Anggaran Rp19 Miliar Terpakai, Kampus UNEJ Lumajang Mangkrak Bertahun-tahun: Janji Operasional Tinggal Kenangan

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyFUDmH0N-lBoc-G6LLGGfeqOIn7PFpYpiIQwt-lAIyioZz0y879IR9LVvHGFUM8hFKVLz0V9TZ664KT7ED8j7b9T_WpZdWacW6lu5fhnCuTj5QvA_aFU_SKRx_gIs9nH85HnyOx4nMgS9XUBdPx4XV4qAYblE3CBFYjbCGSPo0vOCmogddaTIGQC0dmk/s1600/Kampus_Unej_Prayuana_Lumajang.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyFUDmH0N-lBoc-G6LLGGfeqOIn7PFpYpiIQwt-lAIyioZz0y879IR9LVvHGFUM8hFKVLz0V9TZ664KT7ED8j7b9T_WpZdWacW6lu5fhnCuTj5QvA_aFU_SKRx_gIs9nH85HnyOx4nMgS9XUBdPx4XV4qAYblE3CBFYjbCGSPo0vOCmogddaTIGQC0dmk/w640-h360/Kampus_Unej_Prayuana_Lumajang.jpeg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f; font-size: x-large;">Gedung sudah berdiri namun tak kunjung diserahterimakan; belum ada temuan pelanggaran spesifikasi bangunan, namun apakah sengketa administrasi dan ketidaksiapan fasilitas bikin proyek terkatung-katung? UNEJ Bicara, Bupati Lumajang Diam, ada apa?</span></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div></span><i><div style="text-align: justify;"><i>"Seperti Menu Restoran Mewah: Gambarnya menggugah selera, tapi piring yang datang ke meja tetap kosong melompong."</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div></i><div style="text-align: justify;">Kalimat diatas, yang mungkin terjadi dalam pelaksaan pembangunan Kampus 3 Universitas Jember (UNEJ) di Desa Kebonan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, hingga pertengahan Juli 2026 masih belum beroperasi. Padahal, proyek ini sudah digagas sejak tahun 2019, anggaran APBD Kabupaten Lumajang senilai total Rp19 miliar sudah dicairkan (Tahap I Rp8 miliar, Tahap II Rp11 miliar), dan progres fisik gedung utama 4 lantai pernah tercatat mencapai 65% sejak akhir 2021.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Anehnya, hingga tahun ajaran 2026/2027  belum beroperasi dan belum diserahterimakan oleh Pemkab Lumajang kepada UNEJ tanpa alasan yang jelas</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><i><div style="text-align: justify;"><i>"Belum diserahterimakan oleh pihak Pemkab Lumajang,'</i> kata salah seorang pejabat UNEJ singkat saat dihubungi beritakorupsi.co, Rabu, 22 Juli 2026</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></i><div style="text-align: justify;">Sementara itu Bupati Lumajang Ir. Indah Amperawati, M.Si yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati, saat dihubungi beritakorupsi.co, hingga berita ini ditayangkan belum ada menjawab pertanyaan wartawan, kecuali hanya membalas pesan WhatsApp sekitar pukul 10.00 Wib <i>"masih zoom di dalam ruangan"</i></div><div style="text-align: justify;"><i><br /></i></div><div style="text-align: justify;">Informasi yang diterima beritakorups.co, bahwa mangkraknya pembangunan gedung 3  kampus UNEJ Lumajang sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun salah seorang pihak internal KPK mengatakan akan mengecek terlebih dahulu</div> <div style="text-align: justify;">Proyek ini bermula dari rencana pengalihan aset Akademi Keperawatan (Akper) Lumajang menjadi bagian dari UNEJ sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang melarang pemerintah daerah menyelenggarakan perguruan tinggi sendiri. Lahan seluas sekitar 10 hektare bekas kawasan Prayuana pun disiapkan sebagai tempat baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="color: #f02c1f;">Penyebab Utama Tertunda: Belum Jelas</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Banyak pihak menduga, keterlambatan ini disebabkan kesalahan pembangunan atau pelanggaran spesifikasi teknis. Namun, data dan klarifikasi yang dihimpun menunjukkan hal berbeda. Sampai saat ini belum ada laporan resmi dari tim teknis maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bangunan dibangun melenceng dari rencana atau standar mutu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Akar masalah utamanya justru berada di ranah administrasi, kesepakatan antar  lembaga, dan kelengkapan fasilitas:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Syarat Penyerahan Belum Terpenuhi Kesepakatan awal mensyaratkan minimal dua gedung utama selesai dibangun sebelum aset diserahkan secara resmi dari Pemerintah Kabupaten Lumajang ke UNEJ. Hingga kini baru satu gedung berlantai empat yang rampung dikerjakan.</li><li>Beban Tanggung Jawab Belum Jelas. Status lahan dan bangunan masih sepenuhnya milik Pemkab Lumajang. UNEJ menolak menerima penyerahan sebelum ada kepastian jelas mengenai biaya operasional, pemeliharaan, serta penyesuaian Rencana Induk Pengembangan Kampus agar sesuai standar perguruan tinggi negeri (PTN)</li><li>Fasilitas Penunjang Kosong;  Meski gedung utama berdiri, sarana pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, akses jalan yang layak, pagar pengaman, hingga sistem air bersih belum terbangun. Persyaratan izin operasional dari Kementerian Pendidikan pun belum bisa diajukan karena syarat kelayakan belum terpenuhi.</li><li>Kerusakan Akibat Terbengkalai; Proyek sempat berhenti total sejak tahun 2022. Kondisi tanpa pengawasan membuat bangunan mengalami kerusakan sekunder: cat mengelupas, tumbuh jamur, hingga pencurian material seperti kabel, lampu, dan pompa air. Ini bukan cacat konstruksi, melainkan dampak dari ketiadaan pemeliharaan.</li></ol></div><span style="font-size: 20px;"><div style="text-align: justify;"><b>Pertanyaan Kritis: Proses Anggaran & Dugaan Penyimpangan</b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di tengah kebuntuan ini, muncul sejumlah pertanyaan mendasar yang patut dipertanyakan oleh publik dan lembaga pengawas:</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Mengapa pencairan anggaran tahap I dan II senilai total Rp19 miliar sudah dilakukan secara penuh, padahal target penyelesaian fisik maupun syarat serah terima belum tercapai? Apakah prosedur verifikasi dan pengendalian anggaran berjalan sesuai aturan yang berlaku?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah ada perencanaan keuangan jangka panjang yang matang sebelum proyek dimulai, atau dana hanya dialirkan secara bertahap tanpa kepastian kelanjutan?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah ada indikasi pemaksaan pencairan dana demi target kinerja tahunan, padahal kebutuhan teknis dan kesepakatan antar lembaga belum selesai?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban kerugian negara dalam hal ini Pemkab Lumajang akibat kerusakan bangunan dan terbuangnya potensi aset selama proyek mangkrak bertahun-tahun?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah BPK atau Inspektorat Daerah pernah melakukan pemeriksaan khusus terkait efektivitas penggunaan dana proyek ini?  Atau mereka akan turun melakukan audit bila ada permintaan dari aparat penegak hukum (APH)?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">Apakah proyek ini lebih mengutamakan kepentingan pencitraan politik di masa jabatan sebelumnya, dibandingkan kesiapan manfaat nyata bagi masyarakat?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lalu mengapa Bupati Lumajang tidak berkenan menjelaskan alasan belum diserahterimakan gedung kampus 3 Universitas Jember hingga saat ini?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BEEITAKORUPSI.CO)</div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Anggaran Rp19 Miliar Terpakai, Kampus UNEJ Lumajang Mangkrak Bertahun-tahun: Janji Operasional Tinggal Kenangan

Gedung sudah berdiri namun tak kunjung diserahterimakan; belum ada temuan pelanggaran spesifikasi bangunan, namun apakah sengketa administra...

»

Dr. Drs. Hudiyono, M.Si: Mantan Kabid Disdik Jatim Gagal Melenggang ke DPRD, Kini Terjerat Kasus Korupsi Rp157 Miliar dan Dituntut 16,6 Tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr-GsEkZS5nXjD9V6dEg96FKTdldjZoS5WLzITGCtuP1fcJRFh0DGgRzfnk7DZ_MLM8_u3Fqv8fet4WirRGRdSPVNuKZ9fWqb-Mri8Vx3NxgLSeOaR9lTNK9cHs53r5UwBU0CfW73876MYRcvsx_Iby2y-WbefNUCkNUdaMa5VZA953lJalAgKyg6coQM/s2156/IMG_20260704_165321.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1672" data-original-width="2156" height="496" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr-GsEkZS5nXjD9V6dEg96FKTdldjZoS5WLzITGCtuP1fcJRFh0DGgRzfnk7DZ_MLM8_u3Fqv8fet4WirRGRdSPVNuKZ9fWqb-Mri8Vx3NxgLSeOaR9lTNK9cHs53r5UwBU0CfW73876MYRcvsx_Iby2y-WbefNUCkNUdaMa5VZA953lJalAgKyg6coQM/w640-h496/IMG_20260704_165321.png" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: left;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa Hudiono didorong Petugas Keamanan Pengadilan </span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: large;">Pernah menjabat sebagai Plt. Bupati Sidoarjo, lalu mengandalkan dukungan Partai Demokrat untuk maju ke legislatif, namun karier dan masa depannya kandas karena diduga terlibat korupsi penyelewengan anggaran sarana prasarana SMK di Jawa Timur tahun 2017 sebesar Rp157 miliar, kini terancam hukuman penjara selama 16 tahun 6 bulan. Sebelumnya Ia pernah sebagai Saksi dalam perkara korupsi DAK Dispendik Jatim tahun 2023</span></span></div><div><span><div style="font-size: 20px; text-align: justify;"><span><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO –</b></span></span></div></span><div style="text-align: justify;">Mimpi tak selalu kenyataan, harapan tak selalu tercapai dan perjalanan hidup tak selamanya indah. Inilah yang mungkin dialami oleh Dr. Drs. Hudiyono, M.Si yang pernah bermimpi menjadi wakil rakyat di DPRD JawanTimur periode 2024-2029 dari Partai Demokrat dari Dapil Surabaya Dua (Sidoarjo) namun gagal karena kurangnya jumlah pemilih. Namun anaknya berhasil melenggang menjadi anggota legislatif di Kabupaten Sidoarjo</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Impiannya menjadi wakil rakyat yang bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat sekaligus mengamankan posisi sosial setelah pensiun sebagai ASN, harus kandas di tengah jalan bagi Dr. Drs. Hudiyono, M.Si.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Mantan Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dinas Pendidikan Jawa Timur ini tidak hanya gagal duduk di kursi DPRD Jatim pada pemilu 2024, tetapi justru harus menghadapi proses hukum berat yang mengancam masa tuanya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selama menjabat sebagai Kepala Bidang SMK pada periode 2015–2019, Hudiyono memegang peran sangat vital. Selsin sebagai Kabid, Ia selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)dan Pejabat Pembuat Komitmen PPK), dia bersama Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran yang menentukan teknis pelaksanaan proyek, mulai dari pemilihan penyedia jasa hingga pencairan dana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Sebelumnya, pada tahun 2023, Hudiono selaku Kabid Dinas Pendidikan sekaligus PKK dan KPA, pernah sebagai saksi dalam perkara Korupsi penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2018 sebesar Rp16,2 miliar, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp8,2 miliar. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan ruang praktik dan pengadaan peralatan di 60 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dua terdakwa dalam kasus ini adalah Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Pengguna Anggaran dan Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringinagung, Kecamatan Jombang,  Kabupaten Jember. Keduanya saat ini berstatus terpidana.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus yang menjerat Hudiyono adalah menyalahgunakan wewenang dalam Pengelolaan Belanja Hibah Barang dan Jasa untuk SMK Swasta Jawa Timur tahun anggaran 2017 sebesar Rp100.556.750.425, serta Belanja Modal Sarana dan Prasarana (Sarpras ) untuk SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Jawa Timur (Disdik Jatim) tahun anggaran 2017 sebesar Rp75.446.703.791  atau total anggaran seluruhnya sebesar Rp176.003.454.216 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp157.603.093.098</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kasus ini, yang terjerat bukan hanya Hudiono, melainkan bersama 5 terdakwa lainnya yang dibagi dalam dua klaster. Yang pertama adalah<span> Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jatim sekaligus PA (pengguna anggaran), Dr. Drs. Hudiyono, M.Si selaku Kabid Dinas Pendidikan Jatim sekaligus  PPK ,(pejabat pembuat komitmen) yang juga KPA (kuasa pengguna anggaran) dan terdakwa Jimmy Tanaya sebagai BO (Benefit Owner) yang mengendalikan proyek</span></div><div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div><span><div style="text-align: justify;">Klaster kedua : Supriyatno selaku Direktur PT Lintang Utama Nusantara, LIDYA TANAYA selaku Direktur PT Buana Surya Jaya dan HERI BUDIANTO selaku Direktur PT Multi Centra Alkesindo yang perusahaannya dipinjam oleh terdakwa Jimmy Tanaya (dalam persidangan terungkap Heri Budianto menerima uang Rp208 juta dari terdakwa Jimmy Tanaya). Ketiganys saat ini masih menjalani proses persidangan</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></span><div style="text-align: justify;">Dari keterangan saksi dan bukti dokumen yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan JPU dalam surat tuntutannya (Sidang, Juma, 03 Juli 2026), Hudiyono bersama Saiful Rachman diduga  memecah paket pekerjaan bernilai besar menjadi beberapa bagian lebih kecil. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Cara ini memudahkan untuk dialihkan kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Jimmy Tanaya. Bahkan untuk pengadaan yang menggunakan metode penunjukan langsung, persetujuan dan rekomendasinya menjadi kunci utama yang membuka celah bagi aliran dana keluar kas negara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kini, setelah ambisi politik pupus dan karier birokrasi berakhir dengan noda hitam, Hudiyono terancam pidana penjara selama 16 tahun 6 bulan. Jika tuntutan Jaksa dikabulkan Majelis Hakim, Ia bisa menghabiskan waktu hingga lebih dari 24 tahun di balik jeruji besi, termasuk kewajiban membayar denda sebesar Rp500 juta dan uang pengganti sejumlah Rp8 miliar lebih</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini sekaligus mengingatkan bahwa posisi strategis dalam birokrasi bukanlah tiket menuju kekuasaan politik atau kekayaan pribadi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan akuntabel.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Namun faktanya, tak sedikit pejabat mulai dari Kepala Desa, Kepala Dinas, Bupati/ Walikota, DPR, Menteri, Jaksa, Hakim, TNI dan Polisi yang rata-rata berpendidikan tinggi dari Universitas ternama justeru melakukan perbuatan tercela, yaitu tindak pidana Korupsi. Dimana dalam menjalankan tugasnya, selalu mendengarkan integritas, integritas dan integritas yang ternyata hanya sekedar ucapa.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><b><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span>PROFIL</span></b><b><span> :</span></b></span></div></b><div style="text-align: justify;"><ul><li>Nama lengkap : Dr. Drs. Hudiyono, M.Si</li><li>(Akrab disapa: Cak Hud)</li><li>Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, 12 Januari 1968 (usia 58 tahun per Juli 2026)</li><li>​Agama: Islam</li><li>​Alamat: Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur</li><li>​Pangkat/Golongan: Pembina Utama Muda / IV-c (Eselon II)</li><li>​Status Kepegawaian: ASN, Pensiun dini per 1 November 2023</li><li>Status Politik: Mantan kader Partai Demokrat, caleg DPRD Jatim 2024 yang gagal lolos</li></ul></div><div style="text-align: justify;"> <b><span><span style="font-size: medium;">RIWAYAT PENDIDIKAN</span></span></b></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>S1: Sarjana Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya (1991)</li><li>​S2: Magister Ilmu Sosial, Universitas Airlangga Surabaya (2005)</li><li>​S3: Doktor Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Malang (2016)</li></ul></div><b><div style="text-align: justify;"><b><span><span style="font-size: medium;">JEJAK KARIER BIROKRASI & POLITIK</span></span></b></div></b><div style="font-weight: bold; text-align: justify;"><b><span><br /></span></b></div><div style="text-align: justify;"><span><b>Birokrasi:</b></span><br /><ul><li>1992: CPNS staf Kanwil Depdikbud Jatim</li><li>2008: Kepala Seksi Kurikulum SMK Disdik Jatim</li><li>​2012: Kepala Subbid Pembinaan SMK</li><li>​2015–2019: Kepala Bidang SMK Disdik Jatim dan Kuasa Pengguna Anggaran / PPK</li><li>​2019: Kepala Biro Kesra Setdaprov Jatim</li><li>​2020–2021: Penjabat (Pj) Bupati Sidoarjo</li><li>​2021–2022: Kepala Dinas Kominfo Jatim</li><li>​2022–2023: Kepala Disbudpar Jatim, mengajukan pensiun dini</li><li>Politik & Organisasi:</li><li>Calon Anggota DPRD Jatim Dapil Sidoarjo (Partai Demokrat) – gagal lolos pemilu 2024</li><li>​Dewan Pakar Tim Pemenangan Khofifah-Emil Pilgub Jatim 2023</li><li>Ketua Umum KORMI Jatim 2021–2025.</li></ul></div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari isi artikel berita ini tanpa ijin </div></div>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regiona Regional Tipikor Dr. Drs. Hudiyono, M.Si: Mantan Kabid Disdik Jatim Gagal Melenggang ke DPRD, Kini Terjerat Kasus Korupsi Rp157 Miliar dan Dituntut 16,6 Tahun Penjara

Terdakwa Hudiono didorong Petugas Keamanan Pengadilan  Pernah menjabat sebagai Plt. Bupati Sidoarjo, lalu mengandalkan dukungan Partai Demok...

»

Terpidana Korupsi Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd, Mantan Kadisdik Jawa Timur Dituntut 16,6 Tahun Penjara Untuk Perkara Korupsi Yang Kedua Rp157 M

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcUaxZgu-fg0nSMCpppuL8CQkG2EhIcglWN_9_XBDjdbXV01tRrAHm73US1cS1T4ChZ0hExSaK0jbXJFwwj_o2FmEOiBBuq3Vc3etir2BJnM5UnFRrKAUjzS8FYkWvT3H-fwBxfzIal2CufxdYaGOk0chpAUUmrrGE3OUqeDAi2VwTfXX6w_uQhiEKwT4/s1482/IMG_20260704_130253.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1482" data-original-width="1371" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcUaxZgu-fg0nSMCpppuL8CQkG2EhIcglWN_9_XBDjdbXV01tRrAHm73US1cS1T4ChZ0hExSaK0jbXJFwwj_o2FmEOiBBuq3Vc3etir2BJnM5UnFRrKAUjzS8FYkWvT3H-fwBxfzIal2CufxdYaGOk0chpAUUmrrGE3OUqeDAi2VwTfXX6w_uQhiEKwT4/w592-h640/IMG_20260704_130253.png" width="592" /></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Dari guru hingga pejabat eselon I, karier cemerlangnya tercoreng; saat masih dipenjara dengan status terpidana, Ia kembali diadili atas penyelewengan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah Jatim</span></div><p dir="ltr"> </p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span></div><div style="text-align: justify;">"Keledai tidak akan jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya" Ini adalah peribasa yang bermakna bahwa seseorang yang berakal sehat atau memiliki pengalaman tidak akan mengulangi kesalahan atau kebodohan yang sama dua kali.</div><p></p> <div style="text-align: justify;">Namun peribahasa diatas sepertinya tidak berlaku bagi Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd mantas Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 yang kini terjerat kasus tindak pidana korporasi untuk kedua kalinya saat Ia menjabat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Nama Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd bukan lagi asing di dunia peradilan tindak pidana korupsi di Jawa Timur. Mantan pejabat puncak Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur ini kini menghadapi tuntutan hukuman penjara yang jauh lebih berat, setelah sebelumnya sudah divonis bersalah dan dihukum pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dalam kasus korupsi DAK (dana alokasi khusus) tahun anggaran 2018 sebesar Rp119.550.000.000 yang merugikan keuangan negera senilai Rp8.270.966.811,04</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Kasus pertama yang menjerat Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd adalah penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2018 sebesar Rp16,2 miliar, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp8,2 miliar. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan ruang praktik dan pengadaan peralatan di 60 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dalam kasus ini, Terpidana Korupsi Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd tidak sendiri, Ua bersama terpidana Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringinagung, Kecamatan Jombang,  Kabupaten Jember. Keduanya divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada tanggal 19 Desember 2023 </div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Impian Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd meninggalkan teruji besi di Lapas Porong Sidoarjo untuk kembali berkumpul bersama keluarganya di tahun 2026 ini harus dikubur dalam-dalam, karena Ia kembali terjerat kasus Korupsi yang jumlahnya jauh lebih besar yakni Rp157.603.093.098</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Kasus kedua adalah menyalahgunakan wewenang dalam Pengelolaan Belanja Hibah Barang dan Jasa untuk SMK Swasta Jawa Timur tahun anggaran 2017 sebesar Rp100.556.750.425, serta Belanja Modal Sarana dan Prasarana (Sarpras ) untuk SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Jawa Timur (Disdik Jatim) tahun anggaran 2017 sebesar Rp75.446.703.791  atau total anggaran seluruhnya sebesar Rp176.003.454.216 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp157.603.093.098</div><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dalam kasus ini, yang terjerat bukan hanya Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd melainkan bersama 5 terdakwa lainnya yang dibagi dalam dua klaster. Yang pertama adalah<span> Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jatim sekaligus PA (pengguna anggaran), Dr. Drs. Hudiyono, M.Si selaku Kabid Dinas Pendidikan Jatim sekaligus KPA (kuasa pengguna anggaran)dan Jimmy Tanaya sebagai BO (Benefit Owner). </span></div><div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div> <div style="text-align: justify;"><span>Klaster kedua : Supriyatno selaku Direktur PT Lintang Utama Nusantara, LIDYA TANAYA selaku Direktur PT Buana Surya Jaya dan HERI BUDIANTO selaku Direktur PT Multi Centra Alkesindo yang perusahaannya dipinjam oleh terdakwa Jimmy Tanaya (dalam persidangan terungkap Heri Budianto menerima uang Rp208 juta dari terdakwa Jimmy Tanaya). Ketiganys saat ini masih menjalani proses persidangan </span></div><div style="text-align: justify;"><span><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span>Dalam perkara ini, Terdakwa </span>Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd dituntut pidana penjara selama 16 tahun 6 bulan denda sebesar Rp500 juta subsider pidana penjara selama 140 hari dan membayar uang pengganti sebesar Rp8.070.256.471,50 jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 tahun 3 bulan. Sehingga total tuntutan pidana penjara adalah selama  24 tahun 7 bulan lebih </div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>PROFIL:</b></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Nama Lengkap: Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd (sering ditulis Saiful Rachman)</li><li>Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya, 3 Mei 1959 (usia 67 tahun per Juli 2026)</li><li>Agama: Islam</li><li>​Alamat Terdaftar: Surabaya, Jawa Timur</li><li>​Pangkat/Golongan: Pembina Utama Madya – IV/d (setingkat Eselon I)</li><li>Status ASN: Pensiun per Mei 2019; sebelumnya Pengguna Anggaran utama Dinas pendidikan Jawa Timu</li></ul><b>RIWAYAT PENDIDIKAN</b><ul><li>S1: Drs. Pendidikan</li><li>S2: Magister Manajemen (MM) &  Magister Pendidikan (M.Pd)</li><li>S3: Doktor bidang Manajemen Pendidikan</li></ul><b>JEJAK KARIER</b><br /><ul><li>1985: Memulai karier sebagai guru di SMA di lingkungan pendidikan Jatim</li><li>2000-an: Kepala SMKN 4 Kota Malang</li><li>2010–2014: Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdik Jatim</li><li>2015 – Mei 2019: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur (diangkat Gubernur Soekarwo)</li><li>Pasca 2019: Ditetapkan sebagai fungsional Widya Iswara sebelum akhirnya tersandung kasus hukum</li></ul><div>(Tim Investigasi BEEITAKORUPSI.CO)</div><div><br /></div><div>Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin.</div><div><br /></div></div><p></p>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regional Tipikor Terpidana Korupsi Dr. Drs. Saiful Rahman, MM, M.Pd, Mantan Kadisdik Jawa Timur Dituntut 16,6 Tahun Penjara Untuk Perkara Korupsi Yang Kedua Rp157 M

Dari guru hingga pejabat eselon I, karier cemerlangnya tercoreng; saat masih dipenjara dengan status terpidana, Ia kembali diadili atas peny...

»

Skandal Korupsi Disdik Jatim Rp157,6 Miliar: Tiga Terdakwa Dituntut Hukuman 16,3 hingga 18 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-LTxp5S2qgwSC7kQM7G1i9ZQIyTD4SHAODlOLALFPgdOhwE5lJkkb9PSB8oi4ynTUCgORHXRWStSvEbDwb4I2PrYFqy7OTZEEiY6Yo2DKnnEvyiIElbrewh2XM9NyekiN65E3j9j5jNM-c-5SWi9tTQvFYIydj0aWYa-1LdZEEwxl9lX4NJ8AAHkM2m4/s4096/IMG_20260704_162038.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3106" data-original-width="4096" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-LTxp5S2qgwSC7kQM7G1i9ZQIyTD4SHAODlOLALFPgdOhwE5lJkkb9PSB8oi4ynTUCgORHXRWStSvEbDwb4I2PrYFqy7OTZEEiY6Yo2DKnnEvyiIElbrewh2XM9NyekiN65E3j9j5jNM-c-5SWi9tTQvFYIydj0aWYa-1LdZEEwxl9lX4NJ8AAHkM2m4/w640-h486/IMG_20260704_162038.jpg" width="640" /></a><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Anggaran hibah dan modal Untuk sarana prasarana SMK Swasta dan Negeri tahun 2017 disalahgunakan; kerugian negara mencapai Rp157,604 M berdasarkan audit BPKP Perwakilan Jawa Timur</span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><div><span>Kasus ini menyeret 6 orang terdakwa dalam dalam dua klaster. Klaster pertama : Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jatim sekaligus PA yang berstatus terpidana korupsi, Dr. Drs. Hudiyono, M.Si selaku Kabid Dinas Pendidikan Jatim sekaligus KPA dan Jimmy Tanaya sebagai BO (Benefit Owner). Klaster kedua : Supriyatno selaku Direktur PT Lintang Utama Nusantara, LIDYA TANAYA selaku Direktur PT Buana Surya Jaya dan HERI BUDIANTO selaku Direktur PT Multi Centra Alkesindo yang perusahaannya dipinjam oleh terdakwa Jimmy Tanaya (dalam persidangan terungkap Heri Budianto menerima uang Rp208 juta dari terdakwa Jimmy Tanaya)</span></div><p dir="ltr" style="text-align: left;"></p><div><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO -</b></span></div><div>Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Kejari Tanjung Perak membacakan tuntutannya pada Juma, 03 Juli 2026, terhadap Tiga terdakwa dengan pidana penjara antara 16 - 18 tahun karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana Korporasi secara bersama-sama dalam Pengelolaan Belanja Hibah Barang dan Jasa untuk SMK Swasta Jawa Timur tahun anggaran 2017 sebesar Rp100.556.750.425, serta Belanja Modal Sarana dan Prasarana (Sarpras ) SMK Negeri pada Dinas Pendidikan Jawa Timur (Disdik Jatim) tahun anggaran 2017 sebesar Rp75.446.703.791  atau total anggaran seluruhnya sebesar Rp176.003.454.216 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp157.603.093.098 berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-964/PW13/5.1/2025 tanggal 16 Desember 2025</div><p style="text-align: left;"></p><p dir="ltr" style="text-align: left;"></p><div>Ketiga Terdakwa dimaksud adalah <span style="color: #244eff;">Dr. Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd</span> selaku Kepala Dinas Pendidikan sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan <span style="color: #244eff;">Dr. Drs. Hudiyono, M.Si</span> selaku Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pendidikan Jatim serta <span style="color: #244eff;">Jimmy Tanaya</span> sebagai BO (Benefit Owner) atau selaku pihak yang mengatur serta mengkondisikan Proyek Pemerintah berupa Kegiatan Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017</div><p style="text-align: left;"></p><div>Dalam tuntutan, JPU meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa  Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd dan terdakwa Dr. Drs. Hudiyono, M.Si dengan pidana penjara masing-masing selama 16 tahun 6 bulan denda masing-masing sebesar Rp500 juta subsider pidana penjara selama 140 hari</div><p dir="ltr">Selain pidana penjara bandan dan pidan denda, JPU juga menuntut agar terdakwa Drs. Syaiful Rachman, MM, M.Pd dan terdakwa Dr. Drs. Hudiyono, M.Si membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp8.070.256.471,50</p><p dir="ltr" style="text-align: left;"></p><div>"Dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 tahun 3  bulan," ucap JPU</div><p style="text-align: left;"></p><div>Sehingga total tuntutan pidana penjara terhadap kedua terdakwa adalah  24 tahun 7 bulan lebih dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.</div><p dir="ltr">Sementara terdakwa Jimmy Tanaya  dituntut pidana penjara selama 18 tahun denda sebesar satu milyar rupiah subsider pidana penjara selama 190 hari dan membayar uang pengganti sebesar Rp78.873.534.306</p><p dir="ltr" style="text-align: left;"></p><div>"Dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap tidak mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun," ucap JPU</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCtNeyJNAM1ql8rlhv-0qE7y53cGJWdDcSBsGua_PjYRTJAZQF0sD4zOlqFc2rfsUFIm2Adi92dq3_jklYHDmCZFpqjAZ4jtKhSpPxYQMSxjspMCAKrTkvyLBiL17yShyphenhyphen8Mwb7Rx4pTMuo38LKC5vBl5by8-l508_N81WelqcUX4uw_wKXe4ftoue89ZY/s1482/IMG_20260704_130253.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1482" data-original-width="1371" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCtNeyJNAM1ql8rlhv-0qE7y53cGJWdDcSBsGua_PjYRTJAZQF0sD4zOlqFc2rfsUFIm2Adi92dq3_jklYHDmCZFpqjAZ4jtKhSpPxYQMSxjspMCAKrTkvyLBiL17yShyphenhyphen8Mwb7Rx4pTMuo38LKC5vBl5by8-l508_N81WelqcUX4uw_wKXe4ftoue89ZY/w592-h640/IMG_20260704_130253.png" width="592" /></a></div><div>Sehingga total tuntutan pidana penjara terhadap terdakwa Jimmy Tanaya adalah  27 tahun 6 bulan lebih.</div><div><br /></div><div>Tuntutan pidana penjara, denda dan pidana uang pengganti terhadap ketiga terdakwa,  dibacakan JPU dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum, berlangsung di di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Jumat, 03 Juli 2026) dihadapan Majelis Hakim yang diketahui  Hakim Cokia Ana Pontia Oppusunggu, SH. MH dengan dibantu dua Hakim anggota, Alex Cahyono, SH, MH dan Arief Agus Nindito, SH serta dibantu Panitera Pengganti (PP) Romauli Ritonga, SH., M.Hum, Hari Santoso, SH yang dihadiri langsung oleh para Terdakwa dengan didampingi Tim Advokat atau Penasehat Hukum-nya masing-masing</div><p dir="ltr" style="text-align: left;"></p><div>Dalam tuntutannya JPU menguraikan perbuatan para terdakwa.  Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdapat 2 (dua) Kegiatan Belanja berbeda dalam Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana SMK pada Dinas Pendidikan Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 yaitu Kegiatan Belanja Modal yang mana bantuan tersebut adalah untuk diberikan kepada SMK Negeri dan Kegiatan Belanja Hibah yang mana hibah tersebut adalah untuk diberikan kepada</div><div>SMK Swasta.</div><p style="text-align: left;"></p><p dir="ltr" style="text-align: left;"></p><div>Dalam Kegiatan Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si selaku KPA dan PPK bersama-sama dengan Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd selaku PA dan JIMMY TANAYA selaku Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Kegiatan Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menguntungkan terdakwa Dr. Drs. SYAIFUL RAHMAN, MM.,M.Pd. selaku Pengguna Anggaran (PA) dan menguntungkan orang lain yakni Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta JIMMY TANAYA sebagai BO (Benefit Owner) atau selaku pihak yang mengatur serta mengkondisikan Proyek Pemerintah berupa Kegiatan Belanja Modal Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017</div><p style="text-align: left;"></p><p dir="ltr" style="text-align: left;"></p><div>Maupun pihak lain yakni menguntungkan Para Direktur Perusahaan selaku Penyedia dalam Proyek atau Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, yaitu Saksi LIDYA TANAYA selaku Direktur PT. BUANA JAYA SURYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saksi SUPRIYATNO, selaku Direktur PT. LINTANG UTAMA NUSANTARA paman JIMMY TANAYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Saudara IBNU HAJAR (Almarhum) selaku Direktur PT TUNAS MAJU BERSAMA, dan Saksi CAHYO NUGROHO, S.H. selaku Direktur PT. BERKAH PRO MEDIKA sehingga mengakibatkan kerugian keuanga negara sebesar Rp90.043.999.248</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixuDZVxg-Xt70Y4DThTl_YI5D123g-KFnwR3E4qXWH9Lzd45YrUl0Tcm8_RNWGNcuXXWmIWYU4Po5I7v6Ln5e08GjeEbSn2NgP7r6FXda8wQTcsiCMdVEFVkfKqQGGAFAAYU5lvnp2EFvF4_sJ9ajRfusGLiSujSgnNgqqF-J-qDHmBrSVZDOkdtulv7s/s2156/IMG_20260704_165321.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1672" data-original-width="2156" height="248" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixuDZVxg-Xt70Y4DThTl_YI5D123g-KFnwR3E4qXWH9Lzd45YrUl0Tcm8_RNWGNcuXXWmIWYU4Po5I7v6Ln5e08GjeEbSn2NgP7r6FXda8wQTcsiCMdVEFVkfKqQGGAFAAYU5lvnp2EFvF4_sJ9ajRfusGLiSujSgnNgqqF-J-qDHmBrSVZDOkdtulv7s/s320/IMG_20260704_165321.png" width="320" /></a></div><div>Dan Kegiatan Belanja Hibah Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, Terdakwa Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd selaku PA bersama-sama dengan Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si selaku KPA dan PPK dan JIMMY TANAYA selaku Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Kegiatan Belanja Hibah Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menguntungkan terdakwa Dr. Drs. SYAIFUL RAHMAN, MM.,M.Pd. selaku Pengguna Anggaran (PA) dan menguntungkan orang lain yakni Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta JIMMY TANAYA sebagai BO (Benefit Owner) atau selaku pihak yang mengatur serta mengkondisikan Proyek Pemerintah berupa Kegiatan Belanja Hibah Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 maupun pihak lain yakni menguntungkan PT DESINA DEWA RIZKY, sebagai Direktur yaitu saksi DJONO TEHYAR pegawai/orang JIMMY TANAYA, PT DELTA SARANA MEDIKA, sebagai Direktur yaitu SUBAGIO (Almarhum), paman JIMMY TANAYA/ adik dari ibu JIMMY TANAYA, PT. MULTI CENTRA ALKESINDO, saksi HERI BUDIANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur dipinjam perusahaannya oleh JIMMY TANAYA, dan CV. Surya, UD. Rejeki, CV. Hawin Sakti, CV. Duta, CV. Wiharfa Utama, CV. Rekayasa, CV. Nurani, CV. Surya Kencana selaku penyedia yang dipilih menggunkana metode Penunjukan Langsung (PL),</div><p style="text-align: left;"></p><div>Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Belanja Hibah dalam Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp67.559.093.850</div><div><br /></div><div>Untuk kegiatan pengadaan yang dilakukan melalui metode pelelangan dan ditambah kegiatan pengadaan yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung sejumlah Rp993.713.050</div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzxxPtOnmnFAFp43cg4ofn5o32dh8MWOWK8Sgvy5aMA9b2-HxGIpA4dMBMHZFtcqM3QHvc70UFxOzgUlk-4SYlJ6U3UxNVRq44vGdpFroWtrDDPPVoHLGHnd1yUFY1uyiIlG7Y_fqGRTSCr5w-i5G_Rw9vy7Tvw5lDywZ0boSdGCTTitvpdEIJAAHaVfA/s1614/IMG_20260704_130314.png" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1614" data-original-width="957" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzxxPtOnmnFAFp43cg4ofn5o32dh8MWOWK8Sgvy5aMA9b2-HxGIpA4dMBMHZFtcqM3QHvc70UFxOzgUlk-4SYlJ6U3UxNVRq44vGdpFroWtrDDPPVoHLGHnd1yUFY1uyiIlG7Y_fqGRTSCr5w-i5G_Rw9vy7Tvw5lDywZ0boSdGCTTitvpdEIJAAHaVfA/w157-h320/IMG_20260704_130314.png" width="157" /></a></div>Meskipun berawal dari 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 namun kegiatan tersebut terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang pagu anggarannya juga berbeda yaitu Kegiatan Belanja Hibah dan Kegiatan Belanja Modal. Kemudian dalam pelaksanaannya terhadap 2 (dua) kegiatan tersebut sengaja dilakukan pemecahan paket menjadi beberapa SK baik dalam Kegiatan Belanja Hibah maupun Kegiatan Belanja Modal, yang kemudian dilakukan penandatanganan kontrak yang berbeda-beda tiap paketnya dengan masing-masing kontrak dikerjakan oleh penyedia yang berbeda￾beda juga walaupun ada afiliasi dengan JIMMY TANAYA.</div><p style="text-align: left;"></p><div>Bahwa terhadap Kegiatan Belanja Modal dan Kegiatan Belanja Hibah dalam Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang dilakukan melalui pelelangan berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.03/SR-964 324/PW13/5.1/2025 tanggal: 16 Desember 2025 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp157.603.093.098</div><p dir="ltr" style="text-align: left;"></p><div>Sehingga total kerugian negara yang diakibat perbuatan terdakwa Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si. selaku Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai KPA dan PPK dan JIMMY TANAYA sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp158.596.806.148</div><p style="text-align: left;"></p><p dir="ltr" style="text-align: left;"></p><div>Atas kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan tedakwa Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si. selaku Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sekaligus sebagai KPA dan PPK dan JIMMY TANAYA sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 kecuali PT Berkah Pro Medika (nilai kontrak 15.146.799.893) dan pengadaan yang dilakukan dengan metode Penunjukan Langsung (Rp993.713.050) adalah menjadi tanggungjawab JIMMY TANAYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaran SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 yang harus ditanggung bersama-sama dengan saksi <span style="color: #f02c1f;">SUPRIYATNO</span> (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur PT Lintang Utama Nusantara (nilai kontrak Rp29.506.275.850), saksi <span style="color: #f02c1f;">LIDYA TANAYA</span> (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Direktur PT Buana Surya Jaya dan saksi <span style="color: #f02c1f;">HERI BUDIANTO</span> (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)selaku Direktur PT Multi Centra Alkesindo yang perusahaannya dipinjam oleh JIMMY TANAYA (dalam persidangan terungkap saksi HERI BUDIANTO menerima uang sejumlah Rp208.000.000 dari JIMMY TANAYA)</div><p style="text-align: left;"></p><p dir="ltr" style="text-align: left;"></p><div>Namun untuk kegiatan yang dimenangkan PT Berkah Pro Medika Medika (nilai kontrak 15.146.799.893) dan Kegiatan Pengadaan yang dilakukan menggunakan metode Penunjukan Langsung (Rp993.713.050) yang mana keduanya terpilih karena perbuatan Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si. selaku KPA sekaligus PPK dan Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd selaku PA yang diakui Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si. merupakan rekomendasi dari Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd sehingga harus dibebankan kepada terdakwa Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd dan Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si. (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).</div><p style="text-align: left;"></p><p dir="ltr" style="text-align: left;"></p><div>Bahwa uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada terdakwa Dr. Drs. SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd adalah sebesar Rp8.070.256.471,50</div><p style="text-align: left;"></p><p dir="ltr" style="text-align: left;"></p><div>Atas perbukitan terdakwa SYAIFUL RACHMAN, MM, MPd dan Dr. Drs. HUDIYONO, M.Si serta JIMMY TANAYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang￾Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctis Pasal 20 huruf c dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. (Jen)</div></div><p></p>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Skandal Korupsi Disdik Jatim Rp157,6 Miliar: Tiga Terdakwa Dituntut Hukuman 16,3 hingga 18 Tahun Penjara

Anggaran hibah dan modal Untuk sarana prasarana SMK Swasta dan Negeri tahun 2017 disalahgunakan; kerugian negara mencapai Rp157,604 M berdas...

»

Tiga Wanita di Balik Tiga Skandal Korupsi Besar Jawa Timur: Antara Perantara, Pengelola, dan Misteri Hubungan

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixBw3_Al_lFerdfBiqj3ga8tURhtbKCOTAl5dMclgZpJLML0epRAcCcObOItjDv9ffYchgEq7ncrEmqE_PWsdvufvl4NTnC5xPJJxQfuJ_e9M_PohJNGWo3_pqOlV_Jq19RQj5wh4Kq3nAqJRlxougMUfVSjCrZ2ZWmiN-C4jJPm3ey7xZchqLwmRBEH8/s1280/IMG_20260627_205946.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="652" data-original-width="1280" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEixBw3_Al_lFerdfBiqj3ga8tURhtbKCOTAl5dMclgZpJLML0epRAcCcObOItjDv9ffYchgEq7ncrEmqE_PWsdvufvl4NTnC5xPJJxQfuJ_e9M_PohJNGWo3_pqOlV_Jq19RQj5wh4Kq3nAqJRlxougMUfVSjCrZ2ZWmiN-C4jJPm3ey7xZchqLwmRBEH8/w640-h326/IMG_20260627_205946.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Foto Ilustrasi </span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: large; text-align: left;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></div><div style="text-align: justify;"><span style="text-align: left;">Jawa Timur tak hanya menyimpan kisah keberhasilan pembangunan tetapi sekaligus salah satu Provinsi terkorup di Indonesia, sebab  22 dari 38 Kepala Daerah di Jawa Timur atau 57, 89 Persen terseret skandal perkara Korupsi. Di balik nama-nama besar seperti Maidi (Walikota Madiun), Yunus Mahatma (Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo), dan Kusnadi (Almarhum) selaku Ketua DPRD Jatim, muncul sosok wanita yang memegang peran kunci—menjadi jembatan aliran dana, tempat penyimpanan aset, hingga penjaga rahasia gelap. Siapakah mereka? Apa hubungan mereka yang sebenarnya? Dan bagaimana mereka terjerat dalam pusaran kejahatan uang negara oleh pejabat publik?</span></div><p dir="ltr"> </p><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><span><span style="font-size: medium;"><b>Pendahuluan: Bayang-Bayang Wanita di Balik Jabatan Tinggi</b></span></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Akhir tahun 2025 hingga pertengahan 2026, menjadi periode kelam bagi dunia birokrasi dan politik di Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berturut-turut melakukan kegiatan tangkap tangan atau menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan membongkar kasus besar yang melibatkan Walikota/Bupati, Direktur RSUD, hingga Ketua DPRD Provinsi.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Namun, satu hal yang menarik perhatian: dalam setiap perkara tersebut, ada nama wanita yang muncul dan menjadi titik terang sekaligus teka-teki dibalik kegelapan bagi penyidik maupun publik.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mereka bukan sekadar "orang terdekat", melainkan aktor yang bergerak di balik layar- mengatur pertemuan, mencairkan uang, menyimpan aset, atau bahkan menjadi saksi kunci yang membongkar rahasia sekaligus menjadi teka-teki dibalik kegelapan.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Artikel ini mengupas tuntas sosok Rahma Noviarini, Indah Bekti Pertiwi, dan Fujika Senna Oktavia: tiga wanita yang menghubungkan kekuasaan dengan aliran dana ilegal di tiga wilayah berbeda di Jawa Timur.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Bagian I: Rahma Noviarini – Sosok di Balik Kasus OTT Walikota Madiun Maidi</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Siapa Rahma Noviarini?</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari berbagai sumber informasi yang berhasil dihimpun oleh Tim, Rahma Noviarini lahir di Madiun, 5 November 1982, Rahma Noviarini dikenal sebagai figur aktif di dunia olahraga dan organisasi sosial. Ia menjabat sebagai Ketua Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Cabang Kota Madiun periode 2025–2029 dan Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Kota Madiun. Namanya semakin melejit bagaikan busur panah setelah KPK melakukan penggeledahan di kediamannya di Jalan Setiaki No. 26, Oro-Oro Ombo, Madiun, pada 27 Januari 2026, beberapa hari setelah KPK meringkus Maidi selaku Walikota Madiun, Thariq Megah Selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun dan Rochim Rudianto selaku Direktur CV. Sekar Arum pada Selasa, 19 Januari 2026.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Apa Hubungan Rahma Noviarini dengan Maidi Selaku Walikota Madiun?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Diduga, hubungan keduanya erat terjalin melalui jalur organisasi dan kedekatan pribadi. Maidi sendiri hadir saat pelantikan Rahma Noviarini sebagai Ketua PBSI Madiun pada 23 Desember 2025, hanya sebulan sebelum penangkapannya. KPK menyita dua unit kendaraan mewah, Pajero dan Mercy dari tempat yang terkait dengan Rahma Noviarini, yang diduga berasal dari hasil aliran dana yang tidak wajar .</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hingga kini belum ada pernyataan resmi yang menyebutkan status hubungan pribadi di luar kerja sama organisasi antara Rahma Noviarini dengan Maidi delaku Walikota Madiun</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Namun faktanya, bahwa rumahnya digeledah, asetnya disita, dan ia dipanggil oleh penyidik KPK sebagai saksi kunci menunjukkan posisinya sangat orang dekat dengan pusat keputusan Maidi selaku Walikota termasuk dalam hal pengumpulan dana CSR dan gratifikasi.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Timbul pertanyaan, andai saja tidak ada hubungan keduanya, mengapa KPK melakukan penggeledahan dan menyita dua mobil mewah dari kediaman Rahma Noviarini? Andai saja kedua mobil mewah itu adalah hasil pembelian uang pribadinya, mungkinkah KPK akan menyita? Mungkinkah KPK mengetahui sendiri atau karena keterangan Maidi sendiri kepada penyidik KPK sehingga KPK bergerak cepat sebelum terlambat?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Peran Pihak Lain Dalam Kasus Korupsi</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya  terungkap, bahwa Maidi kerap menggunakan orang kepercayaan untuk menjalankan instruksi yang menyimpang, menerima atau menampung dana CSR dan pungutan lain dari pengusaha, diantaranya disebut nama Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Madiun</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Apakah termasuk dua mobil mewah yang disita KPK dari kediaman Rahma Noviarini?. Hal ini akan terungkap jelas setelah JPU KPK menghadirkannya sebagai saksi di persidangan</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dan KPK juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain termasuk Rahma Noviarini dalam pengaturan dana yang digunakan untuk keperluan pribadi maupun tim sukses, termasuk dugaan biaya perjalanan umroh yang sumber dananya masih misterius .</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kemungkinan dihadirkan sebagai saksi karena ada namanya disebut," ujar salah seorang sumber yang tidak bersedia disebut namanya</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Bagian II: Indah Bekti Pertiwi – Perantara Kunci dalam Kasus Terdakwa </span></b><b><b><span style="font-size: 20px;">Yunus Mahatma</span></b></b><b><span style="font-size: 20px;"> Selaku Direktur RSUD dr. Harjono S Ponorogo</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Siapa Indah Bekti Pertiwi?</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dikenal publik Ponorogo sebagai pengusaha sukses dan selebgram dengan julukan "Crazy Rich Ponorogo", Indah Bekti Pertiwi hidup mewah dan kerap membagikan gaya hidupnya di media sosial sebelum akhirnya namanya terseret dalam kasus dan akun Sosial Media pun dikunci.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Apa Hubungannya dengan Yunus Mahatma?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Indah Bekti Pertiwi dengan Yunus Mahatma, keduanya memiliki kedekatan personal maupun profesional. Ketika Yunus mendengar kabar dirinya akan dicopot dari jabatan Direktur RSUD meski masa tugas belum habis, Indah langsung bergerak cepat mengamankan posisinya, dan menjadi orang yang paling dipercaya untuk menangani urusan sensitif tersebut.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Saat ini, Indah Bekti Pertiwi adalah calon istri Yunus Mahatma setelah Indah Bekti Pertiwi resmi menggugat cerai suami pertamanya pada Desember 2025, setelah OTT KPK pada 7 November 2025.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara hubungan Yunus Mahatma dengan istri "pertamanya", Dian Vivit Pahalaningrum sesuai pengakuannya dipersidangan, sudah lama tidak harmonis, hingga akhirnya Dian resmi menggugat suaminya di PA Madiun pada Februari 2026 karena adanya pihak ketiga.dihati Yunus Mahatma </p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span style="font-size: 20px;">Peran dalam Kasus Suap dan Pengamanan Jabatan</span></b></div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kegiatan tangkap tangan KPK tanggal 7 November 2025 di Ponorogo terungkap, Yunus telah menyiapkan uang suap total sekitar Rp1,25 miliar: Rp900 juta untuk Bupati Sugiri Sancoko dan Rp325 juta untuk Sekda Agus Pramono, demi menjaga jabatannya tetap aman.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Di sinilah peran krusial Indah: ia membantu mencairkan depositonya sebesar Rp500 juta melalui kerja sama dengan pegawai Bank Jatim bernama Endrika, demi dang pujaan. Uang sebesar Rp500 juta tersebut kemudian diserahkan kepada Bupati Sugiri Sancoko melalui adik iparnya, Ninik seorang Kepala Desa di Ponorogo pada tanggal 7 November 2027, selanjut Indah Bekti Pertiwi dan Yunus Mahatma menuju Hotel Merdeka di Madiun sekaligus awal dari KPKemgamankan keduanya</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Dan uang sebesar Rp500 juta itupun menjadi saksi utaman alis barang bukti setelah diamankan KPK saat akan diserahkan kepada Sugiri Sancoko selaku Bupati Ponorogo. Meski sempat diamankan, hingga kini Indah belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih diperiksa sebagai saksi di penyidik KPK maupun di persidangan.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kasus ini menegaskan bagaimana posisi "teman dekat" sering dijadikan tameng untuk memisahkan pelaku utama dari jejak transaksi ilegal—sehingga jika terungkap, pelaku utama bisa mengelak dan menyalahkan pihak ketiga?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Bagian III: Fujika Senna Oktavia – Istri Siri dan Pengelola Dana Korupsi Mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Siapa Fujika Senna Oktavia?</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Perempuan kelahiran 1995 ini dulunya aktif sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Mulai bekerja untuk Kusnadi pada 2018, kemudian menikah siri dengannya setahun kemudian saat Kusnadi menjabat Ketua DPRD Jawa Timur. Ia juga tercatat sebagai Bendahara DPC PDIP Lamongan dan hidup bergaya sangat mewah, jauh melampaui penghasilan wajarnya</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Apa Hubungannya dengan Almarhum Kusnadi?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Fujika mengaku sebagai istri siri Kusnadi, bahkan menyebut dirinya sering diberi akses penuh ke keuangan pribadi maupun yang diduga milik kantor. "Saya diberi ATM Pak Kusnadi untuk menarik uang. Sering saya lihat uang Rp1 miliar ada di mobil beliau," ujarnya di persidangan. Ia menjadi orang yang paling dipercaya mengatur aliran dana setelah Kusnadi berhalangan hadir atau berpulang ke Rahmatullah di tengah proses hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Peran dalam Penggelapan Dana Hibah Pokir</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Kasus ini menyangkut penyalahgunaan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim periode 2019–2024 senilai total lebih dari Rp8,369 triliun, di mana Kusnadi diduga menerima komisi sekitar Rp32 miliar.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Fujika memegang kendali atas sebagian besar uang tersebut:</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">- Mengelola pengeluaran bulanan yang mencapai Rp250 juta, padahal gaji resmi Kusnadi hanya sekitar Rp50 juta.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">- Membayar cicilan aset dan gaya hidup hingga Rp1 miliar per bulan.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">- Menggunakan dana hasil jual beli dana hibah pokir tersebut untuk hadiah ulang tahun, membiayai orang terdekat, hingga keperluan pribadi lain.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">- Membeli beberapa mobil mewah diantaranya, Mercy dan Rubicon, rumah mewah di  Ciputra Surabaya Barat seharga 1 miliar dan beberapa rumah lainnya termasuk puluhan ribu meter tanah di beberapa lokasi dan membeli perhiasan emas. Dalam persidangan terungkap bahwa uang dari hasil jual beli dana hibah pokir milik Kusnadi yang dinikmati Fujika Senna Oktavia adalah sebesar Rp14 miliar lebih belum termasuk harta benda. Sebagian telah disita oleh KPK sebagai barang bukti</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam sidang, Fujika mengaku uang itu juga dipakai untuk kepentingan partai, namun KPK belum menemukan bukti resmi pendukung pernyataan itu. Ia kini menjadi saksi kunci sekaligus pihak yang diduga turut menikmati hasil korupsi terbesar dalam sejarah DPRD Jatim.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <span style="color: #f02c1f;"><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">Persamaan Pola: Mengapa Wanita Sering Menjadi "Jalur Gelap" Korupsi?</span></b></div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">Dari ketiga kasus di atas, terlihat pola yang berulang:</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1. Posisi Kepercayaan: Baik sebagai kerabat, teman dekat, maupun pasangan, mereka memiliki akses istimewa yang sulit dijangkau pihak luar.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">2. Pemisahan Jejak: Pejabat jarang bertransaksi langsung; melibatkan orang terdekat membuat jejak aliran dana lebih rumit dilacak.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">3. Penyamaran Status: Seringkali tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat, sehingga pengawasan terhadap aset dan pergerakannya lebih lemah.</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">4. Pengelolaan Aset: Menjadi tempat penampungan sementara aset mewah atau dana tunai agar tidak tercatat atas nama pejabat utama.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Catatan Penting: Masih Terus Diselidiki</div><div style="text-align: justify;">Perlu diingat bahwa status hukum ketiga wanita ini berbeda-beda:</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">- Rahma Noviarini: Saksi, penyitaan aset sedang dikaji, belum tersangka apalagi belum dihadirkan sebagai saksi di persidangan</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">- Indah Bekti Pertiwi: Saksi perantara, belum ditetapkan tersangka namun sudah dihadirkan sebagai saksi </p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">- Fujika Senna Oktavia: Saksi kunci, diduga kuat menikmati hasil korupsi, status hukum masih dikembangkan.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KPK terus mendalami keterkaitan lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan lain yang belum terungkap ke permukaan.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Beberapa pertanyaan menarik dari ketiga wanita dibalik tiga ekandal Korupsi di Jawa Timur adalah:</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">1.  Khusus Kasus Rahma Noviarini dan  Walikota Madiun Maidi</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">1. Apa sifat hubungan sebenarnya antara Rahma Noviarini dan Maidi? Apakah sekadar rekan organisasi, atau ada ikatan pribadi yang lebih dekat yang selama ini disembunyikan?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">2. Mengapa penggeledahan dan penyitaan aset mewah dilakukan di kediaman Rahma, bukan di rumah dinas atau tempat tinggal resmi Maidi? Apakah sengaja ditempatkan di sana untuk menghindari jejak?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">3. Apakah Rahma berperan aktif menerima, menyimpan, atau bahkan membagikan uang hasil dana CSR dan gratifikasi? Atau hanya sekadar "tempat penampungan" aset saja?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">4. Mengapa Maidi memilih Rahma sebagai orang kepercayaan untuk urusan sensitif, padahal banyak pejabat atau staf dinas yang lebih berwenang di lingkungan Pemkot Madiun atau bahkan keluargnya?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">5. Apakah kendaraan mewah yang disita KPK benar-benar milik Rahma, atau hanya diatasnamakan padahal sumber dananya berasal dari aliran dana ilegal?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">2. Khusus Kasus Indah Bekti Pertiwi & Yunus Mahatma Direktur RSUD Ponorogo</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">1. Mengapa Yunus Mahatma mempercayakan urusan suap senilai miliaran rupiah kepada Indah, bukan kepada pejabat dinas atau kerabat dekatnya sendiri?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">2. Apakah Indah bertindak sukarela sebagai perantara, atau mendapatkan imbalan tertentu dari uang suap yang disiapkan untuk mengamankan jabatan Yunus?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">3. Apakah gaya hidup mewah yang kerap ditampilkan Indah di media sosial selama ini dibiayai dari hasil transaksi ilegal, atau dari sumber lain yang belum terungkap atau dari suami pertamanya?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">4. Apakah keterlibatan Indah hanya terbatas pada kasus ini, atau ada skema lain di lingkungan RSUD Ponorogo yang selama ini ia bantu kelola atau yang belum terungkap?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">5. Mengapa hingga kini Indah belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun perannya sebagai perantara suap sudah terungkap jelas di persidangan?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div> <b><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 20px;">3.  Khusus Kasus Fujika Senna Oktavia & Almarhum Ketua DPRD Jatim Kusnadi</span></b></div></b><div style="text-align: justify;"><br /></div> <div style="text-align: justify;">1. Mengapa Kusnadi mempercayakan akses penuh ke keuangan pribadi maupun dinas kepada Fujika, padahal ia hanya berstatus istri siri dan bukan pejabat berwenang bahkan bukan dari latar belakang keluarga dekat?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">2. Apakah Fujika sadar sepenuhnya bahwa dana yang ia kelola, belanjakan, dan nikmati gaya hidup mewahnya berasal dari korupsi dana hibah Pokir DPRD Jatim?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">3. Apakah pernyataan Fujika bahwa uang itu juga digunakan untuk kepentingan partai politik memiliki bukti yang sah, atau hanya alasan untuk meringankan tanggung jawabnya?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">4. Apakah ada pihak lain yang juga menerima bagian dari uang korupsi yang dikelola Fujika, namun belum dipanggil atau diusut oleh KPK?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">5. Apakah status Fujika sebagai istri siri sengaja dijadikan alasan agar tidak dicantumkan dalam laporan harta kekayaan, sehingga aliran dana ilegal lebih mudah disembunyikan?</div><div style="text-align: justify;">​</div><div style="text-align: justify;">7. Apakah Fujika juga turut menyembunyikan atau memindahkan aset hasil korupsi ke pihak lain setelah Kusnadi meninggal dunia? Dan kapan KPK menetapkannya sebagai tersangka?</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Penutup: Di Balik Setiap Jabatan, Ada Jaring yang Harus Ditelusuri</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kisah Rahma, Indah, dan Fujika mengingatkan bahwa korupsi tidak pernah berjalan sendirian. Ia adalah sebuah sistem, di mana kekuasaan, kepercayaan, dan kepentingan pribadi saling terkait erat. Menyingkap sosok wanita di balik layar bukan sekadar mencari sensasi, melainkan upaya penting untuk memutus rantai aliran dana ilegal dan memastikan tidak ada satu pun pihak yang terlibat lolos dari hukum.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sampai saat ini, banyak tanda tanya besar yang belum terjawab: Apakah hanya mereka bertiga? Atau masih ada sosok lain yang bergerak lebih rapi di balik skandal-skandal besar di Jawa Timur? Waktu dan proses hukum yang sedang berjalan akan memberikan jawabannya.</div> <div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Artikel ini disusun berdasarkan data persidangan, rilis resmi KPK, dan pemberitaan media terpercaya per Juni 2026. Status hukum dan fakta dapat berubah seiring perkembangan penyidikan.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</p>

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Tiga Wanita di Balik Tiga Skandal Korupsi Besar Jawa Timur: Antara Perantara, Pengelola, dan Misteri Hubungan

Foto Ilustrasi  BERITA KORUPSI .CO - Jawa Timur tak hanya menyimpan kisah keberhasilan pembangunan tetapi sekaligus salah satu Provinsi terk...

»

Skandal Fiber Optik Nganjuk Rp840 Juta: Terdakwa Sujono Terlihat Bingung Saat Memberikan Keterangan. Mungkinkah Dibawah Tekanan?

<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhErm4RYhYDUhEn-jgUr-6u_mqrw8FxfSd9i0xFZTnI3oVqYUWd_NMKs39PS-uoxlMCPhWAaLLXkVc6aAQd8oToorVgKfG-DjkcIR1dfjVLOXY2UAvkvqimr4CYuIWuNvuo4Uw4ChGxyUcFojyJBTnuvChOZe1kQajMXnMKIsDbX0AI1Ck5q9qpXnZVaow/s1280/IMG20260519133624_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhErm4RYhYDUhEn-jgUr-6u_mqrw8FxfSd9i0xFZTnI3oVqYUWd_NMKs39PS-uoxlMCPhWAaLLXkVc6aAQd8oToorVgKfG-DjkcIR1dfjVLOXY2UAvkvqimr4CYuIWuNvuo4Uw4ChGxyUcFojyJBTnuvChOZe1kQajMXnMKIsDbX0AI1Ck5q9qpXnZVaow/w640-h360/IMG20260519133624_01.jpg" width="640" /></a><br /><i><span><span style="color: red; font-size: large;">Sumber Beritakorupsi.co — Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan dugaan korupsi dan gratifikasi proyek jaringan fiber optik Kabupaten Nganjuk senilai Rp840 juta. Dana tersebut disebut sebagai setoran wajib ke Sekretaris Daerah demi mendapatkan jabatan Kepala Dinas. Namun, aliran dana ke puluhan rekening hingga kini masih menjadi misteri, begitupun peran Hikmawan Putra, seorang guru di SMKN 1 Nganjuk yang menjadi perantara utama dalam kasus ini.</span></span></i></span></div> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"><b><span>BERITA</span></b><span style="color: #f02c1f;"><b><span>KORUPSI</span></b></span><b><span>.CO -</span></b></span></div> <span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span>Selasa, 19 Mei 2026, Ruang Sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya menjadi saksi bisu sekaligus ketegangan saat Sujono selaku Sekretaris Dinas  Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk pada Mei 2023 dan kemudian pada Oktober 2024 diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas (menggantikan Slamet Basuki.</span><i><span>Red</span></i><span>) saat memberikan keterangan sebagai Terdakwa dalam perkara dugaan Korupsi Gratifikasi sebesar Rp840 juta (Rp70 juta per bulan) yang diterimanya sejak Januari - Desember 2024 dari Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemar atau Ayom selaku Direktur PT PT Laxo Global Akses yang mengerjakan proyek Jaringan Intra Fiber Optik untuk 93 Kantor/OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Hikmawan Putra (Guru SMKN 1 Nganjuk)</span></span></div></span><p></p> <div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Agenda sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra adalah Pemeriksaan atau mendengarkan keterangan terdakwa Sujono dihadapan Majelis Hakim. Namun Terdakwa Sujono Terlihat seperti ada beban tanpa fisik yang dipikulnya. Hal itu terlihat saat menjawab pertanyaan Majelis Hakim maupun Tim JPU terkait permintaan dan jumlah uang dari Direktur PT PT Laxo Global Akses</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">Awal Mula Proyek Rp6 Miliar Hingga Terseretnya Sujono</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCFclfY3SalpWxw3NHC4wM5-99ArcJYRsLeSO25J3GiMIrBEzWkUf3qe_4yGPzsH1N6KYCxPVUe4UGyHNx9zfyzA8yik0-2jU4nXCpwSbvCgQByiws2QmDaaDwtixBDj4sKtgBqAtsf3VB9bS5qLKRI9fYsVKGOZFlD5SWKMt6xEEbAN9VGMvyPbm18wo/s1280/IMG20260519145630_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCFclfY3SalpWxw3NHC4wM5-99ArcJYRsLeSO25J3GiMIrBEzWkUf3qe_4yGPzsH1N6KYCxPVUe4UGyHNx9zfyzA8yik0-2jU4nXCpwSbvCgQByiws2QmDaaDwtixBDj4sKtgBqAtsf3VB9bS5qLKRI9fYsVKGOZFlD5SWKMt6xEEbAN9VGMvyPbm18wo/s320/IMG20260519145630_01.jpg" width="320" /></span></a></div></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Terseretnya Sujono berawal pada tahun 2024 saat Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk melaksanakan proyek Fiber Optik untuk 93 Kantor/OPD dengan anggaran sebesar Rp6 miliar dari APBD TA 2024.</span></span></div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Pada tanggal 02 Januari 2024, Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk melakukan pemilihan penyedia melalui laman e-catalog. Berdasarkan penawaran yang tertera, PT Laxo Global Akses memberikan penawaran harga satuan sebesar Rp510.000.000 dan total harga sebesar Rp6.120.000.000. Kemudian dilakukan negosiasi harga dan disepakati harga satuan menjadi Rp500.000.000 dengan total harga menjadi Rp6.000.000.000.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Dari hasil negosiasi tanggal 02 Januari 2024 tersebut, Dinas Kominfo menetapkan PT Laxo Global Akses sebagai pemenang lelang untuk mengerjakan proyek Jaringan Intra Fiber Optik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Pada tanggal 2 Januari 2024, Dinas Kominfo menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 027/055.PPK/411.312/2024. Pekerjaan instalasi jaringan intra untuk 93 kantor/OPD di Pemkab Nganjuk pun dilaksanakan oleh Tim Teknis dari PT Laxo Global Akses yaitu Haris Fakhrudin, Robbyanto Kurnia, dan Dani Aldi Aji Feraldin. Mereka didampingi dan diawasi oleh Tim Teknis dari Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk yaitu Nanang Hertanto, Rendra Alfaritdho, dan Agung Joko Wicaksono.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah sekitar 3 bulan, di mana dalam 1 hari pemasangan dapat dilakukan sebanyak 1 atau 3 kantor OPD dengan titik lokasi instalasi jaringan intra yang dikerjakan oleh PT. Laxo Global Akses di 93 kantor/OPD.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span>Atas pekerjaan pengadaan jaringan Intra Fiber Optik di 93 OPD Pemkab Nganjuk tersebut, PT Laxo Global Akses TA 2024 telah dibayar lunas oleh Dinas Kominfo sebesar Rp500 juta setiap bulan sejak 2 Februari 2024 sesuai SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 3518/03.0/0000/LS/2.16.2.20.21.01.0000/M/2/2024. Pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 10 Desember 2024 sebesar Rp500 juta dengan SPM Nomor 3518/03.00/0000 179/LS/2.16.2.20.21.01.0000/PPR2/12/2024</span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA5iMQ59ad7ozBfSLXQv4yewzQ-xdcawxF5h0ec6wxDYTpEqgvnjAF2nMTMYPJfjwKYcWJOGmM70cF8GhlNu91r3aLK5Sp5UF0TWqgfNo-cLWF4GlTLDqlMneexbja4Wy0hmDmuuzqPvtsGQBCSwmmKmWw0RZJLH2swNh49MIUfjNB-RYx8v4ELFzxCs4/s1280/IMG20260519133643_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgA5iMQ59ad7ozBfSLXQv4yewzQ-xdcawxF5h0ec6wxDYTpEqgvnjAF2nMTMYPJfjwKYcWJOGmM70cF8GhlNu91r3aLK5Sp5UF0TWqgfNo-cLWF4GlTLDqlMneexbja4Wy0hmDmuuzqPvtsGQBCSwmmKmWw0RZJLH2swNh49MIUfjNB-RYx8v4ELFzxCs4/s320/IMG20260519133643_01.jpg" width="320" /></a>Setelah pekerjaan pengadaan jaringan intra fiber optik pada Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk tahun 2024 berjalan sekitar beberapa hari, terdapat komunikasi antara Terdakwa Sujono yang sudah saling kenal sebelumnya dengan Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemarto atau Ayom selaku Direktur PT Laxo Global Akses melalui perantara Hikmawan Putra atau Hikmawan.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Komunikasi tersebut diawali pada awal Januari 2024 dimana Terdakwa Sujono menghubungi Ayom untuk menanyakan apakah ada dari nilai kontrak yang disepakati tersebut ada yang dapat disisihkan untuk Terdakwa yang akan dipergunakan sebagai biaya operasional melalui Hikmawan. Terdakwa menghubungi Hikmawan berkali-kali untuk menanyakan terkait biaya operasional tersebut dengan nada bicara yang tinggi.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Awalnya Ayom tidak terlalu menanggapi permintaan dari Terdakwa Sujono, bahkan Ayom sempat memberikan penolakan dengan alasan bahwa kontrak sudah berjalan untuk 1 (satu) tahun. Namun sekitar tanggal 04 Januari 2024, Ayom memberikan biaya operasional tersebut karena Ayom khawatir apabila kontrak kerja pengadaan yang telah dibuat antara PT Laxo Global Akses dan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk akan diputus secara sepihak pada saat pekerjaan telah berjalan, atau setidaknya pembayaran setiap bulan kepada PT Laxo Global Akses akan dipersulit.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Hal tersebut sangatlah beralasan karena Terdakwa memiliki kewenangan selaku Sekretaris Dinas sekaligus Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam pekerjaan pengadaan jaringan intra fiber optik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024 yang berwenang dalam melakukan verifikasi pembayaran kepada penyedia setiap bulannya.</span></span></p> <div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Alasan tersebut nyatanya juga semakin diperkuat seiring dengan pengangkatan Terdakwa Sujono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk pada tanggal 17 Oktober 2024, sekaligus diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Nganjuk No. 100.3.3.2/598/K/411.312/2024 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Bupati Nganjuk No. 188/02/K/411.312/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 tanggal 18 Oktober 2024.</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">Terdakwa Sujono: "Saya Ditawari, Tidak Meminta Apalagi Memaksa"</span></span></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4rpH61mlYJI6AcQBURUhpGn8UBRc8t5ACdmcCHzaV9DxSD56m9xLu9EQ5-c0TsB8B7VQPyqbY-rcmel5bXbKNjtWfQP58OKps6XMsw01F045_v1TSD0bhXQ1jBt7IYVfwIniNCZpVqIB6q7WSa8xlKfHdtlpy8ND9p6v-sIX-L7gO5P3rwWMlTKd9G4M/s1280/IMG20260519145557_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><span style="font-family: inherit;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4rpH61mlYJI6AcQBURUhpGn8UBRc8t5ACdmcCHzaV9DxSD56m9xLu9EQ5-c0TsB8B7VQPyqbY-rcmel5bXbKNjtWfQP58OKps6XMsw01F045_v1TSD0bhXQ1jBt7IYVfwIniNCZpVqIB6q7WSa8xlKfHdtlpy8ND9p6v-sIX-L7gO5P3rwWMlTKd9G4M/s320/IMG20260519145557_01.jpg" width="320" /></span></a></div></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Sementara dalam persidangan yang berlangsung, Selasa, 19 Mei 2026, Sujono mengatakan kepada Majelis Hakim, tidak pernah meminta langsung uang untuk biaya operasional kantor Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk. Ia mengatakan kalau yang menawarkan itu adalah Hikmawan </span></span></div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">"Saya tidak pernah meminta apalagi memaksa. Saya ditawari. Kalau memang ada yang disisihkan dan sudah tersedia saya terima," kata terdakwa Sujono dengan suara berat</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Anggota Majelis Hakim menanyakan terdakwa tentang keterangannya di BAP saat di penyidikan. "Uang itu saya pergunakan untuk kepentingan pribadi saya. Ini bagaimana keterangan saudara. Saudara didampingi pengacara nggak saat dipenyidikan," tanya Majelis Hakim dengan membacakan BAP Terdakwa.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Terdakwa Sujono mengakui isi BAP tersebut tetapi bukan sebesar Rp840 juta. "Ya tapi saya gunakan tapi tidak sebanyak itu," jawab terdakwa dengan menundukkan kepalanya terlihat seperti menanggung beban berat tanpa fisik </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Terdakwa menambah bahwa Ia tidak pernah memerintahkan Hikmawan untuk membagi-bagikan uang tersebut ke puluhan  bahkan ratusan orang termasuk istri terdakwa sendiri </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">"Lalu kenapa saudara tidak membantah keterangan saksi. Lalu bagaimana dengan keterangan saudara di BAP ini" tanya Majelis Hakim, namun Terdakwa tidak menjawab hanya menundukkan kepalanya </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #f02c1f;"><b><span><span style="font-size: medium;">Fakta Lain: Barang Bukti Bukan Atas Terdakwa Melainkan Orang Lain</span></span></b></span><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaFnAwB5e2m-5K28SXSUtOyz0ZEWF1d0KHyKsFsTyAbOrReheyA1cpHRPkswYtBKgADr27hdMTSpQyPiaQekSo3s7TJkseY97yAbxLDXSBxDqVbZx9F8XtM4nnUofod0_iFx4jjoi4uusmxUZ5jNpgd2v8AoQyztPvAFb80wDtaesFn-ekzN-U9C44U1M/s1280/IMG20260519150232_01.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaFnAwB5e2m-5K28SXSUtOyz0ZEWF1d0KHyKsFsTyAbOrReheyA1cpHRPkswYtBKgADr27hdMTSpQyPiaQekSo3s7TJkseY97yAbxLDXSBxDqVbZx9F8XtM4nnUofod0_iFx4jjoi4uusmxUZ5jNpgd2v8AoQyztPvAFb80wDtaesFn-ekzN-U9C44U1M/w320-h180/IMG20260519150232_01.jpg" width="320" /></a>Menariknya, berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Surabaya, maupun Sumber terpercaya menjelaskan bahwa sejumlah barang bukti yang dilampirkan dalam perkara ini justru atas nama nama orang lain (Slamet Basuki, mantan Kepala Dinas Kominfo periode 2022–2024). </span></p><p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Barang bukti itu berupa tas tangan, kopi, rokok cerutu, dan uang tunai itu diketahui sudah dilaporkan Slamet ke KPK sejak diterimanya sesuai Pasal 6 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><i>"Itu Kepala Dinas sebelumnya tahun 2⁰22-2024 dan sudah dilaporkan sejak awal diterimanya,"</i> ungkap sumber, Rabu, 20 Mei 2026</span></div> <span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Informasi lain yang terungkap, ZPenasihat Hukum Terdakwa Sujono saat ini berbeda dengan yang mendampingi saat proses penyidikan. Sayangnya saat dikonfirmasi, Anang Hartoyo, SH selaku Advokat yang mendampingi Terdakwa di persidangan sedang sakit di rumah sakit. Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Nganjuk belum dapat memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan.</span></div> <p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><i>"Sebentar ya saya di rumah sakit. Saya sakit,"</i> jawab Nanang Hartoyo melalui pesan WhatsApp, Rabu, 20 Mei 2026 pukul 16.56 Wib</span></div> <span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><b style="color: #f02c1f;"><span><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">Sumber : Sujono Sebagai Korban Setoran Wajib</span></span></b></div> <p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sumber terpercaya BERITAKORUPSI.CO Mengungkap fakta paling sensasional. Menurut sumber tersebut, Sujono sebenarnya adalah korban dalam kasus ini yang dijadikan sebagai tersangka/terdakwa tunggal</span></div> <span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><i>"Sujono ini korban. Kenapa hanya dia jadi tersangka (terdakw)? Pada tahun 2023, Sujono selaku Sekretaris Dinas Kominfo diperintahkan Sekda untuk menyetorkan uang sebesar Rp60 juta setiap bulan dan dijanjikan menjadi Kepala Dinas tahun 2024. Jadi Sujono memerintahkan Hikmawan untuk meminta dari PT Laxo. Jadi uang dari PT Laxo disetorkan setiap bulan sebesar Rp60 juta, sisanya digunakan untuk biaya operasional kantor dan juga dibagikan ke beberapa orang termasuk staf dan istrinya,"</i> ujar sumber tersebut.</span></div> <p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Sumber itu menambahkan,<i> "Saat penyidikan sempat ada pemberitaan tentang itu tapi entah kenapa beritanya hilang."</i></span></div> <span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Meski informasi ini cukup kuat, Drs. Nur Solekan M.Si selaku Sekda Nganjuk tidak memberikan tanggapan apapun hingga saat ini. Sementara Bupati Nganjuk, Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi,  mengaku tidak mengetahui.</span></div> <span><span style="font-family: inherit;"><div style="text-align: justify;"><br /></div> </span></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><i>"Aduh saya tdk tahu mas … dan waktu itu saya juga sudah purna Bupati, Ngapunten nggih, thanks,"</i> balas Kang Marhaen singkat.</span></div> <p></p> <div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">Kini publik menanti kebenaran di balik aliran dana misterius ini. Apakah Sujono benar pelaku utama, atau hanya 'kambing hitam yang dikorbankan untuk menyelamatkan pihak lain" dari praktik setoran jabatan ?</span></span></div><div style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;"><b><span><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Beberapa Pertanyaan Menarik</span>;</span></span></b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_nYfxfZubTTY-Uu9MDLVf-SO73BEGNTk7RsbT-v0EvCJ1zTYBQ9gQMNumIhcePPLc00SopzbbR4GT2k0HjFRg0TxnRgRpq5yKd0hLr3qHCfjW-6GIiXDwrl54UaMkBdwO_B-pkqlsiWCnmQT8aSV6z1OJAWbJEnlDMw8a4cJQNH95bjxpRHGGEUPcG3Q/s4160/IMG20260519144917.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2336" data-original-width="4160" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_nYfxfZubTTY-Uu9MDLVf-SO73BEGNTk7RsbT-v0EvCJ1zTYBQ9gQMNumIhcePPLc00SopzbbR4GT2k0HjFRg0TxnRgRpq5yKd0hLr3qHCfjW-6GIiXDwrl54UaMkBdwO_B-pkqlsiWCnmQT8aSV6z1OJAWbJEnlDMw8a4cJQNH95bjxpRHGGEUPcG3Q/s320/IMG20260519144917.jpg" width="320" /></a>Yang menjadi pertanyaan menarik dari kasus ini adalah;</span></div><p dir="ltr"> <span></span></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">1. Mengapa dalam surat dakwaan tidak menguraikan secara terang benderang berapa jumlah uang yang diterima terdakwa Sujono dari Nemesius Ajom Rahwana Dwidjosoemar atau Ayom selaku Direktur PT PT Laxo Global Akses atau melalui Hikmawan Putra (Guru SMKN 1 Nganjuk)?</span></div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">2. Mengapa dalam surat dakwaan hanya menjelaskan bahwa uang sebesar Rp840 juta atau Rp70 juta per bulan (Januari-Desember 2024) diterima Hikmawan Putra termasuk sisa uang sebesar Rp100 juta lebih tersimpan di rekening Hikmawan </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: inherit;">3. Siapa dan apa peran serta tugas atau kewenangan Hikmawan Putra salah seorang guru SMKN 1 Nganjuk di Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sementara SMU dan SMK dibawah Pemprov Jatim? Mengapa JPU tidak menjelaskan secara terang benderang?</span></span></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">4. Apakah benar uang Rp70 juta per bulan itu merupakan setoran wajib sebesar Rp60 juta  per bulan ke Sekda demi jabatan Kepala Dinas?</span></div> <span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">​</span></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">5. Ke mana perginya sisa uang ratusan juta rupiah yang disebutkan dibagikan ke puluhan bahkan ratusan orang di lingkungan Pemkab Nganjuk? Apakah Terdakwa Sujono akan tetap menjadi korban untuk menanggung uang yang dinikmati ratusan orang tersebut?</span></div> <span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">​</span></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">6. Mengapa Hikmawan Putra, seorang guru SMKN 1 Nganjuk, bisa berperan penting menjadi perantara aliran uang proyek Pemerintah Kabupaten sementara SU/SMK dibawah Pemprov?</span></div> <span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">​</span></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">7. Mengapa barang bukti dalam perkara ini banyak yang atas nama orang lain dan bukan atas nama terdakwa Sujono?</span></div> <p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">8. Mengapa keterangan Sujono berubah antara saat penyidikan dan saat persidangan, serta apa alasan pergantian pengacara yang mendampinginya?</span></div> <span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">​</span></div></span><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">9. Apakah Sujono benar-benar pelaku utama sekaligus pelaku tunggal, atau hanya menjadi kambing hitam untuk menutupi keterlibatan pejabat yang lebih tinggi?</span></div> <p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><i><span style="font-family: inherit;">(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</span></i></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-family: inherit;">Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dari artikel berita ini tanpa ijin</span></p>

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Skandal Fiber Optik Nganjuk Rp840 Juta: Terdakwa Sujono Terlihat Bingung Saat Memberikan Keterangan. Mungkinkah Dibawah Tekanan?

Sumber Beritakorupsi.co — Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan dugaan korupsi dan gratifikasi proyek jaringan fiber optik Kabupaten...

»

JAWA TIMUR DARURAT KORUPSI: KPK Menyeret 57,89% Kepala Daerah dan Dua Kajari Karena Korupsi, Putusan Sudah Inkracht

<div style="text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQoXsJN_8Wgz-hdcJiQq2tdSKLZsJMyKRVqulzIlKEfAfNh-4KukeWpYHJj_LqzGGO-Jr-PqASstXrbHTmCZGGvaue4jbUVqqyr5ORq8uWH6x-TUBWdIUOC-LUBY8789Qw5wEBl4Weq6Ot8a3oSgSusls6QB4BOBh9m0rUIXFhYVk4wM2QmU_uF4wBfY/s1536/file_000000004f2c71fa838df3e9c0509757.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzQoXsJN_8Wgz-hdcJiQq2tdSKLZsJMyKRVqulzIlKEfAfNh-4KukeWpYHJj_LqzGGO-Jr-PqASstXrbHTmCZGGvaue4jbUVqqyr5ORq8uWH6x-TUBWdIUOC-LUBY8789Qw5wEBl4Weq6Ot8a3oSgSusls6QB4BOBh9m0rUIXFhYVk4wM2QmU_uF4wBfY/w640-h426/file_000000004f2c71fa838df3e9c0509757.png" width="640" /></a></div><span style="font-size: 18px; text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><span><b>BERITA</b></span><span><b><span style="color: #f02c1f;">KORUPSI</span></b></span><span><b>.CO - </b></span></div></span></div><div style="text-align: justify;"> "Ketika penjaga hukum justru menjadi penjahat, dan ketika lebih dari setengah kepala daerah berakhir di balik jeruji besi, maka itulah definisi krisis yang sebenarnya. Jawa Timur kini menghadapi momen terkelam dalam sejarah otonomi daerahnya: 57,89% Kepala Daerah dan dua Kajari telah diseret KPK dan divonis inkracht karena korupsi. Dari suap proyek hingga jual beli jabatan, bagaimana sebuah provinsi besar bisa terjebak dalam lingkaran setan kejahatan kerah putih yang begitu masif?"</div> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jawa Timur sedang menghadapi krisis integritas dalam sejarah otonomi daerah. Data yang dihimpunan BERITAKORUPSI.CO  hingga hari ini menunjukkan fakta mencengangkan: sebanyak 22 dari 38 Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota) saat  pertama kali atau bahkan setelah dua periode menjabat sebagai kepala Daerah, atau setara 57,89 persen telah diseret oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke pengadilan Tipikor Surabaya. </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Diantara 22 Kepala Daerah tersebut, ada yang menjabat hanya 5 menit saja dilantik dan kemudian dicopot karena terseret kasus Korupsi yang bermula dari tangkap tangan atau OTT KPK Seperti Syahri Mulyo, Bupati Tulungagung </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Angka mengerikan itu belum termasuk tertangkapnya dua Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang seharusnya menjadi benteng penegakan hukum, namun justru terbukti menjual keadilan. Ironisnya, kedua Kepala Kajari tersebut kini telah divonis bersalah dan perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap, serta mendekam di balik jeruji besi bersama para kepala daerah yang mereka lindungi.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Fenomena ini bukan lagi sekadar oknum melainkan indikasi kuat adanya penyakit sistemik yang menginfeksi hampir seluruh lini pemerintahan di Bumi Majapahit. Dari ujung barat di Banyuwangi hingga tapal kuda di Situbondo, tidak ada satu pun wilayah yang steril dari virus korupsi. Gelombang OTT (Operasi Tangkap Tangan) bahkan terus berlanjut di akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, dengan tiga kepala daerah.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Estafet Korupsi: Dari Banyuwangi hingga Situbondo, Tak Ada Wilayah Steril</b></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Berdasarkan liputan wartawan BERITAKORUPSI.CO maupun data di Pengadilan Tipikor Surabaya, dari total 24 pejabat tinggi di Jawa Timur (22 Kepala Daerah ditambah 2 Kajari) yang tersangkut kasus Korupsi, sebanyak 21 orang status perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap dan ada yang masih menjalani hukuman penjara, ada pula yang meninggal saat menjalani hukuman, dan beberapa diantaranya sudah selesai. Sementara itu, tiga pejabat lainnya saat ini masih dalam proses persidangan di pengadilan Tipikor maupun di tangan KPK.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Gelombang pertama kepala daerah yang terseret dan telah membuahkan hasil vonis pidana penjara bagi sejumlah nama besar. Di antaranya adalah Bambang Irianto (Wali Kota Madiun) untuk kasus suap, gratifikasi dan TPPU, serta Ratna Ani Lestari (Bupati Banyuwangi) dalam skandal korupsi bandara yang merugikan negara puluhan miliaran rupiah.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Praktik jual beli jabatan yang mendominasi juga menjerat Nyono Suharli almarhum (Bupati Jombang), Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk), hingga Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk periode berikutnya). Bahkan, tradisi buruk ini terus berulang seperti estafet yang entah kapan berakhir, di mana Abdul Latif Imron (Bupati Bangkalan) dan Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo) juga divonis bersalah karena hal tersebut tersebut.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Daftar hitam Kepala Daerah yang terseret Korupsi dibagi dalam dua kelompok. Kelompok A, perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dan kelompok B, masih dalam proses persidangan maupun di tahanan KPK </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Mereka yang masuk dalam daftar kelompok A, terdiri dari 19 kepala daerah dan dua kepala Kejaksaan Neger;</p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">1. <b>Bambang Irianto</b> – Wali Kota Madiun (2009-2019)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap, Gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.</div><div style="text-align: justify;">Status: Selesai menjalani hukuman.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">2. <b>Ratna Ani Lestari </b>– Bupati Banyuwangi (2005 - 2010)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Proyek Pembangunan Bandara Blimbingsari.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">3. <b>Nyono Suharli (Alm)</b> – Bupati Jombang (2013-2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi suap jual beli jabatan kepala dinas kesehatan dan perizinan klinik.</div><div style="text-align: justify;">Status: Selesai menjalani hukuman, dan beberapa tahun kemudian ia meninggal dunia</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">4. <b>Fuad Amin (Almarhum)</b> – Bupati Bangkalan (2003-2013)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: korupsi Gratifikasi dan TPPU.</div><div style="text-align: justify;">Status: Meninggal saat menjalani hukuman pidana</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">5. <b>Taufiqurrahman</b> – Bupati Nganjuk (2008–2018, 2 Periode)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Jual Beli Jabatan, Gratifikasi, dan TPPU.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">6. <b>Syahri Mulyo </b>– Bupati Tulungagung (2018-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Fee Proyek.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman pidana di Lapas.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">7. <b>Achmad Syafi'i</b> – Bupati Pamekasan (2003-2008, 2013-2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap selaku Pemberi Suap kepada Kajari Pamekasan.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">8. <b>Mas'ud Yunus (Almarhum)</b> – Wali Kota Mojokerto (2013-2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Pengalihan Anggaran Dinas PUPR.</div><div style="text-align: justify;">Status: Meninggal saat menjalani hukuman pidana di Lapas.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">9. <b>Mustofa Kamal Pasha </b>– Bupati Mojokerto (2010-2021)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Pembangunan Menara Telekomunikasi, Gratifikasi, dan TPPU. Diadili tiga kali dalam tiga perkara yang berbeda. Dua kali oleh KPK dan satu kali oleh Kejari sekabupaten Mojokerto</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman pidana di Lapas.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">10. <b>Rendra Kresna</b> – Bupati Malang (2010-2021)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap dan Gratifikasi.. Diadili dalam dua perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">11. <b>Anton</b> – Wali Kota Malang (2013–2018)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Ketuk Palu DPRD Kota Malang.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman.</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">12. <b>Edi Rumpoko (Almarhum)</b> – Wali Kota Batu (2007-2017)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Proyek Pengadaan Meubelair dan Gratifikasi. Diadili dua kali dalam dua perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: Meninggal saat menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara kedua</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">13. <b>Saiful Ilah</b> – Bupati Sidoarjo (2010-2021)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Suap dan Gratifikasi. Diadili dua kali dalam dua perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman di Lapas</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">14. <b>Novi Rahman Hidayat</b> – Bupati Nganjuk (2018-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: korupsi Suap Jual Beli Jabatan.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">15. <b>Abdul Latif Imron</b> – Bupati Bangkalan (2018-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi jual beli Jabatan.</div><div style="text-align: justify;">Status: masih menjalani hukuman di Lapas suka miskin Jawa Barat</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">16. <b>Puput Tantriana Sari</b> – Bupati Probolinggo (2013-2023)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Jual Beli Jabatan, Gratifikasi, dan TPPU.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">17. <b>Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor)</b> – Bupati Sidoarjo (2019-2024)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">18. <b>Samanhudi Anwar</b> – Wali Kota Blitar (2010 - 2019)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Fee Proyek Gedung SMPN 3 Kota Blitar.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">19. <b>Karna Suwandi</b> – Bupati Situbondo (2021-2024)</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Fee Proyek.</div><div style="text-align: justify;">Status: saat ini masih menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b>Dua Kepala Kejaksaan Negeri;</b></div><div style="text-align: justify;">21. <b>Rudi Indra Prasetya</b> – Kepala Kajari Pamekasan</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi Suap Penanganan Perkara Korupsi Dana Desa.</div><div style="text-align: justify;">Status: selesai menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">21. <b>Puji Triasmoro</b> – Kajari Bondowoso</div><div style="text-align: justify;">Kasus: Korupsi penanganan Perkara.</div><div style="text-align: justify;">Status: masih menjalani hukuman</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Ketika Penjaga Hukum Jadi Penjahat: Dua Kajari Divonis bersalah.</b></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Skandal yang paling menyakitkan hati publik adalah keterlibatan aparat penegak hukum. Rudi Indra Prasetya, selaku Kajari Pamekasan, divonis 4 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari Achmad Syafi'i  selaku Bupati.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Tak kalah parah, Puji Triasmoro, selaku Kajari Bondowoso, juga telah divonis bersalah</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kedua kasus ini menjadi noda hitam sejarah kelam penegakan hukum di Jawa Timur. Belum lagi seorang Jaksa penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yaitu Ahmad Fauzi yang tertangkap tangan atau OTT Tim Saber Pungli dan beberapa orang Jaksa lainnya namun tidak transparan </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Fakta bahwa kedua Kajari ini sudah dipenjara, hal ini menunjukkan bahwa jaringan korupsi memang telah menembus lembaga penegak hukum, namun juga membuktikan bahwa hukum terkadang bisa ditegakkan meski terlambat. Mereka kini berstatus sebagai mantan pejabat yang dicopot dan kehilangan hak-hak kepegawaiannya.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Rekor Memilukan dan memalukan: Baru Dilantik, Langsung Masuk Rutan KPK</b></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Di tahun 2026 ini, KPK masih menahan erat tiga tersangka lain yang menjadi sorotan tajam. <b>Sugiri Sancoko</b>, Bupati Ponorogo yang masih menjabat, kini tengah menghadapi persidangan atas dakwaan menerima suap perpanjangan jabatan Direktur RSUD dan gratifikasi.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dua tersangka lainnya, <b>Maidi</b> (Wali Kota Madiun) dan <b>Gatut Sunu Wibowo</b> (Bupati Tulungagung yang baru dilantik akhir 2025), saat ini keduanya masih ditahan di Rutan KPK. Maidi tertangkap pada Januari 2026, melanjutkan jejak kelam pendahulunya di Kota Madiun, Bambang Irianto.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sementara <b>Gatut Sunu Wibowo</b> menjadi rekor memilukan; baru beberapa bulan memegang tampuk kekuasaan di Tulungagung pasca-Pilkada 2024, ia langsung terseret OTT KPK pada 10 April 2026 terkait kasus pemerasan terhadap bawahannya. Ia juga melanjutkan pendahulunya, Syahri Mulyo </p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kasus Gatut menambah daftar panjang kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjaring operasi tangkap tangan, memicu pertanyaan besar tentang kualitas rekrutmen politik di Jatim.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Modus Terlembaga: Jual Beli Jabatan Jadi 'Budaya'  Birokrasi Jatim</b></span></span></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;">Penelusuran BERITAKORUPSI.CO  menemukan pola yang sangat sistematis. Modus utama yang digunakan bukan lagi sembunyi-sembunyi, melainkan terlembaga, yaitu;</div><div style="text-align: justify;">1.  Fee Proyek: Hampir setiap proyek infrastruktur di APBD dipotong 10 - 17,5 persen sebagai "uang damai" bagi kepala daerah.</div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">2.  Jual Beli Jabatan: Posisi Kepala Dinas, Camat, hingga Direktur BUMD memiliki "harga pasar". Siapa yang bayar mahal, dia yang duduk.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">3.  Suap Penegak Hukum: Seperti kasus di Pamekasan dan Bondowoso, kepala daerah menggunakan sebagian uang hasil korupsi untuk menyuap Kajari agar kasus mereka dihentikan. ibarat istilah: <i>ANTARA KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN MELAHIRKAN KESEPAKATAN.</i></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>Rakyat yang Membayar Harga Mahal: Jalan Rusak, Sekolah Rapuh, Kepercayaan Hancur</b></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Uang rakyat yang terkumpul dari 22 kasus ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Dampaknya terasa langsung oleh rakyat: jalan cepat rusak karena spesifikasi dikurangi, gedung sekolah yang rapuh, hingga layanan publik yang lambat karena posisi strategis diisi oleh orang yang tidak kompeten (hanya karena mampu membayar).</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan lembaga kejaksaan di Jawa Timur pun anjlok drastis. "Kami lelah melihat pemimpin kami masuk penjara satu per satu. Kapan ini berakhir?" keluh seorang aktivis anti-korupsi di Surabaya.</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;"><b>EMPAT  PERTANYAAN UNTUK ELIT POLITIK JATIM</b></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Di tengah carut-marut ini, publik berhak mengajukan empat pertanyaan keras yang harus dijawab oleh Gubernur Jawa Timur, Ketua DPD Partai Politik, dan Kejaksaan Agung:</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">1.  Mengapa Pola Ini Terus Berulang? Mengapa setiap ada kepala daerah baru, seolah-olah ada "kutukan" yang membuatnya terjerat kasus serupa? Apakah sistem rekrutmen kepala daerah di Jatim sudah gagal total sehingga hanya menghasilkan pemimpin yang berorientasi pada "balik modal"?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">2.  Siapa Dalang di Balik Layar? Jika 22 kepala daerah dan 2 Kajari tersangkut korupsi, siapa sebenarnya otak di balik jaringan ini? Apakah ada sindikat politik atau bisnis tertentu yang mengontrol aliran dana suap dari hulu ke hilir di seluruh Jatim?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">3.  Apakah Partai Politik Punya Tanggung Jawab Moral?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Sebagian besar tersangka/ Terdakwa/ Narapidana/mantan Narapidana adalah kader partai politik. Mengapa partai tidak melakukan evaluasi internal? Apakah partai justru membiarkan bahkan memfasilitasi kandidat "kantong tebal" demi kemenangan elektoral, tanpa peduli rekam jejak integritasnya?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">4.  Mampukah Kepala Kejaksaan Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Membersihkan Sarangnya Sendiri dengan transparan kepada publik?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Dengan terjaringnya dua Kajari yang sudah divonis inkracht, apakah Kejaksaan Agung berani melakukan "operasi bersih-bersih" besar-besaran di seluruh jajaran kejaksaan daerah di Jatim, ataukah ini hanya akan menjadi kasus individu yang quickly forgotten?</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Jawaban atas pertanyaan ini tidak boleh sekadar retorika. Rakyat butuh aksi nyata</span></span>.</b></p> <p dir="ltr"></p><div style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: 18px;"><span style="color: #f02c1f;">Desakan </span><span style="color: red;">Pembersihan Total</span></span></b><span style="color: red;">;</span></div><div style="text-align: justify;">Menyikapi darurat ini, BERITAKORUPSI.CO  mendesak Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat untuk segera melakukan:</div><div style="text-align: justify;"><ol><li>Pembersihan Birokrasi: Mutasi total pejabat yang diduga hasil jual beli jabatan dari para bupati/wali kota koruptor.</li><li>Reformasi Kejaksaan: Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Kajari di Jawa Timur untuk memastikan tidak ada lagi oknum yang bisa disuap.</li><li>Sanksi Partai Politik: Partai yang mengusung kandidat koruptor harus diberi sanksi tegas, termasuk pembekuan kegiatan di daerah tersebut.</li></ol></div><p></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Jawa Timur tidak bisa menunggu lagi. Jika darurat korupsi ini tidak segera dihentikan, masa depan provinsi terbesar kedua di Indonesia ini akan hancur lebur. Rakyat menunggu aksi nyata, bukan sekadar janji manis kampanye. Stop Korupsi Sekarang, atau Jatim Akan Runtuh!</p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><b>(Tim Investigasi BERITAKORUPSI.CO)</b></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">Artikel ini disusun berdasarkan hasil liputan Wartawan BERITAKORUPSI.CO dan data  putusan pengadilan Tipikor Surabaya.</p>

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor JAWA TIMUR DARURAT KORUPSI: KPK Menyeret 57,89% Kepala Daerah dan Dua Kajari Karena Korupsi, Putusan Sudah Inkracht

BERITA KORUPSI .CO -  "Ketika penjaga hukum justru menjadi penjahat, dan ketika lebih dari setengah kepala daerah berakhir di balik je...

»