuat surat tuntutan, bisa jadi karena “bingung” memikirkan berapa lama tuntutan pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan kepada Holili. Walaupun Ketua Majelis Hakim sudah mengingatkannya dalam persidangan karena menunda beberapakali persidangan. Tak hanya “bingung” membuat surat tuntutan maupun besarnya jumlah denda atas diri terdakwa Holili, bisa jadi karena JPU-nya “kebingungan” untuk menuntut terdakwa, yang dituduh telah melakukan tindak pidana Korupsi dana GP3K (Gerakan Peningkatan Pendapatan Pertanian berbasis Korporasi) pada tahun 2012 lalu. Besaran dana Rp 288 juta berdasar hasil penyidikan dan audit Kejaksaan Negeri Banyuwangi, dibawah kepemimpinan Adi Palembangan, selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Banyuwangi. Pada persidangan beberapa waktu lalu, JPU pun sempat kebingungan. Sebab, sejumlah saksi yang dihadirkannya dan bukti-bukti yang ditunjukkan JPU dihadapan Majelis Hakim, tak satupun yang memberatkan terdakwa Holili.  Karena tidak ada lagi bukti lain, JPU pun sempat mau menunjukkan satu lembar surat pelimpahan perkara dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, yang dianggap sebagai barang bukti. Saat itu, JPU bermaksud untuk menunjukkan kehadapan Majelis Hakim, namun ditolak. Ketua Majelis Hakim mengatakan, dalam persidangan adalah fakta dan bukti bukan surat pelimpahan perkara dari penyidik. Kasus ini sebenarnya sudah lama ditangani Kejari Banyuwangi, yaitu pada 2014 lalu. Namun sempat “dilemarikan”. Diduga karena ada tekanan pihak Ketiga, Kejari Banyuwangi pun “membuka lemarinya” kembali. Kasus yang menyeret Holili, bermula saat dirinya menjabat sebagai Ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Rimba Makmur, Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 lalu, dituduh telah melakukan Korupsi dana GP3K sebesar Rp 228 juta. Alasannya, karena dana GP3K sebesar Rp 228 juta, tidak di salurkan  kepada anggota LMDH. Pada hal, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dana sebesar Rp 228 juta itu adalah berupa pinjaman murni dari Perhutani kepada terdakwa dengan jaminan Sertifikat tanah. Dan tidak ada kaitannya dengan program Pemerintah Pusat (APBN) maupun Daerah (APBD). Awalnya, pada tahun 2012 lalu, Perhutani Kabupaten Banyuwangi Utara, mensosialisaikan adanya dana pinjaman dengan jaminan. Pada saat itu, Holili, selaku Ketua LMDH, mengajukan proposal disertai nama-nama anggota LMDH dengan besar jumlah dana yang dibutuhkan masing-masing anggota. Namun, pihak Perhutani tidak membutuhkan proposal, melainkan jaminan dari masing-masing yang mengajukan pinjaman. Karena anggota LMDH tidak ada yang menyertakan dokumen jaminan dengan alasan keberatan. Akhirnya, hanya terdakwalah yang menyertakan jaminan berupa sertifikat hak milik (SHM) atas nama P.Tojo selaku kakek terdakwa sendiri, setelah mendapat persetujuan dari Lima ahli waris P.Tojo diantaranya, supatmah, Harti, Hayati (ibu dari terdakwa), Mariam dan alm. Asi’ah yang digantikan anaknya. Kemudian, pihak perhutani melakukan verikasi atas sertifikat yang disertakan terdakwa. Selanjutnya, cairlah dana sebesar Rp 228 juta, setelah membuat surat perjanjian kerja sama, yang tertuang dalam surat No. II/GP3K/Watudodol/Bwu/II tanggal 18 Desember 2012 tentang dana pinjaman sarana produksi pertanian dalam rangka gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi (GP3K). Dana tersebut, oleh terdakwa akan dipinjamkan kepada anggota LMDH lainnya dengan syarat, ada jaminan seperti yang disarankan Perhutani. Namun karena anggota LMDH lainnya tidak ada yang bersedia, maka dana tersebut digunakan oleh terdakwa sendiri untuk usaha pertanian. Penggunaan dana inilah yang memang diakui terdakwa sejak awal, yang kemudian tertuang dalam berita acara pelimpahan perkara, bukan berita acara pemeriksaan (BAP) yang dijadikan Jaksa untuk menjeratnya. Pada saat terdakwa melunasi pinjaman berikut tunggakan dan bunga sebesar 6% kepada perhutani, justru pihak perhutani menolak pembayaran tunai. Perhutani justru bertindak sendiri dengan melakukan pemotongan dana sering yang menjadi milik LMDH tanpa melalui prosedur. Pada hal, aturannya, dana sering milik LMDH tersebut harusnya dicairkan oleh Perhutani melalui rekening LMDH. Namun faktanya, Perhutani telah melakukan pemotongan dana sering untuk melunasi pinjaman terdakwa. “Malapetaka pun terjadi”. Sebab, sertifikat terdakwa justru dihilangkan pihak perhutani. Sialnya biagi perhutani, mereka dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 10 juta rupiah melalui putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, dalam Nomor Perkara, No. 212/Pdt.G/2015/PN.Bwi. Sementara dana sering milik LMDH yang berada di Perhutani, yang kemudian dipotong oleh pihak Perhutani tanpa prosedur untuk melunasi pinjaman terdakwa, menjadi tanggung jawab terdakwa kepada LMDH atas kesepakatan bersama dengan jaminan sertifikat setelah diurus kembali. Hal itu dilakukan bersama antara terdakwa dengan anggota LMDH lainnya, agar dana sering ditahun berikutnya dari Pemerintah ke LMDH cair. Musibah pun dialami mantan Ketua LMDH itu pada saat proses pengurusan sertifikatnya ke BPN. Sebab, ada yang bukan anggota LMDH, namun mengaku sebagai anggota LMDH yang tidak memperoleh pinjaman, kemudian melapor ke Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Kejari Banyuwangi pun dapat tangkapan yakni, Holili dan dipenjarakan. Proses pengurusan sertifikat dengan menggunakan Uang pengganti dari perhutani itu pun, “hilang diruang tahanan Kejari”. “Dewi Sri” bisa jadi berpihak kepada terdakwa dalam proses persidangan. Sebab, Ketua Majelis Hakim, memerintahkan terdakwa atau melalui Penasehat Hukumnya, Ribut Puryadi dan Mawardi, untuk melaporkan 4 orang saksi dipersidangan dari perhutani, dengan tuduhan menghilangkan sertifikat dan keterangan palsu dalam persidangan. Pada Selasa, 28 Juni 2016, JPU Hendrik, mantan Jaksa dari Kejari Surabaya itu membuat kaget terdakwa maupun Majelis Hakim dalam persidangan pada saat membacakan surat tuntutannya. Bukan karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa. Tetapi jumlah denda yang dan uang pengganti yang dikenakan kepada terdakwa diluar dugaan. Dalam surat tuntutannya, JPU Hendrik menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp 500 juta subsidair 1 bulan kurungan. Terdakwa juga dipidana mengganti kerugian negara sebesar Rp 228 juta, subsidair 2 tahun penjara. Usai persidangan, terdakwa, kepada media ini mengatakan, hutang sudah lunas, negara yang mana dirugikan, mungkin Jaksa sudah ngawur “Gawat tuntutan Enam tahun, denda 500 juta subsider 1 bulan. Uang pengganti 228 juta, atau kurungan dua tahun. Ganti ruginya kan hutang sudah saya lunasi, lalu negara yang mana dirugikan ? Mungkin Jaksa sudah ngawur,” ujar terdakwa. Terpisah. Menanggapi surat tuntutan Jaksa, Mawardi, salah satu dari  Penasehat Hukum terdakwa justru mempertanyakkan, fakta hukum dari mana Jaksa membuat itu. “Tanggapan saya, kalau masalah tututan, berapa saja silahkan, itu haknya JPU. Tapi persoalan denda 500 juta, uang pengganti 228 juta atau kurungan dua tahun, JPU dapat fakta hukum dari mana. Padahal berdasarkan fakta dalam persidangan, tidak ada satupun alat bukti, bahwa negara dirugikan. Yang ada 1 hal, bahwa transaksi yang dilakukan oleh klien kami adalah pinjaman murni yang menggunakan agunan kepada pihak perhutani, kemudian hutang pada pihak perhutani sudah dibayar lunas walaupun dipotong dari  dana sering dimana dana itu adalah hak milik LMDH,” kata Mawardi Mawardi melanjutkan, “Jadi tidak ada hubungannya dengan sumber dana dari APBD maupun APBN, apalagi hutang itu sudah terbayar lunas. Kan gak lucu kalau masih muncul kerugian negara, terus mau diapakan lagi klien kami. jadi kesimpulan kami, selaku PH terdakwa, kami optimis klien kami tidak terbukti bersalah, semoga Yang Mulia dengan tegas menjatuhkan putusan demi tegaknya hukum dalam perwujutan rasa keadilan dan kebenaran berdasrkan fakta hukum dalam persidangan,” terang Mawardi, melalui teleponnya.  (Redaksi)

Tipikor Satu Bulan JPU Buat Tuntutan dan Denda untuk Terdakwa

Surabaya, bk – Setelah Satu bulan lamanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), barul...

Terdakwa Korupsi Sapi Di Hukum 27 dan 14 Tahun Penjara

01.18 beritakorupsi 10

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYNPcfnpR1NNZGClg4qMCuStZYqYkoNfwETbS5GBGpPSBADP-dnVpo1nt5NCkDDJOekh0ee7M75vv7zN5uIwv4QqE29nQKOJvtgCxPkyvG4UoEsUrdsPiKR7KqYIL6Dzlj1JgHzibu-yw/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYNPcfnpR1NNZGClg4qMCuStZYqYkoNfwETbS5GBGpPSBADP-dnVpo1nt5NCkDDJOekh0ee7M75vv7zN5uIwv4QqE29nQKOJvtgCxPkyvG4UoEsUrdsPiKR7KqYIL6Dzlj1JgHzibu-yw/s320/3.jpg" width="320" /></a></div>
Surabaya, bk – “Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”. Peribahasa ini ternyata tidak berlaku bagi semua orang. Salah satunya, Bambang Waluyo, mantan Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Jombang ini. Walaupun semua orang pasti berharap, saat diusia tuanya bisa menghabiskan hari-hari bersama keluarga, menikmati hasil jerih payahnya. Namun, pria yang berusia diatas 61 tahun ini, justru akan menghabiskan waktunya di tembok derita alias penjara. Karena Bambang Waluyo, terjerat dalam dua kasus Korupsi di Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Bank Jatim) sebagai Kepala cabang, dengan total kerugian negara mencapai kurang lebih Rp 65,2 Miliiar. Kedua kasus korupsi yang menghantarnya untuk menghabiskan hari tua di penjara antara lain, kasus Korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Tani (KUT) tahun 2010 hingga 2012 lalu, senilai Rp 24.850.000.000 dengan 55 debitur, dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 19.388.656 900,92 dan kasus Korupsi program Kredit Usaha Pembibitan/Peternakan Sapi (KUPS) tahun 2010 sebesar Rp 50 M, juga telah merugikan keuangan negara senilai Rp Rp 45.885.166.385,15. Akibatnya, Bambang Waluyo harus mempertanggungjawabkan secara hukum baik pidana penjara maupun pidana pengembalian kerugian negara. Karena pengucuran dua kredit tesebut tidak sesuai dengan prosedur. Dalam kasus KUR/KUT, mantan Kepala Cabang Bank Jatim, Jombang itu teleh divonis 8 tahun penjara (Senin 18 Januari 2016) dari tuntutan 12 tahun, kemudian oleh Hakim PT ditambah 2 tahun lagi, denda 500 juta rupiah subsidair 1 tahun. Pidana berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp 19.388.656 900,92 atau 3 tahun penjara. Hukuman yang dijatuhkan kepada Bambang Waluyo dalam kasus Korupsi KUR/KUT adalah 14 tahun. Untuk kasus Korupsi KUPS, Bambang divonis 12 tahun penjara dari tuntutan 14 tahun dan 6 bulan, denda 500 juta rupiah subsidair 1 tahun kurungan. Bedanya, Bambang tidak dibebani uang pengganti karena kerugian negara sebesar Rp 45.885.166.385,15 sudah dibebankan kepada terdakwa mantan adik ipar mantan Bupati Jombang yakni, Ir. H. Masykur Affandi selaku Ketua Koperasi kelompok Tani Bidara Tanu Bareng Jombang (sudah divonis “16” tahun penjara pada 7 Juni 2016). Hukuman yang dijatukan kepada terdakwa Bambang dalam kasus KUPS selama 13 tahun. Sehingga total keseluruhan hukuman pidana penjara dalam kasus Korupsi KUR/KUT dan KUPS, selama 27 tahun. Dalam kasus Korupsi KUR/KUT, selain Bambang Waluyo selaku Kacab Bank Jatim Jombang, juga menyeret 11 terdakwa lainnya antara lain, dua penyelia, Heru Cahyo Setiyono dan Dedy Nugrahady, dituntut pidana penjara, masing-masing 10 tahun, denda sebesar Rp 600 juta subsidair 1 tahun kurungan. Dalam kasus KUPS, Heru dituntut 14,5 tahun penjara. Serta 9 Analisi yakni, Fitriyah Mayasari (Maya), Wiwik Sukesi, Wahyuni Yudiarini, Ginanjar Triono, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, Andina Hapsari, Hefied Wijayana dan Hasan Sadzili, masing-masing dituntut 9 tahun penjara, denda sebesar 600 juta subsidair 1 tahun kurungan.  Sementara beberapa debitur, salah satunya mantan anggota DPRD Jombang, Siswo Eriana, yang menerima kucuran dana dengan total sekitar Rp 12 milliar, “sudah dibebaskan” penyidik Polda Jatim. Dan kasus Kedua, korupsi KUPS, menyeret 3 terdakwa, selain Bambang Waluyo dan Heru Cahyo Setiyono selaku penyelia, juga menyeret Ir. H. Masykur Affandi. Terdakwa Heru Cahyo Setiyono, dalam kasus Korupsi KUPS divonis 8 tahun penjara denda 500 juta subsidair 1 tahun kurungan, dan kasus Korupsi KUR divonis 4 tahun, denda 600 juta subsidair 1 tahun kurungan. Dan untuk terdakwa Dedy Nugrahadi, dalam kasus KUR, divonis 1 tahun penjara. Vonis tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Jalili, dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan untuk terdakwa Bambang Waluyo, Heru Cahyo Setiyono dan Dedy Nugrahadi (perkara masing-masing terpisah), yang di gelar di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Rabu, 29 Juni 2016. “Anda boleh menerima, banding atau pikir-pikir,” kata Ketua Majelis Hakim kepada terdakwa. Usai persidangan, Abdul Salam, selaku Penasehat Hukum terdakwa Dedy Nugrahdy, mengatakan kalau kliennya memang tidak bersalah. Alasannya, karena Dedy hanya melaksanakan perintah atasan. “Dari fakta persidangan, klien kami memang tidak bersalah. Terdakwa hanya menjalankan perintah atasan, yaitu Bambang Waluyo,” kata Ketua Peradi Surabaya ini. Kasus ini bermula pada tahun 2010 lalu, saat pemerintah melalui Kementerian Pertanian mengadakan program Kredit Usaha Pembibitan/Peternakan Sapi (KUPS) lewat Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT Bank Jatim) selaku pelaksana kepada pelaku usaha pembibitan sapi yang memperoleh subsidi. Dalam program tersebut, yang berhak mengajukan KUPS adalah perusahaan peternakan, Koperasi dan Kelompok Tani/gabungan kelompok peternak yang melakukan usaha pembibitan. Nama Ir. H.M. Masykur Affandi, tidak asing lagi dilingkungan pejabat Pemerintah Kabupaten Jombang. Sebab, saat itu Bupati Jombang adalah kakak ipar H. Masykur, suami dari salah satu anggota DPR RI di Komisi VII dari F-PDIP. Bisa jadi, selain Ketua Koptan Bidara Tani, juga keluarga dari orang Nomor satu di Kabupaten Jombang. Sehingga pada tanggal 5 Januari 2010, dengan adanya program pemerintah tersebut, Masykur, mengajukan permohonan kredit KUPS  kepada Bank Jatim senilai Rp65.315.000.000, yang akan digunakan untuk kegiatan usaha pembibitan sapi sebanyak 5 ribu ekor dengan perincian, jenis sapi potong, jenis limonsi dan Brahman cros asal Australia. Dalam pengajuan kredit KUPS itu, Ketua Koptan Bidara Tani itu, menyertakan jaminan/agunan berupa 8 Sertifikat tanah atas nama terdakwa, yang berlokasi di desa Banjaragung, Kec. bareng. Sertifikat tersebut antara lain, SHM No 231, luas 340 m2, SHM No 229, luas 1.910m2, SHM 96, luas 3.150 m2, SHM No 99, luas 8.460 m2, SHM 97 luas 3.330 m2, SHM 211 luas 6.580 m2, SHM 98 luas 6.760 m2 dan SHM 230 luas 4.370 m2. Saat itu terdakwa Maskur, mengagunkan salah satu jaminan berupa lahan tanah di Blitar seluas 5000 hektar. Lahan tersebut atas nama perseorangan. Padahal, agunan berupa tanah atas nama perseorangan dibatasi hanya maksimal seluas 5 hektare. Agunan tanah seluas 5000 hektar atas nama perseorangan itu, diduga menyalahi aturan. Ironisnya, kredit senilai Rp 45 miliar lebih mengalami kendala. Dari sinilah akhirnya diketahui bahwa tanah yang diagunkan tersebut masih dalam perselisihan antar pemilik yang saat ini sedang dalam proses hukum di Mahkamah Agung RI (Kasasi). Dokumen permohonan kredit KUPS tersebut, diterima Bambang Waluyo, selaku Pimpinan Cabang Bank Jatim Jombang. Selanjutnya mendisposisikan kepada Ahmad Yusak, selaku penyelia operasional kredit. Ahmad Yusak, menunjuk Fitriah Mayasari dan Andina Hapsari selaku sataf Analisis untuk mengecek persyaratan administrasi dan mengecek ke BI Cheking (mengecek kondisi debitur apakah punya tunggakan atau tidak), serta melakukan on the spot ke lokasi, tentang kebenaran usaha termasuk melakukan penilaian jaminan berupa 8 sertifikat dengan harga taksasi Umum (HTU) hanya sebesar Rp13.000.210.000. Dari hasil wawancara dengan terdakwa Masykur Affandi, kredit akan digunakan untuk pengadaan 1.288 ekor sapi dengan harga per ekor sapi limisin/Brahman senilai, Rp10.637.500, dengan plafon kredit sebesar 30 M, yang dibuat oleh staf Analisis pada 27 April 2010. Hasil analisis tersebut, terdapat perbedaan harga yang jauh dengan Pedoman pelaksanaan KUPS dari Dirjen Peternakan. Dari hasil analisis tersebut, Fitriah Mayasari dan Ahmad Yusak melaporkan kepada Bambang Waluyo selaku pimpinan, bahwa dokumen tersebut masih ada kekurangan. Namun, Bambang Waluyo tetap memrintahkan untuk tetap diprosesnya. Bisa jadi,karena Masykur adalah adek ipar Bupati Jombang saat itu, atau ada dugaan adanya peran orang kuat di Kota santri itu, sehingga Bambang Waluyo tetap memperlancar proses Kredit bernilai puluhan milliaran itu. Atas perintah pimpinan, Ahamd Yusak dalam penilaian kredit menuliskan bahwa, kredit yang diajukan oleh Koptan Badari Tani dapat dipertimbangkan untuk diproses dan disetujui dengan plafon sebesar Rp 50 M, dengan syarat, harus dicover dengan ansuransi Jamkrindo dan agunan harus diikat dengan Hak tanggungan. Masykur hanya memiliki agunan sertifikat tanah dengan taksasi sebesar Rp 13.000.210.000 dan tidak dicover oleh Ansuransi penjamin perum Jamkrindo dalam KUPS. Apa lagi tanah tersebut masih atas nama orang lain. Walaupun masih banyak kekurangan persyaratan pengajuan Kredit, namun faktanya, pada tanggal 11 Maret 2010, Ketua Koptan Tani M. Masykur Effendi, Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Jombang, Bambang Waluyo dan Heru Cahyo, selaku Penyelia operasional menggantikan Ahmad Yusak, telah menandatangani perjanjian kredit (PK) No 15 tanggal 11 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris, Sri Munarsi, Notaris Jombang, dengan nilai kredit sebesar Rp 50 M. Hal inilah yang bertentangan dengan surat edaran (SE) Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No SE : 047/030/SE/DIR/KRD.RTL, tentang petunjuk pelaksana kredit usaha pembibitan sapi (KUPS) tanggal 31 Desember 2009, yang isinya; besarnya nilai jaminan tambahan minimal 100% dari plafon kredit atas dasar taksiran harga lelang sita (THLS). Tidak hanya itu, pada saat pencairan, seharusnya Ketua Koptan Badari Tani, M. Masykur memenuhi persyaratan sesuai surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK). Namun karena sudah adanya “persekongkolan” antara M. Masykur dengan pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang Jombang, sehingga pengajuan pencariran tanpa persyaratan lengkap telah dicairkan sebesar Rp 50 M. Sementara sapi yang dibeli M.Masykur selaku Ketua Poktan Badari Tani dari Australia hanya 749 ekor dengan harga USD 400.000, terdiri dari 105 ekor sapi jenis limousin dan 644 ekor jenis Brahmana dengan berat rata-rata 400 kg, dengan harga per ekor USD 534 dengan asumsi Rp 5.340.000. Oleh M. Masykur, Sapi tersebut ternyata tidak disalurkan kepada 10 Kelompok Ternak seperti dalam dokumen pengajua KUPS. Dari sejumlah sapi tersebut, hanya 3 Kelompok Ternak Sapi yang menerima masing-masing  10, 45 dan 49 ekor sapi. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp 45.885.166.358,15, berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) BPKP Perwakilan Jatim.  (Redaksi)

Tipikor Terdakwa Korupsi Sapi Di Hukum 27 dan 14 Tahun Penjara

Surabaya, bk – “Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”. Peribahasa ini ternya...

Pengadilan Tipikor ‘Banjir’Air Mata dan Orang Pingsan

01.17 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg15Skn6l1hP4A5RImYtY9mU7EGJOJ-BHwXgMIToaP75u326zhXVHB9gXsBUvW-Bk7L8REFwqHNRS8CpsWxbLlBTogj5hcIFTZTB8u6L-yRO2OhY1-Tk_g_RDRflWoVPvLkp1VREtOojX8/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="238" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg15Skn6l1hP4A5RImYtY9mU7EGJOJ-BHwXgMIToaP75u326zhXVHB9gXsBUvW-Bk7L8REFwqHNRS8CpsWxbLlBTogj5hcIFTZTB8u6L-yRO2OhY1-Tk_g_RDRflWoVPvLkp1VREtOojX8/s320/2.jpg" width="320" /></a></div>
Surabaya,bk – Pemandangan yang tak biasa, bahkan boleh dibilang luar biasa itu terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Rabu, 29 Juni 2016. 
 Sejak 17 Desember 2010 lalu, Tipikor dibentuk di Jawa Timur, dibawah PN Surabaya, baru pertama kalinya, linangan air mata bahkan ada beberapa orang yang pingsan disaat persidangan berlangsung. Ini terjadi ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lili LindawatI Cs dari Kejati Jatim, membacakan surat tuntutannya kepada sembilan terdakwa. 
 Sembilan terdakwa ini tersandung kasus dugaan Korupsi pengucuran kredit fiktif dalam bentuk KUR (kredit usaha rakyat) dan KUT (kredit usaha tani) untuk 55 Debitur pada tahun 2010 hingga 2012. Totalnya mencapai Rp 24.850.000.000. 
 Kredit yang dikucurkan Bank Jatim Cabang Jombang saat itu kepada masing-masing debitutur, antara 400 hingga 500 juta rupiah, dan telah merugikan keuangan negara senilai Rp 19.388.656 900,92. Sembilan terdakwa tersebut adalah analisis di Bank Jatim cabang Jombang, antara lain, Fitriyah Mayasari (Maya), Wiwik Sukesi, Wahyuni Yudiarini, Ginanjar Triono, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, Andina Hapsari, Hefied Wijayana dan Hasan Sadzili. Mereka masing-masing dituntut 9 tahun penjara, denda sebesar 600 juta subsidair 1 tahun kurungan. 
 Dalam kasus ini, ada 12 terdakwa, 3 diantaranya sudah dijatuhi hukuman (vonis) beberapa saat sebelum para analisis ini dituntut. Ketiganya ialah Bambang Waluyo (di Vonis 8 tahun penjara pada Januari lalu, kemudian ditambah 2 tahun oleh Hakim PT), dan dua penyelia Heru Cahyo Setiyono dan Dedy Nugrahady. Keduanya dituntut pidana penjara oleh JPU, dengan masing-masing 10 tahun, denda sebesar Rp 600 juta subsidair 1 tahun kurungan. Oleh majelis Hakim, Heru divonis 4 tahun, denda 600 juta subsidair 1 tahun kurungan. Dan terdakwa Dedy, divonis 1 tahun penjara. 
 Sementara beberapa debitur diantaranya mantan anggota DORD Jombang, Siswo Eriana yang menerima kucuran dana sebesar 12 milliar hingga kini masih bebas berkeliaran, karena penyidik Polda Jatim mengabaikan petunjuk Jaksa dari Kejati Jatim saat penyidikan. 
 Terdakwa Fitriyah Mayasari (Maya), Wiwik Sukesi, Wahyuni Yudiarini, Ginanjar Triono, Fitri Juni Astuti, Suci Rahayu, Andina Hapsari, Hefied Wijayana dan Hasan Sadzili, tak kuasa menahan air mata setelah meninggalkan kursi pesakitan. Ruang sidang pun menjadi jeritan tangis para terdakwa termasuk keluarganya tanpa memedulikan Majelis Hakim yang masih tetap duduk di kursinya untuk sidang perkara berikutnya. Para terdakwa, keluarga terdakwa maupun Penasehat Hukum para terdakwa, menganggap bahwa tuntutan Jaksa, tidak manusiawi di bulan suci ramadhan. Alasannya, apa yang dilakukan para terdakwa dalam kredit KUR, hanya karena menjalankan perintah atasan. 
 Yang sebelumnya, pada saat memeriksa dokumen para debitur, sudah menyampaikan kepada Bambang Waluyo, bahwa dokumen para dibitur tidak sesuai prosedur. Namun karena paksaan dan tekanan dari Bambang Waluyo (pengakuan di persidangan), ke sembilan terdakwa pun akhirnya tetap memeriksa dokumen hingga cairlah uang negara itu ke tangan-tangan debitur. Diantaranya salah satu mantan anggota DPRD Jombang tahun 2009, Siswo Eriana, yang menerima kucuran dana sejumlah Rp 12 milliar. “Tuntutan yang tidak manusiawi,” kata keluarga terdakwa. 
 Sementara Mei, PH terdakwa Suci Rahayu dan Hasan Sadzili mengungkapkan kekecewannya atas tuntutan JPU. Menurutnya, bahwa tuntutan Jaksa adalah kontradiktif. Sejak dia (Mei) menadampingi kedua terdakwa saat penyidikan di Polda Jatim, sudah mengajukan untuk gelar perkara namun tak digubris dengan alasan sudah sesuai prosedur. 
 
"Tuntutan kontradiktif. Padahal, Jaksa mengatakan tidak terbukti melakukan Korupsi di pasal 2, tidak menikmati kerugian negara. Kerugian negara sudah dibebankan ke Bambang Waluyo,” kata Mei. Hal senada juga disampikan Ingnatius Bolly PH terdakwa Wiwik Sukesi. Bolly menjelaskan, bahwa kliennya hanya sebagai tenaga kontrak yang baru 6 bulan di Bank Jatim pada saat Kredit tersebut berlangsung. “Dia hanya ikut tapi tidak tau apa yang harus dikerjakan. Dia tugasnya adalah teller. Jadi pada saat kredit ini, dia diajak untuk menemani analisisnya karena harus dua orang dan disuruh menandatangani dokumen,” kata Bolly. 
 Tak ketinggalan, Abdul Salam, selaku PH terdakwa Maya dan Andina Hapsari, juga mengungkapkan bahwa, dari fakta persidangan kliennya tidak ada debir yang mengenalnya. Dari 31 saksi, hanya ada satu saksi yang mengatakan pernah melihat tapi tidak pernah berhungan langsung. 
 “Fakta persidangan dari 31 saksi, hanya ada satu saksi yang mengatakan pernah melihat tapi tidak pernah berhungan langsung. Baik aliran dana dari Bambang ke kedua orang itu, atau dari 55 debitur juga tidak ada aliran dana. Dan itu sudah dijelaskan oleh BPKP dalam persidangan,” ujar Salam. 
 Ketua Peradi Surabaya ini menambahkan, fakta apa yang digunakan Jaksa tehadap para analisis ini. Analisis itu mengerjakan perintah atasannya. Bahkan beberapa terdakwa mengatakan akan dipindahkan,diberi surat peringatan 1 dan 2 karena KUR ini kan program Bank Jatim harus berjalan sukses. Bahkan mereka mendapat penghargaan dari Bank Jatim karena KUR di Jombang ini mendapat nominasi Bagus. “Ini kaitannya dengan jabatan. Analisis ini kan ada atasannya penyelia, marketing dan ada pimpinan cabang. Analisis ini tugasnya itu, hanya datang ke lapangan berdasarkan surat tugas. Apa yang mereka lihat dilapangan berdasarkan surat permohonan kredit oleh masyarakat. Mereka hanya melihat riilnya saja. Menurut analisis ini, antara usaha dengan faktanya tidak jelas. Ada pengajuan kredit 500 juta. Tapi dilihat dari asetnya hanya boleh sekitar 100 sampai 150 juta. Tapi Bambang mempertahankan karena rekomdasinya dari anggota Dewan, Siswo Eriana itu selaku usaha Koperasi Wahayu,” ungkapnya. 
 Masih menurut Abdul Salam,  bahwa dana yang masuk ke rekening Siswo Eriana sekitar Rp 12 milliar. “Dana yang masuk ke rekening Siswo Eriana sekitar Rp 12 milliar secara bertahap berdasarkan nasabah yang menerima pencairan. Jadi rekening nasabah itu masuk semua 500 juta, hingga totalnya kalau nggak salah sekitar Rp 12 milliar,” ungkap Abdul Salam.  (Redaksi)

Tipikor Pengadilan Tipikor ‘Banjir’Air Mata dan Orang Pingsan

Surabaya,bk – Pemandangan yang tak biasa, bahkan boleh dibilang luar biasa itu terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di P...

Administrasi Fiktif, Dana PKPL Digunakan Sendiri Oleh PT Garam

01.13 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-C1loRzahyx-mJuAZofMlpVLHkHVtfRWQroRkEkFp3PxoPT04yufY-ttAGeOfg8Ix8RLml9X6ulERyLOmi6LZTnXkA0sV0-ivFd6yEiboPl0bHw7mVLbOWtuxQI-2SRZjg942X-YkbN8/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="221" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-C1loRzahyx-mJuAZofMlpVLHkHVtfRWQroRkEkFp3PxoPT04yufY-ttAGeOfg8Ix8RLml9X6ulERyLOmi6LZTnXkA0sV0-ivFd6yEiboPl0bHw7mVLbOWtuxQI-2SRZjg942X-YkbN8/s320/1.jpg" width="320" /></a></div>
 Surabaya, bk – Tak sedikit pejabat mulai dari Kepala Desa (Kades)/Lura, Gubernur, Jaksa, Hakim, Polisi, hingga Menteri bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi pun sudah mendekam di penjara karena kasus Korupsi pada saat dirinya menjabat, menyalahgunakan kewenangannya untuk menentukan suatu kebijakan atas program terkait pengunaan keuangan negara. Hal itu pula yang menimpa Dua mantan pimpinan PT Garam (Persero) Indonesia yakni, Slamet Untung Irredenta, mantan Dirut yang juga mantan Komisiaris Utama dan Yulian Lintang, mantan Dirut PT Garam menggantikan Slamet Untung Irredenta. Kedua pejabat di perusahaan ber-plat merah itu terjerat dalam kasus dugaan korupsi dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada tahun 2008 hingga 2012 lalu, sebesar Rp Rp 93,8 M, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 3,9 milliar. Selain Kedua pejabat tersebut, juga menyeret Tiga mantan Kepala Bagian PKBL PT Garam, diantaranya, Ahmad Fauzi Isyofwani, Muchsin HB dan Sudarto serta seorang pihak swasta yaitu Dirut UD Mega Rahman, Syaifur Rahman. Bermula pada tahun 2008, saat Kementerian BUMN mengeluarkan kebijakan, agar perusahaan BUMN yang mengalami surplus memberikan bantuan pinjaman ke BUMN yang masih lemah. Salah Satu dari 13 perusahaan yang ada dibawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu, adalah PT Garam (Persero) Indonesia, yang berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya. Atas program tersebut, PT Garam (Persero) Indonesia memperoleh bantuan dari perusahaan BUMN diantaranya, PT Pembangunan Perumahan, PT Gas Negara, PT Angkasa Pura, PT Jasa Raharja, PT PLN, PT Telkom, PTPN XII berupa pinjaman dana sejak tahun 2008 hingga 2012 yang jumlahnya sebesar Rp 93,8 miliar dengan sebesar 6% per bulan. Bantuan pinjaman sebesar Rp 93,8 milliar tersebut, seharusnya untuk disalurkan ke masyarakat petani Garam, dalam program bantuan bernama PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) program penguatan petani Garam. Terseretnya Syaiful Rahman selaku Dirut UD Mega Rahman dalam kasus ini, terkait aliran dana PKBL yang diperolehnya sebesar Rp 1,7 milliar. Pada hal, UD Mega Rahman tidak terdaftar atau tidak termasuk tebagai perusahaan maupun petani garam, selaku Mitra PT Garam (Persero) Indonesia, yang menerima dana konsinyasi untuk program PKBL, sesuai dengan perjanjian pinjaman antara PT Garam dengan perusahaan pemebri pinjaman. Terkuaknya kasus ini setelah penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melakukan penyidikan dan bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, menemukan adanya penyimpangan dana pinjaman sebesar Rp 3,9 milliar. Dana PKBL sebesar Rp 93,8 M sama sekali tidak disalurkan ke masyarakat petani Garam dengan alasan, masyarakat petani Garam dikawatirkan tidak sanggup untuk membayar. Sehingga, dana pinjaman PKBL tersebut dipergunakan sendiri oleh direksi PT Garam dengan cara membeli Garam dan sebahagian lagi dipinjamkan kepada H.Toyib dan Saiful Rahman (Dirut UD Mega Rahman) dan belum dikembalikan. Hal ini terungkap dari keterangan saksi yang dihadirkan JPU Agung Cs dari Kejati Jatim dalam persidangan yang ketuai Majelis Hakim Tahsin Pada Senin, 11 Juli 2016, sidang perkara kasus dugaan korupsi dana PKBL sebesar Rp Rp 93,8 M, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 3,9 M, kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan Tiga orang saksi dari Staf PT Garam sendiri yaitu, Supriyanto, Kasman Hadi dan Aris Junaidi. “Tahun 2008, menerima Memo di bagian PKBL untuk mengadmisnistrasikan uang masuk dari PKBL. 2008 hingga 2012, perna menerima dana PKBL totalnya 93,8 milliar. Dana itu tidak disalurkan ke petani dengan alasan takut tidak di bayar. Uang itu dipergunakan untuk membeli Garam. Sebahagian lagi dipnjamkan ke Saiful rahan sebesar 8 milliar, tapi nama Saiful hanya dipinjam. Kalau yang dipinjam Saiful hanya 3 Milliar,” kata Supriyanto. Lebih lanjut saksi Supriyanto menjelaskan, atas pertanyaan JPU terkait Administrasi dan besar pinjaman oleh Saiful Rahman. “Adminitrasi fiktif. Dari catatan PKBL, pinjaman Saiful Rahman sebesar 1,7 milliar belum dibayar. Pinjaman Khusus ada perjanjian. Yang menuruh Direktur Keuangan, Pak Julian,” jawab Saksi. Menjawab pertanyaan JPU, terkait hasil penghitungan BPKP ataa adanya penghunaan dana PKBL yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 3,9 milliar, Saksi Supriyanto mengatakan, bahwa pada saat BPKP melalukan penghitungan, ada yang belum disampaikan yaitu biaya operasionla. “Ada yang belum dilaporkan saat itu, yaitu biaya operasiol,” ujar saksi.  (Redaksi)

Tipikor Administrasi Fiktif, Dana PKPL Digunakan Sendiri Oleh PT Garam

Surabaya, bk – Tak sedikit pejabat mulai dari Kepala Desa (Kades)/Lura, Gubernur, Jaksa, Hakim, Polisi, hingga Menteri bahkan Ketua Mahka...

PERINGATAN TERBUKA KEPADA HAKIM KONSTITUSI

09.31 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAXAjkwlHXk36bqjZ8cFyzCw9xCRV-EjRyW4oaJjNiBHon1-YO0bce-lBW7RZLhRYwzgu2qsUsyjQX3T1BTbSbbBk4TA09HXoZU0SzxneZoqexPzk68FO8crEDjjBGQvbC568EuVTxIGY/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAXAjkwlHXk36bqjZ8cFyzCw9xCRV-EjRyW4oaJjNiBHon1-YO0bce-lBW7RZLhRYwzgu2qsUsyjQX3T1BTbSbbBk4TA09HXoZU0SzxneZoqexPzk68FO8crEDjjBGQvbC568EuVTxIGY/s1600/ICW.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Add caption</td></tr>
</tbody></table>
PERINGATAN TERBUKA KEPADA HAKIM KONSTITUSI 1.    Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. (Ketua MK) 2.    Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.  (Wakil Ketua MK) 3.    Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Hakim MK) 4.    Manahan Sitompul, S.H., M. Hum. (Hakim MK) 5.    Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H. (Hakim MK) 6.    Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA (Hakim MK) 7.    Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM. (Hakim MK) 8.    I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. (Hakim MK) 9.    Suhartoyo, S.H., M.H. (Hakim MK) UNTUK TIDAK MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI Disampaikan oleh Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi ________________________________________ Jakarta, 1 Desember 2016 Kepada Yth. 1.    Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S 2.    Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. 3.    Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. 4.    Manahan Sitompul, S.H., M. Hum. 5.    Dr. H. Patrialis Akbar, S.H., M.H. 6.    Dr. Wahiduddin Adams, SH. MA 7.    Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM. 8.    I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.) 9.    Suhartoyo, S.H., M.H. Di Jakarta Perihal : Peringatan Terbuka kepada Hakim Konstitusi untuk Tidak Melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Saat ini ada 2 (dua) permohonan pengujian terhadap UU Nomor 24 Tahun 2003 jo UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) berkaitan dengan ketentuan Masa Jabatan Hakim Konstitusi. Pertama, Permohonan Pengujian UU MK yang pada intinya untuk meminta agar Hakim Konstitusi diberikan masa kerja sampai dengan Usia 70 tahun (perkara 53/PUU-XIV/2016). Permohonan ini diajukan oleh  hakim Binsar Gultom dan Lilik Mulyadi. Kedua, Permohonan Pengujian UU MK yang pada intinya meminta agar Hakim Konstitusi menghapus ketentuan mengenai masa jabatan hakim Konstitusi. Permohonan ini terdaftar di Mahkamah Konstitusi (perkara 73/PUU-XIV/2016). Permohonan ini diajukan oleh Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) atau Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia. Dalam permohonan tersebut CSSUI diwakili oleh Tjip Ismail, Dian Puji, Machfud Sidik, R.M Sigid Edi Sutomo, dan Darmin Hartono.  Pemeriksaan terhadap kedua permohonan perkara tersebut telah diproses dan dilaksanakan – namun belum memasuki pada tahapan putusan - dengan dihadiri oleh sebagian atau seluruh Hakim Konstitusi. Berkaitan dengan adanya dua permohonan tersebut, Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi menyampaikan pertimbangan sebagai berikut: 1.    Masa jabatan hakim konstitusi baik 70 tahun dan seumur hidup tidak termaktub dalam UUD 1945. Untuk konsep masa jabatan sengaja tidak dicantumkan di dalam konstitusi dan tidak dibicarakan para penyusun perubahan UUD 1945. Itu sebabnya jika memberikan masa jabatan seumur hidup akan bertentangan dengan nilai-nilai UUD 1945 dan gagasan para penyusun perubahan konstitusi. 2.    UU MK telah menentukan bahwa masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 Tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Artinya, masa jabatan hakim konstitusi dikehendaki para pembuat undang-undang dibatasi dengan beberapa faktor, yaitu diantaranya: usia produktif orang indonesia dan potensi kesehatan yang menganggu usia lanjut. Hal itu dapat dilihat dalam perbincangan mengenai kekuasaan kehakiman dan masa jabatan penyelenggara negara lainnya. Dengan demikian pilihan memperpanjang masa jabatan seumur hidup adalah pilihan yang memiliki hasrat kepentingan pribadi, bukan keinginan mematuhi ketentuan undang-undang 2.    Masa jabatan seumur hidup dapat menciptakan pertentangan dengan kepentingan personal (conflicts of interest) yang dapat merusak kewibawaan hakim. Hakim tidak dapat mengadili perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri (nemo judex idoneus in propria causa). Masa jabatan 70 tahun atau seumur hidup tentu saja akan memberikan keuntungan langsung bagi hakim karena tidak perlu lagi untuk mengikuti proses seleksi kembali untuk periode berikutnya yang proses seleksinya diserahkan kepada tiga lembaga (Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung) sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Keuntungan personal itu menyebabkan sedari awal Mahkamah Konstitusi harus mengeluarkan penetapan untuk menolak perkara ini karena bukanlah kewenangan hakim konstitusi untuk memperpanjang masa jabatannya sendiri tetapi harus merupakan kehendak dari UUD 1945 yang merupakan representasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. 3.    MK memang memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang terhadap UUD 1945. Akan tetapi dalam melakukan penafsiran, Mahkamah tidak dapat melakukan penafsiran yang sewenang-wenang yang memberikan keuntungan kepada hakim konstitusi. Hakim konstitusi harus dapat membedakan mana perkara yang berhubungan dengan dirinya secara personal dan dengan institusi Mahkamah Konstitusi. Dengan melakukan penafsiran dalam rangka meningkatkan kepentingan pribadi, Hakim Mahkamah telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi (abusive constitutionalism), sehingga kenegarawan para Hakim MK perlu dipertanyakan kembali. 4.    Tidak adanya pembatasan mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi atau menjadikan masa jabatan Hakim Kostitusi selama seumur hidup akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindakan korupsi dari Hakim Konstitusi. Kejadian yang menimpa Akil Mochtar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi pelajaran berharga dan tidak terulang kembali di lembaga ini. 5.    Untuk menghindari kecurigaan public atau memperburuk citra MK, maka keputusan mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi sebaiknya tidak diputus sendiri oleh Hakim Konstitusi, namun diserahkan kepada keputusan Pemerintah dan DPR RI melalui mekanisme Revisi UU MK. 6.    Permohonan dengan nomor perkara 53/PUU-XIV/2016 dan nomor perkara 73/PUU-XIV/2016 adalah jelas dan nyata berkaitan kepentingan langsung dengan Hakim Konstitusi karena terkait dengan masa jabatan Hakim Konstitusi. 7.    Memeriksa dan memutuskan suatu permohonan yang jelas dan nyata berkaitan kepentingan langsung dengan Hakim Konstitusi maka sangat sulit atau mustahil bagi Hakim Konstitusi untuk bertindak adil dan menempatkan diri sebagai seorang kenegarawanan. 8.    Apabila seluruh atau sebagian Hakim Konstitusi menerima atau mengabulkan permohonan perkara 53/PUU-XIV/2016 dan perkara 73/PUU-XIV/2016 dimana kedua permohonan tersebut pada intinya mengatur mengenai masa jabatan Hakim Konstitusi, maka  tindakan tersebut merupakan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagimana diatur dalam PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09/PMK/2006 khususnya pelanggaran terhadap PRINSIP KETAKBERPIHAKAN berkaitan dengan Penerapan antara lain:   Butir ke-3  yang intinya, : Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara. Butir ke-5 huruf b yang intinya sebagai berikut: Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan    Bahwa, PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09/PMK/2006 menegaskan bahwa Ketakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya. Mengingat sejumlah pertimbangan ditas, maka “Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi” memberikan PERINGATAN TERBUKA yang pertama dan terakhir kepada seluruh Hakim Konstitusi untuk 1.    Menjaga kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagai mana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006. 2.    Menolak permohonan yang berkaitan dengan Masa Jabatan Hakim Konstitusi. Apabila PERINGATAN ini diabaikan maka kami akan melaporkan seluruh atau sebagian Hakim Konstitusi kepada Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi Bahrain Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Emerson Yuntho                                                   Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Feri Amsari Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Tembusan Surat 1.    Dewan Etik MK RI 2.    Presiden RI 3.    Pimpinan DPR RI 4.    Ketua Mahkamah Agung RI.    (Redaksi/Ditulis sesuai dengan aslinya yang dikrim melalui E-mail)

Regional PERINGATAN TERBUKA KEPADA HAKIM KONSTITUSI

Add caption PERINGATAN TERBUKA KEPADA HAKIM KONSTITUSI 1. Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S. (Ketua MK) 2. Dr. Anwar Usman, S.H., ...

JPU Hadirkan Tiga Saksi Kunci Kasus Korupsi Gedung Dewan

09.10 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL2ebHio-End6PeC0Z7k1rxBdB9Cqk-eoQtJ2qmD_q0D0-RM0a1-vPc1-Xp_3Jwzp3k8Br15GWbAMJuFtDAea87ntqGucnQhHaQXbteTK8Xvj-65FnFR8qiLYJQLMZY1xargrIdt1NkWE/s1600/Foto+dari+kiri%252C+Nurkamin%252C+Abd.+Rofiq+dan+Sungkowo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgL2ebHio-End6PeC0Z7k1rxBdB9Cqk-eoQtJ2qmD_q0D0-RM0a1-vPc1-Xp_3Jwzp3k8Br15GWbAMJuFtDAea87ntqGucnQhHaQXbteTK8Xvj-65FnFR8qiLYJQLMZY1xargrIdt1NkWE/s1600/Foto+dari+kiri%252C+Nurkamin%252C+Abd.+Rofiq+dan+Sungkowo.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Nurkamin, Abd. Rofiq dan Sungkowo</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya, bk – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi Proyek pembungan gedung DPRD Kota Madiun pada tahun lalu, yang bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) APBD TA (tahun anggaran) 2015 sebesar Rp 32.956.650.000, kembali di gelar pada, Kamis 1 Desember 2016. Dalam sidang kali ini, JPU dari Kejari Madiun, menghadirkan tiga saksi kunci dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Mateus Samiaji, untuk terdakwa sumanto. Ketiga saksi tersebut yakni, Nurkamin (Manager Teknik PT AJP), Abd. Rofiq (Bagian Logistik Proyek) dan Sungkowo (Kabag Administrasi dan Umum) Dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim, saksi Sungkowo menjelaskan, sesuai dokumen PT AJP pada tahun 2015, pernah memenagkan proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun. Namun menurut saksi, bahwa dokumen PT AJP pernah dipinjam oleh Iwan Suasana untuk dipergunakan terkait  proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015. Saksi juga mengakui, bahwa aliran dana yang masuk kerekening PT AJP sebesar Rp 23.254.179.457 setelah dipotong pajak, dari total anggaran Rp 29.300.800.000, dan dana tersebut langsung di serahkan ke Iwan Sulaksana melalui transfer maupun tunai. “PT AJP adalah sebagai pemenang lelang proyek pembangunan gedung Deawan tahun 2015. Tapi dokumen PT AJP pernah dipinjam oleh Iwan Suasana, katanya mau dipakai untuk proyek pembangunan gedung DPRD. Total dana yang masuk kerekening PT AJP sebesar Rp 23.254.179.457 nett dipotong pajak. Dan dana tersebut langsung diserahkan ke Iwan Suasana melalui transfer maupun secara tunai. Bahkan PT AJP mengalami kerugian sebear Rp 80 juta,” kata Sungkowo dihadapan Majelis Hakim. Sungkowo melanjutkan, bahwa dirinya memang baru masuk ke PT AJP awal Pebruari 2016. Namun dirinya mengakui, langsung melakukan pemeriksaan administrasi PT AJP setelah pembangunan gedung DPRD Kota Madiun mulai bermasalah. Sementara menurut saksi Nurkamin, selaku Manager PT AJP sejak 2013 menjelaskan,  dia masuk ke Madiun pada Pebruari 2016 setelah pembangunan gedung Dewan mulai bermasalah. Selaku sarjana Tekni, saksi menjelaskan pembanungan gedung Dewan tersebut seharusnya bisa selesai dengan waktu yang ditentukan. Yang mengejutkan dari keterangan saksi adalah, pembangunan gedung Dewan tersebut tidak sesuai dengan speck. “Saya masuk Madiun Pebruari 2016. Saya sempat bekerja satu bulan. Menurut saya, pembangunan seharusnya bisa selesai dengan waktu yang begitu banyak. Dalam dokumen, lantau terbuat dari keramik tapi yang dipasang beda. lalu plafon, walau saya tidak melihat dokumennya, tapi saya melihat bahwa plafon tidak layak,” beber saksi. Tidak selesainya pembangunan gedung Dewan Kota Madiun tersebut lebih dijelaskan saksi Abd. Rofiq selaku bagian Logistik proyek. Saksi menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa pembayaran logistik dan gaji pekerja sering kali mengalami kemacetan. “Saya dibagian Logistik. Tugas saya mengecek logistik dan pekerja serta menandatangani catatan logistik. Pembayaran logistik dan gaji pekerja sering macet. Yang belum selesai gedung paripurna, gedung Fraksi 1 dan 2. Saya nggak tau PT apa, yang saya tau, pak Son (Moch. Shonhaji) Bos. Pak Son pernah bilang ke saya, kalau dia mau pulang tapi hari Rabu balik. Tapi saya telepon nomornya sudah nggak aktif lagi. kalau Kaiseng, pergi dan tidak kembali lagi,” kata saksi jujur. Sebelumnya, Sungkowo membeberkan kepada Media ini. Bahwa kasus pembangunan gedung dewan hingga samapi ke meja penyidik Kejaksaan murni berdasarkan laporan dari Hedi Karnowo, selaku Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP). “Ini murni yang melaporkan adalah pak Hedi, atas saran saya. Setelah pembangunan gedung dewan, saya langsung melakukan pemeriksaan dokumen administrasi. Ternyata tidak ada surat menyurat terkait dokumen kontrak. Pak Hedi menjelaskan pada saya, kalau dokumen PT AJP pernah dipinjam oleh Iwan Sulaksana, akatanya mau dipakai untuk pembangunan gedung dewa. Setelah itu tidak ada kabar. Memang dana pernag masuk ke rekening PT AJP sebesar Rp 5 milliar dan itu pun langsung diserahkan ke Iwan melalui Shonhaji dan Kaiseng,” ungkap Sungkowo. Sungkowo menceritakan, total dana yang masuk kerekening PT AJP sekitar Rp 23 milliar lebih, dan semua dana tersebut langsung di serahkan ke Iwan melalu transfer dan ada yang tunai melalui Shonhaji dan Kaiseng. Malah PT AJP mengalami kerugian 80 juta untuk membayar gaji pekerja yang tidak dibayar. “Setelah timbul masalah, Shonhaji dan Kaiseng tidak mau tanggung jawab. Dari pada pak Hedi yang jadi tumbal, makanya kasus ini dilaporkan ke Kejaksaan. Dan pak Hedi sudah siap sekalipun dirinya dipenjara,” kata Sungkowo. Hal yang sama juga di jelaskan Abdul Salam, selaku Penasehat Hukum terdakwa Hedi Karnowo. Ketua Peradi Surabaya ini menjelaskan kepada Media ini saat ditemui di gedung pengadilan Tipikor sebelum sidang dimulai, bahwa Hedi Karnowo, harus mendapat penghargaan dari Pemerintah sesuai dengan anjuran PBB. “Terdakwa ini (Hedi Karnowo) murni Justice Collaborator (JC), bisa dihukum percobaan karena ikut membantu pemerintah dalam hal pemberantasan Korupsi. Nanti dalam pembelaan saya, akan saya jelaskan semua. Pembelaan saya sudah hamper selesai,” kata pengacara senior ini, Kamis, 1 Desember 2016. Awal mula dari Perkara ini..... Kasus ini bermula saat Direktur Utama PT AJP melaporkannya ke Kejaksaan Negeri Madiun. Memang dalam dokumen tersebut bahwa PT AJP adalah pemenang lelang. Namun Direktur PT AJP tidak penah secara langsung berhubungan terkait proyek pembangunan geduang Dewan tersebut. Sebab, dokumen PT AJP pernah dipinjam oleh rekannya sendiri yaitu Iwan Sulaksana. Dalam dakwaan Jaksan memang disebutkan, proses pelaksanaan proyek pembangunan gedung wakil rakyat Kota Madiun, yang dilaksanakan melalui lelang terbuka (unit layanan pengadaan) dengan nilai HPS sebesar Rp31.780.370.000, yang dibuat oleh PPKm sekaligus selaku KPA. Dalam proses lelang tersebut, pemenang lelang adalah PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP) dengan nilai penawaran sebesar Rp 29.300.800.000,-. Kemudian, dukumen kontrak kerja ditandatangani antara Hedi Karnowo, Direktur PT AJP selaku pemenag lelang dengan Agus Sugijanto, selaku KPA, dengan pembayaran uang muka sebesar Rp 5.860.160.000 melalui  rekening PT AJP. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata proyek pembangunan gedung dewan tersebut tidak dkerjakan oleh PT AJP selaku pemenang lelang, meliankan oleh Kaiseng dan Moch. Shonhaji, berdasarkan surat kuasa Akte Notaris dengan pengawasan di bawah PT Parigraha Consultant. Tragisnya, pembayaran sudah dicairkan sebesar 90%, sementara pekerjaan baru mencapai 85,095% dengan Volume 4,9% atau sebesar Rp 1.065.000.528,40. Sehingga terjadi selisih sebesar Rp 606.710.261. Pekerjaan Proyek Pembangunan Gedung DPRD Tidak Selesai Hingga 19 Pebruari 2016, Namun Uang Mengalir Kebarbagai Pihak Karena pekerjaan proyek tersebut belum selesai hingga akhir tahun (31 Desember 2015), akhirnya Direktur PT AJP memutus perjanjian kerja dengan Kaiseng dan Moch. Shonhaji. Sementara, anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp 23.254.179.457 dari nilai seluruhnya. Pada hal, perpanjangan waktu pekerjaan yang disepakati antara pengguna jasa (KPA) dengan penyedia jasa (PT AJP) sejak tanggal 1 Januari hingga 19 Pebruari 2016, pekerjaan tersebut pun belum juga tuntas. Yang tragisnya lagi, proyek pembangunan gedung DPRD Kota Madiun itu pun berhenti. Tidak selesainya pekerjaan tersebut karena pengawasan dari Konsultan maupun dari PPTK tidak dilakukan.  JPU juga membeberkan aliran dana dari PT AJP ke berbagai pihak diantaranya, Iwan Suwasana sebesar Rp 64.550.000; Samin, Rp 79 juta; Sunardi, Rp 518.587.500; Moch. Shonhaji, Rp 4,8 milliar; PT Parigraha, Rp 106.625.000; Sumanto, Rp 837.595.632 dan pihak lainnya, dengan total seluruhnya sebesar Rp 23.254.179.457,-  (Redaksi)

Tipikor JPU Hadirkan Tiga Saksi Kunci Kasus Korupsi Gedung Dewan

Foto dari kiri, Nurkamin, Abd. Rofiq dan Sungkowo Surabaya, bk – Sidang perkara kasus dugaan Korupsi Proyek pembungan gedung DPRD Kota ...

BERITAKORUPSI.CO

Tiga Terdakwa Korupsi Beras Dituntut 11 Tahun Penjara

Satu Bulan JPU Buat Tuntutan dan Denda untuk Terdakwa

Terdakwa Korupsi Sapi Di Hukum 27 dan 14 Tahun Penjara

Pengadilan Tipikor ‘Banjir’Air Mata dan Orang Pingsan

Administrasi Fiktif, Dana PKPL Digunakan Sendiri Oleh PT Garam

PERINGATAN TERBUKA KEPADA HAKIM KONSTITUSI

JPU Hadirkan Tiga Saksi Kunci Kasus Korupsi Gedung Dewan

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI