BERITAKORUPSI.CO

Kejari Tanjung Perak Terima SPDP Kadis Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jatim

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnJoTA8tTxyifxZyjBlqXw1wRmubOaopTCrxnU6GLxz9PB9jkusJEQmuCrDo4yjJfEBhjjlIrm3ZYNeVgHkTd-IJHrrqnTYA5uPNxK3tGm1UdOwEaRmoraHz4CeHkaLhB_qf9M1TypuGo/s1600/IMG-20170721-WA0008.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnJoTA8tTxyifxZyjBlqXw1wRmubOaopTCrxnU6GLxz9PB9jkusJEQmuCrDo4yjJfEBhjjlIrm3ZYNeVgHkTd-IJHrrqnTYA5uPNxK3tGm1UdOwEaRmoraHz4CeHkaLhB_qf9M1TypuGo/s1600/IMG-20170721-WA0008.jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co - Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie, membenarkan, telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Heru Tjahjono, dari penyidik Polres Tanjung Perak, terkait kasus dugaan tindak pidana. yang menjerat Kepala Dinas (Kadis) Perikanan dan Kelautan Provinsi, Ir Heru Tjahjono. SPDP telah diterima sejak beberapa hari yang lalu.  "SPDP Nomor : B/121/VII/2017/Satreskrim, atas nama Heru Tjahjono kami terima Kamis, 20 Juli 2017. Sesuai SPDP, tersangka diancam melanggar pasal 385 ayat 1 dan atau ayat 4 KUH Pidana," kata Lingga, Senin, 24 Juli 2017. Untuk diketahui, Heru Tjahtjono ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik  mengembangkan hasil penyidikan tersangka lain, yakni Suharto alias Pak Dos,  Jaminudin Faqih dkk,  yang saat ini perkaranya sudah di P21 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak. Mereka dilaporankan oleh Budi Hartono, Pemilik Hartono Motor yang mengaku tanahnya dengan bukti sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 47 telah disewa-sewakan ke pihak lain oleh tersangka Suharto dkk ke sejumlah warga. Pada 2008 lalu, lahan tanah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berdasarkan permohonan yang diajukan Budi Hartono.  Namun, sepanjang kurun waktu 2008 hingga 2012 lahan tersebut kembali menuai masalah, kendati sebelumnya telah dikosongkan oleh Pihak PN Surabaya dan diberi pagar seng. Sekitar 30 Kepala Keluarga (KK) kembali menempati lahan tersebut dan mendirikan sebuah bangunan permanen dengan dasar,  memiliki surat perjanjian dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Ir Heru Tjahjono. Dalam surat perjanjian itu, Heru Tjahjono mengkalim, jika sertifikat SHM Nomor 47 itu berdiri diatas lahan milik Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jatim berdasarkan surat ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa, warga yang menjadi penghuni lahan itu diwajibkan membayar langsung pada bendahara penerima Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, untuk disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Jatim pada PT Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011000477.  (Redaksi)

Pidana Kejari Tanjung Perak Terima SPDP Kadis Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jatim

berita korupsi .co - Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, Lingga Nuarie, membenarkan, telah menerima Surat Pemberitah...

Sewakan Tanah Negara, Kadis Perikanan Dan Kelautan Propinsi Jatim Ditetapkan Tersangka

06.53 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlhsmUUxtf5rdoYinRv2_0JMZPw3OzLUovN_6dw3MFfBKdgCM1IX5safx79goTw1y7_nWrdxQAAUAorrD2VN3TsztqpJxre2Tpe48RsCT8hGLV9kt6UPV8ibKNSS5cZyMP88ml72ljSVw/s1600/IMG-20170724-WA0009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="332" data-original-width="443" height="479" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlhsmUUxtf5rdoYinRv2_0JMZPw3OzLUovN_6dw3MFfBKdgCM1IX5safx79goTw1y7_nWrdxQAAUAorrD2VN3TsztqpJxre2Tpe48RsCT8hGLV9kt6UPV8ibKNSS5cZyMP88ml72ljSVw/s640/IMG-20170724-WA0009.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Ir Heru Tjahjono tersadung kasus pidana. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Perak 
lantaran telah menyewakan lahan yang merupakan milik orang lain kepada 
puluhan warga, dikawasan jalan Tambak Asri Surabaya senilai Rp 6 juta 
pertahun. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Ardiyan menjelaskan, penetapan Ir Heru Tjahtjono sebagai tersangka, merupakan pengembangan dari hasil penyidikan tersangka lain, yakni Suharto alias Pak Dos,  Jaminudin Faqih dkk  yang saat ini perkaranya sudah di P21 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak. "Saat ini perkaranya sudah tahap penyidikan," katanya Tak hanya itu, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam perkara ini, juga telah dikirimkan ke Kejari Tanjung Perak.  "SPDP nya sudah dikirim ke Kejari Tanjung Perak beberapa hari lalu," sambungnya. Terpisah, Heru Tjahjono belum berhasil dikonfirmasi terkait penetapan dirinya sebagai tersangka. Heru terkesan menghindar,  meski beberapa kali dihubungi ponselnya ke nomor 0811313XXX, tapi tidak diangkat meski terdengar nada sambung. Kasus ini bermula dari laporan Budi Hartono, Pemilik Hartono Motor yang mengaku tanahnya dengan bukti sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 47 telah disewa-sewakan ke pihak lain oleh tersangka Suharto dkk ke sejumlah warga. Pada 2008 lalu, lahan tanah tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berdasarkan permohonan yang diajukan Budi Hartono. Namun, sepanjang kurun waktu 2008 hingga 2012 lahan tersebut kembali menuai masalah, kendati sebelumnya telah dikosongkan oleh Pihak PN Surabay dan diberi pagar seng. Sekitar 30 Kepala Keluarga (KK) kembali menempati lahan tersebut dan mendirikan sebuah bangunan permanen dengan dasar  memiliki surat perjanjian dengan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Ir Heru Tjahjono. Dalam surat perjanjian itu, Heru Tjahjono mengkalim jika sertifikat SHM Nomor 47 itu berdiri diatas lahan milik Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jatim berdasarkan surat ukur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa, warga yang menjadi penghuni lahan itu diwajibkan membayar langsung pada bendahara penerima Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jatim, untuk disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah Jatim pada PT Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011000477.  (Redaksi)

Pidana Sewakan Tanah Negara, Kadis Perikanan Dan Kelautan Propinsi Jatim Ditetapkan Tersangka

berita korupsi .co - Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, Ir Heru Tjahjono tersadung kasus pidana. Dia ditetapkan sebagai te...

Sidang Perkara Korupsi Dana Dekonsentrasi Dispendikbud NTT Menunggu Vonis

05.19 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQLgxs1rFA0D7xHf4sTyXYp8yOdvvUNryPWCoiTiGrU44qOxlhL_GOWlwlouU5UgJfWEQn7zAY9DnsiGawXONFwBiZUxnWszjy8zARez9wLhHlBtBbrFniPYiAc0z25oR8Ksw8cT7PMpo/s1600/IMG20170724130251-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQLgxs1rFA0D7xHf4sTyXYp8yOdvvUNryPWCoiTiGrU44qOxlhL_GOWlwlouU5UgJfWEQn7zAY9DnsiGawXONFwBiZUxnWszjy8zARez9wLhHlBtBbrFniPYiAc0z25oR8Ksw8cT7PMpo/s640/IMG20170724130251-1.jpg" width="640" /></a></div>
 #Dalam Persidangan, Tim PH Terdakwa Meminta JPU KPK Mengembalikan Uang  Fee Sebesar Rp 50 Juta Yang Disita #   
beritakorupsi.co – Sidang perkara dugaan Korupsi Dana Dekonsentrasi Dirjen PLS Dispendikbud Provinsi NTT pada tahun 2007 lalu, yang menelan anggaran dari APBN sebesar Rp 77.675.354.000 milliar, dan merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp 4.292.378.200, menunggu Vonis dari Majelsi Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. 
 
Sebab, pada Senin, 24 Juli 2017, Tim Pensehat Hukum (PH) terdakwa Marthen Luter Dira Tome (52), Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah membacakan Replik dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Tahsin, atas Duplik dari JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada persidangan, Jumat, 21 Juli 2017. 
 
Proses persidangan ini memang begitu lama sejak Senin, 3 April 2017. sebanyak 55 orang saksi dari Atambua, Flores dan Sabu Raijua termasuk Ahli dihadirkan JPU dari KPK serta 14 orang saksi dihadirkan Tim Penasehta Hukum (PH) terdakwa Marthen Luter Dira Tome (52), Bupati (non aktif) Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT). 
 
Sementara penyidikan dilakukan sejak 2007 lalu, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang, atas laporan dari salah seorang anggota DPR RI yang juga pemilik Anita Media Center (AMC) yakni, Anita Yacob Gah. Kemudian pada tahun 2009 diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, dan sempat dihentikan karena tidak cukup bukti. 
 
Dan akhirnya, pada tahun 2015, kasus ini pun diambil alih oleh penyidik KPK dan menetapkan mantan Kasubdin PLS Dispendikbud NTT, Marthen Luter Dira Tome sebagai tersangka. Sebelum KPK menyeret Marthen Luter Dira Tome ke Pengadilan Tipikor Surabaya, KPK sempat kalah di Praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakara Selatan pada 2016. Sebagai lembaga anti rasuah, KPK tak mau kalah begitu saja, sehingga KPK kembali menetapak Marthen Luter Dira Tome, yang menjabat sebagai Bupati Sabu Raijua 2 Periode, sebelum KPK melaksanakan putusan Majelis Hakim Praperadian PN Jakarta Selatan. 
 
Hal ini seperti yang dsampaikan PH terdakwa dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, dengan agenda pembacaan Pledoi (Pembelaan) atas tuntutan JPU KPK terhadap terdakwa pada sidang minggu lalu. 
 
Anenya, tidak hanya Marthen Luter Dira Tome ditetpakan sebagai tersangka oleh penyidik KPK. Melainkan, uang sebesar Rp 50 juta sebagai fee (jasa) Tim Pengacara untuk mendampingi Marthen Luter Dira Tome pun turut disita, dua minggu setelah KPK menangkap Mathen Luther Dira Tome saat dirinya ke Jakarta, untuk menanyakkan statsunya sebagai tersangka ke penyidik KPK. 
 
Pada hal, uang sebesar Rp 50 juta tersebut, tidak ada kaitannya dengan kasus yang menyeret terdakwa, atau kasus ini bukan kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) maupun TPPU (Tindak Pidana Pencuian Uang). Melainkan murni sebagai jasa beberapa orang pengacara untuk mendapingi terdakwa sejak penyidikan hingga persidangan. 
 
Hal ini diungkapkan Tim PH terdakwa Marthen Luter Dira Tome, Yohanis D Rihi dkk, dalam persidangan, dengan agenda pembacaan Replik dihadapan Majelis Hakim, pada Senin, 24 Juli 2017. 
 
“Terdapat barang bukti berupa uang sebesar Rp 50.000.000, yang disita oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi dari tangan para pengacara yang diserahkan oleh Advokat Abdul Wahab, setelah 2 minggu pengkapan terhadap terdakwa. Ternyata, sesuai fakta persidangan, tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu, melalui duplik ini, terdakwa dan Tim Penasihat Hukum terdakwa, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk memerintahkan Penuntut Umum untuk menyerahkan kembali barang bukti tersebut kepada terdakwa atau Tim Penasihat Hukumnya,” kata salah PH terdakwa kepada Majelis Hakim. 
 
Apakah uang sebesar Rp 50 juta yang menjadi fee para pengacara terdakwa adalah bagian dari hasil Korupsi terdakwa sendiri, sehingga uang tersebut disita dan dijadikan sebagai barang bukti ? Atau, apakah ini hal baru dalam penanganan kasus Korupsi yang ditangani oleh KPK, sehingga uang jasa pengacara untuk mendampingi tersangka turut disiata ? 
 
Tidak hanya itu. Tim PH terdakwa juga menyatakan dalam Repliknya kepada Majelis Hakim bahwa,  BPK RI dalam melakukan audit, tidak melakukan wawancara secara langsung terhadap 11.100 penyelenggara kelompok belajar, terkait pemotongan transport penyelenggara oleh terdakwa sebesar Rp 50.000/kelompok, untuk diberikan kepada Camat, Lurah/Kepala Desa dan Kepala Dinas cabang. Melainkan hanya berdasarkan data dari penyidik KPK, atas keterangan beberapa saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang terdiri dari 14 FTLD (Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas) Kabupaten/Kota yang membawahi 840 penyelenggara kelompok belajar. 
 
“Penentuan nilai kerugian keuangan negara tersebut menurut Ahli DR. Achsin, adalah tidak akurat, jelas, berimbang dan relevan. Sehingga tidak dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan nilai kerugian keuangan negara. Lagipula, jika dikaitkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka kerugian negara yang ditentukan oleh BPK RI, tidak bersifat nyata dan pasti jumlahnya,” ujar PH terdakwa 
 
Menurut PH terdakwa dalam Repliknya, seharusnya jumlah FTLD di Prov. NTT sebanyak 16 FTLD Kabupaten/Kota, sedangkan jumlah penyelenggara kelompok belajar adalah 11.100. Berarti, BPK RI dalam menentukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.330.000.000, hanya didasarkan atas penarikan sampel sebanyak  14 FTLD untuk mewakili populasi sebanyak 16 FTLD dan 840 penyelenggara kelompok belajar mewakili 11.100 penyelenggara kelompok belajar. 
 
“Bahwa besarnya dana bantuan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan atau dalam Pos Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun 2007, dan Petunjuk Lapangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT disebut, transportasi penyelenggara yang ditetapkan dalam RKA-KL Satuan Kerja Dispendikbud Prov. NTT sebesar Rp. 900.000/kelompok. Dana transportasi penyelenggara sebesar Rp 900.000  dalam RKA-KL Satuan Kerja Dispendikbud Proponsi NTT atau disebut Bantuan Penyelenggara Pendidikan Keaksaraan, sama dengan yang ditetapkan dalam Petunjuk Lapangan yang dikeluarkan oleh Dispendikbud Propinsi NTT, yaitu Rp. 900.000/kelompok ,”  lanjutnya                
   
Tim PH Terdakwa Tuding JPU KPK Menyalahgunakan Kewenangan Menghabiskan Anggaran Dalam Proses Persidangan 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpNl-9nij-YbFhxEafG9YJ4kLAfXpJ_VwsHp_oKklHBlk8G73npkVexcJegGLn13my4ZUQzDxS_EZXh990xOE9Xx0hdpPGGMDdiIcJd58ejNa-u715RzSe0KC2uyjb4oeSmQypXV519iU/s1600/NTT.+Gbr+1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjpNl-9nij-YbFhxEafG9YJ4kLAfXpJ_VwsHp_oKklHBlk8G73npkVexcJegGLn13my4ZUQzDxS_EZXh990xOE9Xx0hdpPGGMDdiIcJd58ejNa-u715RzSe0KC2uyjb4oeSmQypXV519iU/s1600/NTT.+Gbr+1.jpg" /></a></div>
 
Proses persidangan dari Pengadilan Tipikor Kupang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, menurut Tim PH terdakwa  merupakan penyalahgunaan kewenangan dari JPU KPK, yang mengakibatkan anggaran negara yang seharusnya tidak dikeluarkan untuk biaya transportasi dan akomodasi bagi 52 saksi ke Surabaya, hanya untuk memproses perkara ini. Alasan Tim PH terdakwa yakni, tindakan JPU KPK untuk memperoleh Keputusan Mahkamah Agung RI untuk melakukan proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya, tidak didasarkan atas prosedur hukum yang benar. Sebab, lanjut PH terdakwa, yang mengajukan permohonan agar perkara ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya bukalah KPK selaku JPU, melainkan Kejaksaan Negeri Kupang yang tidak memiliki hubungan dengan penuntutan perkara ini Apa yang disampaikan oleh Tim PH terdakwa ada benarnya juga. Sebab, berdasar informasi yang didapt media ini dari beberapa saksi dan sumber saat di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu terkait saksi sebanyak 52 orang yang terdiri dari, 4 orang saksi berasal dari Sabu Raijua dengan biaya per orang sekitar Rp 7 juta dikali 4 orang. Dari daratan Timur (Atambua) sebanyak 16 orang saksi dengan biaya akomondasi per orang sekitar Rp 6 juta X 16 orang dan 32 orang saksi berasal dari Flores dengan biaya per orang sekitar Rp 5 juta X 32 orang. 
 Menanggapi Replik Tim PH terdakwa, kepada media ini JPU KPK  Dodi Sukmono menjelaskan, ini hanya mekanisme hukum acara ada Duplik ada Replik. Terhadap tuntutan, JPU sudah bacakan surat tuntutan, kemudian dibalas dengan Pledoi (Pembelaan), lalu kita tanggapi lagi dengan Replik. Jadi ini menanggapi Duplik. Namun saat ditanya, terkait penyitaan uang sebesar Rp 50 juta dari Tim PH terdakwa sebagai fee, dengan kasus Korupsi Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal (Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, JPU KPK ini hanya mengatakan, masih dibutuhkan sebagai banrang bakti untuk perkara lain. “Dalam perkara ini terkait barang bukti, kita masih mengajukan untuk dikemabalikan kepada Penuntut Umum, karena masih ada perkara lain yang akan menggunakan barang bukti tersebut. Barang bukti ini masih terkait dengan perkara ini,” ujar JPU KPK Dodi. Disinggung mengeania uang pengganti (UP) dalam surat tuntutan JPU KPK sebesar Rp 3,7 milliar yang dibebankan kepada terdakwa, JPU KPK Dodi Sukmono menjelaskan bahwa, terdakwa selaku PPKm bertanggung jawab terhada pengeluaran anggaran. “Terdakwa dalam posis sebagai PPK. Dia bertanggung jawab terhadap penggunaan pengelauaran pencairan uang untuk program tersebut. Dan fakta persidangan ditemukan, bahwa uang-uang itu  mengalir ke orang yang tidak berhak sesuai dengan surat tuntutan kami, bahwa Camat, Kepala Desa dan seterusnya itu, bukan penyelenggara yang berhak menerima unag itu. Diperintah atau tidak, itu adalah tanggung jawabnya dia (terdakwa),” lanjutnya. JPU KPK Dodi Sukmono mengatakan bahwa terdakwa adalah PPK namun bukan sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran). Lalu, apakah PPK yang bukan sebagi KPA, bertanggung jawab terhadap anggaran sesuai Kepres 80 tahun 2003 tentanng Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ?. Bila PPK yang bertanggung jawab terhadap anggaran, lalu apa tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PA (Pengguna Anggaran) yang bersumber dari APBN dalam Program PLS di Dispendikbud Prov. NTT tahun 2007 ? Terpisah.  Terkait uang pengganti sebesar Rp 3,7 milliar dan uang sebanyak Rp 50 juta yang disita penidik KPK, terdakwa Marthen Luter Dira Tome maupun Yohanis D. Rihi dkk selaku PH terdakwa menjelaskan, Bahwa uang pengganti dalam surat tuntutan JPU KPK tidak pernah diterima terdakwa dan bahkan bahkan uang tersebut berada ditangan yang berhak yakni, penyelenggara program PLS. “Saya tidak pernah terima dan tidak melaakukan pemotongan. Dan uang utu ada ditangan yang berhak untuk menerima itu. Persoalannya adalah, ketika penyidik dan BPK tidak bertemu atau konfirmasi langsung terhadap penerima itu, jadilah seolah-olah dana itu ada disaya. Saya sebagai PPK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program itu. Dan program tersebut terlakasana, jauh diatas target pemerintah, dan saya bukan sebagai KPA. KPA-nya adalah Kepala Dinas kalau PA naya di Pusat (Jakarta) karena ini APBN,” jawab terdakwa. Sementara, Yohanis D. Rihi menjelaskan terkait uang yang disita peyidik KPK bahwa, Kita merasa KPK itu melakukan perbuatan sewenang-wenang. Karena ketika KPK melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dia tidak menemukan bukti apa-apa. Kemudian uang yang merupakan honor pengacara, diambil dua minggu setelah terdakwa di tangkap. Uang itu sebagai honor kita, kita ditelepon, disuruh untuk mengumpulakan kalau tidak saya tangkap kalian,” ungkap Yohanis menirukan telepon dari penyidik KPK “Yang telepon itu, Hendi Kristian, ketua penyidik KPK. Karena pengacara semua pada takut, kita kumpulkan kembali dan dititiplah kepada Abdul Wahab, diserahkan ke mereka (KPK). Saya tidak tau, apakah penyitaan ini dari terdakwa atau dari pengacara, tidak ada surat penetapan penyitaan. Uang itu tidak jelas, stasnya apa. Kalau unag itu merupakan barang bukti, tentu dalam dakwaan dan penuntutan diungkapkan, apa kaitannya dengan terdakwa,” beber Yohanis. Namun, ditanya lebih lanjut, apakah uang sebanyak Rp 50 juta yang disita penyidik KPK dari para pengacara terdakwa, dianggap sebahagian dari hasil Korupsi?. Dia (Yohanis) menjelaskan bahwa, bila hal itu yang dianggapa sebagai aliran dana dari hasil Korupsi, KPK keliru. Bahkan Dia mengungkapkan, hai ini sudah di sampiakan ke Tim Angket  
 Penyitaan uang sebanyak Rp 50 juta dari para pengacara terdakwa sebagi fee, namun disita oleh KPK, hal ini pun sudah disampaikan ke Tim Angket KPK DPR. “Uang itu tidak ada kaitannya dengan Korupsi, itu hak kita. Kita sudah laporkan ke Tim Angket KPK Di DPR,” ungkap Yohanis.  (Redaksi)

News Tipikor Sidang Perkara Korupsi Dana Dekonsentrasi Dispendikbud NTT Menunggu Vonis

#Dalam Persidangan, Tim PH Terdakwa Meminta JPU KPK Mengembalikan Uang Fee Sebesar Rp 50 Juta Yang Disita # berita korupsi .co ...

Mobdin Dihapus, Dewan Segera Bahas Raperda Baru Tentang Tunjungan Transportasi

04.33 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpT7DsvITlJ2Zupl6JtyRAGNkfL2VpnNnH0hwtzu_uqRKRYiqJKr_lHeoVRSfc2V1MZbC620Wigw4v6chPMCwkZIn6h_iuDoL3DhTeN05WJN-6fJvA-OU723_NcY-JdU16WWnYUi-WHWY/s1600/DPRD.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="300" data-original-width="300" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpT7DsvITlJ2Zupl6JtyRAGNkfL2VpnNnH0hwtzu_uqRKRYiqJKr_lHeoVRSfc2V1MZbC620Wigw4v6chPMCwkZIn6h_iuDoL3DhTeN05WJN-6fJvA-OU723_NcY-JdU16WWnYUi-WHWY/s640/DPRD.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Pada Senin, 24 Juli 2017, hasil rapat paripurna DPRD Surabaya, akan segera melakukan pembahasan Raperda baru tentang tunjungan transportasi sebagai pengganti pinjam pakai mobil dinas yang telah mendapatkan pelarangan oleh Permendagri. Menurut Sugito, anggota Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Surabaya, soal nilai tunjangan 
transpirtasi, tidak boleh keluar dari aturan yakni, PP 18 tahun 2017 
tentang transportasi. Karena menurutnya, semuanya telah diatur. “Soal biaya pengganti mobil dinas (Mobdin), semua sudah ada rumusnya, secara prinsip, tidak boleh lebih dari nilai tunjangan DPRD Provinsi, yang sampai sekarang, kami belum tau. Yang saya dengar, sesuai Permen (Peraturan Pemerintah), itu tidak lebih dari 13,5 juta rupiah,” ucapnya. Politisi asal Partai Hanura ini juga mengatakan, DPRD Kab/Kota harus dibawah itu. Perda hanya mengatur rumusnya, selanjutnya menjadi tugas Kepala Daerah. Maka nanti, Bu Wali yang bisa merumuskan nilainya berdasarkan hasil apresial. Hal senada juga disampaikan M.Mahmud, Ketua BPP DPRD Surabaya. Menurutnya, bahwa Kota Surabaya mempunyai kemampuan pendapatannya sebesar Rp 8 trilun, ini termasuk tinggi. Maka kalau tinggi nilai tunjangan, maksimal 7 kali dari nilai tunjangan representasi ketua DPRD. “Lantas berapa nilai tunjangan representasi Ketua DPRD, itu akan ditentukan oleh Menteri Keuangan,” katanya. Menurut politisi asal FPD ini, aturan nilai itu termasuk tunjangan untuk semua Ketua, alat kelengkapan Dewan, misalnya Ketua Komisi 7,5 persen, wakil Ketua 5 persen, Sekretaris 4 persen, dan anggota 3 persen, dari tunjungan jabatan Ketua DPRD, ya itu rumusnya. “Yang baru tunjangan transportasi, sebagai pengganti pinjam pakai mobil dinas. Kalau menurut saya, tidak bisa lebih dari 13,5 juta, tetapi harapan kami bisa mencapai 13 jutaan lah” bebernya. Namun mantan Ketua DPRD Surabaya ini berharap, agar selisihnya tidak terlalu besar dengan DPRD Provinsi. “Kalau menurut saya, tidak bisa lebih dari 13,5 juta, tetapi harapan kami bisa mencapai 13 jutaan perbulan,” pungkasnya.  (Redaksi/*)

Regional Mobdin Dihapus, Dewan Segera Bahas Raperda Baru Tentang Tunjungan Transportasi

berita korupsi .co – Pada Senin, 24 Juli 2017, hasil rapat paripurna DPRD Surabaya, akan segera melakukan pembahasan Raperda baru tentang...

Tersangka Kasus Korupsi OTT DLH Pemkab Sidoarjo, Dilimpahkan Dari Penyidik Ke Jaksa

02.32 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1BCl8UjondwtwSCs2i1CIpW7sHvkcxlL5uGK3dzOLNP5981y4rzPzUqn3qCjZysxTMvRJVpRiSepshrP0Eu9ALHs9P9Hm96KZ3llySRxu1Ns92NrgGn2hCgL5lbcXQxhpw3yFq6x2Sqg/s1600/OTT+DLH.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1152" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1BCl8UjondwtwSCs2i1CIpW7sHvkcxlL5uGK3dzOLNP5981y4rzPzUqn3qCjZysxTMvRJVpRiSepshrP0Eu9ALHs9P9Hm96KZ3llySRxu1Ns92NrgGn2hCgL5lbcXQxhpw3yFq6x2Sqg/s640/OTT+DLH.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Pelimpahan tahap II, kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sidoarjo, akhirnya dinyatakan sempurna (P21) sekaligus diterimanya berkas perkara dari Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Surabaya ke ke penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, pada Kamis, 20 Juli 2017. 
 
"Ia hari ini tahap dua. Penyidik Kejari Surabaya telah melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Dua tahap penyidikan dan 1 tahap penuntutan ,” kata Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Heru, saat dihubungi Wartawan Media ini, Kamis, 20 Januari 20 Juli 2017. 
 
Namun sayangnya, dua nama tersangka yang masih dalam tahap penyidikan belum dipublikasikan namanya. 
 
Sebelumnya, Kejari Surabaya sempat mengembalikan berkas perkara kasus OTT dengan Satu tersangka ke penyidik Polrestabes. Hal itu disampaikan oleh Kasi Pidsus Kejari Surabaya kepada Media ini di Pengadilan Tipikor beberapa hari lalu. 
 
“Sekarang kita masih memeriksa berkasnya, karena minggu lalu kita kembalikan dengan memberikan beberapa petunjuk,” kata Heru saat itu. 
 
Bisa jadi, alasan pengembalian berkas perkara OTT tersebut oleh Kejari Surabaya ke penyidik Tindak Pidana Korupsi Polrestabes Surabaya, karena tersangkanya hanya satu orang. Hal itu secara tidak langsung di akui Kasi Pidsus Kejari Surabaya ini, saat ditanya terkait jumlah tersangka dalam kasus OTT tersebut. 
 
Dina Karandina (42), adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sidoarjo yang bertugas sebagai  staf pengolah data pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemkab Sidoarjo. 
 
Pada Kamis, 23 Maret 2017, Dina Karandina di tangkap Tim Saber Pungli Polrestabes Surabaya di Hotel JW Mariot dengan barang bukti uang sebesar Rp 25 juta sebagai pelican pengurusan ijin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sebuah gudang di kawasan Kabupaten Gresik. 
 
Akibatnya, Dina Karandina pun dijerat dengan pasal 12 huruf E Undan-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tragisnya, terangka pun terancam dipecat sebagai PNS di Pemkab Sidoarjo.  (Redaksi)

Tipikor Tersangka Kasus Korupsi OTT DLH Pemkab Sidoarjo, Dilimpahkan Dari Penyidik Ke Jaksa

berita korupsi .co – P elimpahan tahap II, kasus Korupsi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DL H) Kabupaten Sid...

Sabu-Sabu Menghantar Wanita Simpanan Dan Sepupunya Ke Pengadilan

02.42 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBJvX5DuHnlUqIi2AIPoMahlLixeKa4D6-UaDmaYd2Ok1vk3F921xZiQ1ufammt6zcS49hPUGW5VRLf2TGIAb66q0ldxX-lQ7eSrUSKcN1vkZgTvU26dscZxEpaPbCECVXTS9j1TcS0VA/s1600/IMG_20170719_144541.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBJvX5DuHnlUqIi2AIPoMahlLixeKa4D6-UaDmaYd2Ok1vk3F921xZiQ1ufammt6zcS49hPUGW5VRLf2TGIAb66q0ldxX-lQ7eSrUSKcN1vkZgTvU26dscZxEpaPbCECVXTS9j1TcS0VA/s640/IMG_20170719_144541.jpg" width="640" /> </a></div>
 
beritakorupsi.co -  Andai saja Ratna Oktaviani (Ratna) dan Taufik dan Moch. Amirullah tidak mengkonsumsi obat “setan” alias Sabu-sabu (SS), kedua saudara sepupu itu tidak akan berurusan dengan penyidik Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polrestabes Surabaya, pada 9 Maret 2017. Pada Rabu, 19 Juli 2017, Ratna, wanita simpanan lelaki beristri yang tinggal di Jl Kedungdoro Gg VII A No 15 A, Surabaya bersama pria yang menjadi pacarnya itu harus duduk bersama sepupunya, Taufik serta Amirulla, di kursi pesakitan PN Surabaya untuk kembali menjalani persidangan, acara pemeriksaan sebagai terdakwa. Dalam persidangan, kepada Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Hariyano, terdakwa Amirulla   kepada Rozi yang saat ini masuk dalam Daftar Pencaharian Orang (DPO) salah satu Bandar yang tingga; di Bangkalan, Madura. “Kami patungan Pak. Yang membeli saya, dan transaksi di sekitar Jembatan Suramadu Bangkalan," jawab Amirullah kepada Hakim Hariyanto. Sementara terdakwa Ratna, saat ditanya Majelis Hakim tentang pekerjaannya, dengan jujur, janda beranak 1 ini mengatakan tidak punya pekerjaan. “Saya kost sama pacar saya, tapi dia sudah punya istri. Untuk bayar kost dan biaya hidup  dibiayai oleh pacar," ungkap janda satu anak ini jujur. Jawaban terdakwa ini membuat Majelis Hakim agak tersenyum. " Waduh, enak banget, sekarang pacar kamu tidak mau datang setelah tahu kamu ditangkap Polisi ya," tanya Hakim Haryanto. Saat Majelis Hakim menanyakkan kepada terdakwa Taufik yang masih saudara sepupu dengan terdakwa Ratna, mengapa mengkonsumsi Narkoba. Terdakwa ini menjawab hanya iseng. "Kami iseng aja Pak, soalnya lagi nggak ada kerjaan," kata Taufik enteng. Ketiga terdakwa ini ditangkap oleh anggota Idik III Satreskoba Polrestabes Surabaya,  di rumah Kost Ratna Oktaviani di Jl Kedungdoro Gg VII A No 15 A, Surabaya, saat sedang pesta shabu pada Kamis, 9 Maret 2017. Obat “setan” tersbut dibeli dari Rizi seharga Rp 400 ribu dengan cara patungan. Transaksi dilakukan oleh Amirulla dengan Rozi di sekitar Jembatan Suramadu. Akibatnya, ketinganya pun dijerat dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Psikotropika dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda sebesar Rp 1 milliar.  (Redaksi)

Pidana Sabu-Sabu Menghantar Wanita Simpanan Dan Sepupunya Ke Pengadilan

berita korups i.co - Andai saja Ratna Oktaviani (Ratna) dan Taufik dan Moch. Amirullah tidak mengkonsumsi obat “setan” alias Sabu-sa...

JPU Sumantri, Menuntut Wanita “Pencuri” Dokumen Perushaan Hanya 10 Bulan Penjara

02.37 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7Zsd5YKYVN9AJUIgzSRN64gH1hRD79ozTmE_NXvPSzQL7fsIachbu9MPb-Wj6xKEh-IZdsqtzGhUAFMbKxQE1Fdqxj0n5dtNzMPc8F5m47lhLRipNsKcuYN4Bu6oDTo2rcasECnFqi7E/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7Zsd5YKYVN9AJUIgzSRN64gH1hRD79ozTmE_NXvPSzQL7fsIachbu9MPb-Wj6xKEh-IZdsqtzGhUAFMbKxQE1Fdqxj0n5dtNzMPc8F5m47lhLRipNsKcuYN4Bu6oDTo2rcasECnFqi7E/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Andai saja seorang terdakwa dalam kasus penggelapan berdasarkan pasal 376 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) yang ancaman hukumannya paling lama 6 tahun, bukan seorang pengusaha dan tidak didampingi Pencagacara Kondang, bisa jadi tuntutan pidana penjara diatas 1 tahun. Namun, tidak demikian yang dialami Trisulowati alias Chin Chin, wanita si “pencuri” dokumen perusahaan milik PT Blauran Cahaya Mulia (BCM) atau yang lebih dikenal dengan nama Hotel Empire Palace. Sejak persidangan, terdakwa Chin Chin yang didampingi pengacara kondang dari Jakarta, Hotman Paris Hutapea, bersama Piter Talaway dkk, yang menjadi Penasehat Hukum (PH) terdakwa, memang menjadi t perhatian Khusus dari pengunjung sidang di PN Surabaya termasuk para awak media. Sebab terdakwa Chin Chin selaku Direktur Utama (Dirut) PT BCM yang dilamporkan Gunawan Angka Widjaya selaku Komisaris Utama (Komut) ke pihak Kepolisian, dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sumantri dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, menjerat wanita cantik ini dengan pasal 376 KUHP. Pasal 376 KUHP, Hukuman penjara selama-lamanya 6 tahun, dengan erbuatan ; a. Dengan sengaja memiliki. b. Memiliki suatu barang. c. Barang yang dimiliki seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. d. Mengakui memiliki secara melawan hukum. e. Barang yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan. f. Penggelapan dilakukan suami (isteri) yang tidak atau sudah diceraikan atau sanak atau keluarga orang itu karena kawin. Hukuman :Hanya dapat dilakukan penuntutan, kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu. Pada Rabu, 19 Juli 2017, setelah sempat tertunta pembacaan surat tuntutan, JPU Sumantri dari Kejari Surabaya barulah membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa, dihadapan Majelis Hakim yang di Ketua H.R. Unggul Warso Mukti. Dalam surat tuntutannya, JPU Sumantri menyatakan bahwa, terdakwa (sempat dipenjara dan saat ini status tahanan Kota) terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 376 KUHP. terdakwa pun hanya dituntut pidana penjara 10 bulan. “Menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 bulan,” ucap JPU Sumantri Beberapa menit usai persidangan, JPU Sumantri, saat ditanya media ini mengatakan, yang memberatkan terdakwa tidak mengakuinya. “Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mengakuinya. Yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan belum [ernah dihukum,” ujarnya. Sementara Tim PH terdakwa mengatakan keberatan atas tuntutan JPU. Bisa jadi, sebagai PH terdakwa, berharap agar terdakwa dituntut bebas. Dari tuntutan JPU Sumantri tersebut terhadap terdakwa, rumor tak sedap pun beredar di sekita PN Surabaya. Bila terdakwa di Vonis oleh Majelis Hakim dan dikurangi masa tahanan, maka terdakwa akan tetap berada di luar dan tidak dipenjarakan lagi. Akankah menjadi kenyataan ?.  (Redaksi)

Pidana JPU Sumantri, Menuntut Wanita “Pencuri” Dokumen Perushaan Hanya 10 Bulan Penjara

berita korupsi .co – A ndai saja seorang terdakwa dalam kasus penggelapan berdasarkan pasal 376 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) y...

Setya Novanto Tersangka, Golkar Harus Segera Ganti Pimpinan DPR dan Partai

20.00 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimGTWseRYqZ4kImlvHRCFZYl-CbtcRJnvMJrqPJUBH60POkvmfnRGCxszQwNd1bPqNJSzHB6aDbMJjzaJE9llUAip6jZtiVt93HdvcAXRUW5LoLBhbr6hbn6ibEj7lKQQx_OpbjK5R6Zc/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="640" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimGTWseRYqZ4kImlvHRCFZYl-CbtcRJnvMJrqPJUBH60POkvmfnRGCxszQwNd1bPqNJSzHB6aDbMJjzaJE9llUAip6jZtiVt93HdvcAXRUW5LoLBhbr6hbn6ibEj7lKQQx_OpbjK5R6Zc/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Setya Novanto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPR) dan Ketum Partai Golongan Karya (Golkar), ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Tersangka kasus korupsi KTP-elektronik. Penetapan status itu menandakan KPK terus mengembangkan dan mengejar aktor-aktor yang turut diduga menerima uang dalam persekongkolan pengadaan KTP-el mengacu kepada keterangan saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Novanto disangkakan melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang ancaman pidana maksimalnya adalah hukuman seumur hidup (dalam keadaan tertentu dapat dihukum mati). Keterlibatan Setya dapat dilacak sejak awal persidangan melalui pengakuan saksi seperti pertemuan di Grand Melia (SN, Kemendagri dan Andi Narogong), Kesaksian Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos yang mengaku pernah dua kali menemui Setya Novanto, kesaksian Johanes Richard Tanjaya, yang merupakan salah satu tim IT yang mengetahui jatah 7 persen untuk SN dkk. Dengan kesaksian dan alat bukti yang dimiliki KPK, keterlibatan SN dalam kasus KTP-el menjadi sangat terang benderang. Aroma persekongkolan penganggaran hingga pengadaan terasa kentara dengan permainan SN bersama Konsorsium yang dikendalikan Andi Narogong. Tentu saja tuduhan melakukan korupsi akan semakin mencoreng citra DPR, apalagi saat ini yang bersangkutan berstatus sebagai pimpinan DPR. Jika dalam kasus Papa Minta Saham, Setya mengundurkan diri, maka sudah selayaknya yang bersangkutan mundur sebagai Ketua DPR untuk menghadapi proses hukum. Pada saat yang sama, status hukum Novanto pastinya akan berdampak kepada sikap politik yang harus ditempuh Golkar secara kelembagaan, kondisi hukum tata negara yang harus dihadapi DPR, dan tindakan hukum yang harus pula ditempuh KPK. Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) perlu menjelaskan langkah-langkah hukum dan politik yang terkait kasus tersebut sebagai berikut: 1.    DPR dapat memberhentikan Setnov dengan mengacu pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Berdasarkan ketentuan tersebut Pimpinan DPR dapat diberhentikan karena tiga hal: a.    meninggal dunia; b.    mengundurkan diri; atau c.    diberhentikan Ketentuan tentang “diberhentikan” itu diatur lebih lanjut dalam ayat (2) ketentuan yang sama bahwa pimpinan DPR dapat diberhentikan apabila diusulkan oleh Partai Golkar. Apabila Partai Golkar mengusulkan pemberhentian Novanto, maka berdasarkan 2.    ketentuan Pasal 87 ayat (3) UU MD3, maka kursi Novanto sebagai Ketua DPR dapat diisi oleh salah satu pimpinan DPR yang ada saat ini, dengan status sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR sampai ditunjuk Ketua DPR defenitif menggantikan Novanto; 3.    Partai Golkar penting untuk memberhentikan Novanto dikarenakan sebagai partai besar, Golkar akan memerlukan sosok pimpinan yang fokus dalam menjalankan tugas. Apalagi tahun-tahun politik yang semakin dekat, termasuk pembahasaan rancangan undang-undang Pemilu yang memasuki fase pengambilan keputusan terakhir, membutuhkan seorang pemimpin yang fokus menjalankan roda organisasi partai. Status tersangka Novanto akan menguras waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menyelesaikan kasusnya di KPK. Pilihan Golkar untuk memberhentikan Novanto penting, selain berupaya membenahi partai dari anggotanya yang bermasalah dalam kasus korupsi, juga merupakan langkah yang penting untuk memperkuat organisasi partai di tahun politik yang sangat luar biasa ini; 4.    Partai Golkar harus memberikan ruang kepada Novanto untuk fokus menyelesaikan kasus hukum yang menjeratnya. Jika Golkar tetap mempertahankan Novanto, pastinya akan menganggu konsolidasi dan jalannya organisasi partai. Bahkan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap partai politik, khususnya Partai Golkar akan semakin menurun, karena seorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi masih menjabat ketua umum, sekaligus Ketua DPR. Sikap tegas Golkar tidak terkait dengan perkara Novanto dapat ditunjukan dengan memberhentikan Novanto sebagai Ketua DPR; 5.    Sikap KPK dalam perkara ini harus lebih tegas dengan menahan Novanto, apalagi terhadap Novanto dituduhkan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor yang ancaman pidananya maksimal seumur hidup (bahkan dalam keadaan tertentu dapat dikenakan sanksi hukuman mati). Selain itu, penahanan Novanto penting untuk segera dilakukan, untuk mempercepat penanganan perkara, serta menghindari potensi seorang tersangka menghilangkan barang bukti dan melarikan diri, sehingga sulit untuk diketahui keberadaannya. Karena, meskipun Novanto sudah dicekal untuk bepergian keluar negeri, tindakan melarikan diri tidak bisa dipandang sebagai upaya melarikan diri keluar negeri saja. Seorang tersangka kasus korupsi yang berada di wilayah Republik Indonesia juga sangat berpotensi menghilang, dan sulit untuk diketahui keberadaannya, jika tidak segera ditahan oleh KPK. 
Sumber : Pusat Studi Konstitusi Fak. Hukum Unand & Indonesia Corruption Watch

News Tipikor Setya Novanto Tersangka, Golkar Harus Segera Ganti Pimpinan DPR dan Partai

Jakarta, berita korupsi .co - Setya Novanto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPR) dan Ketum Partai Golongan Karya (Golkar), ditetapkan Kom...

Kajati Jatim Rilis Kasus Korupsi Baru, “Abaikan” Kasus Lama

19.38 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuUp6LzVEN_P0rriDx5deQcyxYhKw50pHliKPiTEUgzgFqB3WgpWqjZ6JMICHqlZz9YiPLaKcY_kxs0fo40JvuUTk1eXlbKnmpUtGHGmXO7n-kM34pdlR2odBCd7eRDbkeBATh_aXGH4I/s1600/ilustrasi....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjuUp6LzVEN_P0rriDx5deQcyxYhKw50pHliKPiTEUgzgFqB3WgpWqjZ6JMICHqlZz9YiPLaKcY_kxs0fo40JvuUTk1eXlbKnmpUtGHGmXO7n-kM34pdlR2odBCd7eRDbkeBATh_aXGH4I/s1600/ilustrasi....jpg" /></a></div>
beritakorupsi.co – Hari ini, Selasa, 18 Juli 2017, Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejatim Jatim) kembali merilis penahan tersangka kasus dugaan Korupsi yang dilakukan oleh beberapa Kejaksaan Negeri (Kejari) dibawah kendali Maruli Hutagalung, selaku Kepala Kejati Jatim sejak akhir tahun 2015 lalu, sementara masih ada 3 kasus lama terkesan “diabaikan”. Ada apa ? Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum Kejati Jatim) menyampaikan kepada wartawan atas tindak hukum yang dilakukan oleh 5 Kepala Kejaksaan Negeri terhadap para tersangka kasus dugaan Korupsi. Ke 5 Kajaksaan Negeri yang dimaksud antara lain, Kejari Gresik, Kejari Batu, Kejari Ngawi, Kejari Kab. Kediri dan Kejari Kota Pasuruan. Kasi Penkum Kejati Jatim, Richard, secara rici menyampaikan terkait penahan para tersangka kasus dugaan Korupsi yang dilakukan ke 5 Keajari tersebut, antara lain, Kejari Gresik, pada Selasa, 18 juli 2017, telah melakukan penahanan terhadap  2 salah satu diantaranya, Masyula. Tersangka Masyaula, sebagai penyelia dana di Bank BPR Jatim dan Bank UMKM Jawa Timur, diduga telah melakukan penyelewengan dana & deposito nasabah Bank BPR Jatim dan Bank UMKM Jawa Timur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar RP. 2.518.056.404. Kejaksaan Negeri Batu, Senin, 17 Juli 2017 juga melakukan penahanan terhadap tersangka Kusyanto dalam kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan dana publikasi sewa Billboard di Denpasar,Bali dan di Juanda-Sidoarjo sebesar Rp.54.385.000 pada kegiatan penyebarluasan Informasi penyelenggaraan pemerintah Daerah pada Bagian Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kota Batu Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.238.186.000. Kemudian Kejari Ngawi, Senin, 17 Juli 2017, melakukan penahanan terhadap tersangka Dwi Rahayu Purwaningsih, mantan penyelia Bank BPR Provinsi Jatim dan Bank UMKM Cabang Ngawi, Unit Kecamatan Sine. Tersangka selaku kepala penyelia pada Bank BPR dan Bank UMKM Prov. Jatim Cabang Ngawi, diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang yaitu,  melakukan pembatalan transaksi setoran dari nasabah dan penarikan ceraa tunai dari rekening  tabungan tanpa sepengetahuan nasabah (untuk tabungan). Sedangkan untuk kredit, tersangka tidak mentransaksikan pelunasan pinjaman atau tidak dibukukan pelunasan pinjaman sebagai  angsuran pinjaman. Berdasarkan keterangan/pengakuannya (tersangka), ada yang digunakan untuk kepentingan pribadinya. Akibatnya Bank BPR Jatim dan Bank UMKM Cabang Ngawi, mengalami kerugian sebesar Rp. 280.205.000. Tak ketinggalan Kejari Kabupaten Kediri. Pada Selasa, 18 Juli 2017, melakukan Penahanan terhadap tersangka Dra. Sriani dan Binti Yatimatu Sholichah menjelang sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor. Tersangka sebagai verifikator PNPM Kec. Pagu Kab Kediri, diduga turut serta melakukan perbuatan tindak pidana Korupsi dalm pencairan/penggelapan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM (Pemberdayaan Nasional Program Masyarakat)  Kec. Pagu Kab. Kediri Tahun 2015, yg bersumber dari APBN dan APBD,  yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 131 juta. Serta Kejari Kota Pasuruan juga melakukan penahanan terhadap tersangka Abdul Azis dan Samsuri dalam kasus dugaan Korupsi penerimaan dana hibah dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Pemkot Pasuruan TA 2015 kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Pemuda Mandiri Kelurahan Tapa'an, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, dengan kerugian negara sebesar Rp.105 juta. Empat Kasus Korupsi Di Jawa Timur “Hilang ?” 
Anehnya, dibalik “kegarangan” Maruli Hutagalung saat menetapkan 2 tokoh national menjadi tersangka Korupsi di Jawa Timur yakni, La Nyalla Mattalitti (Mantan Ketua Umum PSSI) dalam aksus Korupsi dana hibah Kadin dan mantan CEO Jawa Pos Group yang juga mantan Menteri BUMN serta Kandidat Presiden tahun 2014, Dahlan Iskan, selaku Dirut PT PWU, dalam kasus Korupsi penjualan asset PT PWU milik Pemprov. Jatim  menjadi tersangka/terdakwa (masih dalam proses Kasasi dan Banding) dalam Kasus dugaan Korupsi, ternyata tidaklah demikian dalam beberapa kasus Korupsi yang lebih jelas dengan adanya putusan (Vonis) Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Diantaranya, Kasus korupsi pelepasan (ruislag)  tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Jawa Timur yang terletak di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar  seluas 2,8 hektar, kepada pengembang PT Bina Peri Permai Malang (BPPM) pada 2007 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 1,3 milliar. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dalam putusannya meneybutkan bahwa, saksi Heri Nugroho, selaku Bupati Blitar turut bertanggung jawab. Lalu kaus Korupsi Kegiatan Promosi Wisata yang lebih dikenal dengan istilah Roadshow promosi potensi Pariwisata Kota Batu ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur tahun 2014 lalu, yang menghabiskan anggaran APBD sebesar Rp 3,7 miliar.  Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah memvonis bersalah terhada Empat terdakwa yaitu, Muhammad Syamul Bakrie (mantan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Batu,  Uddy Syaifudin (mantan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Santonio (Direktur  CV Winner, yang menjadi rekanan Pemkot Batu). Dalam amar putusannya saat itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Muhammad Syamul, hanya dijadikan topeng oleh Wali Kota Batu, Edi Rumpoko, untuk menghabiskan anggran dsn hsrudlsh bertsnggung jawab. Usai persidangan saat itu, sempat terjadi ketegangan antara salah satu istri terdakwa dengan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batu. Istri terdakwa menuding bahwa Jaksa tak berani memerikasa Wali Kota terkait keterlibatannya dalam kasus yang menyeret suaminya. Ketidak beranian Jaksa menurut istri terdakwa, karena Jaksa telah “meneriama sesuatu”. Selain dua kasus ini “hilang” dari buku daftar “hitam” Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur, ternyata masih ada yang “lenyap” diantaranya, kasus Korupsi pengadaan tanah di Universitas Islam Negeri Malang, terkait pebebasan lahan untuk Kampus II (Dua) UIN Maliki di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Pembebasan lahan seluas 9 hektare pada 2008 lalu, menelan anggaran sebesar Rp 12 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp 4 miliar. Dalam kasus ini, mantan Rektor Imam Suprayogo, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang dengan Nomor. 31/O.5.11/FD.1/05/20014 tanggal 8 Mei 2014, selain dua tersangka yaitu Jamal Lulail Yunus dan Musleh Herry (PPK dan Ketua Panitia Lelang) sudah diadili dan di Vonis bersalah pada tahun 2015 lalu. Kemudian 2 tersangka dalam ksus Korupsi pembangunan geung DPRD Kota Madiun tanun 2015, yakin Kaiseng dan Shonhaji, hingga saat ini belum juga dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Pada hal, 6 tersangka/terdakwa sudah diadili serta divonis bersalah serta  sudah berkeuatan hukum tetap pada Maret 2017. Terkait dengan ke 4 kasus ini, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung, hanya memrintahkan kepada Kasindik (Kepala Seksi Penyidikan) Tindak Pidana Khusus Kejati Jatim, Bayu untuk mencatatnya, saat Wartawan Media ini memeberkan di Kejati Jatim beberapa saat setelah sidang putusan (Vonis) terhadap terdakwa Dahlan Iskan. Anehnya, hingga hari ini, tak ada kelanjutannya. Apakah  penanganan dalam kasus Korupsi sudah “Kedaluarsa” atau memang ada “udang dibalik Batu ?”  (Redaksi)

News Tipikor Kajati Jatim Rilis Kasus Korupsi Baru, “Abaikan” Kasus Lama

berita korupsi .co – Hari ini, Selasa, 18 Juli 2017, Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejatim Jatim) kembali merilis penahan tersangka kasu...

Terdakwa Marthen Luther Dira Tome : KPK Dapat Berbuat Apa Terhadap Siapa Saja

19.30 beritakorupsi 0

#Terdakwa : Sebagai Lembaga Superpower, KPK Dapat Melakukan Tindakan Hukum Kapan Saja, Dimana Dan Dengan Cara Apa Saja Pada Semua Pihak# 
 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbYer36DMtOZCD0mAaYRx-WpHvaItQ721FiEI2zCrrT0uH9oa0QaKbyfO1ZOt9bACCuPoeogwSzq7hSJIkURDD3baNcAaeTaO8BNmU5-ojjj10c9jXlB6GrRuDtomRddDeHeT2g_TY42E/s1600/NTT1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbYer36DMtOZCD0mAaYRx-WpHvaItQ721FiEI2zCrrT0uH9oa0QaKbyfO1ZOt9bACCuPoeogwSzq7hSJIkURDD3baNcAaeTaO8BNmU5-ojjj10c9jXlB6GrRuDtomRddDeHeT2g_TY42E/s640/NTT1.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
 beritakorupsi.co –
 Sidang perkara dugaan Korupsi Dana Dekonsentrasi Derektorat Jenderal 
(Dirjen) PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
(Dispendikbud) Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) pada tahun 2007 lalu, 
yang menelan anggaran dari APBD sebesar Rp 77.675.354.000 milliar, dan 
merugikan keuangan negara berdasarkan hasil audit BPK RI senilai Rp 
4.292.378.200, kembali digelar, pada Senin, 17 Juli 2017. 
 
Setelah
 JPU (Jaksa Penuntut Umum) Dodi Sukmono dkk dari KPK (Komisi 
Pemberantasan Korupsi) telah membacakan surat tuntutanntanya terhadap 
terdakwa, Marthen Luter Dira Tome (52) Bupati (non aktif) Sabu-Raijua, 
Nusa Tenggara Timur (NTT) (10 Juli 2017), kini giliran terdakwa 
membacakan surat Pledoi (Pembelaannya) di hadapan Majelis Hakim selaku 
Marwah Tuhan. 
 
Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa Marthen Luter 
Dira Tome, membacakan pembelaanya sebelum Pledio dari Penasehat Hukum 
(PH)-nya, Johannes Dkk. 
 
Dalam surat pembelaannya, terdakwa 
mengatakan bahwa, proses hukum dalam kasus ini memakan waktu yang cukup 
panjang dan sangat melelahkan yakni kurang lebih 10 tahun. Bola panas 
dari kasus ini bergulir pada tahun 2007, berawal dari laporan Anita 
Yakoba Gah, salah seorang anggota DPR RI. 
 
Anita Yacoba Gah, kata 
terdakwa, melaporkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang, tentang 
adanya dugaan korupsi dana pendidikan luar sekolah PLS pada Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 
2007  sebesar Rp 77 miliar, setelah terdakwa menjabata sebagai Kasubdin 
dan juga sebagai PPKm, tidak melayani permohonan anggaran yang diajukan 
Yayasan Anita Media center Air milik anggota DPR RI tersebut. 
 
Saat
 itu, lanjut terdakwa, bahwa Yayasan Anita Media center sedang menangani
 program dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian 
Pendidikan Nasional yaitu, program peningkatan mutu pendidikan anak 
pengungsi dengan total anggaran sebesar Rp 300 juta. Pengelolaan program
 dan anggaran tersebut oleh Yayasan Anita Media center bermasalah, 
karena kegiatan hanya dilaksanakan beberapa kali dan anggaran tidak 
direalisasikan, akibatnya masyarakat pengungsi Timor Timur yang menjadi 
sasaran program tersebut menuntut, agar Yayasan AMC segera 
merealisasikan anggaran milik masyarakat. 
 
“Tetapi saat itu, 
Yayasan AMC tidak dapat merealisasikan anggaran dimaksud karena anggaran
 sudah habis dipakai untuk operasional Yayasan. Hal ini terkuak ketika 
beberapa kali saya didatangi kelompok masyarakat pengungsi dalam rangka 
menagih anggaran yang menjadi hak mereka yang dikelola Yayasan AMC, 
karena sesuai dengan penjelasan Anita Yakoba Gah bersama staf Yayasan 
AMC kepada masyarakat, bahwa Yayasan AMC belum bisa merealisasikan 
anggaran tersebut, karena anggaran yang menjadi hak mereka masih 
sementara diproses di Subdin PLS Provinsi. Anggaran belum bisa cair 
karena Kasubdin PLS Provinsi selalu beralasan sibuk dengan pekerjaan 
lain,” beber terdakwa dalam pledoinya. 
 
Bisa jadi, karena terdakwa
 tidak merealisasikan permohonan anggaran yang diajukan Yayasan AMC, 
sehingga menurut terdakwa, Anita Yakoba CS, melakukan rekayasa laporan 
ke Kejari  Kupang dan ke KPK, Inspektorat Jenderal Depdiknas tentang 
pengelolaan program pemberantasan buta aksara (PBA) di Kabupaten Kupang,
 yaitu adanya kelompok yang fiktif yang dilakukan oleh para 
penyelenggara. Menindaklanjuti laporan anggota DPR tersebut. pada awal 
2008, Kejari Kupang melakukan penyelidikan dan memeriksa 104 orang 
penyelenggara program PLS di Kabupaten Kupang. 
 
Sayangnya, mengapa
 terdakwa tidak melaporkan Yayasan Anita Media Center terkait penggunaan
 anggaran dalam program dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah 
Kementerian Pendidikan Nasional yaitu, program peningkatan mutu 
pendidikan anak pengungsi ? 
 
 
KPK Sepertinya Menganggap Penyidik Kejati NTT Tidak Serius, Sehingga KPK Mengambil Alih Penyidikan 
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvmhSYsDhZ_UoIvZ_ri_td-6NcfGEBrXzxLknTw6xkRKb61_0jwxXBSyV5FWZWRVjfl9qjcblJi8LgCTsJiXU21WjpGKQS_t4BaOkhImYztR3IFE81tJPh3LFUxWe0dfiPWNs-sWmoB-I/s1600/NTT2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvmhSYsDhZ_UoIvZ_ri_td-6NcfGEBrXzxLknTw6xkRKb61_0jwxXBSyV5FWZWRVjfl9qjcblJi8LgCTsJiXU21WjpGKQS_t4BaOkhImYztR3IFE81tJPh3LFUxWe0dfiPWNs-sWmoB-I/s640/NTT2.jpg" width="640" /></a> 
Anehnya, pada tanggal 17 November 2014, penyidik KPK mengambil alih penyelidikan kasus ini dan menetapkan saya sebagai tersangka untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri saya pada tanggal 15 Agustus 2015. Saya merasa, bahwa penetapan saya sebagai tersangka oleh penyidik KPK, tidak didasarkan pada bukti awal yang kuat, oleh karena itu melalui pengacara saya, mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada tanggal 15 Agustus 2016. Dan akhirnya, PN Jakarta Selatan lewat putusannya Nomor : 65 /PID.PRA/ 2016 PN. Jkt.Sel tanggal 18 Mei 2016 mengabulkan gugatan praperadilan saya. 
 
Dalam putusan praperadilan tersebut ditegaskan, tidak sah dan memerintahkan kepada termohon dalam (penyidik KPK) untuk menghentikan penyidikan atau mengaembalikan seluruh berkas perkara terkait hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana Korupsi pada program PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT untuk dihentikan penyidiknnya. 
 
Tragisnya, pada tanggal 14 November 2016, KPK menangkap saya di Jakarta dan sehari kemudian, saya ditahan di rutan KPK. Dengan adanya penangkapan dan penahanan diri saya sebagai tersangka, sesungguhnya ada beberapa catatan yang patut disimak antara lain : a,  bawa KPK dalam mengambil alih proses penyidikan kasus ini, tindakannya terkesan sebagai lembaga Superpower yang dapat melakukan tindakan hukum kapan saja, dimana dan dengan cara apa saja pada semua pihak. 
 
Apakah dapat dibenarkan kalau KPK Sebelum melaksanakan putusan praperadilan berhak melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini ? Apakah KPK boleh saja mengabaikan dan tidak melaksanakan putusan Pengadilan ? Atas dasar apa KPK menetapkan saya sebagai tersangka dalam kasus ini, sementara berkas hasil penyelidikan dan penyidikan sesuai putusan Praperadilan di PN Jakarta Selatan harus diserahkan kepada penyidik Kejati untuk dihentikan. 
 
 
JPU KPK Menuntut Terdakwa Membayar Uang Pengganti Sebesar Rp 3,7 Milliar Yang Diterima Pihak Lain Dan FK-TLD Dianggap “Tidak” Sah 
 
Menyimak surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
KPK, terdakwa didakwa melakukan beberapa perbuatan yang dapat merugikan 
keuangan negara sebesar Rp 4.292.378.200 dengan rincian sebagai berikut ;
 1. terdakwa telah mengalihkan Penyaluran dana kegiatan PLS melalui 
Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FK-TLD) Provinsi NTT, melakukan
 pengeluaran anggaran yang seharusnya tidak dikeluarkan dari kas negara,
 dan melakukan pengadaan barang dan jasa yang bertentangan dengan pasal 
26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 
nasional untuk Prosedur Operasional Standar (POS), pelaksanaan program 
dan anggaran dana dekonsentrasi Dirjen Pendidikan Luar Sekolah 
Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007, dan Keppres Nomor 80 tahun 
2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKh7mjqS0aKsEJFIiyKtB0IjShZsxvmRxdH6oq0jEzwUcAc3EvjteVavNlc7JJRTkdejw6eC1juRy0EYbMcpIdLu9l06jYcDNr5V6rB7XroSmxWfO-3DUZf2jMevOVbwNMX7YJ5-0UI-E/s1600/NTT......jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="433" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKh7mjqS0aKsEJFIiyKtB0IjShZsxvmRxdH6oq0jEzwUcAc3EvjteVavNlc7JJRTkdejw6eC1juRy0EYbMcpIdLu9l06jYcDNr5V6rB7XroSmxWfO-3DUZf2jMevOVbwNMX7YJ5-0UI-E/s640/NTT......jpg" width="360" /></a> Selain itu, terdakwa juga didakwa telah memotong uang transport penyelenggara sebesar Rp 50.000 per kelompok untuk diberikan kepada Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, sehingga dapat memperkaya Jhon Agustinus Radja Pono sebesar Rp 3.330.000.000. terdakwa didakwa telah meminta dana operasional kepada Basa Alim Tualeka sebesar Rp 390 juta melalui rekening Simon Dira Tome, sehingga memperkaya diri sendiri sebesar Rp 390 juta. Juga didakwa, bersalah bersama-sama dengan Thobias Uly, Jhon Agustinus Radja Pono dan Basa Alim Tualeka, sehingga telah memperkaya Basa Alim Tualeka sebesar Rp 572.378.200. 
 
Ironisnya, dalam tuntuta JPU KPK, terdakwa justru diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 3,7 milliar yang tidak diterima oleh terdakwa sepeserpun. Bukankah kerugian negara yang dibebankan kepada terdakwa sebesar uang yang dinikmati oelh terdakwa yang dibuktikan dalam persidangan ? 
 
“Keberadaan Forum dalam pelaksanaan program PLS, bukanlah inisiatif pribadi saya selaku Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi NTT, tetapi atas kesepakatan para Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten se-Provinsi NTT dan para Ketua FK-TLD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT sebagai perwakilan penyelenggara atau pengelola program PLS dalam rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan luar sekolah tahun 2007 yang bertempat di Hotel Bahagia 2 SoE, Ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan, pada bulan Maret 2007. Dasar pertimbangan dari keterlibatan FK-TLD dalam pengelolaan anggaran TLD tahun 2007 adalah bertolak dari Ketentuan dan syarat pencairan dana oleh para pengelola PLS adalah, bahwa para pengelola program PLS harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening bank,” ungkap terdakwa 
 
Dihadapan Majelis Hakim, terdakwa menjelaskan, pembentukan FK-TLD berpedoman pada pendidikan tenaga kependidikan non formal (PTK –PNF) Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PM-PTK) nonformal Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2006. Akta notaris serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Forum Komunikasi tenaga lapangan pusat dan mempunyai cabang di seluruh wilayah Indonesia yang ditetapkan oleh keputusan rapat Badan pendiri, pada pasal 6 tentang organisasi berskala nasional yang beranggotakan TLD di seluruh Indonesia dipimpin oleh pengurus pusat, pengurus Provinsi dan pengurus Kabupaten/Kota. 
 
Dalam pembelaanya, terdakwa menjelaskan terkait pemotongan dana transport sebesar Rp 50.000 per kelompok, sehingga terdakwa dianggap memperkaya Jhon Agustinus Radja Pono sebesar Rp 3.330.000.000, adalah merupakan suatu keniscayaan. Karena menurut terdakwa, tidak pernah menyuruh ataupun memotivasi para penyelenggara untuk memotong uang transport mereka. 
 
Menurut terdakwa, hal tersebut merupakan murni kesepakatan bersama para penyelenggara. Terdakwa menyatakan, jika dakwaan JPU KPK lahir dari pemahaman terhadap lampiran petunjuk lapangan program PLS tahun 2007 tentang rincian biaya KF tahun 2007 khususnya pada kolom keterangan transport penyelenggara dicantumkan atau disebutkan, Camat Cs, sebesar Rp50.000, berdasarkan kesepakatan. Tetapi JPU KPK menyimpulkan bahwa, terdakwa telah memotong dana transport penyelenggaraan Rp 50.000 per kelompok per bulan untuk diserahkan kepada Camat Cs dan telah merugikan negara, karena Camat Cs bukanlah penyelenggara program PLS. Jika demikian, maka dapat dipastikan bahwa JPU telah terjerumus dalam pemahaman yang sangat keliru terhadap tabel rincian biaya tersebut. 
 
Terdakwa memaparkan, Camat Cs bukanlah penyelenggara tetapi mereka adalah tokoh-tokoh pengaruh yang ada di tingkat Kecamatan dan Desa, yang sangat dibutuhkan perannya oleh penyelenggara untuk memberikan motivasi dan dorongan kepada warga belajar, agar mau mengikuti kegiatan belajar sampai tuntas atau selesai. Terlibat atau tidaknya para Camat Cs dalam pelaksanaan program PLS, tidak mempengaruhi alokasi dana untuk penyelenggara, karena dana tersebut telah ditetapkan dalam RK-AKL, yaitu sebesar Rp900.000. 
 
“Ketika JPU KPK mempersoalkan uang transport penyelenggara yang dialokasikan untuk mengganti uang transport dari camat Cs, yang melakukan kunjungan ke kelompok belajar diklarifikasi sebagai suatu perbuatan yang dapat memperkaya Jhon Agustinus Radja Pono sebesar R3.330.000.000, merupakan suatu kekeliruan yang nyata, karena jumlah dana transport pengelola yang dianggarkan sebesar Rp 150.000 per kelompok per bulan. Namun dari jumlah tersebut disepakati oleh para penyelenggara sendiri untuk menyisihkan Rp 50.000 per kelompok per bulan sebagai pengganti uang transport bagi Camat Cs yang berkunjung ke kelompok belajar. Kalaupun tidak ada kunjungan dari Camat Cs, maka uang tersebut sepenuhnya adalah milik para penyelenggara,”  beber terdakwa 
 
“Secara akal sehat, jika saja saya memiliki niat buruk untuk memperkaya diri atau orang lain atau korporasi, maka tidaklah mungkin terjadi efisiensi atau penghematan anggaran pada pengelolaan program dan anggaran pemberantasan buta aksara. dari target pemerintah pusat menuntaskan 90.320 orang atau 9.032 kelompok. Sementara yang dilaksanakan di Provinsi NTT melampaui target tersebut yaitu 111.000 orang atau 11.100 kelompok tanpa merubah atau menambah anggaran,” kata terdakwa dengan jelas. 
 
Terdakwa menjelaskan, selisih lebih dari target pemerintah pusat yakni 20.680 orang atau 2.068 kelompok jika dikalikan dengan alokasi anggaran per kelompok sebesar Rp 2.900.000 maka, 2.068 X Rp 2.900.000 = Rp 5.997.200.000. Dari pelaksanaan program tersebut telah terjadi pengamatan keuangan negara sebesar Rp 5.997.200.000 atau menguntungkan rakyat yang kurang beruntung sejumlah 20.680 orang, karena mereka bisa menikmati pendidikan dengan program wajib belajar pendidikan Dasar 9 tahun yaitu, program paket A setara SD dan Paket B setara SMP. Target pemerintah pusat menuntaskan 21.850 orang sementara dilaksanakan di provinsi NTT mencapai 28.510 orang atau terjadi selisih lebih 6.660 orang dengan efisiensi anggaran Rp 3.262.690.000. hal yang sama juga terdapat dalam program paket C setara SMA, dalam target pemerintah pusat menuntaskan 926 orang, sementara dilaksanakan di Provinsi NTT mencapai 2340 orang. terdapat selisih lebih warga belajar sebanyak 1.414 orang dan efisiensi anggaran sebesar Rp 962.500.000. 
 
“Total efisiensi keuangan negara dari Ketiga program di atas yaitu, program pemberantasan buta aksara, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan program paket C setara SMA sebesar Rp 10. 222.390.000 atau menguntungkan 28.754 orang masyarakat NTT yang kurang beruntung karena kesulitan kehidupan tidak bersekolah atau buta huruf putus sekolah atau putus lanjut SD, SMP, SMA dan mereka kembali dapat mengenyam pendidikan lagi,” ungkap terdakwa 
 
“Apabila keterangan saya dalam persidangan dianggap sebagai hal-hal yang memberatkan, maka saya khawatir, suatu saat, orang-orang yang tidak bersalah pun akan mengikuti keinginan JPU KPK, agar memperoleh tuntutan pidana yang ringan. Padahal pemeriksaan di pengadilan bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil, agar Majelis Hakim yang mulia tidak keliru dalam menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Saya mempertaruhkan seluruh masa depan keluarga ke tangan Majelis Hakim, karena saya yakin, Majelis Hakim akan memberikan putusan yang sangat objektif dan seadil-adilnya,” lanjut terdakwa 
 
 
Terdakwa : Diperlakukan Seperti Seorang Teroris Yang Siap Meledakkan Bom Dasyat, Tetapi Majelis Hakim Ibarat Tuhan Yang Maha Esa 
 
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg171CWIWHosAwYeDrTXuuuhtzjicuJZ4n_CBSgFtrajA8G9rJJ5ZiOeL4PVu0VCmfMKxrf7mSmP5t2eWoQAsyRtUUyiIfpKpVt4ZRuPidPGyM8bV6mj7B9tUSbGHPrppHSt6DCrqREKy4/s1600/NTT..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg171CWIWHosAwYeDrTXuuuhtzjicuJZ4n_CBSgFtrajA8G9rJJ5ZiOeL4PVu0VCmfMKxrf7mSmP5t2eWoQAsyRtUUyiIfpKpVt4ZRuPidPGyM8bV6mj7B9tUSbGHPrppHSt6DCrqREKy4/s640/NTT..jpg" width="640" /></a> 
 
Menurut terdakwa, Sejak dirinya ditetapkan sebagai
 tersangka untuk kedua kalinya sebagai orang yang diduga melakukan 
tindak pidana Korupsi dalam penggunaan dana Dekonsentrasi Direktorat 
Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional tahun 
anggaran 2007 pada Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Provinsi NTT, terdakwa merasa sangat shock, karena 
sterdakwa merasa kasus ini dengan sengaja dipolitisir Ketika terdakwa  
diberikan kepercayaan oleh Tuhan lewat mayoritas masyarakat Kabupaten 
Sabu Raijua untuk memimpin Kabupaten Sabu Raijua untuk periode yang 
kedua kalinya. 
 
Bahkan menurut terdakwa dalam pembelaanya, bahwa terdakwa saat mengunjungi beberapa daerah otonom Kabupaten untuk mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon Gubernur NTT periode 2018-2023, namun secara tiba-tiba dan sangat mengejutkan, terdakwa pun ditetapkan sebagai tersangka, dan bahkan dalam sidang perdana dan sidang kedua kasus ini, terdakwa  didakwa dikawal oleh beberapa aparat Brimob bersenjata lengkap. 
 
“Saya dianggap seorang teroris yang siap untuk meledakkan bom yang memiliki daya ledak yang super Dahsyat, sementara fakta dan pengalaman selama proses Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini, saya telah menunjukkan sikap yang sangat kooperatif dan tidak ada tanda-tanda saya akan melarikan diri. Hal ini yang patut saya sayangkan dari cara KPK memperlakukan saya,” kata terdakwa 
 
Pada awal persidangan perkara ini, lanjut terdakwa, mengapa semua orang termasuk terdakwa, harus berdiri untuk menghormati Yang Mulia, ketika Yang Mulia, masuk dan keluar ruang ruang persidangan. Dan setelah terdakwa duduk di kursi terdakwa selama kurang lebih 3 bulan, terdakwa baru memahami, mengapa demikian ? Karena Hakim adalah satu-satunya profesi dibumi ini yang menjadi wakil Tuhan  Yang Maha Esa dan negara untuk memegang Palu Keadilan, Palu Kebenaran dan Palu yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan termasuk terdakwa. 
 
“Saya yakin, menjadi seorang Hakim bukan hanya karena pilihan hidup tetapi Tuhanlah yang memilih Yang Mulia. Di tangan Majelis Hakim Yang Mulia, saya dan keluarga, menyandarkan harapan, karena kami sadar, bahwa yang mulia ibarat batu karang, dan di dalam persidangan ini menjadi Catatan sejarah dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya akan menggoreskan cerita ini dengan tinta Emas, bahwa Yang Mulia, mempunyai pilihan untuk menunjukkan, bahwa di atas batu karang inilah yang Mulia, dengan berani menyatakan kebenaran yang Hakiki, bahwa saya tidak melakukan tindak pidana Korupsi seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum KPK dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia. Saya mengutip dari seorang bangsawan Inggris yang juga ahli hukum terkenal yaitu, William Murary, bahwa biarlah keadilan terlaksana, meski Langit Runtuh,” kata terdakwa diakhir pembelaannya. 
 
Terkait Pledoi terdakwa, JPU KPK, Dodi Sukmono kepada wartwan media ini mengatakan, sangat menghargai apa yang disampaikan oleh terdakwa. Saat ditanya, terkait uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa, namun terdakwa tidak menerima aliran dana melainkan diteriam pihak lain, Dodi mengatakan akan menanggapinya dalam persidangan yang akan datang. 
 
“Kita mengharagai apa yang disampaikan terdakwa. mengaenai uang pengganti, akan kita tanggapi dalam persidangan,” kata JPU KPK Dodi.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Marthen Luther Dira Tome : KPK Dapat Berbuat Apa Terhadap Siapa Saja

#Terdakwa : Sebagai Lembaga Superpower, KPK Dapat Melakukan Tindakan Hukum Kapan Saja, Dimana Dan Dengan Cara Apa Saja Pada Semua Pihak# ...

Majelis Hakim Perintahkan JPU Mejadikan Saksi Sebagai Tersangka. Beranikah JPU ?

18.48 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu0Ol_V8UrgU06c8m3s8jcmwzTGScNzpA-JiK1sxXF5IwqqTyYef0WHn7cpgBqDccqd4fPQzKSqz0XD0OpFV7d8zPb8TZfUTu3o0lHwRdh-Wrl_un4vaNN2O5x_p6WDa0_3vklgbVgbzo/s1600/BPN.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiu0Ol_V8UrgU06c8m3s8jcmwzTGScNzpA-JiK1sxXF5IwqqTyYef0WHn7cpgBqDccqd4fPQzKSqz0XD0OpFV7d8zPb8TZfUTu3o0lHwRdh-Wrl_un4vaNN2O5x_p6WDa0_3vklgbVgbzo/s640/BPN.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sugiono tertunduk saat Majelis Hakim memerintahkan JPU menjadikannya sebagai tersangka</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – “Seseuatu yang tersembunyi” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus perkara pidana Khususnya kasus Korupsi, akan lebih terang benderang saat perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 
 
Namun, apakah JPU “berani” untuk menyeret orang-orang yang dianggap turut bertanggung jawab atas kasus yang diduga merugikan keuangan negara yang berasal dari hasil keringat ratusan juta msyarakat, maupun atas kesewenagan jabatan seseorang yang menimbulakan terjadinya tindak pidana Korupsi seseuai fakta persidangan ? 
 
Atau, JPU akan “mencari selamat” dari kasus yang diseretnya ke hadapan Majelis Hakim untuk diadili ? 
 
Seperti dalam kasus Korupsi Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, atau masyarakat yang tidak mampu di Kelurahan Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, dengan terdakwa Mudjianto (Lurah) dan Jonathan Suwandono, selaku Ketua  Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM). 
 
Program untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tidak mampu, dibiayai dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran)  APBN melalui Kantor BPN Kabupaten/Kota, namun tidaklah gratis 100%. Sebab, ada beberapa hal yang harus ditanggung oleh peserta diantaranya, pembelian patok batas tanah, beberapa materai, biaya balik nama, pajak dan foto copy untuk masing-masing bidang tanah yang diajukan peserta Prona. 
 
Pada Senin, 17 Juli 2017, Sidang yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin.,SH.,MH dengan agenda pemeriksaan saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya II selaku panita A, yang dihadirkan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya untuk terdakwa Mudjianto dan terdakwa Jonathan Suwandono yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Belly, Rina, Eko dan Hartono Cs. 
 
Dalam persdiangan terungkaplah “benang hitam yang tersembunyi” dalam kasus ini, yaitu bahwa panitia dari BPN tidak melakukan sosialisasi kepada150 peserta Prona yang diajukan BKM  terkait adanya Program Prona dari pemerintah kepada masyarakat dengan anggaran dari masyarakat juga melalui APBN dan adanya bemberian dana yang ditarik oleh BKM dari peserta Prona kepada saksi. 
 
Yang mengagetkan lagi adalah, saat anggota Majelis Hakim, DR. Andriano memrintahkann JPU untuk memeriksa saksi Sugino dan menjadikannya sebagai tersangka, karena keterangan saksi Sugiono yang terkesan berbelit-belit seakan menutupi apa yang sebesanrnya terjadi dalam kasus Program Prona dihadapan Marwah Tuhan yakni Majelis Hakim. 
 
“Saudara Jaksa, periksa saksi ini dan jadikan tersangka dan tahan,” perintah DR. Andriano. 
Namun JPU dari Kejari Tanjung Perak ini hanya tersenyum tipis tanpa menanggapi perintah Majelis. 
 
Usai persidangan, Kepala Seksi Intlejen (Kasi Intel) Kejari Tanjung Perak, saat dihubungi Wartawan terkait perintah Majelis Hakim untuk memeriksa saksi, mengatakan, tidak bisa melakukan pemeriksaan karena penyidikan dari Polisi. 
 
“Nggak bisa karena penyidikan Polisi,” jabwanya singkat. 
 
Akankah mimpi saksi Sugino akan tetap indah karena dirinya tidak akan diminta pertanggung jawaban hokum dalam kasus Korupsi Prona Kelurahan kalikedindinng ? 
 
Mudjianto dan Jonathan Suwandono, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Tanjung Perak, Surabaya, setelah menjalani proses pemeriksaan atas dugaan melakukan Pungli (pungutan liar) terhadap 150 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, yang mengurus sertifikat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat tidak mampu. 
 
Dalam persidangan yang di Ketuai Majelis Hakim Tahsin., SH., MH, dengan agenda pembacaan surat dawkaan oleh JPU Andhi Ardhani dkk untuk terdakwa Lurah Mudjianto yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Belly, Rina, Eko dan Hartono, sementara terdakwa Ketua BKM Jonathan Suwandono di damping PH-nya Yuliana Heriyanti Ningsih dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia). 
 
Dalam surat dakwaannya dihadapan Majelis Hakim, JPU menyatakan bahwa, Pelaksanaan program Prona untuk sertifikat gratis bagai 150 bidang tanah bagi masyarakat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, dibiayai dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Suarabaya II tahun 2014 Nomor DIPA-056.01.02673758/2014 tanggal 8 Desember 2013, sebesar Rp 298 ribu per bidang, tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dipergunakan untuk biaya panitia hingga penyerahan Sertifikat kepada peserta Prona. 
 
Jonathan Suwandono selaku Ketua sekaligus Kordinator BKM, justru menarik biaya sebesar Rp 3.750.000 untuk petok D di bawah tahun 1997 dan Rp 4,1 juta untuk petok D diatas tahun 1997 dengan rincian, untuk petok D di bawah tahun 1997 uang muka pendaftaran sebesar Rp 750.000 dan biaya pengurusan sertifikat 3 juta rupiah. Sementara untuk petok D diatas tahun 1997 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1,1 juta dan biaya sertifikat sebesar Rp 3 juta. 
 
Penyidik Polres Tanjung Perak maupun JPU beranggapan bahwa, Lurah Mudjianto mengetahui adanya penarikan biaya tersebut dan kemudian meminta biaya pembuatan Sprodik kepada terdakwa Jonathan Suwandono sebesar Rp 350 ribu rupiah untuk per bidang tanah. 
 
Dalam surat dakwaan JPU, Terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua BKM, memerintahkan Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM untuk menyerahkan uang kepada Mudjianto sebesar Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000,” ucap JPU. 
 
Perbuatan terdakwa pun diancam sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf e Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)

Tipikor Majelis Hakim Perintahkan JPU Mejadikan Saksi Sebagai Tersangka. Beranikah JPU ?

Sugiono tertunduk saat Majelis Hakim memerintahkan JPU menjadikannya sebagai tersangka berita korupsi . co – “Seseuatu yang tersembunyi...

2 tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana LPDB-KUMKM Ditahan Penyidik Kejati Jatim

18.44 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8JgmU7bwXGJyNMkhtZaSCSdpywCLLUjqiRtz-tuh5d5srMZ5Jee_Kv4LPvQPZkaDUSQxT_L-9YwD2Nc21Egzc5TZHjsWrQNlt9wglKRakwX8gyN20KJwASRCKUPDR7Pve5h5e7gq91Ms/s1600/dari+Kejati.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8JgmU7bwXGJyNMkhtZaSCSdpywCLLUjqiRtz-tuh5d5srMZ5Jee_Kv4LPvQPZkaDUSQxT_L-9YwD2Nc21Egzc5TZHjsWrQNlt9wglKRakwX8gyN20KJwASRCKUPDR7Pve5h5e7gq91Ms/s640/dari+Kejati.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co – Sejak hari ini, Senin, 17 Juli 2017, Sarko dan Triyono, keduanya saat ini harus meringkuk di balik jeruji besi di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur’ 
 
Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Prima Banyuwangi, Sarko, dan Ketua KSP Dasa Banyuwangi, Triyono ditetpak menjadi tersangka dalam ksus dugaan Korupsi penyimpangan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada tahun 2011 – 2012 sebesar Rp 1,7 Milliar. 
 
Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kasipenkum Kejati Jatim) Richard Marpaung kepada wartawan, Senin, 17 Juli 2017 
 
"Pada penutupan HBA (Hari Bakti Adhyaksa) ke-57, Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim menahan 2 orang tersangka kasus dugaan Korupsi dari Banyuwangi," ucap Richard 
 
Richard pun menjelaskan awal dari kasus yang menjerat kedua tersangka yakni, dari kedua tersangka ini, berbeda KSP termasuk saat pengajuan proposal untuk dana bergulir. Untuk tersangka Sarko, mengajukan pada tahun 2012 dan KSP nya mendapatkan dana bergulir sebesar  Rp 1 miliar dari LPDB-KUMKM. Sedangkan Triyono, mendapat kucuran dana bergulir sebesar Rp 750 juta pada tahun 2011. 
 
“Setelah keduanya mendapatkan dana tersebut, ternyata tidak digunakan sesuai isi proposal. Uang tersebut ternyata tidak digunakan untuk kegiatan sesuai iss proposal dan tidak dapat dipertanggung jawabkan,” ungkap Richard. 
 
Dari ulah kedua tersangka, lanjut Richard, negara dirugikan sebesar Rp 1,7 milliar yaitu, KSP Dana Prima Banyuwangi sebesar Rp 1 milliar dan KSP Dasa Banyuwangi sebesar Rp 750 juta 
 
:Kerugian negara sebesar Rp 1,7 milliar yaitu, KSP Dana Prima Banyuwangi sebesar Rp 1 milliar dan KSP Dasa Banyuwangi sebesar Rp 750 juta. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi,” pungkasnya.  (Redaksi)

Tipikor 2 tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana LPDB-KUMKM Ditahan Penyidik Kejati Jatim

berita korupsi .co – Sejak hari ini, Senin, 17 Juli 2017, Sarko dan Triyono, keduanya saat ini harus meringkuk di balik jeruji besi di Ru...

Tim Ahli BPP DPRD Surabaya, Akui Muat Klausal Penurunan Pajak RHU

08.06 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCv0EMDmCEs0i_YALwsZBUHXZuLNYZUFUw0PCapPgQKTvVgGVIezBfTRMQzhN_N89ppPXoKa2pJ013wMXLhTc-BuWShPbTyT9reT1-XIUp_dKquVK3Z9j-GcojGrXeUKEdFwX7bYnxFAs/s1600/fb77ce2ad248729f8adad5daff608262.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="289" data-original-width="582" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCv0EMDmCEs0i_YALwsZBUHXZuLNYZUFUw0PCapPgQKTvVgGVIezBfTRMQzhN_N89ppPXoKa2pJ013wMXLhTc-BuWShPbTyT9reT1-XIUp_dKquVK3Z9j-GcojGrXeUKEdFwX7bYnxFAs/s1600/fb77ce2ad248729f8adad5daff608262.jpg" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Setelah usulan penurunan nilai pajak RHU di draft kajian akademis untuk Raperda Pajak daerah menjadi polemik di lingkungan DPRD Surabaya, akhirnya ditanggapi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan dan Keuangan Kota Surabaya, Yusron Sumartono dengan tegas menyatakan bahwa, keberadaan klusal di draft Kajian Akademis yang memuat soal usulan penurun nilai pajak untuk RHU, bukan dari Pemkot Surabaya. Alasannya, disamping Raperda ini merupakan inisiatif dewan, Pemkot Surabaya merasa tidak pernah ada rencana untuk menurunkan besaran pajak untuk tempat rekreasi hiburan umum (RHU). Karena pajak dari RHU selama ini termasuk menjadi penyumbang signifikan bagi besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, sehingga tidak ada alasan untuk pajak dari sektor tersebut diturunkan. “Tidak ada penurunan tarif (pajak RHU) seperti yang selama ini diberitakan. Untuk pajak hiburan, setelah dibahas di Pansus Raperda pajak daerah, kita sepakat dikembalikan ke tarif sesuai Perda no 4,” tegas Yusron kepada wartawan, Jumat, 14 Juli 2017. Pernyataan ini rupanya diperkuat oleh pengakuan salah satu tim ahli asal Unair bernama Dr. Sukardi, SH, MH, yang mengatakan jika kajian akademik yang disusunnya bersama BPP DPRD Surabaya memang memuat usulan penurunan nilai pajak RHU. “Kalau pandangan soal itu diseret ke ranah politis, memang bisa saja berbeda, karena di DPRD memang dinamis, ya silahkan saja, lagian hasil kajian itu kan tidak harga mati, silahkan dibahas saja sesuai dinamika,” tuturnya kepada Suarapubliknews.net saat di konfirmasi via ponselnya kemarin. Prinsip, lanjut Sukardi, hasil kajian kami itu berdasarkan kondisi di lapangan dan rasional. Untuk diketahui, tim ahli yang dilibatkan oleh Badan Pembuat Perda (BPP) DPRD Surabaya terdiri dari empat orang, dengan rincian, 2 ahli asal Universitas Airlangga Surabaya, dan 2 ahli lainnya dari Universitas Widya Karya. Yang salah satunya adalah  Dr. Sukardi, SH, MH. Ironinya, M Mahmud ketua BPP DPRD Surabaya masih terkesan enggan untuk berkomentar terkait polemik draf kajian akademik yang memuat klausal penurunan nilai pajak RHU, padahal bersumber dari alat kelengkapan dewan yang dipimpinnya. Politisi asal Fraksi Demokrat ini mencoba untuk terus bertahan dengan pertanyaan soal nomer Perda yang dimaksud. “Loh…. itu perda nomor berapa. Yg penting nomor perda nya dulu, Lha klo nggak tau nomor perda gimana tau klo ada kenaikan apa ada penurunan. Kajian itu bukan perda, saya siap nanggapi tapi yang nyebut pajak online turun itu perda nomor berapa gitu loh,” jawabnya Menurut mantan ketua DPRD Surabaya ini, dirinya akan berusaha untuk menjelaskan jika Perdanya jelas. “Lha saya ini mau jelaskan perdanya kok di sebut menurunkan pajak. Tapi perdanya nggak tau lha gimana sih. Saya memang menahan diri tidak komen selama belum jelas perdanya. Coba pahami perekaman data itu, malah menaikan pendapatan bukan menurunkan” kilahnya. Namun akhirnya M Mahmud, berusaha untuk menanggapi cecaran pertanyaan yang disampaikan media, meskipun hanya satu kalimat. “Itu faktor kali aja yangg klo pakai bahasa biasa adalah denda. Atau untuk memilah hitungan besaran pajak terhutang. Wes nanti ae (ia sudah nanti saja),” pungkasnya.  (Redaksi/*)</div>

Pemerintahan Tim Ahli BPP DPRD Surabaya, Akui Muat Klausal Penurunan Pajak RHU

berita korupsi .co – Setelah usulan penurunan nilai pajak RHU di draft kajian akademis untuk Raperda Pajak daerah menjadi polemik di ling...

Sidang Korupsi PT PAL, Uang “Siluman” Rp 5,3 M Sudah Disetorkan Ke Pekas Pusku TNI AL

07.08 beritakorupsi 2

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkHFWGvvlhGy9DM8SvMMpHXR5TsDEEdtSaoiTgJFYGbCshFdJMIQGgjl1p_4-eMy1stwBhLE0kkY38rKZ-Y90eGnTRSm9Y5Ua-q7604VdCyWBhoalhl-mUsOrAsU3NbHQDpvjNMpABMZ4/s1600/Arif+Cahyana1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkHFWGvvlhGy9DM8SvMMpHXR5TsDEEdtSaoiTgJFYGbCshFdJMIQGgjl1p_4-eMy1stwBhLE0kkY38rKZ-Y90eGnTRSm9Y5Ua-q7604VdCyWBhoalhl-mUsOrAsU3NbHQDpvjNMpABMZ4/s1600/Arif+Cahyana1.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saksi Arisf Cahyana (juga tersangka)</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
 #Dalam Sidang Korupsi OTT PT PAL Terungkap, Dana Komando Sebesar Rp18,12 M Ke TNI AL Tanpa Aturan Dan Bukti Setoran# 
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – “Lain lubuk lain Ikannya”. Barangkali ungkapan inilah
 yang tepat dalam kasus Korupsi OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang 
dilakukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada Maret 2017, dengan 
barang bukti berupa uang sebesar US25.000 Dollar, terkait penjualan 
kapal perang SSV (Strategic sealift vessel) antara PT PAL (Penataran 
Angkatan Laut) Indonesia dengan pemerintah Philipina, hingga menyeret 
Direktur Utama (Dirut PT PAL) sendiri, dan  diduga melibatkan petinggi 
TNI AL  ?. Sebab, andaikan Arif Cahyana (Kepala Devisi Keuangan 
PT PAL) dan Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati) tidak 
tertangkap KPK, bisa jadi uang sebesar US25.000 dollar tersebut yang 
merupakan Cash Back sebesar 1,25 persen yang diterima oleh PT PAL dari 
Ashanti Sales melalui Kirana kotama, selaku pemilik PT Perusa Sejati, 
akan disetorkan ke Pekas Pusku (Pemegang Kas Pusat Keungan) TNI AL di 
Mabes TNI AL Cilangkap, sebagai dana “siluman” alias Dana Komando. Yang
 sebelumnya, uang sebesar US163.102,19 dollar yang diterima PT PAL dari 
Kirana Kotama juga sudah disetorkan ke Pekas Pusku TNI AL di Mabes TNI 
AL Cilangkap oleh Saiful Anwar (Direktur Keuangan) dan Arifin Cahyana, 
untuk melunasi Dana Komando sebesar Rp 18,12 milliar. yang baru diabayar
 senilai Rp. 5.369.00 0.000 </div>
 
 
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnKqnRPMiA7RpqdF8DOEzvZhP2y_26MaUrzqVTRV-BY8cr8wqcr0oOtvB5eaQsxh3LFxtMHP14LbKVWqG3Mp2bMyCvbJeB9-VLg-n1YPG9C4IRtoN00GOQ-h2hsqXQDCG2G6jg0jptdxg/s1600/PT+PAL.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnKqnRPMiA7RpqdF8DOEzvZhP2y_26MaUrzqVTRV-BY8cr8wqcr0oOtvB5eaQsxh3LFxtMHP14LbKVWqG3Mp2bMyCvbJeB9-VLg-n1YPG9C4IRtoN00GOQ-h2hsqXQDCG2G6jg0jptdxg/s640/PT+PAL.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Dari kiri,  Imam Sulistyanto, Arif Cahyana dan Firmansyah Arifin 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Anehnya, Dana Komando yang dimaksud tidak ada aturan oleh peraturan 
Internal perusahaan atau SOP (Standard Operational Procedures) termasuk 
pemberian besaran fee marketing/sales kepada Ashantiy Sales. Apakah hal 
itu hanya terjadi di PT PAL (Penataran Angkatan Laut) selaku perusahaan 
milik negara (BUMN) dimana Komisiaris Utamanya adalah KASAL (Kepala Staf
 Angkatan Laut) atau terjadi juga di BUMN-BUMN lainnya ? Hal itu 
terungkap dalam persidangan kasus Korupsi OTT dengan terdakwa Agus 
Nugroho, selaku Direktur Umum PT Perusa Sejati, yang menjadi perantara 
suap antara Ashanti Sales Inc selaku CEO (Chief Executive Officer) dari 
Liliosa L Saavedra dengan Arifin Cahyana (Kadiv Keuangan PT PAL) serta 
menyeret Dirut PT PAL, Firmansyah Arifin, Direktur Keuangan PT PAL, 
Saiful Anwar serta Kirana Kotama. Dalam persidangan, Jumat, 14 
Juli 2017, dengan agenda pemeriksaan 7 orang saksi yang dihadirkan JPU 
(Jaksa Penuntut Umum) dari KPK diantaranya, Afni, Hendra dan Roni untuk 
terdakwa Agus Nugroho yang diampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Setiyono 
dan Andrianus dari LBH Trisakti Jakarta, dengan Ketua Majelis Hakim 
Tahsin., SH., MH dan dibantu 2 anggota Majelis Hakim Ad Hock, 
DR.Andriano.,SH., MH dan DR.Lufsiana., SH., MH Ke 7 saksi 
dimaksud antara lain, Firmansyah Arifin (Dirit PT PAL), Arif Cahyana 
(Kadiv Keuangan), Imam Sulistyono (Mantan Direktur Keuangan, sekarang 
menjabat Dirut PT DOK), Saiful Anwar (Direktur Keuangan PT PAL), Sri 
Utami dan  Cornelius M (Bagian Bendahara PT Pirusa Sejati) Atas 
pertanyaan Majelis Hakim terkait Cash Back sebesar 1,25 persen dan Dana 
Komando, saksi Firmansyah Arifin selaku Dirut PT PAL yang juga tersagka 
menjelaskan, bahwa Dana Komando tidak diatur oleh peraturan Internal 
perusahaan atau SOP (Standard Operational Procedures). Dana Komando 
merupakan dana non budgeter yang harus disiapkan oleh PT PAL Karena pada
 saat penagihan termin pembangunan kapal milik TNI AL, maka harus 
didahului dengan pembayaran Dana Komando terlebih dahulu, yang nilainya 
cukup besar. “Tidak diatur oleh peraturan Internal perusahaan 
atau SOP. Rencananya uang Cash Back tersebut akan dibayarkan untuk Dana 
Komando kepada Pusku TNI AL di Cilangkap Mabes TNI AL. Dana Komando 
merupakan dana non budgeter yang harus disiapkan oleh PT PAL Karena pada
 saat penagihan termin pembangunan kapal milik TNI AL, maka harus 
didahului dengan pembayaran Dana Komando terlebih dahulu, yang nilainya 
cukup besar. Bahwa untuk proyek pembangunan kapal LDP (Landing platorm 
Dock) milik TNI AL, telah disepakati penunjukan langsung dilaksanakan 
oleh PT PAL dengan Dana Komando sebesar 8% dari nilai kontrak sebesar Rp
 790 miliar pada Januari 2017, dan penandatangan kontrak sekitar bulan 
Februari 2017. Sistem pembayaran Dana Komando tersebut adalah sebelum 
pembayaran uang muka 10 persen dari nilai kontrak. Untuk bisa membayar 
Dana Komando tersebut sekitar Rp 5,6 miliar (10 persen X nilai kontrak X
 8 persen), saya mengandalkan cash back 1,2 persen dari Ashanti Sales. 
Pihak dari Ashanti sales yang bisa berhubungan dengan PT PAL, Arif 
Cahayana dan Saiful Anwar adalah Kirana Kontama. Kemudian uang 
cash back tersebut, lanjut Saksi Arifin, akan diberikan oleh Arif 
Cahyana atau staf lainnya kepada Pusku TNI AL di Cilangkap, Mabes TNI 
AL. Dari laporan Arif Cahyana atau Saiful Anwar, bahwa uang Dana Komando
 akan diserahkan setelah mendapatkan uang Cash Back dari Ashanti Sales 
melalui Kirana kontama.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Menurut saksi Arifin, pesanan kapal kebutuhan dalam negeri, 4 unit kapal
 KCR (kapal cepat rudal), panjang 60 meter untuk TNI Angkatan Laut dan 
Kemenhan RI dengan harga sekitar Rp 125 miliar per kapal. 2 unit kapal 
PKR (perusak kawal rudal) panjang 105 meter, untuk Kemenhan RI, harga 
sekitar US$ 200 juta (dollar). 2 unit kapal Tug Boat 2000 hp, untuk TNI 
AL harga kapal sekitar Rp 70 miliar per kapal. 1 unit LDP (landing 
platform Dock) untuk TNI AL, harga kapal sekita Rp 710 milliar. Pesanan
 kapal untuk kebutuhan luar negeri, 2 kapal SSV (Strategic Sealift 
vessel) untuk Kemenhan Philipina, harga kapal sekitar USD 43 juta per 
kapal. Pesanan kapal perang dari Malaysia dan Uni Emirat Arab masih 
dalam penjajakan” “Jumlah Dana Komando yang diminta sebesar 4% 
dari harga kapal. Nilai proyek 3 kapal KCR sekitar Rp 375 miliar, dan 1 
buah Tug Boat Rp 78 miliar. Jumlah nilai proyek sebesar Rp 453 miliar. 
Dana Komando sekitar Rp 36 miliar. Yang harus dibayar sebesar  Rp 18,12 
miliar. Saya kurang tau jumlahnya Dana Komando yang sudah dibayarkan 
oleh PT PAL kepada Pekas (Pemegang Kas) TNI AL,” jawab Arifin kepada 
Majelis.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
 </div>
</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyhYdTdlDCgDYnfESJtQZcRy9e8JEwvaFMl8I156NbcsUNyS6wODGTp6GxP9tvC5pV8RK65EH73t0rgZ_Bgvz038hCxlp8buD2Pa0Hq62Z7jnV1keJGWoZOldtSESd-xj6DpfJUcVnZwc/s1600/Samsul+Arifin.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyhYdTdlDCgDYnfESJtQZcRy9e8JEwvaFMl8I156NbcsUNyS6wODGTp6GxP9tvC5pV8RK65EH73t0rgZ_Bgvz038hCxlp8buD2Pa0Hq62Z7jnV1keJGWoZOldtSESd-xj6DpfJUcVnZwc/s640/Samsul+Arifin.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Saiful Anwar (Kemeja Putih)</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
Sementara menurut Imam Sulistyanto, mantan Direktur Keuangan sebelum digantikan Saiful Anwar pada 2016 menjelaskan kepada Majelis, jumlah dana yang telah disetorkan oleh PT PAL sebagai Dana Komando kepada TNI AL, sekitar Rp 5 milliar. Penyetotan USD 250.000 atau sekitar Rp 3.250.000. Penyetoran USD 163.000.000 atau sekitar Rp 2.119.000. 000. Totalnya USD 413.000 atau sekitar Rp 5.369.00 0.000. yang menyerahkan Imam Sulistianto dan Arif Cahyana. “Saya tidak ingat pasti sumber dana yang digunakan sebagai Dana Komando kepada pihak TNI AL terkait proyek KCR dan Tug Boat. Menurut Imam Sulistyanto, bahwa dana tersebut diambil dari penyetoran USD250.000 atau setara 3.250.000.000 dipinjam dari uang muka pembayaran kapal SSV. Penyetoran USD 163.000.000 atau sekitar Rp 2.119.000.000 berasal dari dana pengambilan agency fee (1,25%) dari Ashanti Sales kepada PT PAL,” ungkap saksi kepada Majelis. Disamping itu, menurut saksi, masih ada dana sisa pembayaran proyek kapal KCR dan kapal Tug Boat yang masih tersimpan di rekening PT PAL pada BRI sekitar Rp 5 miliar, namun tidak bisa dicairkan. PT PAL memiliki rekening di Bank BRI Capem (cabang pembantu) Cilangkap, Mabes TNI AL. Dan setiap pembayaran termin proyek kapal KCR dan kapal Tug Boat tahun 2014, dibayarkan kepada ke PT PAL. “Sisa tagihan termin terakhir proyek kapal KCR dan kapal Tug Boat tahun 2014 sebesar Rp 5 miliar, namun diblokir oleh pihak TNI AL. Pemblokiran tersebut dikarenakan PT PAL belum membayar Dana Komando kepada TNI AL. Pada akhir tahun, setelah Marsetyo (Komisaris Utama PT PAL) bertugas, sempat menanyakan kepada saya tentang penyelesaian dana termin terakhir yang tersimpan di Bank BRI. Dana sebesar Rp 5 miliar tersebut semestinya milik PT PAL untuk pembayaran termin terakhir.,” kata saksi menjelaskan. Saksi Imam Sulistyanto pun beberapa kali ditegur Majelis Hakim DR. Andriano, karena keterangan saksi dianggap berbelit-belit dan tidak jujur. Tragisnya, Majelis Hakim DR. Lufsiana justru memerintahkan JPU agar menetapkan Imam sebagai tersangka dan menahannya. Tidak hanya itu. Majelis Hakim DR. Lufsiana juga memerintahkan JPU untuk menyita catatan terkait penyetoran Dana Komando untuk di ajukan ke Presiden, agar JPU dapat menyita Dana Komando yang sudah disetorkan ke TNI AL sebesar Rp 5 milliar lebih dari total 18,12 milliar. “Ini (sambil menunjuk saksi Imam) jadi tersangka belum. Jadikan tersangka dan langsung tahan. JPU juga supaya menyita catatan itu untuk diajukan ke Presiden menyita uang Dana Komando itu,” kata DR. Lufsiana dengan gerem melihat fakta persidangan.  Selanjutnya, atas pertanyaan Majelis Hakim terkait penyerahan sejumlah dana komando kepada TNI AL, Arif Cahyana menjelask, hal itu dilakukannya saat dirinya bertugas ke Jakarta tahun 2015, dan kemudian dihubungi oleh Imam Sulistianto untuk bertemu di Mabes TNI Cilangkap  terkait pembayaran Dana Komando. “Saya terima dari Imam Sulistyanto, Januari 2015. Januari 2015, saya ditugaskan Direksi untuk menyelesaikan tagihan proyek KCR dan Tug Boat. Saya bertemu dengan Imam Sulistianto di Mabes TNI Cilangkap untuk membayarkan sebagian Dana Komando. Karena uang tunai yang dibawa oleh Imam Susianto bukan dalam mata uang rupiah, pihak Pekas menolak pembayaran Dana Komando, jika tidak dalam mata uang Rupiah. Saya dan Imam Sulistyanto menukarkan uang tersebut ke mata uang rupiah di BRI KCP Cilangkap,  nilainya kurang lebih Rp 2 miliar. Setelah menukarkan uang, saya dan Sulistyanto pergi menuju Pekas TNI AL di Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan pembayaran kekurangan Dana Komando.  Saya tidak ingat nama orangnya. Ada 4 orang staf yang bertugas dan selanjutnya disitulah saya menyerahkan uang Dana Komando,” terangnya. Saat ditanya Majelis Hakim, terkait nama sipenerima Dana Komando, saksi tak menyebutkan satu nama pun. Alasannya tak mengingat. “Saya tidak ingat nama orangnya. Ada 4 orang staf yang bertugas Pekas dan selanjutnya disitulah saya menyerahkan uang Dana Komando. Saya tidak ingat dana tunai yang telah diserahkan kepada pihak TNI AL. Seingat saya, PT APL tidak dapat memenuhi permintaan TNI AL untuk membayar Dana Komando sebesar Rp 18,12 miliar. Yang terbayar baru kurang lebih Rp 5 miliar,” jawab saksi seakan menyembunyikan nama petinggi TNI AL. Keterangan saksi Arifin Cahyana yang mengatakan, tidak tau nama sipeneriam Dana Komando TNI AL. sebab, orang-orang di PT Penataran Angkatan Laut (PAL) bukanlah orang-orang biasa melainkan oarng-orang yang genius cara berpikirnya. Namun saksi yang juga tersangka ini bisa diterima. Sebab yang disebutkan adalah Militer. Usi persidangan, JPU Afni, saat ditanya terkait saksi dari pihak TNI AL terkait aliran dana USD163 leih yang sudah disetorkan ke Pekas Pusku TNI AL mengatakan belum ada saksi. alasannya, karena dakwaan focus kepada terdakwa Agus Nugroho. “Sampai saat ini belum ada saksi, karena kita fokus kepada terakwa Agus,” ujar JPU KPK Afni. Namun saat ditanya terkait keterangan saksi tentang penyerahan uang sebesar USD163 lebih sebagai Dana komando dan sipenerima, JPU Afni menjelaskan, dana tersebut diserahkan ke Pekas. “Yang menyerahkan langsunh diserahkan ke Pekas, Pemegang Kas. Kita sudah beberapa kali menanyakkan termasuk Majelis Hakim juga tidak menyebutkan. Intinya diruangan itu ada 4 orang tapi dia tidak tau,” pungkasnya.  </div>
<div style="text-align: justify;">
 
Terpisah. Penasehat Hukum terdakwa Agus Nugroho, Sulistyono dan Andreanus mengatakan, saksi tidak ada kaitannya dengan terdakwa. "Para saksi yang dihadirkan JPU tidak ada kaitannya dengan terdakwa. saksi hanya menjelaskan terkait dengan Dana Komando," ujar Sulistyono  </div>
<div style="text-align: justify;">
 Akankah terungkap nama petinggi TNI AL di Mabes TNI AL Cilangkap yeng menerima dana Komando dalam persidangan dengan terdakwa Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana ? Atau nama si penerima Dana Komando akan tetap menjadi “Rahsia” ?. (redaksi)</div>

News Tipikor Sidang Korupsi PT PAL, Uang “Siluman” Rp 5,3 M Sudah Disetorkan Ke Pekas Pusku TNI AL

Saksi Arisf Cahyana (juga tersangka) #Dalam Sidang Korupsi OTT PT PAL Terungkap, Dana Komando Sebesar Rp18,12 M Ke TNI AL Tanpa Aturan...