Tiga Wanita di Balik Tiga Skandal Korupsi Besar Jawa Timur: Antara Perantara, Pengelola, dan Misteri Hubungan

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixBw3_Al_lFerdfBiqj3ga8tURhtbKCOTAl5dMclgZpJLML0epRAcCcObOItjDv9ffYchgEq7ncrEmqE_PWsdvufvl4NTnC5xPJJxQfuJ_e9M_PohJNGWo3_pqOlV_Jq19RQj5wh4Kq3nAqJRlxougMUfVSjCrZ2ZWmiN-C4jJPm3ey7xZchqLwmRBEH8/s1280/IMG_20260627_205946.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="652" data-original-width="1280" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixBw3_Al_lFerdfBiqj3ga8tURhtbKCOTAl5dMclgZpJLML0epRAcCcObOItjDv9ffYchgEq7ncrEmqE_PWsdvufvl4NTnC5xPJJxQfuJ_e9M_PohJNGWo3_pqOlV_Jq19RQj5wh4Kq3nAqJRlxougMUfVSjCrZ2ZWmiN-C4jJPm3ey7xZchqLwmRBEH8/w640-h326/IMG_20260627_205946.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Foto Ilustrasi </span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large; text-align: left;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;">Jawa Timur tak hanya menyimpan kisah keberhasilan pembangunan tetapi sekaligus salah satu Provinsi terkorup di Indonesia, sebab  22 dari 38 Kepala Daerah di Jawa Timur atau 57, 89 Persen terseret skandal perkara Korupsi. Di balik nama-nama besar seperti Maidi (Walikota Madiun), Yunus Mahatma (Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo), dan Kusnadi (Almarhum) selaku Ketua DPRD Jatim, muncul sosok wanita yang memegang peran kunci—menjadi jembatan aliran dana, tempat penyimpanan aset, hingga penjaga rahasia gelap. Siapakah mereka? Apa hubungan mereka yang sebenarnya? Dan bagaimana mereka terjerat dalam pusaran kejahatan uang negara oleh pejabat publik?</span></div><p dir="ltr"> </p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><span><span style="font-size: medium;"><b>Pendahuluan: Bayang-Bayang Wanita di Balik Jabatan Tinggi</b></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Akhir tahun 2025 hingga pertengahan 2026, menjadi periode kelam bagi dunia birokrasi dan politik di Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berturut-turut melakukan kegiatan tangkap tangan atau menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan membongkar kasus besar yang melibatkan Walikota/Bupati, Direktur RSUD, hingga Ketua DPRD Provinsi.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Namun, satu hal yang menarik perhatian: dalam setiap perkara tersebut, ada nama wanita yang muncul dan menjadi titik terang sekaligus teka-teki dibalik kegelapan bagi penyidik maupun publik.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mereka bukan sekadar "orang terdekat", melainkan aktor yang bergerak di balik layar- mengatur pertemuan, mencairkan uang, menyimpan aset, atau bahkan menjadi saksi kunci yang membongkar rahasia sekaligus menjadi teka-teki dibalik kegelapan.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Artikel ini mengupas tuntas sosok Rahma Noviarini, Indah Bekti Pertiwi, dan Fujika Senna Oktavia: tiga wanita yang menghubungkan kekuasaan dengan aliran dana ilegal di tiga wilayah berbeda di Jawa Timur.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Bagian I: Rahma Noviarini – Sosok di Balik Kasus OTT Walikota Madiun Maidi</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Siapa Rahma Noviarini?</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari berbagai sumber informasi yang berhasil dihimpun oleh Tim, Rahma Noviarini lahir di Madiun, 5 November 1982, Rahma Noviarini dikenal sebagai figur aktif di dunia olahraga dan organisasi sosial. Ia menjabat sebagai Ketua Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Cabang Kota Madiun periode 2025–2029 dan Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Kota Madiun. Namanya semakin melejit bagaikan busur panah setelah KPK melakukan penggeledahan di kediamannya di Jalan Setiaki No. 26, Oro-Oro Ombo, Madiun, pada 27 Januari 2026, beberapa hari setelah KPK meringkus Maidi selaku Walikota Madiun, Thariq Megah Selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun dan Rochim Rudianto selaku Direktur CV. Sekar Arum pada Selasa, 19 Januari 2026.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Apa Hubungan Rahma Noviarini dengan Maidi Selaku Walikota Madiun?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Diduga, hubungan keduanya erat terjalin melalui jalur organisasi dan kedekatan pribadi. Maidi sendiri hadir saat pelantikan Rahma Noviarini sebagai Ketua PBSI Madiun pada 23 Desember 2025, hanya sebulan sebelum penangkapannya. KPK menyita dua unit kendaraan mewah, Pajero dan Mercy dari tempat yang terkait dengan Rahma Noviarini, yang diduga berasal dari hasil aliran dana yang tidak wajar .</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hingga kini belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan status hubungan pribadi di luar kerja sama organisasi antara Rahma Noviarini dengan Maidi delaku Walikota Madiun</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun faktanya, bahwa rumahnya digeledah, asetnya disita, dan ia dipanggil oleh penyidik KPK sebagai saksi kunci menunjukkan posisinya sangat orang dekat dengan pusat keputusan Maidi selaku Walikota termasuk dalam hal pengumpulan dana CSR dan gratifikasi.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Timbul pertanyaan, andai saja tidak ada hubungan keduanya, mengapa KPK melakukan penggeledahan dan menyita dua mobil mewah dari kediaman Rahma Noviarini? Andai saja kedua mobil mewah itu adalah hasil pembelian uang pribadinya, mungkinkah KPK akan menyita? Mungkinkah KPK mengetahui sendiri atau karena keterangan Maidi sendiri kepada penyidik KPK sehingga KPK bergerak cepat sebelum terlambat?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Peran Pihak Lain Dalam Kasus Korupsi</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya  terungkap, bahwa Maidi kerap menggunakan orang kepercayaan untuk menjalankan instruksi yang menyimpang, menerima atau menampung dana CSR dan pungutan lain dari pengusaha, diantaranya disebut nama Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Madiun</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Apakah termasuk dua mobil mewah yang disita KPK dari kediaman Rahma Noviarini?. Hal ini akan terungkap jelas setelah JPU KPK menghadirkannya sebagai saksi di persidangan</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dan KPK juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain termasuk Rahma Noviarini dalam pengaturan dana yang digunakan untuk keperluan pribadi maupun tim sukses, termasuk dugaan biaya perjalanan umroh yang sumber dananya masih misterius .</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kemungkinan dihadirkan sebagai saksi karena ada namanya disebut," ujar salah seorang sumber yang tidak bersedia disebut namanya</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Bagian II: Indah Bekti Pertiwi – Perantara Kunci dalam Kasus Terdakwa </span></b><b><b><span style="font-size: 20px;">Yunus Mahatma</span></b></b><b><span style="font-size: 20px;"> Selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Siapa Indah Bekti Pertiwi?</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dikenal publik Ponorogo sebagai pengusaha sukses dan selebgram dengan julukan "Crazy Rich Ponorogo", Indah Bekti Pertiwi hidup mewah dan kerap membagikan gaya hidupnya di media sosial sebelum akhirnya namanya terseret dalam kasus dan akun Sosial Media pun dikunci.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Apa Hubungannya dengan Yunus Mahatma?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Indah Bekti Pertiwi dengan Yunus Mahatma, keduanya memiliki kedekatan personal maupun profesional. Ketika Yunus mendengar kabar dirinya akan dicopot dari jabatan Direktur RSUD meski masa tugas belum habis, Indah langsung bergerak cepat mengamankan posisinya, dan menjadi orang yang paling dipercaya untuk menangani urusan sensitif tersebut.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Saat ini, Indah Bekti Pertiwi adalah calon istri Yunus Mahatma setelah Indah Bekti Pertiwi resmi menggugat cerai suami pertamanya pada Desember 2025, setelah OTT KPK pada 7 November 2025.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara hubungan Yunus Mahatma dengan istri "pertamanya", Dian Vivit Pahalaningrum sesuai pengakuannya dipersidangan, sudah lama tidak harmonis, hingga akhirnya Dian resmi menggugat suaminya di PA Madiun pada Februari 2026 karena adanya pihak ketiga.dihati Yunus Mahatma </p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 20px;">Peran dalam Kasus Suap dan Pengamanan Jabatan</span></b></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kegiatan tangkap tangan KPK tanggal 7 November 2025 di Ponorogo terungkap, Yunus telah menyiapkan uang suap total sekitar Rp1,25 miliar: Rp900 juta untuk Bupati Sugiri Sancoko dan Rp325 juta untuk Sekda Agus Pramono, demi menjaga jabatannya tetap aman.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sinilah peran krusial Indah: ia membantu mencairkan depositonya sebesar Rp500 juta melalui kerja sama dengan pegawai Bank Jatim bernama Endrika, demi dang pujaan. Uang sebesar Rp500 juta tersebut kemudian diserahkan kepada Bupati Sugiri Sancoko melalui adik iparnya, Ninik seorang Kepala Desa di Ponorogo pada tanggal 7 November 2027, selanjut Indah Bekti Pertiwi dan Yunus Mahatma menuju Hotel Merdeka di Madiun sekaligus awal dari KPKemgamankan keduanya</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dan uang sebesar Rp500 juta itupun menjadi saksi utaman alis barang bukti setelah diamankan KPK saat akan diserahkan kepada Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo. Meski sempat diamankan, hingga kini Indah belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih diperiksa sebagai saksi di penyidik KPK maupun di persidangan.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menegaskan bagaimana posisi "teman dekat" sering dijadikan tameng untuk memisahkan pelaku utama dari jejak transaksi ilegal—sehingga jika terungkap, pelaku utama bisa mengelak dan menyalahkan pihak ketiga?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Bagian III: Fujika Senna Oktavia – Istri Siri dan Pengelola Dana Korupsi Mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Siapa Fujika Senna Oktavia?</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Perempuan kelahiran 1995 ini dulunya aktif sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mulai bekerja untuk Kusnadi pada 2018, kemudian menikah siri dengannya setahun kemudian saat Kusnadi menjabat Ketua DPRD Jawa Timur. Ia juga tercatat sebagai Bendahara DPC PDIP Lamongan dan hidup bergaya sangat mewah, jauh melampaui penghasilan wajarnya</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Apa Hubungannya dengan Almarhum Kusnadi?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Fujika mengaku sebagai istri siri Kusnadi, bahkan menyebut dirinya sering diberi akses penuh ke keuangan pribadi maupun yang diduga milik kantor. "Saya diberi ATM Pak Kusnadi untuk menarik uang. Sering saya lihat uang Rp1 miliar ada di mobil beliau," ujarnya di persidangan. Ia menjadi orang yang paling dipercaya mengatur aliran dana setelah Kusnadi berhalangan hadir atau berpulang ke Rahmatullah di tengah proses hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Peran dalam Penggelapan Dana Hibah Pokir</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Kasus ini menyangkut penyalahgunaan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim periode 2019–2024 senilai total lebih dari Rp8,369 triliun, di mana Kusnadi diduga menerima komisi sekitar Rp32 miliar.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Fujika memegang kendali atas sebagian besar uang tersebut:</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">- Mengelola pengeluaran bulanan yang mencapai Rp250 juta, padahal gaji resmi Kusnadi hanya sekitar Rp50 juta.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">- Membayar cicilan aset dan gaya hidup hingga Rp1 miliar per bulan.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">- Menggunakan dana hasil jual beli dana hibah pokir tersebut untuk hadiah ulang tahun, membiayai orang terdekat, hingga keperluan pribadi lain.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">- Membeli beberapa mobil mewah diantaranya, Mercy dan Rubicon, rumah mewah di  Ciputra Surabaya Barat seharga 1 miliar dan beberapa rumah lainnya termasuk puluhan ribu meter tanah di beberapa lokasi dan membeli perhiasan emas. Dalam persidangan terungkap bahwa uang dari hasil jual beli dana hibah pokir milik Kusnadi yang dinikmati Fujika Senna Oktavia adalah sebesar Rp14 miliar lebih belum termasuk harta benda. Sebagian telah disita oleh KPK sebagai barang bukti</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sidang, Fujika mengaku uang itu juga dipakai untuk kepentingan partai, namun KPK belum menemukan bukti resmi pendukung pernyataan itu. Ia kini menjadi saksi kunci sekaligus pihak yang diduga turut menikmati hasil korupsi terbesar dalam sejarah DPRD Jatim.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Persamaan Pola: Mengapa Wanita Sering Menjadi "Jalur Gelap" Korupsi?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari ketiga kasus di atas, terlihat pola yang berulang:</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Posisi Kepercayaan: Baik sebagai kerabat, teman dekat, maupun pasangan, mereka memiliki akses istimewa yang sulit dijangkau pihak luar.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">2. Pemisahan Jejak: Pejabat jarang bertransaksi langsung; melibatkan orang terdekat membuat jejak aliran dana lebih rumit dilacak.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">3. Penyamaran Status: Seringkali tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat, sehingga pengawasan terhadap aset dan pergerakannya lebih lemah.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">4. Pengelolaan Aset: Menjadi tempat penampungan sementara aset mewah atau dana tunai agar tidak tercatat atas nama pejabat utama.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Catatan Penting: Masih Terus Diselidiki</div><div style="text-align: justify;">Perlu diingat bahwa status hukum ketiga wanita ini berbeda-beda:</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">- Rahma Noviarini: Saksi, penyitaan aset sedang dikaji, belum tersangka apalagi belum dihadirkan sebagai saksi di persidangan</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">- Indah Bekti Pertiwi: Saksi perantara, belum ditetapkan tersangka namun sudah dihadirkan sebagai saksi </p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">- Fujika Senna Oktavia: Saksi kunci, diduga kuat menikmati hasil korupsi, status hukum masih dikembangkan.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KPK terus mendalami keterkaitan lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan lain yang belum terungkap ke permukaan.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Beberapa pertanyaan menarik dari ketiga wanita dibalik tiga ekandal Korupsi di Jawa Timur adalah:</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">1.  Khusus Kasus Rahma Noviarini dan  Walikota Madiun Maidi</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">1. Apa sifat hubungan sebenarnya antara Rahma Noviarini dan Maidi? Apakah sekadar rekan organisasi, atau ada ikatan pribadi yang lebih dekat yang selama ini disembunyikan?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">2. Mengapa penggeledahan dan penyitaan aset mewah dilakukan di kediaman Rahma, bukan di rumah dinas atau tempat tinggal resmi Maidi? Apakah sengaja ditempatkan di sana untuk menghindari jejak?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">3. Apakah Rahma berperan aktif menerima, menyimpan, atau bahkan membagikan uang hasil dana CSR dan gratifikasi? Atau hanya sekadar "tempat penampungan" aset saja?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">4. Mengapa Maidi memilih Rahma sebagai orang kepercayaan untuk urusan sensitif, padahal banyak pejabat atau staf dinas yang lebih berwenang di lingkungan Pemkot Madiun atau bahkan keluargnya?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">5. Apakah kendaraan mewah yang disita KPK benar-benar milik Rahma, atau hanya diatasnamakan padahal sumber dananya berasal dari aliran dana ilegal?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">2. Khusus Kasus Indah Bekti Pertiwi & Yunus Mahatma Direktur RSUD Ponorogo</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">1. Mengapa Yunus Mahatma mempercayakan urusan suap senilai miliaran rupiah kepada Indah, bukan kepada pejabat dinas atau kerabat dekatnya sendiri?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">2. Apakah Indah bertindak sukarela sebagai perantara, atau mendapatkan imbalan tertentu dari uang suap yang disiapkan untuk mengamankan jabatan Yunus?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">3. Apakah gaya hidup mewah yang kerap ditampilkan Indah di media sosial selama ini dibiayai dari hasil transaksi ilegal, atau dari sumber lain yang belum terungkap atau dari suami pertamanya?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">4. Apakah keterlibatan Indah hanya terbatas pada kasus ini, atau ada skema lain di lingkungan RSUD Ponorogo yang selama ini ia bantu kelola atau yang belum terungkap?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">5. Mengapa hingga kini Indah belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun perannya sebagai perantara suap sudah terungkap jelas di persidangan?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">3.  Khusus Kasus Fujika Senna Oktavia & Almarhum Ketua DPRD Jatim Kusnadi</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">1. Mengapa Kusnadi mempercayakan akses penuh ke keuangan pribadi maupun dinas kepada Fujika, padahal ia hanya berstatus istri siri dan bukan pejabat berwenang bahkan bukan dari latar belakang keluarga dekat?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">2. Apakah Fujika sadar sepenuhnya bahwa dana yang ia kelola, belanjakan, dan nikmati gaya hidup mewahnya berasal dari korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">3. Apakah pernyataan Fujika bahwa uang itu juga digunakan untuk kepentingan partai politik memiliki bukti yang sah, atau hanya alasan untuk meringankan tanggung jawabnya?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">4. Apakah ada pihak lain yang juga menerima bagian dari uang korupsi yang dikelola Fujika, namun belum dipanggil atau diusut oleh KPK?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">5. Apakah status Fujika sebagai istri siri sengaja dijadikan alasan agar tidak dicantumkan dalam laporan harta kekayaan, sehingga aliran dana ilegal lebih mudah disembunyikan?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">7. Apakah Fujika juga turut menyembunyikan atau memindahkan aset hasil korupsi ke pihak lain setelah Kusnadi meninggal dunia? Dan kapan KPK menetapkannya sebagai tersangka?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penutup: Di Balik Setiap Jabatan, Ada Jaring yang Harus Ditelusuri</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kisah Rahma, Indah, dan Fujika mengingatkan bahwa korupsi tidak pernah berjalan sendirian. Ia adalah sebuah sistem, di mana kekuasaan, kepercayaan, dan kepentingan pribadi saling terkait erat. Menyingkap sosok wanita di balik layar bukan sekadar mencari sensasi, melainkan upaya penting untuk memutus rantai aliran dana ilegal dan memastikan tidak ada satu pun pihak yang terlibat lolos dari hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sampai saat ini, banyak tanda tanya besar yang belum terjawab: Apakah hanya mereka bertiga? Atau masih ada sosok lain yang bergerak lebih rapi di balik skandal-skandal besar di Jawa Timur? Waktu dan proses hukum yang sedang berjalan akan memberikan jawabannya.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Artikel ini disusun berdasarkan data persidangan, rilis resmi KPK, dan pemberitaan media terpercaya per Juni 2026. Status hukum dan fakta dapat berubah seiring perkembangan penyidikan.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</p>

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Tiga Wanita di Balik Tiga Skandal Korupsi Besar Jawa Timur: Antara Perantara, Pengelola, dan Misteri Hubungan

Foto Ilustrasi  BERITA KORUPSI .CO - Jawa Timur tak hanya menyimpan kisah keberhasilan pembangunan tetapi sekaligus salah satu Provinsi terk...

»

Skandal Fiber Optik Nganjuk Rp840 Juta: Terdakwa Sujono Terlihat Bingung Saat Memberikan Keterangan. Mungkinkah Dibawah Tekanan?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhErm4RYhYDUhEn-jgUr-6u_mqrw8FxfSd9i0xFZTnI3oVqYUWd_NMKs39PS-uoxlMCPhWAaLLXkVc6aAQd8oToorVgKfG-DjkcIR1dfjVLOXY2UAvkvqimr4CYuIWuNvuo4Uw4ChGxyUcFojyJBTnuvChOZe1kQajMXnMKIsDbX0AI1Ck5q9qpXnZVaow/s1280/IMG20260519133624_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhErm4RYhYDUhEn-jgUr-6u_mqrw8FxfSd9i0xFZTnI3oVqYUWd_NMKs39PS-uoxlMCPhWAaLLXkVc6aAQd8oToorVgKfG-DjkcIR1dfjVLOXY2UAvkvqimr4CYuIWuNvuo4Uw4ChGxyUcFojyJBTnuvChOZe1kQajMXnMKIsDbX0AI1Ck5q9qpXnZVaow/w640-h360/IMG20260519133624_01.jpg" width="640" /></a><br /><i><span><span style="color: red; font-size: large;">Sumber Beritakorupsi.co — Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan dugaan korupsi dan gratifikasi proyek jaringan fiber optik Kabupaten Nganjuk senilai Rp840 juta. Dana tersebut disebut sebagai setoran wajib ke Sekretaris Daerah demi mendapatkan jabatan Kepala Dinas. Namun, aliran dana ke puluhan rekening hingga kini masih menjadi misteri, begitupun peran Hikmawan Putra, seorang guru di SMKN 1 Nganjuk yang menjadi perantara utama dalam kasus ini.</span></span></i></span></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"><b><span>BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span>KORUPSI</span></b></span><b><span>.CO -</span></b></span></div> <span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span>Selasa, 19 Mei 2026, Ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjadi saksi bisu sekaligus ketegangan saat Sujono selaku Sekretaris Dinas  Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk pada Mei 2023 dan kemudian pada Oktober 2024 diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas (menggantikan Slamet Basuki.</span><i><span>Red</span></i><span>) saat memberikan keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi sebesar Rp840 juta (Rp70 juta per bulan) yang diterimanya sejak Januari - Desember 2024 dari Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemar atau Ayom selaku Direktur PT PT Laxo Global Akses yang mengerjakan proyek Jaringan Intra Fiber Optik untuk 93 Kantor/OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Hikmawan Putra (Guru SMKN 1 Nganjuk)</span></span></div></span><p></p> <div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Agenda sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra adalah Pemeriksaan atau mendengarkan keterangan terdakwa Sujono dihadapan Majelis Hakim. Namun Terdakwa Sujono Terlihat seperti ada beban tanpa fisik yang dipikulnya. Hal itu terlihat saat menjawab pertanyaan Majelis Hakim maupun Tim JPU terkait permintaan dan jumlah uang dari Direktur PT PT Laxo Global Akses</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">Awal Mula Proyek Rp6 Miliar Hingga Terseretnya Sujono</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCFclfY3SalpWxw3NHC4wM5-99ArcJYRsLeSO25J3GiMIrBEzWkUf3qe_4yGPzsH1N6KYCxPVUe4UGyHNx9zfyzA8yik0-2jU4nXCpwSbvCgQByiws2QmDaaDwtixBDj4sKtgBqAtsf3VB9bS5qLKRI9fYsVKGOZFlD5SWKMt6xEEbAN9VGMvyPbm18wo/s1280/IMG20260519145630_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCFclfY3SalpWxw3NHC4wM5-99ArcJYRsLeSO25J3GiMIrBEzWkUf3qe_4yGPzsH1N6KYCxPVUe4UGyHNx9zfyzA8yik0-2jU4nXCpwSbvCgQByiws2QmDaaDwtixBDj4sKtgBqAtsf3VB9bS5qLKRI9fYsVKGOZFlD5SWKMt6xEEbAN9VGMvyPbm18wo/s320/IMG20260519145630_01.jpg" width="320" /></span></a></div></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Terseretnya Sujono berawal pada tahun 2024 saat Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk melaksanakan proyek Fiber Optik untuk 93 Kantor/OPD dengan anggaran sebesar Rp6 miliar dari APBD TA 2024.</span></span></div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Pada tanggal 02 Januari 2024, Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk melakukan pemilihan penyedia melalui laman e-catalog. Berdasarkan penawaran yang tertera, PT Laxo Global Akses memberikan penawaran harga satuan sebesar Rp510.000.000 dan total harga sebesar Rp6.120.000.000. Kemudian dilakukan negosiasi harga dan disepakati harga satuan menjadi Rp500.000.000 dengan total harga menjadi Rp6.000.000.000.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Dari hasil negosiasi tanggal 02 Januari 2024 tersebut, Dinas Kominfo menetapkan PT Laxo Global Akses sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan proyek Jaringan Intra Fiber Optik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Pada tanggal 2 Januari 2024, Dinas Kominfo menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/055.PPK/411.312/2024. Pekerjaan instalasi jaringan intra untuk 93 kantor/OPD di Pemkab Nganjuk pun dilaksanakan oleh Tim Teknis dari PT Laxo Global Akses yaitu Haris Fakhrudin, Robbyanto Kurnia, dan Dani Aldi Aji Feraldin. Mereka didampingi dan diawasi oleh Tim Teknis dari Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk yaitu Nanang Hertanto, Rendra Alfaritdho, dan Agung Joko Wicaksono.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sekitar 3 bulan, di mana dalam 1 hari pemasangan dapat dilakukan sebanyak 1 atau 3 kantor OPD dengan titik lokasi instalasi jaringan intra yang dikerjakan oleh PT. Laxo Global Akses di 93 kantor/OPD.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span>Atas pekerjaan pengadaan jaringan Intra Fiber Optik di 93 OPD Pemkab Nganjuk tersebut, PT Laxo Global Akses TA 2024 telah dibayar lunas oleh Dinas Kominfo sebesar Rp500 juta setiap bulan sejak 2 Februari 2024 sesuai SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 3518/03.0/0000/LS/2.16.2.20.21.01.0000/M/2/2024. Pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 10 Desember 2024 sebesar Rp500 juta dengan SPM Nomor 3518/03.00/0000 179/LS/2.16.2.20.21.01.0000/PPR2/12/2024</span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA5iMQ59ad7ozBfSLXQv4yewzQ-xdcawxF5h0ec6wxDYTpEqgvnjAF2nMTMYPJfjwKYcWJOGmM70cF8GhlNu91r3aLK5Sp5UF0TWqgfNo-cLWF4GlTLDqlMneexbja4Wy0hmDmuuzqPvtsGQBCSwmmKmWw0RZJLH2swNh49MIUfjNB-RYx8v4ELFzxCs4/s1280/IMG20260519133643_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA5iMQ59ad7ozBfSLXQv4yewzQ-xdcawxF5h0ec6wxDYTpEqgvnjAF2nMTMYPJfjwKYcWJOGmM70cF8GhlNu91r3aLK5Sp5UF0TWqgfNo-cLWF4GlTLDqlMneexbja4Wy0hmDmuuzqPvtsGQBCSwmmKmWw0RZJLH2swNh49MIUfjNB-RYx8v4ELFzxCs4/s320/IMG20260519133643_01.jpg" width="320" /></a>Setelah pekerjaan pengadaan jaringan intra fiber optik pada Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk tahun 2024 berjalan sekitar beberapa hari, terdapat komunikasi antara Terdakwa Sujono yang sudah saling kenal sebelumnya dengan Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemarto atau Ayom selaku Direktur PT Laxo Global Akses melalui perantara Hikmawan Putra atau Hikmawan.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Komunikasi tersebut diawali pada awal Januari 2024 dimana Terdakwa Sujono menghubungi Ayom untuk menanyakan apakah ada dari nilai kontrak yang disepakati tersebut ada yang dapat disisihkan untuk Terdakwa yang akan dipergunakan sebagai biaya operasional melalui Hikmawan. Terdakwa menghubungi Hikmawan berkali-kali untuk menanyakan terkait biaya operasional tersebut dengan nada bicara yang tinggi.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Awalnya Ayom tidak terlalu menanggapi permintaan dari Terdakwa Sujono, bahkan Ayom sempat memberikan penolakan dengan alasan bahwa kontrak sudah berjalan untuk 1 (satu) tahun. Namun sekitar tanggal 04 Januari 2024, Ayom memberikan biaya operasional tersebut karena Ayom khawatir apabila kontrak kerja pengadaan yang telah dibuat antara PT Laxo Global Akses dan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk akan diputus secara sepihak pada saat pekerjaan telah berjalan, atau setidaknya pembayaran setiap bulan kepada PT Laxo Global Akses akan dipersulit.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Hal tersebut sangatlah beralasan karena Terdakwa memiliki kewenangan selaku Sekretaris Dinas sekaligus Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam pekerjaan pengadaan jaringan intra fiber optik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024 yang berwenang dalam melakukan verifikasi pembayaran kepada penyedia setiap bulannya.</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Alasan tersebut nyatanya juga semakin diperkuat seiring dengan pengangkatan Terdakwa Sujono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk pada tanggal 17 Oktober 2024, sekaligus diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nganjuk No. 100.3.3.2/598/K/411.312/2024 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Nganjuk No. 188/02/K/411.312/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 tanggal 18 Oktober 2024.</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">Terdakwa Sujono: "Saya Ditawari, Tidak Meminta Apalagi Memaksa"</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4rpH61mlYJI6AcQBURUhpGn8UBRc8t5ACdmcCHzaV9DxSD56m9xLu9EQ5-c0TsB8B7VQPyqbY-rcmel5bXbKNjtWfQP58OKps6XMsw01F045_v1TSD0bhXQ1jBt7IYVfwIniNCZpVqIB6q7WSa8xlKfHdtlpy8ND9p6v-sIX-L7gO5P3rwWMlTKd9G4M/s1280/IMG20260519145557_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4rpH61mlYJI6AcQBURUhpGn8UBRc8t5ACdmcCHzaV9DxSD56m9xLu9EQ5-c0TsB8B7VQPyqbY-rcmel5bXbKNjtWfQP58OKps6XMsw01F045_v1TSD0bhXQ1jBt7IYVfwIniNCZpVqIB6q7WSa8xlKfHdtlpy8ND9p6v-sIX-L7gO5P3rwWMlTKd9G4M/s320/IMG20260519145557_01.jpg" width="320" /></span></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung, Selasa, 19 Mei 2026, Sujono mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak pernah meminta langsung uang untuk biaya operasional kantor Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk. Ia mengatakan kalau yang menawarkan itu adalah Hikmawan </span></span></div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">"Saya tidak pernah meminta apalagi memaksa. Saya ditawari. Kalau memang ada yang disisihkan dan sudah tersedia saya terima," kata terdakwa Sujono dengan suara berat</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Anggota Majelis Hakim menanyakan terdakwa tentang keterangannya di BAP saat di penyidikan. "Uang itu saya pergunakan untuk kepentingan pribadi saya. Ini bagaimana keterangan saudara. Saudara didampingi pengacara nggak saat dipenyidikan," tanya Majelis Hakim dengan membacakan BAP Terdakwa.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Terdakwa Sujono mengakui isi BAP tersebut tetapi bukan sebesar Rp840 juta. "Ya tapi saya gunakan tapi tidak sebanyak itu," jawab terdakwa dengan menundukkan kepalanya terlihat seperti menanggung beban berat tanpa fisik </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Terdakwa menambah bahwa Ia tidak pernah memerintahkan Hikmawan untuk membagi-bagikan uang tersebut ke puluhan  bahkan ratusan orang termasuk istri terdakwa sendiri </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">"Lalu kenapa saudara tidak membantah keterangan saksi. Lalu bagaimana dengan keterangan saudara di BAP ini" tanya Majelis Hakim, namun Terdakwa tidak menjawab hanya menundukkan kepalanya </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-size: medium;">Fakta Lain: Barang Bukti Bukan Atas Terdakwa Melainkan Orang Lain</span></span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaFnAwB5e2m-5K28SXSUtOyz0ZEWF1d0KHyKsFsTyAbOrReheyA1cpHRPkswYtBKgADr27hdMTSpQyPiaQekSo3s7TJkseY97yAbxLDXSBxDqVbZx9F8XtM4nnUofod0_iFx4jjoi4uusmxUZ5jNpgd2v8AoQyztPvAFb80wDtaesFn-ekzN-U9C44U1M/s1280/IMG20260519150232_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaFnAwB5e2m-5K28SXSUtOyz0ZEWF1d0KHyKsFsTyAbOrReheyA1cpHRPkswYtBKgADr27hdMTSpQyPiaQekSo3s7TJkseY97yAbxLDXSBxDqVbZx9F8XtM4nnUofod0_iFx4jjoi4uusmxUZ5jNpgd2v8AoQyztPvAFb80wDtaesFn-ekzN-U9C44U1M/w320-h180/IMG20260519150232_01.jpg" width="320" /></a>Menariknya, berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surabaya, maupun Sumber terpercaya menjelaskan bahwa sejumlah barang bukti yang dilampirkan dalam perkara ini justru atas nama nama orang lain (Slamet Basuki, mantan Kepala Dinas Kominfo periode 2022–2024). </span></p><p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Barang bukti itu berupa tas tangan, kopi, rokok cerutu, dan uang tunai itu diketahui sudah dilaporkan Slamet ke KPK sejak diterimanya sesuai Pasal 6 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><i>"Itu Kepala Dinas sebelumnya tahun 2⁰22-2024 dan sudah dilaporkan sejak awal diterimanya,"</i> ungkap sumber, Rabu, 20 Mei 2026</span></div> <span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Informasi lain yang terungkap, ZPenasihat Hukum Terdakwa Sujono saat ini berbeda dengan yang mendampingi saat proses penyidikan. Sayangnya saat dikonfirmasi, Anang Hartoyo, SH selaku Advokat yang mendampingi Terdakwa di persidangan sedang sakit di rumah sakit. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Nganjuk belum dapat memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan.</span></div> <p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><i>"Sebentar ya saya di rumah sakit. Saya sakit,"</i> jawab Nanang Hartoyo melalui pesan WhatsApp, Rabu, 20 Mei 2026 pukul 16.56 Wib</span></div> <span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">Sumber : Sujono Sebagai Korban Setoran Wajib</span></span></b></div> <p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sumber terpercaya BERITAKORUPSI.CO Mengungkap fakta paling sensasional. Menurut sumber tersebut, Sujono sebenarnya adalah korban dalam kasus ini yang dijadikan sebagai tersangka/terdakwa tunggal</span></div> <span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><i>"Sujono ini korban. Kenapa hanya dia jadi tersangka (terdakw)? Pada tahun 2023, Sujono selaku Sekretaris Dinas Kominfo diperintahkan Sekda untuk menyetorkan uang sebesar Rp60 juta setiap bulan dan dijanjikan menjadi Kepala Dinas tahun 2024. Jadi Sujono memerintahkan Hikmawan untuk meminta dari PT Laxo. Jadi uang dari PT Laxo disetorkan setiap bulan sebesar Rp60 juta, sisanya digunakan untuk biaya operasional kantor dan juga dibagikan ke beberapa orang termasuk staf dan istrinya,"</i> ujar sumber tersebut.</span></div> <p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sumber itu menambahkan,<i> "Saat penyidikan sempat ada pemberitaan tentang itu tapi entah kenapa beritanya hilang."</i></span></div> <span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Meski informasi ini cukup kuat, Drs. Nur Solekan M.Si selaku Sekda Nganjuk tidak memberikan tanggapan apapun hingga saat ini. Sementara Bupati Nganjuk, Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi,  mengaku tidak mengetahui.</span></div> <span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><i>"Aduh saya tdk tahu mas … dan waktu itu saya juga sudah purna Bupati, Ngapunten nggih, thanks,"</i> balas Kang Marhaen singkat.</span></div> <p></p> <div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Kini publik menanti kebenaran di balik aliran dana misterius ini. Apakah Sujono benar pelaku utama, atau hanya 'kambing hitam yang dikorbankan untuk menyelamatkan pihak lain" dari praktik setoran jabatan ?</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><b><span><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Beberapa Pertanyaan Menarik</span>;</span></span></b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_nYfxfZubTTY-Uu9MDLVf-SO73BEGNTk7RsbT-v0EvCJ1zTYBQ9gQMNumIhcePPLc00SopzbbR4GT2k0HjFRg0TxnRgRpq5yKd0hLr3qHCfjW-6GIiXDwrl54UaMkBdwO_B-pkqlsiWCnmQT8aSV6z1OJAWbJEnlDMw8a4cJQNH95bjxpRHGGEUPcG3Q/s4160/IMG20260519144917.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_nYfxfZubTTY-Uu9MDLVf-SO73BEGNTk7RsbT-v0EvCJ1zTYBQ9gQMNumIhcePPLc00SopzbbR4GT2k0HjFRg0TxnRgRpq5yKd0hLr3qHCfjW-6GIiXDwrl54UaMkBdwO_B-pkqlsiWCnmQT8aSV6z1OJAWbJEnlDMw8a4cJQNH95bjxpRHGGEUPcG3Q/s320/IMG20260519144917.jpg" width="320" /></a>Yang menjadi pertanyaan menarik dari kasus ini adalah;</span></div><p dir="ltr"> <span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">1. Mengapa dalam surat dakwaan tidak menguraikan secara terang benderang berapa jumlah uang yang diterima terdakwa Sujono dari Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemar atau Ayom selaku Direktur PT PT Laxo Global Akses atau melalui Hikmawan Putra (Guru SMKN 1 Nganjuk)?</span></div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">2. Mengapa dalam surat dakwaan hanya menjelaskan bahwa uang sebesar Rp840 juta atau Rp70 juta per bulan (Januari-Desember 2024) diterima Hikmawan Putra termasuk sisa uang sebesar Rp100 juta lebih tersimpan di rekening Hikmawan </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">3. Siapa dan apa peran serta tugas atau kewenangan Hikmawan Putra salah seorang guru SMKN 1 Nganjuk di Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sementara SMU dan SMK dibawah Pemprov Jatim? Mengapa JPU tidak menjelaskan secara terang benderang?</span></span></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">4. Apakah benar uang Rp70 juta per bulan itu merupakan setoran wajib sebesar Rp60 juta  per bulan ke Sekda demi jabatan Kepala Dinas?</span></div> <span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">​</span></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">5. Ke mana perginya sisa uang ratusan juta rupiah yang disebutkan dibagikan ke puluhan bahkan ratusan orang di lingkungan Pemkab Nganjuk? Apakah Terdakwa Sujono akan tetap menjadi korban untuk menanggung uang yang dinikmati ratusan orang tersebut?</span></div> <span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">​</span></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">6. Mengapa Hikmawan Putra, seorang guru SMKN 1 Nganjuk, bisa berperan penting menjadi perantara aliran uang proyek Pemerintah Kabupaten sementara SU/SMK dibawah Pemprov?</span></div> <span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">​</span></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">7. Mengapa barang bukti dalam perkara ini banyak yang atas nama orang lain dan bukan atas nama terdakwa Sujono?</span></div> <p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">8. Mengapa keterangan Sujono berubah antara saat penyidikan dan saat persidangan, serta apa alasan pergantian pengacara yang mendampinginya?</span></div> <span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">​</span></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">9. Apakah Sujono benar-benar pelaku utama sekaligus pelaku tunggal, atau hanya menjadi kambing hitam untuk menutupi keterlibatan pejabat yang lebih tinggi?</span></div> <p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i><span style="font-family: inherit;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</span></i></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</span></p>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Skandal Fiber Optik Nganjuk Rp840 Juta: Terdakwa Sujono Terlihat Bingung Saat Memberikan Keterangan. Mungkinkah Dibawah Tekanan?

Sumber Beritakorupsi.co — Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan dugaan korupsi dan gratifikasi proyek jaringan fiber optik Kabupaten...

»

JAWA TIMUR DARURAT KORUPSI: KPK Menyeret 57,89% Kepala Daerah dan Dua Kajari Karena Korupsi, Putusan Sudah Inkracht

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQoXsJN_8Wgz-hdcJiQq2tdSKLZsJMyKRVqulzIlKEfAfNh-4KukeWpYHJj_LqzGGO-Jr-PqASstXrbHTmCZGGvaue4jbUVqqyr5ORq8uWH6x-TUBWdIUOC-LUBY8789Qw5wEBl4Weq6Ot8a3oSgSusls6QB4BOBh9m0rUIXFhYVk4wM2QmU_uF4wBfY/s1536/file_000000004f2c71fa838df3e9c0509757.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQoXsJN_8Wgz-hdcJiQq2tdSKLZsJMyKRVqulzIlKEfAfNh-4KukeWpYHJj_LqzGGO-Jr-PqASstXrbHTmCZGGvaue4jbUVqqyr5ORq8uWH6x-TUBWdIUOC-LUBY8789Qw5wEBl4Weq6Ot8a3oSgSusls6QB4BOBh9m0rUIXFhYVk4wM2QmU_uF4wBfY/w640-h426/file_000000004f2c71fa838df3e9c0509757.png" width="640" /></a></div><span style="font-size: 18px; text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO - </b></span></div></span></div><div style="text-align: justify;"> "Ketika penjaga hukum justru menjadi penjahat, dan ketika lebih dari setengah kepala daerah berakhir di balik jeruji besi, maka itulah definisi krisis yang sebenarnya. Jawa Timur kini menghadapi momen terkelam dalam sejarah otonomi daerahnya: 57,89% Kepala Daerah dan dua Kajari telah diseret KPK dan divonis inkracht karena korupsi. Dari suap proyek hingga jual beli jabatan, bagaimana sebuah provinsi besar bisa terjebak dalam lingkaran setan kejahatan kerah putih yang begitu masif?"</div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jawa Timur sedang menghadapi krisis integritas dalam sejarah otonomi daerah. Data yang dihimpunan BERITAKORUPSI.CO  hingga hari ini menunjukkan fakta mencengangkan: sebanyak 22 dari 38 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) saat  pertama kali atau bahkan setelah dua periode menjabat sebagai kepala Daerah, atau setara 57,89 persen telah diseret oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke pengadilan Tipikor Surabaya. </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Diantara 22 Kepala Daerah tersebut, ada yang menjabat hanya 5 menit saja dilantik dan kemudian dicopot karena terseret kasus Korupsi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK Seperti Syahri Mulyo, Bupati Tulungagung </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Angka mengerikan itu belum termasuk tertangkapnya dua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang seharusnya menjadi benteng penegakan hukum, namun justru terbukti menjual keadilan. Ironisnya, kedua Kepala Kajari tersebut kini telah divonis bersalah dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap, serta mendekam di balik jeruji besi bersama para kepala daerah yang mereka lindungi.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Fenomena ini bukan lagi sekadar oknum melainkan indikasi kuat adanya penyakit sistemik yang menginfeksi hampir seluruh lini pemerintahan di Bumi Majapahit. Dari ujung barat di Banyuwangi hingga tapal kuda di Situbondo, tidak ada satu pun wilayah yang steril dari virus korupsi. Gelombang OTT (Operasi Tangkap Tangan) bahkan terus berlanjut di akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, dengan tiga kepala daerah.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Estafet Korupsi: Dari Banyuwangi hingga Situbondo, Tak Ada Wilayah Steril</b></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Berdasarkan liputan wartawan BERITAKORUPSI.CO maupun data di Pengadilan Tipikor Surabaya, dari total 24 pejabat tinggi di Jawa Timur (22 Kepala Daerah ditambah 2 Kajari) yang tersangkut kasus Korupsi, sebanyak 21 orang status perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap dan ada yang masih menjalani hukuman penjara, ada pula yang meninggal saat menjalani hukuman, dan beberapa diantaranya sudah selesai. Sementara itu, tiga pejabat lainnya saat ini masih dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor maupun di tangan KPK.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Gelombang pertama kepala daerah yang terseret dan telah membuahkan hasil vonis pidana penjara bagi sejumlah nama besar. Di antaranya adalah Bambang Irianto (Wali Kota Madiun) untuk kasus suap, gratifikasi dan TPPU, serta Ratna Ani Lestari (Bupati Banyuwangi) dalam skandal korupsi bandara yang merugikan negara puluhan miliaran rupiah.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Praktik jual beli jabatan yang mendominasi juga menjerat Nyono Suharli almarhum (Bupati Jombang), Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk), hingga Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk periode berikutnya). Bahkan, tradisi buruk ini terus berulang seperti estafet yang entah kapan berakhir, di mana Abdul Latif Imron (Bupati Bangkalan) dan Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo) juga divonis bersalah karena hal tersebut tersebut.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Daftar hitam Kepala Daerah yang terseret Korupsi dibagi dalam dua kelompok. Kelompok A, perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan kelompok B, masih dalam proses persidangan maupun di tahanan KPK </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Mereka yang masuk dalam daftar kelompok A, terdiri dari 19 kepala daerah dan dua kepala Kejaksaan Neger;</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">1. <b>Bambang Irianto</b> – Wali Kota Madiun (2009-2019)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap, Gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.</div><div style="text-align: justify;">Status: Selesai menjalani hukuman.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">2. <b>Ratna Ani Lestari </b>– Bupati Banyuwangi (2005 - 2010)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Proyek Pembangunan Bandara Blimbingsari.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">3. <b>Nyono Suharli (Alm)</b> – Bupati Jombang (2013-2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi suap jual beli jabatan kepala dinas kesehatan dan perizinan klinik.</div><div style="text-align: justify;">Status: Selesai menjalani hukuman, dan beberapa tahun kemudian ia meninggal dunia</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">4. <b>Fuad Amin (Almarhum)</b> – Bupati Bangkalan (2003-2013)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: korupsi Gratifikasi dan TPPU.</div><div style="text-align: justify;">Status: Meninggal saat menjalani hukuman pidana</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">5. <b>Taufiqurrahman</b> – Bupati Nganjuk (2008–2018, 2 Periode)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Jual Beli Jabatan, Gratifikasi, dan TPPU.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">6. <b>Syahri Mulyo </b>– Bupati Tulungagung (2018-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Fee Proyek.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman pidana di Lapas.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">7. <b>Achmad Syafi'i</b> – Bupati Pamekasan (2003-2008, 2013-2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap selaku Pemberi Suap kepada Kajari Pamekasan.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">8. <b>Mas'ud Yunus (Almarhum)</b> – Wali Kota Mojokerto (2013-2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Pengalihan Anggaran Dinas PUPR.</div><div style="text-align: justify;">Status: Meninggal saat menjalani hukuman pidana di Lapas.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">9. <b>Mustofa Kamal Pasha </b>– Bupati Mojokerto (2010-2021)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Pembangunan Menara Telekomunikasi, Gratifikasi, dan TPPU. Diadili tiga kali dalam tiga perkara yang berbeda. Dua kali oleh KPK dan satu kali oleh Kejari sekabupaten Mojokerto</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman pidana di Lapas.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">10. <b>Rendra Kresna</b> – Bupati Malang (2010-2021)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap dan Gratifikasi.. Diadili dalam dua perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">11. <b>Anton</b> – Wali Kota Malang (2013–2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Ketuk Palu DPRD Kota Malang.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">12. <b>Edi Rumpoko (Almarhum)</b> – Wali Kota Batu (2007-2017)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Proyek Pengadaan Meubelair dan Gratifikasi. Diadili dua kali dalam dua perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: Meninggal saat menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara kedua</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">13. <b>Saiful Ilah</b> – Bupati Sidoarjo (2010-2021)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Suap dan Gratifikasi. Diadili dua kali dalam dua perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman di Lapas</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">14. <b>Novi Rahman Hidayat</b> – Bupati Nganjuk (2018-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: korupsi Suap Jual Beli Jabatan.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">15. <b>Abdul Latif Imron</b> – Bupati Bangkalan (2018-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi jual beli Jabatan.</div><div style="text-align: justify;">Status: masih menjalani hukuman di Lapas suka miskin Jawa Barat</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">16. <b>Puput Tantriana Sari</b> – Bupati Probolinggo (2013-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Jual Beli Jabatan, Gratifikasi, dan TPPU.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">17. <b>Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor)</b> – Bupati Sidoarjo (2019-2024)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">18. <b>Samanhudi Anwar</b> – Wali Kota Blitar (2010 - 2019)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Fee Proyek Gedung SMPN 3 Kota Blitar.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">19. <b>Karna Suwandi</b> – Bupati Situbondo (2021-2024)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Fee Proyek.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>Dua Kepala Kejaksaan Negeri;</b></div><div style="text-align: justify;">21. <b>Rudi Indra Prasetya</b> – Kepala Kajari Pamekasan</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Penanganan Perkara Korupsi Dana Desa.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">21. <b>Puji Triasmoro</b> – Kajari Bondowoso</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi penanganan Perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: masih menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Ketika Penjaga Hukum Jadi Penjahat: Dua Kajari Divonis bersalah.</b></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Skandal yang paling menyakitkan hati publik adalah keterlibatan aparat penegak hukum. Rudi Indra Prasetya, selaku Kajari Pamekasan, divonis 4 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari Achmad Syafi'i  selaku Bupati.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tak kalah parah, Puji Triasmoro, selaku Kajari Bondowoso, juga telah divonis bersalah</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kedua kasus ini menjadi noda hitam sejarah kelam penegakan hukum di Jawa Timur. Belum lagi seorang Jaksa penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yaitu Ahmad Fauzi yang tertangkap tangan atau OTT Tim Saber Pungli dan beberapa orang Jaksa lainnya namun tidak transparan </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Fakta bahwa kedua Kajari ini sudah dipenjara, hal ini menunjukkan bahwa jaringan korupsi memang telah menembus lembaga penegak hukum, namun juga membuktikan bahwa hukum terkadang bisa ditegakkan meski terlambat. Mereka kini berstatus sebagai mantan pejabat yang dicopot dan kehilangan hak-hak kepegawaiannya.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Rekor Memilukan dan memalukan: Baru Dilantik, Langsung Masuk Rutan KPK</b></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Di tahun 2026 ini, KPK masih menahan erat tiga tersangka lain yang menjadi sorotan tajam. <b>Sugiri Sancoko</b>, Bupati Ponorogo yang masih menjabat, kini tengah menghadapi persidangan atas dakwaan menerima suap perpanjangan jabatan Direktur RSUD dan gratifikasi.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dua tersangka lainnya, <b>Maidi</b> (Wali Kota Madiun) dan <b>Gatut Sunu Wibowo</b> (Bupati Tulungagung yang baru dilantik akhir 2025), saat ini keduanya masih ditahan di Rutan KPK. Maidi tertangkap pada Januari 2026, melanjutkan jejak kelam pendahulunya di Kota Madiun, Bambang Irianto.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara <b>Gatut Sunu Wibowo</b> menjadi rekor memilukan; baru beberapa bulan memegang tampuk kekuasaan di Tulungagung pasca-Pilkada 2024, ia langsung terseret OTT KPK pada 10 April 2026 terkait kasus pemerasan terhadap bawahannya. Ia juga melanjutkan pendahulunya, Syahri Mulyo </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus Gatut menambah daftar panjang kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjaring operasi tangkap tangan, memicu pertanyaan besar tentang kualitas rekrutmen politik di Jatim.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Modus Terlembaga: Jual Beli Jabatan Jadi 'Budaya'  Birokrasi Jatim</b></span></span></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Penelusuran BERITAKORUPSI.CO  menemukan pola yang sangat sistematis. Modus utama yang digunakan bukan lagi sembunyi-sembunyi, melainkan terlembaga, yaitu;</div><div style="text-align: justify;">1.  Fee Proyek: Hampir setiap proyek infrastruktur di APBD dipotong 10 - 17,5 persen sebagai "uang damai" bagi kepala daerah.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">2.  Jual Beli Jabatan: Posisi Kepala Dinas, Camat, hingga Direktur BUMD memiliki "harga pasar". Siapa yang bayar mahal, dia yang duduk.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">3.  Suap Penegak Hukum: Seperti kasus di Pamekasan dan Bondowoso, kepala daerah menggunakan sebagian uang hasil korupsi untuk menyuap Kajari agar kasus mereka dihentikan. ibarat istilah: <i>ANTARA KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN MELAHIRKAN KESEPAKATAN.</i></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Rakyat yang Membayar Harga Mahal: Jalan Rusak, Sekolah Rapuh, Kepercayaan Hancur</b></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Uang rakyat yang terkumpul dari 22 kasus ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Dampaknya terasa langsung oleh rakyat: jalan cepat rusak karena spesifikasi dikurangi, gedung sekolah yang rapuh, hingga layanan publik yang lambat karena posisi strategis diisi oleh orang yang tidak kompeten (hanya karena mampu membayar).</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan lembaga kejaksaan di Jawa Timur pun anjlok drastis. "Kami lelah melihat pemimpin kami masuk penjara satu per satu. Kapan ini berakhir?" keluh seorang aktivis anti-korupsi di Surabaya.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>EMPAT  PERTANYAAN UNTUK ELIT POLITIK JATIM</b></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Di tengah carut-marut ini, publik berhak mengajukan empat pertanyaan keras yang harus dijawab oleh Gubernur Jawa Timur, Ketua DPD Partai Politik, dan Kejaksaan Agung:</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">1.  Mengapa Pola Ini Terus Berulang? Mengapa setiap ada kepala daerah baru, seolah-olah ada "kutukan" yang membuatnya terjerat kasus serupa? Apakah sistem rekrutmen kepala daerah di Jatim sudah gagal total sehingga hanya menghasilkan pemimpin yang berorientasi pada "balik modal"?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">2.  Siapa Dalang di Balik Layar? Jika 22 kepala daerah dan 2 Kajari tersangkut korupsi, siapa sebenarnya otak di balik jaringan ini? Apakah ada sindikat politik atau bisnis tertentu yang mengontrol aliran dana suap dari hulu ke hilir di seluruh Jatim?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">3.  Apakah Partai Politik Punya Tanggung Jawab Moral?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sebagian besar tersangka/ Terdakwa/ Narapidana/mantan Narapidana adalah kader partai politik. Mengapa partai tidak melakukan evaluasi internal? Apakah partai justru membiarkan bahkan memfasilitasi kandidat "kantong tebal" demi kemenangan elektoral, tanpa peduli rekam jejak integritasnya?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">4.  Mampukah Kepala Kejaksaan Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Membersihkan Sarangnya Sendiri dengan transparan kepada publik?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dengan terjaringnya dua Kajari yang sudah divonis inkracht, apakah Kejaksaan Agung berani melakukan "operasi bersih-bersih" besar-besaran di seluruh jajaran kejaksaan daerah di Jatim, ataukah ini hanya akan menjadi kasus individu yang quickly forgotten?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Jawaban atas pertanyaan ini tidak boleh sekadar retorika. Rakyat butuh aksi nyata</span></span>.</b></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Desakan </span><span style="color: red;">Pembersihan Total</span></span></b><span style="color: red;">;</span></div><div style="text-align: justify;">Menyikapi darurat ini, BERITAKORUPSI.CO  mendesak Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat untuk segera melakukan:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Pembersihan Birokrasi: Mutasi total pejabat yang diduga hasil jual beli jabatan dari para bupati/wali kota koruptor.</li><li>Reformasi Kejaksaan: Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Kajari di Jawa Timur untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang bisa disuap.</li><li>Sanksi Partai Politik: Partai yang mengusung kandidat koruptor harus diberi sanksi tegas, termasuk pembekuan kegiatan di daerah tersebut.</li></ol></div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jawa Timur tidak bisa menunggu lagi. Jika darurat korupsi ini tidak segera dihentikan, masa depan provinsi terbesar kedua di Indonesia ini akan hancur lebur. Rakyat menunggu aksi nyata, bukan sekadar janji manis kampanye. Stop Korupsi Sekarang, atau Jatim Akan Runtuh!</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</b></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Artikel ini disusun berdasarkan hasil liputan Wartawan BERITAKORUPSI.CO dan data  putusan pengadilan Tipikor Surabaya.</p>

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor JAWA TIMUR DARURAT KORUPSI: KPK Menyeret 57,89% Kepala Daerah dan Dua Kajari Karena Korupsi, Putusan Sudah Inkracht

BERITA KORUPSI .CO -  "Ketika penjaga hukum justru menjadi penjahat, dan ketika lebih dari setengah kepala daerah berakhir di balik je...

»

Ketua LPPM UNISMA Tegaskan Posisi Hukum: Bantah Terlibat Rekayasa Seleksi Perangkat Desa Kediri

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNmSsFULqKs1q33Kqr4Fhj5-tSLXfvb2GKGNX0Cl4zh4Zmk5W_stcendQ-mz4hlyIrkU6nyyipS8BHYP-KEDoNdnmmAFRMii07CfzDXj5sAwaJiWpRDT247I5iwpC5QYJCnDlpybO3m3tk8AXcjkO641IC4OO9QzuhAdFZylZyi-3C2sJ3TMhK1ciKBGE/s358/UNISMA.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="357" data-original-width="358" height="319" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNmSsFULqKs1q33Kqr4Fhj5-tSLXfvb2GKGNX0Cl4zh4Zmk5W_stcendQ-mz4hlyIrkU6nyyipS8BHYP-KEDoNdnmmAFRMii07CfzDXj5sAwaJiWpRDT247I5iwpC5QYJCnDlpybO3m3tk8AXcjkO641IC4OO9QzuhAdFZylZyi-3C2sJ3TMhK1ciKBGE/s320/UNISMA.jpg" width="320" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Malang (UNISMA), Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, M.P menyampaikan klarifikasi resmi terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Kediri.<br /><br />Ia menegaskan bahwa keterlibatan LPPM UNISMA dalam proses tersebut sah secara hukum karena didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Menurutnya, peran LPPM UNISMA bersifat administratif dan kontraktual, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum sejak awal.<br /><br />Terkait istilah “pengondisian” yang muncul dalam persidangan, Mahayu Woro Lestari menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah pengondisian teknis dan administratif, seperti penyediaan tempat ujian, perangkat komputer, fasilitas peserta, serta koordinasi kelistrikan. Ia menegaskan tidak pernah ada pengondisian terhadap hasil seleksi ataupun penentuan peserta yang lulus.<br /><br />Lebih lanjut, Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, M.P membantah tudingan bahwa LPPM UNISMA tidak kompeten. Penunjukan lembaga tersebut merupakan kewenangan pihak pengguna jasa, dan tidak ada aturan hukum yang melarang keterlibatan LPPM. Meski demikian, ia mengakui adanya kekurangan dalam aspek kehati-hatian dan pengawasan sebagai bentuk kelalaian administratif.<br /><br />Dalam keterangannya, Ia juga mengungkap bahwa LPPM UNISMA sempat merekomendasikan pelaksanaan ujian ulang. Namun, rekomendasi tersebut tidak diindahkan oleh panitia lokal di Kediri, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan yang tidak ditindaklanjuti.<br /><br />Terkait dugaan rekayasa hasil seleksi, Mahayu Woro Lestari menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tindakan pihak lain, yakni Wachid dan Mahatir, yang telah mengakui perbuatannya dalam persidangan Pengadilan Tipikor pada 10 Maret 2026, termasuk pengaturan sistem server untuk menentukan kelulusan peserta.<br /><br />Mengenai aliran dana yang beredar, Mahayu menjelaskan bahwa nominal tersebut merupakan nilai kontrak resmi berdasarkan MoU dan PKS. Bahkan, dana sebesar Rp1,284 miliar telah dikembalikan kepada penyidik Polda Jawa Timur sebagai bentuk itikad baik LPPM UNISMA.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sebagai penutup, Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, M.P menegaskan bahwa LPPM UNISMA menghormati proses hukum yang berjalan, bersikap kooperatif, serta berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola ke depan. Namun, ia dengan tegas menolak tuduhan bahwa LPPM UNISMA terlibat dalam rekayasa nilai, pengondisian pemenang, maupun menerima aliran suap di luar kontrak resmi. (*) <br /></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Regional Tipikor Ketua LPPM UNISMA Tegaskan Posisi Hukum: Bantah Terlibat Rekayasa Seleksi Perangkat Desa Kediri

BERITA KORUPSI .CO – Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Malang (UNISMA), Prof. Dr. Ir. Mahay...

»

Kasus korupsi Kredit KUR Fiktif di BRI Unit Mulyosari Surabaya Rp5,054 M : Mantri dan Tiga Calo Dihukum Antara 4 - 4,6 Tahun Penjara, Kepala Unit Tak Tersentuh Hukum ?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8g3rCDfZktIQShrBFsLilewxisjWEa2SlgzlJC5VYbJFC4B5FwttZfTZ3emu1yhjdgWqxKmK34W_WIa9bFxYpbq0jPOv8dBaYGL0XyZYpn3zNmBYZ2paJ_dXdM7BTORkTJGal_Mm7Yrx-U8kdTXJq_PggVa9HUzDZREJRAbB9ANHsVsOW2hPyl9SiKo8/s4160/IMG20260316120859.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8g3rCDfZktIQShrBFsLilewxisjWEa2SlgzlJC5VYbJFC4B5FwttZfTZ3emu1yhjdgWqxKmK34W_WIa9bFxYpbq0jPOv8dBaYGL0XyZYpn3zNmBYZ2paJ_dXdM7BTORkTJGal_Mm7Yrx-U8kdTXJq_PggVa9HUzDZREJRAbB9ANHsVsOW2hPyl9SiKo8/w640-h288/IMG20260316120859.jpg" width="640" /></a><span style="color: #f02c1f; font-size: x-large;">Kerugian Negara Rp5.046.601.369 Tak Sepenuhnya Dibebankan Kepada Terdakwa, lalu kemana selisihnya? Publik Pertanyakan Peran Kepala Unit dalam Dugaan Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Perbankan. Apakah Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Mantri?</span></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;">BERITA</span></b><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></span></b><b><span style="font-size: 18px;">.CO</span></b> -</div><div style="text-align: justify;">Kasus korupsi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif pada tahun 2021-2023 di BRI Unit Mulyosari Surabaya yang merugikan keuangan negara senilai Rp5,046 miliar, akhirnya memasuki babak akhir setelah Majelis Hakim menjatuhkan vonis bersalah kepada Empat Terdakwa dengan hukuman  penjara antara 4 hingga 4,6 tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam sidang putusan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, pada Senin, 16 Maret 2026.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Empat Terdakwa yang divonis yakni Ratih Dwi Kemalasari selaku Mantri BRI Unit Mulyosari Surabaya, serta tiga pihak swasta yang berperan sebagai pencari nasabah atau calo: Maria Liana, Leni Astuti Nurhidayati Aswadun Hasanah, dan Haswatun dengan didampingi Advokat atau Tim Penasehat Hukum-nya, Rateh dan Habbibullah dari LBH YLKI (Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia) Surabaya </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam <span style="color: #001c31;">Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS1JTy-P-eOvH2yD2KLw4cjQXBlnWbVbdsM2z_bkr61gtSgOHQj4_dc7RUKijOWDkK74HW3HrHq73KWMoF-Y7DVrt7yyowD4ZzoYD8jGs12JxJmy93JOnzoiWR6VHe0RBBTK_tkZ4CQ0aVvr5LMuwxqW2YrErLd1_MOrrIfJW1-AUcemDTSZcHF4t3aK4/s1920/IMG_20260318_21100358.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgS1JTy-P-eOvH2yD2KLw4cjQXBlnWbVbdsM2z_bkr61gtSgOHQj4_dc7RUKijOWDkK74HW3HrHq73KWMoF-Y7DVrt7yyowD4ZzoYD8jGs12JxJmy93JOnzoiWR6VHe0RBBTK_tkZ4CQ0aVvr5LMuwxqW2YrErLd1_MOrrIfJW1-AUcemDTSZcHF4t3aK4/w640-h360/IMG_20260318_21100358.jpg" width="640" /></a><b><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 18px;">Keempat Terdakwa Yang di Vonis:</span></span></b></p><p dir="ltr"> <span style="font-size: 18px;"></span></p><div style="text-align: justify;"><span>•</span><span> </span><b>Leni Astuti </b><span style="font-size: 16px;"><b>Nurhidayati Aswadun Hasanah</b></span><span style="font-size: 16px;"> divonis 4 tahun 6 bulan penjara</span>, denda Rp200 juta subsider 80 hari, serta uang pengganti Rp885 juta subsider 2 tahun penjara.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">• <b>Haswatun</b> divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari, serta uang pengganti Rp396 juta subsider 1 tahun penjara.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">• <b>Ratih Dwi Kemalasari</b> divonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari, serta uang pengganti Rp374 juta lebih subsider 1 tahun penjara.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">• <b>Maria Liana</b> divonis 4 tahun 6 bulan penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari, serta uang pengganti Rp860 juta subsider 2 tahun penjara.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun, di balik putusan tersebut, muncul sejumlah pertanyaan krusial yang belum terjawab terkait selisih Kerugian Keuangan Negara, Siapa Bertanggung Jawab?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Total kerugian negara mencapai <span><span style="color: #f02c1f;">Rp5.046.601.369</span></span>, tetapi beban uang pengganti yang dijatuhkan kepada para Terdakwa hanya sekitar Rp3 miliar. Artinya, terdapat selisih lebih dari Rp2 miliar yang belum jelas alurnya. Hal ini menimbulkan dugaan adanya pihak lain yang turut menikmati aliran dana, namun belum tersentuh proses hukum.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Peran Kepala Unit </span></span></b><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Dipertanyakan</span></span></b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">;</span></span></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxTrkYho_ZjlLWCvSGKsDgbqZkqOA3ECxC5lPgsdJkAq5u4E15yiShgji8pvSTRPkcq7B__1JbbZRbmi7pBTZdf00rkq850pGI6FY6VysoP8YV2vMa_G7S5Hq_hW1TLS8seGZ_5PZXC4YkG3fBezRiYSZD6nAEdr0wgXhOMQbKUadLx-yjs2JkZeeiX9M/s640/BRI.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxTrkYho_ZjlLWCvSGKsDgbqZkqOA3ECxC5lPgsdJkAq5u4E15yiShgji8pvSTRPkcq7B__1JbbZRbmi7pBTZdf00rkq850pGI6FY6VysoP8YV2vMa_G7S5Hq_hW1TLS8seGZ_5PZXC4YkG3fBezRiYSZD6nAEdr0wgXhOMQbKUadLx-yjs2JkZeeiX9M/w640-h360/BRI.jpg" width="640" /></a><br /></div><div style="text-align: justify;">Sorotan tajam juga mengarah pada Kepala Unit BRI Mulyosari. Dalam praktik perbankan, khususnya penyaluran kredit KUR, terdapat mekanisme On The Spot (OTS) atau survei lapangan yang umumnya dilakukan oleh Mantri bersama atasan yakni Kepala Unit.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Jika benar OTS dilakukan bersama, maka muncul pertanyaan mendasar: apakah mungkin Kepala Unit tidak mengetahui adanya kredit fiktif terhadap 90 nasabah?</div><div style="text-align: justify;">Secara normatif, prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam:</div><div style="text-align: justify;">Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa setiap pemberian kredit wajib melalui analisis yang cermat, independen, dan akuntabel.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dengan demikian, apakah tanggung jawab atas kredit bermasalah tidak menjadi tanggung jawab mutlak seorang Mantri?</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Potensi Pelanggaran Hukum </span><span style="color: red;">Perbankan</span></span></b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: red;">;</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: red;"><br /></span></span></div><div style="text-align: justify;">Jika terbukti terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian, maka Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan membuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pihak bank yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dalam konteks ini, peran struktural Kepala Unit menjadi sangat relevan untuk diuji, baik dari aspek administratif, pengawasan, maupun tanggung jawab hukum. </p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 18px;">Apakah Ada Perlindungan Kekuasaan?</span></span></b></div><div style="text-align: justify;">Fakta bahwa hanya Mantri dan pihak eksternal yang dijerat, sementara posisi Kepala Unit tidak tersentuh, memunculkan spekulasi di tengah publik: apakah ada faktor kekuasaan atau perlindungan tertentu yang membuat aktor kunci luput dari jerat hukum?</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus ini menyisakan pekerjaan rumah besar bagi aparat penegak hukum yakni Kejaksaan Negeri Surabaya untuk menelusuri aliran dana secara komprehensif serta memastikan bahwa seluruh pihak yang bertanggung jawab diproses secara adil tanpa tebang pilih.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 18px;">Pertanyaan Kritis:</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCVfQYzsh4g6fEv_z1aa2rUKhaEbuofSkxVVHSkJnAP-Num9r-gYHqIofgEo7hIT7lOaqty9MKHXrqhwHbrlyOUw_tyiaQu7TjWucoTZdwC99dk-bhn70-7ATi55jGaap0H31TlvVDPxfurHcyrP246DtYXxf3_KnE_qh6KBT4U4bLU2gwNZFpbPqich8/s1920/IMG20260316123352_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCVfQYzsh4g6fEv_z1aa2rUKhaEbuofSkxVVHSkJnAP-Num9r-gYHqIofgEo7hIT7lOaqty9MKHXrqhwHbrlyOUw_tyiaQu7TjWucoTZdwC99dk-bhn70-7ATi55jGaap0H31TlvVDPxfurHcyrP246DtYXxf3_KnE_qh6KBT4U4bLU2gwNZFpbPqich8/w640-h360/IMG20260316123352_01.jpg" width="640" /></a></div>Jika kerugian keuangan negara sebesar Rp5.046.601.369, sementara uang pengganti yang dibebankan kepada para terdakwa hanya sekitar Rp3 miliar, kemana selisih dana tersebut mengalir? Siapa yang menikmati dan siapa yang harus bertanggung jawab?</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jika Mantri dinyatakan bersalah karena dokumen nasabah dianggap fiktif, sementara proses OTS dilakukan bersama dengan Kepala Unit, apakah Kepala Unit tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi dan pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Apakah dalam sistem perbankan terdapat aturan yang menyatakan bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada pada Mantri, atau justru melekat secara kolektif termasuk kepada Kepala Unit?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Apakah kasus kredit KUR fiktif terhadap 90 nasabah di BRI Unit Mulyosari Surabaya ini merupakan bentuk nyata pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam UU Perbankan?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jika terjadi pelanggaran prinsip kehati-hatian, apakah pertanggungjawaban pidana hanya berhenti pada pelaksana lapangan, atau seharusnya menjangkau pejabat struktural sesuai Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus ini bukan sekadar soal vonis, tetapi tentang konsistensi penegakan hukum dalam membongkar rantai tanggung jawab. Tanpa keberanian menyentuh aktor struktural, pemberantasan korupsi berisiko berhenti pada pelaku lapangan semata. (*)</p>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Kasus korupsi Kredit KUR Fiktif di BRI Unit Mulyosari Surabaya Rp5,054 M : Mantri dan Tiga Calo Dihukum Antara 4 - 4,6 Tahun Penjara, Kepala Unit Tak Tersentuh Hukum ?

Kerugian Negara Rp5.046.601.369 Tak Sepenuhnya Dibebankan Kepada Terdakwa, lalu kemana selisihnya? Publik Pertanyakan Peran Kepala Unit dala...

»

Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3oK6cVHDTxZpgry1Xv7LZ1urSBYdQgsANya4ngCiL7PTnolX0leBlmUCVrPTWXImaV75YlEWR5St91PKZarqbnqCLiHMXqmf5D6DicJ3GTbDkTA9-8wOWmfHaWK2qmVxwEIwcANKsQDSLLHP_818vEQ_z7LKqxVPmz-jKDUSlsksR0bcSyvoFgxnGoJk/s1536/IMG_20260313_162917.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3oK6cVHDTxZpgry1Xv7LZ1urSBYdQgsANya4ngCiL7PTnolX0leBlmUCVrPTWXImaV75YlEWR5St91PKZarqbnqCLiHMXqmf5D6DicJ3GTbDkTA9-8wOWmfHaWK2qmVxwEIwcANKsQDSLLHP_818vEQ_z7LKqxVPmz-jKDUSlsksR0bcSyvoFgxnGoJk/w640-h426/IMG_20260313_162917.png" width="640" /></a><br /><span style="color: red; font-size: x-large;">#Kesaksian Rektor UNISMA Ungkap Kerjasama Cacat Prosedur, Seleksi Diduga Sudah Diatur. Majelis Hakim Perintahkan Pengembangan Peran Camat – Publik Menunggu Keberanian Penegak Hukum Menyentuh Aktor Intelektual# </span><b>Ditulis oleh: Jentar S</b></div><div style="text-align: justify;"> <p dir="ltr"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br /> Sidang perkara dugaan korupsi suap “jual beli jabatan” perangkat desa di Kabupaten Kediri dengan nilai fantastis Rp13,165 miliar semakin membuka fakta yang mengarah pada dugaan praktik korupsi yang terstruktur.</p> <p dir="ltr">Persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa, 10 Maret 2026, justru mengungkap hal yang lebih serius dari sekadar suap pengisian perangkat desa: dugaan rekayasa sistem seleksi melalui regulasi dan kerjasama formalitas dengan perguruan tinggi.</p> <p dir="ltr">Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri yang terdiri dari Puro Rasmoyo, Adisti Pratama Ferevaldy, Maherdika Daru Putra, dan Mayang Ratnasari menghadirkan 18 Saksi dari berbagai unsur, mulai akademisi, pejabat pemerintah hingga kepala desa.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH_U-6OqU0t4wBHY_mUGzBtO8KWTjTSt_eDYovynrlwL4_l_3lqGAeqhI5YwuzJolSjHWUHpa9ak5cZVYqOCcKd6rBsuk-KB9QsAIR1ev4WoW0z975ZxOV_MtFD6Eb05IdH1-R_MFSeMA85QUcmEabf4PThhRSatPJ4BhAItZ5wH8dxonvLHmA50BgKM8/s1280/IMG20260310153305_01.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiH_U-6OqU0t4wBHY_mUGzBtO8KWTjTSt_eDYovynrlwL4_l_3lqGAeqhI5YwuzJolSjHWUHpa9ak5cZVYqOCcKd6rBsuk-KB9QsAIR1ev4WoW0z975ZxOV_MtFD6Eb05IdH1-R_MFSeMA85QUcmEabf4PThhRSatPJ4BhAItZ5wH8dxonvLHmA50BgKM8/w640-h360/IMG20260310153305_01.jpg" width="640" /></a>Tiga Terdakwa dalam perkara ini adalah:</p><p dir="ltr"></p><ol><li>Terdakwa Sutrisno, S.Pd., M.M. Bin Jinal selaku Kepala Desa Mangunrejo, Kecamatan Ngadiluwih yang juga Bendahara Paguyuban Kepala Desa (PKD) Kabupaten Kediri,</li><li>Terdakwa Imam Jamiin Bin Kalil selaku Kepala Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan yang juga menjabat sebagai Ketua PKD Kabupaten Kediri, dan  </li><li>Terdakwa Darwanto selaku Kepala Desa Pojok, Kecamatan Wates merangkap Humas 1 PKD Kabupaten Kediri (Ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah). Ketiganya diduga berperan dalam skema pengisian perangkat desa di 163 desa pada 25 kecamatan di Kabupaten Kediri pada tahun 2023.</li></ol><p></p> <p dir="ltr">Dana suap berasal dari 320 perangkat desa terpilih yang menyetor uang mulai Rp42 juta hingga Rp1,5 miliar untuk mendapatkan jabatan.</p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f;">Kerjasama Kampus Diduga Hanya “Topeng Legalitas”</span></b></p> <p dir="ltr">Salah satu fakta paling mencolok dalam persidangan adalah terungkapnya kerjasama formalitas antara para kepala desa dengan Universitas Islam Malang (UNISMA) untuk pelaksanaan seleksi perangkat desa.</p> <p dir="ltr">Dalam sidang, Rektor UNISMA, Prof. Dr. H. Maskuri, dan Ketua LPPM UNISMA, Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, serta beberapa Doden lainnya dihadirkan sebagai saksi.</p> <p dir="ltr">Dalam dakwaan jaksa dijelaskan bahwa komunikasi intens dilakukan antara para kepala desa dengan pihak LPPM UNISMA, termasuk melalui Slamet Muchsin, hingga akhirnya disepakati biaya kerjasama sebesar Rp4 juta per formasi jabatan perangkat desa.</p> <p dir="ltr">Biaya tersebut dibebankan kepada APBDes masing-masing desa. Namun dalam persidangan terungkap fakta yang mengejutkan: kerjasama tersebut diduga cacat prosedur.</p> <p dir="ltr">Majelis hakim secara tajam mempertanyakan tanggung jawab Rektor UNISMA terkait penandatanganan kerjasama yang menjadi dasar pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa di 163 desa tersebut.</p> <p dir="ltr">Dari keterangan saksi terungkap bahwa pihak rektorat tidak mencabut kerjasama tersebut, meskipun penyidik Polda Jawa Timur sudah melakukan penyelidikan.</p> <p dir="ltr">Alih-alih mencabut perjanjian, pihak kampus hanya mengembalikan uang yang telah diterima dari para kepala desa. Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius:<br /> apakah kerjasama akademik tersebut sejak awal hanya dijadikan “topeng legalitas” untuk proses seleksi yang sudah dikondisikan? <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6eNeOVI35lSQvwmaMdz-Z06w8uhY37JZxHLZCkr6Gf5gJiSGqXhb0EWjHxgbedNXqkLtYGAQNRk0nWMuJogr81sbr2jbRY9HtsyeEbAssISlDlL9w_GmoUCP8ZThQ9EzJeQI9ROOWSn6W3gQfSC_LMJeOc9RScRA4kBaBJKL5YlUvYKrGOVkU8YKrgFs/s1280/IMG20260310132217_01.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6eNeOVI35lSQvwmaMdz-Z06w8uhY37JZxHLZCkr6Gf5gJiSGqXhb0EWjHxgbedNXqkLtYGAQNRk0nWMuJogr81sbr2jbRY9HtsyeEbAssISlDlL9w_GmoUCP8ZThQ9EzJeQI9ROOWSn6W3gQfSC_LMJeOc9RScRA4kBaBJKL5YlUvYKrGOVkU8YKrgFs/w640-h360/IMG20260310132217_01.jpg" width="640" /></a><b><span style="color: #f02c1f;">Pengakuan Dosen: Soal Ujian Bahkan Tidak Dibuat</span></b></p> <p dir="ltr">Fakta persidangan semakin menguatkan dugaan bahwa seleksi perangkat desa tidak berjalan secara objektif. Beberapa saksi dari kalangan dosen UNISMA justru mengakui tidak menjalankan tugas yang semestinya, termasuk dalam pembuatan soal ujian.</p> <p dir="ltr">Bahkan salah satu dosen yang menjabat wakil ketua panitia seleksi secara terbuka menyatakan bahwa proses seleksi perangkat desa telah diatur sebelumnya.<br /> Jika pengakuan ini benar, maka kerjasama dengan perguruan tinggi bukan sekadar cacat prosedur, tetapi berpotensi menjadi alat legitimasi akademik bagi proses seleksi yang telah dikondisikan.</p> <p dir="ltr"><span style="color: #f02c1f;"><b>Pengakuan Camat Banyakan Memicu Kecurigaan Hakim</b></span></p> <p dir="ltr">Persidangan juga menyoroti kesaksian Hadi Utomo, Camat Banyakan. Dalam keterangannya, ia mengaku tidak menerima uang terkait pengisian perangkat desa.<br /> Namun di saat yang sama, ia justru mengembalikan uang sebesar Rp130 juta melalui jaksa, dengan alasan sebagai bentuk tanggung jawab dan desakan keluarga.</p> <p dir="ltr">Pernyataan tersebut langsung memicu pertanyaan tajam dari majelis hakim.<br /> Jika tidak menerima uang, mengapa harus mengembalikannya?</p> <p dir="ltr">Ketika dikonfrontir dengan kepala desa yang mengaku menyerahkan uang tersebut, Hadi Utomo tetap membantah. Karena dinilai tidak jujur, Ketua Majelis Hakim bahkan memerintahkan jaksa untuk mengembangkan perkara ini terhadap Camat Banyakan tersebut.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPuyWNPNXWPzOQgPrk7zS7glnO3t8K1xR9ngahHQ2cL09vYQ3N7bqkLhjKU_waTGdedf8nOKcq69pWOi0ZnumdgpcwxJbeGqTPVpgoCddZLtb4qrdd34orSqiT0bW19rJUOudMKCXXec_I8hB9SbbcqQsx33ynHGSr2V-jUx8wDxrNOIj4p8GC6ooy9fQ/s1280/IMG20260310132152_01.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPuyWNPNXWPzOQgPrk7zS7glnO3t8K1xR9ngahHQ2cL09vYQ3N7bqkLhjKU_waTGdedf8nOKcq69pWOi0ZnumdgpcwxJbeGqTPVpgoCddZLtb4qrdd34orSqiT0bW19rJUOudMKCXXec_I8hB9SbbcqQsx33ynHGSr2V-jUx8wDxrNOIj4p8GC6ooy9fQ/w640-h360/IMG20260310132152_01.jpg" width="640" /></a><b><span style="color: #f02c1f;">Regulasi Diduga Jadi Pintu Masuk Skandal</span></b></p> <p dir="ltr">Persidangan juga menyinggung tiga kebijakan yang diduga menjadi pintu masuk terjadinya skandal ini, yaitu:<br /></p><ol><li>Perda Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023 tentang Pemerintahan Desa </li><li>Perbup Kediri Nomor 49 Tahun 2023 tanggal 7 November 2023 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan </li><li>Kerjasama formalitas dengan UNISMA Malang</li></ol><p></p> <p dir="ltr">Fakta persidangan mengungkap bahwa sebelum kedua regulasi tersebut terbit, para terdakwa menemui Kepala Dinas PMD Kabupaten Kediri, Agus Cahyono, untuk meminta agar Bupati Kediri segera menerbitkan Perda dan Perbup sebagai dasar pelaksanaan seleksi perangkat desa.</p> <p dir="ltr">Situasi ini memunculkan dugaan serius bahwa regulasi tersebut tidak lahir secara natural dalam proses legislasi, tetapi justru dipacu oleh kepentingan pelaksanaan seleksi perangkat desa.</p> <p dir="ltr">Seorang mantan kepala daerah yang dimintai pendapat oleh beritakorupsi.co menyebut bahwa proses pembahasan Perda umumnya memakan waktu enam bulan hingga satu tahun karena harus melalui berbagai tahapan, termasuk pembahasan dengan DPRD dan persetujuan gubernur.</p> <p dir="ltr">Jika Perda tersebut disahkan pada 2023, maka rancangannya seharusnya sudah diajukan sejak 2022. Pertanyaannya: kapan sebenarnya rancangan Perda tersebut mulai diproses?</p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f;">Nasib 320 Perangkat Desa Kini Dipertanyakan</span></b></p> <p dir="ltr">Fakta persidangan juga membuka persoalan hukum baru. Sebanyak 320 perangkat desa telah dilantik oleh Bupati Kediri berdasarkan hasil seleksi tersebut.</p> <p dir="ltr">Namun jika kerjasama dengan pihak universitas terbukti cacat prosedur, bahkan seleksi diduga telah diatur, maka muncul pertanyaan serius mengenai keabsahan SK pengangkatan ratusan perangkat desa tersebut. Apakah pengangkatan itu tetap sah? Atau justru berpotensi batal demi hukum.<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpofGTVGMQdFGxyuSPOlMTh5-iJI9Rqogt75zee76RtuXEj_QAUxujDU2Db3IU2auU1w48fq6faDiLNwhq-8ihCMyyFOlUdZoyJLJxXLVRa6sT2pju4Zw_HMEcpH3XiC3BS_T4M_nKHoImLBRFb7I_rCrzZMOGMCKEtnTXRUsybidhWGEP-fIk5Fsjmpc/s1280/IMG20260310153255_01.jpg" imageanchor="1" style="font-weight: bold; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpofGTVGMQdFGxyuSPOlMTh5-iJI9Rqogt75zee76RtuXEj_QAUxujDU2Db3IU2auU1w48fq6faDiLNwhq-8ihCMyyFOlUdZoyJLJxXLVRa6sT2pju4Zw_HMEcpH3XiC3BS_T4M_nKHoImLBRFb7I_rCrzZMOGMCKEtnTXRUsybidhWGEP-fIk5Fsjmpc/w640-h360/IMG20260310153255_01.jpg" width="640" /></a><b><span style="color: #f02c1f;">Pertanyaan Tajam yang Menunggu Jawaban</span></b></p> <p dir="ltr">Fakta-fakta di persidangan kini melahirkan sejumlah pertanyaan serius yang harus dijawab oleh aparat penegak hukum.<br /><b> 1. Terkait UNISMA Malang</b><br /> Mengapa kerjasama yang diketahui cacat prosedur tetap dipertahankan? Mengapa perjanjian tidak dicabut ketika penyelidikan polisi sudah dimulai?</p> <p dir="ltr"><b>2. Terkait pimpinan dan dosen UNISMA</b><br /> Apakah pimpinan universitas mengetahui secara penuh mekanisme seleksi tersebut?<br /> Apakah keterlibatan akademisi hanya dijadikan legitimasi formal?</p> <p dir="ltr"><b>3. Terkait Perda Kediri Nomor 4 Tahun 2023</b><br /> Kapan sebenarnya rancangan Perda tersebut mulai diajukan ke DPRD? Apakah proses legislasi berjalan sesuai prosedur? </p> <p dir="ltr"><b>4. Terkait Perbup Kediri Nomor 49 Tahun 2023</b><br /> Mengapa regulasi tersebut terbit setelah adanya permintaan dari pihak kepala desa? Apakah ada aliran uang sebesar Rp13,165 miliar untuk membiayai pembahasan Perda dan Perbub ? </p> <p dir="ltr"><b>5. Terkait APBDes Untuk Kerjasama Formalitas Dengan UNISMA Malang </b><br /> Apakah para Kepala Desa sudah menganggarkan sebelumnya untuk anggaran Kerjasama sebesar Rp4 juta per formasi perangkat desa? Atau hal ini menjadi permasalahan baru dalam kerugian keuangan negara dalam hal ini Desa ?</p> <p dir="ltr">5. Terkait penyidik Polda Jawa Timur<br /> Apakah penyidikan akan berhenti pada ketiga Terdakwa selaku kepala desa yang juga pengurus Paguyuban Kepala Desa, atau berani menelusuri aktor intelektual di balik skema ini?</p> <p dir="ltr"><b>6. Terkait Kejaksaan Tinggi Jawa Timur</b><br /> Apakah fakta persidangan ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan baru terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat sesuai fakta persidangan tanpa menunggu penyidikan polda jatim atau tetap kewenangan di Polda Jatim?</p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f;">Tanggapan JPU dan Penasehat Hukum Terdakwa </span></b></p> <p dir="ltr">Sesuai Perbub, pihak yang diajak kerjasama itu harusnya melaksanakan tugas itu tetapi pihak universitas juga mengakui tidak menbuat soal dan tidak melaksanakan tes dan menyatakan menerima uang untuk kerjasama itu. Walaupun uang itu sudah dikembalikan tapi dari sisi pidana punya tanggung jawab </p> <p dir="ltr">Sementara Dr. Solikhin Rusli, SH , MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa Sutrisno menjelaskan bahwa LPPM memenuhi syarat menjadi tersangka, madalah uang dikembalikan bukan berarti menghilangkan delik pidana karena bukan melakukan penbiaran tetapi pelaku</p> <p dir="ltr"><b><span style="color: #f02c1f;">Publik Menunggu Keberanian Penegak Hukum</span></b></p> <p dir="ltr">Kasus ini tidak lagi sekadar perkara suap jabatan perangkat desa. Persidangan mulai memperlihatkan kemungkinan adanya relasi antara kekuasaan desa, regulasi pemerintah daerah, dan legitimasi akademik dalam satu skema yang sama.</p> <p dir="ltr">Jika benar demikian, maka perkara ini tidak cukup berhenti pada tiga terdakwa. Publik kini menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk membuka seluruh jaringan di balik skandal rekrutmen perangkat desa terbesar di Kabupaten Kediri tersebut. </p> <p dir="ltr">Sebab dalam perkara korupsi seperti ini, yang paling penting bukan hanya menghukum pelaku di lapangan. Tetapi menemukan siapa sebenarnya aktor intelektual yang mengendalikan permainan dari balik layar?</p></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Skandal Suap Rp13,165 Miliar Rekrutmen Perangkat Desa Kediri: Sidang Tipikor Bongkar “Kerjasama Formalitas” Kampus, Regulasi Diduga Jadi Alat Legitimasi

#Kesaksian Rektor UNISMA Ungkap Kerjasama Cacat Prosedur, Seleksi Diduga Sudah Diatur. Majelis Hakim Perintahkan Pengembangan Peran Camat – ...

»

Terbukti Terima Gratifikasi dan TPPU Rp2,6 Miliar, Ganjar Siswo Pranowo Divonis Selaku Kabud Dinas OU Surabaya Divonis 6 Tahun Penjara—Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3M4v8PZw3QdFeZoGkgMaCIe_8tqqkfGG1GQ_Z1UmoLpr1aG3n_De7oIUXW3acHWMXpFvTNTz1_9iZlELHuh3d7tAgx1NNhwEhKwSR2Pn-NmdXaiOuL8LrAG9jjt0MyeZ8T3hDftcOhau5ENet-gAsKsOdM6sxj0v5lLIIXWf_VNXejUISjShl3BYFQtk/s640/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3M4v8PZw3QdFeZoGkgMaCIe_8tqqkfGG1GQ_Z1UmoLpr1aG3n_De7oIUXW3acHWMXpFvTNTz1_9iZlELHuh3d7tAgx1NNhwEhKwSR2Pn-NmdXaiOuL8LrAG9jjt0MyeZ8T3hDftcOhau5ENet-gAsKsOdM6sxj0v5lLIIXWf_VNXejUISjShl3BYFQtk/w640-h288/8.jpg" width="640" /></a><span style="color: red; font-size: x-large; text-align: left;">Majelis Hakim Menilai Unsur Gratifikasi dan Pencucian Uang Terpenuhi; Putusan Di Atas Tuntutan JPU, dan Memerintahkan JPU Untuk Mengembalikan Susa Uang Rp931 Juta keoada Terdakwa. Atas Putusan, Terdakwa dan Jaksa Sama-sama Pikir-Pikir</span></div></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><b><span style="font-size: 18px;">BERITA</span></b></span><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">KORUPSI</span></b></span><span style="color: #001c31;"><b><span style="font-size: 18px;">.CO</span></b></span><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;"> –</span></span></div> <span style="color: #001c31;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;">Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jumat, 13 Maret 2026, menjatuhkan vonis 6 tahun penjara lebih berat dari tuntutan JPU terhadap Terdakwa Ganjar Siswo Pranowo selaku Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Surabaya, karena terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sejak tahun 2017-2022 senilai Rp2,6 miliar.</span></div></span><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Jumat, 13 Maret 2026, oleh Ketua Majelis Hakim I Made Yuliada, SH., MH. Vonis tersebut bahkan lebih berat dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Surabaya yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan penjara.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun, serta denda sebesar Rp500 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari,” ujar Ketua Majelis Hakim saat membacakan amar putusan di ruang sidang.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Terbukti Terima Uang dari Kontraktor Proyek APBD</span></b></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi  sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 607 ayat (1) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti menerima uang gratifikasi dari sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur bersumber dari APBD Pemerintah Kota Surabaya selama kurun waktu 2017 hingga 2022.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Uang tersebut kemudian diolah dan disamarkan melalui berbagai transaksi sehingga masuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang (TPPU).</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Namun dalam putusannya, Majelis Hakim juga memerintahkan agar sisa uang sebesar Rp931.142.706,72 dikembalikan kepada terdakwa, melalui Jaksa Penuntut Umum.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Terdakwa dan Jaksa Sama-sama Pikir-Pikir</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtYlQXeaeqSUogG3OIjJF4mzycdaLb9BaMsa2VDkZZdju5ISFBPuDIMShZKa1PG2I7HsR_l2eINva5apFsrdS555pB5LCwIMK0QvlPbCANhSbmxmEFjEIc2u1orALP9tFpoe9kKpDT9_gXy7qNHUXr1VqG0b_jt4SwhQ3WYPIUdo8tqcVywlhrEwWw3PU/s1920/IMG20260313113229_01.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 16px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjtYlQXeaeqSUogG3OIjJF4mzycdaLb9BaMsa2VDkZZdju5ISFBPuDIMShZKa1PG2I7HsR_l2eINva5apFsrdS555pB5LCwIMK0QvlPbCANhSbmxmEFjEIc2u1orALP9tFpoe9kKpDT9_gXy7qNHUXr1VqG0b_jt4SwhQ3WYPIUdo8tqcVywlhrEwWw3PU/w640-h360/IMG20260313113229_01.jpg" width="640" /></a><span style="color: #001c31; font-size: 16px;">Menanggapi putusan tersebut, pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya Adhiguna Abdhipradhana Herwindha, SH., LL.M menyatakan pihaknya terkejut karena vonis yang dijatuhkan lebih tinggi dari tuntutan jaksa.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">“Kami cukup terkejut mendengar putusan Majelis Hakim tadi. Putusannya lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Padahal kejujuran, pengakuan, serta sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan tidak menjadi pertimbangan hakim,” ujar Adhiguna kepada wartawan.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Ia menegaskan pihaknya masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">“Kami masih pikir-pikir untuk menentukan apakah akan mengajukan upaya hukum banding atau tidak,” ujarnya.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Sikap serupa juga disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan masih mempelajari putusan majelis hakim.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Benarkah Terdakwa Bekerja Sendiri?</span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW8VaoXQ23fhoAueQ2Svhp2qjKVBT8fQq9yQVK5QVHrjgKNZsuXvFJg1sOUty4kOY3nNB73HPXt3A4cK50dUSjy7H78heu6UR4Et6lHWqEWCOzmJ1ZxNnkB5oUn2g7fUq3P3aPdqM_iJP-Ox78Xk12qB7q1SxcX5B6C2bKQc88Igu5Kj5iR97_occEi5s/s640/9.jpg" imageanchor="1" style="font-size: 16px; margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW8VaoXQ23fhoAueQ2Svhp2qjKVBT8fQq9yQVK5QVHrjgKNZsuXvFJg1sOUty4kOY3nNB73HPXt3A4cK50dUSjy7H78heu6UR4Et6lHWqEWCOzmJ1ZxNnkB5oUn2g7fUq3P3aPdqM_iJP-Ox78Xk12qB7q1SxcX5B6C2bKQc88Igu5Kj5iR97_occEi5s/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a><span style="color: #001c31; font-size: 16px;">Meski perkara ini telah berujung pada vonis, sejumlah pertanyaan publik justru semakin menguat. Salah satunya mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati aliran dana gratifikasi tersebut.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Pasalnya, uang yang diterima terdakwa berasal dari sejumlah kontraktor yang mendapatkan proyek pekerjaan dari anggaran pemerintah Kota Surabaya.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Pertanyaannya kemudian, apakah seluruh uang tersebut benar-benar hanya dinikmati oleh terdakwa seorang diri? Atau justru terdakwa hanya menjadi pihak yang menanggung seluruh risiko hukum untuk menyelamatkan pihak-pihak lain yang lebih besar dalam struktur kekuasaan proyek?</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Pertanyaan ini menjadi penting karena praktik gratifikasi dalam proyek pemerintah umumnya melibatkan rantai kepentingan yang tidak sederhana, mulai dari proses penganggaran hingga pelaksanaan proyek.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 18px;">Kontraktor Justru “Lega”?</span></b></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Di sisi lain, putusan terhadap Ganjar Siswo Pranowo justru dinilai membawa “angin segar” bagi sejumlah kontraktor yang sebelumnya disebut memberikan uang kepada terdakwa.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Dengan berhentinya perkara pada satu terdakwa, para pemberi uang tidak lagi terseret lebih jauh dalam proses hukum, setidaknya untuk saat ini.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Padahal dalam banyak perkara korupsi, praktik pemberian uang oleh kontraktor kepada pejabat pemerintah sering kali menjadi bagian dari sistem yang lebih luas dalam pengaturan proyek.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Publik pun kini menanti, apakah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya berhenti pada satu terdakwa, atau berani membuka kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat dalam skema gratifikasi proyek di lingkungan Dinas PU Kota Surabaya.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">Kasus ini menjadi pengingat bahwa praktik gratifikasi dalam proyek pembangunan masih menjadi penyakit kronis dalam pengelolaan anggaran publik, yang kerap baru terungkap setelah kerugian dan praktik koruptif terjadi selama bertahun-tahun.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">(Jentar S | </span></span><span style="color: #001c31;"><b><span style="font-size: 16px;">BERITA</span></b></span><span style="color: #f02c1f;"><b><span style="font-size: 16px;">KORUPSI</span></b></span><span style="color: #001c31;"><b><span style="font-size: 16px;">.CO</span></b></span><span style="color: #001c31;"><span style="font-size: 16px;">)</span></span><br /> </p>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Terbukti Terima Gratifikasi dan TPPU Rp2,6 Miliar, Ganjar Siswo Pranowo Divonis Selaku Kabud Dinas OU Surabaya Divonis 6 Tahun Penjara—Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

Majelis Hakim Menilai Unsur Gratifikasi dan Pencucian Uang Terpenuhi; Putusan Di Atas Tuntutan JPU, dan Memerintahkan JPU Untuk Mengembalika...

»