Mantan Istri Alm. Slamet Riyadi Kuantanaya, Ang San San Melaporkan Mantan Kakak Iparnya

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">“Polda NTB memasang Garis Police Line dan menyita barang bukti dari Toko Sumber Elektronik tanpa menyerahkan surat serah terima kepada Ny. Lusy, kakak kandung Alm. Slamet Riyadi Kuantanaya”</span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin-f-lJZoa8_6iwwV3WTAxBr4IQQgB3WbgG7qHdPXcvnf-ct5LpXHT8qyh5Y_utcT7k5noewVC3ylQfj9eYAoh6Nd2GJ1bab7fp0CL3chHeFZQmfyq6htv4gjZ5i7j4Yt9VDu0iqXhHYi89TEyd2e-7K-5bp_kUEcBxAWdZHLR9-baX56EuWTiHmbh/s487/lusi1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="487" data-original-width="365" height="455" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEin-f-lJZoa8_6iwwV3WTAxBr4IQQgB3WbgG7qHdPXcvnf-ct5LpXHT8qyh5Y_utcT7k5noewVC3ylQfj9eYAoh6Nd2GJ1bab7fp0CL3chHeFZQmfyq6htv4gjZ5i7j4Yt9VDu0iqXhHYi89TEyd2e-7K-5bp_kUEcBxAWdZHLR9-baX56EuWTiHmbh/w360-h455/lusi1.jpg" width="360" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Harta dunia memang sering menjadi “biang kerok” perselisihan dan tanpa pandang bulu baik teman apalagi keluarga. Tetapi berbeda dengan harta “Surgawai” yang tak seorangpun memperebutkannya. Dan inilah yang terjadi antara Ny. Lusy dengan mantan istri adik kandungnya, Almarhum Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) yaitu Ang San San<br /><br />Pada tahun 2006, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) menikahi Ang San San. Pada tahun 2014, tepatanya tanggal 05 November, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) alamat Jalan Hasanuddin No. 14 Sumbawa Besar dan istrinya, Ang San San (alamat Kelurahan Bugis RT 004 RW 001 Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumabwa) membuka Toko dengan mendirikan CV Sumber Elektronil sesuai Akta Pendirian No 58 yang dibuat Notaris Sumabwa Besar, Effendi Winarto, SH beralamat di Melati No. 9 Sumbawa Besar, dimana Slamet Riyadi sebagai Direktur, sementara istrinya hanya sebagai persero diam atau Komanditer </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>Menurut sumber bahwa Persero diam atau Komanditer yang artinya, “Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari inbreng yang dimasukan itu, dan tidak ikut campur dalam pengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan, Sekutu”</i><br /><br />Menurut Ny. Lusy, bahwa Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) adalah adiknya yang ke- 8 dari sembilan bersaudara. Dan untuk modal membuka usaha tersebut, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) bersama istrinya meminjam uang ke Bank sebesar satu miliar rupiah dengan jaminan sertifikat tanah milik almarhum orang tua Ny. Lusy dan Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe)<br /><br />“Modal untuk buka usaha itu, adik saya dan istrinya pinjam uang ke Bank sebesar satu miliar dengan Sertifikat orang tua saya,” kata Ny. Lusy saat menghubungi beritakorupsi.co pada Kamis, 23 Maret 2023<br /><br />Ny. Lusy mejelaskan. Pernikahan Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) dengan Ang San San tanpa dikarunai anak. Dan sekitar tahun 2016, Ang San San meninggalkan Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) tanpa alasan yang jelas<br /><br />“Tidak ada anak. Sekitar tahu 2016, San San itu meninggalkan adik saya tanpa alasan,” kata Ny. Lusy<br /><br />Dan pada tahun 2019, lanjut Ny. Lusy, Ang San San menggugat cerai Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan Dispendukcapil (Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) Kota Mataram, No. 5271-CR-09012020-0001 tanggal 09 Januari 2020 dan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataran No. 167/PDT.G/2019 tanggal 28 November 2019<br /><br />“Tahun 2019, San San menggugat cerai adik saya,” lanjut Ny. Lusy<br /><br />Ny. Lusy melanjutkan ceritanya. Sejak Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) ditinggalkan sitrinya, maka usaha dikelola Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) bersama kakaknya, Ny. Lusy<br /><br />“Usaha itu kami kelola, saya dan adik saya,” ujar Ny. Lusy<br /><br />Anehnya, yang membuat Ny. Lusy tidak habis pikir dan seperti disambar petir di siang hari bolong adalah pada saat Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) meninggal pada Mei 2021, beberapa hari kemudian mantan istri almarhum adiknya, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ang San San membuat laporan ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) sehingga Toko yang dikelola Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) bersama kakaknya, Ny. Lusi ditutup Polda NTB tanpa membuat garis Police Line<br /><br />“Adik saya meninggal Mei 2021 setelah beberapa lama sakit saya rawat. Beberapa hari kemudian Polisi dari Polda NTB menutup Toko itu tapi tidak ada garis Police Line, itu karena laporan mantan istri adik saya,” ungkap Ny. Lusy<br /><br />Sejak saat itu, lanjut Ny. Lusy, Toko itu tidak lagi dibuka, dan baru awal 2023 Ny. Lusy membuka Toko itu dengan maksud untuk membersihkan sekalian mengelola agar dapat membayar pengeluara Toko seperti listri dan pinjaman Bank<br /><br />“Toko itu saya buka lagi awal tahun ini, maksud saya untuk membersihkan dan sekalian untuk cari uang supaya bisa bayar listrik dan pinjaman Bank. Pinjaman adik saya kan belum lunas,” ungkap Ny. Lusy<br /><br />Anehnya lagi adalah, mantan istri almarhum adiknya, Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ang San San melaporkan Ny. Lusy ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan tuduhan “dugaan penggelapan/Penipuan”<br /><br />“Saya dilaporkan mantan istri adik saya, laporan penggelapan,” ucap Ny. Lusy<br /><br />Atas laporan tersebut, pada tanggal 13 Maret 2023, Polda NTB melakukan penyegelan dengan memasang garis Police Line dan menyita barang bukti dari Toko milik alm. Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe) yang baru dua bulan dikelola Ny. Lusi<br /><br />Menurut Ny. Lusy, pemasangan garis Police Line dan penyitaan barang bukti tanpa menunjukkan surat penetapan dari Pengadilan, dan tidak ada serah terima penyitaan barang bukti dari petugas Polda NTB yang melakukan penyitaan kepada Ny. Lusy<br /><br />“Saya keberatan tapi tidak dihiraukan. Tidak ada surat apapun yang saya terima. Yang melaporkan saya adalah mantan istri adik saya tapi tidak pernah muncul di Polda yang munul adalah kakaknya,” ujar Ny. Lusy   </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dari penjelasan Ny. Lusy terkait  pemasangan garis Police Line dan penyitaan barang bukti oleh petugas dari Polda NTB mengundaang pertanyaan yaitu, apakah memang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur tentang surat serah terima penyitaan barang bukti dari petugas kepolisian kepada seseorang? Apakah memang dalam KUHP/KHUAP mengatur bahwa petugas kepolisian dapat menyita dari siapa saja, dimana saja dan kapan saja tanpa dokumen serah terima dan atau menunjukan surat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat?<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Begitu kuatkah kekuasaan atau kewenangan Kepolisian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)????</div><div style="text-align: justify;">  <br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara Sahran, SH., MH selaku kuasa Hukum Ny. Lusy kepada beritakorupsi.co juga  menjelaskan, bahwa petugas Polda NTB tidak tidak memberikan surat penolakan kepada Ny. Lusy<br /><br />“Negara ini kan negara hukum sesuai dengan prosedur hukum. Tapi Bu Lusy tidak menerima surat apapun dari Polisi. Harusnya kan ada surat penolakan kalau menolak. Surat penerimaan kalau menerima. Ini sama sekali tidak ada,” ujar Sahran<br /><br />Sahran menjelaskan, pada tanggal 20 Maret 2023, mendatangi Polda NTB dengan maksud meminta surat penolakan penyegelan dan penyitaan barang bukti, namun pihak Polda NTB meminta tandatangan mundur yaitu tanggal 13 Maret 2023<br /><br />“Undang-Undang kan tidak berlaku surut. Saya datang tanggal 20 tapi diminta tandatangan tanggal 13. Karena tidak dikasih, kamipun pulang,” ujar Sahran<br /><br />Saat ditanya, apakah tidak mempraperadilkan Polda NTB?. Menurut Sahran bahwa itu adalah percuma, dengan alasan bahwa yang melakukan penyelidikan dan penyidakan tetap Polda NTB<br /><br />“Percuma kalau kita pra, karena yang melakukan penyelidikan dan penyidakan tetap mereka,” ujar Sahran<br /><br />Aneh memang. Setelah tiga tahun meninggalkan suaminya tanpa alasan yang jelas, lalu menggugat cerai dan kemudian melaporkan mantan kakak iparnya ke Polisi dengan tuduhan diduga melakukan penipuan atau penggelapan tanpa ada komunikasi terlebih dahulu<br /><br />Ada apa sebenarnya dibalik laporan mantan istri alm. Slamet Riyadi Kuantanaya (Toe), Ang San San ke Polda NTB? Adakah aktor atau ‘sutradara’ dbalik laporan ini? Mengapa Ang San San tidak mengggugat Ny. Lusy secara perdata ke Pengadilan Negeri Sumbawa? (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Mantan Istri Alm. Slamet Riyadi Kuantanaya, Ang San San Melaporkan Mantan Kakak Iparnya

“Polda NTB memasang Garis Police Line dan menyita barang bukti dari Toko Sumber Elektronik tanpa menyerahkan surat serah terima kepada Ny. L...

»

Klaim Asuransi Jiwa Ditolak, PT Ansuransi Jiwasraya dan PT BTN Digugat Di PN Surabaya

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: large;"><u>Marianna Pardosi selaku Penggugat:</u></span></b> “Klaim ansuransi jiwa suami saya ditolak oleh Ansuransi Jiwaseraya. Alasannya karena pada tahun 2007 suami saya pernah mengidap penyakit TBC yang dikeluarkan Klinik Pusura dan pernah berobat tahun 2015. Padahal sejak kami  menikah tahun 2009 sapai suami saya meninggal tahun 2014, suami saya tidak ada riwayat penyakit TBC kalau gejala Maag memang ada dan pernah periksa ke RS PHC tapi tidak sampai opname”.</span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipMZF8Y88BZAgULWvS91yqqILJQ2BATbXWF__7v6wUY6aiITM-2UUjpUIDjtSLX4ViMns5Ju5W7dL_O_8Ee53aSAYYDZAFvUc5LGNUCQI0YC5k36qRBTmXUzkmK_Y9hfgXo76fxYE9h8IEY77vBd6UmBbXKw8iYOUQU4kl_H6CLQkOS2KS3pSdgGwY/s583/Indra%203.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="301" data-original-width="583" height="330" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipMZF8Y88BZAgULWvS91yqqILJQ2BATbXWF__7v6wUY6aiITM-2UUjpUIDjtSLX4ViMns5Ju5W7dL_O_8Ee53aSAYYDZAFvUc5LGNUCQI0YC5k36qRBTmXUzkmK_Y9hfgXo76fxYE9h8IEY77vBd6UmBbXKw8iYOUQU4kl_H6CLQkOS2KS3pSdgGwY/w640-h330/Indra%203.png" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><i>"Menuntut hak maupun mencari keadailan di negeri ini bukanlah hal yang mudah semudah menemui dedaunan di peinggir jalan raya walau banyak orang mengatakan bahwa banyak jalan menuju ‘roma’. Tetapi menuntut hak maupun mencari keadailan ibarat melewati hujan badai di malam hari yang membutuhkan tenaga, pikiran maupun duit walaupun bukan duit untuk segalanya namun butuh duit untuk segalanya".</i><br /><br />Dan itulalah yang saat ini dialami dan diperjuangkan oleh Marianna Pardosi, perempuan berusia 42 tahun warga Manukan Surabaya, seorang single parent atau janda anak satu yang ditinggal mati almarhum suaminya, Edison Leonardo Lumbantobing pada tanggal 26 Oktober 2014 lalu. <br /><br />Dan untuk kelangsungan hidupnya termasuk anaknya, saat ini Marianna Pardosi bekerja sebagai buruh disalah satu toko di daerah Demak Surabaya<br /><br />Perjuaangan yang dilakukan oleh Marianna Pardosi untuk menuntut hak maupun mencari keadailan adalah untuk mendapatkan klaim ansuransi jiwa almarhum suaminya, Edison Leonardo Pardosi dari PT Ansuransi Jiwasraya (PT AJ, Persero) Kantor Wilayah Utama, Gedung Life Tower/ Lippo Kuningan Lantai 11, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-12 Setiabudi Jakarta sebagai Tergugat II, <br /><br />Sedangkan Tergugat I adalah PT Bank Tabungan Negera (PT BTN, Persero) Tbk. Cabang Surabaya Bukit Darmo, di Jalan Mayjen HR. Muhammad No. 399 Putat Gede, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya<br /><br />Marianna Pardosi tidak hanya menggugat PT AJ dan PT BTN, tetapi juga menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, Gedung Keuangan Negara di Jl. Indrapura No. 5 Surabaya sebagai Tergugat III, PT Properindo Gemilang Makmur (PT PGM) di Ruko Satelite Town Square Blok D 22-23, Jl. Raya Sukomanunggal Jaya, Surabaya sebagai Tergugat IV dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) I/ATR I, di Jl. Taman Puspa Raya No.10 Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya sebagai Tergugat V<br /><br />Selain itu, Marianna Pardosi juga menggugat seorang Notaris Surabaya yaitu Ranty Artsilia, SH yang beralamat di Jl. Jambi No. 39, Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai Turut Tergugat I  dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Jawa Timur di Gedung BI Lt. 4, Jalan Pahlawan No.105, Alun-alun Contong, Bubutan, Krembangan Seletatan, Kec. Krembangan Surabaya Turut Tergugat II  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW28snVakAxKiPos729H5sMZOA2J2w8oipyxCTtLxJwvStl3gtpaxCNhnnkFuiJuQbkgfwEDVWhBkxApRWEvSud6SRB_bS_iuKofjek-eJURW9TM7rQlTyJGdsD5kWDjaUxGLVmM8Mq49vK_Atn-AOa5Jl78eTiovcErNyVYj-7ooaHYcRPKaapXPN/s1600/indra%201.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="788" data-original-width="1600" height="316" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjW28snVakAxKiPos729H5sMZOA2J2w8oipyxCTtLxJwvStl3gtpaxCNhnnkFuiJuQbkgfwEDVWhBkxApRWEvSud6SRB_bS_iuKofjek-eJURW9TM7rQlTyJGdsD5kWDjaUxGLVmM8Mq49vK_Atn-AOa5Jl78eTiovcErNyVYj-7ooaHYcRPKaapXPN/w640-h316/indra%201.jpg" width="640" /></a></div>Kasus perkara gugatan terhadap kelima Tergugat dan dua Turut Tergugat tersebut diatas, di ajukan Marianna Pardosi ke Pengadialn Negeri (PN) melalui Indra Bayu, SH dan Wahyu Andri Prabowo, SH selaku Kuasa Hukum-nya, dan perkara tersebut masih dalam proses persidangan. hal itu dikatakan Marianna Pardosi yang ditemani kakak kandung almarhum, Eva Lumbantobing dan sumi Eva Lumbantobing, Saorba Purba saat bertemu dengan beritakorupsi.co di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya beberapa waktu lalu<br /><br />“Masih sidang di PN, pengacara saya Pak Indra dan Pak Andri. Saya dibantu karena saya tidak tidak punya uang untuk bayar,” kata Marianna Pardosi kepada beritakorupsi.co mengawali ceritanya<br /><br />Marianna Pardosi menceritakan, pada tahun 2009, Ia (Marianna Pardosi) menikah dengan Edison Leonardo Pardosi (alm). Dan pada tahun 2013, Edison Leonardo Pardosi (alm) mengajukan kredit sebesar 268.500.000 ke Bank BTN dengan jaminan Sertipikat HGB Nomor 2771 seluas 84 m2 atas nama Edison Leonardo Lumbantobing (alm) yang terletak di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Surabaya<br /><br />“Tanggal 25 Februari 2013 penandatangan akta kredit di kantor BTN, ada Notaris. Tapi surat perjanjiannya sudah ada dan tinggal tanda tangan, jadi suami saya disuruh untuk baca baru menandatangani, saat itu saya ada. Kredit selama lima belas tahun dengan angusran sebesar Rp249.636.914,” ujar  Marianna Pardosi <br /><br />Pada saat itu, lanjut Marianna Pardosi, ada juga dari pihak Ansuransi Jiwaseraya. Karena aturan di Bank BTN mewajibkan nasabah ikut ansuransi jiwa tapi tidak ada dokumen yang ditandatangani oleh Edison Leonardo Lumbantobing (alm) sebagai pemegang Polis Asuransi.<br /><br />“Ada juga dari pihak Ansuransi Jiwaseraya (...apakah memperkenalkan diri.... tanya beritakorupsi.co memotong pembicaraan), ya mereka memperkenalkan diri dari Ansuransi Jiwaserya tapi tidak ada persyaratan atau surat yang ditandatangani suami saya mengenai ansuransi itu,” ungkap Marianna Pardosi<br /><br />Dari keterangan Marianna Pardosi ini, ada yang menggelitik terkait kewajiban nasabah Bank BTN yang mengajukan kredit dengan jaminan Sertifikat HGB tetapi diwajibkan ikut ansuransi jiwa. Apa kaitannya sertifikat yang dijaminkan oleh Edison Leonardo Lumbantobing (alm)  di Bank BTN dengan ansuransi jiwa? Bukankah lebih tepatnya ansuransi ganti rugi bilamana sertifikat itu mengalami masalah seperti hilang atau kebakaran???  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoq9OkUOBY2dctEynPtp0O4rgTs62vJRFnnRVA8iqnZqkUUbL22nLV6PwUJA1zFKeVT1iznQcDWahpDDhjMAeQZWIHfyObj38cBMkBSCTXZYRdaoaQH19kjAlhyCPV81ctjRE0neEitxkMcJnBlbCHCtB7xLF--2Q_MmJxHlJo2uA7oD-5YKngd4Mu/s1600/Indra.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="814" data-original-width="1600" height="326" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoq9OkUOBY2dctEynPtp0O4rgTs62vJRFnnRVA8iqnZqkUUbL22nLV6PwUJA1zFKeVT1iznQcDWahpDDhjMAeQZWIHfyObj38cBMkBSCTXZYRdaoaQH19kjAlhyCPV81ctjRE0neEitxkMcJnBlbCHCtB7xLF--2Q_MmJxHlJo2uA7oD-5YKngd4Mu/w640-h326/Indra.jpg" width="640" /></a></div>Sebulan kemudian dari penandatanganan akta kredit dan pencairan, yaitu pada Maret 2013 hingga September 2014, pembayaran angusran tidak ada masalah alias lancar. Namun pembayaran angsuran mulai macet sejak Oktober 2014 karena Edison Leonardo Lumbantobing meninggal pada tanggal 26 Oktober 2014 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24112014-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya pada tanggal 24 November 2014<br /><br />“Saya tidak tau kenapa diwajibkan ansuransi jiwa tapi persyaratan di Bank BTN ya gitu. Pembayaran angsuran mulai Maret 2013, pembarayaran lancar. Mulai berhenti sejak suami saya meninggal Oktober 2014,” ujar Marianna Pardosi<br /><br />“Musibah” datanga pada awal tahun 2015 tepatnya tanggal 8 Januari, dimana saat itu Marianna Pardosi mengajukan klaim ansuransu jiwa almarhum suaminya ke Bank BTN. Namun enam bulan kemudian yaitu tanggal 15 Juli 2015, PT Ansuransi Jiwaseraya menolak klaim meninggal atas nama Edison Leonardo Lumbantobing dengan Nomor Surat 237.SM-AA2.072015.<br /><br />“Klaim ansuransi jiwa suami saya ditolak oleh Ansuransi Jiwaseraya. Alasannya karena pada tahun 2007 suami saya pernah mengidap penyakit TBC yang dikeluarkan Klinik Pusura dan pernah berobat tahun 2015. Padahal sejak kami menikah tahun 2009 sapai suami saya meninggal tahun 2014, suami saya tidak ada riwayat penyakit TBC kalau gejala Maag memang ada dan pernah periksa ke RS PHC tapi tidak sampai opname,” ungkap Marianna Pardosi<br /><br />“Ada surat keterangan kesehatan almarhum tahun 2015 ? Kan suami anda sudah meninggal tahun 2014?,” tanya beritakorupsi.co dengan penuh rasa heran dan langsung teringat kasus pembunuhan berencana alm Brigadir J, terkait adanya transfer dari rekening almarhum ke rekening lain padahal almarhum sudah meninggal<br /><br />“Ia itulah saya tidak tau. Itu dari Ansurasnsi Jiwaseraya,” jawab Marianna Pardosi<br /><br />Terkait penolakan klaim ansuransi jiwa oleh PT Ansuransi Jiwaserya seperti yang diceritakan Marianna Pardosi, dimana PT Ansuransi Jiwaserya mengatakan bahwa almurum mengidap penyakit TBC yang dikeluarkan Klinik Pusura, beritakorupsi.co menghubungi Kuasa Hukum PT Ansuransi Jiwaserya, LaluAbdi Mansyah, SH., CLI, pada tanggal 11 Maret 2023<br /><br />“Maaf kalau itu saya tidak berani menjelaskan keran masih dalam persidangan. Nanti akan kami jelaskan dalam persidangan,” kata Abdi<br /><br />Sementara Indra Bayu, SH dan Wahyu Andri Prabowo, SH selaku Kuasa Hukum Marianna Pardosi kepada beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa gugatannya yang dilayangkan terhadap para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp268.500.000<br /><br />Indra menjelaskan, gugatan itu dilakukan karena objek berupa tanah dan bangunan dimana sertifakatnya sebagai jaminan di Bank BTN yang sudah berpindah nama dari almarhum Edison Leonardo Lumbantobing kepada orang lain tanpa sepengetahuan istri almarhum<br /><br />“Januari 2015, Ibu Marianna mengajukan klaim ansuransi jiwa ke Bank BTN karena ansuransi melalui Bank BTN. Tapi Juli 2015, Ansuransi Jiwaseraya menolak, dengan alasan bahwa pada tahun 2007, Edison pernah penyakit TBC yang dikeluarkan oleh Klinik Pusura. Padahal menurit istri dan kakak kandung Edison, tidak pernah sakit TBC dan tidak pernah berobat ke Klinik Pusura. Sekitar tahun 2009, Edison pernah berobat atau periksa ke Rumah Sakit PHC. Surat dari PHC menjelaskan kalau Edison tidak ada riwayat TBC,” kata Indra<br /><br />“Pihak Ansuransi Jiwaseraya katanya pernah ke rumah sakit PHC meminta agar dibuatkan surat keterangan kesehatan kalau Edion ada riwayat penyakit TBC tapi rumah sakit PHC tidak mau,” lanjut Indra<br /><br />Lebih lanjut Indra mejelaskan, rumah dan tanah milik Edison Leonardo Lumbantobing sudah di lelang oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) tanpa putusan Pengadilan atas permohonan PT Properindo Gemilang Makmur melalui, dan sertifaktnya sudah berganti nama  yang dikeluarkan oleh BPN.<br /><br />“Sekarang ini masih dalam proses pembuktian di PN,” kata Indra<br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">lebih lanjut Indra menjelaskan dalam gugatannya, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Almarhum Edison Leonardo Lumbantobing yang telah meninggal pada tanggal 26 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24112014-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 24 November 2014 di Surabaya dan berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor 01/04/CSK/U/II/2009 antara Edison Leonardo Lumbantobing dengan Marianna Pardosi yang dikeluarkan di Tarutung pada tanggal 16 Februari 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara.<br /><br />Bahwa Almarhum Edison Leonardo Lumbantobing telah melakukan perjanjian kredit dengan PT. Bank Tabungan Negara Tbk. dengan nomor 0039320120925000002 yang dibuat pada tanggal 25 Februari 2013 di Surabaya dengan jaminan Sertipikat HGB Nomor 2771 dengan luas tanah 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) atas nama Edison Leonardo Lumbantobing Sarjana Ekonomi yang terletak di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdnN76DYkgDA8Cwi4j9-S4Av9n09rTgpid5JHkkbQ_MVeBmrtEhEffPr97q9DO4i11Qi6ct4uGGAPSVGat9GOWp2a6zfs9uj7gmxYsysptlZkHg8R5AnMbqOnPavtwUEthDw_zlbVFUP995UIelY7p8mHduWbGQRw6kj4CWG6T4EEpOWhRQb9eGVNP/s704/Indra%202.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="303" data-original-width="704" height="276" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhdnN76DYkgDA8Cwi4j9-S4Av9n09rTgpid5JHkkbQ_MVeBmrtEhEffPr97q9DO4i11Qi6ct4uGGAPSVGat9GOWp2a6zfs9uj7gmxYsysptlZkHg8R5AnMbqOnPavtwUEthDw_zlbVFUP995UIelY7p8mHduWbGQRw6kj4CWG6T4EEpOWhRQb9eGVNP/w640-h276/Indra%202.png" width="640" /></a></div>Bahwa atas perjanjian kredit aquo tersebut diwajibkan untuk mengikuti asuransi jiwa sesuai dengan persyaratan perjanjian kredit aquo yang dalam hal ini melalui asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan data permohonan klaim asuransi sebagai berikut:<br />a.) Nama Debitur               : Edison Leonardo Lumbantobing<br />b.) Nomor Debitur             : 00393.01.05.000154.2<br />c.) Maksimal Kredit           : Rp. 268.500.000,00<br />d.) Jangka Waktu Kredit    : 15 th<br />e.) Saldo Klaim        <span>    </span><span>     </span>: Rp. 249.636.914,00<br />f.) Nomor Peserta        <span>    </span>  : 393.2013.00135<br /><br />Bahwa Almarhum Edison Leonardo Lumbantobing telah meninggal pada tanggal 26 Oktober 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-24112014-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 24 November 2014 di Surabaya.<br /><br />Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pada point 4, Penggugat adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum berdasarkan undang undang yang berlaku sebagai ahli waris yang sah;<br /><br />Bahwa pada tanggal 8 Januari 2015 PENGGUGAT mengajukan Klaim Debitur Asuransi jiwa karena meninggal atas nama Edison Leonardo Lumbantobing melalui TERGUGAT I sesuai persyaratan yang disyaratkan oleh TERGUGAT I.<br /><br />Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015 melalui suratnya TERGUGAT II menolak klaim meninggal atas nama Edison Leonardo Lumbantobing dengan Nomor Surat 237.SM-AA2.072015.<br /><br />Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015 TERGUGAT I mengirim surat kepada PT. Binasentra Purna terkait Kebijakan Klaim Asuransi Jiwa Kredit (AJK) Debitur KPR a.n Edison Leonardo LumbanTobing yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;<br /><br />a.) Informasi dari KC Surabaya Bukit Darmo dimana ditolaknya klaim AJK tersebut menyebabkan adanya risiko reputasi karena klaim AJK ditolak sementara debitur sudah membayar premi asuransi.<br /><br />b.)  Informasi KC Surabaya Bukit Darmo bahwa debitur tidak punya Riwayat sakit dimana tidak ada surat keterangan sehat (data medis) dari dokter, sehingga petugas meyakini FPPAJK yang diisi debitur tsb.<br /><br />c.)  Informasi ahli waris tidak lagi sanggup mengangsur, karena penghasilan ahli waris (istri) hanya untuk biaya hidup sehari-hari.<br /><br />d.)  Menjaga risiko kredit (kualitas kredit) Bank BTN, mengingat Riwayat pembayaran angsuran kredit debitur semasa hidupnya lancar (dengan AGF) dan saat ini kolektabilitasnya macet (menunggak 7.93 angsuran).<br /><br />Bahwa dengan adanya surat yang dikirimkan Tergugat I tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 268,500,000,00 ( Dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah, sebagaimana nilai pertanggungan asuransi;<br /><br />Bahwa secara sepihak dan melawan hukum, Tergugat II mengirimkan surat kepada Tergugat III yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) SURABAYA dimana Tergugat III tersebut juga melakukan pelelangan objek benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB Nomor 2771 dengan luas tanah 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) atas nama Edison Leonardo Lumbantobing Sarjana Ekonomi yang terletak di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;<br /><br />Bahwa dengan adanya pengumuman lelang dari Tergugat III, pihak Penggugat menerima surat dari Tergugat IV yaitu PT. PROPERINDO GEMILANG MAKMUR surat tanpa nomor tertanggal 19 oktober 2021 yang dengan sepihak akan mengumumkan dan pemasangan pengumuman “ dijual melalui lelang” atas objek tanah dan bangunan dengan Sertipikat HGB Nomor 2771 dengan luas tanah 84 m2 (delapan puluh empat meter persegi) atas nama Edison Leonardo Lumbantobing, Sarjana Ekonomi yang terletak di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan sudah tentu perbuatan ini sudah melawan hukum;<br /><br />Bahwa dengan munculnya pihak Tergugat IV dalam perkara ini, membuat Penggugat mempertanyakan apa kedudukan hukum Tergugat IV ini;<br /><br />Bahwa Tindakan Tergugat III yang melakukan lelang tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, mengakibatkan objek yang dimaksud dalam posita nomor 2 diatas telah beralih kepemilikan atau berpindah tangan kepada pihak lain;<br /><br />Bahwa dengan berpindah tangannya objek sebagaimana posita nomor 2 diatas secara melawan hukum, juga keterlibatan Tergugat V yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional I/ATR I, dimana Tergugat V telah menerbitkan sertifikat baru atas kepemilikan objek yangdimaksud dalam posita 2 diatas;<br /><br />Bahwa Pihak Turut Tergugat I yaitu Notaris Ranty Artsilia, S.H., juga telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana telah menerbitkan dan atau mengesahkan Perjanjian Kredit antara Almarhum Edison Leonardo Lumbantobing atau suami sah Penggugat dengan Tergugat I dimana diketahui Perjanjian Kredit Tersebut memuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata;<br /><br />Bahwa Turut Tergugat II yaitu Otoritas Jasa Keuangan Jawa Timur juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Turut Tergugat II ini telah melakukan kelalaian dalam pengawasan kegiatan perbankan diwilayahnya dimana, Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan melawan hukum sebagaimana posita 3 dan seterusnya;<br /><br />Bahwa dengan itikad baik dari Penggugat kepada Para Tergugat beserta Turut Tergugat telah menempuh jalan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut di atas dengan cara mediasi dan musyawarah, akan tetapi dari Para Pihak Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengakui bahwa hak tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut dalam posita 2, malah menantang agar Penggugat menggugat melalui Pengadilan, jika Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah dan bangunan sebagaimana posita 2 tersebut diatas serta uang yang menjadi pertanggungan asuransi jiwa kredit yang dikelola oleh Tergugat II, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tanpa hak dan melawan hukum atas pelaksanaan lelang dan penolakan klaim asuransi jiwa kredit aquo yang notabene hak daripada Penggugat dan merugikan Penggugat menunjukan bahwa perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;<br /><br />Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut di atas telah melanggar Pasal 1365 BW :<br /> “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;<br /><br />Bahwa Perbuatan Hukum para pihakTergugatdan Para TurutTergugat dalam perkara aquo mengandung “ cacat Kehendak”, dimana terdapat unsur pemaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 1321 KUHPerdata. Sehingga menimbulkan cacat kehendak ini juga terjadi akibat adanya penyalahgunaan keadaan atau Misbruik Van Omstandingheden, pasal 44 ayat 1 NBW dan pasal 1320 KUHPerdata, sehingga ingin segera mendapatkan uang atau piutang yang ada pada Penggugat. Maka sepantasnyalah, Pihak Penggugat masih tetap memegang dan mempunyai hak Rekuirasi atas Kepemilikan objek tidak bergerak aquo yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan/SHGB yang dimaksud dalam posita 2 diatas, sebelum ada Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Surabaya;<br /><br />Bahwa dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sudah barang tertentu Penggugat sangat di rugikan baik materiil maupun immateriil yaitu:<br /><br />a. Bahwa atas pelelangan sepihak obyek tanah  dan bangunan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III secara melawan hukum, Para Penggugat di rugikan secara materiil dengan perincian nilai jual tanah dan bangunan dengan nilai pertanggungan asuransi sebesar Rp. Rp. 268,500,000,00 ( Dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah, sebagaimana nilai pertanggungan asuransi.<br /><br />b. Kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), di karenakan Penggugat merasa malu pada masyarakat atas tindakan Para Tergugat dan Turut Tergugat; <br /><br />Bahwa adanya dugaan kuat dan adanya kekhawatiran yang timbul atas tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa Tergugat I dan Tergugat III mengalihkan/ melelang/ menjual/ obyek tanah dan bangunan tersebut serta pula untuk memperlancar jalannya pemeriksaan perkara ini dan putusan pengadilan kelak, maka Penggugat mohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaaq) terhadap obyek tanah dan bangunan yang dimuat dalam posita 2 diatas;<br /><br />Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di dukung alat bukti yang kuat, maka sagatlah berdasar bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun ada banding verset maupun kasasi. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Klaim Asuransi Jiwa Ditolak, PT Ansuransi Jiwasraya dan PT BTN Digugat Di PN Surabaya

Marianna Pardosi selaku Penggugat: “Klaim ansuransi jiwa suami saya ditolak oleh Ansuransi Jiwaseraya. Alasannya karena pada tahun 2007 sua...

»

Giat Kasat Lantas Polrestabes Surabaya Menjelang Launcing Gerai Pelayanan Publik Pasar Di Mall Kaza City

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyPvDNlOuazt6PlNaJGpp96rqgE9b8qotsPStDi4lDfGxraqjgjbewHYe4ZQ_XQf8EGOCQZEodqrWs4jEOR8iQmYwP0N96lByv3nxtdGlVwiXTVQKVKRGUhrT5J0xtrzCEMbnSb_Z424wRVoEll5ukOeNBjiARbBWzs1nMrMcYNaYT_hdtaleyI87x/s1600/pOLRES.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyPvDNlOuazt6PlNaJGpp96rqgE9b8qotsPStDi4lDfGxraqjgjbewHYe4ZQ_XQf8EGOCQZEodqrWs4jEOR8iQmYwP0N96lByv3nxtdGlVwiXTVQKVKRGUhrT5J0xtrzCEMbnSb_Z424wRVoEll5ukOeNBjiARbBWzs1nMrMcYNaYT_hdtaleyI87x/w640-h480/pOLRES.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span>  </div><div style="text-align: justify;">Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polrestabe Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman, SH., S.I.K., M.Si melaksanakan giat pengecekan persiapan launching Gerai pelayanan publik (Yanlik) Pasar di Mall Kaza City Jl. Kapas Krampung Surabaya, Jumat, 10 Maret 2023 pukul 10.00 WIBB sampai dengan selesai<br /><br />Dalam giat tersebut, Kasat Lantas Polrestabe Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman, SH., S.I.K., M.Si didampingi langsung oleh Gendral Manager (GM) Mall Kaza City Adit bersama staffnya, Anton dan Oke serta petugas kesehatan gerai yakni dr. Rahmat <br /><br />Selain itu Kasat Lantas Polrestabe Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman, SH., S.I.K., M.Si bersama GM Mall Kaza City Adit, juga AKP Sigit Ekan S, AIPTU Djarwo Agus P, AIPDA Yerry, PHL Doni dan Sugeng Riyadi berada di lokasi  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMKCqPdHPtRWOTXX219ahkuDh5KwgesWsuAN64YM2XpXf9xB3BlnOXFRoCZ_4pagSS-jRkG6oxdKZJkYW8sjwAJV2f5R17w-dB6BuWIhFku86LGTIAIhBkGvAU0_e0IDC_HU2IIH03JCn3YoVQvVhVxdnyze5CHJh7Ki0nkldx1C2fz5_pHPFTQq3m/s1600/POLRES..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMKCqPdHPtRWOTXX219ahkuDh5KwgesWsuAN64YM2XpXf9xB3BlnOXFRoCZ_4pagSS-jRkG6oxdKZJkYW8sjwAJV2f5R17w-dB6BuWIhFku86LGTIAIhBkGvAU0_e0IDC_HU2IIH03JCn3YoVQvVhVxdnyze5CHJh7Ki0nkldx1C2fz5_pHPFTQq3m/w640-h480/POLRES..jpg" width="640" /></a></div>Giat pengecekan gerai Yanlik (pelayanan publik) pasar di Mall Kaza City guna persiapan launching, yang dilaksanakan Kasat Lantas Polrestabe Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman, SH., S.I.K., M.Si berjalan aman, lancar dan terkendali <br /><br />“Semua pelayanan ada dalam satu tempat, tentunya ini lebih praktis dan masyarakat akan lebih senang,” ujar GM Mall Kaza City Adit<br /><br />Terbentuknya pelayanan publik (Yanlik) Pasar di Mall Kaza City ini akan memberi kemudahan dalam memperoleh perizinan maupun non perizinan dan terjaminnya kepastian berusaha. (*)</div>

News Pemerintahan Pendidikan Giat Kasat Lantas Polrestabes Surabaya Menjelang Launcing Gerai Pelayanan Publik Pasar Di Mall Kaza City

BERITA KORUPSI .CO -   Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polrestabe Surabaya AKBP Arif Fazlurrahman, SH., S.I.K., M.Si melaksanakan g...

»

Dua Terdakwa Penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Di Adili

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Dalam kasus ini, Tersangka Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi (staf Sahat Tua Simanjuntak) akan segera menyusul untuk di adili. Dan kasus inipun bisa jadi akan menyeret beberapa Koordinator Pokmas Di Beberapa Kabupaten Kota Di Jawa Timur termasuk para anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024#</span></h3></div><div dir="auto"><div dir="auto"><div dir="auto"><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; font-size: large; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><b><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVQVoLGfIlA96CQJc95z6rS-n6rpAxzIHKUvT5GQ53lc4sUeM8rPBOfNQ9Dgr5iPaiFL0ZlRNaCflkXHWegm5i62CrAYEB3FdaqQ6HJd-tDv7jLrLE02A19-69f7YrKVXQwsvHtjq5alk3MRqCrXFFT2biwTqIhuyNfFv_02FR23K2bbD_im-PotFp/s4160/IMG20230307105603.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhVQVoLGfIlA96CQJc95z6rS-n6rpAxzIHKUvT5GQ53lc4sUeM8rPBOfNQ9Dgr5iPaiFL0ZlRNaCflkXHWegm5i62CrAYEB3FdaqQ6HJd-tDv7jLrLE02A19-69f7YrKVXQwsvHtjq5alk3MRqCrXFFT2biwTqIhuyNfFv_02FR23K2bbD_im-PotFp/w640-h288/IMG20230307105603.jpg" width="640" /></a></div></b></span><span style="font-size: small;"><b style="border: 0px none; color: #333333; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">BERITA<span style="border: 0px none; color: red; font-family: inherit; font-feature-settings: inherit; font-kerning: inherit; font-language-override: inherit; font-size-adjust: inherit; font-stretch: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">KORUPSI</span>.CO -</b></span></div><div dir="auto"><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arif Suhermanto dkk </span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 07 Maret 2023, menyeret dua Terdakwa Korupsi suap "uang ijon" hibah APBD Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) sebesar 1 miliar rupiah terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak yang tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  </span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili dihadapan Majelis Hakim </span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: left;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><span style="background-color: white;">Kedua Terdakwa tersebut adalah </span></span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Abdul Hamid, Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang selaku Koordinator Pokmas (Kelompk Masyarakat) dan Ilham Wahyudi, Koordinator lapangan Pokmas</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Yang tertangkap tangan KPK pada saat itu (</span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Rabu, 14 Desember 2022), s</span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">ain kedua Terdakwa (</span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi), KPK juga turut meringkus Sahat Tua P. Simanjuntak dan </span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak). Namun kedua Tersangka (Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi) belum disidangkan saat ini karena masih menunggu proses dari lembaga Anti Rasuah itu</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Kasus yang menyeret Abdul Hamid, Ilham Wahyudi, Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi kelingkaran hitam kasus Korupsi berawal pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB. </span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Saat itu, penyidik lembaga anti rasuah menringkus Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi setelah menyerahkan uang sebesar 1 miliar dari 2 miliar rupiah terhadap Wakil DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak melalui Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak) adalah sebagai ijon (uang muka) pengalokasian dana hibah APBD Pemprov Jatim untuk Pokmas tahun 2023 dan tahun 2024</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSGIQOGqYm4G5hun79zZ4SA_JerjFL6iF4emcm7jQnOD_hh2aaO-OjhM2tjw4368BLe7yK9luWWUFFM5clEyujSwVfSaidFIUa95x5ceEhWFq_FmZAGgWtQTBsTg6YKnlBV7xeOKxTK0JWCd5ts9qE8fCV7E-UYY2CH3yv9Imdzm4L1zVadYHNzQ_y/s4160/IMG20230307095122.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSGIQOGqYm4G5hun79zZ4SA_JerjFL6iF4emcm7jQnOD_hh2aaO-OjhM2tjw4368BLe7yK9luWWUFFM5clEyujSwVfSaidFIUa95x5ceEhWFq_FmZAGgWtQTBsTg6YKnlBV7xeOKxTK0JWCd5ts9qE8fCV7E-UYY2CH3yv9Imdzm4L1zVadYHNzQ_y/w640-h288/IMG20230307095122.jpg" width="640" /></a></div></span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Nah, ternyata, dana hibah yang disalurkan Sahat Tua P Simanjuntak bukan hanya ke Pokmas di Kabupaten Samping namun ke beberapa Kabupaten Kota di Jawa Timur.</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Selain itu, penyaluran dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020 - 2022 (dan 2023 - 2024) juga bukan hanya Sahat Tua P Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2019 - 2024, melainkan seluruh anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024. Hal itu terungkap dalam surat dakwaan JPU KPK</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Dan kasus inipun sepertinya tidak berhenti sampe disini, melainkan bisa jadi akan menyeret beberapa Koordinator Pokmas di beberapa Kabupaten Kota di Jawa Timur termasuk anggota DPRD Jatim periode 2019 - 2024. Hal ini seperti yang disampaikan oleh JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan, Selasa, 07 Maret 2023</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">"Bisa jadi ada pengembangan, ikuti aja persidangan," ucap JPU KPK Arif Suhermanto</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">JPU KPK Arif Suhermanto menjelaskan, bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Abdul Hamid kepada Sahat Simanjuntak adalah sebagai Ijon atas penyaluran dana hibah setiap tahun</span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><div dir="auto" style="font-family: sans-serif; text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><span style="background-color: white;">"Pemberian ijon tahun 2019 untuk dana hibah tahun 2020. Pemberian ijon tahun 2020 untuk hibah tahun 2021. Pemberian ijon tahun 2021 untuk dana hibah tahun 2022. Pemberian ijon tahun 2022 untuk dana hibah tahun 2023. Jadi lebih dulu diberikan ijon. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2019 sampai tahun 2022 untuk dana hibah tahun 2023," kata JPU KPK Arif Suhermanto </span></span></div><div dir="auto"><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Kasus yang menyeret Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi kelingkaran hitam kasus Korupsi berawal pada Rabu, 14 Desember 2022 sekitar pukul 20.30 WIBB. Saat itu, penyidik lembaga anti rasuah menringkus Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi setelah menyerahkan uang sebesar 1 miliar dari 2 miliar rupiah terhadap Wakil DPRD Jatim Sahat Tua P Simanjuntak melalui Rusdi (Staf Ahli Sahat Tua Simanjuntak) adalah sebagai ijon (uang muka) pengalokasian dana hibah APBD Pemprov Jatim untuk Pokmas tahun 2023 dan tahun 2024</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivIwaGgxNRuUk_RKAwGZLMogdpNtrnHH7fIR1YR4UATUXggrkW-culIRnjdSnkGcJSmVADfzqfEzsGIuPxgYDmULzDPQx3YM0Wm20dZ-QGnQgC9AejOzRt4aoLdhZtj6tfUPuFk0QpU9T6AroV3VWvnYn010BUSjWCrDITfqkqBOAMPcwbnEnBaTTk/s4160/IMG20230307102339.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEivIwaGgxNRuUk_RKAwGZLMogdpNtrnHH7fIR1YR4UATUXggrkW-culIRnjdSnkGcJSmVADfzqfEzsGIuPxgYDmULzDPQx3YM0Wm20dZ-QGnQgC9AejOzRt4aoLdhZtj6tfUPuFk0QpU9T6AroV3VWvnYn010BUSjWCrDITfqkqBOAMPcwbnEnBaTTk/w640-h288/IMG20230307102339.jpg" width="640" /></a></div></span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Itulah sebabnya, KPK tidak hanya meringkus Abdul Hamid dan Ilham Wahyud melainkan juga meringkus Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi. Dan keempatnya pun langsung di jembloskan ke rumah tahanan negara (rutan) gedung merah putih milik KPK.</span></div><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Nah, ternyata kasus inipun berbuntut panjang. Karena selain KPK menggeledah dan menyita dokumen atau barang bukti dari beberapa tempat di Jawa Timur, juga memeriksa beberapa pejabat, diantaranya Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019 - 2023 Kusnadi, S.H., M.Hum, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan Sekda Provinsi Jatim Wahid Wahyudi serta anggota DPRD Provinsi Jatim</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Kasus ini sepertinya tak jauh beda dengan kasus Korupsi dana hibah P2SEM (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov. Jatim) Tahun Anggaran (TA) 2008 lalu, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp277,6 milyiar yang hingga saat ini meninggalkan masih misteri sejak meninggalnya Alm. Fathorrasjid mantan Ketua DPRD Jatim pada November 2017 dan Alm. dr. Bagoes Soedjito Suryo Soelyodikusumo atau dr. Bagus di Lapas Porong, Sidoarjo dengan “mengeluarkan cairan bercampur darah dari mulutnya” pada tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 05.30 WIB</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Padahal, sekitar tahun 2016, setelah  mantan Ketua DPRD Jatim (almarhum) Fathorrasjid yang juga salah satu mantan terpidana sekaligus saksi kunci dalam kasus Mega Korupsi P2SEM sebesar Rp277.6 miliyar ini keluar dari penjara, sudah membeberkan data dan menyerahkannya ke penyidik Kejati Jatim, terkait adanya keterlibatan pihak-pihak lain.</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Sebelum dr. Bagus menghembuskan nafas di Lapas porong, sudah memberikan keterangan di penyidik Kejati Jatim terkait keterilibatan sejumlah anggota DPRD Jatim. Dan bahkan pada tanggal 20 Juli 2018, Aspidsus (Asisten Pidana Khusus) Kejati Jatim yang saat itu dijabat Didik Farkhan Alisyahdi kepada beritakorupsi.co mengatakan, sudah mengantongi nama-nama calon terangka.</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQyplZDJ_cnHJTx-4A9Ty-ogxfCc7B8uW0Awv0ht9jkhnDnii98AercRauzp0e2mtmQAJpXdmZ5We08BDWZL9fSRNsaVx5AHb5Oav-X2Dt-ZThkcm9xtcNLDe1BRjx485rcJ6J2Kw34Pn9b0GEExwzb_96_1NV3PE-2RfMLNqATMq6tvqMTSFe7muU/s4160/IMG20230307095150.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1872" data-original-width="4160" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQyplZDJ_cnHJTx-4A9Ty-ogxfCc7B8uW0Awv0ht9jkhnDnii98AercRauzp0e2mtmQAJpXdmZ5We08BDWZL9fSRNsaVx5AHb5Oav-X2Dt-ZThkcm9xtcNLDe1BRjx485rcJ6J2Kw34Pn9b0GEExwzb_96_1NV3PE-2RfMLNqATMq6tvqMTSFe7muU/w640-h288/IMG20230307095150.jpg" width="640" /></a></div></span><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small;">Anehnya, hingga setahun berselang, tepatnya 21 Mei 2019, calon Tersangka yang dikatakan Didik Farkhan Alisyahdi “sudah mengantongi nama-nama calon tersangka”, tak juga dikeluarkan dari ‘kantongnya’ belum juga dikeluarkan dari kantongnya dengan berasalan bahwa dr. Bagus sudah meninggal</span></div><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">“Masih penyidikan, ada calon tersangka. Masalahnya saksi dokter Bagus sudah meninggal,” kata Didik</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; font-size: small; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;">Yang lebih anehnya lagi adalah, hingga Didik Farkhan Alisyahdi naik jabatan baru di Kajaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Kepala Pusat Daskrimti (Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, calon tersangka yang dikatakannyapun “hilang”.</div></span><div style="text-align: justify;"><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="color: #333333; font-size: small;"><br /></span></div><span face="verdana, geneva, sans-serif" style="background-color: white; color: #333333; text-align: justify;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Lalu apakah kasus danah hibah APBD Jatim yang menyeret Sahat Tua Parulian Simanjutak selaku Wakil Ketua DPRD Jatim periode 2014 - 2019 yang tertangka tangan KPK pada Rabu, 14 Desember 2022 lalu akan “bernasib sama dengan kasus Mega Korupsi dana hiba P2SEM tahun 2008 sebesar Rp277.6 miliyar”????. (Jnt)</span></div></span></div></div></div></div></div>

News Opini Pemerintahan Tipikor Dua Terdakwa Penyuap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Di Adili

#Dalam kasus ini, Tersangka Sahat Tua P Simanjuntak dan Rusdi (staf Sahat Tua Simanjuntak) akan segera menyusul untuk di adili. Dan kasus in...

»

Apakah Ada Penyimpangan Dalam Pekerjaan Proyek Di RT 10 RW 5 Kel. Simbar?

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Anggota DPRD Kota Surabaya Sukadar, S.H:</span> Kalau memang ada penyimpangan saya akan minta untuk dibongkar</span></h3><h3><span style="font-size: large;"> <br /></span></h3><h3><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony:</span> Kehadiran Dewan adalah melaksanakan salah satu fungsi kontor untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi penympangan dalam pelaksaan pekerjaan proyek APBD</span>   </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1AR2wqKqQ4ytFZ1zecvflkmxMQBLro_vHhoS9zDkpfsnn0yt62-AXEmqcWm_yMNCmskxQAjiCIAM8s0HaKMNFTceHx-l52hKNaiCa7O1HNnA2o4RV6ohAGUMia1RDEz1Zi8mPjzO3wdeSKbpwc9lujUfnUrnP04Tpk_gmlo2jZFpvdgjhYuEVA4Vu/s640/saluran.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="360" height="730" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1AR2wqKqQ4ytFZ1zecvflkmxMQBLro_vHhoS9zDkpfsnn0yt62-AXEmqcWm_yMNCmskxQAjiCIAM8s0HaKMNFTceHx-l52hKNaiCa7O1HNnA2o4RV6ohAGUMia1RDEz1Zi8mPjzO3wdeSKbpwc9lujUfnUrnP04Tpk_gmlo2jZFpvdgjhYuEVA4Vu/w411-h730/saluran.jpg" width="411" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan paving selebar 2 meter dan saluran 30/40 dengan Cover dua sisi sepanjang kurang lebih 213 meter di Simo Pomahan Baru Sawah I RT 10 RW 5 Kelurahan Simomulyo Baru (Simbar), Kecamatan Sukomanunggal Surabaya?<br /><br />Sebab dari hasil investigasi dilapangan, terlihat bahwa pemasangan U-ditch sengaja dilakukan dalam kondisi saluran penuh dengan genangan air dan tanpa ada urugan pasir sebelum pemasangan atau dibawah U-ditch. Selain itu, urugan pasir pada pemasangan paving selebar 2 m dengan panjang 213 m diduga  tidak mencapai ketebalam 5 Cm<br /><br />Namun menurut Direktur CV Lintang Raya Timur Fidelis Rizky Setiawan, bahwa dilapangan ada pompa untuk menguras genangan air namun karena hujan sehingga terjadi banjir. <br /><br />“maaf baru bls.. di lapangan kemarin ada pompa pak, dan udh sempat terkuras, mungkin saat posisinya ujan juga jadi banjir.. (Maaf baru balas.... di lapangan kemarin ada pompa pak, dan sudah sempat terkuras, mungkin saat posisinya ujan juga jadi banjir...),” kata Fidelis Rizky Setiawan melalui pesan WastApp setelah beberapa hari dihubungi dan tanpa menjelasakan apakah menggunakan urugan pasir / sertu atau tidak sama sekali<br /><br />Dari penjelasan Direktur CV Lintang Raya Timur ini terkait hujan sehingga banjir, justru menimbulkan pertanyaan. Kapan turun hujan yang mengakibatkan terjadinya banjir? Sementara kondisi jalan Paving tidak terlihat basah keran hujan. Dan tidak hanya itu. Sepanjang jalana Simo Pomahan Baru Sawah I, tidak terlihat adanya pompa atau mungkin langsung diangkut?<br /><br />Proyek pembangunan Paving selebar 2 meter dan Saluran 30/40 dengan Cover dua sisi di Simo Pomahan Baru Sawah I RT 10 RW 5 Kelurahan Simomulyo Baru (Simbar), Kecamatan Sukomanunggal adalah menggunakan dana APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2022 dengan apgu anggaran sebesar Rp464.611.154, nilai HPS (harga perkiraan sementara) sebesar Rp461.607.578 yang dimenangkan oleh CV Lintang Raya Timur yang berkantor di Jalan Kedurus IV A Gang Apokat No 9 Surabaya sekaligus selaku pelaksana proyek dengan nilai penawaran sebesar Rp433.983.055,14<br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Adakah Pengawasan Pemkot Surabaya Untuk Proyek Saluran dan Paving Di RW 5 Kelurahan Simbar? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/12/adakah-pengawasan-pemkot-surabaya-untuk.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/12/adakah-pengawasan-pemkot-surabaya-untuk.html</a></span></span><br /></div><div style="text-align: justify;">  <br /></div><div style="text-align: justify;">Informasi yang didapat beritakorupsi.co dari berbagai sumber menyebutkan, bahwa pemilik CV Lintang Raya Timur adalah teman sekolah salah satu Ketua RT di RW 7 Kelurahan Simbar, Kecamatan Sukomanunggal yakni Agus Purwanto. Sementara informasi juga menyebutkan, bahwa Ketua RW 7 adalah orang dekat salah satu anggota DPRD Surabaya dari Fraksi PDIP yaitu Sukadar, SH<br /><br />Anehnya adalah, ketika beritakorupsi.co menghubungi Lurah Simomulyo Baru Muktar Muhammad, SH melalui pesan WhastApp, menanyakan siapa PPK (PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dan Konsultan Pengawas, justru menyarankan agar menanyakan ke Rizky (Fidelis Rizky Setiawan selaku Direktur CV Lintang Raya Timur). <br /><br />Sementara Camat Sukomanunggal Nono Indriyatno, S.Sos juga menyarankan agar menghubungi Agus Purwanto selaku pengawas proyek dengan memberikan nomor HP Agus Purwanto. Namun saat ditanya lebih lanjut, apakah Agus Purwanto pegawai Kecamatan, Kelurahan atau CV Lintang Raya Timur. Namun Camat Sukomanunggal maupun Lurah Simbar tak menjelaskan sosok Agus Purwanto<br /><br />Terkait nama Agus Purwanto selaku pengawas proyek, beritakoorupso.co menghubungi Agus Purwanto maupun Direktur CV Lintang Raya Timur Fidelis Rizky Setiawan namun sama dengan Camat Sukomanunggal maupun Lurah Simbar tak menjelaskannya <br /><br />Sementara, anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDIP daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya 4 (Kec.Gayungan, Kec.Jambangan, Kec.Sawahan, Kec.Sukomanunggal dan Kec.Wonokromo) yakni Sukadar, S.H saat dihubungi beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa dirinya diundang oleh salah satu warga untuk sosialisasi sebelum pelaksanaan proyek agar berjalan lancar dan berjanji meminta dilakukan pembongkaran bila terjadi penyimpangan<br /><br />“Saya diundang untuk sosialisasi sebelum pelaksanaan proyek agar berjalan lancar. Dan kalau memang terjadi penyimpangan saya akan minta untuk dibongkar,” kata Sukadar, Sabtu, 31 Desember 2022<br /><br />Terkait pengawasan yang dikatakan oleh Sukadar selaku anggota DPRD Surabaya, juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya yaitu AH Thony saat dihubungi beritakorupsi.co, Sabtu, 31 Desember 2022<br /><br />Menurut Tony, bahwa salah satu fungsi Dewan (DPRD) adalah pengasawan termasuk dalam pelaksanaan proyek yang didanai dari APBD agar tidak terjadi penyimpangan<br /><br />“Kehadiran Dewan adalah melaksanakan salah satu fungsi kontor untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi penympangan dalam pelaksaan pekerjaan proyek APBD,” kata Tony. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Tipikor Apakah Ada Penyimpangan Dalam Pekerjaan Proyek Di RT 10 RW 5 Kel. Simbar?

Anggota DPRD Kota Surabaya Sukadar, S.H: Kalau memang ada penyimpangan saya akan minta untuk dibongkar   Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony...

»

Adakah Pengawasan Pemkot Surabaya Untuk Proyek Saluran dan Paving Di RW 5 Kelurahan Simbar?

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYQgX6o5x0cZGwzz4CHu-4VU_rHBTy50dPgBWBk1hElz7FCfAVtMKHhW4opZNyXrMnaHQa9T15AfA_dF9PLcLRobK3TKjuZTR-q8lFd_o70dI3CsM8KeQY7FpNS6Kzf2quwDW41SCnkrWLcASpcrHHbZfFzAJYHr2ZCEZ1HCGy697RrDeyM7E0NJj9/s1599/c.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1599" data-original-width="899" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYQgX6o5x0cZGwzz4CHu-4VU_rHBTy50dPgBWBk1hElz7FCfAVtMKHhW4opZNyXrMnaHQa9T15AfA_dF9PLcLRobK3TKjuZTR-q8lFd_o70dI3CsM8KeQY7FpNS6Kzf2quwDW41SCnkrWLcASpcrHHbZfFzAJYHr2ZCEZ1HCGy697RrDeyM7E0NJj9/w360-h640/c.jpg" width="360" /></a><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Beberapa kasus perkara Korupsi yang di sidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, salah satunya adalah terkait adanya penyimpangan pada saat pekerjan proyek pembangunan infrastruktur yang didanai dari APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) Pemerintah Kota (Pemkot) maupun Kabupaten karena kurangnya pengawasan di lapangan <br /><br />Kurangnya pengawasan di lapangan juga diduga terjadi pada pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Paving selebar 2 meter dan Saluran 30/40 dengan Cover dua sisi di RT 10 RW 5 Kelurahan Simomulyo Baru (Simbar) Kecamatan Sukomanunggal<br /><br />Sebab terlihat jelas, pemasangan U-ditch pada saluran air dengan kondisi genangan air dan diduga tidak menggunakan urugan pasir melainkan sertu. Hal itu dikatakan salah satu pekerja kepada beritakorupsi.co<br /><br />“Ada sertu. Saya lihat drafnya sertu. Saya hanya sempat melihat,” kata salah satu pekerja. Dan proyek pekerjaan tersebutpun belum selesai hingga menjelang akhir tahun anggaran<br /><br />Dari data yang ada, bahwa proyek pembangunan Paving selebar 2 meter dan Saluran 30/40 dengan Cover dua sisi di Simo Pomahan Baru Sawah I RT 10 RW 5 Kelurahan Simomulyo Baru (Simbar), Kecamatan Sukomanunggal, dikerjakan oleh CV Lintang Raya Timur yang berkantor di Jalan Kedurus IV A Gang Apokat No 9 Surabaya selaku pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp433.983.055,14 yang bersumber dari APBD Pemkot Surabaya tahun anggaran (TA) 2022 dengan nilai HPS (harga perkiraan sementara) sebesar Rp461.607.578, nilai pagu sejumlah Rp464.611.154 dengan jenis kontrak harga satuan, jenis pengaadaan pekerjaan konstruksi, satuan kerja Kecamatan Sukomanunggal<br /><br />Namun siapa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dan Konsultan Pengawas dari pihak Pemkot Surabaya belum jelas, sebab pihak Dinas Cipta Karya Pemkot Surabaya juga tak mengetahuinya, dengan alasan bahwa proyek pembangunan Paving selebar 2 meter dan Saluran 30/40 dengan Cover dua sisi di RT 10 RW 5 Kelurahan Simomulyo Baru (Simbar) Kecamatan Sukomanunggal adalah menggunakan Dana Kelurahan (Dakel)<br /><br />“Saya kurang tau, itu menggunakan dana Keluarahan,” kata salah satu Kepala Bidang saat dihubungi beritakorupsi.co<br /><br />Anehnya, saat beritakorupsi.co menghubungi Lurah Simomulyo Baru Muktar Muhammad, SH melalui pesan WhastApp, justru menyarankan agar menanyakan ke Fidelis Rizky Setiawan selaku Direktur CV Lintang Raya Timur. Sementara Camat Sukomanunggal Nono Indriyatno, S.Sos tak ada tanggapan<br /><br />Anehnya lagi adalah, Fidelis Rizky Setiawan selaku Direktur CV Lintang Raya Timur juga tak merespon saat beritakorupsi.co menanyakan tentang PPK juga terkait pemasangan U-ditch, apakah dalam kondisi ada genangan air atau kering serta apakah menggunakan urugan pasir atau tidak<br /><br />Dan baru beberapa hari kemudian, Direktur CV Lintang Raya Timur mengatakan, bahwa dilapangan ada pompa untuk menguras genangan air namun karena hujan sehingga terjadi banjir.<br /><br />“maaf baru bls.. di lapangan kemarin ada pompa pak, dan udh sempat terkuras, mungkin saat posisinya ujan juga jadi banjir.. (maaf baru balas.... di lapangan kemarin ada pompa pak, dan sudah sempat terkuras, mungkin saat posisinya ujan juga jadi banjir...),” kata Fidelis Rizky Setiawan melalui pesan WastApp tanpa menjelasakan apakah menggunakan urugan pasir / sertu atau tidak sama sekali<br /><br />Dari penjelasan Direktur CV Lintang Raya Timur ini terkait hujan sehingga banjir, justru menimbulkan pertanyaan. Benarkan terjadi hujan yang mengakibatkan banjir? Sementara kondisi jalan Paving tidak terlihat basah keran hujan. Dan tidak hanya itu. sepanjang jalana Simo Pomahan Baru Sawah I, tidak terlihat adanya pompa atau mungkin langsung dpidah tempat?. (Jnt) <br /></div>

News Pemerintahan Tipikor Adakah Pengawasan Pemkot Surabaya Untuk Proyek Saluran dan Paving Di RW 5 Kelurahan Simbar?

BERITA KORUPSI .CO - Beberapa kasus perkara Korupsi yang di sidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, salah satu...

»

Surat Terbuka Ny. Lusy Kepada Kajati NTB dan Jaksa Agung RI Terkait Mafia Tanah Di Sumbawa

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="font-size: large;">Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe selaku pemilik tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat Prov. Nusa Tenggara Barat. Pada Tahun 1991, Toe (alm) membeli tanah tersebut dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987”.</span>   </h3></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrJ2u7FODTzd73i1PCpydsB4OzaAOuB-9cOndULifnBCPwK8WohuRN7NRwcxXRcPW0lGRKW44hgwjKKLdI5QPHZXpWAxJyhJ8UXZ05ZkJVxz2T17uHMqUL8wIXpeXkX0uUiayOa7iYZbwZpmogBjD_ffNbyYdBcJClj0OMnDtQfjwHfs3v1SvQ-jsP/s640/IMG-20221111-WA0020.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="480" height="527" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrJ2u7FODTzd73i1PCpydsB4OzaAOuB-9cOndULifnBCPwK8WohuRN7NRwcxXRcPW0lGRKW44hgwjKKLdI5QPHZXpWAxJyhJ8UXZ05ZkJVxz2T17uHMqUL8wIXpeXkX0uUiayOa7iYZbwZpmogBjD_ffNbyYdBcJClj0OMnDtQfjwHfs3v1SvQ-jsP/w395-h527/IMG-20221111-WA0020.jpg" width="395" /></a><b><span style="font-size: medium;"> BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div>“Mencari keadilan hukum ibarat mencari jarum di kedalam air berlumpur. Kecuali kasus yang viral di sosial media (Sosmed)”. Ungkapan inilah yang mungkin terbersit dibenak Ny. Lusy, seorang warga Jalan Kartini, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencari keadilan atas kasus tanah miliknya selaku ahli waris dari adiknya, Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe (Almarhum) yang belum tuntas hingga saat ini karena di duga melibatkan oknum BPN dan mafia tanah di Nusa Tenggara Barat<br /><br />Dan itulah sebabnya, Ny. Lusy membuat surat terbuka kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Ka Kejati) Sungarpin, SH., Mhum dan ditujukan kepada Jaksa Agung (Kajagung) Repbulik Indoneis Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M  yang dikirimkannya melalui beritakorupsi.co, Minggu, 25 Desember 2022</div><div style="text-align: justify;"><br />Dalam isi surat tersebut, Ny. Lusy menjelaskan awal mula tanah yang di beli oleh adiknya,  Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe (Alm) dari Imran Zain, mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991<br /><br />“Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987,” kata Ny. Lusy dalam isi suratnya. <br /><br />Lebih lengkpanya surat terbuka Ny. Lusy kepada Kepala Kejaksaan Tinggi (Ka Kejati) Sungarpin, SH., Mhum yang ditujukan kepada Jaksa Agung (Kajagung) Repbulik Indoneis Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M., sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9CEiJbfZEHyU2p8Se_LoVYHtPvgxlaLVwhW7zUAQpbKpQwj_IxoH_GldquIZGQFYXzrG7_9_KptMA-3rjFaUXdYLS9Q3aXVW0a_gb75MKDt9zA0orEjPhDfhMaVaSKyaBO4jDEZmCYjylJOGGMl45uwAVEOpOIcmvlNpOdsxuzylY5CjgybhyL1qg/s3508/subawa_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3508" data-original-width="2481" height="741" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9CEiJbfZEHyU2p8Se_LoVYHtPvgxlaLVwhW7zUAQpbKpQwj_IxoH_GldquIZGQFYXzrG7_9_KptMA-3rjFaUXdYLS9Q3aXVW0a_gb75MKDt9zA0orEjPhDfhMaVaSKyaBO4jDEZmCYjylJOGGMl45uwAVEOpOIcmvlNpOdsxuzylY5CjgybhyL1qg/w653-h741/subawa_1.jpg" width="653" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgja7ld2z5ZSaZy67I8SJ13Ya1NkXdn_k9lOqSQFlUG_kexiEez9BHnNRxkPbfoKjQ7KtZW_nQSSFXt5w8W1HUecYAHIy75p6Xwhbb9kUcNtwZTt8nUNx47AnnQ-Hcf0gYrbbxd7PRheUIq4eGKKhceLZnDuSOO693n316p4a_ZBaTODrk6TtlOY8KA/s3508/subawa_2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3508" data-original-width="2481" height="749" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgja7ld2z5ZSaZy67I8SJ13Ya1NkXdn_k9lOqSQFlUG_kexiEez9BHnNRxkPbfoKjQ7KtZW_nQSSFXt5w8W1HUecYAHIy75p6Xwhbb9kUcNtwZTt8nUNx47AnnQ-Hcf0gYrbbxd7PRheUIq4eGKKhceLZnDuSOO693n316p4a_ZBaTODrk6TtlOY8KA/w651-h749/subawa_2.jpg" width="651" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWAguXtr_hIoJUbLa6T7viMLliCNj3dOqvmVnQi57gqWg8HkYizMs_YiyD5UlOEhLWlBDAUviyadT_ZQJuf6DT8_UWdvodLzaPBQ3RI63bYT2L8M4O4gvEyHpPD3wwZtJGu50o1lbPZi_L-chu0lbg2553ZRerY7Rbrj7rJJAe_ylKzvNrHLPU7CLg/s3508/subawa_3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3508" data-original-width="2481" height="791" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWAguXtr_hIoJUbLa6T7viMLliCNj3dOqvmVnQi57gqWg8HkYizMs_YiyD5UlOEhLWlBDAUviyadT_ZQJuf6DT8_UWdvodLzaPBQ3RI63bYT2L8M4O4gvEyHpPD3wwZtJGu50o1lbPZi_L-chu0lbg2553ZRerY7Rbrj7rJJAe_ylKzvNrHLPU7CLg/w651-h791/subawa_3.jpg" width="651" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9HZ11ggUCvEfBF_1bHqBarerHl7mwCDSyRh3o30nrd3snwfru0CYB5zvl1ucmNcgVKGh92LqEv3VMaad7IIU46SemWFfPx2l4St6KNPqnsAtoLLig4K5zi47HVNoaRS4ODc4xsXuVI_g0MpUbCmhwsr6R0lDx2iLKKjIP_vLKU58IGETeAKgxmElr/s2480/subawa_4..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1498" data-original-width="2480" height="386" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9HZ11ggUCvEfBF_1bHqBarerHl7mwCDSyRh3o30nrd3snwfru0CYB5zvl1ucmNcgVKGh92LqEv3VMaad7IIU46SemWFfPx2l4St6KNPqnsAtoLLig4K5zi47HVNoaRS4ODc4xsXuVI_g0MpUbCmhwsr6R0lDx2iLKKjIP_vLKU58IGETeAKgxmElr/w651-h386/subawa_4..jpg" width="651" /></a></div>(Editor: Jenttar)<br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Tipikor Surat Terbuka Ny. Lusy Kepada Kajati NTB dan Jaksa Agung RI Terkait Mafia Tanah Di Sumbawa

Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe selaku pemilik tanah seluas 1...

»

Proyek Dinas PKP Kota Batu Bernilai Miliaran Terancam Mangkrak?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhofb3U9TPeab2mA2H1HBq5N5eBgFp7OY1BhSANF5IO0dOu8XUV0cpRVjoKj3t0K9vHHqOYwbINZU_h6yu0C1PRy0JiIcw2uKjHBb5-uwim60csJet0lziBUXX_ZOGbIm6WGGi5L3CukvjVfVVgRfjlMVGi7EKjVYSEXHvnQ7U-kQ9EBp8U7COXjdgs/s866/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="866" data-original-width="768" height="739" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhofb3U9TPeab2mA2H1HBq5N5eBgFp7OY1BhSANF5IO0dOu8XUV0cpRVjoKj3t0K9vHHqOYwbINZU_h6yu0C1PRy0JiIcw2uKjHBb5-uwim60csJet0lziBUXX_ZOGbIm6WGGi5L3CukvjVfVVgRfjlMVGi7EKjVYSEXHvnQ7U-kQ9EBp8U7COXjdgs/w656-h739/2.jpg" width="656" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><div style="text-align: justify;">Proyek Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Batu, Jawa Timur untuk pembangunan rumah pembina LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia), pembangunan jalan dan drainase rumah tinggal LVRI Kota Batu yang menelan anggaran APBD Kota Batu tahun anggaran (TA) 2022 sebesar Rp2.682.435.100 dengan Nomor SPK: 640/LVRI-153-3/PK/DAU/422.109/2022 tanggal SPK 12 September 2022 yang dikerjakan oleh CV Andika Putra yang berkantor di Sumenep, Madura selaku pemenang lelang, Konsultan Perencana CV Karya Cipta Gemilang dan Konsultan Pengawas CV Aka Design & Egenering terancam mangkrak karena sudah 90 hari kalender dari 100 hari kalender untuk lamanya pekerjaan baru mencapai 38.398 % per tanggal 27 November 2022 berdasarkan data yang diperoleh tim di lapangan, padahal Dinas PUPR telah membayar uang muka sebesar Rp800 juta<br /><br />“Bukan saya. Saya manager CV Andika Putra tapi sudah sebulan ini diambil alih langsung oleh Pak Prayit (Prayitno selaku Direktur CV Andika Putra). Jadi lebih baik tanyakan langsung ke Pak Prayit aja,” kata Suwito saat dihubungi melalui telepon WhatsApp, Senin, 12 Desember 2022. Sementara Prayitno selaku Direktur CV Andika Putra tak merespon sama sekali saat dihubungi baik melalui pesan maupun telepon <br /><br />Dari hasil penelusuran tim dilapangan pada Senin, 12 Desember 2022, tak ada kegiatan sama sekali sejak dua pekan lalu. Bahkan sumber dilapangan menyebutkan, lima (5) suplayer yang menyuplai bahan matrial untuk pembangunan rumah pembina LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia), pembangunan jalan dan drainase rumah tinggal LVRI Kota Batu belum juga dibayar<br /><br />Anehnya, sekalipun proyek milik Pemkot Batu ini terancam mangkrak dan bahkan dua pekan tidak ada kegiatan sama sekali oleh CV Andika Putra, belum ada tindakan tegas dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Batu, Bangun Yulianto<br /><br />Bangun Yulianto selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Batu sekaligus PPKm (pejabat pembuat komitmen) saat dihubungi melalui telepon WhastApp, Senin, 12 Desember 2022 menjelaskan, baru melakukan surat teguran sebanyak dua kali dan akan memberikan kesempatan kepada CV Andika Putra untuk menyelesaikan proyek<br /><br />“Sudah kita lakukan teguran sebanyak dua kali, dan minggu ini untuk yang ketiga klainya sekaligus terkahir. Kita akan tanyakan apakah masih bersedia untuk menyelesaikannya. Kalau masih bersida kita cek kesangguapan modalnya, dan kita akan kenakan denda per hari sebesar dua juta enam ratus. Dan pembayarannyapun akan dilakukan tahun 2023 dan diambil dari DAK (dana alokasi khusus). Kalau tidak bersedia, kita akan putus kontrak, uang asuransi dan uang muka akan kita klaim dan masuk dalam daftar hitam,” kata Bangun, dan hal senada juga disampaikan sebelumnya oleh Syeh Zaenal Arifim selaku PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan)<br /><br />Anehnya lagi adalah terkait penjelasan Bangun Yulianto tentang pembayaran bila CV Andika Putra menyelesaikan pelaksanaan pembangunan rumah pembina LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia), pembangunan jalan dan drainase rumah tinggal LVRI Kota Batu akan diambilkan dari DAK<br /><br />Pertanyaannya adalah, apakah dana alokasi khsus (DAK) untuk pembayaran kepada CV Andika Putra atas penyelesaikan pekerjaan pembangunan rumah pembina LVRI (Legiun Veteran Republik Indonesia), pembangunan jalan dan drainase rumah tinggal LVRI Kota Batu dapat diambilkan begitu saja tanpa ada pembahasan anggaran terlebih dahulu atara TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) Kota Batu dengan Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kota Batu? <br /><br />Atau baru akan dibahas kemudian dalam APBD-P (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan) Kota Batu tahun anggaran 2023 bila CV Andika Putra menyatakan bersedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut ? Atau proyek ini akan bermasalah hukum??? <br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, teguran baru diberikan sebanyak dua kali, sementara hasil pekerjaan sejak ditandatangainnya SPK (surat peririntah kerja) antara PPKm dan CV Andika Putra pada tanggal 12 September 2022 dengan waktu pekerjaan 100 hari kalender baru mencapai 38.398 persen. Bahwan sejak dua pekan lalu tidak ada kegiatan sama sekali. (Jnt/Agt)<br /></div>

News Pemerintahan Tipikor Proyek Dinas PKP Kota Batu Bernilai Miliaran Terancam Mangkrak?

BERITA KORUPSI .CO - Proyek Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Batu, Jawa Timur untuk pembangunan rumah pembina LVRI (Legiun...

»

Lusi Berharap Laporannya Di Polda NTB Ditangani Serius dan Mafia Tanah Dihukum

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiszHdb3474LJoKOgBr7SSAz9Jl-MY6fT8SOn7cpkdngfe0B7Rm7WoISBu-AKd1pZ4Z2JWYjXXVifitKAM_gIP44yYntgoJcrOhdeK_uxI3JbHq--ZCosH4w4ChecDA0TUlsDTiYlNdeAEDy2nipPYnY7OaD0w016-c-mTTT0jV0b0_3cp9RnjC_RPi/s1280/LP.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="829" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiszHdb3474LJoKOgBr7SSAz9Jl-MY6fT8SOn7cpkdngfe0B7Rm7WoISBu-AKd1pZ4Z2JWYjXXVifitKAM_gIP44yYntgoJcrOhdeK_uxI3JbHq--ZCosH4w4ChecDA0TUlsDTiYlNdeAEDy2nipPYnY7OaD0w016-c-mTTT0jV0b0_3cp9RnjC_RPi/w414-h640/LP.jpg" width="414" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b> BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><i>“Hukum itu dimana dan untuk siapa? Adakah hukum bagi masyarakat pencari keadilan? Apakah hukum itu akan datang setelah terlebih dahulu viral di Sosmed (sosial media)”.</i> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kalimat diatas yang barangkali ada di benak Lusy warga Jl. Kartini, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berharak kepada Kapolda NTB, Irjen Djoko Poerwanto untuk menangani laporannya dan menghukum para mafia tanah<br /><br />Mengapa Lusi berpikir seperti itu? Ini berawal dari kasus tanah seluas 85.500 M miliknya yang terletakk di Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB yang dikuasi pihak lain dan kemdian Lusi tanpa didampingi Pengacara membuat laporan ke Polsek Sekongkang, Polres Sumbawa Barat, Polda NTB pada awal tahun 2022, namun tak ada hasilnya. <br /><br />Dan pada Juli 2022, Lusi dengan didampingi Pencara membuat laporan ke Polda NTB dengan Nomor Laporan: B/2937/VII/RES.1.11/2022/Ditreskrimum, tanggal 28 Jui 2022,  namun oleh Polda NTB diturunkan ke Polres Sumbawa Barat. Pada tanggal 23 Septembber 2022, terbitlah Surat Penyelidikan: Sp.Lidik/283/IX/2022/Reskrim. Hal itu dikatakan Lusi kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon seluler, Minggu, 20 Nopember 2022<br /><br />Ada yang menarik dan sekaligus menjadi pertanyaan. Mengapa Polda NTB merunkan laporan Luis ke Pores Subawa Barat? Apakah penyidik Polda NTB merasa bawa kasus ini terlalu keci untuk ditangani atau karena penyidik Polda NTB terlalu banyak tugas?<br /><br />Padahal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) sangat jelas dan tegas agar menindak dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat<br /><br />Yang menarik lagi dimata masyarakat adalah, aparah penegak hukum (APH) akan bertindak cepat apabila viral di sosial media (Sosmed). Apakah kasus seperti yang dialami Lusi ini tidak menarik untuk diusut apakah ada keterlibatan mafia tanah?<br /><br />Lusi mencertitakan, pada tahun 1997, salah satu adiknya yaitu Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe, membeli empat bidang tanah (status tanah Tegalan) seluas 85.500 meter yang terletak di Desa Sekongkang Bawah dari empat pemilik tanah warga Desa Sekongkang Bawah, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa dengan luas masing-masing yaitu; 1. Halidi Patau seluas 10.000 M2; 2. dari Halidi Resat seluas 26.000 M2; 3. H. dari Mukhtar HMS seluas 25.000 M2 dan 4. dari Makawaru seluas 24.500 M2 <br /><br />“Kami sembilan kakak beradik. Slamet Riyadi (Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe) ini adik ke delapan. Tahun 1997, Dia membeli tanah dari Halidi Patau seluas 10.000 M2, dari Halidi Resat seluas 26.000 M2, dari Mukhtar HMS seluas 25.000 M2 dan dari Makawaru seluas 24.500 M2. jadi luas semuanya delapan puluh lima ribu lima ratus meter (85.500 M2) dan masing-masing ada bukti surat ganti rugi (surat jual beli antara penjual dan pembeli.red) yang ditandatangani oleh Kepala Wilayah Kecamatan Jereh, Abdul Wahab. S.Sos,” kata Lusi<br /><br />Lusi melanjutkan. Pada Mei 2021, Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe meninggal dunia. Dan ternyata tanah milik almarhun seluas 85.500 M2 itu sudah dikuasi pihak lain dan terbit SHM nya pada tahun 2018<br /><br />“Kami tahu kalau tanah tersebut telah dikuasi pihak lain setelah adik saya meninggal. Pihak lain mengkliam bahwa tanah itu adalah miliknya dan memiliki SHM (sertifikat hak milik) yang kami duga kalau itu palsu karena kami memiliki bukti tahun 1997 berupa surat ganti rugi. Dan pada saat pertemuan di Kantor Desa, Kepala Desa mengakui membuat Sporadik dan Sertifikatnya dari BPN,” ucap Lusi<br /><br />Karena merasa haknya dikuasi oleh “mafia” tanah, Lusi pun mencari keadilan dengan melaporkannya ke pihak kepolisian. Namun apa hasilnya?<br /><br />“Saya sudah pernah membuat laporan ke Polsek Sekongkang pada awal tahun 2022 tanpa pencara, namun tak ada hasilnya. Pada Juli 2022, saya dengan ditemani Pencara membuat laporan ke Polda dengan Nomor : B/2937/VII/RES.1.11/2022/Ditreskrimum, tanggal 28 Jui 2022,  namun oleh Polda NTB diturunkan ke Polres Sumbawa Barat. Pada tanggal 23 Septembber 2022, terbitlah Surat Penyelidikan: Sp.Lidik/283/IX/2022/Reskrim,” ujar Lusi<br /><br />“Saya sangat berharap ke Bapak Kapolda NTB untuk menangani laporannya agar tanah saya dapat saya miliki dan mafia tanah dihukum,” kata Lusi berharap. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Pidana Tipikor Lusi Berharap Laporannya Di Polda NTB Ditangani Serius dan Mafia Tanah Dihukum

 BERITA KORUPSI .CO - “Hukum itu dimana dan untuk siapa? Adakah hukum bagi masyarakat pencari keadilan? Apakah hukum itu akan datang setelah...

»

Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

<div style="text-align: justify;"><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987”  <br /></span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/s1280/lusi1.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="487" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/w365-h487/lusi1.jpg" width="365" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br /><i>“Begitu Kuatkah Mafia Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?”</i>. Pertanyaan inilah yang seringkali terdengar di kalangan masyarakat luas terkait kasus  sengketa tanah yang tak habis-habisnya. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda<br /><br />Padahal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) sangat jelas dan tegas agar menindak dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat <br /><br />Namun anehnya, laporan masyarakat terkait kasus sengketa tanah karena terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda "seperti mencari jarim di lumpur yang dalam”<br /><br />Dan itulah yang dirasakan oleh Lusy, seorang warga Sumbawa Besar yang sudah melaporkan kasus tanahanya ke Polres Sumabwa Barat, ke Kapolda Nusa Tenggara Barat, ke Kejaksaan  termasuk mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat hingga ke ke Kapolri, namun belum ada hasilnya. <br /><br /><i>“Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987,”</i> kata Lusy kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon, Sabtu, 12 November 2022 sekitar pkl. 17.00 Wib<br /><br />Nah, karena merasa kasus tanah miliknya yang dilaporkannya ke pihak Kepolisian tak kunjung ada perkembangan bahkwan tidak ada tanggapan atas surat pengaduannya ke pejabat negeri ini, harapannyapun hanya satu yaitu mengirin surat pengaduan ke Presiden Jokowi. Dan kalau tidak berhasil atau tidak ada tanggapan dari Presiden Jokowi maka Lusy pun hanya<i> pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa</i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/s2452/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1510" data-original-width="2452" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/w640-h394/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" width="640" /></a></div>Lusi menceritakan. Kasus tanah ini baru muncul pada tahun 2021 ketika Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe meninggal. Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe adalah salah satu adik kandung dari Lusy .<br /><br /><i>“Ketika (Alm) Toe meninggal dunia pada tahun 2021, kasus tanah ini muncul ke permukaan. Lalu Imran Halilintar mengklaim tanah milik (Alm) Toe ini adalah miliknya. Klaim ini dilakukan secara sepihak tanpa ada sepotong dokumen yang mendukung bagi kepemilikan tanah tersebut,”</i> kata Lusy <br /><br /><i>“Imran Halilintar hanya bermodalkan pengakuan dan kesamaan nama dengan Imran Zain selaku penjual tanah kepada (Alm) Toe. Sama-sama “Imran”. Imran Halilintar juga mengaku memiliki bukti pendaftaran penerbitan sertifikat atas namanya entah darimana dia dapatkan,”</i> lanjut Lusi<br /><br />Menurut Lusy, Imran Halilintar menguasai dan menjual tanah itu kepada sejumlah warga. Kini tanah tersebut telah didiami oleh lebih dari 100 kepala keluarga (KK). Ironisnya, tanah yang sudah ber sertifikat (SHM) inipun terbit lagi sebanyak 23 sertifikat hak milik (SHM) baru. <br /><br /><i>“Sebenarnya masalah ini sudah beberapa kali dimediasi Kades Mantun Kecamatan Maluk, Sahril S.Sos. Pertemuan pertama dilaksanakan pada Hari Kamis, 28 Januari 2022 pukul 09.00 Wita di Kantor Desa Mantun dengan agenda klarifikasi Tanah. Yang hadir waktu itu H. Imran selaku pemilik asal tanah (SHM 507), Imran Halilintar pihak yang mengklaim lahan SHM 507, saya (Lusy) selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut,” </i>ujar Lusy  <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, lanjut Lusy,<i> “Imran Halilintar akhirnya mengakui jika tanah 1,9 hektar itu bukan miliknya. Namun Imran Halilintar mengaku sempat menguasainya yang kemudian dikembalikan kepada para penggarap. Padahal faktanya tanah itu telah dijual bukan dikembalikan. Tapi, karena mendapat angin segar dari pihak BPN Kabupaten Sumbawa Barat, Imran Halilintar kembali memantapkan diri sebagai pemilik tanah 1,9 hektar tersebut (SHM 507)”.</i></div><div style="text-align: justify;"><i><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/s960/lusi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="948" data-original-width="960" height="395" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/w400-h395/lusi.jpg" width="400" /></a></div></i><br />Lebih lanjut Lusy menjelaskan. Pertemuan kedua di Kantor Desa Mantun pada Hari Rabu, 9 Februari 2022 pukul 10.00 Wita dengan agenda klarifikasi Tanah. Selain kepala desa, pertemuan itu dihadiri Aswar A (Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk), Lusy selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut. Pada pertemuan itu Ahli Waris (Alm) Toe dengan warga yang mendiami tanah tersebut. Warga sepakat akan membayar tanah itu kepada Ahli Waris (Alm) Toe. Sebab harga yang diberikan Ahli Waris (Alm) Toe sangat murah, terjangkau dan jauh dari harga tanah di sekitarnya. <br /><br />Untuk merealisasikan transaksi jual beli ini, Ahli Waris (Alm) Toe menemui kendala di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat, terutama keinginan Ahli Waris (Alm) Toe untuk melakukan pengukuran dan pemecahan sertifikat. Ini ketika Ahli Waris (Alm) Toe, Kades Mantun, dan Imran Zain menemui Kepala Kantor BPN setempat, seraya memperlihatkan akta tanah berupa SHM No. 507, pada 9 Februari 2022 siang hingga sore, atau setelah rapat di Kantor Desa Mantun.   <br /><br />Selain itu Imran Zain selaku pemilik asal tanah tersebut juga memberikan penjelasan bahwa nama Imran di SHM itu adalah namanya. Terkait adanya embel-embel “Zain” di belakang namanya adalah nama orang tuanya yang disematkan saat dia sudah dewasa. Untuk menguatkannya, Imran Zain memperlihatkan surat keterangan dari dinas terkait. Tapi Kepala BPN KSB menolak untuk memprosesnya. Kepala BPN KSB mengharuskan Ahli Waris (Alm) Toe menyelesaikan urusannya dengan Imran Halilintar. Atau akan melakukan pengukuran ulang atas lahan itu setelah Ahli Waris Toe mendapat restu dari Imran Halilintar. <br /><br />Sikap Kepala Kantor BPN KSB ini tentu menimbulkan kecurigaan, karena cenderung tendensius dan berpihak kepada Imran Halilintar. Sikap kepala BPN ini juga kami nilai tidak mencerminkan sebagai penyelenggara pelayanan public yang professional, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap SHM No. 507 yang notabene adalah produknya sendiri. Sebagaimana diamanatkkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. <br /><br />Berikutnya, Hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, Ny Lusy selaku ahli waris Toe didampingi Aswar A selaku Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk mendatangi Kantor BPN Sumbawa Barat untuk kembali mengajukan permohonan pengukuran tanah SHM 507. Ny. Lusi tidak masuk ke dalam kantor BPN, hanya menunggu di mobil, sedangkan yang masuk hanya Aswar Kasi Pemerintahan Camat Maluk yang kemudian diterima Wahyu Saputra—pegawai BPN. Terhadap permohonan itu, Petugas BPN meminta ahli waris Toe untuk menunggunya. Namun sampai sekarang, permohonan itu belum ditanggapi. Beberapa kali BPN Sumbawa Barat berjanji untuk melakukan pengukuran tapi belum direalisasikan.   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/s960/lusi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="782" data-original-width="960" height="522" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/w640-h522/lusi..jpg" width="640" /></a></div>Sebelumnya, pada Hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, Ny Lusi selaku Ahli Waris Toe sudah melaporkan Imran Halilintar secara pidana ke Polsek Maluk, Polres Sumbawa Barat tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana pasal 242 KUHP. Polsek Maluk telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No: SP.Lidik/  /I/2022/Reskrim, tertanggal 12 Maret 2022 yang ditandatangani Kapolsek Maluk, Kompol Sidik Pria Mursita SH. Sampai saat ini belum ada progress dari hasil penyelidikan. <br /><br />Selain lahan ber-SHM 507 yang enggan diukur BPN Sumbawa Barat, BPN juga berlaku sama dengan lahan milik ahli waris (Alm) Toe bersertifikat hak milik No. 115 atas nama Sapruddin. Tanah seluas 10.750 meter persegi (m2) berlokasi di Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Di atas lahan bersertifikat ini, BPN menerbitkan sertifikat baru di atasnya. Jumlahnya sekitar 17 sertifikat. Yaitu bernama Lalu Mas’ud, Mindah Maryati, Husni Mubarak, H. Ibrahim, Sandi Sakti Ardi, H. Ibrahim, Yayasan Lukmanul Hakim, Erfan Chakim, Islahuddin, Saprudin Kapitang, Ihwan Arianto, Idham Khalid, Zulkifli, Bung Waker Hadi, Baiq Nursani, Budi Santoso dan Aunurrofik.   <br /><br />“Kami selaku ahli waris Toe sudah beberapa kali mendatangi kantor BPN Sumbawa Barat, termasuk telah mengajukan permohonan pengukuran. Tapi entah ada masalah apa, BPN Sumbawa Barat kerap mengulur dan menunda waktu setiap akan melakukan pengukuran. Padahal jadwal pengukuran sudah ditetapkan, namun selalu ditunda. Dan sampai sekarang belum dilakukan,” kata Lusy. (*) <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami T...

»

Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda”</span></h3><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/s1280/IMG-20221111-WA0020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/w480-h640/IMG-20221111-WA0020.jpg" width="480" /></a></div><b>Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></div><div style="text-align: justify;">Kasus  sengketa tanah sepertinya tak habis-habisnya dikalangan masyarakat Indonesia. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, Bagaimana prosedur sesuai peraturan yang berlaku hingga BPN mengelurkan 2 SHM dilahan yang sama dengan pemilik yang berbeda? Apakah setiap SHM yang dikeluarkan BP tidak dimasukan ke dalam dokumen sehingga sebidang tanah memiliki lebih dari satu SHM dengan pemilik yang berbeda-beda? Mungkinkah ada “seorang anak lahir dari rahim dua wanita?”. Dan bila ada, itulah jawaban masalah terbitnya SHM ganda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anehnya adalah, perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat sepertinya tak berarti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Buktinya, laporan salah seorang warga Sumbawa Barat ke Polres Sumbawa Barat terkait tanah SHM miliknya seluas 20.000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dikuasai orang laing hingga saat ini belum ada hasilnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Itulah sebanya, selain melaporkannya ke Kepolisian, Lusi akan melporkan kasus tanah miliknya yang dikuasi orang lain ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sudah saya laporkan ke Polisi tapi belum ada hasilnya. Dan saya akan melaporkan ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi. Karena saya menduga ada pemalsuan dokumen sehingga terbit SHM atas nama orang lain,” kata lusi kepada media ini melalui sambungan telepon, Kamis, 10 November 2022 pkl. 22.15 Wib</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menjelaskan, bahwa ada dugaan keterlibatan mafia tanah termasuk BPN, sehingga SHM yang dikelurkan oleh BPN pada tahun 1987 atas tanah seluas 8000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dikeluarkan lagi pada tahun 2018 atas nama orang lain</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hampir semua tanah saya selalu saja adasertifikat atas nama orang lain. Saya menduga ada permainan mafia tanah termasuk BPN, kok bisa ada dua Sertifikat Tanah di lahan yang sama tapi pemiliknya beda,” kata Lusi dari ujung telepon selulernya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menceritakan. Munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. Padahal data tanah itu baik berupa SPPT yang dibayar setiap tahun dengan keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM), maupun nama para penggarap sudah tercatat jelas. Bahkan kembali dipertegas lagi dengan surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adanya dua sertifikat ganda diduga kuat karena permainan mafia tanah dan BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakan Nyonya Lusi, adanya sertifikat di atas sertifikat ini, diduga kuat karena peran dari oknum pemerintah desa hingga oknum BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Surat pernyataan yang dibuat 18 Oktober 2021 tercatat ada 10 orang penggarap lahan seluas 20.000 meter. Mereka adalah Rosidi, Amaq Jidah, Amaq Azis, Mahsun (Conk), Baiq Maheran, Parihun S.Ag, Sobirin, Haji Wantikno, Amaq Agus dan Kades Mantun sendiri, Sahril,” kata Lusi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Lusi, data tanah itu baik berupa SPPT yang tetap terbayar setiap tahun, keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM). Nama para penggarap sudah tercatat jelas bahkan kembali surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak. (*)</div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda” Sumbawa, BERITA KORU...

»