BERITAKORUPSI.CO

Dua Terdakwa Korupsi MERR Tahap II Divonis Ringan , “P2T Aman”

Tipikor Dua Terdakwa Korupsi MERR Tahap II Divonis Ringan , “P2T Aman”

Terdakwa Eka Martono dan Abdul Fatah Surabaya – Dugaan sejak awal, bahwa Panitia P2T tidak akan terseret dalam Kasus dugaan Korupsi Pr...

Korupsi Proyek MERR II C, Harusnya Seret 55 Tersangka

01.26 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc5a5ItGnmQdDjCDv61DBLw5_YoYya7R4Jtit6S6xnWuZQEtyai8QMbXhCZGO2Km4XKTKpJQgwbPr-slGxcSwQCwqemOVP3anNpHLEyrHjj7iH1zlIzFiNFYrv9VDgMnd81XtCKQKgKoE/s1600/DSCF9212.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc5a5ItGnmQdDjCDv61DBLw5_YoYya7R4Jtit6S6xnWuZQEtyai8QMbXhCZGO2Km4XKTKpJQgwbPr-slGxcSwQCwqemOVP3anNpHLEyrHjj7iH1zlIzFiNFYrv9VDgMnd81XtCKQKgKoE/s320/DSCF9212.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Djoko Waluyo</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya – Kasus dugaan Korupsi proyek MERR II C Surabaya, yang menyeret tujuh terdakwa telah “finis”, setelah jilid II divonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu malam 11 Nopember 2015. Ketujuh terdakwa dibagi dalam dua jilid. Jilid I dengan tiga terdakwa (sudah divonis pada 30 Maret 2015) yakni, Euis Darliana atau Ana selaku PPKm yang juga kuasa pengguna anggaran divonis 1,2 tahun penjara, Djoko Waluyo (Ketua pembebasan divonis 8 tahun penjara/uang pengganti 4,5 M) dan Olli Faisol (Koordinator satgas divonis 5,6 dan membayar uang pengganti 500 juta). Pada jilid II dengan empat terdakwa yaitu, Eka Martono (PPKm/KPA menggantikan Ana, akhirnya divonis 1 tabun penjara. Keempatnya dianggap pejabat yang lebih bertanggung jawab dalam kasus tersebut dan dibantu tiga warga yang oleh Jaksa dianggap berperan selaku koordinator puluhan warga Kecamatan Gunung Anyar yang terkena pembebasan lahan proyek MERR II C yakni, Abdul Fattah divonis 1 tahun, Sumargono salah satu warga yang terkena pembebasan dan Handri, keduanya menunggu vonis Hakim. Para terdakwa ini pun dihukum pidana penjara bervariasi sesuai dengan peran masing-masing. Sekalipun JPU menjerat para terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. Dua dari tujuh terdakwa yakni, Djoko Walujo dan Olli Faizol dijerat dengan pasal 3 dan pasal 4 UU No 8/2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jaksa Abaikan Peraturan Kepala BPN RI Maupun Peraturan Presiden Anehnya, sepertinya tidak menyentuh Peraturan Kepala BPN Nomer 3 tahun 2007 tentang pelaksanaan pembebasan tanah untuk umum, berdasarkan Perpres Nomor 36 tahun 2005 yang dirubah dengan Prerpres Nomor 65 tahun 2006. “Dalam Peraturan Kepala BPN RI pasal 21 ayat (1) yakni, dalam hal obyek yang diidentifikasi dan diinventarisasi tidak dapat dilakukan dengan efektif oleh panitia pengadaan tanah kabupaten/kota, maka dapat dibentuk satuan Satuan tugas guna membantu tugas panitia pengadaan tanah kabupaten/kota. Pasal 21 ayat 3, hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi yang dilakukan oleh satuan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan tanggung jawab panitia pengadaan tanah kabupaten/kota. dan pasal 27 hingga pasal 30 yakni, penilaian harga tanah yang terkena pembebasan dilakukan oleh lembaga penilai harga tanah atau tim penilai harga tanah dst. Pasal 40 dan pasal 46, ganti rugi dalam bentuk uang dibayarkan langsung oleh institusi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak sebagaimana dimaksud” Dalam kasus Korupsi Proyek MERR II C pada tahun 2012 lalu dan merugikan negara sebesar 12 milliar rupiah lebih. Kejari Surabaya hanya menyeret tujuh terdakwa. Empat dari tujuh terdakwa dianggap paling bertanggungjawab atas kerugian negara puluhan milliar rupiah. Padahal, menurut terdakwa Djoko Waluyo yang dianggap sebagai “otak” dari kasus tersebut harusnya menyeret 55 tersangka termasuk diantaranya 40 warga yang ikut menikmati atas kelebihan nilai ganti rugi, 3 koordinator warga, 3, anggota satgas dan 9 pejabat P2T (Panitia Pembebasan Tanah), berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomer 3 tahun 2007 tentang pelaksanaan pembebasan tanah untuk umum dan Perpres nomor 36 tahun 2005 yang dirubah nomor dengan Prerpres Nomor 65 tahun 2006. Hal itu seperti yang disampaikan oleh terdakwa Djoko Waluyo kepada Wartawan media ini saat ditemui di Lapas Sidoarjo pada, Selasa (9/12) tepat sebagai hari memperingati anti Korupsi Sedunia. Djoko mengatakan, dirinya tidak keberatan dijadikan sebagai pesakitan dalam kasus dugaan Korupsi proyek MERR II C. Namun, yang membuat dirinya keberatan dan bertanya, apakah dirinya yang dianggap lebih bertanggungjawab dibandingkan panitia P2T?. “Ok lah kalau saya dianggap bersalah. Tapi akapah saya yang lebih bertanggungjawab? lalu bagaimana dengan panitia P2T yang tidak pernah bekerja tetapi menerima honor?,” ucapnya dengan nada tanya. Terdakwa Mengatakan, Yang Bekerja Adalah Satgas Bukan P2T, Harusnya Tersangka 55 Orang Saat ditanya mengenai proses sejak awal mengenai proyek tersebut, Djoko pun menjelaskan secara rinci bahwa yang bekerja sejak awal adalah Satgas. “Prosesnya begini. Ada sosialisasi yang seharusnya dilakukan langsung oleh P2T tetapi malah Satgas. Setelah sosialisasi dilanjutkan Inventarisai yang dilakukan oleh BPN (tanah), Ciptakarya (Bangunan) dan Dinsa Pertanian (tanaman). Setelah itu, baru ada pengumuman selama 7 hari. Kalau selama 7 hari tidak ada sanggahan dari para warga, barulah disahkan oleh P2T. Sekretariat P2T ada di BPN tapi nyatanya itu tidak ada,” ungkap Djoko. Masih menurut terdakwa Djoko saat itu. “Setelah ada pengesahan, barulah ada musyawarah antara warga dan P2T berdasarkan Peraturan BPN No 3 tahun 2007, tapi itu tidak pernah dilaksanakan oleh P2T melainkan dilaksanakan Satgas. Pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh P2T, nyatanya yang melakukan adalah Satgas,” ungkapnya Saat disinggung sebanyak 40 warga yang diduga dimark-up oleh para terdakwa, hal itu dibantah. Sebab pembayaran sesuai data yang ada. “Kalau dianggap 40 warga yang di mark-up, seharusnya mereka ikut sebagai tersangka dalam kasus ini. Memperkaya diri sendiri, orang lain. Ini kan bunyi Undang-undang Korupsi?. Seharusnya ada 55 orang yang menjadi tersangka dalam kasu ini bukan tiga orang (saat itu Kejari belum menetapkan 4 tersangka lainnya.red). 40 orang warga, tiga kordinator, tiga orang satgas dan Sembilan orang panitia P2T,” beber terdakwa Lebih lanjut terdakwa Djoko menjelaskan, 40 warga ini diwakili atau ada tiga kordinator yakni, Sumargo, Abd. Fatah dan Haddri. Data dari Surgono masuk ke Olli Faizol, dan data dari Abd. Fatah dan Haddri masuk ke saya. Semua adata diserahkan ke Olli Faizol. Data tersebut kemudian diserahkan Olli Faizol ke PPKm (terdakwa Euis Darliana) tanpa dilakukan verikasi terlebih dahulu. Seharusnya diverikasi terlebih dahulu antara data yang ada di PPKm berdasarkan data Inventarisasi dengan data dari Olli Faisol tapi ini nggak malah disahkan,” ungkap Djoko lagi. Djoko menjelaskan, yang menentukan nilai nominatifnya adalah Olli Faisol. Setelah semuanya lolos, barulah dilakukan pembayaran ganti rugi. Ini semua sejak proses awal tidak pernah dilaksanakan oleh P2T. Pada hal, honor ketua P2T (Sekda) 1,5 juta, Wakil Ketua (Asisten I) 1,250 juta, Sekretaris (BPN) 1 juta, anggota 1 juta, Dinas Ciptakarya, 1 juta, Dinas PU 1 juta, Dinas Pertanian 1 juta, Kabag Pemerintahan 1 juta, Camat 1 juta dan Lurah 1 juta,” ungkapnya Kepala Dinas PU Selaku PA Juga Meneriam Honor Yang lebih membuat terdakwa Djoko heran adalah Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan selaku Pengguna Anggaran (PA). Menurutnya, Kepala Dinas PU selaku PA tetapi juga menerima honor sebagai panitia P2T. Apa yang dikatakan terdakwa Djoko Waluyo tidak jauh beda dalam fakta persidangan. Anehnya dalam kasus ini, keputusan P2T terkait besarnya ganti rugi sebesar 1.750.000 ribu per meter adalah hasil pertemuan panitia dengan warga pada tanggal 10 Agustus 2011, namum belum ada kesepakatan. 
 Sebab, nilai yang ditawarkan panitia saat itu jauh dibawah permintaan warga yakni 3 juta rupiah per meter yang tertulis dalan notulen saat itu. Tidak hanya itu, nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh panitia kepada warga jauh dibawah harga dari appraissal atau tim penilai pada tahun 2011 besarnya 2.680.000 ribu rupiah. Sementara, nilai ganti rugi yang ditawarkan panitia kepada warga tahun 2012 sebesar 1.750.000. Panitiapun tidak pernah menyampaikan kepada warga berapa nilai yang ditentukan oleh lembaga tim penilai. Hal inipun dijelaskan terdakwa Djoko Waluyo dalam persidangan saat dirinya diperiksa sebagai terdakwa juga sebagai saksi bagi terdakwa Eka Martono. Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Roy Kesulitan Menjerat Tersangka Lain Sementara menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Surabaya saat ditanya apakah masih ada calon tersangka lain dalam kasus korupsi MERR, Roy  yang ditemui beberapa waktu lalu diruang kerjanya mengatakan, belum ada semacam barang bukti yang kuat. “Perkembangan seperti dalam persidangan kan. Dari persidangan tidak tidak e……(sepertinya bingung) belum ada semacam barang bukti yang kuat, bahkan saksi-saksi sendiri menyatakan bahwa lebih ke Djoko dan Olli,” ucapnya.  (Redaksi)

Tipikor Korupsi Proyek MERR II C, Harusnya Seret 55 Tersangka

Terdakwa Djoko Waluyo Surabaya – Kasus dugaan Korupsi proyek MERR II C Surabaya, yang menyeret tujuh terdakwa telah “finis”, setelah ji...

Korupsi MERR Jilid II, Warga Gunung Anyar Divonis 1,8 Tahun, “P2T Aman”

01.12 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAWzRWePZypzM2I_xsXsN7rpU6rXCXN1MOrg44ZMjMjGVDNmFfvUmXE-l93q2H2JEMdtAi-3ZSJaU-Cxw58Ue7zkRKGTRl4ERvaTVj1ZlU4Ly4KqZCxUfYgWj2M9uLlt168eJg6pj7Zq4/s1600/Terdakwa%252C+Sumargono.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="193" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAWzRWePZypzM2I_xsXsN7rpU6rXCXN1MOrg44ZMjMjGVDNmFfvUmXE-l93q2H2JEMdtAi-3ZSJaU-Cxw58Ue7zkRKGTRl4ERvaTVj1ZlU4Ly4KqZCxUfYgWj2M9uLlt168eJg6pj7Zq4/s320/Terdakwa%252C+Sumargono.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa, Sumargono</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya - Dugaan masyarakat sejak awal ditanganinya Kasus Korupsi Proyek pembebasan lahan Middle East Ring Road (MERR II C) di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya oleh Kejaksaan pada tahun 2014 lalu, yang merugikan Negara sebesar 12,4 milliar dari sumber dana APBD Pemkot Surabaya, bahwa Panitia Pembebasan Tanah (P2T) tidak akan tersentuh hukum menjadi kenyataan. Pasalnya, dalam kasus ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya hanya menyeret Tujuh terdakwa (semuanya sudah divonis.red) yakni, Empat ditingkat Satuan tugas (Satgas) Euis Darliana atau Ana, Eka Martono, Djoko Waluyo dan Olli Faisol. Tiga dari warga biasa, Abdul Fattah, Adri Harmoko serta Sumargono. Dari tiga warga yang menjadi terdakwa tersebut, satu diantaranya adalah warga yaitu Sumargono yang tanah dan rumahnya ikut tergusur akibat proyek pembebasan lahan untuk umum oleh Pemkot Surabaya yang dikenal dengan Proyek MERR namun oleh Jaksa didakwa sebagai kordinator dan berperan “turut menentukan” nilai ganti rugi tanah. Para terdakwa inipun dibagi dalam dua Jilid. Jilid I semuanya ditingkat Satgas yakni, Euis Darliana selaku PPKm juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (divonis 1,2 thn penjara pasal 3 UU Korupsi tuntutan JPU 2 thn vonis terima), Djoko Waluyo selaku Ketua Pembebasan (divonis 8 di PT jadi 10 thn, uang Pengganti Rp 4,5 M selain pasal 3 UU Korupsi juga UU TPPU, tuntutan JPU 12 thn saat ini dalam tingkat Kasasi), Olli Faisol selaku Kodinator Satgas (divonis 5,6 thn uang pengganti 500 jt rupiah, pasal 3 UU Korupsi dan UU TPPU, tuntutan JPU 8 thn vonis terima). Ketiganya (masing-masing perkara terpisah) divonis pada 30 Maret 2015 oleh Ketua Majelis Hakim Martua Rambe. Dalam Jilid II, Satu ditingkat Satgas yakni Eka Martono menggantikan jabatan Ana sebagAi PKKm sekaligus KPA (divonis 1 thn penjara pasal 3 UU Korupsi, tuntutan JPU 1,6 vonis terima) dan Abdul Fatah (divonis 1 thn penjara uang pengganti 38 jt, pasal 3 UU Korupsi, tuntutan JPU 1,6 vonis terima). Keduanya divonis pada 11 November 2015 oleh Ketua Majelis Hakim Jalili. Pada Senin, 16 November 2015, dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Jalan Raya juanda, dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Ketua Majelis Martua Rambe dengan terdakwa, Adri Harmoko dan Sumargono (keduanya warga dalam perkara terpisah). Adri divonis pidana penjara selama 1 tahun uang pengganti 120 juta rupiah. Sementara Sumargono divonis 1,8 tahun uang pengganti 140.186.940 rupiah. 
 Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi bersama-sama dan berkelanjutan sebagaiman diatur dan diancam dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 56 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara selama Satu tahun dan Delapan bulan denda Limapuluh juta rupiah subsidair 3 bulan kurangan. Menjatuhkan pidana tambahan berupa memabayar uang pengganti sebesar 140.186.940 rupiah. Atas putusan tersebut, JPU maupun terdakwa pikir-pikir dan kemudian terdakwa mengatakan akan banding. Hal itu disampaikan Sumargono usai keluar dari ruang sidang. Sumargono adalah salah satu dari puluhan warga Gunung Anyar yang ikut tanah dan rumahnya tergusur Terdakwa Sumargono adalah salah satu dari puluhan warga Gunung Anyar yang ikut tanah dan rumahnya tergusur, kemudian memprotes panitia karena nilai ganti rugi yang ditawarkan 1.750.000 rupiah oleh panitia pada tanggal 10 Agustus 2011 dikantor Kelurahan jauh dari permintaan warga yakni 3 juta permeter sehingga belum mencapai kesepakan. Selain itu, Panitia juga tidak pernah menyampaikan nilai ganti rugi dari Appraisal atau Lembaga Tim penilai berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No 3/2007 dan Perpres No 65/2006 tentang pembebasan lahan untuk umum. Kemudian, terdakwa Sumargono dan puluhan warga lainnya memprotes panitia dengan cara mendatangi Djoko Waluyo selaku Ketua Pembebasan di kantor Dinas PU Pemkot Surabaya untuk meminta nilai ganti rugi ditambah dan dilakukan pengukuran ulang khususnya pada bangunan. Kebetulan Djoko Waluyo adalah pelanggan lama Terdakwa Sumargono yang bekerja di Perusahaan air minum miniral. Protes yang dilakukan terdakwa dan puluhan warga lainnya kemudian dikaulkan Djoko Waluyo dengan syarat warga harus ikut aturan yang ditentukan oleh Djoko. Setelah satu tahun menunggu, panitiapun mengabulkan penambahan nilai ganti rugi. 
 Hal itu disampaikan terdakwa kepada Wartawan media ini usai persidangan. Bahkan terdakwa menunjukkan bukti-bukti berupa dokumen hasil pertemuan Panitia dengan warga pada 10 Agustus 2011 di Kantor Kelurahan. “Pertemuan tanggal 10 Agustus 2011 dijadikan sebagai Keputusan P2T atas ganti rugi 1.750.000 rupiah. Pada hal, hasil pertemuan tersebut belum ada kesepakatan. Saya dan juga warga lain protes. Saya minta nilai ganti rugi tanah dan rumah saya 450 juta. Kemudian oleh Djoko dikabulkan. Apakah itu salah ? Dokumen pembayaran ganti rugi ditandatangani semua panitia,” ungkap Sumargono sambil menunjukkan dokumen yang sempat dilarang Jaksa agar terdakwa tidak menunjukkannya pada wartawan. Terdakwapun melanjutkan, “kalau saya dianggap korupsi, bagaimana dengan warga lainnya ? Ada warga yang menerima kelebihan ganti rugi hampir 1 milliar. Pembuatan buku rekening di Bank Mandiri tanpa setahu saya. Bahkan nama orang tua saya dipalsu oleh Triana,” ungka terdakwa kemudian. Terdakwapun memprotes adanya ketimpangan dalam penagan kasus yang meyeretnya. Yakni P2T yang tidak terseret, padahal, P2T menerima honor berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No 3/2007 dan Perpres No 65/2006 tentang pembebasan lahan untuk umum juga menandatangani dokumen tersebut. Pada hal menurut terdakwa, berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomer 3 tahun 2007 tentang pelaksanaan pembebasan tanah untuk umum, dan Perpres Nomor 36 tahun 2005 yang dirubah dengan Prerpres Nomor 65 tahun 2006, adalah tanggunggungjawa P2T. “dakwaan maupun surat Tuntutan Jaksa, apa lagi Putusan Majelis Hakim Tipikor yang dibacakan dalam persidangan, tidak menyebutkan tentang tanggungjawab P2T yang mendapat upah selaku Panitia. Sebab, Peraturan Kepala BPN RI dan Peraturan Presiden tidak menjadi pertimbangan, sekalipun pembentukan P2T berdasarkan 2 peraturan tersebut,” ujar terdakwa Apa yang disampaikan terdakwa Sumargono tidak jauh beda dalam fakta persidangan sebelumnya. Keterangan saksi-saksi dari P2T maupun kerangan terdakwa Djoko dan Olli dihadapan Majelis Hakim menyatakan bahwa, yang melakukan sosialisasi hingga pembayaran ganti rugi ke masyarakat adalah adalah satgas. Tidak hanya itu. Dalam fakta persidangan jilid I Djoko Waluyo setelah menerima SK dari Ketua P2T dan surat perintah dari Kepala Dinas PU, kemudian terdakwa melakukan sosalisai, ferifikasi, inventarisasi dan menentukan nilai ganti rugi, hingga pembayaran kepada warga. Menurut Djoko, Olli dan saksi Anton Susilo pegawai Dinas Cita Karya merubah data volume bangunan dan jumlah nilai ganti rugi sebanyak 48 KK (kepala keluarga) atas perintah terdakwa Djoko. Selain itu, Olli juga mendapat perintah untuk membawa catatan berupa nama dan Buku rekening sejumlah warga untuk kemudian diserahkan kepada saksi Triana Wahyuningsih, Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Pakuwon City. Selanjutnya, Triana melakukan transfer sejumlah uang kerekening warga dan kerekening Djoko sesuai catatan yang diterima dari Olli. Kemudian mantan terpidana Euis Darliana, selaku PPKm/KPA/Kepala Bidang Perancangan dan pemanfaatan, tidak melakukan ferifikasi ulang atas data yang disebut Nota Dinas berupa hasil pengukuran ulang terhadap luas bangunan milik warga yang dilakukan anggota Satgas, dengan data awal dari dinas terkait. Dan faktanya dipersidangan, Nota Dinas hingga dokumen pencairan nyatanya ditandatangani oleh seluruh P2T yang kemudian jabatan Euis Darliana digantikan Eka Martono. Anehnya, keterangan terdakwa Djoko Waluyo di persidangan dihadapan Majelis Hakim dalam perkara jilid II dengan terdakwa Eka Martono (PPkm), telah mencabut ucapannya terkait aliran dana yang diterima Triana dan keterlibatan Anton Susilo dipenyidik.  (Redaksi)

Tipikor Korupsi MERR Jilid II, Warga Gunung Anyar Divonis 1,8 Tahun, “P2T Aman”

Terdakwa, Sumargono Surabaya - Dugaan masyarakat sejak awal ditanganinya Kasus Korupsi Proyek pembebasan lahan Middle East Ring Road (ME...

Korupsi Bawaslu, Terdakwa Terancam 20 Tahun Penjara

01.08 beritakorupsi 0

Tipikor Korupsi Bawaslu, Terdakwa Terancam 20 Tahun Penjara

Terdakwa mantan Sekretaris Bawaslu Jatim, Amru Surabaya – Terdakwa kasus dugaan Korupsi Dana Hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jat...

Kasus Korupsi Disnaker Surabaya, Terdakwa Tunggu “Suara Palu” Hakim

01.04 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlpXxnaQZja-UwHH1SXejQBiA9pLwQTsIwMlktCGxg7SDxINENkVoZr3QdI6Ej759iLU9Rl227HP2CCDwL-qM20m7qo9N7cd6yH9dRsuwomTpzzz4aP9NQga12hJi-KG0CXTGa72k_0B0/s1600/Terdakwa+Bambang+Mulyono+%2528Kanan%2529+bersama+PH-nya+Dr.+Sunarno+Edy+Wibowo.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="216" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlpXxnaQZja-UwHH1SXejQBiA9pLwQTsIwMlktCGxg7SDxINENkVoZr3QdI6Ej759iLU9Rl227HP2CCDwL-qM20m7qo9N7cd6yH9dRsuwomTpzzz4aP9NQga12hJi-KG0CXTGa72k_0B0/s320/Terdakwa+Bambang+Mulyono+%2528Kanan%2529+bersama+PH-nya+Dr.+Sunarno+Edy+Wibowo.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bambang Mulyono (Kanan) bersama PH-nya Dr. Sunarno Edy W</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya   – Ibarat seorang siswa lulusan SMU/SMK yang mendaftar di salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan menunggu pengumuman diterima atau tidak. Itulah yang kini dirasakan Bambang Mulyono, salah satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek kegiatan kewirausahaan pelatihan Otomotif di Disnaker Surabaya pada tahun 2013 lalu. Proyek kegiatan kewirausahaan itu menelan anggaran Rp 882 juta dari APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2013, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 672 juta rupiah. Penantian terdakwa atas “Suara Palu” Hakim alias vonis terhadap dirinya akan dibacakan Majelis Hakim dengan Ketua Majelis, Sri Herawati, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat 14 Agustus 2015. “Saya dan istri serta anak-anak, saat ini menunggu vonis dari hakim. Ibarat seoarang anak yang mendaftar di Perguruan Tinggi Negeri sedang menunggu pengumumaman diterima apa nggak,” ucap Bambang Mulyono saat ditemui di rumahnya, Jalan Sidodadi, Surabaya, Rabu 12 Agustus 2015. Bambang dan istrinya yang saat itu ikut mendampingi, juga kelima anaknya dimana anak bungsunya yang berusia 8 tahun, sejak lahir mengalami cacat fisik hanya bisa tidur seperti bayi, berharap ada keadilan yang sesungguhnya sesuai hati nurani Majelis Hakim. “Apakah keadilan itu ada? Apakah saya korban dari ketidak adilan itu? Tuhan akan memberikan dan menunjukkan janjinya pada kebenaran. Saya yakin akan bebas karena saya tidak merasa merugikan negara, dari apa yang saya kerjakan seperti dakwaan jaksa pada saya,” tandas Bambang. “Tapi suami saya sudah dicap masyarakat sebagai seorang koruptor seperti awal-awalnya diberitakan dibeberapa media massa,” sahut istri Bambang. “Apa yang saya kerjakan selama ini sesuai dengan aturan dalam Perpres 54 tahun 2010 seperti yang diubah dengan Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. Pekerjaan yang saya lakukan berdasarkan surat kontrak kerja dan surat perintah kerja,” papar Bambang melanjitkan. Kegiatan Kewirausahaan Menggunakan Kontrak Jenis Lumpsum Tidak Ada Rincian Selanjutnya, Bambang selaku Direktur CV Usaha Mandiri ini, membeber asal muasal dirinya terseret dalam kasus dugaan Korupsi yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tipikor. Berawal pada tahun 2013 lalu, Bambang mengikuti lelang kegiatan kewirausahaan pelatihan Otomotif di Disnaker melalui ULP secara Online. 
 “Semua persyaratan lelang saya penuhi. Dalam dokumen lelang tidak ada rincian karena memang menggunakan kontrak jenis Lumpsum dengan Standar Satuan Harga berdasarkan SK Wali Kota,” terang Bambang. 
 Hasil lelang, Bambang ditetapkan sebagai pemenang oleh ULP dan PPk. Harga dalam Dokumen atau HPS sebesar Rp 1 milliar lebih dan harga penawaran Bambang, Rp 882 juta, dengan volume pekerjaan sebanyak 280 peserta dalam waktu 20 hari. “Anggaran ini kan menggunakan kontrak jenis Lumpsum, penghitungan global. Tidak ada RAB tapi ada peruntukkannya yang diatur dalam spesifikasi tetapi tidak tertuang rupiah. Ini menggunakan SSH berdasarkan SK Walikota No. 188.45/348/436/.1.2/2012, tanggal 1 Nopember 2012 tentang standar satuan harga belanja daerah Kota Surabaya TA 2013. Kegiatan saya laksanakan berdasarkan surat kontrak kerja dan surat perintah kerja,” urai Bambang. Namun pada tahun lalu, lanjut Bambang, dia mulai diperiksa oleh tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dibawah Komando Gatot Haryono, selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (saat ini menjabat Kasi Pidum Kejari Mojokerto). “Ini awalnya tanggal 31 Desember 2014 lalu. Saat itu saya dipanggil lagi ke Kejari Perak, menemui Jaksa Eko Nugroho, Erik dan Gatot Haryono. Mereka menekan saya untuk membuat RAB. Tapi saya nggak mau karena memang kegiatan itu tidak ada RAB-nya. Karena saya nggak mau, terus pada tanggal 2 Januari 2014, Jaksa memanggil Siswo Apriatmono mantan PPKm,” ungkap Bambang. Yang diketahui Bambang, saat itu juga dimunculkan rincian biaya pelatihan otomotif, SSH (standar satuan harga ) milik CV Ilham Zidan Jaya oleh Kasi Pidsus, Gatot Haryono,SH, dan memaksa, menekan Siswo Apriatmono. Kemudian Siswo meneruskan ke Kasubag Keuangan Disnaker Surabaya, Syamsul Hadi, supaya CV Usaha Mandiri mencontoh seperti milik CV Ilham Zidan Jaya. Kop Suratnya disuruh mengganti menjadi kop CV Usaha Mandiri. Dan apa yang perlu dikurangi hingga mencapai harga total Rp 63 juta dengan harga satuan Rp3.150 000. Yang seolah-olah rincian biaya pelatihan otomotif tersebut, atas nama CV Usaha Mandiri. “Setelah saya dari Kejaksaan, saya ditelepon Siswo untuk ketemu di Dinas. Saat itu kami ketemu diruang kerja Samsul. RAB atas nama CV Ilham Zidan Jaya, menurut Siswo, diperoleh dari kejaksaan untuk di contoh. Kemudian oleh Siswo diserahkan ke Samsul. Samsul memfoto copy dengan melipat Kop Surat CV Ilham Zidan Jaya. Dan Foto copinya itulah diserahkan ke saya di situ sudah ada petunujuk nilai rupiah untuk saya contoh,” beber Bambang didengar istri dan anak-anaknya. Bambang menambahkan, RAB tersebut diantarkan ke Banyu Urip, salah satu tempat diadakannya kegiatan pelatihan otomotif. “RAB itu memang saya tanda tangani karena tekanan tapi bukan saya yang membuatnya melainkan Edy yang tinggal di tempat pelatihan Banyu Urip. Menurut Edy, RAB itu diantarkan oleh Siswo. Setelah itu, Edy pun mengantarkan ke Dinas. Dan oleh Siswo diantarkan ke Kejaksaan. Saya telah melaksanakan tugas pokok Sesuai Perpres N0 54 tahun 2010 yang sudah diubah Perpres No 70 tahun 2012. Pasal 19, penyedia Barang/Jasa pada huruf (L), secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikat diri pada kontrak atau SPK yang mengatur tata tertib antara hak penyedia dan Dinas,” rinci Bambang. “Saya tidak memanipulasi apa lagi memalsu data peserta. Saya hanya melaksanakan sesuai kontrak untuk 280 orang peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi oleh tim Disnaker Kota Surabaya sesuai pada spesifikasi pada poin 8 sub G dalam dokumen,” tegas Bambang. Terdakwa Mengungkapkan, Dirinya Di Telepon Kasi Pidsus Dan Diminta Mencarikan Uang Rp 300 Juta Bambang juga menjelaskan terkait uang sebesar Rp 300 juta yang diantarkannya ke Kejari Perak pada 6 Januari 2104, yang kemudian Gatot Haryono mengantarkan Bambang ke BRI Cabang Jalan Pahlawan, Surabaya untuk mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama Kejari Tanjung Perak, Surabaya. “Awalnya menurut Jaksa, peserta yang mengikuti tapi tidak penuh, sebanyak 100 orang. Jadi tanggal 31 Desember itu, saya ditekan dan disuruh menyediakan uang sebesar Rp 300 juta sebagai pengganti kerugian negara dengan janji akan dibantu dan diselesaikan. Kalau tidak, saya akan ditahan, ” ungkap Bambang. Kemudian, lanjut Bambang, pada tanggal 3 Januari 2014, dia di telepon lagi sama Gatot mengenai uang Rp 300 juta. Dan di tanggal 6 Januari 2014, Bambang membawa uang tunai Rp 300 juta ke Kejari. “Tapi saya diantar oleh Gatot, Kasi Pidus dan Aryo ke BRI Jalan Pahlawan untuk mentransfer uang tersebut ke Rek. BRI Nomor : 0211-01-000633-30-7 atas nama Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Yang bawa uang itu dari Kejari ke Bank dan mentrasfer adalah Gatot Haryono. Yang mengisi slip transfer adalah Ariyo, saya berdiri disamping mereka dan disuruh menandatangani slip nya aja,” kata Bambang. “Sepulang dari Bank kembali ke Kejari. Saya langsung ditetapkan sebagai tersangka dengan menyita bukti transfer sebagai uang titipan. Pada hal, uang itu bukan titipan tapi karena saya ditekan, terpaksa saya menjual apa aja yang ada termasuk perhiasan istri dan anak-anak supaya bisa mencukupi,” keluh Bambang. “Inikah cara jaksa memberantas korupsi sesuai prosedur hukum? Pada saat pemeriksaan sebagai tersangka tanggal 8 Januari 2014, saya tidak didampingi Penasehat Hukum (PH). Pada hal, penyidik telah menunjuk Yuliana Cs sebagai PH saya tanpa saya minta dan tanpa diberi kebebasan untuk memilih pengacara. Tapi karena dijanjikan akan dibantu dan diselesaikan, saya pun mengikutinya. PH yang ditunjuk hanya saat penandatanganan BAP, saya tidak diperbolehkan berkomunikasi,” lanjut Bambang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Fakta Persidangan, Tidak Satupun Saksi Yang Dihadirkan Jaksa Memberatkan Terdakwa Atas kasus yang kini menimpanya Bambang pun mengutip keterangan pakar hukum Pidana, Dr. Krisnadi Nasution, (persidangan Kamis,19 maret 2015) yang menjelaskan bahwa itu adalah, Pelanggaran kode etik dan pidana. 
 “Menurut Dr. Krisnadi, apabila seorang penegak hukum memaksa seseorang /tersangka untuk membuat keterangan palsu dan dimasukkan dalam dokumen negara, maka itu adalah pidana. Itu kan kata Pakar hukum pidana,” ucap terdakwa. Tak hanya itu Bambang juga mengungkap fakta-fakta dipersidangan, mulai dari keterangan saksi dari ULP maupun Disnaker yang menyatakan, bahwa CV Usaha Mandiri miliknya telah melaksanakan sesuai prosedur. Namun Jaksa tidak bisa menghadirkan bahkan tidak membacakan keterangan ahli hukum Pidana seperti dalam BAP, kecuali Jaksa hanya mengadirkan BPKP. “Tidak Satupun saksi yang dihadirkan Jaksa memberatkan saya. Semua menjelaskan sesuai prosedur, karena memang mereka (PPK, PPTK, PPHP) datang ke lokasi kegiatan. Semula Jaksa mengatakan ada 100 orang peserta yang tidak mengikuti secara penuh 20 hari. Kemudian dari 100 menjadi berubah 119 orang. Jaksa tidak bisa menghadirkan bahkan tidak membacakan keterangan saksi ahli dalam persidangan seperi yang tercantum dalam BAP. Yang dihadirkan hanya BPKP. Menurut Jaksa, ada 119 peserta yang tidak mengikuti dengan penuh 20 hari. Tapi Jaksa tidak bisa menjelaskan berapa hari mengikuti, berapa hari tidak mengikuti dan mengapa tidak mengikiti. Dari 119 orang peserta, hanya 13 orang yang diperiksa sebagai saksi. Mengapa saat dipersidangan, Jaksa tidak mengungkap siapa yang menyuruh peserta untuk memperbolehkan meminjam KTP, KSK dan Ijazah ? Seharusnya 119 orang itupun harus dijadikan sebagai tersangka atas pemalsuan data. Kalau 119 orang tidak mengikuti dikali 3.150.000 ribu sama dengan Rp 374 juta rupiah bukan seperti dakwaan Jaksa 672 juta,” terang Bambang panjang lebar atas fakta-fakta dipersidangan. Bambang pun mengutip kesaksian Dr. Herry Sinurat dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan/barang jasa milik Pemerintah) yang dihadirkannya dalam persidangan sebagai Ahli Pengadaan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan. “Kesaksian para pihak dan fakta dipersidangan serta tingkat kepatuhan terhadap regulasi PBJP, serta keyakinan hakim sesuai KUHP pasal 191, memberikan ruang keadilan tidak hanya berdasarkan tuntutan Undang-undang. Tetapi berdasarkan tuntutan Tuhan (kebenaran),” pungkas Bambang. Tuntutan Jaksa Tidak Sesuai Fakta Persidangan   Dalam perkara ini, selain Bambang Mulyono, selaku pimpinan CV Usaha Mandiri sekaligus pelaksana kegiatan (perkara tersendiri), juga menyeret Plt Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK/perkara terpisah), Nasuchi Ali, panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP/Satu perkara), Harjani, Amin Wahjoe Bagiyo dan Anggoro Dianto. Dalam sidang Kamis 21 April 2015, Bambang, Pimpinan CV Usaha Mandiri, dituntut pidana penjara selama 3,6 tahun denda Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan dan hukuman tambahan. Juga dituntut mengganti kerugian negara sebesar Rp 372.998.0000 rupiah ditanggung renteng, subsidair 1,6 tahun penjara. Untuk terdakwa Nasuchi Ali selaku PPTK, JPU menuntutnya lebih ringan satu tahun dari terdakwa Bambang yakni 2,6 tahun penjara. Dan untuk tiga terdakwa lainnya selaku PPHB yakni, Harjani, Amin Wahjoe Bagiyo dan Anggoro Dianto, dituntut masing-masing 2,3 Tahun. Sementara untuk denda dan uang pengganti sama-sama ditanggung renteng. Ke lima terdakwa tersebut dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 Dalam kegiatan ini, Disnaker memperuntukkan untuk 280 orang peserta pelatihan bagi warga Surabaya dengan lamanya kegiatan 20 hari. Sehingga anggaran yang tecantum dalam HPS (harga perkiraan sendiri) sebesar Rp 1.186.500.000 rupiah atau (Rp4.237.500 X 280 orang= 1.186.500.000). Sementara dalam penawaran CV Usaha Mandiri sebesar Rp 882 juta rupiah atau (Rp 882.000.000 : 280 orang peseta = Rp 3.150.000 rupiah). Sehingga sisa anggaran dalam kas negara (APBD Surabaya) sebesar Rp Rp304.500.000 rupiah atau (Rp 1.186.500 – Rp 882.000.000 ). Dalam persidangan, JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya untuk menghadirkan 119 orang peserta yang dimaksud, kecuali hanya 13 orang. Ke 13 orang tersebut tidak semuanya peserta. Karena ada yang hanya meminjamkan dokumen berupa foto copy KTP, Ijazah dan KSK kesaudaranya masing-masing. Menurut JPU, ke 13 orang tersebut dapat mewakili yang lainnya. Dalam persidangan, JPU juga tidak dapat mengungkap siapa yang menyuruh peserta untuk melakukan (meminjam) dokumen berupa KTP, KSK Dan Ijazah. Padahal, dalam dokumen pelaksanaan, daftar hadir dalam absensi sama dengan nama peserta dan sama pula dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh pelaksana (CV Usaha Mandiri) dan diperkuat dengan keteranagan para saksi dipersidangan. Tidak hanya itu, dalam dokumen lelang, pesrta sudah dinyatakan lulus seleksi oleh tim seleksi Disnaker. Belum lagi JPU yang tidak bisa menghadirkan dan membacakan keterangan saksi Ahli Pidana yang dalam BAP sudah disumpah di persidangan. Padahal, Ketua Majelis sudah memberikan waktu dua minggu kepada JPU.  (Redaksi)