BERITAKORUPSI.CO: Pendidikan

Kuasa Hukum Tegaskan Gubernur Jatim Tidak Terima Fee 30 Persen Hibah Pokir, Sebut Tidak Ada Bukti dan Saksi Pendukung

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKznumWi1i_t_TBlG-0JA_LRrHDYNCna6fGxicbjKqsupO_lmpHNBva1jMXJnNVn6OD5qQOP1qFj0073lwcDde7h7Zt-4B28bvKDfJkH32T6C-h3i4HpPUDvhofICXXPna1nxgVsCz5oWUqcDK2mP5QeQUPUlzijSO7bCRgRWRvgeFlXvISVhRylUqVm0/s1920/IMG_20260212_172948.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1080" data-original-width="1920" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKznumWi1i_t_TBlG-0JA_LRrHDYNCna6fGxicbjKqsupO_lmpHNBva1jMXJnNVn6OD5qQOP1qFj0073lwcDde7h7Zt-4B28bvKDfJkH32T6C-h3i4HpPUDvhofICXXPna1nxgVsCz5oWUqcDK2mP5QeQUPUlzijSO7bCRgRWRvgeFlXvISVhRylUqVm0/w640-h360/IMG_20260212_172948.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO, Surabaya – </div></div><div style="text-align: justify;">Polemik dugaan penerimaan uang sebesar 30 persen dari dana hibah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2024 yang dikaitkan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendapat bantahan tegas dari pihak kuasa hukum.</div><div style="text-align: justify;">Dr.H.Syaiful Ma’arif,S.H.,CN.,M.H.,CLA selaku kuasa hukum Gubernur Jawa Timur menyatakan bahwa isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Kusnadi yang menyebut adanya penerimaan uang/fee/ijon sebesar 30 persen kepada Gubernur adalah tidak benar dan tidak berdasar secara hukum.</div>

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Kami menyatakan dengan tegas bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Tidak pernah ada penerimaan uang sebesar 30 persen, baik secara tunai maupun melalui transfer, kepada Gubernur Jawa Timur sebagaimana disebutkan dalam BAP tersebut,” ujar Syaiful dalam keterangannya, Kamis, 12 Pebruari 2026</div>

<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Tidak Didukung Barang Bukti dan Fakta Hukum</div><div style="text-align: justify;"> </div>

<div style="text-align: justify;">Syaiful menjelaskan, dalam konstruksi hukum acara pidana, setiap tuduhan harus didukung oleh alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun hingga saat ini, menurutnya, tidak terdapat satu pun alat bukti yang menunjukkan adanya aliran dana kepada Gubernur.</div>

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Tidak ada dokumen transaksi, tidak ada bukti transfer, tidak ada catatan aliran dana, serta tidak ada saksi lain yang menguatkan pernyataan tersebut. Dalam proses persidangan terhadap empat terdakwa yang sedang berjalan pun tidak muncul fakta hukum yang menunjukan adanya hubungan transaksional kepada Gubernur,” jelasnya.</div>

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Ia menilai bahwa pernyataan sepihak tanpa dukungan alat bukti tidak dapat serta-merta  dijadikan dasar untuk membangun opini publik maupun konstruksi hukum.</div>

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Dalam hukum pidana berlaku prinsip bahwa pembuktian tidak cukup hanya dengan asumsi atau pernyataan sepihak. Harus ada alat bukti yang sah dan saling bersesuaian,” tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"> </div>

<div style="text-align: justify;">Pokir Merupakan Domain DPRD</div><div style="text-align: justify;"> </div>

<div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Syaiful menekankan bahwa pokok persoalan yang sedang diproses aparat penegak hukum berkaitan dengan mekanisme dan pelaksanaan Pokir DPRD Provinsi Jawa Timur.</div>
<div style="text-align: justify;">Secara kelembagaan, Pokir merupakan bagian dari fungsi penganggaran DPRD yang diusulkan melalui mekanisme resmi dalam pembahasan APBD.</div>

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Persoalan ini adalah persoalan DPRD Provinsi Jawa Timur terkait Pokir. Secara struktur kewenangan, hal tersebut berada dalam domain DPRD. Tidak ada kaitannya dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur,” katanya.</div>
<div style="text-align: justify;">Ia menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, pembahasan dan penetapan anggaran merupakan hasil pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif, namun usulan Pokir berasal dari anggota DPRD sebagai representasi konstituen.</div>

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Karena itu, tidak tepat apabila persoalan yang timbul dalam pelaksanaan Pokir kemudian dikonstruksikan seolah-olah berkaitan dengan penerimaan dana oleh Gubernur tanpa bukti</div><div style="text-align: justify;">yang sah,” tambahnya.</div><div style="text-align: justify;"> </div>

<div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, Syaiful menyampaikan bahwa dana yang disebut sebagai “ijon” dalam perkara tersebut justru diduga telah digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Tersangka Kusnadi.</div>

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Berdasarkan informasi yang berkembang dalam proses hukum, dana tersebut diduga dinikmati oleh yang bersangkutan, termasuk oleh istri sirinya yang bernama Fujika, serta sebagian pihak terdekat istri siri yang bekerja di perusahaan PT KUS.</div><div style="text-align: justify;">Selain itu,</div>
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang dan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. 
<div style="text-align: justify;">Adapun aset yang disita antara lain satu unit rumah senilai sekitar Rp 1,3 miliar di Surabaya, tiga bidang tanah dengan total luas mencapai 10.566 meter persegi di Kabupaten Tuban yang rencananya dijadikan area penambangan pasir, dua bidang tanah beserta bangunan dengan total luas 2.166 meter persegi di Kabupaten Sidoarjo, satu unit apartemen yang bertempat di Kota Malang, serta satu</div><div style="text-align: justify;">unit kendaraan roda empat bermerek Mitsubishi Pajero.</div>

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Minta Publik Junjung Asas Praduga Tak Bersalah </div>Kuasa hukum juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagaimana dijamin dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
<div style="text-align: justify;">Ia meminta agar publik tidak terpengaruh oleh narasi yang belum terbukti secara hukum.</div>

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun kami juga mengingatkan agar setiap pihak menjunjung asas praduga tak bersalah dan tidak membangun opini yang dapat merugikan nama baik seseorang tanpa dasar pembuktian yang jelas,” ujarnya.</div>

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menurutnya, penyampaian informasi yang belum terverifikasi secara hukum berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat dan dapat mencederai prinsip keadilan.</div>

<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;">Siap Kooperatif Jika Diperlukan</div><div style="text-align: justify;"> </div>

<div style="text-align: justify;">Syaiful memastikan bahwa Gubernur Jawa Timur tetap fokus menjalankan tugas</div><div style="text-align: justify;">pemerintahan dan pelayanan publik di tengah dinamika hukum yang berkembang. Ia juga menyatakan kesiapan untuk bersikap kooperatif apabila dibutuhkan dalam rangka klarifikasi oleh aparat penegak hukum.</div>

<div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Kami siap memberikan keterangan apabila diperlukan dalam rangka membuat terang</div><div style="text-align: justify;">perkara. Kami percaya aparat penegak hukum akan bekerja secara profesional, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum,” pungkasnya.</div>
Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang sekaligus memastikan bahwa publik mendapatkan penjelasan yang utuh dan proporsional terkait dugaan tersebut. (*)

Kuasa Hukum Tegaskan Gubernur Jatim Tidak Terima Fee 30 Persen Hibah Pokir, Sebut Tidak Ada Bukti dan Saksi Pendukung

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Regiona Regional Tipikor Kuasa Hukum Tegaskan Gubernur Jatim Tidak Terima Fee 30 Persen Hibah Pokir, Sebut Tidak Ada Bukti dan Saksi Pendukung

BERITA KORUPSI .CO , Surabaya – Polemik dugaan penerimaan uang sebesar 30 persen dari dana hibah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi ...

Dipanggil Jadi Saksi Korupsi “Uang Ijon” Pokir, Gubernur Jatim Minta Ruang Transit: Protokol atau Privilege?

18.05 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwOAA2C4Z_c4DcGcqTB1oGS32P2bCEtY03oTSlkxQETLWLq6g7Nx0bSxllSdIAWUJlTGTQzrUEkZTykFmMP5jw33TriovGz_gI-9zxDaVWodt1dXNjP6CmE303kpTF8LObPoAWZ3NwLzEUBSeRc3nD7rCINAdifi7seLTD81wvjcDMJEO6oDw7r12A-yE/s1536/IMG-20260211-WA0030.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwOAA2C4Z_c4DcGcqTB1oGS32P2bCEtY03oTSlkxQETLWLq6g7Nx0bSxllSdIAWUJlTGTQzrUEkZTykFmMP5jw33TriovGz_gI-9zxDaVWodt1dXNjP6CmE303kpTF8LObPoAWZ3NwLzEUBSeRc3nD7rCINAdifi7seLTD81wvjcDMJEO6oDw7r12A-yE/w640-h426/IMG-20260211-WA0030.jpg" width="640" /></a> </div><div style="text-align: justify;">"Sidang  Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya Besok Soroti Bukan Hanya sekedar Perkara, Tapi Juga Etika Persamaan seorang Saksi di Muka Hukum" Ditulis oleh : Jentar S </div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO —</div><div style="text-align: justify;">Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur periode 2019–2024 dan 2025–2030, dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jatim 2019–2024 yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 12 Februari 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yakni Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Agenda kehadiran orang nomor satu di Jawa Timur tersebut dibenarkan oleh Sekretaris PN Surabaya maupun Panitera Muda (Panmud) Tipikor saat dikonfirmasi beritakorupsi.co, Rabu,11 Pebruari 2026..l</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Namun kehadiran Gubernur Jawa Timur bukan sekedar sebagai saksi yang akan menarik perhatian masyarakat Jawa Timur, tetapi menjelang persidangan muncul fakta adanya permintaan penyediaan ruang transit bagi Gubernur Jawa Timur di lingkungan Pengadilan Tipikor.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Kemarin kita persiapan ruang transitnya. Kita bersihkan secara umum, berjalan biasa,” ujar Djitu Nove Wardoyo, S.H.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Secara administratif, pengadilan menegaskan tidak ada perlakuan khusus. Panmud Tipikor menyampaikan hal serupa.</div><div style="text-align: justify;">“Tidak ada persiapan khusus. Mereka hanya menanyakan agenda sidang, jam berapa, di ruang apa,” jelasnya.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Meski demikian, permintaan fasilitas transit dari pejabat publik yang hadir sebagai saksi dalam perkara korupsi memantik diskursus sensitif: Apakah ini murni kebutuhan protokoler dan pengamanan pejabat aktif? Ataukah berpotensi menciptakan kesan adanya jarak simbolik antara saksi pejabat dan saksi biasa?</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam praktik persidangan di Pengadilan Tipikor, saksi pada prinsipnya memiliki kedudukan hukum yang sama. Mereka hadir untuk memberikan keterangan di bawah sumpah, bukan sebagai tamu kehormatan negara.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) tidak sekadar norma konstitusional, tetapi juga menjadi ukuran integritas lembaga peradilan. Ketika seorang kepala daerah aktif hadir sebagai saksi, publik tidak hanya menilai isi keterangannya, tetapi juga bagaimana proses itu dijalankan.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan yang muncul di ruang publik pun tak terhindarkan: Mengapa saksi dengan jabatan tertentu memerlukan ruang transit khusus? Apakah fasilitas tersebut merupakan standar pengamanan pejabat negara atau pengecualian situasional Apakah saksi lain dalam perkara serupa pernah memperoleh perlakuan yang sama?</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dari pantauan beritakorupsi.co pada Rabu siang, 11 Pebruari 2026, dua perwakilan Pemprov Jatim terlihat mendatangi Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jwa Timur. Didampingi Panmud Tipikor, keduanya memperhatikan akses masuk Ruang Sidang Cakra, bahkan masuk ke dalam saat sidang perkara dugaan korupsi pengembangan yang menjerat Bupati Situbondo berlangsung.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Itu tadi orang pemprov tadi didalam nanya pintu masuk gitu," ujar salah seorang Staf KPK kepada beritakorupsi.co</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kunjungan tersebut menambah spektrum pertanyaan:</div><div style="text-align: justify;">Apakah ini bagian dari koordinasi teknis kehadiran saksi? Ataukah persiapan pengamanan kepala daerah aktif?</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemprov Jatim mengenai alasan spesifik permintaan ruang transit tersebut dan bahkan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Adi Sarono juga enggan menanggapi </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sidang Kamis besok (12 Pebruari 2026)dipastikan menjadi magnet perhatian. Bukan semata karena kehadiran Gubernur Jawa Timur di ruang Tipikor, melainkan karena perkara yang disidangkan menyangkut dugaan praktik “uang ijon” hibah Pokir—isu yang sejak awal mengguncang kepercayaan publik terhadap tata kelola anggaran daerah.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Perlu ditegaskan, kehadiran Khofifah Indar Parawansa dalam kapasitas sebagai saksi merupakan bagian dari mekanisme hukum yang harus dihormati seluruh pihak, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Namun di saat yang sama, publik berhak mengajukan pertanyaan kritis:</div><div style="text-align: justify;">Dalam ruang peradilan yang menjunjung kesetaraan, di manakah batas antara protokol negara dan persepsi privilege kekuasaan?. </div></div>

Dipanggil Jadi Saksi Korupsi “Uang Ijon” Pokir, Gubernur Jatim Minta Ruang Transit: Protokol atau Privilege?

Korupsi News Opini Pemerintahan Pendidikan Pidana Pidmil Regiona Regional Tipikor Dipanggil Jadi Saksi Korupsi “Uang Ijon” Pokir, Gubernur Jatim Minta Ruang Transit: Protokol atau Privilege?

"Sidang Perkara Korupsi Uang Ijon Hibah Pokir DPRD Jatim di Pengadilan Tipikor Surabaya Besok Soroti Bukan Hanya sekedar Perkara, Tapi...

Gubernur Jatim Tak Hadir di Sidang Korupsi Pokir: Publik Pertanyakan Prioritas di Atas Penegakan Hukum

20.10 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3cSmCgNb48-Ucz8Jn2nuWltmCEcKHos5FBw5cxBLYKDiWCovJn6ENAjkB1gXu-0Q3Dw4GRatcsZtqFAQ14rbIxl5bdqR-uM6AmieEFkocAiNSOZzKIBmxt93zBl5bGlQnJAcHXObw79MYy0vtKGelOPHUEPsgn8YqquVPCS6HRJCeLU4WbphAJ_lQtII/s1280/IMG_20260205_20024358.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3cSmCgNb48-Ucz8Jn2nuWltmCEcKHos5FBw5cxBLYKDiWCovJn6ENAjkB1gXu-0Q3Dw4GRatcsZtqFAQ14rbIxl5bdqR-uM6AmieEFkocAiNSOZzKIBmxt93zBl5bGlQnJAcHXObw79MYy0vtKGelOPHUEPsgn8YqquVPCS6HRJCeLU4WbphAJ_lQtII/w360-h640/IMG_20260205_20024358.jpg" width="360" /></a>BERITAKORUPSI.CO —</div><div style="text-align: justify;">Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya dipastikan akan hadir sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi “uang ijon” hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur. Kepastian tersebut muncul setelah absennya orang nomor satu di Pemprov Jatim pada jadwal sebelumnya menuai sorotan dan kritik publik.</div><div style="text-align: justify;">Dalam persidangan, Kamis, 05 Pebruari 2026, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkapkan bahwa ketidakhadiran Gubernur disertai dengan surat permohonan penjadwalan ulang yang diantarkan langsung oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur.</div>
 Alasan yang disampaikan: Gubernur memiliki agenda sidang paripurna DPRD Jatim pada hari yang sama.
Surat permohonan tersebut kemudian disampaikan JPU KPK kepada Ketua Majelis Hakim. Majelis Hakim pun menetapkan jadwal baru.
“Sidang akan kembali dilanjutkan pada hari Kamis, 12 Pebruari 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi saudari Khofifah Indar Parawansa,” ucap Ketua Majelis Hakim sebelum menutup persidangan, Kamis, 05 Pebruari 2026.
Sebelumnya, kepada beritakorupsi.co, Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Adi Sarono, SH., MH menegaskan bahwa Gubernur Khofifah bukan menolak panggilan pengadilan.
“Bukan tidak mau hadir, hanya minta waktu agar dijadwal ulang karena ada agenda sidang paripurna,” ujarnya.
Namun, alasan tersebut justru memantik pertanyaan mendasar: apakah agenda sidang paripurna lebih penting dibanding kewajiban hadir sebagai saksi dalam perkara korupsi besar yang merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan publik?
Sebagai kepala daerah, Gubernur memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menunjukkan keteladanan dalam mendukung pemberantasan korupsi.
 Kehadiran langsung di ruang sidang adalah simbol keberpihakan pada supremasi hukum, bukan sekadar urusan administratif.
Lebih jauh, publik mempertanyakan, mengapa sidang paripurna tidak dapat ditunda atau diwakilkan oleh Wakil Gubernur, sementara panggilan pengadilan bersifat individual, personal, dan menyangkut proses pembuktian perkara pidana?
Kasus perkara Korupsi “uang ijon” hibah Pokir DPRD Jatim bukan perkara kecil, sebab diduga melibatkan praktik sistemik, jaringan kekuasaan, serta relasi eksekutif dan legislatif. 
Dalam konteks ini, keterangan Gubernur sangat strategis untuk mengurai peran, kebijakan, dan sejauh mana pengawasan Pemprov Jatim atas mekanisme hibah Pokir.
Penjadwalan ulang memang sah secara hukum. Namun, bagi publik, sikap tersebut tetap menyisakan kesan bahwa kepentingan politik-administratif ditempatkan di atas kepentingan penegakan hukum.
Kini, sorotan tertuju pada Kamis, 12 Pebruari 2026. Masyarakat Jawa Timur menunggu, apakah Gubernur Khofifah benar-benar hadir dan memberikan keterangan secara terbuka, jujur, dan tanpa reserve.
<div style="text-align: justify;">Sebab, dalam perkara korupsi, ketidakhadiran bukan sekadar soal waktu, melainkan soal keberanian berdiri di hadapan huku.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Penulis: Jen</div>

Gubernur Jatim Tak Hadir di Sidang Korupsi Pokir: Publik Pertanyakan Prioritas di Atas Penegakan Hukum

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Gubernur Jatim Tak Hadir di Sidang Korupsi Pokir: Publik Pertanyakan Prioritas di Atas Penegakan Hukum

BERITA KORUPSI .CO — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akhirnya dipastikan akan hadir sebagai saksi dalam sidang perkara korupsi...

Perempuan Dibalik Perkara Korupsi "Ijon" Dana Pokir DPRD Jatim: JPU KPK Akan Menghadirkan Fujika Senna Oktavia, istri Kedua Kusnadi (Alm) Selaku Ketua DPRD

15.28 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBEl1jXEzf-OMSxqfr1RUOQhyphenhyphenzi8ySz3hMmVTrFAvc-YVPn4obn3SxW2MiIVTQDbDMkXuaArkyJCCj-6eyRPOPuhhIEnIfrKV9AAEzVZG6ktyRQkVgAua5tdto4Sb08NF2WYkeocSJZiIPENqSVhKcCqp9JPUUj9zET8RbJGeexRCMVumFgh-bDwnRk-E/s1088/IMG_20260129_151916.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1088" height="564" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBEl1jXEzf-OMSxqfr1RUOQhyphenhyphenzi8ySz3hMmVTrFAvc-YVPn4obn3SxW2MiIVTQDbDMkXuaArkyJCCj-6eyRPOPuhhIEnIfrKV9AAEzVZG6ktyRQkVgAua5tdto4Sb08NF2WYkeocSJZiIPENqSVhKcCqp9JPUUj9zET8RbJGeexRCMVumFgh-bDwnRk-E/w640-h564/IMG_20260129_151916.jpg" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO —</div><div style="text-align: justify;"><div>Perkara dugaan korupsi praktik “uang ijon” dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur yang menjerat jaringan pengurusan hibah era almarhum Kusnadi selaku Ketua DPRD Jatim periode 2019–2024, kembali menguak fakta baru. Kali ini, sorotan mengarah pada sosok perempuan bernama Pujika Senna Oktavia, yang disebut-sebut memiliki peran strategis dalam pengelolaan aliran dana Pokir tersebut.</div><div> </div><div>Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan akan menghadirkan Fujika Senna Oktavia sebagai saksi dalam persidangan perkara “uang ijon” dana Pokir DPRD Jatim. Kehadirannya dinilai penting untuk mengurai alur pengelolaan dan distribusi dana hibah yang diduga sarat praktik koruptif.</div><div> </div><div>"Ya besok dihadirkan," kata salah seorang JPU KPK. Hal senada juga dibenarkan oleh Penasehat Hukum salah seorang Terdakwa </div><div> </div><div>Pujika Senna Oktavia diketahui merupakan istri kedua almarhum Kusnadi, yang menikah pada tahun 2019, setelah sebelumnya bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2018 di Pengadilan Agama (PA) Lamongan.</div><div> </div><div>Berdasarkan informasi yang dihimpun BERITAKORUPSI.CO dari sumber internal, sejak tahun 2021 hingga 2023, Pujika Senna Oktavia diduga berperan mengelola dana Pokir milik Kusnadi (Alm) yang disalurkan kepada para koordinator atau koordinator lapangan (korlap) kelompok masyarakat (pokmas) di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Timur.</div><div> </div><div>Lebih lanjut, sumber menyebutkan bahwa dalam praktiknya terdapat setoran “uang ijon” dari para koordinator pokmas, yang sebagian di antaranya masuk ke rekening Fujika Senna Oktavia. Uang tersebut diduga merupakan imbalan awal atau komitmen fee agar usulan hibah Pokir dapat disetujui dan dicairkan.</div><div> </div><div>"Sejak 2021 sampai 2023 dialah (Fujika) yang mengelola yang langsung berhubungan dengan Koordinator Pokmas. Ijon sebagian lewat dia juga," ucap sumber beberapa hari lalu di Pengadilan Tipikor Surabaya.</div><div> </div><div>Jika keterangan tersebut terbukti, maka posisi Fujika Senna Oktavia tidak sekadar sebagai saksi pasif, melainkan berpotensi mengetahui bahkan terlibat langsung dalam skema pengelolaan dan penarikan dana hibah Pokir yang kini sedang disidik KPK.</div><div>Sejauh ini, KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait status hukum Fujika Senna Oktavia. Namun, pemanggilannya sebagai saksi oleh JPU dinilai sebagai langkah awal untuk mendalami peran perempuan di balik layar dalam perkara “uang ijon” dana Pokir DPRD Jatim.</div><div> </div><div>Publik pun mempertanyakan, apakah Pujika Senna Oktavia akan terseret sebagai tersangka dalam perkara ini, menyusul temuan aliran dana ke rekening pribadinya?</div><div>Perkembangan perkara ini menjadi ujian bagi komitmen KPK untuk membongkar praktik korupsi dana hibah Pokir secara menyeluruh, termasuk menelusuri aktor-aktor yang selama ini berada di balik layar kekuasaan. (*)</div></div>

Perempuan Dibalik Perkara Korupsi "Ijon" Dana Pokir DPRD Jatim: JPU KPK Akan Menghadirkan Fujika Senna Oktavia, istri Kedua Kusnadi (Alm) Selaku Ketua DPRD

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Perempuan Dibalik Perkara Korupsi "Ijon" Dana Pokir DPRD Jatim: JPU KPK Akan Menghadirkan Fujika Senna Oktavia, istri Kedua Kusnadi (Alm) Selaku Ketua DPRD

BERITA KORUPSI .CO — Perkara dugaan korupsi praktik “uang ijon” dana hibah Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jawa Timur yang menjerat jaringan peng...

BREAKING NEWS: Maidi, Walikota Madiun Diamankan KPK Terkait Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR

19.30 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7qxhdtmN2oWKy-VI5pBhLWZoUVww3d0F0tXVP4bnrs500gcxS7gR7U_Yl8BdetSPF1YjvsnQgtb_W6ubtvTfB4uv-U0_KrAsweRQWLX9UyDRGGJ2i7FMQ8dvtb5CT_c0SvE5XJ3Gyez-7WD89fI2-xdQ38_aFpUIhP5t10k0-QqKomgkBrxPuoHTUwKA/s275/images.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="183" data-original-width="275" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7qxhdtmN2oWKy-VI5pBhLWZoUVww3d0F0tXVP4bnrs500gcxS7gR7U_Yl8BdetSPF1YjvsnQgtb_W6ubtvTfB4uv-U0_KrAsweRQWLX9UyDRGGJ2i7FMQ8dvtb5CT_c0SvE5XJ3Gyez-7WD89fI2-xdQ38_aFpUIhP5t10k0-QqKomgkBrxPuoHTUwKA/w640-h426/images.jpg" width="640" /></a></div>BERITAKORUPSI.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak cepat dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur, pada Senin, 19 Januari 2026, yang mengamankan Maidi selaku Walikota Madiun bersama belasan orang lainnya. Berdasarkan keterangan resmi Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, tim penyidik KPK mengamankan total 15 orang dan ratusan uang sebagai barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan atau OTT tersebut. Dari jumlah itu, sembilan orang termasuk Maidi Wali Kota Madiun dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut KPK mengonfirmasi bahwa operasi ini diduga berkaitan dengan praktik penerimaan fee proyek dan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. “Peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan fee proyek dan dana CSR di wilayah Kota Madiun,” kata Budi Prasetyo Dalam OTT tersebut, tim penyidik KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan aliran dana yang sedang diselidiki. Saat ini, semua pihak yang diamankan penyidik KPK masih berstatus terperiksa. Berdasarkan ketentuan hukum, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum seperti penetapan tersangka, penahanan atau langkah hukum lainnya. Hingga berita ini diturunkan, KPK belum secara resmi mengumumkan siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Penangkapan ini menjadi sorotan publik karena menyasar figur kepala daerah yang memiliki peran penting dalam pemerintahan lokal. Dugaan korupsi terkait proyek pemerintah dan dana CSR menjadi topik hangat di masyarakat, yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Kasus OTT di Kota Madiun di awal tahun 2026 ini semakin  menambah daftar hitam kepala daerah (Bupati/Walikota) di Jawa Timur yang terseret dalam pusaran Korupsi hingga tertangkap KPK mejadi 22 orang. (*) </div>

BREAKING NEWS: Maidi, Walikota Madiun Diamankan KPK Terkait Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor BREAKING NEWS: Maidi, Walikota Madiun Diamankan KPK Terkait Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR

BERITA KORUPSI .CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali bergerak cepat dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Timur...

Sidang Dibuka dan Terbuka Untuk Umum: Ketika Aturan Dijadikan Tembok, Wartawan Dianggap Ancaman?

19.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVxbmsu8GivzCQgUF2E3Nb3CDV22jCCsdEzMh4Q4UEaFGLDGYg8Yn9cqXaMIsLD3NbwmTeNpmxWJIp4bnICvQY2Bx771eVTg3YFj6ZEhxhcanpsQsQXeuubpWnNwfHFli-AlmUs2I35-ChoKe9KTXl-gumO2j-g-U2_vFeqpXStHgJZ3QPIH2ksLq1gSU/s1600/IMG-20260110-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1569" data-original-width="1600" height="314" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVxbmsu8GivzCQgUF2E3Nb3CDV22jCCsdEzMh4Q4UEaFGLDGYg8Yn9cqXaMIsLD3NbwmTeNpmxWJIp4bnICvQY2Bx771eVTg3YFj6ZEhxhcanpsQsQXeuubpWnNwfHFli-AlmUs2I35-ChoKe9KTXl-gumO2j-g-U2_vFeqpXStHgJZ3QPIH2ksLq1gSU/s320/IMG-20260110-WA0000.jpg" width="320" /></a></div><div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO — Laporan Khusus Investigatif. Ditulis oleh Jentar.</div><div style="text-align: justify;">
Sidang pengadilan dalam sistem hukum Indonesia secara tegas menganut asas terbuka untuk umum. Asas ini bukan sekadar formalitas, melainkan prinsip fundamental agar proses peradilan dapat diawasi langsung oleh masyarakat. Namun, praktik di lapangan justru menunjukkan paradoks: wartawan dilarang merekam, memotret, bahkan mengambil video saat persidangan berlangsung, seolah-olah fakta yang terungkap di ruang sidang adalah sesuatu yang harus disembunyikan dari publik.
Larangan tersebut kerap disampaikan secara lisan oleh aparat pengadilan atau petugas keamanan, dengan alasan “aturan pengadilan”, “instruksi pimpinan”, atau “demi ketertiban sidang”. Ironisnya, larangan ini jarang disertai penjelasan hukum tertulis yang jelas dan proporsional.
Bertentangan dengan Konstitusi dan Undang-Undang?
Secara konstitusional, kebebasan pers dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.
Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menempatkan pers sebagai pilar demokrasi.
Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.
Pembatasan kerja jurnalistik di ruang sidang, khususnya dalam bentuk pelarangan dokumentasi tanpa dasar hukum yang jelas, patut diduga sebagai bentuk pembatasan kemerdekaan pers yang bertentangan dengan undang-undang.
Asas Sidang Terbuka untuk Umum Hanya Formalitas?
Dalam hukum acara pidana, asas sidang terbuka untuk umum ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, kecuali untuk perkara tertentu yang secara eksplisit ditentukan undang-undang. Artinya, masyarakat—termasuk wartawan—berhak mengetahui dan menyaksikan jalannya persidangan. 
Namun dalam praktik, keterbukaan itu sering kali hanya sebatas hadir secara fisik, sementara dokumentasi visual yang menjadi alat utama penyampaian informasi kepada publik justru dibatasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah sidang benar-benar terbuka, atau hanya sekadar “dibuka” tanpa boleh dilihat dan direkam?
Aturan MA Tidak Bisa Ditafsirkan Sepihak
Mahkamah Agung memang memiliki ketentuan terkait tata tertib persidangan, termasuk soal penggunaan alat elektronik. Namun aturan tersebut tidak dapat ditafsirkan secara mutlak untuk meniadakan fungsi pers sebagai pengawas publik. 
Pembatasan seharusnya bersifat proporsional, bukan represif. Wartawan yang bekerja secara profesional, tidak mengganggu jalannya sidang, dan bertujuan menyampaikan informasi kepada publik seharusnya dilindungi, bukan diintimidasi.
Ketika Wartawan Dianggap Musuh
Fakta di lapangan menunjukkan, wartawan yang mencoba mengambil gambar atau merekam jalannya persidangan sering kali ditegur keras, dipaksa menghapus rekaman, bahkan diancam dikeluarkan dari ruang sidang. Situasi ini menciptakan iklim ketakutan dan membangun kesan bahwa transparansi adalah ancaman, bukan kebutuhan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, pembatasan ini sering terjadi justru dalam perkara-perkara besar dan sensitif, seperti kasus korupsi. Padahal, di ruang sidanglah kebenaran sesungguhnya sering terungkap—termasuk kesaksian yang meringankan terdakwa, kelemahan dakwaan, atau fakta yang tidak sejalan dengan narasi penegakan hukum.
Dokumentasi Pers adalah Bentuk Pengawasan Publik
Tanpa dokumentasi visual, publik hanya disuguhi narasi sepihak melalui siaran pers resmi atau pernyataan institusi penegak hukum. Padahal, demokrasi membutuhkan verifikasi publik, bukan kepercayaan buta. 
Membatasi kerja wartawan di ruang sidang sama artinya dengan membatasi hak publik untuk mengetahui bagaimana hukum ditegakkan. Hukum yang adil tidak takut disorot, dan keadilan yang bersih tidak membutuhkan tembok aturan untuk melindunginya.
Catatan Kritis BERITAKORUPSI.CO 
Jika asas sidang terbuka untuk umum hanya dimaknai sebatas “boleh hadir tapi tidak boleh merekam”, maka keterbukaan itu kehilangan maknanya. Ketika wartawan diposisikan sebagai ancaman, dan aturan dijadikan tameng, publik patut bertanya: fakta apa yang sebenarnya ingin dijauhkan dari pengawasan masyarakat melaui kehadiran wartawan?.</div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Regional Sidang Dibuka dan Terbuka Untuk Umum: Ketika Aturan Dijadikan Tembok, Wartawan Dianggap Ancaman?

BERITA KORUPSI .CO — Laporan Khusus Investigatif. Ditulis oleh Jentar. Sidang pengadilan dalam sistem hukum Indonesia secara tegas menganu...

Sidang Perkara Korupsi Pengadaan Lahan Kampus Polinema Malang Rp22,6 Miliar: 7 Saksi yang Dihadirkan JPU Justru Meringankan Terdakwa, Akankah Kasus Ini Terungkap Tuntas?

22.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2YYvZr081-_fDMtT_7RiE1DdOTz8l0SyWNeWBklLof_t6WbQ1PQUNkp1v0YiYgiRnCBA-fliZvdJG7GZLHDITuiHBl0Ijq7oCXfdVBdL8j4NRS88WWxCFFJtnmwZNPcu0V3Jyllg_VWc51s4jxYL8pD4b9JSixXj9BrurrlR4Pa9Tg2z3ERReJcvukFQ/s1600/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2YYvZr081-_fDMtT_7RiE1DdOTz8l0SyWNeWBklLof_t6WbQ1PQUNkp1v0YiYgiRnCBA-fliZvdJG7GZLHDITuiHBl0Ijq7oCXfdVBdL8j4NRS88WWxCFFJtnmwZNPcu0V3Jyllg_VWc51s4jxYL8pD4b9JSixXj9BrurrlR4Pa9Tg2z3ERReJcvukFQ/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div><h3>"Mahkamah Agung RI mengabulkan gugatan Penggugat/Terdakwa Hadi Santoso terhadap Polinema. Bahkan PK yang diajukan Polinema dengan menggunakan Pengacara Negara yaitu Kejati Jatim ditolak. Apakah PN Malang akan melaksanakan eksekusi atas putusan MA RI tersebut?"</h3></div><div style="text-align: justify;">BERITAKORUPSI.CO —   Tim JPU Kejari Kota Malang bersama Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 08 Januari 2026, kembali menggelar sidang perkara Korupsi pengadaan lahan Kampus Politeknik Negeri Malang (Polinema) pada tahun 2019 – 2021 yang merugikan keuangan negara senilai Rp22,6 miliar yang meneyeret 2 Terdakwa, yaitu Awan Setiawan Selaku Direktur Polinema tahun 2017 - 2021, dan Hadi Santoso (berkas perkara terpisah) selaku penjual/pemilik tanah  dengan agenda mendengarkan keterangan 7 orang Saksi yang dihadirkan JPU. Namun oleh Panesehat Hukum Terdakwa justru dinilai lebih banyak meringankan posisi dua terdakwa. Keterangan Saksi Dinilai Tak Menguatkan Dakwaan Dalam persidangan, JPU menghadirkan tujuh orang saksi yang berasal dari unsur internal Polinema dan konsultan penilai publik. Namun, keterangan para saksi tersebut dinilai tidak secara tegas mengungkap adanya rekayasa, persekongkolan, atau niat jahat (mens rea) sebagaimana yang didakwakan JPU kepada ke- 2 Terdakwa. Tujuh saksi yang diperiksa JPU antara lain:     1.    Nur Aini, SE., MM, Dosen Polinema Malang     2.    Dra. Hj. Siti Romlah, MM, mantan Dosen Polinema Malang     3.    Dimas Dias Febrianto, PNS     4.    Satria Wicaksono, Konsultan/Penilai Publik     5.    Jaswadi, SE., M.Si., AK, dari unsur akuntansi/keuangan     6.    Pembantu Direktur II Polinema Malang     7.    Halid Hasan, PNS  </div><div style="text-align: justify;">Baca juga: Sidang Perkara Korupsi Pengadaan Lahan Perluasan Kampus Polinema Sebesar Rp22,6 M: Apakah Hanya Awan Setiawan Selaku Direktur Polinema Dan Hadi Santoso Selaku Penjual Lahan Yang Terlibat? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-korupsi-pengadaan-lahan.html">https://www.beritakorupsi.co/2025/12/sidang-perkara-korupsi-pengadaan-lahan.html</a> Beberapa saksi bahkan menyebut bahwa proses pengadaan lahan dilakukan sesuai kebutuhan institusi, serta harga lahan dinilai berdasarkan mekanisme penilaian yang berlaku saat itu. Keterangan ini secara tidak langsung menjadi amunisi bagi Penasihat Hukum Terdakwa untuk menegaskan bahwa klien mereka tidak melakukan manipulasi harga maupun penyalahgunaan kewenangan. “Secara materiel semuanya mengakui ada pekerjaan misal rapat, jual beli SHM, notulen rapat. Yang sangat mengejutkan ternyata hasil Apresel yang dibuat oleh KJP yang dibuat oleh Sisco hanya satu lembar yang tidak ada tanda tangan KKJP dan luasnya tidak sesuai dengan fakta dimana di KKJP (Kantor Jasa Penilai Publik) luas 6000 an meter faktanya 7000 meter. Banyak yang tidak jelas dari keterangan Saksi dimas dan Dias sehingga Hakim meminta kepada Jaksa untuk melakukan  PS (Pemeriksaan Setempat),” kata Sumardan selaku Penasehat Hukum Terdakwa Awan Setiawan Pertanyaan Besar: Di Mana Peran Aktor Lain?<ol><li>Fakta persidangan tersebut memunculkan tanda tanya besar di ruang publik. Pasalnya, perkara pengadaan lahan bernilai puluhan miliar rupiah nyaris mustahil terjadi hanya dengan peran dua orang semata. Apakah benar tidak ada aktor lain yang terlibat? Ataukah penegakan hukum berhenti pada pihak-pihak tertentu saja?</li><li>Kalau memang tanah tersebut adalah merupakan sempadan Sungai dan dokumen hibah pun tidak sesuai sebagaimana dalam dakwaan JPU, mengapa BPN Kota Malang tetap memproses dan menerbitak 3 SHM atas nama Hadi Santoso? </li><li>Lalu mengapa setelah beberapa tahun setelah BPN mengeluarkan 3 SHM atas nama nama Hadi Santoso, sidebutkan bahwa lahan tersebut adalah sempadan Sungai? Adakah dokumen seperti tercatat dalam buku leter C kelurahan atau hanya pengakuan seseorang saja? Apakah hanya  pengakuan seseorang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 KHUP?</li></ol>Hingga sidang ini berlangsung, belum terlihat adanya upaya serius untuk mengurai kemungkinan adanya keterlibatan pejabat struktural lain, Tim atau Panitia  Pengadaan, maupun pihak internal Polinema yang memiliki kewenangan dalam proses perencanaan dan persetujuan pembelian lahan termasuk BPN yang mengerluarkan 3 SHM. Akankah Kasus Perkara Ini Terungkap Tuntas? Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perkara korupsi pengadaan lahan Polinema Malang berpotensi tidak terungkap secara menyeluruh. Ketika saksi-saksi kunci justru melemahkan konstruksi dakwaan, publik berhak mempertanyakan keseriusan penuntut umum dalam membongkar dugaan kerugian negara sebesar Rp22,6 miliar tersebut. Sidang akan terus berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi tambahan dan pembuktian lainnya. Namun satu pertanyaan mendasar tetap menggantung: apakah kasus ini akan diungkap hingga ke akar-akarnya, atau justru berakhir tanpa kejelasan siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara sebesar Rp22,6 miliar?. (*) </div>

Sidang Perkara Korupsi Pengadaan Lahan Kampus Polinema Malang Rp22,6 Miliar: 7 Saksi yang Dihadirkan JPU Justru Meringankan Terdakwa, Akankah Kasus Ini Terungkap Tuntas?

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi Pengadaan Lahan Kampus Polinema Malang Rp22,6 Miliar: 7 Saksi yang Dihadirkan JPU Justru Meringankan Terdakwa, Akankah Kasus Ini Terungkap Tuntas?

"Mahkamah Agung RI mengabulkan gugatan Penggugat/Terdakwa Hadi Santoso terhadap Polinema. Bahkan PK yang diajukan Polinema dengan mengg...

Sidang Perkara Korupsi Pengadaan Lahan Perluasan Kampus Polinema Sebesar Rp22,6 M: Apakah Hanya Awan Setiawan Selaku Direktur Polinema Dan Hadi Santoso Selaku Penjual Lahan Yang Terlibat?

23.00 beritakorupsi 0

<div style="text-align: justify;"><h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-Pk_BXVOIGgRvNePvj-rmeZLkjuM2ylQWszD-UV8Z3Ct9eEjKJqvYpA0YX1nrLtUzoipAjrn6KBZeK3co-UmmMW4ZfSaNu2UxVEM2y8oZ6MMpFn1bcKwnggLi2qdmsVxmyKaDKudaSTakfd0Cu6BkaD6hsm5lJ6uP7Xq23zqb610DNIgwWoGUapARFeA/s1280/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="970" data-original-width="1280" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-Pk_BXVOIGgRvNePvj-rmeZLkjuM2ylQWszD-UV8Z3Ct9eEjKJqvYpA0YX1nrLtUzoipAjrn6KBZeK3co-UmmMW4ZfSaNu2UxVEM2y8oZ6MMpFn1bcKwnggLi2qdmsVxmyKaDKudaSTakfd0Cu6BkaD6hsm5lJ6uP7Xq23zqb610DNIgwWoGUapARFeA/w640-h486/8.jpg" width="640" /></a></div>“Kalau tanah yang dijual oleh Hadi
Santoso kepada Politeknik Ngeri Malang (Polinema) adalah tanah Sepadan Sungai
dan tidak memiliki dokumen hibah, mengapa Badan Pertanahan Kota Malang menerbitkan
3 SHM? Lalu apakah Kejaksaan akan meminta pertanggungjwaban hukum? Bagaiman
pula dengan “nasib” Panitia Pengadaan, PPK dan Bendahara pengeluaran Polinema termasuk
Suwarno selaku Koordinator Kegiatan Pembelian Tanah yang tidak memilik SK ? Apakaah
mereka hanya sebagai penonton?”</h3>

<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;">Sidang perkara dugaan Korupsi Pengadaan
Lahan untuk Perluasan Kampus Politeknik Ngeri Malang (Polinema) pada tahun 2019
- 2021 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp22,6 M tetap berlanjut dengan
agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan JPU ke persidangan di Pengadilan
Tipikor pada PN Surabaya, Kamis, 11 Desember 2025 dengan Terdakwa Awan Setiawan
Selaku Direktur Polinema tahun 2017 - 2021, dan Hadi Santoso (berkas perkara
terpisah) selaku penjual tanah  setelah
Majelis Hakim menolak Eksepsi atau Keberatan Kedua Terdakwa melalui Tim
Penasehat Hukum-nya atas surat dakwaan JPU Kejari Kota Malang pada Kamis, 4
Desember 2025</div>

Sebanyak 5 orang Saksi yang dihadirkan
JPU, yaitu Suwarno, sebagai Koordinator Kegiatan/ketua panitia; Drs. Kukuh
mulyadi, MM selaku Ketua; Risma Indriani, SE. MM; M. Sholeh, SE. AK dan Frinta
Pratamasari, SE. Ak. CA selaku anggota <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9tboxbi5qU7X-bvmFcxamzAMGv7FQXwjiTfM7t07d3_ywOKRjYDfRjZ6AZ_9W3rXQ_mGt981PJ408P4yMiArQuSwFkFBMKiprjCrzxyDlYTQ2u7iPPwklA7r9nBrDJtWBhAj5P2hshAadNN4uoHaAuYCfSUKaydZNVcCUhOvhPpKr98Y4pg72SJwxQLc/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9tboxbi5qU7X-bvmFcxamzAMGv7FQXwjiTfM7t07d3_ywOKRjYDfRjZ6AZ_9W3rXQ_mGt981PJ408P4yMiArQuSwFkFBMKiprjCrzxyDlYTQ2u7iPPwklA7r9nBrDJtWBhAj5P2hshAadNN4uoHaAuYCfSUKaydZNVcCUhOvhPpKr98Y4pg72SJwxQLc/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Namun dari surat dakwaan JPU sedikit
menggelitik dan menimbulkan pertanyaan. Sebab dalam surat dakwaan  menyebutkan bahwa ternyata dalam rangka
melakukan sertifikasi terhadap tanah yang akan dijual kepada pihak Polinema,
saksi yang juga Terdakwa  Hadi Santoso
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan perundang-undangan tentang
pertanahan karena tanah yang akan dijual adalah merupakan Sempadan Sungai dan
dokumen hibah pun tidak sesuai. Namun, permohonan sertifikasi atas 3 (tiga)
bidang tanah tersebut tetap diproses oleh pihak Kementenan Agraria/Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kota Malang.

Pertanyaannya adalah, kalau memang tanah
tersebut adalah merupakan Sempadan Sungai dan dokumen hibah pun tidak sesuai,
mengapa BPN Kota Malang tetap memproses dan menerbitak 3 SHM atas nama Hadi
Santoso? Apakah pihak BPN Kota Malang tidak mengetahuinya? Apakah pihak BPN
Kota Malang tidak melakukan pengukuran ke lokasi? Atau ada sesuatu dibaliknya?
Apakah kejaksaan Negeri Kota Malang atau Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan
meminta peratngungjwaban hukum terhadap pihak BPN Kota Malang?

Lalu bagaiamana pula dengan Panitia yang
dibentuk berdasarkan SK Nomor 689 tahun 2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang
Panitia Pengadaan Tanah Politeknik Negeri Malang, dimana panitianya terdiri
dari : Pelindung Terdakwa Drs. Awan Setiawan, MM, MMT; Penanggungjawab Drs.Halid
Hasan, Mstrat HRM; Ketua Drs. Kukuh Mulyadi, MM dan Frinta Pratama San, SE, AK,
CA, AAPB, Jaswadi, SE, Ak, Msi, DBA, Imam Mulyono, SE, Ak, MSI, Agus Sugiarto,
ST., M, Sugeng Riyanto, ST, MT serta Sulimin, SE masing-masing sebagai anggota

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjECXTcwGdWyZm86PgOZHEjALejvbBsr9DFlJ3zqJFcESUtxKHOaI-q3bjQYLMeZ62giUI9yy4QcXy3pxL95w5fGYeX4rs3y8AoA2FYZA0QtKvTXBTTo14bSzCzJCd3EfrKtJbnshvpxXWD3oyFYtYbVkxvSvMixbTwTeH9bFSC32jPbLXjDWbM0jnYuk4/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjECXTcwGdWyZm86PgOZHEjALejvbBsr9DFlJ3zqJFcESUtxKHOaI-q3bjQYLMeZ62giUI9yy4QcXy3pxL95w5fGYeX4rs3y8AoA2FYZA0QtKvTXBTTo14bSzCzJCd3EfrKtJbnshvpxXWD3oyFYtYbVkxvSvMixbTwTeH9bFSC32jPbLXjDWbM0jnYuk4/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Sebab JPU dalam surat dakwaannya
menyebutkan, bahwa Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum tersebut
memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk melakukan inventarisasi dan
identifikasi tanah, menaksir ganti rugi, serta mengadakan musyawarah dengan
pihak yang berhak. Selain itu juga bertugas memastikan pemberian ganti rugi
yang layak dan adil kepada pihak yang terkena dampak pengadaan tanah

Pertanyaannya adalah, apakah para
panitia baik selaku penangung jawab, Ketua serta anggota tidak mengetahui sama
sekali rencana pembelian tanah untuk perluasan kampus Polinema? Apakah Panitia
juga tidak mengetahui bahwa tanah yang akan dibeli adalah termasuk tanah
Sempadan Sungai? Atau Panitia hanya tercantum saja namanya di kertas tanpa
sepengetahuan masing-masing sehingga tidak mengetahui sama sekali? Lalu sejaumana
tugas dan tanggung jawab Drs.Halid Hasan, Mstrat HRM selaku Penanggungjawa
kegiatan?

Bagiamana dengan Suwarno selaku Koordinator
Kegiatan yang ditunjuk secara langung oleh Terdwka Aswan Setiwan tanpa SK untuk
menggantikan Drs. Kukuh Mulyadi, MM selaku Ketua karena pensiun?

Sebab dalam surat dakwaan disebutkan, pada
bulan April 2020 bertempat di ruangan Terdakwa Awan Setiawan, dilakukan
pertemuan antara Terdakwa Awan Setiawan dengan saksi/Terdakwa Hadi Santoso yang
dihadiri juga oleh saksı Halid Hasan selaku penangungjawab dan saksi Suwarno
yang membahas mengenai jual beli tanah Polinema. Dalam pertemuan tersebut
Terdakwa Awan Setiawan menyampaikan bahwa terkait jual-belli tanah tersebut
harus ditunjuk Appraisal untuk menilai 3 (tiga) bidang tanah yang akan dibeli
Polinema

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpw-Q_2F9eLxt0YzgBu8zi5VhjvHhc9No_WCVg22HEfRGY3NhT5r1sladoxq5wCMBacnisNw8CoK3hpSPZ_0nItD-QM5prsVkt5ZxVX0Gir09BAcGh0bDdkMYdqVldXFmMXDn5IIlhRj0xfvKTaH707maUpDdkDMbZpA7RpvyRQ09yYxZb1ET6cDLZkQo/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpw-Q_2F9eLxt0YzgBu8zi5VhjvHhc9No_WCVg22HEfRGY3NhT5r1sladoxq5wCMBacnisNw8CoK3hpSPZ_0nItD-QM5prsVkt5ZxVX0Gir09BAcGh0bDdkMYdqVldXFmMXDn5IIlhRj0xfvKTaH707maUpDdkDMbZpA7RpvyRQ09yYxZb1ET6cDLZkQo/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Lalu bagaimana pula dengan DR. Luchis
Rubianto, LRSC, MMT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara
pengeluaran mPolinema? Sebeb dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, pada tanggal
30 Desember 2020, sebelum dibuatkan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PP3B)
terdakwa Awan Setiawan memerintahkan saksi DR. Luchis Rubianto, LRSC, MMT
selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Direktur Polinema Nomor:
471 tahun 2020 tanggal 1 Maret 2020 untuk mengajukan permohonan Pembayaran
melalui Bendahara Pengeluaran dengan menandatangani dokumen kelengkapan
administrasi pembayaran diantaranya:

<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">1.<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> Berita
Acara Pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Sdr. DR. Luchis Rubianto,
LRSC, MMT), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dari Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) (DR. Luchis Rubianto, LRSC, MMT)

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">2.<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> Tanpa
ada lampiran bukti dukungnya berupa Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah;
Akta Pelepasan Hak; Akta Pengikatah Jual Bell, Berita Acara Pelepasan atau
penyerahan hak atas Tanah Nomor Akta Kuasa menjual

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">3.<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (DR. Luchis Rubianto,
LRSC, MMT)

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">4.<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> Surat
Perintah Membayar (SPM) dan Pejabat Periandatangan SPM (PPSPM) (Drs. Halid
Hasan, Mstrat HRM)

<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 14.2pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l4 level1 lfo1; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">5.<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutiak (SPT)M) dari Direktur Polinema (Sdr. Awan
Setiawan) telah melakukan pembayaran kepada saksi Hadi Santoso selaku pemilik
tanah, senilai Rp. 3.873.500.000,- (bga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga
juta lima ratus ribu rupiah).

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfqhM_DN_pI57vsL1-Ix16taIm4bUjZnow7yGpEj5JpLe7N6rieWuWHg7wzRlTuNZBzi4B0UAPI7NQYvUEfQrh_EIWB0tT7jdVhuBN3uPb1PbjjK0dZw6GQ8Hk0foBGFh4eL2EwZF-9kfczCJ75SUITDARvEByDnTgnhgGZSwP5VZViCPN04q_1XRVaeI/s1280/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfqhM_DN_pI57vsL1-Ix16taIm4bUjZnow7yGpEj5JpLe7N6rieWuWHg7wzRlTuNZBzi4B0UAPI7NQYvUEfQrh_EIWB0tT7jdVhuBN3uPb1PbjjK0dZw6GQ8Hk0foBGFh4eL2EwZF-9kfczCJ75SUITDARvEByDnTgnhgGZSwP5VZViCPN04q_1XRVaeI/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Dimana pembayaran sebesar
Rp3.873.500.000 dilakukan secara transfer ke rekening Bank BNI Kantor Cabang
Brawijaya nomor 1149537046 atas nama HADI SANTOSO tanggal 30 Desember 2020

Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan
Januan 2021, saksı Suwarno memperoleh informasi dari Appraisal Satra Ikandar
Setiawan & Rekan bahwa draft hasil penilaian sementara atas 3 bidang tanah
milik saksi Hadi Sahtoso yang dijual ke Polinema sudah selesai dinilai dengan
harga Rp3.000.000 per m³

Pertanyaannya adalah, apakah nama-nama
tersebut diatas hanya sebagai penonton alias sebagai saksi dalam perkara ini
karena penyidi dan JPU dan mengkin Majelis Hakim menganggap bahwa mereka tidak
terlibat sama sekali?

Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU
dijelaskan, bahwa Terdaicwa Awan Setiawan selaku Direktur Politeknik Negeri
Malang Penode Tahun 2017 s/d tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Repoblik Indonesia nomer: 410/M/KPT
KP/2017 tanggal 29 September 2017, baik secara sendin sendir maupun
bersama-sama dengan saksi Hadi Santoso (dilakukan penuntutan dalam berkas
perkara terpisa, pada kurun waktu antara tahun 2019 s/d bulan Juni tahun 2023
atau setidak tidaknya pada suatu wektu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2023
bertempat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur

Atau selidak-tidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negen Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadill perkararıya
berdasarkan ketentuan Pasal 35: ayat (2) Undang-undang Ri Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai yang melakukan, yang menyuruh
melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum telah
melakukan penyimpangan pada kegatan pengadaan tanah Tahun 2020 di lingkungan
Politeknik Negeri Malang yang menyebabkan tanah yang dibel tidak besa
dimanfaatkan dan bidak dikuasai/dimiliki olen Polinema, yaitu ; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk0D1l-bz6dI1iUtHZESGBQsmGrL4RDgCP-IwAohdzFf-nno29hPpEhWk7X7_FdkoLR6IeH_G2DLsd4LJ4i5vz617lot3fEFABvSsk3doj5w4WAxKf-Il9OigiTpgnAOlj0I0D4-5Q1V9Wq7oB4dT1skp4OmsZa0gh5U5vekvuX_AmAbgvr_LBM2MNQew/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk0D1l-bz6dI1iUtHZESGBQsmGrL4RDgCP-IwAohdzFf-nno29hPpEhWk7X7_FdkoLR6IeH_G2DLsd4LJ4i5vz617lot3fEFABvSsk3doj5w4WAxKf-Il9OigiTpgnAOlj0I0D4-5Q1V9Wq7oB4dT1skp4OmsZa0gh5U5vekvuX_AmAbgvr_LBM2MNQew/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><ul><li>Melakukan
kegiatan Pengadaan tanah di Polinema pada tahun 2020 dengan tujuan untuk
pengembangan kampus yang difungsikan sebagai sarana pendidikan dan sarana
penunjang pendidikan namun dalam pemisanaanya tidak berpedoman pada Peraturan
Lembaga Kebsakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia No. 12
Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa yang dikecualikan pada
pengadaan barang/jasa Pemenntah;</li></ul><ul><li>

Melakukan
jual beli antara terdakwa Avan Setiawan selaku pembeli dengan saksi Hadi
Santoso selaku Penjual berharap 3 (tiga) bidang tarah objek jual-bell sang
tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah karena berdasarkan Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonas Bapon Wilayah Malang Perkotaan Malang utara
tahun 2015-2035 </li><li>

·Melakukan
jual beli terhadap obyek jual beli yang termasuk dalam ruang sungai dan atau
badan air wilayah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas dan masuk Zona
perlindungan setempat (PS-1), Zona ruang manfaat jalan can Badan Air (BA),
sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk pembangunan sarana prasarana perkuliahan
;</li><li>

Membuat
kesepakatan harga jual beli tanah yang tidak didasarkan atas Penilaian oleh
Appraissal dari Kantor Jasa Penilai Publik;</li><li>

Membuat
Menandatangani dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Polinema tahun 2019-2024
(Desember 2018) secara tanggal mundur (backdate);</li><li>

Memerintahkan
melakukan pembayaran pembelian tanah hanya menggunakan berita acara tidak
dilengkapi dokumen pendukung yang lain; </li></ul><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijHjgQhJZD9HB0oA_N5A7UYL7WHP-UD_wr0-fVq20m7GShUzcQ3abUHPLDhW9UhtZQ6olWvPrIYa2vllZcwikwGzDcaXuDymg28XT1MWzgxs9SC8H9jugufLDCv7EuqxRQy_KmXkMLUPbIBm6S1f1eVuQMKOXeaZ02fdCIAgV1WjbcAW7Bsyl2VAyseUc/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijHjgQhJZD9HB0oA_N5A7UYL7WHP-UD_wr0-fVq20m7GShUzcQ3abUHPLDhW9UhtZQ6olWvPrIYa2vllZcwikwGzDcaXuDymg28XT1MWzgxs9SC8H9jugufLDCv7EuqxRQy_KmXkMLUPbIBm6S1f1eVuQMKOXeaZ02fdCIAgV1WjbcAW7Bsyl2VAyseUc/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan tersebut bertentangan
dengan :

</div><div style="text-align: justify;"><ul><li><span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> Undang
undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, </li><li>

Undang-undang
Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umurn, </li><li>

Peraturan
Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai, </li><li>

Peraturan
Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(BLU), </li><li>

Peraturan
Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, </li><li>

Peraturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, </li><li>

Peraturan
Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diubah terakhir kali dengan Peraturan
Presiden Nomor 149 tahun 2015, </li><li>

Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan
Umum, </li><li>

Peraturan
Menten Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Penilai Pertnahanan, </li><li>

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 tahun 2015, </li><li>

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
Republik Indonesia No 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang
dikecualikan pada Pengadaan Barang/lasa Pemerintah,
</li><li>

Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara Tahun 2015-2035 beserta
lampiran dan turunannya</li></ul>

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu saksi Hadi Santoso atau Notaris Arlina SH, M.Ko (Almarhum)
yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp22.624.000.000 sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan Tanah
di Lingkungan Politeknik Negeri Malang Tahun 2020 oleh Auditor pada Inspektorat
Jendral Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor:
39/R/Insp. Invitjen/TV/2024 tanggal 4 April 2024, yang dilakukan
Terdakwa Awan Setiawan bersama-sama dengan saksi Hadi Santoso dengan cara
sebagai berikut ; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg02RN2UfJj-Kbgn9mblJVgIvJlyVB3fNuAPVTuTTa7FwazQ0hm04HMm542ATU-kGVheUYS6pksk-UNxAGj87Ip9FTD_kr3-VuikfebOWbfEkrTUYgR2KfVmAJnxWuUUccQOi0ETIIDKd4Isp7wqgBt7BSADdL239lL06jjeTQIhp0ME2nU2Qwr8OgfXbM/s1280/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="970" data-original-width="1280" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg02RN2UfJj-Kbgn9mblJVgIvJlyVB3fNuAPVTuTTa7FwazQ0hm04HMm542ATU-kGVheUYS6pksk-UNxAGj87Ip9FTD_kr3-VuikfebOWbfEkrTUYgR2KfVmAJnxWuUUccQOi0ETIIDKd4Isp7wqgBt7BSADdL239lL06jjeTQIhp0ME2nU2Qwr8OgfXbM/w640-h486/8.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Politeknik Negen Malang
(selanjutnya disebut Polinema) berdiri sejak tahun 1982 yang awalnya bernama
Politeknik Universitas Brawijaya kemudian pada tahun 2004 berubah menjadi
Politeknik Negeri Malang berdasarkan Keputusan Menten Pendidikan Nasional Nomor
147/0/2004 tanggal 22 Nopember 2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang.
Sebelumnya status Polinema adalah Satuan Kerja (Satker) kernudian sejak tahun
2012 status Polinema berubah menjadi Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 58/KMK 05/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang
Penetapan Politeknik Negen Malang pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PK,BLU);

Bahwa berdasarkan dokumen Rencana Induk
Pengembangan Politeknik Negeri Malang tahun 2010-2034, poin 5.7.3 dan pon 6.7.3
serta dokumen Perencanaan Master Plan Politeknik Negen Malang oleh Pola Data
Consultant tahun 2018 pada halaman 65 yang menyebutkan bahwa untuk memenuhi
semua kebutuhan Gedung di Polinema harus dilakukan pengembangan Gedung secara
vertical

Bahwa berawal pada suatu waktu yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019,
Terdakwa Awan Setiawan selaku Direktur Polinema tahun 2017 s/d tahun 2021
hendak melakukan kegiatan Pengadaan tanah Polinema dengan tujuan untuk
pengembangan kampus yang difungsikan sebagai sarana pendidikan dan sarana
penunjang Pendidikan.

Bahwa untuk melaksanakan niatnya
tersebut, berawal dari bulan Juni tahun 2019 Terdakwa Awan Setiawan membentuk
Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan menerbitkan Surat
Keputusan Nomor: 689 tahun 2019 tanggal 11 Juni 2019 tentang Panitia Pengadaan
Tanah Politeknik Negeri Malang yang susunan adalah sebagai berikut:

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-layout-alt: fixed; mso-yfti-tbllook: 1184;">
 <tbody><tr>
 <td style="border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 No
 </td>
 <td style="border-left: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 184.3pt;" valign="top" width="246">
 Nama
 </td>
 <td style="border-left: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 4.0cm;" valign="top" width="151">
 Nip
 </td>
 <td style="border-left: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.3pt;" valign="top" width="142">
 Jabatan
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 1
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 184.3pt;" valign="top" width="246">
 Drs.
 Awan Setiawan, MM, MMT
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 4.0cm;" valign="top" width="151">
 195909101966031002
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.3pt;" valign="top" width="142">
 Pelindung
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 2.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 184.3pt;" valign="top" width="246">
 Drs.
 Halid Hasan, Mstrat HRM
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 4.0cm;" valign="top" width="151">
 196312121990031003
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.3pt;" valign="top" width="142">
 Penanggungjawab
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 3
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 184.3pt;" valign="top" width="246">
 Drs.
 Kukuh Mulyadi, MM
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 4.0cm;" valign="top" width="151">
 196201111986021001
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.3pt;" valign="top" width="142">
 Ketua
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 4
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 184.3pt;" valign="top" width="246">
 Frinta
 Pratama San, SE, AK, CA, AAPB
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 4.0cm;" valign="top" width="151">
 198310022008122002
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.3pt;" valign="top" width="142">
 Anggota
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 5
 
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 184.3pt;" valign="top" width="246">
 Jaswadi,
 SE, Ak, Msi, DBA
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 4.0cm;" valign="top" width="151">
 197711081999031003
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.3pt;" valign="top" width="142">
 Anggota
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 6
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 184.3pt;" valign="top" width="246">
 Imam
 Mulyono, SE, Ak, MSI
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 4.0cm;" valign="top" width="151">
 197505112001121002
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.3pt;" valign="top" width="142">
 Anggota
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 7
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 184.3pt;" valign="top" width="246">
 Agus Sugiarto, ST., M
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 4.0cm;" valign="top" width="151">
 196310301988031002
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.3pt;" valign="top" width="142">
 Anggota
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 8
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 184.3pt;" valign="top" width="246">
 Sugeng Riyanto, ST, MT
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 4.0cm;" valign="top" width="151">
 196304031989021001
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.3pt;" valign="top" width="142">
 Anggota
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 9 
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 184.3pt;" valign="top" width="246">
 Sulimin, SE
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 4.0cm;" valign="top" width="151">
 197409092000031001
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.3pt;" valign="top" width="142">
 Anggota
 </td>
 </tr>
</tbody></table>

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAee0ierxuu7hAEZwRjffqqxtnYBOYM8pPzFXeIcTZbmbcS8iomXoi1nk-MaFwHS2vuH8uNqdcbwjyQnp2PkB4ELVDkr3h0D0-wN2Ys3XtcogZ6jnibye6ctVB5aOaKxpZDCyyy863_iAJqObqQX3S-klDbiB2Cy7aBDZS-assPlRZkGxSR65QsPnn-c8/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAee0ierxuu7hAEZwRjffqqxtnYBOYM8pPzFXeIcTZbmbcS8iomXoi1nk-MaFwHS2vuH8uNqdcbwjyQnp2PkB4ELVDkr3h0D0-wN2Ys3XtcogZ6jnibye6ctVB5aOaKxpZDCyyy863_iAJqObqQX3S-klDbiB2Cy7aBDZS-assPlRZkGxSR65QsPnn-c8/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Panitia Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk
memfasilitasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, termasuk
melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah, menaksir ganti rugi, serta
mengadakan musyawarah dengan pihak yang berhak. Selain itu juga
bertugas memastikan pemberian ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang
terkena dampak pengadaan tanah.

Setelah membentuk Panitia Pengadaan
Tanah tersebut, Terdakwa Awan Setiawan mencari informasi dengan cara menanyakan
kepada saksi Romlah yang merupakan staf Ahli Direktur
Polinema terkait kepemilikan tanah di belakang Kampus Polinema. Selanjutnya
saksi Romlah mencan informasi kepada saksi Lukman
sesama dosen di Polinema, dan diperoleh informasi bahwa tanah yang
berada di belakang kampus Polinerria adalah milik saksi
Hadi Saritoso, namun masih petok D dan belum persertipikat.

Bahwa setelah mendapat informasi
tersebut, terdakwa Awan Setiawan memberitahu saksi Kukuh
Mulyadi selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Pollinema Tahun 2019, bahwa
tanah yang akan dibeli adalah tanah milik saksi Hadi Santoso. Selanjutnya
Terdakwa menyarankan agar saksi Kukuh Mulyadi meriemui saksi Hadi Santoso untuk
menyampaikan pesan dari terdakwa:

Bahwa setelah saksı Kukun Mulyadi
menemui saksi Hadi Santoso untuk menyampaikan pesan terdakwa Awan Setiawan
tersebut, selanjutnya pembicaraan tentang rencana
pembelian tanah dilakukan secara langsung oleh terdakwa Awan Setiawan dengan
saksi Hadi Santoso dengan cara bertemu di kantor terdakwa Awan Setiawan,

Bahwa selanjutnya saksı Hadi Santoso
menyampaikan kepada terdakwa Awan Setiawan bahwa saksi Hadi Santosa bersedia
menjual 2 (dua) bidang tanah kosong miliknya di Jalan Pisang Kipas Kelurahan
Jatimulyo, Kota Malang kepada Polinema apabila pihak Polinerna bersedia juga
untuk membeli 1 (satu) bidang tanan milik sepupunya yang bernama Kamsijah dkk karena apabila tidak dibeli maka tidak
ada akses jalan masuk untuk tanah milik Kamsijah dkk. Atas permintaan saksi
Hadi Santoso tersebut terdakwa menyetujuinya. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjduglZYnrhzySGpxwHl8BUBzBdatCVWVnk-ftRjLnO7AQSLzXD6grhKfLjsMY4RcBtLXiBPFJNj_T9YT0fgfwhRpmxiUNUJ0mwo0bCfMu5zIr69DoNMNRGi4mAeOYJ0AmY6G5Ao69V3k0EeBuLSfQDZHQZQpq0dsrn_SCFVez-4coWDztxz246tlU8D0k/s1280/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjduglZYnrhzySGpxwHl8BUBzBdatCVWVnk-ftRjLnO7AQSLzXD6grhKfLjsMY4RcBtLXiBPFJNj_T9YT0fgfwhRpmxiUNUJ0mwo0bCfMu5zIr69DoNMNRGi4mAeOYJ0AmY6G5Ao69V3k0EeBuLSfQDZHQZQpq0dsrn_SCFVez-4coWDztxz246tlU8D0k/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa setelah mendapatkan kepastian dari
Terdakwa Awan Setiawan bahwa Polinema bersedia untuk membeli 3 bidang tanah
tersebut, selanjutnya saksi Hadi Santoso mendaftarkan 3 bidang tanah tersebut
ke Kantor Pertanahan Kota Malang melalui Program PTSL tahun 2019, yaitu:

<p class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l6 level1 lfo3; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">1.<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> Bidang
tanah dalam buku kerawangan Kelurahan Jatimulyo Persil V. 57 a S II 3918 Ha
Blok Langgar tercatat persil 407 atas nama P. Lamini Sarto dengan luasan 494 m²

Dokumen yang
dilampirkan adalah:

<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 1.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -7.05pt;">-<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">   Permohonan,
pada pokoknya berisi ; permohonan atas Objek Tanah luas permohonan 4.000 m² dan
terbit sertipikat 3.708 M2 atas nama Hadi Santoso Cs. berbatasan dengan utara
jalan, selatan: Hadi Santoso cs: Timur: Pabrik/Gudang Barat: Herman.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 1.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -7.05pt;">-<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">   Surat
Pernyataan Hibah (dengan menyebutkan tanah Petok D Nomor C. 407 Persil 57a
Kelas S.II), Surat Pernyataan Hibah dibuat oleh Hadi Santoso, ditandatangani
oleh 1. Hadi Santoso, 2. Aminah, 3. Sujiati; 4. Djumarwan; 5. Djoko Sulistyo;
6. Karihantong: 7. Anin Ovanti, 8. Frida Okti Dwi Lestari mengetahui Hadi
Santoso selaku ketua RW IV dan Siswoyo selaku Ketua RT 5 Kelurahan Jatimulyo,
tertanggal 06 Pebruan 2019.

<p class="MsoListParagraph" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l6 level1 lfo3; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">2.<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">     Bidang
tanah miring sebelah Barat berbatasan dengan sempadan sungai dan atau Badan Air
wilayah BBWS Braritas, dalam buku kerawangan Kelurahan Jatimulyo tercatat huruf
'd' dengan gambar bidang diarsir,

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 1.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -7.05pt;">-<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">   Surat
Pernyataan Hibah (dengan menyebutkari tanah Petok D'Nomor C. 407 Persil 42
Kelas 5.1) Surat Pernyataan Hibah dibuat oleh Hadi Santoso, ditandatangani oleh
1. Hadi Santoso; 2. Aminah; 3. Sujiati: 4. Djumarwan: 5. Djoko Sulistyo; 6.
Karihantonios 7. Anin Ovanti, 8. Frida Okti Diwi Lestari mengetahui Hadi Santoso
selaku ketua RW IV dan Siswoyo selaku Ketua RT 5 Kelurahan Jatimulyo,
tertanggal 06 Pebruari 2019.

<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 1.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -7.05pt;">-<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">   Surat
Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ9Hxwx0Cw2bTLqF_kUkZOtC3wotQinMVZFMEqOrHDB0OqPAwE5DHGcTTI2cNIC2vgskELUc3i5enUAORxBlpiGrZPokPfFHwTDrJkf0DYBoCOeHj3StmfRs5bTi6_YqDjTHYocRSMgyS-zciTi3CBOnOVU59JIAiPY6D555kmcar5KSNUeCmEg3ECPO8/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ9Hxwx0Cw2bTLqF_kUkZOtC3wotQinMVZFMEqOrHDB0OqPAwE5DHGcTTI2cNIC2vgskELUc3i5enUAORxBlpiGrZPokPfFHwTDrJkf0DYBoCOeHj3StmfRs5bTi6_YqDjTHYocRSMgyS-zciTi3CBOnOVU59JIAiPY6D555kmcar5KSNUeCmEg3ECPO8/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>3.<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">   Bidang
tanah dalam buku kerawangan Kelurahan Jatimulyo tercatat persil 407 atas nama
P. Lamini Sarto dengan luasan 0097 m³ berbentuk segi empat rampesium dengan
batas gung meruncing, berbentuk tanah miring menjorok ke bawah berbatasan
dengan sempadan sungal dan atau Badan Air wilayah BBWS Brantas

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; text-align: justify;">Dokumen yang cilampirkan adalah :

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 1.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -7.05pt;">-<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">   Surat
Pemyataan Hibah (dengan menyebutkan tanah Petok D nomor C 407 Persil 57a Kelas
5.11. Surat Pernyataan Hibah dibuat oleh Hadi Santoso, ditandatangani oleh 1.
Kamsijati, 2. Asiyan, 3. Sri Astutik dan 4. Jumarianto mengetahui Madi Santoso
selaku ketua RW TV dan Siswoyo selaku Ketua RT 5 Kelurahan Jatimulyo,
tertanggal 06 Pebruari 2019.

Bahwa ternyata dalam rangka melakukan sertifikasi terhadap tanah yang akan dijual kepada
pihak Polinema, saksi Hadi Santoso tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
ketentuan perundang-undangan tentang pertanahan karena tanah yang akan dijual
merupakan Sempadan Sungai dan dokumen hibah pun tidak sesuai. Namun, permohonan
sertifikasi atas 3 (tiga) bidang tanah tersebut tetap diproses oleh pihak
Kementenan Agraria/Badan Pertanahan Nasional Kota Malang.

Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2020,
saat dilaksanakan Rapat Rutin di jajaran Keuangan Polinema, terdakwa Awan
Setiawan selaku Direktur Polinema yang memimpin rapat tersebut menunjuk saksi Suwrano secara lisan sebagai Koordinator Kegiatan Pembelian
Tanah untuk Perluasan Kampus Polinema dengan pertimbangan bahwa Ketua Panitia
Pengadaan Tanah tahun 2019 yaitu saksı Kukuh Mulyadi telah pensiun. Namun
ternyata penunjukan lisan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan
Surat Keputusan Direktur Polinema tentang Panitia Pengadaan Tanah Polinema
terbaru.

Kemudian pada bulan April 2020 bertempat
di ruangan terdakwa Awan Setiawan, dilakukan pertemuan antara Terdakwa Awan
Setiawan dengan saksi Hadi Santoso yang dihadiri juga oleh saksı Halid Hasan dan saksi Suwarno yang membahas mengenai
jual beli tanah Polinema, yang mana dalam pertemuan tersebut Terdakwa Awan
Setiawan menyampaikan bahwa terkait jual-belli tanah tersebut harus ditunjuk
Appraisal untuk menilai 3 (tiga) bidang tanah yang akan dibeli Polinema,

Selanjutnya Terdakwa Awan Setiawan
menanyakan kepada yang hadir, siapa yang ada kenalan Appraisal, lalu saksi
Halid Hasan mengatakan bahwa saksi Halid Hasan mempunyai kenalan seorang
Appraisal bernama Fatah, namun ketika ditelpon
tidak diangkat, kemudian saksi Hadi Santoso menyampaikan
kalau saksi Hadi Santoso juga memiliki kenalan Appraisal. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm_8sy11uZls6Emt3mh7V4fuASdFf-mRWCf_Fg8BWCiXhoQkwUpFnT9pUFPpMG5YZkIevebr9S0-zf6O6Gc9NsKRD0abHmrFf_-Xx5p4S7ZWv0byF11PA0m4_Y_0E7mXPx-aJui_-1plnRT0a5r1WbfQQH-zKyaW2IxqeirLBlnbUpvrjxSI0BY2Uks3o/s1280/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="970" data-original-width="1280" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm_8sy11uZls6Emt3mh7V4fuASdFf-mRWCf_Fg8BWCiXhoQkwUpFnT9pUFPpMG5YZkIevebr9S0-zf6O6Gc9NsKRD0abHmrFf_-Xx5p4S7ZWv0byF11PA0m4_Y_0E7mXPx-aJui_-1plnRT0a5r1WbfQQH-zKyaW2IxqeirLBlnbUpvrjxSI0BY2Uks3o/w640-h486/8.jpg" width="640" /></a></div>Mendengar hal itu Terdakwa Awan Setiawan
langsung mernerintahkan saksi Suwarno untuk bersama dengan saksi Hadi Santoso menemui Appraisal kenalannya tersebut, namun setelah
bertemu ternyata Appraisa tersebut tidak mau menghitung atau menilai karena
tanah yang akan dijual masih belum SHM, selanjutnya saksi Suwamo melaporkan
hasil pencarian Appraisal kepada Terdakis Awan Setiawan.

Bahwa selanjutnya pada bulan Desember
2020, saksi Hadi Santoso menyampaikan kepada saksi Suwarno bahwa Sertifikat Hak
Milk (SHM) atas 3 (tiga) objek tanah yang akan dijual kepada pihak Pulinema SHM
sudah selesai, yaitu:

1.<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">   Sertipikat Hak Milik no. 8917 tanggal 31
Oktober 2019 luas tercatat di sertipikat 2.654 m2 atas nama ; 1. Hadi Santoso;
2. Aminah; 3. Sujlat; 4. Djumarwan; 5. Djoko Sulistyo: 6. Karihantono: 7. Anin
Ovanti; 8. Frida Okti Dwi Lestari

2.<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">   Sertipikat Hak Milik no. 8918, tanggal
18 Agustus 2019 seluas 3,709 m² atas nama ; 1. Hadi Santoso; 2. Aminah; 3.
Sujiati; 4. Djumarwan; 5. Djoko Sulistyo; 6. Karihantono, 7. Anin Ovanti; 8.
Frida Okti Dwi Lestan.

3.<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">   Setipikat Hak Milik no. 09055, tanggal
31 Oktober 2019 luas tercatat di sertipikat 742 m², atas nama ; 1. Kamsijah; 2.
Asiyah: 3. Ani Astutik, dan 4. Jumarianto

Atas informasi
tersebut, saksi Suwarno melaporkan kepada terdakwa Awan Setiawan, kemudian
saksi Suwarno mencari Appraisal untuk menilai 3 (tiga) bidang tanah saksi Hadi
Santoso yang akan dijual ke Polinema tersebut, akhirnya didapat Appraisal /
KIPP Satria Iskaridar Setiawan & Rekan beralamat di Sawojajar Malang,

Selanjutnya saksi Suwarno melaporkan
kepada terdakwa Awan Setiawan kalau ada Appraisal yang bersedia untuk melakukan
penilaian bidang tanah milik saksi Hadi Santoso yang akan dibeli Polinema. Atas
informasi tersebut terdakwa Awan setiawan menyetujuinya. Selanjutnya tanpa dibuatkan kontrak kerja, pihak Polinema
melalui Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran uang muka berdasarkan bukti
invoice nomor 0190/INV/SISCO-MLG/XII/20 tanggal 21 Desember 2020 uraian
pembayaran uang muka untuk penunjukan appraisal kepada KJPP Satria Iskandar
Setiawan & Rekan sebesar Rp5.345.455

Bahwa selanjutnya Terdakwa Awan Setiawan
melakukan kesepakatan dengan saksi Hadi Santoso terkait harga tanah yang dibeli
Polinema, yaitu sebesar Rp6.000.000 per m² sebagaimana Berita Acara Musyawarah
Ganti Rugi Tanah Nomor: 230.8/PPK/DIPA/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020. Setelah
mendapat informasi, terdakwa Awan Setiawan terkait adanya kesepakatan harga
tersebut, selanjutnya saksi Suwarno menghubungi KJPP Satria Iskandar Setiawan
& Rekan, menanyakan hasil Penilaiannya namun dijawab belum selesai.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga
tanah tersebut, selanjutnya terdakwa Awan Setiawan meminta informasi terkait
dengan prediksi pajak dan pengurusan jual beli antara pihak Polinema dengan
saksi Hadi Santoso atas objek tanah SHM No. 8917, 8918, 9055 kepada Notaris
Arlina SH., M.Kn (Almarhum) Notaris PPAT Kota Malang, <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv3YBGWtqhzwc_xy6t1s2msWaVx9HN4nibVgkrlPV3etOvKu8PV1ZCgcC-7d0wTxjDUvNGxf0dCGTiNkTFFGPI2rtR9bLfEETz2F6AOrYf8c35uWym-1WfRM9NrygrQ-RNWpAuTBJWlie1HUgWDkS77vxB5qctCokF-Qv5kKrRRb-kCDKM6hkKGJuFjow/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgv3YBGWtqhzwc_xy6t1s2msWaVx9HN4nibVgkrlPV3etOvKu8PV1ZCgcC-7d0wTxjDUvNGxf0dCGTiNkTFFGPI2rtR9bLfEETz2F6AOrYf8c35uWym-1WfRM9NrygrQ-RNWpAuTBJWlie1HUgWDkS77vxB5qctCokF-Qv5kKrRRb-kCDKM6hkKGJuFjow/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya Notaris Arlina.SH., M.Kn
(Almarhum) Notaris PPAT Kota Malang mengirimkan surat kepada terdakwa Awan Setiawan
dengan Nomor surat: 417/AR/X11/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Rincian
Biaya Pengurusan Jual Beli SHM No. 8917, 8918, 9055 yang pada pokoknya berisi
Prediksi pajak dan pengurusan yang harus dibayar Polinema secara keseluruhan
adalah sebesar Rp3.020.560.000

Selain itu Notaris Arina SH., M.Kn (Almarhum)
Notaris PPAT Kota Malang juga bersurat kepada saksi Hadi Santoso melalui surat
nomor 418/AR/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Rincian Biaya Pengurusan
Jual Beli SHM No: 8917, 8918, 9055 yang pada pokoknya berisi Prediksi pajak dan
biaya pengurusan yang narus dibayar oleh Penjual (Had Santoso) secara
keselúruhan adalah sebesar Rp4.324 920.000

Bahwa selanjutnya karena kegiatan
pengadaan tanah tidak direncanakan, pada tanggal 23 Desember 2020 Terdakwa Awan
Setiawan merevisi anggaran kegiatan pengadaan tanah tersebut dengan cara
merevisi akun 537111 - Belanja Modal Tanah yang direvisi dengan uraian Pembebasan
Tanah Pengembangan Kampus Polinerna, sebanyak 1,00 Paket, dimana Penganggaran
Pengadaan Tanah Polinema pada DIPA BLU tersebut dibuat per paket seakan-akan
lunas pada satu tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30
Desember 2020, sebelum dibuatkan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PP3B) terdakwa
Awan Setiawan memerintahkan saksi DR. Luchis Rubianto, LRSC, MMT selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Direktur Polinema Nomor: 471 tahun 2020
tanggal 1 Maret 2020 untuk mengajukan permohonan Pembayaran melalui Bendahara
Pengeluaran dengan menandatangani dokumen kelengkapan administrasi pembavaran
diantaranya:

<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l7 level1 lfo6; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">·<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">  Berita
Acara Pembayaran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Sdr.
DR. Luchis Rubianto, LRSC, MMT), Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
(SPTB) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (DR. Luchis Rubianto, LRSC, MMT)

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l7 level1 lfo6; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">·<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">   Tanpa
ada lampiran bukti dukungnya berupa Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah;
Akta Pelepasan Hak; Akta Pengikatah Jual Bell, Berita Acara Pelepasan atau
penyerahan hak atas Tanah Nomor Akta Kuasa menjual

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l7 level1 lfo6; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">·<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">   Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (DR. Luchis
Rubianto, LRSC, MMT)

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l7 level1 lfo6; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">·<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">    Surat
Perintah Membayar (SPM) dan Pejabat Periandatangan SPM (PPSPM) (Drs. Halid
Hasan, Mstrat HRM)

<p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l7 level1 lfo6; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">·<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">   Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutiak (SPT)M) dari Direktur Polinema (Sdr. Awan
Setiawan) telah melakukan pembayaran kepada saksi Hadi Santoso selaku pemilik
tanah, senilai Rp. 3.873.500.000,- (bga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga
juta lima ratus ribu rupiah). <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaF69Rst_XFC6EOfrQ8Zixrfjs3LxirjneBL87wOP9HyFOCXnjRmPlSwijUxOSfPSnGjIEgyr9XH41u61knyGtKKS8L4c576cDYPqRNMUrE5CWi-zOamkjoBXFo1uVFn0SCHKvO3_AqlLtNK3HcSrLAZ9xkGKdaRoLKN2VUzWgWkFhgtwfJtwe1-z5FQw/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgaF69Rst_XFC6EOfrQ8Zixrfjs3LxirjneBL87wOP9HyFOCXnjRmPlSwijUxOSfPSnGjIEgyr9XH41u61knyGtKKS8L4c576cDYPqRNMUrE5CWi-zOamkjoBXFo1uVFn0SCHKvO3_AqlLtNK3HcSrLAZ9xkGKdaRoLKN2VUzWgWkFhgtwfJtwe1-z5FQw/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Dimana pembayaran sebesar Rp3.873.500.000
dilakukan secara transfer ke rekening Bank BNI Kantor Cabang Brawijaya nomor
1149537046 atas nama HADI SANTOSO tanggal 30 Desember 2020

Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan
Januan 2021, saksı Suwarno memperoleh informasi dari Appraisal Satra Ikandar
Setiawan & Rekan bahwa draft hasil penilaian sementara atas 3 bidang tanah
milik saksi Hadi Sahtoso yang dijual ke Polinema sudah selesai dinilai dengan
harga Rp3.000.000 per m³

Selanjutnya informasi tersebut
disampaikan kepada terdakwa Awan Setiawan, lalu Terdakwit Awan Setiawan
memerintahkan saksi Suwarno agar menyampaikan kepada pihak Appraisal untuk
bersedia meninggikan lagi hasil penilaiannya paling tidak nilainya mendekati
dengan harga yang telah disepakati oleh terdakwa Awan Setiawan dengan saksi Hadi
Santoso, yaitu senilai Rp6.000.000 per m² selanjutnya setelah dilakukan
penghitungan ulang oleh KIPP atas objek tanah saksi Hadi Santoso tersebut
ternyata hasil penilaianya sudah tidak bisa dinaikan
lagi seperti yang diinginkan oleh terdakwa Awan Setiawan, sehingga diputuskan
oleh terdakwa Awan Setiawan untuk tidak menggunakan Appraisal dalam jual beli
tanah Polinema tersebut.

Bahwa bulan Januari 2021, terdakwa Awan
Setiawan mengundang saksi Hadi Santoso, Notaris Arlina, SH, MKn (alm) bersama
dengan saksi Puspita Ika dan saksi Sri Rahayu, saksi Halid hasan, saksi Printa,
saksi Suwarno serta saksi Agus terkait Perjanjian Perikatan Jual Beli atas 3
(tiga) bidang tanah antara saksi Hadi Santoso (penjual) dengan Terdakwa Awan
Setiawan selaku Direktur Polinema (Pembeli) sebagaimana beberapa dokumen
sebagai berikut:

<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo7; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">1.<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">  Akta
Kuasa Menjual No. 01 tanggal 4 Januari 2021 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual
Beli No. 4 tanggal 7 Januari 2021 yang dibuat oleh Notaris Arlina, SH, MKn,
atas sebidang tanah SHM Nomor: 08917 seluas 2.654 m²

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l2 level1 lfo7; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">2.<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;"> Akta
Kuasa Menjual No. 02 tanggal 4 Januan 2021 dan Akta Perjanjian Pengikatan Jual
Beli No. 07 tanggal 7 Januan 2021 yang dibuat oleh Notaris Arlina, SH, MKn,
atas sebidang tanah SHM Nomor: 08918 seluas 3.708 m²;

Bahwa total harga jual beli atas 3
(tiga) bidang tanah antara Terdakwa Awan Setiawan dan saksi Hadi Santoso adalah
sebesar Rp42.624.000. Selanjutnya berdasarkan 3 (tiga) Perjanjian Pengikatan
Jual Beli (PPJB) tersebut, semua bidang tanah dilakukan pembayaran secara
bertahap lebih dari 12 (dua belas) bulan dan lewat satu tahun anggaran serta
tidak ada akuisisi aset dari setiap paket yang dibayarkan dalam DIPA

Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran
secara bertahap oleh Terdakwa Awan Setiawan selaku Direktur Polinema yang
berperan sebagai pihak pembeli kepada saksi Hadi Santoso selaku Penjual dengan
total sebesar Rp22.624.000.000 yang perinciannya adalah sebagal berikut:

<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo8; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">1.<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">  Tahap
I. dasarnya adalah Benta Acara Pembayaran Nomor: 244.37/PPK/DIPA/XII/2020
tanggal 30 Desember 2020 (tanpa ada bukti dukung kegiatan), SPP, SPTB, SPM
dengan nilai Rp3.873.500.000 yang ditransfer ke Rekening Bank BNI Kantor Cabang
Brawijaya nomor 114 9357046 atas nama Hadi Santoso tanggal 30 Desember 2020.

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo8; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">2.<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">  Tahap
IL, dasarnya adalah:

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 1.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -7.05pt;">-<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">   Berita
Acara Pembayaran Nomor 19/PPK/DIPA/1/2021 tanggal 29 Januan 2021 dengan
lampiran dokumen

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 1.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -7.05pt;">-<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">   Berita
Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah Nomor: 230.8/PPK/DIPA/XII/2020, tanggal 7
Desember 2020 (dokumen tidak ada dan baru dibuat tahun 2022)

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 1.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -7.05pt;">-<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">   Berita
Acara Pelepasan atau penyerahan hak atas Tanah Nomor 31/PPK/DIPA/1/2021 tanggal
7 Januari 2021.

Pembayaran dengan cara ditransfer ke
Rekening Bank BNI Kantor Cabang Brawijaya nomor 114 9357046 atas nama Hadi
Santoso tanggal 29 Januari 2021.<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"> </div>

<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 21.3pt; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l5 level1 lfo8; text-align: justify; text-indent: -14.2pt;">3.<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">     Tahap
III, dasarnya adalah ;

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 1.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -7.05pt;">-<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">   Berita
Acara Pembayaran Nomor: 180.06/PPK/DIPA/IX/2021 tanggal 28 September 2021 dengan
lampiran

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 1.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -7.05pt;">-<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">   Berita
Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah Nomor: 230.8/PPK/DIPA/XII/2020, tanggal 7 Desember
2020

<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; margin-left: 1.0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l3 level1 lfo4; text-align: justify; text-indent: -7.05pt;">-<span style="font-feature-settings: normal; font-kerning: auto; font-language-override: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; line-height: normal;">   Berita
Acara Pelepasan atau penyerahan hak atas Tanah Nomor: 3.1/PPK/DIPA/1/2021, tanggal
7 Januari 2021

Pembayaran dengan cara di transfer ke
Rekening Bank BNI Kantor Cabang Brawijaya nomor 1149357046 atas nama Hadi
Santoso tanggal 01 Oktober 2021.

Bahwa setelah menerima pembayaran
tersebut, selanjutnya saksi Hadi Santoso membagikan uang pembayaran tanah yang
diterima dari Polinema atas pembelian 3 (tiga) bidang tanah tersebut dengan
rincian sebagai berikut:

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-yfti-tbllook: 1184;">
 <tbody><tr>
 <td style="border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 No
 </td>
 <td style="border-left: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 248.1pt;" valign="top" width="331">
 Penerima
 </td>
 <td style="border-left: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 134.65pt;" valign="top" width="180">
 Jumlah
 (Rp)
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 1.
 
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 248.1pt;" valign="top" width="331">
 Aminah
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 134.65pt;" valign="top" width="180">
 2.300.000.000-
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 2.
 
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 248.1pt;" valign="top" width="331">
 Djokio
 Sellistyo (ahli waris Sukadi)
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 134.65pt;" valign="top" width="180">
 800.000.000,-
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 3.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 248.1pt;" valign="top" width="331">
 Sujati
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 134.65pt;" valign="top" width="180">
 1.300.000.000,-
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 4.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 248.1pt;" valign="top" width="331">
 Anin
 (ahli waris Supaat)
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 134.65pt;" valign="top" width="180">
 650.000.000,-
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 5.
 
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 248.1pt;" valign="top" width="331">
 Frida
 (ahli waris Supaat)
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 134.65pt;" valign="top" width="180">
 650.000.000,-
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 6.
 
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 248.1pt;" valign="top" width="331">
 Hadi
 Santoso
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 134.65pt;" valign="top" width="180">
 2.300.000.000,-
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 7.
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 248.1pt;" valign="top" width="331">
 Jumarwan
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 134.65pt;" valign="top" width="180">
 2.300.000.000,-
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 8.
 
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 248.1pt;" valign="top" width="331">
 Karihantono
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 134.65pt;" valign="top" width="180">
 2.300.000.000,-
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 9.
 
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 248.1pt;" valign="top" width="331">
 Sri
 Astutik (ahii waris Kasminah)
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 134.65pt;" valign="top" width="180">
 150.000.000,-
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 10.
 
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 248.1pt;" valign="top" width="331">
 Sunsarianto
 (ahli waris Kasminah)
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 134.65pt;" valign="top" width="180">
 150.000.000,-
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 11.
 
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 248.1pt;" valign="top" width="331">
 Asiyah
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 134.65pt;" valign="top" width="180">
 401
 453.054,-
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 12
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 248.1pt;" valign="top" width="331">
 Kamijah
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 134.65pt;" valign="top" width="180">
 300.000.000,-
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 13.
 
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 248.1pt;" valign="top" width="331">
 Arlina
 (alm) (notaris) biaya admin notaris 
 (pembayaran
 PPH +BPHTB Pajak Terhutang, 
 cek
 Zona, akta menjual ke Hadi Santoso, 
 Akta
 Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan 
 Kuasa
 Menjual ke Polinema)
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 134.65pt;" valign="top" width="180">
 4.324.920.000
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 28.1pt;" valign="top" width="37">
 14.
 
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 248.1pt;" valign="top" width="331">
 Polinema
 (pajak)
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 134.65pt;" valign="top" width="180">
 3.020.560.000,-
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="2" style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 276.2pt;" valign="top" width="368">
                                Total
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 134.65pt;" valign="top" width="180">
 20.946.933.054
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="2" style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 276.2pt;" valign="top" width="368">
 Jumlah
 Pembayaran
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 134.65pt;" valign="top" width="180">
 22.624.000.000-
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td colspan="2" style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 276.2pt;" valign="top" width="368">
 Selisih
 (Jumlah Pembayaran Total)
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 134.65pt;" valign="top" width="180">
 1.677.066.946
 </td>
 </tr>
</tbody></table>

Bahwa terhadap selisih sebesar
Rp1.677.066.946 dari jumlah uang yang diterima sebesar Rp22.624.000.000 digunakan
untuk kebutuhan/keperluan pribadi saksi Hadi Santoso,

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm1PUYPzZW0I4pfS14LvyRoC6qPCS8S7uhToGASiQYnMYmFjkFEvwhpZiKhWc7TPWXx6QbwjlheOhosVYYpVQLPP1b-1jHxY8zEDScnTngOIVsrDdZw-2UqExJijFeorW0rrO0LDGqSjADUxlrMvxTGoOoh-jUgAW24FMQrRuIo5waRDoCQXuiwyPPVXw/s1280/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="970" data-original-width="1280" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgm1PUYPzZW0I4pfS14LvyRoC6qPCS8S7uhToGASiQYnMYmFjkFEvwhpZiKhWc7TPWXx6QbwjlheOhosVYYpVQLPP1b-1jHxY8zEDScnTngOIVsrDdZw-2UqExJijFeorW0rrO0LDGqSjADUxlrMvxTGoOoh-jUgAW24FMQrRuIo5waRDoCQXuiwyPPVXw/w640-h486/9.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Juni
2023 saksi Hadi Santoso meminta kepada saksi Puspita Tka Hapsan yang merupakan
putri Notaris Arlina, SH, MIKn (alm) untuk menarik/mengambil sebagian dan uang
yang telah dititipkan oleh saksi Hadi Santoso kepada Notaris Arlina, SH, MKn
(alm) sebesar Rp4.324.920.000 yang mana ternyata dan nominal tersebut telah
dibayarkan untuk pembayaran jasa notaris dan pajak temutang penerbitan ketiga
SHM (8917, 8918, 9055) sebesar Rp940.211.100.-,

Kemudian saksı Hadi Santoso meminta
saksi Puspita Ika Hapsari untuk mengirimkan kembali uang sebesar Rp982.800.000
tersebut ke Rekening BRI Cabang Malang Nomor Rekening 005101212621508 atas nama
Hadi Santoso, dengan alasan untuk pembayaran pajak, lalu saksi Puspita Ika
Hapsani memenuhi permintaan saksi Hadi Santoso tersebut sebagaimana dokumen
RTGS tertanggal 12 Juni 2023, namun ternyata uang tersebut tidak digunakan
untuk pembayaran pajak melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Hadi
Santoso

Bahwa jual beli tanah antara Terdakwa
Awan Setiawan selaku Direktur Polinema sebagai pembeli dengan saksi Hadi
Santoso selaku penjual terhadap 3 (tiga) bidang tanah tersebut poak sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah karena berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Malang Perkotaan Malang Utara tahun
2015-2035, dengan incian sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah datar luas
2,654 m², masuk Zona Perumahan kepadatarı sedang (R-3)

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_89IuY57ntIOolMCipEm4OHNeWfE2qUbKaPQCiRnrhKlsD_bhRiA4NauSJjvbrb3FNoQsIlwVIzC2pH2Z33kC3Sgf1w3oNAG20H4-K9P90FMBJdKEThhfmA6M-Ab3oiHM_TydvNqKVfR1WNwEfs4_Tk5dNIcN746x_c2DPRjEeaGE0nRZ0lfWDYR-Wkk/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_89IuY57ntIOolMCipEm4OHNeWfE2qUbKaPQCiRnrhKlsD_bhRiA4NauSJjvbrb3FNoQsIlwVIzC2pH2Z33kC3Sgf1w3oNAG20H4-K9P90FMBJdKEThhfmA6M-Ab3oiHM_TydvNqKVfR1WNwEfs4_Tk5dNIcN746x_c2DPRjEeaGE0nRZ0lfWDYR-Wkk/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan dokumen Tabel Pertapalan
Luasan masing-masing bidang tanah tersebut diatas dikaji dan segi manfaat dan
peruntukanya adalah sbb:

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-yfti-tbllook: 1184;">
 <tbody><tr style="height: 31.2pt; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-irow: 0;">
 <td rowspan="2" style="border: solid windowtext 1.0pt; height: 31.2pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 56.35pt;" valign="top" width="75">
 Objek
 
 Nomor
 </td>
 <td colspan="3" style="border-left: none; border: solid windowtext 1.0pt; height: 31.2pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 319.05pt;" valign="top" width="425">
 Luas
 Pertampalan Sesuai Peta Rencana Pola
 Ruang
 TRW 2022 2042
 </td>
 <td rowspan="2" style="border-left: none; border: solid windowtext 1.0pt; height: 31.2pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 70.9pt;" valign="top" width="95">
 Luas
 Total 
 (m²)
 </td>
 </tr>
 <tr style="height: 18.8pt; mso-yfti-irow: 1;">
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 18.8pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 127.7pt;" valign="top" width="170">
 Zona Ruang manfaat 
 Zona \Perlindungan 
 jalan dan badan air (m²)
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 18.8pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 3.0cm;" valign="top" width="113">
 Zona
 Perlindungan setempat (m²)
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; height: 18.8pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.3pt;" valign="top" width="142">
 Zona
 Perumahan kepedetan sedang (m²)
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 56.35pt;" valign="top" width="75">
 1
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 127.7pt;" valign="top" width="170">
 0
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 3.0cm;" valign="top" width="113">
 0
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.3pt;" valign="top" width="142">
 2,654
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 70.9pt;" valign="top" width="95">
 2,654
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 56.35pt;" valign="top" width="75">
 2
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 127.7pt;" valign="top" width="170">
 1,639
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 3.0cm;" valign="top" width="113">
 1,313
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.3pt;" valign="top" width="142">
 757
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 70.9pt;" valign="top" width="95">
 3,709
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 56.35pt;" valign="top" width="75">
 3
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 127.7pt;" valign="top" width="170">
 583
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 3.0cm;" valign="top" width="113">
 160
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.3pt;" valign="top" width="142">
 0
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 70.9pt;" valign="top" width="95">
 742
 </td>
 </tr>
 <tr>
 <td style="border-top: none; border: solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 56.35pt;" valign="top" width="75">
 Jumlah
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 127.7pt;" valign="top" width="170">
 2,222
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 3.0cm;" valign="top" width="113">
 1,473
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 106.3pt;" valign="top" width="142">
 3,411
 </td>
 <td style="border-bottom: solid windowtext 1.0pt; border-left: none; border-right: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; width: 70.9pt;" valign="top" width="95">
 7,106
 </td>
 </tr>
</tbody></table>

Ketentuan tata bangunan: tinggi bangunan
selain bangunan rumah bentuk tunggal, rumah susun dan flat, guesthouse dan
homestay adalah maksimal 8 meter yang terdiri dari 2 lantai, 1 basement, tinggi
atap menyesuaikan bentuk atap yang digunakan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat
Ekspose dan Peninjauan Lapangan Nomor: 10/BAPL/BBWSB/PPNS/VI/2025 pada han
Senin tanggal 16 Juni 2025 atas bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan
Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Provinsi Jawa Timur, Sumber Air
Sungai Brantas: Titik koordinat BT/E 112 36.48.6" LS/S 79 56.29.9",
diperoleh hasil sebagai berikut:

Pelaksanaan Permintaan Barituan
Pengukuran/Peninjauan Batas Garis Sempadan Sungai:

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOkrUX00dkDLTLJGkKI8Fq592edu1c5InfuwL7-wDTZrbHJBG6AhB-Hwxw1ye3fpbLV4LbQxS312tw2EqntB7kudyf3AwAQFT5kKZCfWyygdinrXB1dqTAnlXQ4nvJDyQ_1wGPL5gnKVyV0l-qcSge2twnS2YnvkpqvtGjsRGRrs4l8NpLw-SL0jkjsKk/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOkrUX00dkDLTLJGkKI8Fq592edu1c5InfuwL7-wDTZrbHJBG6AhB-Hwxw1ye3fpbLV4LbQxS312tw2EqntB7kudyf3AwAQFT5kKZCfWyygdinrXB1dqTAnlXQ4nvJDyQ_1wGPL5gnKVyV0l-qcSge2twnS2YnvkpqvtGjsRGRrs4l8NpLw-SL0jkjsKk/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan dokumen-dokumen di atas,
maka bidang tanah yang dibeli oleh terdakwa Awan Setiawan selaku Direktur
Polinema tidak memenuhi syarat manfaat untuk pembangunan sarana prasarana
perkuliahan, sebagaimana dimaksud dalam data dokumen Rencana Induk
Pengembangan. Politeknik Negeri Malang tahun 2010-2034, poin 5.7.3 dan poin:
6.7.3 serta dokumen Perencanaan Master Plan Politeknik Negeri Malang oleh Pola
Data Consultant tahun 2018 pada halaman 65

Selain itu, Pengadaan tanah Polinema
tahun 2020, dengan cara jual beli antara Direktur Polinema  terdakwa Awan Setiawan selaku Pembeli dengan
saksi Hadi Santoso selaku penjual dengan harga Rp6.000.000, per m2 dengan total
harga untuk 3 (tiga) bidang tanah dengan luas keseluruhan 7.104 m², dengan total
harga seluruhnya sebesar Rp42.624.000.000, yang mana nilai tersebut ditentukan
oleh Direktur Polinema terdakwa Awan Setiawan tanpa didasarkan atas Hasil
Penilaian oleh Appraissar dari Kantor Jasa Penital Publik. Terlebih lagi dalam
rangka merapikan perbuatannya Terdakwa Aswan Setiawan baik secara sendiri
ataupun bersama dengan saksi Hadi Santoso membuat beberapa dokumen pengadaan
secara (backdate/tanggal mundur) antara lain:

Bahwa perbuatan Terdakwa Awan Setiawan
selaku selaku Direktur Politeknik Negeri Malang Penode Tahun 2017 s/d tahun
2021 baik secara sendiri sendiri maupun bersame sama dengan saksi Hadi Santoso
sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan ;

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF0t3kUx255FB2ZjyS6EOxd_WNNN99H-lmspxtXiOCmjbupuj0J5MpiBGdR5eS4d81Ahr9lO_n0X_sad07K4-P_pim_2aqOqXNMCyQ6DnoAf2e5TCeGr1pIndUNAqgpgg9FH6tIgzVv0xrEfCMJ7_e8o5bwYUe5UYgDh0-UfsnhBylXP4OoPwLFTrJwc0/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhF0t3kUx255FB2ZjyS6EOxd_WNNN99H-lmspxtXiOCmjbupuj0J5MpiBGdR5eS4d81Ahr9lO_n0X_sad07K4-P_pim_2aqOqXNMCyQ6DnoAf2e5TCeGr1pIndUNAqgpgg9FH6tIgzVv0xrEfCMJ7_e8o5bwYUe5UYgDh0-UfsnhBylXP4OoPwLFTrJwc0/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>A. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

a)
untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bum, air dan ruang angkasa tersebut,

Pasal 3 ayat (1): Sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Pemerintah <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTDy8NuyeQ8cVYLM0H_4lRGJDjQR79LqYc8D7ohpFNYhX9aVxHKmsd8WsFl-S0yFlkhRXYVujSstj6pFiyrq0rFs1v8oxIbq46BfcdWTaX_W3U23xktYL5sf3Ase5f0GPcieiCUSMWFYDQVAtSW5Pz1i71i_ZFnnNsPeH4uvHpxEkUr-bA1pOG-6xtDNE/s1280/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="970" data-original-width="1280" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTDy8NuyeQ8cVYLM0H_4lRGJDjQR79LqYc8D7ohpFNYhX9aVxHKmsd8WsFl-S0yFlkhRXYVujSstj6pFiyrq0rFs1v8oxIbq46BfcdWTaX_W3U23xktYL5sf3Ase5f0GPcieiCUSMWFYDQVAtSW5Pz1i71i_ZFnnNsPeH4uvHpxEkUr-bA1pOG-6xtDNE/w640-h486/8.jpg" width="640" /></a></div>D. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah;

(2)
BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan mengacu pada standar
akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh
menters/ pimpinan lembaga / gubernur / bupati walikota sesuai dengan
kewenangannya </div><div style="text-align: justify;"> F. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diubah
terakhir kall dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015:

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje3JD9OmD8UhCAom_DPAGuK9hYPgQmhtMf7Cyv7x2lti5tAfX5U6H5pTZiVonaq4kFzfIEumc-vgdhcI8kJKDf9EyL28OM2Pzsf9MiJb7DmSsR9eHPOUys-PI9IUznv3Fo4r_u90Vod16KgC-sP8LULOOL8oGrurw3pCYnJPLlnG2kcba8m9BKgm9qf3k/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEje3JD9OmD8UhCAom_DPAGuK9hYPgQmhtMf7Cyv7x2lti5tAfX5U6H5pTZiVonaq4kFzfIEumc-vgdhcI8kJKDf9EyL28OM2Pzsf9MiJb7DmSsR9eHPOUys-PI9IUznv3Fo4r_u90Vod16KgC-sP8LULOOL8oGrurw3pCYnJPLlnG2kcba8m9BKgm9qf3k/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>G. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa
Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan
Barang jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa permenntah

Pasal 5

3)
Dalam hal BLU belum menetapkan peraturan pimpinan BLU, tentang pelaksanaan
Pengadaan Barang Jasa pada BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan
dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun
2015.  <div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8IkxMx9uzbBoSVWam274fzGrmAVEryQ0gc6HvakqnNwm7KRdg-yMcrw20gjmVfMSZlFjoWUVhDCzku-ixnYD_7sVEg_pCpWiKgMsODZqS_Pij5rIe2iOau1r0Q13Sj1qz9QK_z7lQylHiJrQEO1k9WUpBzKfMpesvFTbY58o4qX5QPjh78l2dUHtbHDw/s1280/8.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="970" data-original-width="1280" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8IkxMx9uzbBoSVWam274fzGrmAVEryQ0gc6HvakqnNwm7KRdg-yMcrw20gjmVfMSZlFjoWUVhDCzku-ixnYD_7sVEg_pCpWiKgMsODZqS_Pij5rIe2iOau1r0Q13Sj1qz9QK_z7lQylHiJrQEO1k9WUpBzKfMpesvFTbY58o4qX5QPjh78l2dUHtbHDw/w640-h486/8.jpg" width="640" /></a></div>Pasal
53 ayat (4) yaitu: Instansi yang memerlukan tanah menggunakan hasil penilaian
jasa penilai dalam menentukan nilai jual bell atau tukar menukar atau cara lain
yang disepakati kedua belah pihak</div>

Bahwa berdasarkan uraian diatas,
Terdakwa Awan Setiawan selaku Direktur Pollinema yang berperan selaku pihak
pembeli baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Hadi
Santoso selaku Penjual telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendin atau
orang lain atau korporasi yaitu memperkaya saku Hadi Santoso atau Notaris
Anilina, SH. MKn (almh.) yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara sebesar Rp. 22.624.000.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus dua puluh
empat juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Terkait Pengadaan Tanah di
Lingkungan Politeknik Negeri Malang Tahun 2020 oleh Auditor pada Inspektorat
Jendral Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor:
39/R/Insp.Invitjen/IV/2024 tanggal 4 April 2024, dengan kesampulan

Perbuatan Terdakwa ASWAN SETIAWAN
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primer) Pasal 2 ayat (1) (Atau
Subsider Pasal 3) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (***)

</div>

Sidang Perkara Korupsi Pengadaan Lahan Perluasan Kampus Polinema Sebesar Rp22,6 M: Apakah Hanya Awan Setiawan Selaku Direktur Polinema Dan Hadi Santoso Selaku Penjual Lahan Yang Terlibat?

Korupsi News Pemerintahan Pendidikan Pidana Regional Tipikor Sidang Perkara Korupsi Pengadaan Lahan Perluasan Kampus Polinema Sebesar Rp22,6 M: Apakah Hanya Awan Setiawan Selaku Direktur Polinema Dan Hadi Santoso Selaku Penjual Lahan Yang Terlibat?

“Kalau tanah yang dijual oleh Hadi Santoso kepada Politeknik Ngeri Malang (Polinema) adalah tanah Sepadan Sungai dan tidak memiliki dokumen ...

BERITAKORUPSI.CO

Kuasa Hukum Tegaskan Gubernur Jatim Tidak Terima Fee 30 Persen Hibah Pokir, Sebut Tidak Ada Bukti dan Saksi Pendukung

Dipanggil Jadi Saksi Korupsi “Uang Ijon” Pokir, Gubernur Jatim Minta Ruang Transit: Protokol atau Privilege?

Gubernur Jatim Tak Hadir di Sidang Korupsi Pokir: Publik Pertanyakan Prioritas di Atas Penegakan Hukum

Perempuan Dibalik Perkara Korupsi "Ijon" Dana Pokir DPRD Jatim: JPU KPK Akan Menghadirkan Fujika Senna Oktavia, istri Kedua Kusnadi (Alm) Selaku Ketua DPRD

BREAKING NEWS: Maidi, Walikota Madiun Diamankan KPK Terkait Dugaan Fee Proyek dan Dana CSR

Sidang Dibuka dan Terbuka Untuk Umum: Ketika Aturan Dijadikan Tembok, Wartawan Dianggap Ancaman?

Sidang Perkara Korupsi Pengadaan Lahan Kampus Polinema Malang Rp22,6 Miliar: 7 Saksi yang Dihadirkan JPU Justru Meringankan Terdakwa, Akankah Kasus Ini Terungkap Tuntas?

Sidang Perkara Korupsi Pengadaan Lahan Perluasan Kampus Polinema Sebesar Rp22,6 M: Apakah Hanya Awan Setiawan Selaku Direktur Polinema Dan Hadi Santoso Selaku Penjual Lahan Yang Terlibat?

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI