Ada “Kriuk-Kriuk” Dalam Sidang Korupsi Mustofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto)

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#JPU KPK menghadikan 14 orang saksi, dan terungkap adanya pemotongan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari 11 SMAN di Kab. Mojokerto Tahun 2012 sebesar Rp3.4 M. Akankah menyeret Tersangka Baru?#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7toSb3C5G9JT3BhQyqN8fSGrtu1o3TWXAvaH8D0alh1wHqkfQBADslvcqdWXGpX-gtpyrP4nDIhsrHyBAtxh-hVFleQ_8Uv6p-fNqoZNd-i8KGteP5mxw4f4zZyxCXZeOpCzLdU3OEscSjfYYRKQkgxZT3szdVwhRlr7q32x_ZQxQUqCvaSGtwmeQ/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7toSb3C5G9JT3BhQyqN8fSGrtu1o3TWXAvaH8D0alh1wHqkfQBADslvcqdWXGpX-gtpyrP4nDIhsrHyBAtxh-hVFleQ_8Uv6p-fNqoZNd-i8KGteP5mxw4f4zZyxCXZeOpCzLdU3OEscSjfYYRKQkgxZT3szdVwhRlr7q32x_ZQxQUqCvaSGtwmeQ/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan sebanyak 14 orang saksi pada sidang yang berlasung di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Rabu, 30 Maret 2022 untuk Terdakwa yang juga Terpidana Koruspi 8 tahun penjara yaitu Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati (mantan) Mojokerto  perode 2010 – 2015 dan 2015 – 2020 dalam perkara Korupsi Gratifikasi menerima hadiah berupa uang dan barang lainnya yang dianggap Suap dan perkara Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU) sejak tahun 2012 hingga 2017 yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan dari para rekanan (kontraktor) yang mengerjakan proyek APBD Kab. Mojokerto di Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang totalnya sebesar Rp48.192.714.586<br /><br />Ke 14 saksi itu adalah; 1. Muhamah Malik (Camat Mojoanyar); 2. Muhammad Ridwan (Kadis Perijinan); 3. Dwiyatno (ASN); 4. Noerhono (Kadis Perpus); 5. M.Zaini (Pensiunan ASN); 6. Agus Subianto (Camat Pacet); 7. Dian Angraeni; 8. Yoi Arfida (Kepala BPBD); 9. Bejo (selaku Camat Kutorejo); 10. Alwarno; 11. Sutrisno Sajoko; 12. Abdulloh; 13. Ponari (Mantan UPTD) dan 14. Mashudi Mantan (Kepala Sekolah)<br /><br />Persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya (Kamis, 20 Januari 2022) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi Riyanto, SH., MH dengan dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, Dr. Sudiman Sidabuke, SH., MH dkk serta serta dihadiri pula oleh Terdakwa Mustofa Kamal Pasa  secara Teleconference (Zoom) dari Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Surabaya, Prong, Sidoarjo karena sedang menjalani hukuman dan juga dalam kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">MKP (Ex. Bupati Mojokerto) Kembali Diadili Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi dan TPPU Rp48.1 M - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/mkp-ex-bupati-mojokerto-kembali-diadili.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/mkp-ex-bupati-mojokerto-kembali-diadili.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga</span></span>: <span style="color: #2b00fe;">Lanjutan..... MKP (Ex. Buapti Mojokerti) Kembali Diadili, Wali Kota Mojokerto Jadi Saksi - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/lanjutan-mkp-ex-buapti-mojokerti.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/lanjutan-mkp-ex-buapti-mojokerti.html</a></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPCqKASEzdleWUjB8lAQfB2t4L4sygCHHHJiCOY_du2gJYAuqucCRWgCM1i6zNHNZVU2-fvdcPqh7u0ShpJQM9dH1QeXnGfQL0OTeXT8hnNiXnS_UKNjhIZ-nRmiO3FYevzFDH5wEFIGvIDiXo4WR7IqpqAs9ut9DipT4eEWxAH2SHk6b1rFrpciTN/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPCqKASEzdleWUjB8lAQfB2t4L4sygCHHHJiCOY_du2gJYAuqucCRWgCM1i6zNHNZVU2-fvdcPqh7u0ShpJQM9dH1QeXnGfQL0OTeXT8hnNiXnS_UKNjhIZ-nRmiO3FYevzFDH5wEFIGvIDiXo4WR7IqpqAs9ut9DipT4eEWxAH2SHk6b1rFrpciTN/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Dalam persidangan kali ini ada yang menarik, yaitu kata “kriuk-kriuk” yang artinya duit untuk ‘jual beli jabatan’. Hal itu diungkapkan saksi Agus Subianto saat dirinya menemui Nano Santoso Hudiarto alias Nono mantan Kepala Desa Watukenongo yang juga sebagai Tim Sukses Terdakwa pada saat mencalonkan sebagai Bupati Mojokerto. Saksi mengatakan kepada Majelis Hakim, pada saat saksi menawarkan diri untuk naik jabatan, Nono mengatakan ‘ada kriuk-kriuknya’ yang artinya uang<br /><br />“Saat itu saya iseng menemui Nono. Katanya ada tapi harus ada kriuk-kriuknya,” kata saksi Agus Subianto kepada Majelis Hakim. Sontak JPU dan Majelis Hakim menanyakan maksud dari ‘kriuk-kriuk’ yang dijawab saksi ‘uang’.<br /><br />“Maksudnya uang. Katanya ada kriuk-kriuk tujuh puluh lima juta (Rp75.000.000), saya tawar lima puluh juta (Rp50.000.000),” jawab saksi<br /><br />Tetapi yang lebih menariknya adalah keterangan saksi Mashudi, Mantan Kepala Sekolah yang mengakui adanya pemotongan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari 11 SMAN di Kab. Mojokerto Tahun 2012 sebesar Rp3.4 M. Hal itu diakui saksi menjawab pertanyaan JPU KPK Arif Suhermanto terkait pemberian uang oleh saksi terhadap Terdakwa Mustofa Kamal Pasa selaku Bupati Mojokerto saat itu<br /><br />“Tahun 2014 sebesar Rp150 juta. Tahun 2012 didatangi Nono, meminta uang untuk membeli HP (Hend Phon). Tahun 2012 sebesar Rp3.4 miliar dari pemotongan dana BOS 11 SMA Negeri,” kata saksi kepada Majelis Hakim<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJp4tJ-k-2sXxHbSN0egRcTcweYY2lSjQpJbzlmOEJpFsdoF0NnznYaLIkywJw4sGr0oj679mi3E8xAAiEC3FSSEDs5yZENEddu4O_xpY-AccYNBcT78WrKGRVn5IQu6m7A93KnC80Py8TGozKyuWzeAsbtrX6cg_RgfQK1u6eY_5VZoKdieE5VEpm/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJp4tJ-k-2sXxHbSN0egRcTcweYY2lSjQpJbzlmOEJpFsdoF0NnznYaLIkywJw4sGr0oj679mi3E8xAAiEC3FSSEDs5yZENEddu4O_xpY-AccYNBcT78WrKGRVn5IQu6m7A93KnC80Py8TGozKyuWzeAsbtrX6cg_RgfQK1u6eY_5VZoKdieE5VEpm/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Dari pengakuan saksi Mashudi ini menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah kasus pemotongan dana BOS akan menjadi perkara baru dan menyeret Tersangka baru pula termasuk diantaranya Nono yang berperan mengumpulkan duit dari ASN dilingkungan Kab. Mojokerto termasuk dari pihak lain yang diserahkan terhadap Terdakwa Mustofa Kamal Pasa?<br /><br />Sebab nama Santoso Hudiarto alias Nono bukan muncul dalam sidang perkara ini, melainkan peran Nono juga terlibat dalam perkara pertama kasus Korupsi Suap Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebesar Rp2,5 miliar terkait pemberian 11 ijin Prinsip Pemanfataan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 11 Tower Telekomunikasi milik PT Tower Bersama Infrastructure/Tower Bersama Grup (TBG), dan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) di wilayah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2015 yang menyeret 5 Terdakwa termasuk Mustofa Kamal Pasa. Semenara Nono hingga saat ini hanya sebagai ‘penonoton’ alias saksi.<br />       <br />Kemudian saksi Muhammad Ridwan memberikan uang yang totalnya sebesar Rp3.8 miliar yang digunakan untuk membeli Jet Ski dan biaya mengurus WTP tahun 2015. Saksi Dwiyatno memberikan uang sebesar Rp10 juta melalui Yoi selaku camat Bangsal. Saksi Noerhono memberikan sejumlah duit sebesar Rp2 miliar saat menjabat di Dinias Capil dan kemudian menjabat di Dinas Perijinan, dan sebesar 6.9 miliar yang terkumpul sebagai iuran mingguan dan bulan dari pegawai dilingkungan Dispenduk Capil <br /><br />“Dinon job karena saya tidak bisa memenuhi permintaan uang oleh Nono sebesar Rp400 juta,” kata saksi Muhammad Ridwan<br /><br />Lalu saksi M. Zaini memberikan ung sebesar Rp1.5 juta. Saksi Agus Subianto Dian Angraeni menerima uang dari OPD untuk Bupati yang terkumpul selama 8 bulan sebesar Rp.800 juta. saksi <br /><br />“Selain itu ada uang titipan uang dupa sebesar Rp40 juta, WTP 6,5 juta. Perayaan tahun baru dari kepala OPD dan Mamin (makan minum) BPK Rp10 juta, dari camat Sholikin Rp35 juta dan 10 juta, dari Binardi Rp15 juta, Pak Hariono sebesar Rp20 juta, Bambang Rp10 juta, Catur Rp15 juta, Subandi Rp15 juta. Jet ski dan WTP Rp10 juta, Hidayat dari BPK sebesar Rp10 juta, M.Ridwan BPK Rp10 juta, Sunoto Rp8 juta. Dan untuk menjamu auditor BPK dan oleh-oleh,” kata saksi <br /><br />Kemudian saksi Yoi Arfida Kepala BPBD memberikan uang yang totalnya Rp497,500 juta. saksi Bejo memberikan uang sebesar Rp200 juta dengan cara mnggadaikan BPKB dan pinjaman Bank. Saksi Bejo juga juga mengakui adanya uang untuk Ngeyarno Nikah (lantik) 10 camat masing-masing sebesar Rp150 juta yang diantar langsung ke rumah dinas Bupati<br /><br />“Setelah menyerahkan Bupati bilang ‘wes ngak tak uripno tok (ya sudah tidak saya hidupkan aja.red) tapi nanti tak makmurkan di tahun 2016. Untuk urunan Pilkada Kota awalnya 50 juta tapi kalo nilai perangkat sebesar Rp100 juta. Desa diwilayahnya yang mendapat BK (Bantuan Keuangan) Desa semua dikerjakan oleh CV Musika, Desa hanya tinggal jadi’,” kata saksi Bejo dengan menirukan kata-kata Terdakwa saat itu<br /><br />Lalu saksi Alwarno mengakui saat menjadi Camat Trawas memberikan uang sebesar Rp200 juta melalalui Nono dan Teguh dirumahnya Nono. Saksi ini juga mengakui dimintakan untuk membeli tanah di daerah Trawas<br /><br />“Bupati marah karena tidak jadi dan bilang akan di nonjobkan. Supaya tidak di nonjobkan di suruh bayar nilai Rp50 juta, Rp10 juta ke BPK, Rp150 juta Ngeyarno jabatan 2016,” ungkap saksi Alwarno<br /><br />Saksi Sutrisno Sajoko yang mengaku mantan karyawan CV Musika tahun 1986 - 1996. “MKP tahun 2010 saat menjadi Bupati Mojokerto, tahun 2017 disuruh ngurusi truk besar oleh MKP, diperintah oleh MKP untuk menerima titipan uang dari Catur Edi Novianto. Yang pertama Rp170 juta dan Rp50 juta pada bulan Februari 2018. Dari Edy Taufik Rp200 juta tahun 2017, Suheri Rp150 juta, Edy Ikwanto anggota DPRD Rp200 juta,” beber saksi<br /><br />Lalu saksi Abdulloh juga menjeaskan kepada Majelis Hakim, bahwa Nono adalah orang kepercayaannya Terdakwa termasuk untuk mencari uang<br /><br />“Saat menjadi Camat pernah memberikan uang ke MKP, ngenyarno Nikah (pelantikan) sebagai camat Mojosari sebesar Rp150 juta untuk. Semua Camat kalau ngak mau di pindah maupun di nonjob oleh MKP.  Pernah di kumpulkan di Krapyak terhadap 14 Camat. Karena 3 orang nggak akan diperpanjang jadi Camat Joko Wijayanto langsung ke Bupati, yang bayar 10 Camat. Selain itu urunan camat 250 juta. Dari Subandi tahun 2014, uang Jet Sky ke Bu Dian nilai Rp10 juta di ruang kerja bu Dian, untuk WTP BPK Rp15 juta ke Bu Dian ,” ungkap saksi ini<br /><br />Dan saksi Ponari mengakui pernah memberikan uang ke  Terdakwa sebagai promosi Kepala Sekolah SD sebesar Rp35 juta sebanyak 5 kali atau totalnya sebesar Rp170 juta melalui Kepala UPTD Mojosari dan Agus Subianto, Camat Pacet.<br /><br />Apa yang dibeberkan para saksi ini bisa jadi tak akan jauh beda dengan pengakuan saksi-saksai berikutnya. Sebab saksi yang akan dihadirkan JPU KPK sebanyak 300 orang saksi dalam perkara Korupsi Gratifikasi dan 300 orang saksi termasuk ibunda Terdakwa serta Wali Kota Mojokerto untuk perkara TPPU termasuk.<br /><br />Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pengakuan para saksi ini akan mendapat ‘teguran atau hal-hal lain’ dari istri Terdakwa Mustofa Kamal Pasa yang saat ini menjabat sebagai Bupati Mojoketo?. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Ada “Kriuk-Kriuk” Dalam Sidang Korupsi Mustofa Kamal Pasa (Ex. Bupati Mojokerto)

#JPU KPK menghadikan 14 orang saksi, dan terungkap adanya pemotongan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dari 11 SMAN di Kab. Mojokerto T...

»

2 Camat Yang Tertangkap Tangan KPK Dituntut 5 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">#Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI tak lama lagi menjalani sidang Tuntutan. Sementara 18 orang Terdakwa lainnya sudah </span><span style="font-size: large;"><span style="font-size: large;">terlebih dahulu </span>dijatuhui hukuman#     </span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYScDDV2vii1_svC7FZLVAcGSHOwpVrrR5sDPL-MQ6fldzRz_MHerBvQPJUGCAR06LHk7LU4AOFhzsKNPDK3UF2qemP-Hk3dM8eocGNfhtvz0nbQI7O96FPJVOkHzWjdQDjj20MzMLp1XuxT6KZfdy-WiQN1scTnZrcgQ_JWFruRO2SUte99c8mkPw/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYScDDV2vii1_svC7FZLVAcGSHOwpVrrR5sDPL-MQ6fldzRz_MHerBvQPJUGCAR06LHk7LU4AOFhzsKNPDK3UF2qemP-Hk3dM8eocGNfhtvz0nbQI7O96FPJVOkHzWjdQDjj20MzMLp1XuxT6KZfdy-WiQN1scTnZrcgQ_JWFruRO2SUte99c8mkPw/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span> <br />“Saya sudah tidak tahan - Tiap malam kedinginan - Tidur diubin tak bertikar - Nyamuk-nyamuk menjengkelkan - Saya ingin cepat pulang - Dalam tembok derita aku menebus dosa - Dalam tembok derita menjadi narapidana”. Ini adalah sebahagian dari lirik lagu yang berjudul “Tembok Derita”<br /><br />Dan  mungkin seperti lirik lagu inipulalah yang ada di benak 2 Terdakwa kasus Korupsi suap Tangkap Tangan KPK pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, yaitu Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum (PU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, 30 Maret 2022<span style="color: #2b00fe;"></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNIryqQKvDqzWrxCKyo8KVNrn1pAsbiT9i1SJ-3k5112MC0bljsSMTSgEXlPVTL_pbEpuoqy5EL0SNAbeKvZrIl55TePzssIbAPfd6HMXEs67ckaVNrE18vH183EX9ZczxfBx9U4XPfhnLk9mnF9ycMve7qqI0JM0LY34Cox42P8mdMZBsdhXOigwQ/s640/Terdakwa%20Doddy%20Kurniawan%20selaku%20Camat%20Krenjengan%20dan%20Terdakwa%20Muhamad%20Ridwan%20selaku%20Camat%20Paiton%20Kabupaten%20Probolinggo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiNIryqQKvDqzWrxCKyo8KVNrn1pAsbiT9i1SJ-3k5112MC0bljsSMTSgEXlPVTL_pbEpuoqy5EL0SNAbeKvZrIl55TePzssIbAPfd6HMXEs67ckaVNrE18vH183EX9ZczxfBx9U4XPfhnLk9mnF9ycMve7qqI0JM0LY34Cox42P8mdMZBsdhXOigwQ/w640-h288/Terdakwa%20Doddy%20Kurniawan%20selaku%20Camat%20Krenjengan%20dan%20Terdakwa%20Muhamad%20Ridwan%20selaku%20Camat%20Paiton%20Kabupaten%20Probolinggo.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Terdakwa Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Terdakwa Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton Kabupaten Probolinggo  </span></span></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;"><br /></span></span></td></tr></tbody></table>Tedakwa Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dituntut pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp250 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan, dan Terdakwa Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp250 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan. <br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">2 Camat di Kab. Probolinggo Tertangkap Tangan KPK Diadili - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/2-camat-di-kab-probolinggo-tertangkap.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/2-camat-di-kab-probolinggo-tertangkap.html</a></span><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span>  <span style="color: #2b00fe;">Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan Hasan Aminuddin Anggota DPR RI Diadili Karena Diduga Menerima Suap - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/01/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html</a></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menurut JPU KPK, Keduanya dianggap bersalah melangggar pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.<br /><br />Kasus ini berawal pada Minggu, 29 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wib lalu, dimana Lembaga Anti Rasuah meringkus sebanyak 22 orang di Kabupaten Probolinggo karena diketahui ada ‘jual beli’ jabatan.     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuwupRTqUntKGBIk-GIO9zNhqvg76Fq4usaYODUlWPlqO__g3_dXcZs05fXU6O7Ykxw33h2Kh_wR44ldyYt_Ifc6iV4iTE3b30oHoLQBHkXr9DKDqCU25_WKkbwPOk7FGfv7dkeMwJx0ae4rLRUb6QbWzQHJZFXG1NvfPJ0J1rgL4wpOR3M3Sho9Ir/s640/bb.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="425" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuwupRTqUntKGBIk-GIO9zNhqvg76Fq4usaYODUlWPlqO__g3_dXcZs05fXU6O7Ykxw33h2Kh_wR44ldyYt_Ifc6iV4iTE3b30oHoLQBHkXr9DKDqCU25_WKkbwPOk7FGfv7dkeMwJx0ae4rLRUb6QbWzQHJZFXG1NvfPJ0J1rgL4wpOR3M3Sho9Ir/w426-h640/bb.jpg" width="426" /></a></div>Ke 22 orang itu adalah terdiri dari 1 Pejabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo yang baru 4 hari dilantik, yakni Sumarto dan 17 calon Pj Kades di 2 Kecamatan (Kecamatan Krenjengan dan Kecamatan Paiton) yaitu; 1. Ali Wafa, 2. Mawardi, 3. Mashudi, 4. Maliha, 5. Mohammad Bambang, 6. Masruhen, 7. Abdul Wafi, 8. Kho’im, 9. Ahkmad Saifullah, 10. Jaelani, 11. Uhar, 12. Nurul Hadi (ASN di Kecamatan Krejengan, satu berkas perkara), 13. Nuruh Huda, 14. Hasan, 15. Sahir, 16. Sugito dan 17. Samsudin (ASN di Kecamatan Paiton, satu berkas perkara), lau 2 Camat (Doddy Kurniawan dan Muhamad Ridwan) serta Bupati Probolinggo periode 2013-2018 dan 2019-2024 Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminudin selaku anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem periode 2019 – 2024 yang juga mantan Bupati Probolinggo periode 2003 - 2008 dan 2008 – 2013<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">17 Calon Pejabat Kades Penyuap Bupati Probolinggo di Vonis Lebih Berat - <a href="goog_679145948">http://www.beritakorupsi.co/2022/01/17-calon-pejabat-kades-penyuap-bupati.html</a></span><a href="goog_679145948"><br /></a><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Berita terkait:</span></span> <span style="color: #2b00fe;">Kepala BKD Kab. Probolinggo Berikan ‘Ucapan Terima Kasi’ Rp100 Juta ke Hasan Aminudin - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/12/kepala-bkd-kab-probolinggo-berikan.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/12/kepala-bkd-kab-probolinggo-berikan.html</a></span><br />      <br />Dari 22 orang Terdakwa ini, 18 Terdakwa diantaranya sudah dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan pidana penjara yang berbeda. Sebanyak 17 Terdakwa dihukum penjara masing-masing selama 1 tahun dan 3 bulan dari tuntutan JPU KPK masing-masing selama 1 tahun penjara. Sedangkan Sumarto di Vonis penjara selama 1 tahun dan 6 bulan sama dengan tuntutan dari JPU KPK     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFk7kFOAZryGLG4hdgaRV0CI6SuRA8wQa-LAuDBf9lLd_Mi7oTVyN5JugIG-4nk1yeQrSIv_8zdaq1mnBEIu5Op1Ft8rhN4Pimacmpbdtzv_3FWgysvAh_MIdOCTRJWf-S0Eazl26_-_gEfw0dpGV_fo13BDn1Em9Zi2oc85T3tU65ujRX-_mh1J7K/s640/b..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFk7kFOAZryGLG4hdgaRV0CI6SuRA8wQa-LAuDBf9lLd_Mi7oTVyN5JugIG-4nk1yeQrSIv_8zdaq1mnBEIu5Op1Ft8rhN4Pimacmpbdtzv_3FWgysvAh_MIdOCTRJWf-S0Eazl26_-_gEfw0dpGV_fo13BDn1Em9Zi2oc85T3tU65ujRX-_mh1J7K/w640-h288/b..jpg" width="640" /></a></div>Sedangkan Terdakwa Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminudin tak lama lagi akan menerima tuntutan pidana penjara yang mungkin lebih tinggi dari tuntutan JPU KPK terhadap Terdakwa Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dengan pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp250 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan, dan Terdakwa Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp250 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan <br /><br />Peran Terdakwa Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dalam perkara ini adalah menerima duit sebesar Rp260 juta dari 13 orang anak buahnya untuk dicalonkan sebagai Pj. Kades yang jumlahnya masing-masing sebesar Rp20 juta. Sedangkan Terdakwa Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton sesar Rp100 juta dari 5 anak buahnya untuk dicalonkan sebagai Pj. Kades.<br /><br />Duit yang terkumpul ditangan Terdakwa Doddy Kurniawan dan Terdakwa Muhamad Ridwan, akan diserahkan ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminudin. Karena Hasan Aminudin mempunyai peran yang sangat penting dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo</div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKY-BnkiWv8pn3jL6BKkxKSNJZejY89nqGBUGNk8GnxVZ6hZrOvmwtBAUeVUeO4TPs3Ji4xKlc4nP1_-VVCdBAw72JIGfQRg93WVdzp_tT7PpBumDJtbSLMWsQBEvZAjxaEF5-XsVoQdlVEVCOoFgFxonViaHSu7hamoQcEW9wTS9DEUkeKO00Ik5n/s468/Terdakwa%20Sumarto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="426" data-original-width="468" height="582" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKY-BnkiWv8pn3jL6BKkxKSNJZejY89nqGBUGNk8GnxVZ6hZrOvmwtBAUeVUeO4TPs3Ji4xKlc4nP1_-VVCdBAw72JIGfQRg93WVdzp_tT7PpBumDJtbSLMWsQBEvZAjxaEF5-XsVoQdlVEVCOoFgFxonViaHSu7hamoQcEW9wTS9DEUkeKO00Ik5n/w640-h582/Terdakwa%20Sumarto.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Sidang Terdakwa Sumarto </span></span><br /></td></tr></tbody></table>Namun ibarat Peribahasa, “Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai”. Maksud Terdakwa Doddy Kurniawan dan Terdakwa Muhamad Ridwan meneruskan duit dari 18 anak buahnya ke Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminudin. Dan Maksud Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminudin ingin mengumpulkan lembaran-lembaran rupiah dari calon Pj. Kades melalui Terdakwa Doddy Kurniawan dan Terdakwa Muhamad Ridwan. Namun apa dikata, belum dinikmati sudah keburu diringkus oleh ‘algojo’ KPK<br /><br />Yang akhirnya ibarat “mimpi indah menjadi derita karena ambisi jabatan dan duit. Akhlak dan moral tak lagi digunakan dengan iman yang dipertaruhkan”.<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjKBG_wkA2rbqjfBvS75qvseBXesyFK1_QtFfOXn-oSn17nGpDEF5tYuT75rx0wu4csxnpIZmgZUyJdc7I5XsEQKk9ZPqAf5qJLHQVBh0IBqpVpABqEVkcC_z4shu39WcyqfJABWtX-7-zyfBhHRLFCGWkBB0GuUq4rnQjPvvN0q9xzcH-Wuiv-jeT/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjKBG_wkA2rbqjfBvS75qvseBXesyFK1_QtFfOXn-oSn17nGpDEF5tYuT75rx0wu4csxnpIZmgZUyJdc7I5XsEQKk9ZPqAf5qJLHQVBh0IBqpVpABqEVkcC_z4shu39WcyqfJABWtX-7-zyfBhHRLFCGWkBB0GuUq4rnQjPvvN0q9xzcH-Wuiv-jeT/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Sidang Terdakwa Puput Tantriana Sari melalui suaminya, Hasan Aminudin <br /></span></span></td></tr></tbody></table>Sementara tuntutan pidana penjara terhadap Tedakwa Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Terdakwa Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton dibacakan oleh JPU KPK Arif Suhermanto dkk dalam persidangan secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Rabu, 30 Maret 2022) dengan agenda pembacaan Tuntutan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Marper Pandeangan, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Poster Sitorus, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Wenny Rosalina Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH dan Yanid Indra, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum masing-masing Terdakwa serta dihadiri pula oleh ke- 2 Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negra) Kajakwaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya, karena masih  kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1hve9MbktfjBKBanT-dQKoPr6OvNx07lgB3naDSaZh9EXPtYGLM5-fvctcTYk03BmlY8r2XJlq1Cmg0EJvSCy3qnPsD6z7Om40hjmiOmfz_qbMBLeoz8bTZqu6konzb2RwXIURNmS7Ztcaj2-FYHrIITEjM6zpsCnXlsMH8JbARVtLbs4l4b8VYC-/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg1hve9MbktfjBKBanT-dQKoPr6OvNx07lgB3naDSaZh9EXPtYGLM5-fvctcTYk03BmlY8r2XJlq1Cmg0EJvSCy3qnPsD6z7Om40hjmiOmfz_qbMBLeoz8bTZqu6konzb2RwXIURNmS7Ztcaj2-FYHrIITEjM6zpsCnXlsMH8JbARVtLbs4l4b8VYC-/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Oleh JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Doddy Kurniawan selaku Camat Krenjengan dan Terdakwa Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.<br /><br />Akibat dari perbuatannya, Terdakwa Doddy Kurniawan dituntut pidana penjara selama 5 tahun denda sebesar Rp250 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan, dan Terdakwa Muhamad Ridwan selaku Camat Paiton dengan pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp250 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan.<br /><br />Alasan JPU KPK Arif Suhermanto menuntut Terdakwa Doddy Kurniawan lebih tinggi dari Terdakwa Muhamad Ridwan adalah karena perbutan Terdakwa Doddy Kurniawan lebih berat, yang menerima uang sebesar 260 juta rupiah dari 13 anak buahnya.<br /><br />“Perbuatan Terdakwa Doddy Kurniawan kumulatif. Menerima uang dari 13 calon Pj termasuk dari Sumarto. Terdakwa Ridwan dari 5 calon Pj itu,” kata JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co seusai persidangan<br /><br />Diberitakan sebelumnya. Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIDWAN selaku Camat Paiton berdasarkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 821.29/180/426.202/2020 tanggal 10 Agustus 2020, bersama-sama dengan PUPUT TANTRIANA SARI selaku Bupati Probolinggo dan HASAN AMINUDDIN, pada bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kantor Kecamatan Paiton Jalan Raya Paiton No.147 Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, di Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Mayangan Kota Probolinggo, di Gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani, Mayangan Kota Probolinggo      <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9cE5m2im_YxSzdIvxnx7r0D6qb8E_yBBQn8WUmOsFpVqVJ-gdcZJQrFgc8yV1O5dqtnexWs56vBZEXJlQalldHU3nCa-To4wjnmB-1TU1lIDMYPTNZ-fE4KYFva9eL2-4vmfWaEJWTAbSJcR9Bh72oakFdx34cUrrgvYiEBI8JZpEZrW1dF8nJ3rm/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9cE5m2im_YxSzdIvxnx7r0D6qb8E_yBBQn8WUmOsFpVqVJ-gdcZJQrFgc8yV1O5dqtnexWs56vBZEXJlQalldHU3nCa-To4wjnmB-1TU1lIDMYPTNZ-fE4KYFva9eL2-4vmfWaEJWTAbSJcR9Bh72oakFdx34cUrrgvYiEBI8JZpEZrW1dF8nJ3rm/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari NURUL HUDA, HASAN, SAHIR, SUGITO dan SAMSUDIN,<br /><br />Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwa bersama-sama dengan PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan untuk menggerakkan PUPUT TANTRIANA SARI agar menyetujui dan mengangkat NURUL HUDA, HASAN, SAHIR, SUGITO dan SAMSUDIN menjadi Penjabat Kepala Desa (Pj. Kades) di wilayah Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, yang bertentangan dengan kewajibannya,<br /><br />Yaitu bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Penyelengara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme  <br /><br />Serta bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku kepala daerah untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan sebagaimana Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUhYh5kEFwCHvDU_esjTTGmuNiw-P5NaMMrdpOrH_U2i_jGFzstu6LskVQEt5Fb3veZE4aIZ8GwazqALU3VG8QvsRuqKCSVNCmW9hV0DV_73jrbGlGGOEif8fdcK8e1mqCwTSMEZYzL44AVTl7R9Scf9r5j2Ys6Ss5rdAUN5g5UTgbQ0vy-JcNHomE/s1600/7..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUhYh5kEFwCHvDU_esjTTGmuNiw-P5NaMMrdpOrH_U2i_jGFzstu6LskVQEt5Fb3veZE4aIZ8GwazqALU3VG8QvsRuqKCSVNCmW9hV0DV_73jrbGlGGOEif8fdcK8e1mqCwTSMEZYzL44AVTl7R9Scf9r5j2Ys6Ss5rdAUN5g5UTgbQ0vy-JcNHomE/w640-h288/7..jpg" width="640" /></a></div>Bahwa PUPUT TANTRIANA SARI diangkat sebagai Bupati Probolinggo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023, yang mempunyai tugas dan kewenangan diantaranya mengangkat Pj. Kades di wilayah Kabupaten Probolinggo berdasarkan usulan camat.<br /><br />Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020, Terdakwa MUHAMAD RIDWAN diangkat sebagai Camat Paiton dengan kewenangan diantaranya mengusulkan calon Pj. Kades kepada bupati apabila terjadi kekosongan kepala desa sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).<br /><br />Bahwa terdapat 253 (dua ratus lima puluh tiga) kepala desa di Kabupaten Probolinggo yang akan berakhir masa jabatannya terhitung tanggal 09 September 2021, termasuk di dalamnya 12 (dua belas) kepala desa di Kecamatan Paiton<br /><br />Bahwa atas berakhirnya masa jabatan kepala desa tersebut, PUPUT TANTRIANA SARI mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan Pilkades secara serentak pada bulan Februari 2022 yang berakibat terjadinya kekosongan jabatan kepala desa kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, camat berwenang mengusulkan nama-nama calon Pj. Kades kepada bupati yang diambil dari pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Probolinggo yang memenuhi syarat dan berkeinginan diangkat menjadi Pj. Kades sampai dengan terpilihnya kepala desa definitif.  <br /><br />Bahwa meskipun kebijakan penundaan Pilkades ini belum dituangkan secara resmi dalam bentuk peraturan bupati maupun surat keputusan bupati, namun pada tanggal 02 Agustus 2021 PUPUT TANTRIANA SARI melalui SUPARWIYONO selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo meminta kepada EDY SURYANTO selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk mengamankan kebijakan bupati tersebut.<br /><br />Selain itu, PUPUT TANTRIANA SARI juga menyampaikan agar usulan Pj. Kades diseleksi dan mendapat persetujuan (ACC) dari HASAN AMINUDDIN yang merupakan mantan Bupati Probolinggo sekaligus suami dari PUPUT TANTRIANA SARI meskipun HASAN AMINUDDIN tidak memiliki kewenangan dan kapasitas memberi persetujuan.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmdjqY_BuulXVx6okj5JBvnTgQrpdxmf0YIEStSfrYGTch38qpGV7rX5gt9gQ8ZkzFVR7khKbADSq1hA1CJv-L734tylhHsjya0ny2Tq7QnG9uWKeJIVjyeaJDcVNkFKml5AMplcWzlmgkDIBLkT2L0Ny9WQxAj7fKtOBIyjl6IaiA1Yk775GitnHJ/s640/Terdakwa%20Doddy%20Kurniawan%20selaku%20Camat%20Krenjengan%20dan%20Terdakwa%20Muhamad%20Ridwan%20selaku%20Camat%20Paiton%20Kabupaten%20Probolinggo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmdjqY_BuulXVx6okj5JBvnTgQrpdxmf0YIEStSfrYGTch38qpGV7rX5gt9gQ8ZkzFVR7khKbADSq1hA1CJv-L734tylhHsjya0ny2Tq7QnG9uWKeJIVjyeaJDcVNkFKml5AMplcWzlmgkDIBLkT2L0Ny9WQxAj7fKtOBIyjl6IaiA1Yk775GitnHJ/w640-h288/Terdakwa%20Doddy%20Kurniawan%20selaku%20Camat%20Krenjengan%20dan%20Terdakwa%20Muhamad%20Ridwan%20selaku%20Camat%20Paiton%20Kabupaten%20Probolinggo.jpg" width="640" /></a></div>Adapun untuk dapat diusulkan menduduki jabatan sebagai Pj. Kades harus memenuhi persyaratan antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menduduki jabatan struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga kependidikan (guru) serta memberikan imbalan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN.<br /><br />Menindaklanjuti hal tersebut, EDY SURYANTO menyampaikan kepada Terdakwa dan para camat lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo bahwa usulan Pj. Kades terlebih dahulu harus mendapat persetujuan (ACC) HASAN AMINUDDIN.<br /><br />Apabila tidak ada persetujuan dari HASAN AMINUDDIN  maka Dinas PMD tidak akan memproses usulan tersebut, dan calon Pj. Kades juga harus menyiapkan uang untuk diberikan kepada PUPUT TANTRIANA SARI melalui HASAN AMINUDDIN yang pelaksanaannya dikumpulkan kepada masing-masing camat sebagai kepanjangan tangan dari bupati.<br /><br />Menindaklanjuti penyampaian EDY SURYANTO, pada tanggal 04 Agustus 2021, Terdakwa menyampaikan kepada PONIRIN selaku koordinator camat di Kabupaten Probolinggo untuk menemui HASAN AMINUDDIN guna mendapatkan kejelasan mengenai usulan Pj. Kades ini. Selanjutnya bertempat di Gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani, Mayangan Kota Probolinggo, dilakukan pertemuan antara PONIRIN, GHOFUR dan RACHMAD HIDAYANTO dengan HASAN AMINUDDIN.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN memberikan petunjuk bahwa syarat Pj. Kades yang dapat diusulkan yaitu bukan dari pejabat struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga pengajar (guru). Selain itu, HASAN AMINUDDIN juga menyampaikan agar Pj. Kades yang terpilih memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN atas hasil pengelolaan tanah bengkok desa sebagai imbalan. Kemudian pada tanggal 05 Agustus 2021 PONIRIN menyampaikan hasil pertemuan dengan HASAN AMINUDDIN kepada Terdakwa. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9VVFuvVt7YpP-Y7XDSuGQ_k8KWac7FEhBL1fbO_CM_kfMQYUbBSs9dxTCfEAPDM9HWXXGH4-8KKHFUr44tfzNeIqQiGoNk4HezACbXo1ncJrzxqk5Hzbs0x5Apg4ao9Ud9iSxAh9_bHeGRr9tGZeSndK42DtpZ5sfGjG7K6-4tg1YbIVnl6w3wu9h/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9VVFuvVt7YpP-Y7XDSuGQ_k8KWac7FEhBL1fbO_CM_kfMQYUbBSs9dxTCfEAPDM9HWXXGH4-8KKHFUr44tfzNeIqQiGoNk4HezACbXo1ncJrzxqk5Hzbs0x5Apg4ao9Ud9iSxAh9_bHeGRr9tGZeSndK42DtpZ5sfGjG7K6-4tg1YbIVnl6w3wu9h/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan camat-camat yang lain memastikan besaran uang yang akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN terkait pengusulan Pj. Kades agar mendapat persetujuan dari PUPUT TANTRIANA SARI. Dalam koordinasi tersebut, DODDY KURNIAWAN menyampaikan kepada para camat bahwa untuk pengusulan Pj. Kades Karangren SUMARTO telah menyerahkan kepada HASAN AMINUDDIN melalui DODDY KURNIAWAN sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan para camat sependapat dengan besaran tersebut yang akan diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN.<br /><br />Pada tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di rumah pribadi HASAN AMINUDDIN di Jalan A Yani Probolinggo, Terdakwa bersama  PONIRIN, dan GHOFUR menemui HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN kembali menyampaikan syarat Pj. Kades yang dapat diusulkan yaitu bukan dari pejabat struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga pengajar (guru). Selain itu, HASAN AMINUDDIN juga menyampaikan agar Pj. Kades yang terpilih memberikan uang kepada HASAN AMINUDDIN atas hasil pengelolaan tanah bengkok desa sebagai imbalan.<br /><br />Menindaklanjuti pertemuan dengan HASAN AMINUDDIN, pada tanggal 23 Agustus 2021 saat apel pagi di Kantor Kecamatan Paiton, Terdakwa menyampaikan kepada pegawai Kecamatan Paiton adanya 12 (dua belas) kepala desa di wilayah Kecamatan Paiton yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 09 September 2021, Pj. Kades yang dapat diusulkan harus memenuhi syarat yaitu berstatus PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo dan sebelum diangkat oleh PUPUT TANTRIANA SARI harus mendapat persetujuan dari HASAN AMINUDDIN serta memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada HASAN AMINUDDIN sebagai imbalan atas diangkatnya sebagai Pj. Kades.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOL6kTHtsFWTrIuhFu6gbcpzzQ0mBofXiOSAzEJAvkXxqcnKDVASi3VStjY_dMOr9Kgjuntvs5RtYe3MMG2T8E0fO8aKsRTITB4nhfa7bl2VLaSN9AjPFyb2SdKAHVnJcnyHL203paHH_Ij660nlBiRaGOanIPd6kK9tms6tuQ12bZXMuUTcPyuaTM/s1600/7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOL6kTHtsFWTrIuhFu6gbcpzzQ0mBofXiOSAzEJAvkXxqcnKDVASi3VStjY_dMOr9Kgjuntvs5RtYe3MMG2T8E0fO8aKsRTITB4nhfa7bl2VLaSN9AjPFyb2SdKAHVnJcnyHL203paHH_Ij660nlBiRaGOanIPd6kK9tms6tuQ12bZXMuUTcPyuaTM/w640-h288/7.jpg" width="640" /></a></div>Atas penyampaian Terdakwa tersebut, SAHIR dan SAMSUDIN yang merupakan staf pada Kecamatan Paiton menyanggupinya sehingga Terdakwa memasukkannya kedalam list / daftar usulan calon Pj. Kades. Untuk mempercepat proses pengusulan Pj. Kades pada Kecamatan Paiton, Terdakwa memerintahkan ABDUL HAMID, ABDUL BARI dan ABSYR WAHYUDI untuk menyampaikan kepada NURUL HUDA, HASAN, SAHIR, SUGITO dan SAMSUDIN guna menyiapkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)-nya serta menyiapkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan Kepada HASAN AMINUDDIN.<br /><br />Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat di Kantor Kecamatan Kraksaan, atas inisiatif PONIRIN selaku Camat Kraksaan mengadakan pertemuan seluruh camat di wilayah Kabupaten Probolinggo dalam rangka persiapan Pilkades. Dalam pertemuan tersebut, PONIRIN sebagai koordinator camat menyampaikan arahan HASAN AMINUDDIN kepada para camat bahwa Pj. Kades yang nantinya diangkat harus memberikan uang hasil pengelolaan tanah bengkok desa kepada HASAN AMINUDDIN sebagai imbalan. Dan untuk pengajuan persetujuan usulan Pj.  Kades, HASAN AMINUDDIN menyediakan waktu sebelum tanggal 30 Agustus 2021.<br /><br />Bahwa untuk menindaklanjutinya, pada tanggal 26 Agustus 2021, ABDUL BARI menemui NURUL HUDA dan menyampaikan bahwa NURUL HUDA akan diusulkan menjadi Pj. Kades serta meminta NURUL HUDA untuk menyiapkan kelengkapan pengusulan tersebut diantaranya SK PNS dan uang untuk diberikan kepada HASAN AMINUDDIN, atas penyampaian tersebut NURUL HUDA menyatakan bersedia.<br /><br />Bahwa Terdakwa memerintahkan salah seorang stafnya untuk meminta HASAN yang merupakan pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo untuk menemui Terdakwa. Selanjutnya bertempat di Kantor Kecamatan Paiton, HASAN menemui Terdakwa dan Terdakwa menawarkan HASAN untuk diusulkan sebagai Pj. Kades. Oleh karena itu, Terdakwa meminta HASAN menyiapkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada HASAN AMINUDDIN sebagai imbalan. Atas penyampaian dari Terdakwa tersebut HASAN menyanggupinya.<br /><br />Pada sekira tanggal 27 Agustus 2021 atas perintah Terdakwa, ABDUL HAMID menghubungi SUGITO dan menyampaikan bahwa SUGITO akan diusulkan sebagai Pj. Kades. Untuk itu, SUGITO diminta menyiapkan SK PNS dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada HASAN AMINUDDIN sebagai imbalan dan SUGITO menyanggupinya. Di hari yang sama SUGITO menyerahkan SK PNS dan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada ABDUL HAMID guna diserahkan kepada HASAN AMINUDDIN melalui Terdakwa.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLZ4PKLlBeifYA6WWMGyZ_g_5rTuIbvrZKykgAHf7R3ZzRyLwvfVMkK8srgd_xNjY6cTkO58Cwd4wXt6Y4NFER4pooCa4E_Ez1cmRjBpaRYHoey_mO4VwyHHwvPxuuGdU0xkhyix3wfHjzzlaa9rjkyFtrYWu-EKWSYP75EW1Mj7UKyY-uVctdOXVz/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLZ4PKLlBeifYA6WWMGyZ_g_5rTuIbvrZKykgAHf7R3ZzRyLwvfVMkK8srgd_xNjY6cTkO58Cwd4wXt6Y4NFER4pooCa4E_Ez1cmRjBpaRYHoey_mO4VwyHHwvPxuuGdU0xkhyix3wfHjzzlaa9rjkyFtrYWu-EKWSYP75EW1Mj7UKyY-uVctdOXVz/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 27 Agustus 2021, Terdakwa menandatangani Nota Dinas Nomor 141/264/426.412/2021, tertanggal 30 Agustus 2021 perihal Usulan Pj. Kades Kecamatan Paiton, diantaranya sebagai berikut :<br />- NURUL HUDA  diusulkan menjadi Pj. Kades Kalikajar Wetan,<br />- HASAN diusulkan menjadi Pj. Kades Randu Tatah,<br />- SAHIR diusulkan menjadi Pj. Kades Pondok Kelor,<br />- SUGITO diusulkan menjadi Pj. Kades Sumberanyar, dan<br />- SAMSUDIN diusulkan menjadi Pj. Kades Binor<br /><br />Bahwa terkait uang yang akan diberikan kepada HASAN AMINUDDIN untuk mendapatkan persetujuan usulan sebagai Pj. Kades, Terdakwa telah menerima dan mengumpulkan uang dari para calon Pj. Kades seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan perincian penerimaan dari SUGITO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dari NURUL HUDA, HASAN, SAHIR dan SAMSUDIN yang telah menyanggupi dan atas kesepakatan ditalangi terlebih dahulu oleh Terdakwa.<br /><br />Pada tanggal 28 Agustus 2021 HASAN AMINUDDIN menyampaikan kepada Terdakwa melalui PITRA JAYA KUSUMA, bahwa yang diberi ijin untuk bertemu dengan HASAN AMINUDDIN hanya 3 orang camat dan membawa dokumen nota dinas usulan Pj. Kades, sedangkan uang agar diserahkan di lain waktu. Atas penyampaian tersebut Terdakwa menyimpan uang yang telah diterima dari para calon Pj. Kades di rumahnya.<br /><br />Pada tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 21.30 WIB, bertempat di gedung bekas Dinas Koperasi Kabupaten Probolinggo Jalan Ahmad Yani, Mayangan Kota Probolinggo, Terdakwa bersama HARI PRIBADI (Camat Krucil) dan PONIRIN (Camat Kraksaan) menemui HASAN AMINUDDIN dengan membawa nota dinas usulan Pj. Kades untuk mendapatkan persetujuan HASAN AMINUDDIN. Dalam pertemuan tersebut, HASAN AMINUDDIN menyampaikan bahwa Pj. Kades yang diusulkan tidak boleh menduduki jabatan struktural.<br /><br />Selain itu, HASAN AMINUDDIN juga menyampaikan untuk Pj. Kades yang disetujui dapat mengelola tanah kas desa dan memberikan uang untuk HASAN AMINUDDIN sebagai ucapan terimakasih atas diangkatnya sebagai Pj. Kades. Terdakwa sudah menerima uang imbalan yang dimaksudkan oleh HASAN AMINUDDIN tersebut yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa dari 5 orang calon Pj. Kades di Kecamatan Paiton yang diusulkan<br /><br />Bahwa setelah pengarahan dari HASAN AMINUDDIN, Terdakwa menyerahkan Nota Dinas usulan Pj. Kades kepada HASAN AMINUDDIN, kemudian HASAN AMINUDDIN memberikan paraf dan ACC pada nota dinas yang diajukan oleh Terdakwa dengan menuliskan “Yth. PMD ACC” dan menyerahkan kembali kepada Terdakwa untuk diteruskan ke Kadis PMD.<br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa bersama PUPUT TANTRIANA SARI dan HASAN AMINUDDIN menerima uang seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari calon Pj. Kades Kecamatan Paiton dimaksudkan agar PUPUT TANTRIANA SARI sebagai Bupati Probolinggo mengangkat NURUL HUDA, HASAN, SAHIR, SUGITO dan SAMSUDIN menjadi Pj. Kades pada Kecamatan Paiton sebagaimana usulan yang diajukan oleh Terdakwa.  Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme<br /><br />Serta bertentangan dengan kewajiban PUPUT TANTRIANA SARI selaku Kepala Daerah untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan sebagaimana Pasal 67 dan Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<br /><br />Perbuatan Terdakwa MUHAMAD RIDWAN merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a (atau Pasal 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1). (Jnt)<br /></div>

News Tipikor 2 Camat Yang Tertangkap Tangan KPK Dituntut 5 Thn Penjara

#Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI tak lama lagi menjalani sidang Tuntutan. Sement...

»

Mengapa Rumah di Jalan Teuku Umar Surabaya Jadi Rebutan?

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwF4nLZTosJaznt0VthhM1vS0nHfPYU0eWKzcEtn5gVWO6SUzV2MrdDyi56pB0SeOoy1_SESB_UAdMrwBJXBAzcnAwbwnPVnX51AOMely_mkU4apqGWKgR0io2jEAE-eZOM9vziUu1rlVyqoFWO8Ukdn-HgjdLbvjNsfQ-vMjNLNrSmaJ1zwHZPdAT/s1599/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwF4nLZTosJaznt0VthhM1vS0nHfPYU0eWKzcEtn5gVWO6SUzV2MrdDyi56pB0SeOoy1_SESB_UAdMrwBJXBAzcnAwbwnPVnX51AOMely_mkU4apqGWKgR0io2jEAE-eZOM9vziUu1rlVyqoFWO8Ukdn-HgjdLbvjNsfQ-vMjNLNrSmaJ1zwHZPdAT/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><div style="text-align: justify;">Mengapa sebuah rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Surabaya jadi rebutan? Pertanyaan inilah yang muncul dibenak masyarakat Suarabaya yang melintas dan menyaksiakan puluhan dan mungkin ratusan pemuda yang berjaga di depan rumah tersebut</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Menurut Pieter Talaway, SH., MH selaku Kuasa Hukum Mandy, anak alm. Paula mengatakan, bahwa rumah kliennya (Mandy) di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Surabaya "di duduki” Pemuda Pancasila</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><i>“Klien saya rumahnya di Teuku Umar No 12 namnya Bu Mendy, rumahnya duduki Pemuda Pancasila. Ini kan belum ada proses hukum baik pidana maupun perdata. Ini eksekusi liar. Mandy ini anaknya Paula yang sudah menempati rumah itu selama 32 tahun, kita ada bukti. Antara Paula dan Noerhasni adalah bersahabat. Kalau mau bicara baik-baik boleh aja,”</i> kata Pieter, Jumat, 18 Maret 2022</div><div><br /></div><div>Sementara menurut Wahyu Tri Hartanto selaku Koti (Koordinator Inti) yang juga salah satu dari 5 Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah, ahli waris Noerhasni kepada wartawan menjelaskan, bahwa rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 adalah milik H. Noerhasi yang dipinjamkan kepada sahatbatnya Paulau, ibu angkat dari Mendy</div><div><br /></div><div><i>“Haji Noerhasni ini meminjamkan rumah kepada Ibu Paula dan keluarga. Bu Paula menempati rumah itu bahasanya formalitasnya sewa tapi tidak pernah dipungut sewa hanya murni dipinjami. Ibu Paula ini Ibu angkatnya Bu Mendy. Setelah Bu Paula meninggal 5 Januari 2022 kemarin, pihak keluarga mensomasi Bu Mendy untuk memindahkan barang-barang Bu Paula karena rumah itu mau ditempati ahli waris. Kenapa selama 32 tahun di tempati tidak pernah diotak-atik, karena pesan neneknya. Noerhasni ngomong ‘jangan diotak-atik dipinjami aja gratis sampai beliau tutup usia. Nah sekarang Bu Mendy yang nota bene hanya anak angkatnya Bu Paula merasa pemilik disitu terus kita disana disebut premanisme saya suruh laporkan ke Polisi sama Polisi tidak diterima laporannya karena tidak ada alasan. Dia tidak bisa menunjukan kepemilikan apapun,”</i> kata Wahyu, Jumat, 18 Maret 2022</div><div><br /></div><div>Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, bahwa pada Sabtu, 19 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, ada mediasi di Polrestabes surabaya yang intinya, bahwa kedua belah pihak yaitu dari Pemuda Pancasila selaku Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah dan pihak Pieter Talaway, SH., MH selaku Kuasa dari Mandy sama-sama tidak menempati rumah tersebut</div><div><br /></div><div>Namun kemudian, Pieter Talaway, SH., MH mengatakan kepada Wartawan bahwa pihak Pemuda Pancasila selaku Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah kembali berada dilokasi. Dan berdasar informasi yang diperoleh wartawan menyebutkan ‘terjadi rebutan kunci’ antara keudua belah pihak yang akhirnya ditengahi pihak Polsek Tegalsari dengan membuat surat kesepakatan bersama.</div><div><br /></div><div><i>“Keluarga Mandy sudah diberikan tempat untuk tinggal di rumah, aset milik clien kami. Jelas disini Pemuda Pancasila akan membantu mengembalikan hak aset yang harusnya menjadi milik ahli waris almarhum Noerhasni, A.mt ,S.H,”</i> tambah H. Baso Suherman selaku sekretaris MPC Pemuda Pancasila<br /></div><div> </div><div>Sementara isi dari surat kesepakatan bersama diantaranya yaitu menjaga objek Jalan Teuku Umar No 12 Surabaya dari luar area masing-masing maksimal sebanyak 20 orang. Para pihak sama-sama memegang kunci pagar/gembok masing-masing.</div><div><br /></div><div>Surat kesepakatan bersama ditanda tangani oleh Jhony Loppies, SH selaku kuasa dari Mandy dan Wahyu Tri Hartanto selaku Kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah yang juga ditanda tangani AIPTU Didik selaku saksi serta beberapa saksi dari kedua belah pihak.</div><div><br /></div><div>Banguanan/rumah di Jalan Teuku Umar No 12 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 15 April 1996 Nomor 405/HGB/35/1996. Lama hak berlaku selama 20 tahun berakhirnya hak tanggal 8 Oktober 2016. <br /></div><div> </div><div>Surat ukur tanggal 31 -1- 1997 Nomor 30/1999 luas 330M2. Surat tersebut ditanda tangani oleh Purnomo Santoso selaku Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya tanggal 16 -10- 1997, tertulis PENUNJUK D.I. 301-1-1022/II/I1997. Tanah Negara Bekas Hak Guna BangunanNo.77</div><div><br /></div><div>Kemudian berdasrkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 120. 1/2010 rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya. Surat ukur tanggal 31 -1- 1997 Nomor 30/1997 luas tanah 330 meter berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada di kantor Badan pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, bidang tanah tersebut atas nama Nyonya Haji Noerhasni, SH. Jenis dan Nomor Hak, berkas HGB Nomor 913/Kelurahan Dr. Sutomo Surat Ukur tanggal 31 -1- 1997 Nomor 30/1997 luas tanah 330 meter tanah berakhir haknya tanggal 8 Oktober 2015. </div><div> </div><div style="text-align: justify;">Yang menjelaskan, bahwa surat keterangan pendaftaran tanah diberikan atas permohonan Ali Wafi kuasa dari Dr. Emie Junita Hamzah berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 4/11/2014 tanggal 07 -02- 2014 dan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 30 tanggal 09 -10- 2015. Yang menerangkan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah. Dan surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Surabaya I pada tanggal 1 Agustus 2019</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div>Sementara sumber dari bagian Hukum Pemkot Surabaya saat dihubungi wartwan mengatakan, bahwa rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari Surabaya kemungkinan ber SIP (Surat Izin Perumahan)<br /></div><div><br /></div><div style="text-align: justify;">“I<i>ni kemungkinan rumah ber SIP. Aku barusan balik dari kantor, besok ya tak (saya) cek,”</i> ucapnya, Kamis, 24 Maret 2022.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><i>Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta peraturan pemerintah yang masih berlaku berdasarkan peraturan peralihan. Kedudukan Surat Izin Perumahan (SIP) tidak menunjukkan kepemilikan, namun menunjukkan penghunian saja</i>. (*)</div></div>

News Pemerintahan Perdata Pidana Regional Mengapa Rumah di Jalan Teuku Umar Surabaya Jadi Rebutan?

BERITA KORUPSI .CO - Mengapa sebuah rumah di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Surabaya jadi rebutan? Pertanyaan inilah yang muncul dibenak masyar...

»

Saksi Mengaku "Diintimidasi" Penyidik Kejari Bojonegoro

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX_pXcrbmROU6Qh10Q1PqzhyIEh6j2WvKu-2UOO4LZXNdC_UAKFlXc9lPdDuIcn6vzIy1gqShhn7WMYWHENFoHxYUkgbzWF02T5yyFugPS7va6bWrAj-leAQ0nG6yoLYCoNPcXbTKwCg0vOVK5mYgqT6X41aueR4ouA4si7N32T9rRLRR0Wf9r0JEK/s1020/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1020" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhX_pXcrbmROU6Qh10Q1PqzhyIEh6j2WvKu-2UOO4LZXNdC_UAKFlXc9lPdDuIcn6vzIy1gqShhn7WMYWHENFoHxYUkgbzWF02T5yyFugPS7va6bWrAj-leAQ0nG6yoLYCoNPcXbTKwCg0vOVK5mYgqT6X41aueR4ouA4si7N32T9rRLRR0Wf9r0JEK/w640-h362/4.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Menarik untuk disimak, sidang perkara Korupsi dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ) yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran (TA) 2020 melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) yang diperuntukan untuk 1.322 lembaga penerima di 28 Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro dalam masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.007 miliar  berdasarkan hasil Audit BPKP Provinsi Jawa Timur dengan Terdakwa Sodikin (45) Warga Kecamatan/Kabupaten Bojonegoro selaku Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Quran (FKPQ) Kabupaten Bojonegoro<br /><br />Perlu diketahui, bahwa kasus ini tak jauh beda dengan kasus yang terjadi di Kota Pasuruan, yaitu perkara Korupsi dana Bantuan Operasional Pesantren (BOP) dan Pendidikan Keagamaan Islam dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Agama Cg. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada Masa Pandemi COVID-19 (Coronavirus disease 2019) Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp2.599.015.000.000 (dua triliun lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima belas juta rupiah) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp305.500.000 (6 Terdakwa dalam perkara ini termasuk Plt. Kemenag Kota Pasuruan sudah di Vonis)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqAKp8zK6fN0kh2NqaUURUMG0wwgUjom0llLEIyZfzgk3rADuv0LU-tElC_wmHYcfsOwnDeVN1svfMrqX9EwPl9CwQHdqDhQKCZx8L8OVmdv3XsBJhPoeeic2Jz1vIsaktgXvS1MmLksGMI4elLvHiiienX6E9aCgKgYFbleOcL2hqTiTze-dRmLT_/s1021/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="576" data-original-width="1021" height="362" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqAKp8zK6fN0kh2NqaUURUMG0wwgUjom0llLEIyZfzgk3rADuv0LU-tElC_wmHYcfsOwnDeVN1svfMrqX9EwPl9CwQHdqDhQKCZx8L8OVmdv3XsBJhPoeeic2Jz1vIsaktgXvS1MmLksGMI4elLvHiiienX6E9aCgKgYFbleOcL2hqTiTze-dRmLT_/w640-h362/2.jpg" width="640" /></a></div>Namun yang menarik dari kasus perkara Korupsi dana BOP-TPQ di Kabupaten Bonegoro ini adalah pengakuan beberapa saksi A de Charge (sakasi meringankan) yang dihadrikan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Sodikin, yaitu Johanes Dipa Widjaja, SH dkk pada persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo terkait adanya “intimidasi dan ancaman tembak” dari penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro<br /><br />Adanya “intimidasi dan ancaman tembak” saat pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro diungkapkan saksi Soimah dihadapan Majelis Hakim pada Kamis, 10 Maret 2022<br /><br />Kepada Majelis Hakim, Soimah mengatakan “akan digantung apabila tidak mengikuti arahan jaksa penyidik”. Soimah pun dipaksa untuk mengembalikan uang sebesar 1 juta rupiah yang menurut Jaksa bahwa uang tersebut adalah hasil pemotongan dari BOP-TPQ yang masing-masing lembaga menerima sebesar Rp10 juta rupiah<br /><br />Menurut Jaksa, bahwa dana yang dipotong sebesar 1 juta rupiah dari dana yang dicairkan untuk lembaga penerima dana BOP-TPQ yang masing-masing sebesar Rp10 juta adalah dibagi, yaitu Rp 600 ribu untuk FKPQ Kabupaten Bojonegor dan Rp 400 ribu untuk FKPQ Kecamatan<br /><br />Namun menurut Soimah kepada Majelis Hakim, bahwa dana BOP-TPQ yang diterima adalah sebesar Rp10 juta tanpa ada pemotongan. Sedangkan untuk pembuatan LPJ menurut Soimah, diambil dari kas lembaga, dimana uang yang ada di kas lembaga dalah berasal dari iuran para santri maupun sumbangan sukarela. Itulah alasannya Soimah tidak bersedia mengembalikan uang sesuai permintaan penyidik<br /><br />Sebelumnya, ada saksi yaitu Andik Fajar yang dihadirkan JPU Kejari Bojonegoro juga mengungkapkan kepada Majelis Hakim atas “intimidasi” yang dialaminya dari penyidik Kejari Bojonegoro. Bahkan saksi Andik Fajar mencabut keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9H583iG9JOcYLF5xXTfdxuC1IFxJPIQVLMrvByNyQl3oPzCVjh9P_7eQ0R_IvN4acIFq2tGXt7k7N1H-RA8K4sucYcEAv1v0aYka44LGlGkOsvyii2DomfBRXi5NEGTKW1D3exJnS0HPJtYTq6iOHvAf_RpgiOJQ9ZB3syfxrgQyj-Rjkh07eU3Qn/s1040/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9H583iG9JOcYLF5xXTfdxuC1IFxJPIQVLMrvByNyQl3oPzCVjh9P_7eQ0R_IvN4acIFq2tGXt7k7N1H-RA8K4sucYcEAv1v0aYka44LGlGkOsvyii2DomfBRXi5NEGTKW1D3exJnS0HPJtYTq6iOHvAf_RpgiOJQ9ZB3syfxrgQyj-Rjkh07eU3Qn/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Lalu pada sidang kali ini, Selasa, 22 Maret 2022, sebanyak 3 saksi A de Charge dihadrikan Tim Penasehat Hukum Terdakwa Sodikin, yaitu Johanes Dipa Widjaja, SH dkk pada persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya juga mengungkapkan hal yang sama adanya “intimidasi” dari penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro<br /><br />Ketiga saksi A de Charge itu adalah Sucipto dari Lembaga Darul Mukmin dan M. Kasbalih selaku Kortam (Koordinator Kecamatan) Kapas Kab. Bojonegoro serta Faturrochman dari Lembaga Arrosid Kecamatan Kapas. Ketiga saksi ini diperiksa satu-perastu<br /><br />Sidang yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diketuai Majelis Hakim I Ketut Suarta, SH., MH dengan dibantu dua Hakim Ad Hock masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisman, S.Kom., SH., MH. Persidangan juga dihadiri Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negara) karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)<br /><br />Kepada Majelis Hakim, saksi Sucipto mengatakan bahwa dirinya merasa ketakutan dan trauma tiap kali melihat Jaksa termasuk saat melewati Kantor Kejaksaan Negeri Bojonegoro di Jl. Rajekwesi No.31 Bojonegoro sejak dirinya diperiksa sebagai saksi pada tahun lalu<br /><br />Saksi mengatakan, bahwa duit yang diserahkan saksi kepada Kejaksaan Negeri Bojonegoro sebesar Rp11.200.000 (Rp400.000 x 28) bukan dari hasil pemotongan dana BOP-TPQ melainkan duit pribadi. <br /><br />“Bukan, itu uang saya. Tidak ada pemotongan,” ungkap saksi<br /><br />Saksi mengungkapkan kepada Majelis Hakim, pada saat dirinya diperikasa oleh penyidik Kejari Bojonegoro sejak pukul 09 pagi hingga pukul 24.00 (jam 12 malam). Menurut saksi, sebelum diperiksa penyidik, sejumlah saksi dikumpulkan dalam satu ruangan dan mendapat “intimidasi”. Saksi Sucipto dan beberapa saksi lainnya di “paksa” untuk membuat surat pernyataan yang konsepnya sudah ada dari penyidik<br /><br />Terkait keterangan saksi, seusai persidangan beritakorupsi.co meminta tanggapan dari JPU Marindra, namun tak bersedia. “Ke Kasi Pidsus aja, bang,” kata JPU Marindra<br /><br />Beberapa saat seusai persidangan, sumber yang tak bersedia disebutkan namanya juga menjelaskan kepada beritakorupsi.co terkait salah seorang saksi yaitu (Alm) H. Safi’i yang telah meninggal dunia tak lama setelah diperiksa oleh penyidik Kejari Bojonegoro dan kemudian salah seorang  Jaksa penyidik mendatangi kediaman H. Safi’i<br /><br /><i>“Semua saksi merasa ketakutan. Ada saksi yang meninggal namanya H. Safi’i dari Kecamatan Kepoh Baru. Dia struk setelah tak lama dari diperiksa di Kejari. terus dibawa ke ruma sakit di Bojonegoro. Sebelum Dia (H. Safi’i) sakit pernah didatangi Jaksa Edward setelah pemeriksaan di Kejari. Saat di rumah sakit Jaksa Edward pernah ke rumah sakit,”</i> Kata sumber yang tak bersedia disebu namnya<br /><br />Namun apa maksud dan tujuan Jaksa Edward mendatangi kediaman Alm. H. Safi’i maupun saat dirawat di rumah sakit, sumber tidak mengetahuinya. <br /><br /><i>“Nggak tau, tapi tidak lama setelah Jakwa Edward mendatangi saki terus sakit,”</i> ungkap sumber</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Suber juga menjelaskan, bahwa di Kabupaten Bojonegoro ada sebanyak 28 Kecamatan. Dari 28 Kecamatan tersebut, hanya 1 Kecamatan yang tidak menerima bantuan dana BOP-TPQ. dan dari 28 Kecamatan, 5 Kecamatan yang sejatinya saksi dari JPU, menurut sumber menjadi saksi dari Terdakwa, yaitu Kecamatan Margomulyo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Gayam, Kecamatan Male dan Kecamatan Kapas<br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara menurut sember, bahwa yang dihadirkan oleh JPU adalah sebanyak 15 saksi dari Kecamatan dan sebanyak 8 Kecamatan tidak dihadirkan, yaitu dari Kecamatan Purwosari, Kecamatan Ngambon, Kecamatan Sugiwaras, Kecamatan Kepoh Baru, Kecamatan Sukosewu, Kecamatan Sumber Rejo, Kecamatan Sekar dan Kecamatan Kota</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><i>"Kecamatan Kota ini tidak menerima dana,"</i> kata sumber</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">Terkait nama Jaksa yang disebutkan sumber, dari hasil penelusuran beritakorupsi.co, bahwa Jakwa yang dimaksud sumber adalah Edward Naibaho selaku Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Dan hingga berita ini ditanyangkan di laman beritakorupsi.co, belum ada tanggapan dari pihak Kejari Bojonegoro. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Saksi Mengaku "Diintimidasi" Penyidik Kejari Bojonegoro

BERITA KORUPSI .CO - Menarik untuk disimak, sidang perkara Korupsi dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Taman Pendidikan Al Qur’an (TPQ...

»

Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Dalam sabutannya, Ketua PN Surabaya, Kajati maupun  Gubernur Jawa Timur berharap agar Perjakum Jatim dapat memberikan Informasi yang sehat dan berimbang kepada msyarakat, Perjakum Jatim dapat menjadi mitra Pemerintah maupun penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di Jawa Timur#</span></span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtqRp2EhQIKcmw96xxyI7ROYSGtBwPWFDdf4EDG-sPWkd1d0iscbC8YlNdrvqisRgol_73H53A0J5femR4BKSwWKhp4NmbSs2AC-mD5uL6L8PcXQCsG5HVNXNbvoGAe1ryQ0u09VXjnMMVveKg3Ut0TNfHTGSYGs_ym6cABwlcui6odAzb0uXL_QD7=s1024" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="1024" height="250" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtqRp2EhQIKcmw96xxyI7ROYSGtBwPWFDdf4EDG-sPWkd1d0iscbC8YlNdrvqisRgol_73H53A0J5femR4BKSwWKhp4NmbSs2AC-mD5uL6L8PcXQCsG5HVNXNbvoGAe1ryQ0u09VXjnMMVveKg3Ut0TNfHTGSYGs_ym6cABwlcui6odAzb0uXL_QD7=w640-h250" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b></div><div style="text-align: justify;">Pelantikan pengurus Persatuan Jurnnalis Hukum Jawa Timur (Perjakum Jatim) periode 2022 - 2025 yang dilaksanakan di Surabaya Suites Hotel Jalan Pemuda No 31-37 Surabaya dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H mewakili Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono, S.H., M.H dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H diwakili Asisten Intelijen (Asintel) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H serta Gubernur Jawa Timur diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur Dr Hudiyono, M.si berlangsung lancar, sederhana dan meriah<br /><br />Pelantikan pengurus Perjakum Jatim periode 2022 - 2025 juga dihadiri oleh Rektor Unesa, Ketua Umum PJI (Persatuan Jurnalis Indonesia) Hartanto Boechori maupun Tim Penasehat Hukum Perjakum yang terdiri dari Pieter Talaway, SH., MH, Johanes Dipa Widjaja, SH, Advent Dio Randy, SH dan Apriadi E. Sitinjak, SH serta beberapa pengurus dari organisasi Wartawan yang ada di Surabaya<br /></div><div style="text-align: justify;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxGTNvuqANhnib06FQDcgX8oQ8FzpX3Q2RCDCCHPhgsMrdc5cjGH9uYv4P1uFNjP3Btu66nCgdf_l1Kzsv5aepCSL98wA4VLaGqCwjm-SZJpmFMIv4adWOaoPlSRnF7pARq2mnBlZ4K0yggqNbY9H15MXJYVZGmGTGHaPPHoTogVgZvwOCObybjR8S=s1070" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="941" data-original-width="1070" height="562" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhxGTNvuqANhnib06FQDcgX8oQ8FzpX3Q2RCDCCHPhgsMrdc5cjGH9uYv4P1uFNjP3Btu66nCgdf_l1Kzsv5aepCSL98wA4VLaGqCwjm-SZJpmFMIv4adWOaoPlSRnF7pARq2mnBlZ4K0yggqNbY9H15MXJYVZGmGTGHaPPHoTogVgZvwOCObybjR8S=w640-h562" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H </span></span><br /></td></tr></tbody></table> Dalam sambutan Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya yang disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H menyampaikan pesan kepada pengurus maupun anggota Perjakum Jatim, agar Junalis  hendaknya memuat berita secara profesional dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan<br /><br />“Ketika hendak memuat berita atau menulis berita tentang segala sesuatu yang disana (Pengadilan), mohon supaya berimbang, dilakukan secara profesional dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suarabaya DJU Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Sementara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mia Amiati, S.H., M.H yang diwakili Asintel (Asisten Intelijen) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H juga menyampaikan hal yang sama.<br /><br />Zulbahri, S.H., M.H meyampaikan, saat ini Pers mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan Teknologi digital. Pers harus dapat beradaptasi dengan cepat mempelajari kompotensi yang baru dengan edukatif dalam menghadapi era teknologi       </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9JObQea8FUrgbNHYY_4iTCn_HGDVZmfkQCwXtdaQN3OczeYVKf6GP6BTuB3tsXqAeT1B1s80U_LYPHEyomA7-6g3SOk_8Dxw8UVPcumG9BS5k-f-UafsYOLxRdDYAnPWEsShcD1iD-DphagvRU8ChnH5qrn2Ic9vMM4YCM7UhHBDwavH_jH0tfbd_=s1599" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1599" data-original-width="1200" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj9JObQea8FUrgbNHYY_4iTCn_HGDVZmfkQCwXtdaQN3OczeYVKf6GP6BTuB3tsXqAeT1B1s80U_LYPHEyomA7-6g3SOk_8Dxw8UVPcumG9BS5k-f-UafsYOLxRdDYAnPWEsShcD1iD-DphagvRU8ChnH5qrn2Ic9vMM4YCM7UhHBDwavH_jH0tfbd_=w480-h640" width="480" /></a></div>“Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapat informasi yang sehat dan baik. Informasi yang baik memerlukan Pers atau Jurnalis yang baik. Oleh sebab itu, diperlukan indutri Pers yang sehat, yang mampu menjadilan informasi secara karurat, jujur dan berimbang,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H<br /><br />Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Zulbahri, S.H., M.H menyampaikan, bahwa media massa punya peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Media mempunyai tugas untuk menjaga masyarakt agar tetap selalu bersatu, berastu padu dengan cara memberitakan informasi atau berita yang baik dan positif</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;"> </span></div><div style="text-align: left;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Foto: Asisten Intelijen  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Zulbahri, S.H., M.H</span></span></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">“Sesuai dengan Undang-Undang Pers, wajib menyampaikan informasi yang baik, mendidik kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya berharap kepada Jurnalis, khususnya Jurnalis Hukum yang tergabung dalam Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur, dapat menjdai mitra pemerintah dan penegak hukum dalam mengawal penegakan hukum di Jawa Timur serta penegak hukum yang berkeadilan,” Kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui Asintel Zulbahri, S.H., M.H<br /><br />Hal senada juga disampakan oleh Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si<br /><br />Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si menyampaikan, bahwa Jurnalis punya peran penting untuk menyampaikan informasi baik an akurat kepada masyarakat<br />Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si menyampaikan, agar profesionalime Jurnali tetap terjaga, karena sementara ini masyarakat bisa menjadi wartawan, bisa jadi Jurnalis melalui Medsosnya. <br /><br />“Oleh karena itu Gubernur berharap, Jurnalis dapat menadi penyeimbang antara berita hoax dan yang benar-benar berita tetapi dibuat hoax. Setiap hari di Kominfo ada 4 berita hoax dan setelah diteliti ada Tiga yang benar-benar hoax, kalau sebulan sudah 90, sebulan seribu lebih,” kata Gubernur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Dr. Hudiyono, M.si<br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4aoF1kwXupuujqovGfP7aSvIfuREsuwIYKu42u49-yyww9lfSopHoSO4g97Xu2rZgR1brLGvW5f3zXWJvIy8IuUMtxbXFiB7tzGALqDGufq9uRmHu8HUu9T43SkZP_wAkDwa2RBdWT9U32U_XC2bKju_27CDO5j6MqgkyMEPyoboy-9fuCBM79Xxu=s1091" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="869" data-original-width="1091" height="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi4aoF1kwXupuujqovGfP7aSvIfuREsuwIYKu42u49-yyww9lfSopHoSO4g97Xu2rZgR1brLGvW5f3zXWJvIy8IuUMtxbXFiB7tzGALqDGufq9uRmHu8HUu9T43SkZP_wAkDwa2RBdWT9U32U_XC2bKju_27CDO5j6MqgkyMEPyoboy-9fuCBM79Xxu=w640-h510" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red;"><span style="font-size: x-small;">Kadis Kominfo Jawa Timur Dr Hudiyono, M.si</span></span></td></tr></tbody></table>Apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur maupun Gubernur Jawa Timur ada benarnya. Sebab, tak sedikit informasi atau berita yang dibaca oleh masyarakat dianggap kurang akurat dan tidak berimbang, sehingga masyarakat membuat opini sendiri-sendiri tanpa dasr hukum yang benar<br /><br />Sebelumnya, Ketua Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur periode 2022 - 2025 Jentar Sitinjak dalam sambutannya mengatakan, bahwa tujuan dari dibentuknya Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur ini adalah untuk menjadikan Jurnalis khsusnya anggota Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur menjadi Jurnalis yang Profesional dan bermartabat. <br /><br />Menurut Jentar, yang mengantongi Sertifikat Wartawan Madya yang sehari-harinya meliput di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya ini mengatakan, Jurnalis yang profesional dan bermartabat akan menghasilan karya Jurnalis yang akurat dan berimbang<br /><br />“Tujuan dari dibentuknya Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur ini adalah untuk mnjadikan Jurnalis yang profesional dan bermartabat serta meningkatkan profesioanlisme yang dapat mengharagai dirinya sendiri agar dapat pula dihargai oleh masyarakat,” kata Jentar<br /><br />Jentar juga menjelaskan, bahwa “tangan kiri dengan posisi menulis” sebagai logo Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur adalah sebagai “lambang perlawanan” secara positif melalui pemberitaan yang benar, jujur, akurat dan berimbang<br /><br />Jentar mengatakan, bahwa menjadi Jurnalis sangatlah mudah tetapi sulit saat menjalankan profesi sebagai Jurnalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik<br /><br />“Jadi Jurnalis itu mudah tetapi yang sulit adalah saat menjalankan profesi sebagai Jurnalis. Saya berharap agar seluruh anggota Persatuan Jurnalis Hukum Jawa Timur dapat mejalankan profesi Jurnalis yang profesional dan bermartabat bukan untuk dijadaikan sebagai ajang mencari duit tetapi memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” ujarnya<br /><br /><br />Sebelum mengkahiri sambutannya, Jentar juga menyampaikan bahwa dana yang diperoleh oleh Persatuan Jurnalis Jawa Timur untuk pelaksanaan acara pelantikan pengurus Persatuan Jurnalis Jawa Timur periode 2022 - 2025 adalah dari beberapa Instasi/lembaga pemerintah diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Pengacara dan beberapa Polsek dengan cara mengajukan proposal<br /><br />“Dana yang kita peroleh adalah dengan mengajukan proposal ke beberapa Instasi/lembaga pemerintah diantaranya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Surabaya, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Pengacara dan beberapa Polsek. Itu sebabnya kita secara terbuka menjelaskan dari mana dana kita peroleh agar tidak menjadi pertanyaan orang lain,” ucap Jentar. (*)<br /><br />Susuna Pengurus Persatuan Jurnalis Jawa Timur Periode 2022 - 2025<br />Ketua              : Jentar. S (beritakorupsi.co)<br />Wakil Ketua<span>    </span>: Hengki (Informasiphatas.com)<br />Sekretaris I      : Solecha, SE (Pelopor)<br />Sekretaris II    : Sunarto (Indonesia Jaya)<br />Bendahara I    : Rudy Situmorang (Tabir Investigasi)<br />Bendahara II    :  Arif Tiasa (Lensa Nasional)<br /><br />Pembian<br />Supriyadi (PETISI.co)<br />Nurdin Longgari (Harian Nasion<br /><br />Tim Penasehat Hukum<br />Pieter Talaway, SH., MH, sebagai Ketua Koordinator<br />Johanes Dipa Widjaja, SH, Wakil Ketua Koordinator<br />Advent Dio Rendy, SH, Anggota<br />Apriady E. Sitinjak, SH, Anggota<br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Pelantikan Pengurus Perjakum Jatim Dihadiri Ketua PN Surabaya, Kajati dan Gubernur Jatim

#Dalam sabutannya, Ketua PN Surabaya, Kajati maupun  Gubernur Jawa Timur berharap agar Perjakum Jatim dapat memberikan Informasi yang sehat ...

»

Korupsi Rp15 Juta, Prima Zulio Rosa (Kepata Cabang Bank Syariah Mandir Sidoarjo) Dituntut 7 Tahun

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Tuntutan JPU dari Kejagung Terhadap Terdakwa Prima Zulio Rosa ini, jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Tuntutan JPU dari Kejagung Terhadap Jaksa Dr Pinangki Sirna Malasari, SH., MH yaitu 4 tahun karena terlibat kasus Korupsi Suap dan Gratifikasi miliaran dalam pengurusan Fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra#<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhEUDj10V-fLVKoFksuQwNae2K_PcB64oyXQV1HdAXM5hJsNhOjDvzKml8kmDBiRCGXJv1qpdzBLwYv7D3r92l-rqueyXW7mIzg1pvS12cgGgPttbBboY0Oh-UeMgC8NP0x1wFjKY4zQRAWdKytQ719oKWWtT2Y-BHvdPLm72DSQJhJ36fTWaIO_hV5=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhEUDj10V-fLVKoFksuQwNae2K_PcB64oyXQV1HdAXM5hJsNhOjDvzKml8kmDBiRCGXJv1qpdzBLwYv7D3r92l-rqueyXW7mIzg1pvS12cgGgPttbBboY0Oh-UeMgC8NP0x1wFjKY4zQRAWdKytQ719oKWWtT2Y-BHvdPLm72DSQJhJ36fTWaIO_hV5=w640-h288" width="640" /></a></div></span></span><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Pemberantasan Tindak Pidana Korusi yang diagung-agungkan oleh pemerintah lewat berbagai cara, sepertinya tidaklah sesuai dengan fakta dipersidangan. Masyarakat menilai, proses hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi sepertinya dilihat siapa terdakwanya dan apa jabatan.<br /><br />Seperti kasus Korupsi Kredit Fiktif Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra (PT HMP) oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Sidoarjo pada tahun 2013 yang menyeret Kepata Cabang Bank Syariah Mandir Cabang Kabupaten Sidoarjo, Prima Zulio Rosa sebagai Terdakwa <br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: medium;">Baca juga:</span></b></span> P<a href="rima Zulio Rosa, Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Sidoarjo Diadili Karena Dugaan Korupsi Kredit “Fiktif” Sebesar Rp14 M -"><span style="color: #2b00fe;">rima Zulio Rosa, Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Sidoarjo Diadili Karena Dugaan Korupsi Kredit “Fiktif” Sebesar Rp14 M -</span></a> <a href="http://www.beritakorupsi.co/2021/11/prima-zulio-rosa-kepala-cabang-bank.html">http://www.beritakorupsi.co/2021/11/prima-zulio-rosa-kepala-cabang-bank.html</a></div><div style="text-align: justify;"><br />Memang dalam kasus Korupsi Kredit Fiktif Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra (PT HMP) oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Sidoarjo pada tahun 2013, merugikan keuangan negara sebesar Rp14.004.287.140,03 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 70/LHP/XXV12/2019 tanggal 31 Desember 2019. <br />     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgQHHXfOm69ngIWwFKt5HpppRbojH370EOE4ipS3p3QQzpXD0wlOQ9ahh335W_xyzzuyF8ttFXM7z9H1FU1L2LGHXZs97jyC9RO3ju0KMgyzEXTDEW8HyjMWNbj7y1s3P3VIIoXXQLSVEz5JY_jUoBPZUSiRcQp5o3td9TL9edxzg0XTKRxDCujrTRF=s875" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="875" data-original-width="717" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgQHHXfOm69ngIWwFKt5HpppRbojH370EOE4ipS3p3QQzpXD0wlOQ9ahh335W_xyzzuyF8ttFXM7z9H1FU1L2LGHXZs97jyC9RO3ju0KMgyzEXTDEW8HyjMWNbj7y1s3P3VIIoXXQLSVEz5JY_jUoBPZUSiRcQp5o3td9TL9edxzg0XTKRxDCujrTRF=w328-h400" width="328" /></a></div>Duit Korupsi dari hasil Kredit Fiktif Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada PT. Hasta Mulya Putra (PT HMP) oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Sidoarjo2013 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp14.004.287.140,03 menyeret Tiga Terdakwa, yaitu Prima Zulio Rosa selaku Kepata Cabang PT Bank Syariah Mandiri (PT BSM) Kantor Cabang Sidoarjo dan Firman Ari Rustaman selaku Sales Assistant PT. BSM Kantor Cabang Sidoarjo serta Debitur Ernawan Rachman Oktavianto selaku Direktur PT. Hasta Mulya Putra<br /><br />Kemudian menurut Jaksa, bahwa Firman Ari Rustaman menikmati duit Korupsi sebesar Rp557.500.000 (lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupaih) dan Ernawan Rachman Oktavianto13.431.787.180,03 (tiga belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah koma nol tiga sena). Sedangkan Prima Zulio Rosa menikmati hanya sebesar 15 juta rupiha<br /><br />Firman Ari Rustaman dituntut pidana penjara selama 8 tahun denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kuran dan membayar uang pengganti sebesar Rp557.500.000 subsider pidana penjara selama 4 tahun<br /><br />Lalu Ernawan Rachman Oktavianto dituntut pidana penjara selama 8 tahun denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kuran dan membayar uang pengganti sebesar 13.431.787.180,03 subsider pidana penjara selama 4 tahun<br /><br />Sedangkan Prima Zulio Rosa yang menikmati duit Korupsi hanya Rp15 juta, namun dituntut pidana penjara selama 7 tahun denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp15 juta subsider pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhOdMFaoph3PCLROjeqz8aaL_MwaL4IowKdqjedCuRDCJYzwq-q5je4XD2Jva5kyS5h15GVnIfGk3nzvmnhNaTPTuXHFV66GZOB-D3He5KA3c5EwnxuOywDFadl1uOub8DjHNQx5KG-ylvG2W0iw7O9uM-xK987GyEY0P8Vg1nxKqNqay1Aph_3pCui=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhOdMFaoph3PCLROjeqz8aaL_MwaL4IowKdqjedCuRDCJYzwq-q5je4XD2Jva5kyS5h15GVnIfGk3nzvmnhNaTPTuXHFV66GZOB-D3He5KA3c5EwnxuOywDFadl1uOub8DjHNQx5KG-ylvG2W0iw7O9uM-xK987GyEY0P8Vg1nxKqNqay1Aph_3pCui=w640-h288" width="640" /></a></div>Jadi total tuntutan pidana penjara dari JPU terhadap Terdakwa Prima Zulio Rosa yang menikmati duit Korupsi sebesar Rp15 juta ini adalah selama 10 tahun dan 6 bulan.<br /><br />Lalu bandingkan dengan kasus Korupsi Suap dan Gratifikasi Pengurusan Fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra yang menyeret Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari,SH., MH yang menjabat selaku Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia<br /><br />Dalam kasus Korupsi Suap dan Gratifikasi Pengurusan Fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari,SH., MH yang menerima duit dari Djoko Tjandra sekitar US$500 ribu atau sekitar Rp7 miliar, hanya dituntut oleh JPU dari Kejagung RI dengan pidana penajara selama 4 tahun walau kemudian di Vonis 10 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, yang akhirnya di vonis juga selama 4 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta<br /><br />Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH selaku aparat penegak hukum melanggar hukum dengan menerima uang suap yang julahnya 1000 kali lipat lebih dengan uang Korupsi yang dinikmati oleh  Prima Zulio Rosa, namun tuntutan pidana oleh JPU kepada Prima Zulio Rosa hampir 3 kali lipat dari tuntutan JPU terhadap rekannya sesama Jaksa yaitu Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH<br /><br />Bandingkan pula dengan kasus lainnya, yaitu seorang Jaksa penyidik di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yakni Ahmad Fauzi yang Tertangkap Tangan oleh Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) karena menerima duit dari Kepala Desa sebesar Rp1.5 miliar. Lalu Ahmad Fauzi hanya dituntut oleh JPU Kejati Jatim dengan pidana penjara selama 2 tahun lalu di vonis oleh Majelis Hakim selama 4 tahun<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgvJ25XqtPU4MAKhGCOWCbm9Skjd4GPTX3gDweAeud-iWHgHggxymu3mSSiej9yZbXhWeUzlyV0GzSnpZTTXzsJSR9VAFP9d7YRGwNZTEmUK1_cfAeJIObLNPoZIw6AAPUfzbz3qPGgS1H9AJJ9s3SDV7Vw29DsdNv8NyZg1uno1uyH17VC0wIDIQ1N=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgvJ25XqtPU4MAKhGCOWCbm9Skjd4GPTX3gDweAeud-iWHgHggxymu3mSSiej9yZbXhWeUzlyV0GzSnpZTTXzsJSR9VAFP9d7YRGwNZTEmUK1_cfAeJIObLNPoZIw6AAPUfzbz3qPGgS1H9AJJ9s3SDV7Vw29DsdNv8NyZg1uno1uyH17VC0wIDIQ1N=w640-h288" width="640" /></a></div>Ada lagi kasus Korupsi yang menyeret Jaksa pada tanggal 2 Agustus 2017 lalu, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pamekasan, Madura yakni Rudi Indra Prasetya yang Tertangkap Tangan KPK karena menerima uang suap sebesar Rp250 juta. Lalu Jaksa Penuntut Umum dari  KPK hanya menuntut Rudi Indra Prasetya dengan pidana penjara selama 4 tahun<br /><br />Lalu bandingkanlah Tiga kasus diatas yang melibatkan Jaksa selaku aparat penegak hukum dan dituntut oleh Jaksa selaku aparat penegak hukum pula, namun dengan tuntutan pidana yang jauh lebih ringan bila dibandingkan dengan Terdakwa Prima Zulio Rosa selaku Kapala Cabang Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Sidoarjo yang menikmati duit Korupsi sebesar Rp15 juta tetapi dituntut pidana penjara yang totalnya selama 10 tahun dan 6 bulan<br /><br />Sehingga tak salah ketika masyarakat menilai bahwa proses hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi sepertinya dilihat siapa terdakwanya dan apa jabatan.<br /><br />Tapi anehnya, Tuntutan pidana terhadap Terdakwa Prima Zulio Rosa ini bukanlan dari segi perbuatannya akan tetapi dasarnya adalah Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KHUP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). <br /><br />Hal itu dikatakan oleh JPU Kejaksaan Agung RI melalui Wisnu selaku Kasubsi Tut (Penuntan)  Kejaksaan Negeri Sidoarjo seusai persidaangan (Senin, 14Maret 2022) menjawab pertanyaan beritakorupsi.co tentang dasar pertimbangan JPU menuntut Terdakwa dengan total pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dengan menikmati hasil Korupsi sebesar Rp15 juta<br /><br />“Kalau yang Prirma (Prima Zulio Rosa) itu 15 juta sesuai dengan hasil pembuktian kami dipersiadangan. Pertimbangannya Juncto Pasal 55 dan dibuktikan dengan  pasal 2 ayat (1) Junto pasal 18 Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1. Mereka turut serta, jadi bersama-sama. Dan itu sudah sesuai dengan tuntutan kami,” kata Jaksa Wisnu<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgkWrKfOCWJCt-RiYj7VY8uV2qmQB5BhRpRrwE3nreIkfl-S7hFY2ceURJf8WOPl5LYyvCafguJEZvc73ojoDdJ1rAkdicw95Baokuaoxx9bilbF2oHRIJjLz8n4M_umfzVmYMHPra0RsHJwnEA4Iehh4lPrN3iQvmXejnwOdSlFGjWIPqbyAcuC-SR=s638" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="638" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgkWrKfOCWJCt-RiYj7VY8uV2qmQB5BhRpRrwE3nreIkfl-S7hFY2ceURJf8WOPl5LYyvCafguJEZvc73ojoDdJ1rAkdicw95Baokuaoxx9bilbF2oHRIJjLz8n4M_umfzVmYMHPra0RsHJwnEA4Iehh4lPrN3iQvmXejnwOdSlFGjWIPqbyAcuC-SR=w640-h288" width="640" /></a></div>Saat ditanya lebih lanjut, terkait tuntutan JPU terhadap Terdakwa Prima Zulio Rosa yang menikmati duit Korupsi sebesar Rp15 juta namun tuntutan pidana selama 7 tahun bila dibandingkan dengan tuntutan JPU terhadap Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari,SH., MH<br /><br />Menanggapi hal ini menurut Jaksa Wisnu selaku Kasubsi Tut Kejari Sidoarjo, bahwa dasarnya dalah pasal 55 dan tidak mungkin dituntut berbeda satu sama lain karena turut serta<br /><br />“Ini kan Pasal Juncto 55 turut serta. Jadi tidak mungkin antara satu dengan yang lain tututannya  yang berbeda,” pungkasnya<br /><br />Anehnya lagi adalah, Jaksa Wisnu tak tau apakah Penyelia Kredit Bank Syariah Mandiri Cabang Sidoarjo terlibat atau tidak. Karena lajimnya, yang terlibat dalam proses pemberian Kredit oleh Bank selaku Kreditur kepada Debitur melibatkan Analis, Penyelia dan Kepala Cabang. sedangkan dalam kasus ini yang terseret adalah Analis dan Kepala Cabang.<br /><br />“Prima (Prima Zulio Rosa) ini kepala cabang sebagai pimpinan terakhir yang memutuskan,  yang satunya sebagai Analisis Kredit. Kalau itu (Penyelia) nggak tahu,” jawabnya<br /><br />Sementara tuntutan pidana terhadap Ketiga Terdakwa dibacakan oleh Tim JPU dari Kejagung RI secara Virtual diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Jumat, 11 Maret 2022) adalah agenda Tuntutan oleh JPU  terhadap Terdakwa Prima Zulio Rosa (dan Terdakwa Firman Ari Rustaman serta Terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto dengan perkara penuntutan masing-masing berbeda) yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Sidoarjo pada tahun 2013 yang diketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana, SH., MH dengan dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Abdul Gani, SH., MH serta serta Panitra Pengganti (PP) Bambang Sunarko, SH (dan Sutris, SH., MH serta Erlyn Suzana Rahmawati, SH., M.Hum) dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgXWk4jsBfln42OK-bHMDKdw3VUpEseRQL9xULYUr3RvBpDLuOD07fEWKHz2lHuZAd-lGM7fxJJo0NACErdk9sTWWA3ewxtpzXpMu02ZfPwmLvcBrsb-lQHdGkVY0NBf7KNA4yS0DGQv826CHYTNclmlIPPx1XpPSjwyWZVVOQFMytU6Ku5bEsoyws7=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgXWk4jsBfln42OK-bHMDKdw3VUpEseRQL9xULYUr3RvBpDLuOD07fEWKHz2lHuZAd-lGM7fxJJo0NACErdk9sTWWA3ewxtpzXpMu02ZfPwmLvcBrsb-lQHdGkVY0NBf7KNA4yS0DGQv826CHYTNclmlIPPx1XpPSjwyWZVVOQFMytU6Ku5bEsoyws7=w640-h288" width="640" /></a></div>Persidangan berlangsung dalam III Sessiion, yang Pertama adalah Tuntutan JPU terhadap Terdakwa Prima Zulio Rosa, kemudian dilanjutkan dengan tuntutan JPU terhadap Terdakwa Firman Ari Rustaman dan terakhir tuntutan pidana terhadap Terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto<br /><br />Menurut JPU dalam Tuntutannya, bahwa Terdakwa Prima Zulio Rosa (dan Terdakwa Firman Ari Rustaman serta Terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto) dianggap bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhPGlBFOv2HshvlgZKgD9soOc61aUWoSSpFgAE0F8S4cItY-RTot0ILoglbGRXCph0bx7_ZM0xAjemiCAaJDG2guXwFtBCkUt_LpTr2dIQewabb9BhTuYE6Pr3bi0CVUk8921WrpnUFW0s7HR4v20BiHjuX96ffueRJreAdelGDliclP87aAo4qyi4C=s640" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhPGlBFOv2HshvlgZKgD9soOc61aUWoSSpFgAE0F8S4cItY-RTot0ILoglbGRXCph0bx7_ZM0xAjemiCAaJDG2guXwFtBCkUt_LpTr2dIQewabb9BhTuYE6Pr3bi0CVUk8921WrpnUFW0s7HR4v20BiHjuX96ffueRJreAdelGDliclP87aAo4qyi4C=w640-h288" width="640" /></a></div>“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, MEMUTUSKAN :<br /><br />1. Menyatakan Terdakwa Prima Zulio Rosa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Namor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Prima Zulio Rosa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara dan bayar denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Bilamana Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulam<br /><br />3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Prima Zulio Rosa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan bilamana Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan,” ucap JPU<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgMptIEWqavwDTeN5-RYi1uwoWFnyGNf3E7_N22MoSgYRJOsZjdaNM_fts1bN6xtPcvrIHdr_hJOKyUKPi223xVET3PPmlNUM1ZdMH-NFztPzaCP-mQFQgFM19hVjV8HvC0cDz75PkkgsJ0lDSflzTLXbNlMqURsee8hac4HSEZVsP2JEATVmBAT71z=s1600" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgMptIEWqavwDTeN5-RYi1uwoWFnyGNf3E7_N22MoSgYRJOsZjdaNM_fts1bN6xtPcvrIHdr_hJOKyUKPi223xVET3PPmlNUM1ZdMH-NFztPzaCP-mQFQgFM19hVjV8HvC0cDz75PkkgsJ0lDSflzTLXbNlMqURsee8hac4HSEZVsP2JEATVmBAT71z=w640-h288" width="640" /></a></div>Kemudian JPU melanjutakan tuntutan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Firman Ari Rustaman dan Terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto. Kedua Terdakwa ini juga sama-sama dijerat dengan Pasal yang sama dengan Terdakwa Prima Zulio Rosa<br /><br />Terdakwa Firman Ari Rustaman dan Terdakwa Ernawan Rachman Oktavianto juga sama-sama dituntut pidana penjara masing-masing 8 (delapan) tahun denda masing-masing Rp500 juta Subsider 6 bulan kurungan<br /><br />Namun untuk uang pengganti (UP), Terdakwa Firman Ari Rustaman dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp557.500.000 Subsider pidana penjara selama 4 tahun. Sedangkan Ernawan Rachman Oktavianto dituntut untuk mengembalikan uang Korupsi sejumlah Rp13.431.787.180,03 dengan Subsider pidana penjara selama 4 tahun<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Cokorda Gedearthana, SH., MH memberikan kesempatan selama sepekan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pledoi atau Pembelaan pada persidangan selanjutnya.<br /><br />Namun Penasehat Hukum Terdakwa meminta waktu selama 3 pekan sebagaimana waktu yang diberikan Ketua Majelis Hakim kepada JPU. Namun permintaan itu dotak oleh Ketiga Majelis Hakim. Alasannya, bulan depan (April 2022) Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman (Vonos) ada atau tidaknya Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa ataupun dari Terdakwa sendiri. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Korupsi Rp15 Juta, Prima Zulio Rosa (Kepata Cabang Bank Syariah Mandir Sidoarjo) Dituntut 7 Tahun

#Tuntutan JPU dari Kejagung Terhadap Terdakwa Prima Zulio Rosa ini, jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan Tuntutan JPU dari Kejagung Te...

»

Kasus Dugaan Korupsi Bank Mandiri Sebesar Rp3.5 M, Empat Terdakwa Diadili

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Siapa yang “selamat” atas raibnya duit Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya sebesar Rp3.5 miliar pada tahun 2018? Apakah hanya tanggung jawab Terdakwa Muhammad Abdul Rouf selaku Sales Marketing? Ataua...???#   <br /></span></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEidNOow3Gg3vhbJBiftv9U7V7dKz30DhXKHnEX1wbRCO0VE6WgDtruYDB67chKFXHjGaJHw6xc7oIM1KjZI61MdVqjaPbkSUaaGdncvmYR6yH8zC7U0pYrtGzFWE2ylmb3yTH4dDGHo1k4d1EX-Zk3VpXytUNlKGxgcn8H-QDLLn4Jf7xzlAYIRYvqL=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEidNOow3Gg3vhbJBiftv9U7V7dKz30DhXKHnEX1wbRCO0VE6WgDtruYDB67chKFXHjGaJHw6xc7oIM1KjZI61MdVqjaPbkSUaaGdncvmYR6yH8zC7U0pYrtGzFWE2ylmb3yTH4dDGHo1k4d1EX-Zk3VpXytUNlKGxgcn8H-QDLLn4Jf7xzlAYIRYvqL=w640-h288" width="640" /></a></div></span></span><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Nyata tapi aneh. Kalimat inilah yang mungkin terlontar bila menelisik kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi di Bank Mandiri milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Cabang Merr Surabaya atas pemberian Kredit KPR (Kredit Pemilikan Rumah) kepada Debitur Erik Kurniawan Bin Sugianto Als Erik Kurniawan selaku penanggung jawab UD PO. Lumbung Rejeki Makmur pada tahun 2018 sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah)<br /><br />Nyatanya dalam kasus perkara ini menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya, ada kerugian keuangan negara sebesar Rp3.5 miliar berdasarkan Laporan Hasil Investigasi dari Specialist Investigator di Senior Investigator PT Bank Mandiri (Persero) Nomor IAU.SIV/ST.73/2021 tanggal 19 November 2021<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhojQY5tM3eYetk4q-9eG5KdzDJE2g2MhFosbL43jsIPtr6FyHIWCbqizumhQPIq18SjxAGJSTzy6lgpkbBAqxrTZazuksx5l_J_rRt00k2BrNEuXac5x-_sroijgEKux2KbGvZfgR-CyVbIiqsowxZW1P_A0omUSMnQItlsOGahLRAFq5mIUKj5vlR=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhojQY5tM3eYetk4q-9eG5KdzDJE2g2MhFosbL43jsIPtr6FyHIWCbqizumhQPIq18SjxAGJSTzy6lgpkbBAqxrTZazuksx5l_J_rRt00k2BrNEuXac5x-_sroijgEKux2KbGvZfgR-CyVbIiqsowxZW1P_A0omUSMnQItlsOGahLRAFq5mIUKj5vlR=w640-h288" width="640" /></a></div>Itulah sebabnya, Tim JPU Kejari Tanjung Perak yang terdiri dari Mochamad Ali Rizza, SH., MH, Didik Kurniawan Widyanto, SH, Muhammad Fadil, SH dan Putu Eka Wisniawati, SH membawa perkara ini ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk diperiksa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Anehnya, Terdakwa yang ‘diseret’ oleh Tim JPU Kejari Tanjung Perak ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri untuk diadili dari pihak Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya hanyalah pegawai biasa dengan jabatan Sales Officer Mortgage atau Sales Retail Generalis atau Sales Marketing Bank Mandiri Cabang Merr yaitu Muhammad Abdul Rouf<br /><br />Berbeda dalam perkara pidana pencurian barang seperti sebuah Hand Phon (HP). Sebab, selain si pencuri, si pembeli HP juga dapat dijerat sebagai penadah atau pembeli barang curian. Padahal, si pembeli HP tersebut tidak mengetahui kalau yang dibelinya adalah hasil curian walaupun si pembeli mungkin sudah meminta bukti kepemilikan seperti kwitansi namun tidak dapat ditunjukan oleh sipenjual karena tidak setiap orang selalu menyimpan kwitansi bertahun-tahun atas pembelian sebuah HP<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhlJqS4rb1MKB8Nb0hsWfAl2WOWOmruv9CwpU15ihFhCPoJfli2WNtKFtugPPFtbJZ6BQR3-948-GyGfllcp2gzCCG6KjVLyy8VQvm4SB80EAvnbR_vp3LGKC_dR_OFGk2ObMRG6obT0w1diMsKIjhMAtVIueTN2iAaP6v_-hi8rjbnp5CN5Q_oW0oY=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhlJqS4rb1MKB8Nb0hsWfAl2WOWOmruv9CwpU15ihFhCPoJfli2WNtKFtugPPFtbJZ6BQR3-948-GyGfllcp2gzCCG6KjVLyy8VQvm4SB80EAvnbR_vp3LGKC_dR_OFGk2ObMRG6obT0w1diMsKIjhMAtVIueTN2iAaP6v_-hi8rjbnp5CN5Q_oW0oY=w640-h288" width="640" /></a></div>Anehnya lagi adalah, dalam perkara Korupsi kredit, tak jarang bahwa pimpinan Bank hanya sebagai penonton saja alias saksi di persidangan karena yang lebih bertanggung jawan atas pemberian kredit mulai dari proses penandatanganan perjanjian kredit, pemeriksaan dokumen termasuk agunan hingga pencairan duit adalah pegawai bawahan <br /><br />Yang lebih anehnya lagi, kasus perkara Korupsi Kredit Bank khususnya di Jawa Timur “ibarat kuis menjacari jawaban siapa yang terseret dan siapa yang selamat?” <br /><br />Sebab, kasus perkara Korupsi kredit KPR Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya ini bukanlah yang pertamakali hanya melibatkan seorang pegawai bawahan diseret ke Pengadian Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili karena dianggap lebih bertanggung jawab atas terjadinya kredit bermasalah hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sementara pimpinan Bank tersebut “cukuplah sebagai penonton”<br /><br />Karena belum lama ini, Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya sudah dan atau sedang menyidangkan kasus perkara Korupsi di Bank BRI Cabang Utama Surabaya dan Kasus Korupsi kredit Bank Jatim Surabaya<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhJdAQl51ozgwcEgaMwmvMXetlW-AEJpytBhNGRf3Lc9bUmqs_iFZbB6gPnX3J9oj1gUOFxxs2lFibV3ey351fcYCugStFsigg2bDPeDuUQzginPyFZxBKR3CfeazklpN4gc3j59U8TjXP7UNJ9xbBm6Olv2NzzLiYT87apMIPh52UbbDHFYE6xqNuj=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhJdAQl51ozgwcEgaMwmvMXetlW-AEJpytBhNGRf3Lc9bUmqs_iFZbB6gPnX3J9oj1gUOFxxs2lFibV3ey351fcYCugStFsigg2bDPeDuUQzginPyFZxBKR3CfeazklpN4gc3j59U8TjXP7UNJ9xbBm6Olv2NzzLiYT87apMIPh52UbbDHFYE6xqNuj=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahkan ada juga memang Debitur yang disebutkan Jaksa dalam Dakwaannya maupun pakta dalam persidangan dianggap turut terlibat namun ‘tidak tersentuh’, seperti kasus Korupsi Kredit Fiktif Bank Jatim Cabang Kepanjen Kabupaten Malang dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp179 miliar<br /><br />Untuk ‘menemani’ Terdakwa Muhammad Abdul Rouf, memang Tim JPU Kejari Tanjung Perak juga ‘menyeret’ Tiga Terdakwa lain dari pihak swasta yaitu Nur Hidayat selaku Karyawan Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Firdaus & Rekan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KJPP "Agus, Firdaus & Rekan" dan Muhammad Ibnu Sobirin selaku penilai atau surveyor Kantor Jasa Penilai Publik AYON SUHERMAN & REKAN serta Erik Kurniawan Bin Sugianto Als Erik Kurniawan selaku Debitur yang juga penanggung jawab UD PO. Lumbung Rejeki Makmur (masing-masing perkara penuntutan terpisah)<br /><br />Berbagai pertanyaanpun timbul diantaranya adalah, bagaimana proses awal ‘lahirnya’  Perjanjian Kredit (PK) antara Erik Kurniawan selaku Debitur dengan Bank Mandiri selaku Kreditur sesuai Perjanjian Kredit Nomor R08.SBN/098/KPR/2018 Akta No 21 Tanggal 26 Juni 2018 yang memberikan pinjaman kepada Erik Kurniawan sebesar Rp3.5 miliar dengan jangka waktu 120 Bulan? <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh04TLRJw_hc0pQ0LMWZ8TY01-DvhCO5jSXm94jGbaKUEQkqQUfkdf4hnB11zkzFPOODnptHZdsG_tqp7kiiX4_mKAi67OPe8Uxxo64gNoLjnoAdmT1eAmdx9DaMKJZ-REEqGaDQvEi-1MAfzONeAlO6QqEulqQ2zKnnnjS0uoeKGPjXsMCGokxLaeO=s1600" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh04TLRJw_hc0pQ0LMWZ8TY01-DvhCO5jSXm94jGbaKUEQkqQUfkdf4hnB11zkzFPOODnptHZdsG_tqp7kiiX4_mKAi67OPe8Uxxo64gNoLjnoAdmT1eAmdx9DaMKJZ-REEqGaDQvEi-1MAfzONeAlO6QqEulqQ2zKnnnjS0uoeKGPjXsMCGokxLaeO=w640-h288" width="640" /></a></div>Lalu siapa dari pihak Bank Mandiri yang menandatangani Perjanjian Kredit tersebut dan di Notaris mana? Mengapa JPU hanya menjelaskan bahwa penandatanganan Perjanjian Kredit antara Bank Mandiri dengan Erik Kurniawan pada tanggal 26 Juni 2018 dihadiri oleh Erik Kurniawan, Jessie Adistha, Tjia Juwita Solihat, Tomori Tjakra, Maria Assyafwa dan Lucia Suryani Widjojo?<br /><br />Apakah Perjanjian Kredit ditandatangani langsung oleh pimpinan Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya selaku Kreditur dengan Debitur Erik Kurniawan di Notaris? atau hanya Erik Kurniawan bersama orang-orang yang disebutkan oleh JPU? Lalu sampai dimana pemeriksaan dokumen-dokumen persyaratan termasuk agunan dari Debitur yang dilakukan oleh pimpinan Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya? Atau tinggal tanda tangan saja  sebagai pimpinan karena sepenuhnya sudah dikerjakan oleh Sales Marketing Bank? Lalu dimana prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank? <br /><br />Dari pakta yang terungkap di persidangan dalam perkara Korupsi kredit Bank, penandatangan Perjanjian Kredit tidak pernah dihadiri langsung oleh pimpinan Cabang dan hanya dihadiri pegawai Bank sebagai saksi. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiUgENIN7QJpEUR1ZKWOL3kaixggBUgDpU86DicLCvgaFXwh61d6JBcRcnJquVttMJteJOhYc4Cj12zO-JRBvkwoslcdijDQnk-SCs1ecJSXQRPVs4EPmH7udOeDRMPYQ1hRdyPqv_J1wGe6ZqCr85qnJAdOK75xGrEnrJfMasA2rdQ0-5pUdRG0Due=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiUgENIN7QJpEUR1ZKWOL3kaixggBUgDpU86DicLCvgaFXwh61d6JBcRcnJquVttMJteJOhYc4Cj12zO-JRBvkwoslcdijDQnk-SCs1ecJSXQRPVs4EPmH7udOeDRMPYQ1hRdyPqv_J1wGe6ZqCr85qnJAdOK75xGrEnrJfMasA2rdQ0-5pUdRG0Due=w640-h288" width="640" /></a></div>Sebab tak sedikit kasus Korupsi kredit Bank yang diadili karena adanya pemalsuan dokumen oleh Debitur yang diketahui setelah mengalami kemacetan. Dan kemudian bawahanlah yang diadili sebagai pihak Bank yang paling bertanggung jawab sementara pimpinan Bank tersebut aman-aman saja?<br /><br />Apakah pimpinan Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya juga menyaksikan atau mengetahui, dimana saat penandatangan Perjanjian Kredit juga dilakukan penandatanganan perjanjian Asesoir berupa Surat Pernyataan antara Penjual yaitu Tjia Juwita Solihat dan Tomori Tjakra dengan pembeli yaitu Erik Kurniawan dan Jessie Adistha yang menyatakan bahwa harga Ruko Sebesar Lima Milyar Rupiah?<br /><br />Karena ternyata, dokumen pengajuan Permohonan Kredit oleh Erik Kurniawan adalah tidak benar dan di palsukan. Harga Pembelian Ruko di Jalan Kapasari No 120 Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No K 595/Kelurahan Kapasan, Surat Ukur Tanggal 17-7-1985 No 510 dengan luas 143 M2 atas nama Tjia Juwita Sohilait bukan seharga 5 miliar rupiah melainkan 2.1 miliar rupiah <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUpsMFf3PojKogMQYlDfWsPZcSZU_kvIgHbZY27-mR7iYMesAoNj7wv4AEKtNq6oU2KD55pZs_JUS0yYdqcAhBrAYVcASpb5QeLN2cuSFBPcPe6uXhFrKwDQZwdYzQq_C5pxluS67lSpbQjqmd2lrZEyTn3oSqfptHfLbiwYWfv8fFMiGbwO3Cg1PB=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgUpsMFf3PojKogMQYlDfWsPZcSZU_kvIgHbZY27-mR7iYMesAoNj7wv4AEKtNq6oU2KD55pZs_JUS0yYdqcAhBrAYVcASpb5QeLN2cuSFBPcPe6uXhFrKwDQZwdYzQq_C5pxluS67lSpbQjqmd2lrZEyTn3oSqfptHfLbiwYWfv8fFMiGbwO3Cg1PB=w640-h288" width="640" /></a></div>Yang tak kalah menarinya adalah terkait 3 Terdakwa yaitu Nur Hidayat, Muhammad Ibnu Sobirin dan Debitur Erik Kurniawan yang berstatus “melarat” alias tidak mampu membayar pengacara untuk mendampinginya di persidangan sehingga menggunakan pengacara prodeo. Apakah ke Tiga Terdakwa ini sudah atau akan mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Pemerintah? Benarkan Debitur Erik Kurniawan ‘melarat?’<br /><br />Sementara persidangan yang berlangsung secara virtual diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Jumat, 11 Maret 2022) adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh Tim JPU Kejari Tanjung Perak yang terdiri dari Mochamad Ali Rizza, SH., MH, Didik Kurniawan Widyanto, SH, Muhammad Fadil, SH dan Putu Eka Wisniawati, SH terhadap Terdakwa Nur Hidayat (Muhammad Ibnu Sobirin, Erik Kurniawan dan Muhammad Abdul Rouf, dengan perkara masing-masing terpisah) yang didampingi Penasehat Hukumnya secara Prodeo dari LBH YLKI dihadapam Majelis Hakim yang diketuai Hakim A. A. GD. Agung Pranata, SH., CN dengan dibantu dua Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH , MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widodo, SH., MH (dan I Wayan Soedarsana Wibawa, SH., MH, Haryono, SH., M.Hum serta Muliani Buraera, SH) yang dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEizdWvPQkl3fnHOTt5EAQX2Fwsgj_D6PQwRRcerDqE09ta2cc-zQKjE1IYNdQ-6yPTSJLMeuUb41e4vXTJybQGfk2FWdWEzxUqJf3TZztzRf-S0vmoJI89UQpXCsY7LaJUpLicRwibZgk333iFFx-f0yKvFUi6vQDnAObVBCvTRyW_3LNQfwhiY1vpD=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEizdWvPQkl3fnHOTt5EAQX2Fwsgj_D6PQwRRcerDqE09ta2cc-zQKjE1IYNdQ-6yPTSJLMeuUb41e4vXTJybQGfk2FWdWEzxUqJf3TZztzRf-S0vmoJI89UQpXCsY7LaJUpLicRwibZgk333iFFx-f0yKvFUi6vQDnAObVBCvTRyW_3LNQfwhiY1vpD=w640-h288" width="640" /></a></div>Persidangan berlangsung dalam IV session, yang pertama adalah agendalah dakwaan JPU terhadap Teerdakwa Muhammad Abdul Rouf Sales Officer Mortgage atau Sales Retail Generalis atau Sales Marketing Bank Mandiri Cabang Merr dengan didampingi Penasehat Hukumnya M. Rangga Prihandaana, SH dkk dan dilanjutkan dengan dakwaan terhadap Terdakwa Erik Kurniawan kemudian terhadapa Terdakwa Muhammad Ibnu Sobirin dengan didampingi Penasehat Hukumnya Widyawati dari  LBH YLKI<br /><br />Dalam dakwaannya JPU menjelaskan, bahwa Terdakwa NUR HIDAYAT selaku Karyawan Kantor Jasa Penilai Publik Agus, Firdaus & Rekan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KJPP " Agus, Firdaus & Rekan" Nomor : 006/SK-SDM/KJPP-AF-SBY/VIII/2017 Tanggal 21 Agustus 2017 dengan Jabatan Staff Penilai dan sebagai Surveyor atas Penugasan Sesuai kontrak Kerja Nomor TIO.RCC/R0003. Surabaya.0713/2018 Tanggal 14 Mei 2018 tentang Penugasan Penilaian jaminan Calon Debitur Erik Kurniawan dengan Nomor MAPPI : 11-P-03086 secara bersama-sama dengan saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN selaku Debitur KPR Bank Mandiri ,Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF REKAN selaku Sales Officer Mortgage atau Sales Retail Generalis atau Sales Marketing Bank Mandiri Cabang Merr, dan saksi MUHAMMAD IBNU SOBIRIN  selaku penilai atau surveyor Kantor Jasa Penilai Publik AYON SUHERMAN & REKAN (yang masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEisvpPrYLGV-WUf9S9CQhrc_NYgiw2-t5yI8FomlPIc7-nB73-FQQzcKq69IKx-AGtsIF5nX9Qn_W116QKVxOh_QDfI-F9UGtKgmKq-ILPk-UJyyF4yGyvKT4unSPnlqxzj3ZyEvdRNcMd6iEGfr0GOz4ISNM9tSsfLW_r1O_BtTqbjVz6Fe5YtWjIY=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEisvpPrYLGV-WUf9S9CQhrc_NYgiw2-t5yI8FomlPIc7-nB73-FQQzcKq69IKx-AGtsIF5nX9Qn_W116QKVxOh_QDfI-F9UGtKgmKq-ILPk-UJyyF4yGyvKT4unSPnlqxzj3ZyEvdRNcMd6iEGfr0GOz4ISNM9tSsfLW_r1O_BtTqbjVz6Fe5YtWjIY=w640-h288" width="640" /></a></div>Pada 11 Mei 2018 sampai dengan 01 Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2018 sampai tahun 2019 bertempat di kantor Bank Mandiri Area Surabaya Niaga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan penilaian objek jaminan berupa Ruko Jalan Kapasari Nomor 120, Surabaya tidak secara independent serta mark up harga agunan atau jaminan <br /><br />Sehingga bertentangan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, Keputusan Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Perkereditan Bagi bank Umum, Memorandum Prosedur Nomor : 003/MPK/RMC.PCP/2018 Tanggal 19 Januari 2018 Perihal Penyesuaian Proses Kredit Segmen Consumer (mortgage, Personal loan dan Kartu Kredit), Standar Penilaian Indoensia (SPI) Edisi VII-2018 Standar Penilaian Indoensia 101 (SPI 101) Tentang Nilai Pasar sebagai Dasar Nilai, Kode Etik Penilaia Indonesia (KEPI) Edisi VII-2018 Poin 4.0 Prinsip Dasar Etik, Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor : R08.SBN / 098 / KPR / 2018 Nomor 21 Tanggal 26 Juni 2018, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, <br /><br />Yaitu memperkaya Terdakwa NUR HIDAYAT sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), memperkaya  Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah), memperkaya saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN sebesar Rp. 3.400.000.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), memperkaya saksi MUHAMMAD IBNU SOBIRIN sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Investigasi Nomor IAU.SIV/ST.73/2021 Tanggal 19 November 2021 terhadap Pemberian Kredit dari Bank Mandiri kepada Sdr. Erik Kurniawan pada Tahun 2018 dari Specialist Investigator di Senior Investigator PT Bank Mandiri (Persero), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj4byotzyt3_-qfBs6b3fYIQhoSN9ubZiP3uKF62hTR-oVrqygLmPjV_uXwNPWGn1fFS-8qtrZdAruPy7JX2mv560SNRdYGynOLflZVDYvVp1WCovwWt2Of27i0QF1KndXksDipOxlsJTlFZe_oCbpgqqlgwh7yek-Z5kL00C8G1MDiGjU8Tfw67vQl=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj4byotzyt3_-qfBs6b3fYIQhoSN9ubZiP3uKF62hTR-oVrqygLmPjV_uXwNPWGn1fFS-8qtrZdAruPy7JX2mv560SNRdYGynOLflZVDYvVp1WCovwWt2Of27i0QF1KndXksDipOxlsJTlFZe_oCbpgqqlgwh7yek-Z5kL00C8G1MDiGjU8Tfw67vQl=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa PT Bank Mandiri, Tbk (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 75 tahun 1998 tanggal 01 Oktober 1998 dan Akta pendirian berdasarkan Surat Keputusan No : C2.16561HT.01.Th98 Tanggal 02 Oktober 1998 dengan Kepemilikan Saham Pemerintah Republik Indonesia sebesar 60% (enam Puluh) Persen dan memiliki program di antaranya Pembiayaan terhadap Kepemilikan Rumah atau KPR Multi Guna Mandiri baik bagi Pegawai, wiraswasta maupun Profesional; <br /><br />Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Perkereditan Bagi bank Umum, PT Bank Mandiri, Tbk (Persero) membuat Memorandum Prosedur Nomor : 003/MPK/RMC.PCP/2018 Tanggal 19 Januari 2018 Perihal Penyesuaian Proses Kredit Segmen Consumer (mortgage, Personal loan dan Kartu Kredti); <br /><br />Bahwa berdasarkan Memorandum Prosedur Nomor : 003/MPK/RMC.PCP/2018 Tanggal 19 Januari 2018 Perihal Penyesuaian Proses Kredit Segmen Consumer (mortgage, Personal loan dan Kartu Kredti) Lampiran 2.A Risk Acceptance Criteria (RAC) Mandiri KPR adalah Kredit yang diberikan oleh Bank Kepada Perorangan/Individu untuk membiayai Pembelian rumah tinggal/rumah Toko (ruko)/Rumah kantor (rukan)/Rumah susun hunian (Apartemen)/Rumah Susun non hunian (Kios/Small office home office (SOHO). <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgyMDemMmSqmzmv0wr40TACadmJAUclMk7qzp77JpCSfv4Rkz5DFu9Vu6vSwj4Zc-mNhgDSFlfehsM1SPKnmfphXIkSMc6Lx41_hofW4QBlMheXrW_U1FG70gpoTf_gxeYB5YHkNeLcRR2om83DdhH58iNjEPDGIJiVFfzkDHSemaeXUUs2GendD9f7=s1600" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgyMDemMmSqmzmv0wr40TACadmJAUclMk7qzp77JpCSfv4Rkz5DFu9Vu6vSwj4Zc-mNhgDSFlfehsM1SPKnmfphXIkSMc6Lx41_hofW4QBlMheXrW_U1FG70gpoTf_gxeYB5YHkNeLcRR2om83DdhH58iNjEPDGIJiVFfzkDHSemaeXUUs2GendD9f7=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan Memorandum Prosedur Nomor : 003/MPK/RMC.PCP/2018 Tanggal 19 Januari 2018 Perihal Penyesuaian Proses Kredit Segmen Consumer (mortgage, Personal loan dan Kartu Kredti) Lampiran 2.A Risk Acceptance Criteria (RAC) I.A.1 a syarat untuk Calon Debitur/Spouse untuk Wiraswasta:<br />• Usia minimal 21 Tahun dan usia pada saat kredit lunas maksimum 60 Tahun.<br />• Memiliki Pengalaman di bidang usahanya minimum 2 (dua) tahun berturut-turut (dibuktikan dengan ijin usaha)<br />• Memiliki Penghasilan yang dapat diverifikasi dengan minimum penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;<br />• Kolektibilitas Kredit hasil IDEB OJK Calon Debitur/Spouse yang sedang berjalan adalah Performing loan (Kolektibilitas 1 atau 2). <br />• Bahwa berdasarkan Memorandum Prosedur Nomor : 003/MPK/RMC.PCP/2018 Tanggal 19 Januari 2018 Perihal Penyesuaian Proses Kredit Segmen Consumer (mortgage, Personal loan dan Kartu Kredti) Lampiran 2.A Risk Acceptance Criteria (RAC) I.A.1 a syarat Dokumendalam Proses Pengajuan Kredit Calon Debitur/Spouse mengajukan Dokumen berupa :<br /><br />•Dokumen Pribadi :<br />1. Asli Aplikasi di isi dengan Lengkap dan benar<br />2. Fotocopy KTP Calon Debitur dan Suami/Istri<br />3. Fotocopy Kartu Keluarga<br />4. Fotocopy Surat Nikah<br />5. Fotocopy NPWP Pribadi/SPT Pribadi<br />6. Surat Pernyataan menegani Fasilitas KPR yang sudah diterima maupun sedang dalam Proses Pengajuan Permohonan baik di bank Maupin di bank lain;<br />7. Surat Perjanjian Pemisah Harta (jika Ada)<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjMkM9HVoClxQGKBjHDhwh7ZYx7fjYOYlt0o0KpsNj-sFNbzQ6N2bFE_rIpyKEIWq-Ex6dr3yBii9bnu-wgIDznnYbmPOzZaTKcqIdSOQtb9gB41xbm3V_-yIfvqs_CJSB1jYk5H_S8HktdvgG7diCdT-pTW48WqZC1G2UsciBSNdrnccDGy6HCyoqC=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjMkM9HVoClxQGKBjHDhwh7ZYx7fjYOYlt0o0KpsNj-sFNbzQ6N2bFE_rIpyKEIWq-Ex6dr3yBii9bnu-wgIDznnYbmPOzZaTKcqIdSOQtb9gB41xbm3V_-yIfvqs_CJSB1jYk5H_S8HktdvgG7diCdT-pTW48WqZC1G2UsciBSNdrnccDGy6HCyoqC=w640-h288" width="640" /></a></div>• Dokumen Penghasilan<br />1. Fotocopy Rekening tabungan/Giro (R/K) Pribadi 3 bulan terakhir;<br />2. Fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan (Neraca dan L/R) dan fotocopy Bukti/Catatan transaksi bisnis<br />3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan beserta Perubahan dan ijin-ijin usaha : TDP dan SIUP<br /><br />• Dokumen Agunan<br />1.Fotocopy Sertifikat tanah dan objek Agunan ;<br />2.IMB/IMP/Ijin Pendahulaun mendirikan Bangunan dan PBB terakhir<br /><br />Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Perkereditan Bagi bank Umum Angka 441 tentang Permohonan Kredit menyatakan Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgQ6WBSiin5ayjE94P0Ld1WzeFVWGH4YCtq7UczioooMd9JaLuIMAYYsDREU5NNVlkvQX4V7azsxOsR3VtSaegJUrS7d_MT08m3R3waPVNmS5sQ0zfU7VKsETmiFSO96PF6N36FZRLY_Vf2hTApZb_SE8P1uoVmWjjvuYKJF_mUs2UA8IL2HxSf67nO=s1600" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgQ6WBSiin5ayjE94P0Ld1WzeFVWGH4YCtq7UczioooMd9JaLuIMAYYsDREU5NNVlkvQX4V7azsxOsR3VtSaegJUrS7d_MT08m3R3waPVNmS5sQ0zfU7VKsETmiFSO96PF6N36FZRLY_Vf2hTApZb_SE8P1uoVmWjjvuYKJF_mUs2UA8IL2HxSf67nO=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa berdasar Memorandum Prosedur Nomor : 003/MPK/RMC.PCP/2018 Tanggal 19 Januari 2018 Perihal Penyesuaian Proses Kredit Segmen Consumer (mortgage, Personal loan dan Kartu Kredti) Lampiran 4 Petunjuk Teknis Operasional Consumer Loans BAB V setelah Debitur mengajukan Permohonan selanjutnya dilakukan Verifikasi dan Investigasi atas informasi yang diberikan dengan cara kunjungan langsung maupun melalui telepon;<br /><br />Bahwa berdasarkan Memorandum Prosedur Nomor : 003/MPK/RMC.PCP/2018 Tanggal 19 Januari19 Januari 2018 Perihal Penyesuaian Proses Kredit Segmen Consumer (mortgage, Personal loan dan Kartu Kredti) Lampiran 4 Petunjuk Teknis Operasional Consumer Loans BAB VI melakukan Verifikasi Agunan dengan meminta Pihak Penilaian Independet (KJPP) untuk melakukan Penilaian atau Penilai Intenal;<br /><br />Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, Pasal 41 ayat (2) menyatakan Penilai Publik dalam memberikan penilaian harus bebas dari pengaruh pihak lain yang berpotensi mengakibatkan hasil pekerjaan penilaian tidak objektif atau tidak independen;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhXI5EWVH37A-LKxvnAplHmB7tm_-UpaI1IuXjoE0mKAW28WwOK5GhDNfjcvpQfEd3aNXZ5c8IEXKaLXtUr1LhFYKlSXPfW5g9fclEenuDSDRR5B546cOKaTW4NhraAJn89AAywVpoUy7EzkswZKTzfJWeMTi6tVdZnAS0rhPNm1Xp48XmPcUmeka9V=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhXI5EWVH37A-LKxvnAplHmB7tm_-UpaI1IuXjoE0mKAW28WwOK5GhDNfjcvpQfEd3aNXZ5c8IEXKaLXtUr1LhFYKlSXPfW5g9fclEenuDSDRR5B546cOKaTW4NhraAJn89AAywVpoUy7EzkswZKTzfJWeMTi6tVdZnAS0rhPNm1Xp48XmPcUmeka9V=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan Standar Penilaian Indoensia (SPI) Edisi VII-2018 Standar Penilaian Indoensia 101 (SPI 101) Tentang Nilai Pasar sebagai Dasar Nilai Poin 5.0 Pernyataan Standar menyatakan Untuk melaksanakan penilaian yang memenuhi SPI 101 dan KPUP, Penilai Wajib mematuhi semua bagian KEPI<br /><br />5.1 Dalam Pelaksanaan dan Pelaporan Estimasi Nilai Pasar, Penilai Harus :<br />a. Menyusun penilaian secara lengkap dan mudah di mengerti serta tidak menimbulkan kesalapahaman <br />b. Memastikan Estimasi Nilai Pasar didasarkan pada data pasar;<br />c. Memastikan estimasi Nilai Pasar dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian yang sesuai. <br /><br />Bahwa berdasarkan Kode Etik Penilaia Indonesia (KEPI) Edisi VII-2018 Poin 4.0 Prinsip Dasar Etik. 4.2 Objektivitas a. Prinsip Objektivitas mewajibkan penilai bekerja secara Profesional, tidak memihak, tidak memiliki kepentingan terhadap objek Penugasan atau tidak dipengaruhi orang lain;<br /><br />Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor R08.SBN/098/KPR/2018 Akta No 21 Tanggal 26 Juni 2018 Saksi ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN memiliki Kewajiban untuk menggunakan Kredit Bank Mandiri Rp. 3.500.000.000,- untuk Pembelian Tanah dan Bangunan Rumah Toko Jalan Kapasari No 120 Surabaya dengan jangka waktu 120 bulan dengan besar Angsuran Rp. 41.090.364 (Empat puluh satu juta semblan puluh ribu tuga ratus enam puluh empat) Perbulan;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjSy9cvgs1llpc_aF3viCDu8i56xdAoLpQXTzcE81OKD2OnZk5z4tbYMIxGLnKqrA9aVwWVkzyJ07rX1Veh9cqDxO3XNqNeDNUx_7YGBE3aCSrkwYKGzeiB27T4cazYQUrNKR-IiqD0fyb2jcZM9h-2ZOfDmo7YsY85ItPNk5ccKpVS3w25p_K1Hyro=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjSy9cvgs1llpc_aF3viCDu8i56xdAoLpQXTzcE81OKD2OnZk5z4tbYMIxGLnKqrA9aVwWVkzyJ07rX1Veh9cqDxO3XNqNeDNUx_7YGBE3aCSrkwYKGzeiB27T4cazYQUrNKR-IiqD0fyb2jcZM9h-2ZOfDmo7YsY85ItPNk5ccKpVS3w25p_K1Hyro=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa Pada tahun 2018 Bank Mandiri Area Surabaya Niaga memberikan Kredit  Kepemilikan Rumah/Ruko (KPR) kepada Saksi ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN dalam kepasitas sebagai Wirswasta/ penanggungjawab UD. PO LUMBUNG REJEKI MAKMUR berdasarkan SIUP No. 503/162.A/436.7.17/2018 tanggal 08 Januari 2018 dan TDP No: 503/165.B/436.7.17/2018 tanggal 08 Januari 2018 berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor R08.SBN/098/KPR/2018 Akta No 21 Tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah Pinjaman sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan Jangka waktu 120 (seratus Dua puluh) Bulan; <br /><br />Bahwa Pemberian Kredit KPR Bank Mandiri Area Surabaya kepada Saksi ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN bermula pada saat Saksi ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF selaku Sales retail Generalis atau  Sales Officer Mortgage atau Sales Marketing di Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya. Kemudian dalam pertemuan tersebut Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN menyampaikan maksudnya akan mengajukan Permohonan Kredit KPR terhadap Pembelian satu Unit Ruko di Jalan Kapasari No 120 Surabaya. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN juga menyampaikan permohonan bantuan kepada Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF selaku Sales agar permohon kredit Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN dapat di setujui dengan jumlah Rp. 3.500.000.000,- padahal Saksi ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN akan membeli satu Unit Ruko di Jalan Kapasari No 120 Surabaya hanya dengan Harga Rp. 2.100.000.000,- (dua Milayra Seratus juta Rupiah) dan Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF apabila kreditnya disetujui sesuai dengan jumlah yang diminta<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhN7b_2iiiN1tvdAjKN16_O-PNuPldM5uVwZ8sJLa8qCSAg_Mplc_CkpbS9JiUGl45BkaPL0g0dfEBb28dlNZ9T4UI76fblX3pxBqSYtuxPwPxnK9tIJ0J_7e6VkkznuLD_aw1LQ4i1-Zx8YHWvyjFtgZgq2Ns9uDZ4FWkF1Klw_7_aSLv_w6NSItFl=s1600" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhN7b_2iiiN1tvdAjKN16_O-PNuPldM5uVwZ8sJLa8qCSAg_Mplc_CkpbS9JiUGl45BkaPL0g0dfEBb28dlNZ9T4UI76fblX3pxBqSYtuxPwPxnK9tIJ0J_7e6VkkznuLD_aw1LQ4i1-Zx8YHWvyjFtgZgq2Ns9uDZ4FWkF1Klw_7_aSLv_w6NSItFl=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF menyampaikan agar Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN menyampaikan terlebih dahulu Dokumen untuk dapat melakukan pengecekan BI Checking, kemampuan bayar dan Apraissal atau Penilaian Harga terhadap Objek yang akan di jadikan sebagai Jaminan Kredit. Selanjutnya Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN menyerahkan dokumen berupa : <br /><br />1. KTP Kota Surabaya dengan NIK 3678310707810006 atas nama ERIK KURNIAWAN dan KTP Kota Surabaya dengan NIK 3578314707880006 atas nama JESIE ADHISTA selaku isteri dari Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN. <br />2. Dokumen Legalitas Usaha berupa SIUP Nomor 503/5135.A/436.6.11/2014 UD PO LUMBUNG REJEKI MAKMUR penanggungjawab ERIK KURNIAWAN dan TDP Nomor 503/4126.0/436.6.11/2014 UD PO LUMBUNG REJEKI MAKMUR penanggungjawab ERIK KURNIAWAN <br />3. Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 8620382168 atas nama ERIK KURNIAWAN<br />4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No K 595/Kelurahan Kapasan, Surat Ukur Tanggal 17 Juli 1985 No.510 Luas 143 M2, Atas nama TJIA JUWITA SOHILAT<br /><br />Bahwa setelah Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN menyerahkan dokumen kepada Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF, selanjutnya Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF meminta bantuan kepada Consumer Loan untuk mengecek BI Checking dan menghitung perkiraan kemampuan bayar dari Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN. Selain itu Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF menghubungi Terdakwa NUR HIDAYAT Selaku Surveyor dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Agus Firdaus dan Rekan dan Saksi MUHAMMAD IBNU SOBIRIN Selaku Surveyor dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Ayon Suherman dan Rekan selaku pihak KJPP yang dikenal dan menanyakan berapa perkiraan nilai terhadap Ruko yang terletak di Jalan Kapasari jo. 120 Surabaya, <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiGQK7Lq0ob6pIWmplu9pmnWof9QaXs0KwXUD7rkD_l31lFOV_vRxW5TBGiDaw2Du3io_T6Mg4vBU6YAEmqfiuGHxh9BVsOqoqX2WUIq771PRAehoTq9Ieg1T7IjdI49L3iDAWhTkfGxXxb4bXrVKrLLRzDrPTyieVmtjXvNyqTKoVzM6MAoQycOv88=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiGQK7Lq0ob6pIWmplu9pmnWof9QaXs0KwXUD7rkD_l31lFOV_vRxW5TBGiDaw2Du3io_T6Mg4vBU6YAEmqfiuGHxh9BVsOqoqX2WUIq771PRAehoTq9Ieg1T7IjdI49L3iDAWhTkfGxXxb4bXrVKrLLRzDrPTyieVmtjXvNyqTKoVzM6MAoQycOv88=w640-h288" width="640" /></a></div>Hal ini juga untuk memastikan apakah Permintaan Saksi ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN terhadap jumlah kredit sebesar Rp. 3.500.000.000,- bisa di penuhi, Kemudian Terdakwa NUR HIDAYAT Selaku Surveyor dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Agus Firdaus dan Rekan dan Saksi MUHAMMAD IBNU SOBIRIN Selaku Surveyor dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Ayon Suherman dan Rekan menjawab bahwa harga Objek Jaminan berupa Ruko Jalan Kapasari Nomor 120 Surabaya dikisaran Rp. Rp.3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah)<br /><br />Bahwa setelah Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF mengetahui hasil dari BI Checking atau Sistem Informasi Debitur Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN tidak ada masalah terkait kredit dan Mutasi Rekening dari Rekening Koran milik Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN yang memiliki kemampuan kredit sampai dengan Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar) selanjutnya Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF menyampaikan kepada Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN tentang Potensi Nilai Apraissal hanya sebesar RP. 4.000.000.000,- (Empat Milyar). <br /><br />Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN menyatakan tidak bersedia karena jika nilai Apraissal hanya Rp. 4.000.000.000,- maka hanya akan mendapatkan kredit sebesar Rp. 2.800.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus juta rupiah) atau 70 % dari Nilai Jaminan. Kemudian Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN meminta bantuan Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF untuk mengkoordinasikan kepada KANTOR JASA PENILAI PUBLIK agar bisa mengeluarkan Nilai Apraissal sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan bersedia memberikan uang kepada pihak KANTOR JASA PENILAI PUBLIK.</div><div style="text-align: justify;"><br />Bahwa selanjutnya Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF menghubungi Terdakwa NUR HIDAYAT Selaku Surveyor dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Agus Firdaus dan Rekan  dan Saksi MUHAMMAD IBNU SOBIRIN Selaku Surveyor dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Ayon Suherman dan Rekan sesuai dengan permintaan dari Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN dan menyampaikan maksud untuk meminta bantuan agar memberikan penilaian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) terhadap Objek Jaminan berupa Ruko yang akan di beli dan jaminkan Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN berlokasi di Jalan Kapasari No 120 Surabaya dan Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN bersedia memberikan uang jika permohonan tersebut sesuai dengan permintaanya setelah kredit cair. <br /><br />Lalu terhadap Permohonan tersebut Terdakwa NUR HIDAYAT Selaku Surveyor dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Agus Firdaus dan Rekan  dan Saksi MUHAMMAD IBNU SOBIRIN Selaku Surveyor dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Ayon Suherman dan Rekan bersedia membantu mengeluarkan Penilaian Objek Jaminan berupa Ruko di Jalan Kapasari Nomor 120, Surabaya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar)<br /><br />Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018 Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN mengajukan Permohonan Kredit KPR ke Bank Mandiri Cabang Merr yang merupakan wilayah Bank Mandiri Area Surabaya Niaga sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu 120 (Seratus Dua puluh) Bulan untuk tujuan Kredit Kepemilikan Ruko yang terletak di Jalan Kapasari No 120 Surabaya atas nama Saksi TJIA JUWITA SOHILAIT dengan harga Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dan terhadap Permohonan tersebut selanjutnya di terima oleh Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF dan di beri Direct Sales Code 78381;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgx_yozAw6g5BThVrT9CRUba6moHM3AsQ-JscZCLk_DcvjTykaViTJwkR_bhbFlkEbMlswwrBBlpz46StolCme8Bxsfd79YaRSk3xEvviakp4DNb3bDzd4IUvwLuFRf6D3L-dLqHn3FJni3lN3Ezu1wz2hc-Sgtm7xmByQekdDC-l2Y-WEjXMYcmEPx=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgx_yozAw6g5BThVrT9CRUba6moHM3AsQ-JscZCLk_DcvjTykaViTJwkR_bhbFlkEbMlswwrBBlpz46StolCme8Bxsfd79YaRSk3xEvviakp4DNb3bDzd4IUvwLuFRf6D3L-dLqHn3FJni3lN3Ezu1wz2hc-Sgtm7xmByQekdDC-l2Y-WEjXMYcmEPx=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa terhadap Permohonan tersebut selanjutnya Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN mengisi Formulir Permohonan KPR dengan rincian<br />1. Permohonan Pinjaman Kredit        <br />Jenis Fasilitas   <span>    </span>   : KPR<br />Jumlah Kredit   <span>    </span>  : Rp. 3.500.000.000,-<br />Harga Pembelian    : Rp. 5.000.000.000,-<br />Jangka Waktu    <span>     </span>: 120 Bulan/10 tahun<br />Jenis Agunan    <span>      </span>: Rumah Bekas<br />Dana Sendiri    <span>    </span>  : Rp. 1.500.000.000,-<br /><br />2. Data Pribadi        <br />Nama Lengkap    : Erik kurniawan<br />Jenis Kelamin      : Laki-Laki<br />Tanggal lahir        : 07 Juli 1981<br />Nomor KTP         : 3578310707810006 (Seumur Hidup)<br />Alamat Rumah    : Ruko Parkway MP 2 No 104 Pakuwon City      <br /></div><div style="text-align: justify;">Kelurahan            : Kalisari, Kecamatan<span> </span>Mulyorejo Kota Surabaya Kode Pos 60112<br /><br />Kepemilikan Rumah    : Sendiri<br />Nomor Telfon    <span>    </span><span>    </span>   : 0811320268<br />NPWP        <span>    </span><span>    </span><span>          </span>: 83.418.817.9-604.000<br />Nama Ibu Kandung      : Melinda Suciati<br />Level Pendidikan         : S-1<br /><br />3. Data Istri/Suami Pemohon        <br />Nama Lengkap    : Jesie Adhista<br />Nomor KTP         : 3578314707880006 (seumur Hidup)<br />Tanggal Lahir      : 07 Juli 1988<br /><br />4. Keluarga dekat tidak serumah        <br />Nama lengkap    : Dani<br />Jenis Kelami     : Laki-Laki<br />Alamat        <span>    </span><span>  </span>: Taman Pinang RT 05 RW 07 Sidoarjo<br />Hubungan     <span>    </span>: Sepupu<br />Nomor Hp        : 081216006008<br /><br />5. Data Pekerjaan Pemohon        <br />Jenis Pekerjaan    <span>    </span>: Wiraswasta<br />Nama Perusahaan    : PO. Lumbung Rejeki Makmur<br />Alamat        <span>    </span><span>    </span><span>    </span>: Ruko Parkway MP 2 No 104 Pakuwon City. Surabaya<br />Telefon        <span>    </span><span>    </span><span>    </span>: (031) 595 7777<br />Mulai bekerja tahun: 2011<br />Jumlah Karyawan    : 90 Orang<br /><br />6. Data Agunan atau Objek        <br />Alamat Agunan    : Jalan Kapasari No 120 Surabaya<br />Status                   : SHM Nomor 595<br />Atas nama            : Ny. Tjia Juwita Sohilat<br />Harga                   : Rp. 5.000.000.000,-<br />Nomor IMB         : 188/232-95/402.5.09/1998 <br />Luas                     : 70<br /><br />7. Data Pendapatan        <br />Penghasilan Pemohon           : Rp. 1.000.000.000,-<br />Total Pendapatan Perbulan    : Rp. 1.000.000.000,-<br />Sumber Pengeluaran              : Rp. 15.000.000,-<br />Total Pendapatan Perbulan    : Rp. 985.000.000,-<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhiACxbtXCfK7MS94a92nzFKwDb59XosRZZfgeR6G_oD22DWAXScnT5WVt8Ij9fFPHlMw3mQRIHz6FfWCFJcQm05SDpsAXX0YT1TGpPtkulFZqEMg--r6zzTcK5skltfNcJX-GvIF4yUzrhNJnbicw952JxZp7zPpRBIJoV9_0G7mG5OEeAgip27PVv=s1600" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhiACxbtXCfK7MS94a92nzFKwDb59XosRZZfgeR6G_oD22DWAXScnT5WVt8Ij9fFPHlMw3mQRIHz6FfWCFJcQm05SDpsAXX0YT1TGpPtkulFZqEMg--r6zzTcK5skltfNcJX-GvIF4yUzrhNJnbicw952JxZp7zPpRBIJoV9_0G7mG5OEeAgip27PVv=w640-h288" width="640" /></a></div>Selanjutnya Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN dan Saksi JESIE ADHISTA menandatangani permohonan KPR multi guna tersebut <br /><br />Bahwa pada saat mengajukan Permohon kredit KPR, Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN juga mengajukan Dokumen berupa :<br />1. Dokumen Legalitas Identitas berupa :<br /><br />1. KTP Kota Surabaya dengan NIK 3678310707810006 atas nama ERIK KURNIAWAN, Tempat Tanggal Lahir Surabaya 07-07-1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep, Agama Krsiten, Pekerjaan Wirswasta ;<br /><br />2. KTP Kota Surabaya dengan NIK 3578314707880006 atas nama JESIE ADHISTA, Tempat Tanggal Lahir Surabaya 07-07-1988, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Jalan Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep, Agama Krsiten, Pekerjaan Wirswasta. <br /><br />3. Kartu Keluarga Nomor 3578380101086279 Nama Kepala Keluarga ERIK KURNIAWAN Alamat Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep Kota Surabaya Jawa Timur;<br /><br />4. NPWP dengan nomor 83.418.817.9-604.000 atas nama ERIK KURNIAWAN NIK 3578310707810006 Alamat Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep Kota Surabaya, Jawa Timur;<br /><br />5. Kutipan Akta Nikah No AK 7250001239 atas nama ERIK KURNIAWAN dengan JESIE ADHISTA tanggal 09 Maret 2008. <br /><br />6. KTP Kota Surabaya dengan NIK 3578261505580001 atas nama Tomori Tjakra tempat Lahir Labuha Tanggal 15-05- 1958 Alamat Suterejo Prima Selatan 11/12 PH-51 Dukuh Suterejo, Mulyorejo Surabaya, Agama Kristen, status Kawin, Pekerjaan Swasta;<br /><br />7. KTP Kota Surabaya dengan NIK 357814511610001 atas nama TJIA JUWITA SOHILAJT, tempat Lahir Ambon Tanggal 05-11-1961, Alamat Donokerto 4/22 Kapasan Simokerto Surabaya, Agama Kristen, Status Kawain, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;<br /><br />8. Kartu Keluarga No 3578110301081533 atas nama Kepala Keluarga TJIA JUWITA SOHILAJT, Alamat Donokerto 4/22 Kapasan Simokerto Surabaya;<br /><br />9. Kartu Keluarga No 3578260301080034 atas nama Kepala Keluarga Tomori Tjakra Alamat Suterejo Prima Selatan 11/12 PH-51 Dukuh Suterejo, Mulyorejo Surabaya. <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjhFWwPxCfr1Aj5TM0sxwaneTdXLiB2zhjFAUIvnZnxYfFjw_pXjuIhROsWHRoXCF5cCl2e3XcOCwYPGaJcHFOx606Ql5_LoYjNlcyhhlRQyiAyjDOuNHpGWvH1n8x9paM3EG2mQfvGufIJXfng_h24qx91TMXB3hS0M1et2grIOOb5LBSH-xxDBYOT=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjhFWwPxCfr1Aj5TM0sxwaneTdXLiB2zhjFAUIvnZnxYfFjw_pXjuIhROsWHRoXCF5cCl2e3XcOCwYPGaJcHFOx606Ql5_LoYjNlcyhhlRQyiAyjDOuNHpGWvH1n8x9paM3EG2mQfvGufIJXfng_h24qx91TMXB3hS0M1et2grIOOb5LBSH-xxDBYOT=w640-h288" width="640" /></a></div>2. Dokumen Legalitas Usaha berupa :<br />1. Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 503/5135.A/436.611/2014 atas nama UD. PO Lumbung Rejeki Makmur atas nama Penanggungjawab Erik Kurniawan, Alamat Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep Kota Surabaya;<br /><br />2. Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan Nomor 503/4126.0/ 436.6.11/2014 tanggal 06 Januari 2014, Atas nama Perusahaan PO. Lumbung Rejeki Makmur, UD Alamat Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep Kota Surabaya; <br /><br />3. Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 8620382168 atas nama ERIK KURNIAWAN, Alamat Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep Kota Surabaya, Periode November 2017 sampai dengan April 2018;<br /><br />4. Rekening Koran Bank BNI dengan Nomor Rekening 0686868986 atas nama Erik Kurniawan, NPWP 7.872.786.3.512.000 alamat Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep Kota Surabaya Periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 01 April 2018. <br /><br />3. Dokumen Legalitas Objek/ Agunan berupa :<br />1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No K 595/Kelurahan Kapasan, Surat Ukur Tanggal 17-7-1985 No 510 Luas 143 M2, Atas nama Tjia Juwita Sohilait; <br />2. Surat Izin Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Nomor : 188/232-95/402.5.09/1998 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepada Nama Juwita Sohilait Alamat Jalan Donokerto IV No 22, dipersil Jalan Kapasari No 120 Surabaya<br /><br />Bahwa setelah Saksi ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN mengajukan Permohonan Kredit Pemilikan Ruko, Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF menyampaikan kepada Saksi ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN untuk menghubungi pihak Brighton agar dapat memperoleh Surat Pengantar yang seolah-olah Proses Jual beli tersebut melalui Broker atau Perantara Brighton dan dengan Harga Rp. 5.000.000.000,- dan hal tersebut bisa membuat PT Bank Mandiri semakin yakin tentang Nilai Pembelian Ruko sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;<br /><br />Bahwa Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF menghubungi Saksi KARTONO yang merupakan  Marketing di Brighton Manyar dan menyampaikan Referral atau rujukan penjualan Ruko di Jalan Kapasari No 120 Surabaya dan meminta untuk di buatkan Surat Pengantar agar seolah-olah Penjualan Ruko Jalan Kapasari No 120 yang akan di jadikan Objek KPR Saksi ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN merupakan hasil Agen Property Brighton Manyar dengan harga Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah). <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEglIfWIljRW9JRCSgzNQivO9-5h2cQJfq3dzVaB-0rW0ZerSLsOvn0gb3w2TCuj54sjCIsI3c-7x7s2Qy3f3PKd4vFlqbkTikSdn_mCGMDKVnQ3z9pRMN-JLQbU4Wfxom0hWsyG7nWEKlXlGgSzMvQ3q9epWvAD4SgJZtLz4wjbfQC_9dOY5QCgov5c=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEglIfWIljRW9JRCSgzNQivO9-5h2cQJfq3dzVaB-0rW0ZerSLsOvn0gb3w2TCuj54sjCIsI3c-7x7s2Qy3f3PKd4vFlqbkTikSdn_mCGMDKVnQ3z9pRMN-JLQbU4Wfxom0hWsyG7nWEKlXlGgSzMvQ3q9epWvAD4SgJZtLz4wjbfQC_9dOY5QCgov5c=w640-h288" width="640" /></a></div>Selanjutnya Saksi KARTONO dengan dasar Referal membuatkan Surat pengantar Pengajuan Aplikasi KPR Bank Mandiri dengan Nomor: 597/BRM/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018 dengan harga Rp. 5.000.000.000,- dan selanjutnya Saksi MOHAMMAD ABDUR ROUF meminta tandatangan Terdakwa ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN dan Saksi TJIA JUWITA SOHILAIT untuk meyakinkan Pihak Bank Mandiri tentang harga pembelian Ruko Jalan Kapasari Nomor 120, Surabaya.<br /><br />Bahwa setelah permohonan Kredit Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN masuk, Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF meminta kepada Consumer Loan Manager (CLM) untuk menunjuk KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Ayon Suherman dan Rekan dan KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Agus, firdaus dan Rekan sebagai Pihak yang akan melakukan Apraissal terhadap Permohonan Kredit atas nama Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN karena Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF sudah mengetahui bahwa Terdakwa NUR HIDAYAT  dan saksi MUHAMMAD IBNU SOBIRIN siap membantu mengeluarkan nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dan karena kedua Kantor Jasa Penilai Publik tersebut juga merupakan Rekanan dari Bank Mandiri dan di anggap akan lebih cepat dalam Proses kredit, <br /><br />Selanjutnya Bank Mandiri melalui Surat DSB. R.08/SBN.CLN.437a/2018 Tanggal 11 Mei 2018 menunjuk KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Ayon Suherman dan Rekan dan KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Agus, Firdaus dan Rekan sebagai Apraissal Independent terhadap Permohonan Kredit KPR Atas nama Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN. <br /><br />Bahwa berdasarkan surat Bank Mandiri :Nomor TIO. RCC/RCC03.Surabaya.0715/2018 tanggal 14 Mei 2018 untuk KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Agus Firdaus, Selanjutnya Kantor Jasa Penilai Publik Agus Firdaus dan Rekan membuat Surat Tugas kepada Terdakwa NUR HIDAYAT Selaku Surveyor dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Agus Firdaus dan Rekan untuk melakukan Survey terhadap Lokasi Objek Jaminan Kredit Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN yang berlokasi di Jalan Kapasari No 120, Surabaya yang akan dijadikan jaminan dalam permohonan Kredit KPR Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya oleh Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN.<br /><br />Bahwa Pada tanggal 15 Mei 2018 Terdakwa NUR HIDAYAT melakukan Survey Objek Jaminan Kredit Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN yang berlokasi di Jalan Kapasari No 120 dan setelah melakukan survey Terdakwa NUR HIDAYAT dan Saksi MUHAMMAD IBNU SOBIRIN Selaku Surveyor dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Ayon Suherman dan Rekan yang juga ditunjuk oleh Bank Mandiri sebagai Apraissal Independent untuk menilai Objek Jaminan Kredit KPR Bank Mandiri milik Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN bertemu dan secara bersama-sama mencari objek pembanding yang akan di jadikan dasar melakukan penilaian Objek Jaminan Kredit Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN khususnya agar bisa memenuhi permintaan dari Saksi MUHAMMAD ABDUL ROUF dan Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN agar nilai jaminan Rp. 5.000.000.000,-; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjpFXyHjCRnlqUMLhBiZXgY6BZo-a9oJq1BUabRCH1lkScL1uPiEZCtTWj6cbLPlvRERNXUb6arsSb2n3qcMwmW3yAKJ0Cc0J_sHSWvFJb_JxAXn6zDJETClDCGf2QPm6vBAwjjNXAocbltOi_y66Ii9Lu1YnvCtDTw22EL9gxDe7bvIFcRptBzjn4v=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjpFXyHjCRnlqUMLhBiZXgY6BZo-a9oJq1BUabRCH1lkScL1uPiEZCtTWj6cbLPlvRERNXUb6arsSb2n3qcMwmW3yAKJ0Cc0J_sHSWvFJb_JxAXn6zDJETClDCGf2QPm6vBAwjjNXAocbltOi_y66Ii9Lu1YnvCtDTw22EL9gxDe7bvIFcRptBzjn4v=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa selanjutnya setelah melihat beberapa lokasi, Terdakwa NUR HIDAYAT dan Saksi MUHAMMAD IBNU SOBIRIN memilih dua Ruko di Jalan Kapasan sebagai Data Pembanding yakni :<br />1. Ruko Jalan Kapasan dengan luas 138m2 kemudian memasukkan dengan Nilai Rp8.500.000.000,-(Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) <br />2. Data Kedua Jalan Kapasan berupa Ruko dengan Luas 65m2 kemudian memasukkan nilai Rp. 4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah) Agar dapat mengeluarkan Penilaian sesuai dengan Permintaan Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN;<br /><br />Bahwa setelah menentukan harga Pembanding Terdakwa NUR HIDAYAT membuat Penyesuaian sebagai berikut :<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhh7izvo7q1Watm8_gpLQ8c3v0evBUjMXnqZuNuQx_tXE4BkN9e_F9zkYkbK9M4CjbOcp6_dXGgMZQ0UBmTWX7Clzt2b71tziOfpNqMKiIyNj-_2wqI_lcSMlDgL1xU_-vHNxedSNU_TobnLZEPZXEGNvJYgyTqTfr1tsC76zZGzTTxoFfjLhnZmbt2=s2472" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1038" data-original-width="2472" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhh7izvo7q1Watm8_gpLQ8c3v0evBUjMXnqZuNuQx_tXE4BkN9e_F9zkYkbK9M4CjbOcp6_dXGgMZQ0UBmTWX7Clzt2b71tziOfpNqMKiIyNj-_2wqI_lcSMlDgL1xU_-vHNxedSNU_TobnLZEPZXEGNvJYgyTqTfr1tsC76zZGzTTxoFfjLhnZmbt2=w640-h268" width="640" /></a></div>Dimana penyesuaian tersebut telah diperkirakan sebelumnya oleh Terdakwa Nur Hidayat karena Terdakwa Nur Hidayat sudah memasukkan harga Pembanding yang tinggi maka dengan Penyesuaian dilakukan akan menghasilkan opini Penilaian sesuai dengan Permintaan dari Saksi ERIC KURNIAWAN ALS ERIK KURNIAWAN dan berdasarkan hasil penyesuian terhadap harga dari Data Pertama menjadi seharga Rp. 19.144.144,- (Sembilan Belas Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah)  Data Kedua Rp. 19.459.459,-(Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)  <br /><br />Kemudian dari data tersebut dapat menentukan Harga terhadap Aset Jaminan sebesar Rp. 17.300.000,- Per M2  sehingga ketika dikalikan dengan luasan Objek Jaminan yakni 143m2 maka akan menghasilkan angka sesuai dengan Permintaan Saksi ERIC KURNIAWAN Alias ERIK KURNIAWAN dan Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF Sebesar Rp. 5.068.900.000,-  <br /><br />Bahwa berdasarkan data pembanding yang telah dimasukkan oleh Terdakwa NUR HIDAYAT KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Agus Firdaus dan Rekan mengeluarkan hasil penilaian terhadap Objek Jaminan Kredit KPR Saksi ERIC KURNIAWAN ALS ERIK KURNIAWAN berdasarkan Laporan Nomor: 679/KANTOR JASA PENILAI PUBLIK-AF-SBY/BM-CLBC/V/2018 Tanggal Penilaian 15 Mei 2018 dengan Nilai sebesar Rp5.068.900.000 dan hal tersebut sesuai dengan permintaan Saksi ERIC KURNIAWAN ALS ERIK KURNIAWAN dan Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEicH8bf3G2L-yL4eC70zb4uj4i2SRutqcix2lrK7EzPxGgI-A0EJXoa3PmXBp0mEs1KI3FcsvxhZZTkViAbJhNpPf-BCUarLijmP4g_uDCh2XU_fjwHBApvnEF7-vu0WJzKj39cTCxMdLbc_9bFZ9YFgRPZ_iiYRMHydnGRaODxrFL5ak3-iG49Vreh=s1600" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEicH8bf3G2L-yL4eC70zb4uj4i2SRutqcix2lrK7EzPxGgI-A0EJXoa3PmXBp0mEs1KI3FcsvxhZZTkViAbJhNpPf-BCUarLijmP4g_uDCh2XU_fjwHBApvnEF7-vu0WJzKj39cTCxMdLbc_9bFZ9YFgRPZ_iiYRMHydnGRaODxrFL5ak3-iG49Vreh=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa selanjutnya terhadap seluruh dokumen yang dijadikan dasar permohonan Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN dan hasil penilaian Terdakwa NUR HIDAYAT dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Agus Firdaus dan Rekan, Pihak Bank Mandiri melalui Retail Credit Centre (RCC) melakukan verifikasi collateral dan mengeluarkan memo Review Penilaian Apraissal atas agunan Calon Debitur KPR Graha Mandiri (Ruko) tanggal 22 Mei 2018, survey terhadap lokasi usaha Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN tanggal 24 Mei 2018 dan verifikasi income kemudian mengeluarkan Laporan Verifikasi dan Akseptasi Income Wiraswasta tanggal 07 Juni 2018 atas nama ERIK KURNIAWAN <br /><br />Dan terhadap permohonan Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN dinyatakan memenuhi syarat dan disetujui diberikan Kredit dengan Jenis Kredit KPR Pembelian Ruko (Graha Mandiri) dengan Jumlah Plafon Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan diterbitkannya Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Nomor TIO.RCC/RCC03.SPPK.KPR.SC.013331/06/2018 Tanggal 07 Juni 2018;<br /><br />Bahwa setelah mendapatkan Persetujuan Penawaran Kredit, Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN selaku pembeli harus menunjukkan Bukti Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), sehingga selanjutnya Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN meminta bantuan Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF mencarikan pinjaman untuk pembayaran uang muka kepada Saksi TOMORI TJAKRA dan Saksi TJIA JUWITA SOHILAIT, <br /><br />Kemudian atas bantuan Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF, Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN mendapatkan pinjaman dari teman Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF yakni Saksi ANDRIANTO SUHARTONO Sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yang di transfer ke Rekening Bank BCA Nomor Rekening 862.0382168 atas nama ERIK KURNIAWAN pada tanggal 21 Juni 2018;<br /><br />Bahwa selanjutnya Pada Tanggal 21 Juni 2018 Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 088-320-8932 atas nama TOMORI TJAKRA kemudian uang tersebut di minta kembali oleh Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN dan hanya membayar uang muka sebesar Rp. 100.000.000,- kemudian bukti transfer sebesar Rp. 1.500.000.000,- diserahkan kepada Bank Mandiri seolah-oleh telah melakukan Pembayaran Uang muka Sebesar Rp. 1.500.000.000,- <br /><br />Bahwa pada tanggal 22 Juni 2018 Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN bersama dengan Saksi MOHAMAD ABDUR ROUF membawa Saksi TOMORI TJAKRA membuka Rekening di Bank Mandiri Cabang Merr dengan nomor rekening 1400000150558 atas nama Saksi TOMORI TJAKRA yang akan digunakan sebagai rekening penerima pencairan Kredit atas nama Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN karena kapasitas Saksi TOMORI TJAKRA sebagai penjual;<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhp35YLkROJISW_kscroHr_r0qV97DtOpTabV4WlmGucLMW5pQvOsOTDUQtQrrvhTdiBSZVMEWGk1zi7ytonixN4tpMsT12C8q6JVEaM1ZALIJMuoJvITyDi4574ivbnpDYscvoEI5za6WfCGKs_x0KHr9LN-g9BOjNYR3FxqgNQQHvpUmRKWW6x0pk=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhp35YLkROJISW_kscroHr_r0qV97DtOpTabV4WlmGucLMW5pQvOsOTDUQtQrrvhTdiBSZVMEWGk1zi7ytonixN4tpMsT12C8q6JVEaM1ZALIJMuoJvITyDi4574ivbnpDYscvoEI5za6WfCGKs_x0KHr9LN-g9BOjNYR3FxqgNQQHvpUmRKWW6x0pk=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2018 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit antara Bank Mandiri dengan Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN dengan Perjanjian Kredit Nomor R08.SBN/098/KPR/2018 Akta No 21 Tanggal 26 Juni 2018 dengan jumlah Pinjaman sebesar Rp3.500.000.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan Jangka waktu 120 (seratus Dua puluh) Bulan yang dihadiri oleh Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN, Saksi JESSIE ADISTHA, Saksi TJIA JUWITA SOHILAIT, Saksi TOMORI TJAKRA, Saksi MARIA ASSYAFWA dan Saksi LUCIA SURYANI WIDJOJO, serta penandatanganan perjanjian Asesoir berupa Surat Pernyataan antara Penjual Saksi TJIA JUWITA SOLIHAT dan Saksi TOMORI TJAKRA dan pembeli yakni Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN dan Saksi JESSIE ADHISTA yang menyatakan bahwa Harga Ruko Sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);<br /><br />Bahwa pada Tanggal 26 Juni 2018 Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN bersama Saksi MUHAMAD ABDUR ROUF kembali meminta Saksi TOMORI TJAKRA untuk membuka Rekening di Bank Mandiri Cabang Merr dan Saksi TOMORI TJAKRA membuka Rekening yakni nomor rekening 1400001505586 atas nama TOMORI TJAKRA sebagai tempat pembayaran pelunasan Ruko Jalan Kapasari Nomor 120, Surabaya;<br /><br />Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 Kredit Bank Mandiri atas nama Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN dicairkan oleh Bank Mandiri dan dilakukan Pencairan ke rekening atas nama Tomori Tjakra selaku Pemilik Ruko Jalan Kapasari Nomor 120, Surabaya dengan jumlah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Rupiah) ke rekening 1400000150558 atas nama TOMORI TJAKRA;<br /><br />Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 setelah Pencairan Kredit. Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN bersama Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF  meminta Saksi TOMORI TJAKRA Untuk melakukan Transfer uang pencairan yang ada di Rekening milik Saksi TOMORI TJKARA di 1400000150558 atas nama TOMORI TJAKRA dengan cara memberikan Catatan Nomor Rekening dengan rincian sebagai berikut :<br /><br />1. Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1400001505586 atas nama TOMORI TJAKRA sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) Sebagai Sisa Pembayaran Pembelian Ruko;<br /><br />2. Rekening Bank Mandiri 1420088578579 atas nama CONEC USAHA ANAK NEGERI sebesar Rp. 1.300.000.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) sebagai pembayaran hutang; <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEilt_GuGKEZab5NgWaXuQcuzdkw6fpwxepk57-I6i6pw1ckfSPbU4eBoru_Mxj1PMlq8hcKSAksrprSPvHE7l2uZjCCMdRMyq7wFZjKdNVJcP2giVnCL55YzdNk7aCNFYUZWJWJ-DyHaGYU1K0bVz4F7AQURaJGAIzzlyPx2Tq3zlBgR1PCyBiHEzdC=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEilt_GuGKEZab5NgWaXuQcuzdkw6fpwxepk57-I6i6pw1ckfSPbU4eBoru_Mxj1PMlq8hcKSAksrprSPvHE7l2uZjCCMdRMyq7wFZjKdNVJcP2giVnCL55YzdNk7aCNFYUZWJWJ-DyHaGYU1K0bVz4F7AQURaJGAIzzlyPx2Tq3zlBgR1PCyBiHEzdC=w640-h288" width="640" /></a></div>3. Rekening Bank Mandiri 1420011558300 atas nama Saksi HERMAN LUKIYANTO sebesar Rp. 187.500.000,- dengan Rincian ; Rp. 87.500.000 sebagai pembayaran bunga pinjaman uang atau hutang,; Fee Saksi MUHAMAD ABDUR ROUF sebesar Rp. 40.000.000 karena telah membantu proses Permohonan Kredit Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN dan uang Fee Terdakwa NUR HIDAYAT Selaku Surveyor dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Agus Firdaus dan Rekan serta Saksi MUHAMMAD IBNU SOBIRIN Selaku Surveyor dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Ayon Suherman dan Rekan sebesar Rp. 60.000.000,- karena telah membantu mengeluarkan nilai Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah) atas objek Jaminan Kredit Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN;<br /><br />Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019 Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF meminta Saksi HERMAN LUKIYANTO mentransfer uang yang ada di Rekening atas nama Saksi HERMAN LUKIYANTO sebesar Rp. 187.500.000,- ke Rekening Bank Mandiri 1400017657330 atas nama Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF sebesar Rp. 100.000.000,-.<br /><br />Bahwa pada tanggal 29 Juni 2019 terhadap uang Rp. 100.000.000 yang berasal dari Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN melalui Rekening Saksi HERMAN LUKIYANTO, Saksi MUHAMAD ABDUR ROUF melakukan Transfer ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1410014201610 atas nama Saksi DEWI SAFITRI RIZQUNA sebesar Rp. 60.000.000,- yang merupakan Istri dari Saksi MUHAMMAD IBNU SOBIRIN Surveyor KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Ayon Suherman dan Rekan, <br /><br />Sebagai fee kepada Terdakwa NUR HIDAYAT Selaku Surveyor dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Agus Firdaus dan Rekan dan Saksi MUHAMMAD IBNU SOBIRIN Selaku Surveyor dari KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Ayon Suherman dan Rekan yang selanjutnya uang tersebut ditarik tunai oleh Saksi MUHAMMAD IBNU SOBIRIN di bagi masing-masing sebesar Rp, 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan Terdakwa NUR HIDAYAT sebagai imbalan bantuan membuat Penilaian harga terhadap objek berupa Ruko Jalan Kapasari Nomor 120, Surabaya sebesar Rp. 5.000.000.000,<br /><br />Bahwa sejak dilakukan Pencairan pada tanggal 28 Juni 2018 Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN sama sekali tidak pernah melakukan Pembayaran terhadap Kredit yang diberikan oleh Pihak Bank Mandiri dan pada tanggal 01 Februari 2019 Kredit Pemilikan Ruko milik Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN dinyatakan dalam Kondisi Macet atau Collectibility 5 Total Kewajiban Rp. 4.451.749.598.13 dengan rincian : <br />a. Hutang Pokok    : Rp.3.500.000.000,00<br />b. Bunga berjalan    : Rp. 717.250.315.19,-<br />c. Denda        : Rp. 225,774,282,94<br />d. Biaya Lain-lain    : Rp. 8.725.000,-<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhExnGFOlBUMis1UcsS4o7Kru7nB5N4a5QFmvkX28-PY8h2zymr0OVI8m15aoEyJTo7-UHor8EpnW7FhFOV_Z6JVkIFvNHnbnT90M_4XaXHiQlik7WI3qLOQzIkUNmvmXYWMqpLAeVTup1ze2Qxf_Qom7VoSAzy692tAovMazxmt3xTXOP1v2Ub62kp=s1600" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhExnGFOlBUMis1UcsS4o7Kru7nB5N4a5QFmvkX28-PY8h2zymr0OVI8m15aoEyJTo7-UHor8EpnW7FhFOV_Z6JVkIFvNHnbnT90M_4XaXHiQlik7WI3qLOQzIkUNmvmXYWMqpLAeVTup1ze2Qxf_Qom7VoSAzy692tAovMazxmt3xTXOP1v2Ub62kp=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa ternyata dalam pengajuan Permohonan Kredit Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN memberikan informasi dan dokumen yang tidak benar dan di palsukan. :<br />1. Bahwa Harga Pembelian terhadap Ruko Jalan Kapasari No 120 Surabaya dengan Sertifikat Hak Milik No K 595/Kelurahan Kapasan, Surat Ukur Tanggal 17-7-1985 No 510 Luas 143 M2, Atas nama Tjia Juwita Sohilait bukan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) akan tetapi hanyalah Rp. 2.100.000.000,- (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah) hal tersebut di lakukan agar dapat memperoleh jumlah kredit yang lebih besar dari seharusnya ; <br /><br />2. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Surabaya dengan NIK 3678310707810006 atas nama ERIK KURNIAWAN, Alamat Jalan Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep dan KTP Kota Surabaya dengan NIK 3578314707880006 atas nama JESIE ADHISTIA, Alamat Jalan Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep yang dijadikan dasar legalitas identitas berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) KTP tersebut tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, akan tetapi yang ada Data Atas nama :<br /><br />1. Erik Kurniawan dengan NIK 3515080707800002 dengan nomor KK  3578311804180006 dengan alamat Jalan Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep kemudian NIK Nomor 3515080707800002 mengalami perubahan Data atau perpindahan dengan nama ERIC KURNIAWAN, Nomor KK 3515082605090004 dengan Alamat Jl Singamangaraja 45 RT 18 RW 04 Kelurahan Lemahputro Kec Sidoarjo Kota Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.<br /><br />2. Atas Nama JESSIE ADHISTIA dengan NIK 3515084707870004 dengan Nomor KK 3515082605090004 alamat Jalan Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep kemudian NIK 3515084707870004 mengalami perubahan Data atau perpindahan dengan nama JESSIE ADHISTIA Nomor KK 3515082605090004 dengan Alamat Jl Singamangaraja 45 RT 18 RW 04 Kelurahan Lemahputro Kec Sidoarjo Kota Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. <br /><br />3. Kartu Keluarga Nomor 3578380101086279 Nama Kepala Keluarga ERIK KURNIAWAN Alamat Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep Kota Surabaya Jawa Timur berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kartu Keluarga (KK) tersebut tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya akan tetapi yang terdaftar adalah Kartu Keluarga Nomor 357831180180006 Alamat Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep Kota Surabaya Jawa Timur;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh_hPB9aCkfTMlRSrK4IGhnOTg9EO31H5HhTeBKr-Z2hyqXsSJDQ2MWxX7tsul2bBFRc4rl52twtTRCi9B5PQQ6QcXOKniEVe1w-yN0lrNnFfJ5NQcyAOhrE7Gjmoru111WOBS5oy1NS_IUIGe7mUGF0Av9xjVDRf5ESQ8EAqpX5oTYqyw8wnwXrzIB=s1600" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh_hPB9aCkfTMlRSrK4IGhnOTg9EO31H5HhTeBKr-Z2hyqXsSJDQ2MWxX7tsul2bBFRc4rl52twtTRCi9B5PQQ6QcXOKniEVe1w-yN0lrNnFfJ5NQcyAOhrE7Gjmoru111WOBS5oy1NS_IUIGe7mUGF0Av9xjVDRf5ESQ8EAqpX5oTYqyw8wnwXrzIB=w640-h288" width="640" /></a></div>Hal tersebut dilakukan agar Kolektibilitas Kredit hasil IDEB OJK Calon Debitur/Spouse yang sedang berjalan terlihat bersih dan Kolektibilitas Kredit lainnya yang menggunakan KTP dengan NIK 3515080707800002 tidak terbaca<br /><br />4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Kecil) Nomor : 503/5135.A/436.611/2014 atas nama UD. PO Lumbung Rejeki Makmur atas nama Penanggungjawab Erik Kurniawan, Alamat Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep Kota Surabaya dan Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan Nomor 503/4126.0/436.6.11/2014 tanggal 06 Januari 2014, Atas nama Perusahaan PO. Lumbung Rejeki Makmur, UD Alamat Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep Kota Surabaya yang dijadikan dasar legalitas usaha berdasarkan Dokumen Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Surabaya juga tidak benar karena berdasarkan Data Perdagangan Dan Perindustrian Kota Surabaya SIUP dengan Nomor 503/5135.A/436.611/2014 Tanggal 30 Mei 2014 bukan atas nama UD. PO Lumbung Rejeki Makmur <br /><br />Akan tetapi atas nama CV. Restu Laksa Utama dengan Penanggungjawab Mahendra Judyanto alamat Jalan Ketintang Baru IX/29 Kel Ketintang Kec Gayungan Surabaya Kemudian kami juga pernah mengeluarkan SIUP dengan Nomor 503/5136.A/436.611/2014  Tanggal 30 May 2014 atas nama Toko Sumber Agung Penanggungjawab Kwa Wanto Kusuma Majo Alamat Jalan Raya Pakal No 25 Kel Pakal Kec Pakal Surabaya dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 503/4126.D/436.6.11/2014  bukan atas nama PO Lumbung Rejeki Makmur akan tetapi atas nama Lentang Gemebyar. <br /><br />Bahwa UD PO Lumbung Rejeki Makmur memiliki SIUP dengan Nomor : 503/162.A/436.7.17/2018 Tanggal 08 Januari 2018 atas nama UD PU Lumbung Rejeki Makmur dan TDP Nomor : 503/165.B/436.7.17/2018 Tanggal 08 Januari 2018 atas nama UD PU Lumbung Rejeki Makmur. Hal tersebut dilakukan agar seolah memiliki Usaha yang sudah berjalan lebih dari dua tahun sesuai dengan Persyaratan Kredit KPR Bank Mandiri. <br /><br />Bahwa terhadap Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 8620382168 atas nama ERIK KURNIAWAN, Alamat Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep Kota Surabaya, Periode November 2017 sampai dengan April 2018 yang disampaikan sebagai tempat penampungan atau perputaran Usaha UD PO Lumbung Rejeki Makmur juga adalah tidak benar, <br /><br />Karena Lumbung Rejeki makmur adalah UD yang baru didirikan pada Januari 2018 berdasarkan SIUP dengan Nomor : 503/162.A/436.7.17/2018 Tanggal 08 Januari 2018 atas nama UD PO Lumbung Rejeki Makmur dan TDP Nomor : 503/165.B/436.7.17/2018 Tanggal 08 Januari 2018 atas nama UD PO Lumbung Rejeki Makmur;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj6fqqfHikSvqY0Tryw5BzTBCRAO6ZKOq9xFtHRgqM_B2k-89vDbde8KKgbYMh1c0E-8gC5hobQhwb_Arl7HhPlrAWpcrLKnKTehLUBYwlVRQ1CTZVfBQzNsOibWPSbWmIgKtysxMvVQgQ5SulF0a1Yf7hQ34dd_z5RsL7T_F3UqKLZJd3dPdSjGtOF=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEj6fqqfHikSvqY0Tryw5BzTBCRAO6ZKOq9xFtHRgqM_B2k-89vDbde8KKgbYMh1c0E-8gC5hobQhwb_Arl7HhPlrAWpcrLKnKTehLUBYwlVRQ1CTZVfBQzNsOibWPSbWmIgKtysxMvVQgQ5SulF0a1Yf7hQ34dd_z5RsL7T_F3UqKLZJd3dPdSjGtOF=w640-h288" width="640" /></a></div>Hal tersebut dilakukan agar seolah Pemohon Kredit memiliki Penghasilan yang dapat diverifikasi dengan minimum penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dan memiliki kemampuan bayar sesuai dengan jumlah kredit yang di mohonkan;<br /><br />1. Bahwa dalam pelaksanaan Survey Tempat Usaha Saksi ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN menunjukkan “Meido” yang terletak di Ruko Parkway MP 2 No 104 Pakuwon City. Surabaya sebagai usaha UD PO Lumbung Rejeki Makmur milik Saksi ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN dan rumah Alamat Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep Kota Surabaya Jawa Timur sebagai rumah milik Saksi ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN <br /><br />Pada faktanya “Meido” adalah bukanlah bagian dari UD. PO Lumbung Rejeki Makmur akan tetapi “Meido” adalah Brand dari PT Meido Jaya Cemerlang yang didirkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 02 Tanggal 02 Agustus 2017 dengan Direktur Utama Nyonya Jessie Adhistia dengan KTP NIK 3515084707870004 dan Rumah Alamat Waterfront WP 1/37 Citraland RT 002 RW 006 Kel Made Kec Sambikerep Kota Surabaya Jawa Timur yang di akui sebagai rumah milik Saksi ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN adalah juga bukan merupakan rumah milik Saksi ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN akan tetapi hanyalah rumah Sewa. Hal tersebut dilakukan agar seolah-olah UD. PO Lumbung Rezeki Makmur yang dijadikan dasar Usaha Sumber Pengembalian benar ada dan beroperasi. <br /><br />2. Bahwa dalam proses verifikasi income Saksi ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN meminta Saksi TOMORI TJAKRA selaku Suami Saksi TJIA JUWITA SOHILAIT selaku Pemilik Ruko Jalan Kapasari No 120, Surabaya untuk mengaku menjual ruko seharga Rp. 5.000.000.000,- pada saat dilakukan konfirmasi oleh pihak Bank Mandiri padahal sebenarnya harga ruko tersebut adalah Rp. 2.100.000.000,- sehingga setelah di konfirmasi oleh Pihak Bank Mandiri, Saksi TOMORI TJAKRA menjawab bahwa ruko tersebut di beli oleh Saksi ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN seharga Rp. 5.000.000.000,- Hal tersebut di lakukan agar dalam Proses verifikasi pihak Bank Mandiri meyakini Informasih yang diberikan bahwa Harga Pembelian Ruko sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima Milyar Rupiah);<br /><br />3. Bahwa terhadap Hasil Penilaian yang dilakukan Oleh KANTOR JASA PENILAI PUBLIK AYON SUHERMAN dan Rekan dengan laporan Nomor : 052106/02/ASR.02/MDR/TS/18 Tanggal penilaian 15 Mei 2018 dengan Nilai sebesar Rp. 5.042.500.000 dan KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Agus Firdaus dan Rekan dengan Laporan Nomor: 679/KANTOR JASA PENILAI PUBLIK-AF-SBY/BM-CLBC/V/2018 Tanggal Penilaian 15 Mei 2018 dengan Nilai sebesar Rp5.068.900.000 merupakan nilai yang telah di manipulasi oleh Saksi MUHAMMAD IBNU SHOBIRIN dan Saksi NUR HIDAYAT sesuai dengan permintaan dari Terdakwa ERIC KURNIAWAN Bin SUGIANTO Als ERIK KURNIAWAN melalui Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF. Karena berdasarkan Penilaian KANTOR JASA PENILAI PUBLIK Husni, Joediono dan Rekan Nomor Laporan : 00090/2.0021-02/PI/07/PS.0138/1/II/2019 Tanggal 22 Februari 2019 atas aset Jalan Kapasari No 120, Surabaya dengan Nilai Rp. 2.357.100.000,<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjlfH4DmQf18czGXlmgJmlHZbipNDSpezwebnHaCwc8IjDtBMeuY-houDxX-ec1zpXMA4nxc4eH6bUQ37YdAEvOx5Ptt4MkP1q6jiozpZbgOdtTIpJciXfWHXC8Jp3PXPhFHSG1GgRudi97O4FKyccadLV6h96i717bf1TJu2omjImugRHYnXHOM2NI=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjlfH4DmQf18czGXlmgJmlHZbipNDSpezwebnHaCwc8IjDtBMeuY-houDxX-ec1zpXMA4nxc4eH6bUQ37YdAEvOx5Ptt4MkP1q6jiozpZbgOdtTIpJciXfWHXC8Jp3PXPhFHSG1GgRudi97O4FKyccadLV6h96i717bf1TJu2omjImugRHYnXHOM2NI=w640-h288" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan Terdakwa NUR HIDAYAT selaku Penilai atau Surveyor pada Kantor Jasa Penilai Publik AGUS, FIRDAUS dan REKAN bersama dengan Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN selaku Debitur KPR Bank Mandiri Cabang Merr, Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF  selaku sales marketing Bank Mandiri Cabang Merr dan saksi MUHAMMAD IBNU SOBIRIN selaku penilai atau surveyor Kantor Jasa Penilai Publik AYON SUHERMAN & REKAN bertentangan dengan :<br /><br />1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, Pasal 41 ayat (2) menyatakan Penilai Publik dalam memberikan penilaian harus bebas dari pengaruh pihak lain yang berpotensi mengakibatkan hasil pekerjaan penilaian tidak objektif atau tidak independen;<br /><br />2. Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Perkereditan Bagi bank Umum Angka 441 tentang Permohonan Kredit menyatakan Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh bank termasuk riwayat perkreditannya pada bank lain<br /><br />3. Memorandum Prosedur Nomor : 003/MPK/RMC.PCP/2018 Tanggal 19 Januari 2018 Perihal Penyesuaian Proses Kredit Segmen Consumer (mortgage, Personal loan dan Kartu Kredti) Lampiran 2.A Risk Acceptance Criteria (RAC) I.A.1 Mandiri KPR adalah Kredit yang diberikan oleh Bank kepada Perorangan/Individual untuk membiayai pembelian rumah tinggal/rumah Toko (ruko)/Rumah Kantor (Rukan)/Rumah Susun hunian (Apartemen)/Rumah Susun Non Hunian (Kios/Small Office home Office (SOHO)). Dengan syarat Dokumen untuk Wiraswasta:<br /><br />Dokumen Pribadi :<br />1. Asli Aplikasi di isi dengan Lengkap dan benar<br />2. Fotocopy KTP Calon Debitur dan Suami/Istri<br />3. Fotocopy Kartu Keluarga<br />4. Fotocopy Surat Nikah<br />5. Fotocopy NPWP Pribadi/SPT Pribadi<br />6. Surat Pernyataan menegani Fasilitas KPR yang sudah diterima maupun sedang dalam Proses Pengajuan Permohonan baik di bank Maupin di bank lain;<br />7. Surat Perjanjian Pemisah Harta (jika Ada)<br /><br />Dokumen Penghasilan<br />1. Fotocopy Rekening tabungan/Giro (R/K) Pribadi 3 bulan terakhir;<br />2. Fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan (Neraca dan L/R) dan fotocopy Bukti/Catatan transaksi bisnis<br />3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan beserta Perubahan dan ijin-ijin usaha : TDP dan SIUP<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhC4V7wkWGH2iJfg4MfqZQrmdTnvl4tVVOiyrwtmlc7920BCRpRJbrJEnRog2jysT3HP50cj1jA8_V4ErUIKRFvKd7KuY6h673MA9UrcjvA5yMYr4uW81VnHaDRFVdVFO-mRZEKgIjhBvIyvvAZBJjdwJJ1GzeFSQkG3vLJKVT4V6HdUII8XNIJs0EP=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhC4V7wkWGH2iJfg4MfqZQrmdTnvl4tVVOiyrwtmlc7920BCRpRJbrJEnRog2jysT3HP50cj1jA8_V4ErUIKRFvKd7KuY6h673MA9UrcjvA5yMYr4uW81VnHaDRFVdVFO-mRZEKgIjhBvIyvvAZBJjdwJJ1GzeFSQkG3vLJKVT4V6HdUII8XNIJs0EP=w640-h288" width="640" /></a></div>Dokumen Agunan<br />1. Fotocopy Sertifikat tanah dan objek Agunan;<br />2. IMB/IMP/Ijin Pendahulaun mendirikan Bangunan dan PBB terakhir<br />1.Memorandum Prosedur Nomor : 003/MPK/RMC.PCP/2018 Tanggal 19 Januari19<br />2. Januari 2018 Perihal Penyesuaian Proses Kredit Segmen Consumer (mortgage, Personal loan dan Kartu Kredti) Lampiran 4 Petunjuk Teknis Operasional Consumer Loans BAB V setelah Debitur mengajukan Permohonan selanjutnya dilakukan Verifikasi dan Investigasi atas informasi yang diberikan dengan cara kunjungan langsung maupun melalui telepon.<br /><br />3. Bahwa berdasarkan Memorandum Prosedur Nomor : 003/MPK/RMC.PCP/2018 Tanggal 19 Januari19 Januari 2018 Perihal Penyesuaian Proses Kredit Segmen Consumer (mortgage, Personal loan dan Kartu Kredti) Lampiran 4 Petunjuk Teknis Operasional Consumer Loans BAB V BAB VI melakukan Verifikasi Agunan dengan meminta Pihak Penilaian Independet (KJPP) untuk melakukan Penilaian atau Penilai Intenal.<br /><br />4. Bahwa berdasarkan Standar Penilaian Indoensia (SPI) Edisi VII-2018 Standar Penilaian Indoensia 101 (SPI 101) Tentang Nilai Pasar sebagai Dasar Nilai Poin 5.0 Pernyataan Standar menyatakan Untuk melaksanakan penilaian yang memenuhi SPI 101 dan KPUP, Penilai Wajib mematuhi semua bagian KEPI 5.1 Dalam Pelaksanaan dan Pelaporan Estimasi Nilai Pasar, Penilai Harus menyusun penilaian secara lengkap dan mudah di mengerti serta tidak menimbulkan kesalapahaman <br />a. Memastikan Estimasi Nilai Pasar didasarkan pada data pasar;<br />b. Memastikan estimasi Nilai Pasar dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian yang sesuai. <br /><br />2. Kode Etik Penilaia Indonesia (KEPI) Edisi VII-2018 Poin 4.0 Prinsip Dasar Etik. 4.2 Objektivitas a. Prinsip Objektivitas mewajibkan penilai bekerja secara Profesional, tidak memihak, tidak memiliki kepentingan terhadap objek Penugasan atau tidak dipengaruhi orang lain;<br /><br />3. Standar Prosedur Sumber Daya Manusia (SPSDM) tanggal 20 Maret 2018 dimana Sales Retail Generalis Bank Mandiri memiliki kewajiban bekerja dengan integritas, beretika, jujur, Profesional dan oenuh disipilin, kemudian dilarang meminta, menerima, atau menyetujui untuk meminta atau menerima imbalan baik dalam bentuk uang, barang atau Pelayanan atau yang di persamakan dengan itu, untuk kepentingan pribadi atau keluarga atau pihak lain; <br /><br />4. Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor : R08.SBN/098/KPR/2018<br />Nomor 21 Tanggal 26 Juni 2018 Bagian I Ketentuan Kredit “Tujuan Kredit adalah untuk pembiayaan terhadap Pembelian tanah dan Bangunan Rumah Toko untuk di miliki oleh Debitur atau istri Debitur”.<br /><br />“Bahwa Pembayaran kembali dilakukan melalai 120 kali Angsuran yang di bayarkan setiap bulan selambat lambatnya pada tiap-tiap tanggal 05 dan untuk pertama di bayarakan pada tanggal 05 Agustus 2018 dengan besaran Angsuran Rp. 41.090.364,- perbulan”. <br /><br />Bahwa perbuatan Terdakwa NUR HIDAYAT selaku Penilai atau Surveyor pada Kantor Jasa Penilai Publik AGUS, FIRDAUS dan REKAN bersama dengan Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN selaku Debitur KPR Bank Mandiri Cabang Merr, Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF  selaku sales marketing Bank Mandiri Cabang Merr dan saksi MUHAMMAD IBNU SOBIRIN selaku penilai atau surveyor Kantor Jasa Penilai Publik AYON SUHERMAN & REKAN telah memperkaya Terdakwa NUR HIDAYAT sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgCzDWyo3c68iTC_8podglgtjUGfpNRDjhMTUAtBPt-f9FNrywWG4J1m7DUqftLELe5IeLt7VT7i_awOL8ND-F1TMWWWh3iMXg1VKldxrNlKAXcWRPGerdIEKM90C-Asx_emNk1X2BPHcdPplgf22DBAfvJ6ulX18oYx6LO8avCsmjkMssJAdWAKGH6=s1040" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="1040" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgCzDWyo3c68iTC_8podglgtjUGfpNRDjhMTUAtBPt-f9FNrywWG4J1m7DUqftLELe5IeLt7VT7i_awOL8ND-F1TMWWWh3iMXg1VKldxrNlKAXcWRPGerdIEKM90C-Asx_emNk1X2BPHcdPplgf22DBAfvJ6ulX18oYx6LO8avCsmjkMssJAdWAKGH6=w640-h288" width="640" /></a></div>Atau orang lain yaitu  Saksi MUHAMMAD ABDUR ROUF sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah), Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN sebesar Rp. 3.400.000.000 (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah), Saksi MUHAMMAD IBNU SOBIRIN sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); <br /><br />Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NUR HIDAYAT selaku Penilai atau Surveyor pada Kantor Jasa Penilai Publik AGUS, FIRDAUS dan REKAN bersama dengan Saksi ERIC KURNIAWAN Als ERIK KURNIAWAN selaku Debitur KPR Bank Mandiri Cabang Merr, Saksi MUHA MMAD ABDUR ROUF selaku sales marketing Bank Mandiri Cabang Merr dan saksi MUHAMMAD IBNU SOBIRIN selaku penilai atau surveyor Kantor Jasa Penilai Publik AYON SUHERMAN & REKAN telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Investigasi nomor IAU.SIV/ST.73/2021 tanggal 19 November 2021 terhadap Pemberian Kredit dari Bank Mandiri kepada Sdr. Erik Kurniawan pada Tahun 2018 dari Specialist Investigator di Senior Investigator PT Bank Mandiri (Persero). <br /><br />Perbuatan Terdakwa NUR HIDAYAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Kasus Dugaan Korupsi Bank Mandiri Sebesar Rp3.5 M, Empat Terdakwa Diadili

#Siapa yang “selamat” atas raibnya duit Bank Mandiri Cabang Merr Surabaya sebesar Rp3.5 miliar pada tahun 2018? Apakah hanya tanggung jawab ...

»