Toko Kedai Bubuk Surabaya Disegel Dinkes dan BPOM Surabaya Karena Tidak Memiliki Ijin Edar

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">Sumber menyebutkan : <i>"Pada tahun 2021, Polda Jatim pernah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada salah seorang pegawai Toko Kedai Bubuk Surabaya karena diduga tidak memiliki ijin dan TDP, namun hasilnya tidak diketahui"</i></span><br /><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicskAPLCHd7VSZAuVuAdWTHP2v4HrzxJXrvWyFG9S8rhtaKiQDKfLU9WGu8K5qH1qZobmMSXP4bvZvDq2n0WkqkQSblstur59fiYkJSAOYuMtozzBYwMeMLEvVpzeJKXudOLYqWESqHu5VyS9bC7-7k4LJWgvW7NWLCvm4aplv1p5FWqjehXRCWuDS0sA/s680/IMG_20151203_102255.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="382" data-original-width="680" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicskAPLCHd7VSZAuVuAdWTHP2v4HrzxJXrvWyFG9S8rhtaKiQDKfLU9WGu8K5qH1qZobmMSXP4bvZvDq2n0WkqkQSblstur59fiYkJSAOYuMtozzBYwMeMLEvVpzeJKXudOLYqWESqHu5VyS9bC7-7k4LJWgvW7NWLCvm4aplv1p5FWqjehXRCWuDS0sA/w640-h360/IMG_20151203_102255.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Foto Google</span><br /></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Masyarakat perlu berhati-hati untuk mengkonsumsi makanan dan minuman terutama jenis minuman instan atau minuman bubuk yang belum mendapat ijin edar dari Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta ijin halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)<br /><br />Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPOM Kota Surabaya, melakukan tindakan tegas dengan menyegel sejumlah jenis minuman serbuk instan atau minuman bubuk milik Toko Kedai Bubuk Surabaya di Jl. Manyar Sambongan No.68 RT.005/RW.003, Kertajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60282 karena tidak memiliki ijin edar dan pelabelan yang tidak standar<br /><br />Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina S.KM, M.Kes kepada <i>beritakorupsi.co</i> melalui telepon (pesan WhastApp) pada Jumat, 15 Desember 2023 <br /><br /><i>“Sudah Kita lakukan kunjungan dan supervisi ke lokasi tersebut sebanyak 3x pada tanggal 24 November 2023, 28 November 2023 dan 05 Desember 2023 melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terpadu secara terintegrasi bersama BPOM Surabaya,”</i> kata Nanik<br /><br />Kadinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina S.KM, M.Kes menjelaskan, “Tindak lanjut yang telah kami lakukan sesuai hasil temuan supervisi tersebut yaitu :<br /><br />1. Penertiban administrasi terkait pelabelan yang tidak standar, produk yang tidak memiliki izin edar dilakukan pengamanan di tempat/disegel.<br /><br />2. Telah disampaikan surat peringatan ke Toko Kedai Bubuk terkait hasil pemeriksaan tanggal 28 November 2023 di Jl. Manyar Sambongan 68. Dengan adanya surat peringatan ini sebagai tindak lanjut pengawasan produk yang disegel,” ujarnya<br /><br />Lebih lanjut Kadinkes Kota Surabaya Nanik Sukristina S.KM, M.Kes menjelaskan, “pada surat peringatan disampaikan untuk melakukan perbaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah surat ini diterima, apabila belum ada surat balasan maka akan ditindaklanjuti dengan surat peringatan kedua sesuai ketentuan berlaku”.<br /><br />Sebelumnya. Narasumber beritakorupsi.co menjelaskan, bahwa Toko Kedai Bubuk Surabaya menjual sebanyak 51 jenis rasa minuman bubuk milik Toko Kedai Bubuk Surabaya. Dan dari 51 jenis rasa terbut, hanya 8 yang memiliki ijin dari Dinkes dan BPOM<br /><br /><i>“Ada lima puluh satu (51) jenis rasa dan hanya delapan (8) yang memiliki ijin. Sisanya mengikuti yang delapan (8),”</i> kata sumber kepada beritakorupsi dalam wawancara khusus<br /><br />Sumber yang minta namanya tidak disebut demi keamanan dirinya mejelaskan, pada tahun 2021, Polda Jawa Timur penah mendatangi Toko Kedai Bubuk Surabaya di Jl. Manyar Sambongan No.68 Kertajaya, Surabaya dan melakukan pemanggilan terhadap salah seorang pegawai sertai diminta keterangan tentang ijin, tanda daftar perusahaan dan pajak<br /><br /><i>“Dipanggil dan ditanya ijin, TDP (tanda daftar perusahaan), NPWP dan pajak. Ada tapi yang di pusat di Bekasi,”</i> ujar sumber<br /><br />Pertanyaannya adalah, bagaimana hasil temuan dan pemeriksaan penyidik Polda Jatim terhadap salah seorang pegwai Toko Kedai Bubuk Surabaya? <br /><br />Sementara temuan Dinkes dan BPOM Surabaya menemukan bahwa jinis minuman bubuk yang dijual Toko Kedai Bubuk Surabaya tidak memiliki ijin edar dan pelabelan yang tidaksesuai  standar<br /><br />Apakah ada perberdaan dari hasil temuan Dinkes dan BPOM Surabaya pada November - Desember 2023 dengan penyidik Polda Jatim pada tahun 2021?<br /><br />Sementara informasi yang diperoleh dari narasumber tersubut, <i>beritakorupsi.co</i> pun beberapkali mengkonfirmasi ke pemilik Toko Kedai Bubuk Surabaya melalui pesan dan telepon WhastApp ke Nomor 62856881xxxx <br /><br />Hingga berita ini ditayangkan dilaman <i>beritakorupsi.co</i>, tak ada respon sekalipun terlihat status aktif (online) di WhastApp. Dari foto profil WhatsApp, sepertinya salah seorang pegawai negeri spil (PNS) atau ASN (Apratur Spil Negra) di DKI Jakarta.<br /><br />Dilansir dari <i>https://javalandcoffee.id/ dan https://javalandcoffee.id/cabang_new/#surabaya</i>, Toko Kedai Bubuk Surabaya berpusat di Jl. DR.Ratna No.19 RT.02/RW.01, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat 17412 dengan nama Kedai Bubuk Minuman<br /><br />Kedai Bubuk Minuman ini memiliki cabang di 32 Kabupaten/Kota di Indonesia, yaitu; Kedai Bubuk Surabaya, Kedai Bubuk Yogyakarta, Kedai Bubuk Jakarta Timur, Kedai Bubuk Bogor, Kedai Bubuk Banjarmasin, Kedai Bubuk Bandung, Kedai Bubuk Jakarta Selatan, Kedai Bubuk Cibubur, Kedai Bubuk Karanglo, Kedai Bubuk Cirebon, Kedai Bubuk Cikarang, Kedai Bubuk Karanglo, Kedai Bubuk Serang, Kedai Bubuk Bali, <br /><br />Lalu Kedai Bubuk Tangerang, Kedai Bubuk Palembang, Kedai Bubuk Lampung, Kedai Bubuk Tangerang Selatan, Kedai Bubuk Batam, Kedai Bubuk Medan, Kedai Bubuk Jakarta Barat, Kedai Bubuk Depok, Kedai Bubuk Jambi, Kedai Bubuk Semarang, Kedai Bubuk Karawang, Kedai Bubuk Jakarta Utara, Kedai Bubuk Makassar, Kedai Bubuk Tasikmalaya, Kedai Bubuk Bengkulu, Kedai Bubuk Balikpapan, Kedai Bubuk Bandung Selatan dan Kedai Bubuk Lombok<br /><br />Pertanyaannya adalah, bagaiman pengawasan dari Dinas Kesehatan dan BPOM serta MUI setempat di 32 Kabupaten/Kota di Indonesia?. (*) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Toko Kedai Bubuk Surabaya Disegel Dinkes dan BPOM Surabaya Karena Tidak Memiliki Ijin Edar

Sumber menyebutkan : "Pada tahun 2021, Polda Jatim pernah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada salah seorang pegawai Tok...

»

Dua Terdakwa Korupsi Pupuk Bersubsidi Sebesar Rp491 Juta Di Vonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Apakah hanya Kedua Terdakwa (Sudiyanto dan Mubin) yang bersalah dalam penyaluran Pupuk bersubsidi wilayah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada tahun 2018 - 2019? Lalu Bagaimana dengan petugas PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), Kepala Desa dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang?#</span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEKYrRkncyMS2hYl_srINGTvyUKZuAHtqonY8I9vXfA1zBF_mazdUF7vgbVfemcWQSSXnRhlZpxBfNF6mJ8BbrSfwRx2D6EDWZ8al2Sb2F0zhHmoyztQwoQHrztQhIGhEqMLIdfKcdov4hEvQ0W1qYmDdKRyqolCBNdG2nwvasZHshW-vSh9IMwdMv3uw/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEKYrRkncyMS2hYl_srINGTvyUKZuAHtqonY8I9vXfA1zBF_mazdUF7vgbVfemcWQSSXnRhlZpxBfNF6mJ8BbrSfwRx2D6EDWZ8al2Sb2F0zhHmoyztQwoQHrztQhIGhEqMLIdfKcdov4hEvQ0W1qYmDdKRyqolCBNdG2nwvasZHshW-vSh9IMwdMv3uw/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Selasa, 12 Desember 2023, menjatuhkan hukuman (Vonis) pidana penjara yang berbeda terhadap 2 (dua) Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyaluran pupuk bersubsidi untuk tanaman perkebunan komoditas tebu di wilayah Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang pada tahun 2018 - 2019 yang tidak tepat sasaran dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp491.296.967,05 sesuai laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara Nomor: LHAPKKN: S-311/BHS.XI/2022 tanggal 30 November 2022.<br /><br />Kedua Terdakwa itu adalah Sudiyanto selaku Direktur CV. Kembar Jaya, dan H. Mubin, SH., MH selaku pemilik UD. Barokah di Kabupaten Jombang (perkara terpisah)<br /><br />Terdakwa Sudiyanto di Vonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dan untuk uang pengganti sebesar Rp259.235.593.445<br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Sudiyanto (Direktur CV Kembar Jaya) dan Mubin (Pemilik UD Barokah) Diadili Kerena Diduga Korupsi Pupuk Bersubsidi Sebesar Rp491 Juta - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/08/sudiyanto-direktur-cv-kembar-jaya-dan.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/08/sudiyanto-direktur-cv-kembar-jaya-dan.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkYXtGldOKlPmxROmEzf0rga2fGW6teypJmCCiEhygLuRdI8HmtBiKnsHk5DXwU1mTH3qS8Cz3WIAszQe4Tv0qcsXu9_hs6fKxTD7RFKRQEnVYB9dypXSJGEdd_uJS4yDyInbNZTmyi1JJB8DVa0NudeBwlPqqgS-5axpxootxJl03oe3y02bpDZ0ALR4/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgkYXtGldOKlPmxROmEzf0rga2fGW6teypJmCCiEhygLuRdI8HmtBiKnsHk5DXwU1mTH3qS8Cz3WIAszQe4Tv0qcsXu9_hs6fKxTD7RFKRQEnVYB9dypXSJGEdd_uJS4yDyInbNZTmyi1JJB8DVa0NudeBwlPqqgS-5axpxootxJl03oe3y02bpDZ0ALR4/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Sementara untuk Terdakwa H. Mubin, SH., MH, di Vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Untuk uang pengganti sebesar Rp Rp6.868.200 sudah dititipkan ke JPU pada saat persidangan<br /><br />Tuntutan JPU pada persidangan sebelumnya, Terdakwa Sudiyanto dituntut 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan embayar uang pengganti sebesar Rp259.235.593.445 subsider pidana penjara selama 8 (delapan) bulan<br /><br />Sedangkan tuntutan JPU terhadap H. Mubin, SH., MH adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan embayar uang pengganti sebesar Rp232.061.373.605 subsider pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) bulan<br /><br />Dari perkara ini ada yang menggelitik juga menjadi pertanyaan. Apakah hanya Kedua Terdakwa (Sudiyanto dan Mubin) ini yang bersalah dalam penyaluran Pupuk bersubsidi wilayah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada tahun 2018 - 2019? Atau ada yang pihak lain namun “tak tersentuh hukum?”<br /><br />Lalu Bagaimana dengan petugas PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), Kepala Desa dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang? Sebab dalam dakwaan dan tuntutan JPU maupun dalam fakta persidangan terungkap dengan jelas peran dari masing-masing  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhznBV8OP74rAxDYjxk1LMO8WVIX3xbs57W3o1OQzXLFU9GtC9JYQsqHRJG11sjiIWnl5qXY1JaA1JF1gLssJOqiG6F0u8wI-LAdolZJYCWRH-j_fAKMEkKGDFpdXyT7sV0nIUWkQlWY9ZNfAd5syQYgnO3Ea9A1uxzmq9d9xQHQxbk8vcpdYEjzflPvWU/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhznBV8OP74rAxDYjxk1LMO8WVIX3xbs57W3o1OQzXLFU9GtC9JYQsqHRJG11sjiIWnl5qXY1JaA1JF1gLssJOqiG6F0u8wI-LAdolZJYCWRH-j_fAKMEkKGDFpdXyT7sV0nIUWkQlWY9ZNfAd5syQYgnO3Ea9A1uxzmq9d9xQHQxbk8vcpdYEjzflPvWU/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div>Dalam dakwaan JPU menyebutkan, bahwa  mekanisme Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah : awalnya Kelompok Tani (Poktan) didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan Wilayah Binaan (PPL Wibi) melakukan musyawarah, dimana dalam musyawarah tersebut sekitar bulan April 2018, dilakukan pembahasan terkait dengan Jumlah Petani, Luas Lahan, Pola Tanam, dan Kebutuhan Pupuk.<br /><br />Selanjutnya Rekapitulasi tingkat Desa tersebut, diajukan ke tingkat Kecamatan, dan di tingkat Kecamatan dilakukan Rekapitulasi lagi (ditanda tangan tanggal 30 November 2018) untuk selanjutnya diserahkan Kepada Dinas Pertanian Kabupaten Jombang untuk dilakukan Rekapitulasi tingkat Kabupaten, <br /><br />Biasanya penyerahan RDKK tersebut (hard copy) dilakukan sebelum akhir tahun atau sekitar Desember 2018, karena setiap awal tahun atau sekitar bulan Januari tahun berikutnya sudah harus menyalurkan pupuk subsidi sesuai alokasi yang diterima. <br /><br />JPU juga menjelaskan, ternyata dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) khusus untuk sub sektor perkebunan tanaman tebu diantaranya adalah kelompok tani Kedungsari, Kelompok tani Sembujo, Kelompok Tani Sidokampir, Kelompok Tani Segodorejo, kelompok tani Ingaspendowo, Kelompok tani Wonokoyo, Kelompok Tani Krajan, kelompok tani Balongombo, kelompok tani Kedungwesi dan Kelompok tani Trawasan   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH3TgLzT9MbMAlApwQnVu3qKoRHDqsKgOLkgITZVmKqMfgnssWzVNeMgy_HKJFMhyphenhyphenEpCG5rqR6bVdN2skulS8dCEZS8mNs1FfHaGDKB9XVUJBD2rPY6rdPUC1rF9zwYkeM8G20iJKHOAWP1qZepX5EeEmaK3eW6ZNgGWTUCM96fyPRtfBDCKEyRHVWDCg/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH3TgLzT9MbMAlApwQnVu3qKoRHDqsKgOLkgITZVmKqMfgnssWzVNeMgy_HKJFMhyphenhyphenEpCG5rqR6bVdN2skulS8dCEZS8mNs1FfHaGDKB9XVUJBD2rPY6rdPUC1rF9zwYkeM8G20iJKHOAWP1qZepX5EeEmaK3eW6ZNgGWTUCM96fyPRtfBDCKEyRHVWDCg/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Ternyata para Ketua Kelompoknya tidak mau mempertanggungjawabkan RDKK yang mereka tanda tangani dengan alasan tidak pernah mendata anggota petani yang menanam tebu atau hanya sekedar disuruh tanda tangan saja oleh PPL.<br /><br />Dalam dakwaan JPU dijelaskan, seharusnya dalam Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), diawali dengan dilakukan Rapat Kelompok Tani yang di pimpin oleh Ketua Kelompok Tani dan di dampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).<br /><br />Dan setelah ada kesepakatan, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tersebut di tanda tangani oleh Ketua Kelompok Tani, Ketua Gapoktan, Kepala Desa setempat dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). <br /><br />Dan setelah di tandatangani, kemudian di serahkan kepada Petugas Admin Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di Balai Penyuluh Pertanian masing-masing Kecamatan<br /><br />Akibat perbuatan Terdakwa (Sudiyanto dan Mubin), terjadi penyaluran pupuk bersubsidi untuk tanaman perkebunan komoditas tebu di wilayah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang tidak tepat sasaran dan bertentangan dengan prinsip 6T, yaitu tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu) yang mengakibatkan negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.491.296.967,05 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Nol Lima Sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan nomor: LHAPKKN: S-311/BHS.XI/2022 tanggal 30 November 2022.      <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI_isYLauNubqFbfnIqx22f1KRuMRLLvkwQFSkcIh44kVUYT6Fce27eZXEkn7dFjfaoQELWljoPir3JlEXF9Ro9i3T30ZFlxWj6kj-DpHCfAC4d0i2JPJsdJxAK9vMSc6fevmgJ4TLVMzsK2QcEqVnbyhXdxImo_Suq7G3FtQmATW-nm6Zp9F8WYkRvik/s1600/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgI_isYLauNubqFbfnIqx22f1KRuMRLLvkwQFSkcIh44kVUYT6Fce27eZXEkn7dFjfaoQELWljoPir3JlEXF9Ro9i3T30ZFlxWj6kj-DpHCfAC4d0i2JPJsdJxAK9vMSc6fevmgJ4TLVMzsK2QcEqVnbyhXdxImo_Suq7G3FtQmATW-nm6Zp9F8WYkRvik/w640-h288/a.jpg" width="640" /></a></div><b>Pertanyaannya adalah, dari uraian JPU, apakah hanya Terdakwa Sudiyanto dan Mubin yang terlibat dalam kasus penyaluran Pupuk bersubsidi di Kabupaten Jombang atau ada pihak lain? Lalu bagaimana dengan petugas PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), Kepala Desa dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang? Apakah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang sama sekali tidak tau menahu dalam proses penyaluran pupuk bantuan pemerintah ini?</b><br /><br />Sementara putusan (Vonis) pidana penjara terhadap Terdakwa Sudiyanto dan Mubin (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) tertuang dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2023PN Sby dan Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2023PN Sby yang dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cankra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 12 Desember 2023) yang diketuai Hakim Tongani, SH., MH dan dibantu dua hakim anggota yanti Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Yuliana, SH., MH dan Rizky Wirianto, SH., MH dengan dihadiri Tim Penasehat Kedua Terdakwa, diantaranya Zainal Fanani, Andi, dkk maupun JPU Kejari Jombang serta dihadiri pula oleh Kedua Terdakwa secara Virtual (Zoom) dari rumah tahanan negara (Rutan) Kabupaten Jombang<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Kedua Terdakwa (Sudiyanto dan Mubin) melalui Penasehat Hukumnya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. “Kami pikir-pikir,” kata Penasehat Hukum Terdakwa<br /><br />Hal yang samapun disampaikan Fanani Zaelani maupun Andi selaku Penasehat Hukum Terdakwa Sudiyanto dan Mubin yang mengatakan, masih ada waktu tujuh hari untuk menentukan sikap<br /><br /><i>“Kami masih pikir-pikir dan masih ada waktu selama tujuh hari untuk menentukan sikap,”</i> ujar Fanani dan Andi kepada beritakorupsi.co seusai persidangan. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Dua Terdakwa Korupsi Pupuk Bersubsidi Sebesar Rp491 Juta Di Vonis Berbeda

#Apakah hanya Kedua Terdakwa (Sudiyanto dan Mubin) yang bersalah dalam penyaluran Pupuk bersubsidi wilayah Kecamatan Sumobito Kabupaten Jomb...

»

Saiful Ilah Selaku (Mantan) Bupati Sidoarjo Di Vonis 5 Tahun Penjara dan Mengembalikan Uang Sebesar Rp44.2 M

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><u>JPU KPK Arif Suhermanto :</u></b> “Kami masih menunggu putusan Inkrah, dan tidak menutup kemungkinan ada pengembangan adanya tindak pidana lain terkait manupulasi data pembelian tanah sesuai fakta persidangan”</span><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1rczEnnUooSM6y0gKDmvyFxop9S4eEuSIDH7h0r0YZ6klMYFATOFSk_sp_92brUN5telQn0lgrk6R0jjc2H1T51Tf2A5vPpv4uAosHTt-kyjfCHkIV4BQy_MhWWlFBn5aG2obfrPxc62LlblfxO-z4ho_CsdEov-nWtJAmb72oIal8aqzrVesYf6r_Rw/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh1rczEnnUooSM6y0gKDmvyFxop9S4eEuSIDH7h0r0YZ6klMYFATOFSk_sp_92brUN5telQn0lgrk6R0jjc2H1T51Tf2A5vPpv4uAosHTt-kyjfCHkIV4BQy_MhWWlFBn5aG2obfrPxc62LlblfxO-z4ho_CsdEov-nWtJAmb72oIal8aqzrVesYf6r_Rw/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br /><i>“Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”</i>. <br /><br />Peribasa diatas sepertinya tidak berlaku bagi Saiful Ilah atau Abah Ipul mantan Bupati Sidoarjo periode 2010 – 2015 dan 2015 – 2020 (Bupati 2 Periode) yang sebelumnya mejabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo periode 2000 - 2005 dan 2005 – 2010 mendampingi Win Hendarso sebagai Bupati<br /><br />Sebab diusia 74 tahun, Abah Ipul bukannya menghabiskan waktu tuanya hidup  bersama keluarganya sambil bercanda ria dengan anak cucu-cucunya. Melainkan jauh dari hati yang bembira.<br /><br />Karena sejak Selasa, 07 Maret 2023 hingga hari ini (Senin, 11 Desember 2023), Abah Ipul hidup dibalik terali besi alias penjara sebagai Terdakwa Korupsi Gratifikasi sebesar Rp44.212.802.754,24 yang bermula dari kasus Korupsi Suap Tangkap Tangan atau OTT KPK pada Senin, 5 Oktober 2020 (Saiful Ilah mantan narapidana dalam kasus OTT KPK)<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah Divonis 3 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 600 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2020/10/bupati-sidoarjo-saiful-ilah-divonis-3.html">http://www.beritakorupsi.co/2020/10/bupati-sidoarjo-saiful-ilah-divonis-3.html</a></span>  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya, Senin, 11 Desember 2023, menjatuhkan hukuman terhadap Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp44.212.802.754,24 subsider pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah Terpidana selesai menjalani hukuman penjara <br /></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSJqwaY-Mky43hO_jZ0nMpZdwyiYB3RiFhvNpCpOO0xBrGA9asj1O20yzNosk4IXMxw36JeoXTj8qZvWQikrSZQt8nOrSUeOLxO8N-nBMaBs4TeV4t8njoafHpD5WEaXCoo3G5w2Ilz0OD3_FIVs5S_72CMv4i11W9Cc9Iq0927uSoSmFtEFM1cjWsuEg/s640/Saiful.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSJqwaY-Mky43hO_jZ0nMpZdwyiYB3RiFhvNpCpOO0xBrGA9asj1O20yzNosk4IXMxw36JeoXTj8qZvWQikrSZQt8nOrSUeOLxO8N-nBMaBs4TeV4t8njoafHpD5WEaXCoo3G5w2Ilz0OD3_FIVs5S_72CMv4i11W9Cc9Iq0927uSoSmFtEFM1cjWsuEg/w640-h288/Saiful.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Saiful Ilah Selaku (Mantan) Bupati Sidoarjo Yang Juga Mantan Narapidana Koruptor Dituntut Pidana Penjara 5.6 Tahun Korupsi Sebesar Rp44.2 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/11/saiful-ilah-selaku-mantan-bupati.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/11/saiful-ilah-selaku-mantan-bupati.html</a><br /><br />Saiful Ilah, Mantan Bupati Sidoarjo Yang Juga Mantan Narapidana Koruptor Kembali Diadili Dalam Perkara Korupsi Gratifikasi Sebesar Rp44.2 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/08/saiful-ilah-mantan-bupati-sidoarjo-yang.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/08/saiful-ilah-mantan-bupati-sidoarjo-yang.html</a><br /><br />Sidang Korupsi Terdakwa Saiful Ilah Selaku Bupati Sidoarjo, Puluhan Pejabat Mengaku Memberikan Sejumlah Uang - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/09/sidang-korupsi-terdakwa-saiful-ilah.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/09/sidang-korupsi-terdakwa-saiful-ilah.html</a></span><br /><br />Menururut Majelis Hakim, bahwa uang sejumlah Rp44.212.802.754,24 ini, berasal dari para Kepala SKPD/OPD atau Kepala Dinas, Kepala Bagian (Kabag) di Sekretariat Daerah, para Camat, dan para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Sidoarjo dan dari beberapa pengusaha   <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuEvgin1zXJW8r_1qYxmH5Y0zjPsWRgSYYYYUKCd-j-W5k6itvZgN6OmLVFpY3DL8FV-Jpzr4Y7POPAQBZ7dFhyphenhyphenEMom3Jz5Rqg_wHxKQjKCUaC3ucADvfhLq9hK0sWOKACyTGezBENmbzIoUZzoVIbrpcR-8gsnSOgn_qAOyHY-6XI27HK59JNZ0n1uIk/s640/f.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuEvgin1zXJW8r_1qYxmH5Y0zjPsWRgSYYYYUKCd-j-W5k6itvZgN6OmLVFpY3DL8FV-Jpzr4Y7POPAQBZ7dFhyphenhyphenEMom3Jz5Rqg_wHxKQjKCUaC3ucADvfhLq9hK0sWOKACyTGezBENmbzIoUZzoVIbrpcR-8gsnSOgn_qAOyHY-6XI27HK59JNZ0n1uIk/w640-h288/f.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Alim Markus Komisaris sekaligus Presiden Direktur PT Mas Pion</span><br /></td></tr></tbody></table>Para pengusaha yang memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa Saiful Ilah, diantaranya TRI SULOWATI alias CIN CIN selaku Direktur PT Kiani Realty Tiga Bersaudara dan Direktur PT Dipta Wimala Bahagia ; NJO ANDY SURYO selaku Direktur PT Trimitra Manunggal Jaya ; SOETARTO selaku Direktur Utama PT GM Jaya Mandiri ; HENRY JOCOSITY GUNAWAN (Alm) selaku Pemilik PT Galabumi Perkasa, PT Benteng Tunggal, PT Surya Inti Permata, PT Kerta Bakti Raharja sekaligus Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jawa Timur ;  <br /><br />Dari HALIM RUSLI selaku Direktur Utama PT Integra Indocabinet ; MOCHAMAD ILYAS selaku Direktur PT Chalidana Inti Permata ; MOCH. TURINO JUNAEDI selaku Komisaris PT Indraco, Komisaris PT Indo Purnama Investama, dan Komisaris PT Purnama Indo Investama ; BOY TAUFIK ARIFIN selaku Direktur Utama PT Mutiara Mansyhur Sejahtera ; Dari PT Mutiara Andalan Sejahtera<br /><br />Dari ALIM MARKUS selaku Direktur Utama PT Maspion ; Dari PT Indal Aluminium Industry ; Dari GAGAH EKO WIBOWO selaku Direktur Utama PT Gentayu Cakra Wibowo ; Dari JOHAN TEDJA SURYA selaku Komisaris PT Griya Prima Amanda ; Dari WIDJAJA SUGIHARTO alias GLEN TJANDRA selaku Direktur PT Pondok Tjandra Indah; dari SOEDOMO MERGONOTO selaku Direktur Utama PT Santos Jaya Abadi ; BUDI SANTOSO selaku Direktur PT Sipoa Group ; SUGIONO selaku Direktur PT Sarana Dwi Makmur ; dari PT Mutiara Masyhur      <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0pFJjXn0Vb0WEoBWyZK57j9enCrM6PwxmzjZmASFxzVNcoSzBqUrbwwC7BWPzeF8nI6Yo3oCWLVEp0GVy7wciMedBNdMUve2ompPzh7zaQF6GUYFLFzbViQnYGBrno7Tn6jA7ICJK4jsY-sT2JOJ6vFzRi6QVZwjqKuUgw7ybz62a8xlaotd8hYejv9E/s640/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0pFJjXn0Vb0WEoBWyZK57j9enCrM6PwxmzjZmASFxzVNcoSzBqUrbwwC7BWPzeF8nI6Yo3oCWLVEp0GVy7wciMedBNdMUve2ompPzh7zaQF6GUYFLFzbViQnYGBrno7Tn6jA7ICJK4jsY-sT2JOJ6vFzRi6QVZwjqKuUgw7ybz62a8xlaotd8hYejv9E/w640-h288/c.jpg" width="640" /></a></div>Selain uang sebesar Rp44.212.802.754,24, Terdakwa Saiful Ilah juga menerima beberapa barang berharga dari beberapa pengusaha, yaitu berupa Hand Phone Samsung Galaxy Note8, jam tangan Merk Chopard, handphone Samsung note9, HP Samsung A6+, HP Samsung J6, Jam Tangan Patek Philipe Genve, Tas wanita merk Michael Kors, Tas merk Tumi Bravo, Tas merk Coach dan berupa 1 (satu) keping emas seberat 50 grm<br /><br />Menurut Majelis Haki, bahwa penerimaan hadiah oleh Terdakwa Saiful Ilah berupa uang yang dianggap suap adalah bertentangan dengan Undang-Undang tentang PNS/ASN maupun tentang pejabata penyelenggara negara yang dilarang menerima Uang, barang,  hadiah, diskon, tiket perjalanan dan lain-lain di dalam maupun di luar negeri<br /><br />Itulah sebabnya Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa Saiful Ilah sebagaiamana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijRARFBISTfUEpqoxCZAAnpItaiqD8CQ1Y0US3zR9-mlVaaxUu2UCJIOn7HHHY6Py8uiKh1gTjAIhiyKSUsa3bMPZp3niLIYTd71AelWdtpTc5l4f_WFQbMEgIbPZy3OvUvUMh2jDBmfUB4-4hVMmdp4qB3B7jmAepyr29RomWgRlY9PminJ2V7WT6cOI/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijRARFBISTfUEpqoxCZAAnpItaiqD8CQ1Y0US3zR9-mlVaaxUu2UCJIOn7HHHY6Py8uiKh1gTjAIhiyKSUsa3bMPZp3niLIYTd71AelWdtpTc5l4f_WFQbMEgIbPZy3OvUvUMh2jDBmfUB4-4hVMmdp4qB3B7jmAepyr29RomWgRlY9PminJ2V7WT6cOI/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, ahli, barang bukti dan alat bukti serta keterangan Terdakwa Saiful Ilah, Majelis Hakim menyatakan dalam Putusan Nomor: 70/Pid.SUS-TPK/2023/PN.Sby tanggal 11 Desember 2023, dengan amar sebagai berikut:<br /><br /><i>1. Menyatakan Terdakwa Saiful Ilah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tunggal;<br /><br />2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Saiful Ilah selama 5 (lima) tahun pidana, dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;<br /><br />3.Menetapkan lamanya penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;<br /><br />4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;<br /><br />5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Saiful Ilah membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp44.468.802.754,24 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh empat koma dua puluh empat rupiah) dukurangi dengan jumlah uang atau aset terdakwa yang disita, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;<br /><br />6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa SAIFUL ILAH untuk menduduki dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan;  </i><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDkHMKwfm31lG5LgMa1frl2tFz8e6UEwhSlGpFOeYv3M-83D_7QJ5YtDGhHZiErxu-cG18QBE1K5MZ7Gxecv23FX-fjw5Tn8DYY7NBl4iUQ64bzUtbzNLLMsA2oSc6gp1fQE_gVqjNRcsidw03i4PRxCvzYZ2aCd7Ib7-QIiAPdg3r8rUH0RMTodqJvbM/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDkHMKwfm31lG5LgMa1frl2tFz8e6UEwhSlGpFOeYv3M-83D_7QJ5YtDGhHZiErxu-cG18QBE1K5MZ7Gxecv23FX-fjw5Tn8DYY7NBl4iUQ64bzUtbzNLLMsA2oSc6gp1fQE_gVqjNRcsidw03i4PRxCvzYZ2aCd7Ib7-QIiAPdg3r8rUH0RMTodqJvbM/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Atas putusan tersebut, Terdakwa keberatan dan langsung mengatakan banding. Hal ini disampaikan oleh Mustofa, salah seorang Penasehat Hukum Terdakwa saat dihubungi beritakorupsi.co<br /><br />Menurut Mustofa, bahwa putusan Majelis Hakim diangap tidak mempertimbangkan fakta-fakat dalam persidangan. Mutofa menuding, bahwa putusan Majelis Hakim sama persis dengan tuntutan JPU KPK<br /><br /><i>“Kami langsung mengatakan banding karena putusan Majelis Hakim tidak tidak mempertimbangkan fakta-fakat dalam persidangan. Putusannya sama persis dengan tuntutan Jaksa,”</i> kata Mustofa<br /><br />Fakta-fakata yang terungkap dalam persidangan yang dikatakan Mustofa adalah, terkait para pejabat Pemda Kabupaten Sidoarjo maupun para pengusaha yang mengatakan “tidak keberatan dan iklas memberikan uang kepada Terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo<br /><br />Apa yang disampaikan oleh para saksi (pejabat dan pengusaha) dalam persidangan terkait tidak keberatan memberikan uang puluhan hingga ratusan juta kepada Terdakwa.<br /><br />Masalahnya, uang puluhan hingga ratusan juta maupun barang berharga yang diterima Terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo dari para pejabat Kabupaten Sidoarjo dan para pengusaha, tidak melapokannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 C UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001<br /><br /><i>Pasal 12 C ayat (1) : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Pasal 12 C ayat (2) : Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima   </i><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQuHAAM9NTBdk1evw8qhrx25fu84N63rP8ABxSDKtAfPQt3y0LLfIkhRCFGY4QIhjaFJeXpT6xIeKpqO_rknHfC3pTW0IbF4kd2Bi8FrHoW76kwPwMfoTHQucp6rBkehS1fufCEAJ2lPKLkIiVu3dz0QPFxjm5b2qFpMNeCMI3g3oeYC2c1NTx11lDdXQ/s640/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQuHAAM9NTBdk1evw8qhrx25fu84N63rP8ABxSDKtAfPQt3y0LLfIkhRCFGY4QIhjaFJeXpT6xIeKpqO_rknHfC3pTW0IbF4kd2Bi8FrHoW76kwPwMfoTHQucp6rBkehS1fufCEAJ2lPKLkIiVu3dz0QPFxjm5b2qFpMNeCMI3g3oeYC2c1NTx11lDdXQ/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Peratanyaannya adalah, apakah setiap penerimaan uang maupun barang berharga oleh Terdakwa Saiful Ilah selaku Bupati dari para pejabat Kabupaten Sidoarjo dan para pengusaha sudah melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi?<br /><br />Tidak hanya dalam UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 diatur, tetapi juga diatur; <br /><i>1. Pasal 5 angka 4 UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang berbunyi “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: Tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme”.<br /><br />2. Pasal 28 huruf d UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”.<br /><br />3. Pasal 76 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”.</i><br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV4RnBUSxxksRofzc6v0HjqkAK6qQuTPvsRO3mKjS0kpqNw8DJCiljtaPk2NFbZyqc1-wkBOIijfJRh6HLDAiPehTrAhMD0GE795sw_sgpEMfNagNfogOJsF3NWD_o2RebGjONYsQ9xAGZCObMvqtNhesWx_XczeuzxWoDnva5bM1A3xhUYJn06VAAxUI/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgV4RnBUSxxksRofzc6v0HjqkAK6qQuTPvsRO3mKjS0kpqNw8DJCiljtaPk2NFbZyqc1-wkBOIijfJRh6HLDAiPehTrAhMD0GE795sw_sgpEMfNagNfogOJsF3NWD_o2RebGjONYsQ9xAGZCObMvqtNhesWx_XczeuzxWoDnva5bM1A3xhUYJn06VAAxUI/w640-h288/3.jpg" width="640" /></a></div>Nah. Hal inilah yang disampaikan JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co terkait apa yang disampaikan oleh para saksi maupun Penasehat Hukum Terdakwa<br /><i><br />“Sudah jelas diatur dalam pasal 12 C Undang-Undang tentang pemberantasan Korupsi, setiap gratifikasi wajib dilaporkan ke kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima,”</i> kata JPU KPK Arif Suhermanto<br /><br />JPU KPK Arif Suhermanto melanjutkan, selain itu, juga diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan”.<br /><br />Yang menjadi pertanyaannya adalah terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang dan barang berharga terhadap Terdakwa Saiful Ilah, yaitu para Kepala Dinas dan Direktur Utama BUMD di Kabupaten Sidoarjo termasuk para pengusaha diantaranaya adalah Alim Markus selaku Komisaris sekaligus Presiden Direktur PT Mas Pion<br /><br />Menanggapi hal ini, JPU KPK Arif Suhermanto mengatakan, masih menunggu putusan inkrah karena Terdakwa melakukan upaya banding. Namun tidak menutup kemungkinan karena ada dugaan tidak pidana lain berupa manipulasi data terkait pembelian tanah oleh Terdakwa sesuai fakta dalam persidangan<br /><br /><i>“Kami masih menunggu putusan Inkrah, dan tidak menutup kemungkinan ada pengembangan adanya tindak pidana lain terkait manupulasi data pembelian tanah sesuai fakta persidangan,”</i> kata JPU KPK Arif Suhermanto kepada beritakorupsi.co, Senin, 11 Desember 2023. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Saiful Ilah Selaku (Mantan) Bupati Sidoarjo Di Vonis 5 Tahun Penjara dan Mengembalikan Uang Sebesar Rp44.2 M

JPU KPK Arif Suhermanto : “Kami masih menunggu putusan Inkrah, dan tidak menutup kemungkinan ada pengembangan adanya tindak pidana lain ter...

»

KPK Periksa 11 Saksi Di Polres Bondowoso Terkait OTT KPK Terhadap Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEaAlK3arURN1SGTzlr6Kbw1FDshFo63b4otMiPKXq-28vV7tYHfsw1bOPc9LHk85QiNHE9hr4VnI8D2u9OL3hujt8iztB9gcA13jjNC-VJQaH07JQfKHN0Ga8jtQYEbMc0qbzyPWm9UqjUny0OgG-W4eT3TKjkP4PtQIEYvAPlXNpV1PsNSXn0_rG27Y/s400/KPK...jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="345" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEaAlK3arURN1SGTzlr6Kbw1FDshFo63b4otMiPKXq-28vV7tYHfsw1bOPc9LHk85QiNHE9hr4VnI8D2u9OL3hujt8iztB9gcA13jjNC-VJQaH07JQfKHN0Ga8jtQYEbMc0qbzyPWm9UqjUny0OgG-W4eT3TKjkP4PtQIEYvAPlXNpV1PsNSXn0_rG27Y/s320/KPK...jpg" width="276" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) orang saksi dalam dugaan pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso dengan Tersangka “PJ” (Puji Triasmoro selku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso), “AKDS” (Alexander Kristian Diliyanto Silaen selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso), “YSS” (Yossy S Setiawan) dan “AIW” (Andhika Imam Wijaya) keduanya dari CV. Wijaya Gemilang yang tertangkap tangan atau OTT oleh KPK pada Rabu, 15 November 2023<br /><br />Pemeriksaan saksi sebanyak 11 (sebelas) orang itu dilakukan penyidik KPK di Polres Bondowoao, pada Senin, 11 Desember 2023. Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada beritakorupsi.co dalam keterangan tertulisnya<br /><br />“Hari ini (11 Desember 2023) bertempat di  Polres Bondowoso, Tim Penyidik (KPK) menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi bertempat d Mapolres Bondowoso,” kata Ali<br /><br />Ke- 11 orang saksi dimaksud adalah; <br />1. Nisa Rusmita Direktur CV. Wijaya Gumilang,; <br />2. Titis Qomariyah, karyawan CV Wijaya Gumilang,; <br />3. Suhartono Direktur CV Maju,; <br />4. Edy Suyitno Direktur CV Raelina Dwikania Jaya,; <br />5. Cinipto alias Sutjipto alias Taba alias Om Atjip (swasta),; <br />6. Erlina Wahyu (Swasta),; <br />7. Happy Yuniar Rakhman dari CV Atmanda Utama,; <br />8. Ishaq Faraby (Swasta),; <br />9. Helmiayanti alias Mimi Direktur CV Cahaya Milandrie (Kontraktor di Dinas Bina Marga Suber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK)) Bondowoso,; <br />10. Tjahjono Gunawan alias Tjang, Direktur PT Citra Pembangunan, Direktur PT Media Cipta Perkasa, dan Direktur CV Kahyangan,; <br />11. Sanusi, Direktur CV. Dwi Karya. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor KPK Periksa 11 Saksi Di Polres Bondowoso Terkait OTT KPK Terhadap Kajari dan Kasi Pidsus Kejari Bondowoso

BERITA KORUPSI .CO - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) oran...

»

Eksi Anggraeni, Broker PT Antam, Tbk Surabaya 01 Dituntut 10 Tahun Penjara Karena Korupsi ‘Emas’ Sebesar Rp92,257 M

<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><span style="color: red;">#Selain Terdakwa Eksi Anggraeni, 3 Terdakwa lain juga dituntut pidana penjara masing-masing selama 8 tahun, yaitu ; Endang Komara (Kepala Belm PT Antam Tbk Surabaya 01),; Misdianto (Bagian Administrasi Back Ofice UBPP Belm PT Antam, Tbk Surabaya 01), dan Ahmad Purwanto selaku General Traiding and Manufakturing Service PT. Antam Pulo Gadung. Lalu bagimana dengan pengakuan Terdakwa Eksi Anggraeni dalam persidangan “yang menanda tangani sebuah surat dan 3 lembar Cek senilai Rp92 miliar agar Direksi dan Dirut PT Antam tidak terseret?”#</span></span>    <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnknxKU3oSRfXd9_fIf1j83nuhnq0nyLlKf-6cM00caYawV86z9x9C5r_FQp43DEw0XAI9me7zwGl3dhM3Ledryqm9TmcZGVhJQyU2ucnILvhFRdntsJ6QU7Jlil9vgQ33f7Sc-4o99hjMdgyvSyx1xjbLUyYxRpvA9JAdJ0OPfbwJY9DeUcklA4vIOn8/s883/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="468" data-original-width="883" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnknxKU3oSRfXd9_fIf1j83nuhnq0nyLlKf-6cM00caYawV86z9x9C5r_FQp43DEw0XAI9me7zwGl3dhM3Ledryqm9TmcZGVhJQyU2ucnILvhFRdntsJ6QU7Jlil9vgQ33f7Sc-4o99hjMdgyvSyx1xjbLUyYxRpvA9JAdJ0OPfbwJY9DeUcklA4vIOn8/w640-h340/a.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Terdakwa </span><span style="font-size: x-small;"><span style="color: red;">Eksi Anggraini. Foto BK<br /></span></span></td></tr></tbody></table><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.co - </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Terdakwa </span>Eksi Anggraini (53), warga Jl. Jepara I/29 RT 001/RW 001 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya atau warga Perumahan Greenland Armaya Blok G-9 Gresik, Jawa Timur selaku Broker penjualan emas Butik Emas Logam Mulia (Belm) PT Antam, Tbk Surabaya 01, salah satu perusahaan milik negara (BUMN) dituntut pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp92.257.257.820 (sembilan puluh dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) subsider pidana penjara selama 5 (lima) tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Petrus Andri P. Napitupulu, SH., MH dkk dari Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat, 8 Desember 2023<br /><br />Menurut JPU, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti dan alat bukti lainnya, Terdakwa Eksi Anggraini dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pembelian emas Antam melebihi faktur kekurangan fisik emas Antam di Belm Surabaya 01 tahun 2018 seberat 152,80 kg hingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp92.257.257.820 (sembilan puluh dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah) berdasarkn Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) No: 12/LHP/XXI/09/2021 Tanggal: 20 September 2021  <br /><br />Yang terseret dalam kasus ini bukan hanya Terdakwa Eksi Anggraini, melainkan bersama 3 Terdakwa lain, yaitu; 1. Endang Komara (Kepala Belm PT Antam Tbk Surabaya 01),; 2. Misdianto (Bagian Administrasi Back Ofice UBPP Belm PT Antam, Tbk Surabaya 01), dan 3. Ahmad Purwanto selaku General Traiding and Manufakturing Service PT. Antam Pulo Gadung<br /><br />Ketiga Terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun denda masing-masing sebesar Rp300 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan tidak dituntut untuk membayar uang pengganti   </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: red;">Korupsi ‘Emas’ PT Antam, Tbk Sebesar Rp92.257 M, Eksi Anggraeni selaku Broker Bersama Tiga Terdakwa Lainnya Diadili - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/09/korupsi-emas-pt-antam-tbk-sebesar.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/09/korupsi-emas-pt-antam-tbk-sebesar.html</a> </span><br /></span></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQJNXT8_A8tMuta7DsXzx-MSBmzNKAKM7DrlLlJrc8LA3lEqAsB6EWugV2Ci1bb9V1Uc-h6s0t7t7NMMwDK5QugK8mF_TqpuxwrYxAh2Z1uzkPiuSeMtOSnBhvLIUEKh3i9r6zkrrLU1LDRw3sMi2TOM4nUfkXgUrVJUjHBsbI8bs_RK2xes0WyT6Phgk/s991/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="466" data-original-width="991" height="300" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQJNXT8_A8tMuta7DsXzx-MSBmzNKAKM7DrlLlJrc8LA3lEqAsB6EWugV2Ci1bb9V1Uc-h6s0t7t7NMMwDK5QugK8mF_TqpuxwrYxAh2Z1uzkPiuSeMtOSnBhvLIUEKh3i9r6zkrrLU1LDRw3sMi2TOM4nUfkXgUrVJUjHBsbI8bs_RK2xes0WyT6Phgk/w640-h300/2.jpg" width="640" /></a></div>Menurut JPU, bahwa perbuatan Keempat Terdakwa (Eksi Anggraini, Endang Komara, Misdianto dan Ahmad Purwanto) ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. <br /><br />Dalam perkara ini ada yang menggelitik sekaligus menjadi pertanyaan, yaitu terkait pengakuan Terdakwa Eksi Anggraini dalam persidangan minggu lalu saat pemeriksaan Terdakwa yang mengatakan kepada Majelis Hakim, diminta oleh pimpinan PT Antam untuk menanda tangani surat yang tidak tau isinya dan juga menandatangani 3 lembar Cek senilai 92 miliar dengan alasan agar Direksi dan Direktu Utama (Dirut) tidak terseret. Kalimat itu beberapa kali diucapkan Terdakwa Eksi Anggraini menjawab pertanyaan Majelis Hakim<br /><br /><i>“Diminta untuk tanda tangan, katanya agar Direksi dan Dirut tidak terseret,”</i> kata Terdakwa Eksi Anggraini kepada Majelis Hakim kala itu, Selasa, 28 November 2023<br /><br />Lalu pertanyaannya adalah, apakah pengakuan itu diungkapkan Terdakwa pada saat di penyidikan? Kalaupun tidak, bukankah yang terungkap dalam persidangan yang menjadi fakta hukum untuk dipertimbangkan oleh JPU maupun Majelis Hakim?<br /><br />Dengan pengakuan Terdakwa  Eksi Anggraini yang menanda tangani sebuah surat dan 3 Cek senilai 92 miliar rupiah agar Direksi dan Dirut PT Antam tidak terseret, apakah JPU maupun dalam putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal itu atau Direksi dan Dirut PT Antam memang sudah benar-benar aman dan nyaman???. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor Eksi Anggraeni, Broker PT Antam, Tbk Surabaya 01 Dituntut 10 Tahun Penjara Karena Korupsi ‘Emas’ Sebesar Rp92,257 M

#Selain Terdakwa Eksi Anggraeni, 3 Terdakwa lain juga dituntut pidana penjara masing-masing selama 8 tahun, yaitu ; Endang Komara (Kepala Be...

»

Terdakwa Bambang Soedjatmiko Di Vonis 7,6 Tahun Penjara Karena Korupsi BBK Desa Sebesar Rp1,696 M

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">#Lalu bagaimana dengan nasib Ke- 8 Kepala Desa di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Termasuk Camat Padangan Heru Sugiato? Apakah penyidik Kejari Bojonegoro akan menyeretnya sebagai Tersangka?#  </span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAFaAW6vZlHAma5Mk3wdGrFqMH9nK_bS0QVXUdpnNZHB-PFYmlxSNS64yeU27bdh41ZiiOxpyleaHs6n9rwz37-QDrVYBCX5aSYX_pw_hyP2qpjp6d6OzN37Y1D4IFCB4CYoNazR_y30orj7hKNEPjqe-x1u-1eN6kAuam152Zuwju_JI-A08-6UX_Zx0/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAFaAW6vZlHAma5Mk3wdGrFqMH9nK_bS0QVXUdpnNZHB-PFYmlxSNS64yeU27bdh41ZiiOxpyleaHs6n9rwz37-QDrVYBCX5aSYX_pw_hyP2qpjp6d6OzN37Y1D4IFCB4CYoNazR_y30orj7hKNEPjqe-x1u-1eN6kAuam152Zuwju_JI-A08-6UX_Zx0/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span><br />Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Bambang Soedjatmiko,ST Bin Soedardono, warga Dusun Ngumpakdalem RT 006 RW 002 Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp250 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp1.696.099.743,48 subsider pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena Terdakwa Bambang Soedjatmiko,ST Bin Soedardono terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa di 8 Desa (Desa Cendono, Desa Kebonagung, Desa Kendung, Desa Kuncen, Desa Dengok, Desa Prangi, Desa Purworejo dan Desa Tebon) Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro TA 2021 yaang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.696.099.743,48 sesuai dengan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/1747/412.100/2022 tanggal 14 November 2022<br /><br />Dalam tuntutan JPU Kejari Bojonegoro, Terdakwa Bambang Soedjatmiko,ST dituntut pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan membayar uang pengganti Rp1.696.099.743,48 subsider pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitq5-O72Cfvsd55Y6wdHlv78_qpm-0G4Oyk-BtkFQQfTwKgdSEgUCuNlp5IBtjSdTmX6dj2f2roZA6bYyCb2IHiW04E08ptHm_3wvhRggeXRgK-OF1Vprgyj5irrcHgPOj83-Ex6ZVIZBKQ15_Y-gVxvtALynpKD8HG5u0x4OGSDBDWYPd136kGNs83Ho/s576/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="534" data-original-width="576" height="594" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitq5-O72Cfvsd55Y6wdHlv78_qpm-0G4Oyk-BtkFQQfTwKgdSEgUCuNlp5IBtjSdTmX6dj2f2roZA6bYyCb2IHiW04E08ptHm_3wvhRggeXRgK-OF1Vprgyj5irrcHgPOj83-Ex6ZVIZBKQ15_Y-gVxvtALynpKD8HG5u0x4OGSDBDWYPd136kGNs83Ho/w640-h594/4.jpg" width="640" /></a></div>Menurut Majelis Hakim, bahwa perbuatan Terdakwa Bambang Soedjatmiko,ST Bin Soedardono sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red;">Terdakwa Bambang Soedjatmiko Dituntut 8 Tahun Penjara Dalam Perkara Korupsi BBK Desa Sebesar Rp1,696 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/11/terdakwa-bambang-soedjatmiko-dituntut-8.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/11/terdakwa-bambang-soedjatmiko-dituntut-8.html<br /></a></span><br />Anehnya dalam perkara ini adalah, JPU menjelaskan bahwa terdakwa Bambang Soedjatmiko,S.T. setelah mengetahui adanya bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dari media cetak sekitar bulan Nopember 2021 lalu menemui saksi Heru Sugiharto yang saat itu menjabat sebagai Camat Padangan Kabupaten Bojonegoro dan menyampaikan bahwa terdakwa Bambang Soedjatmiko,S.T mempunyai produk aspal dan beton,<br /><br />Kemudian oleh saksi Heru Sugiarto mengarahkan terdakwa Bambang Soedjatmiko,ST  untuk menemui para Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan khusus yang saat itu berada di kantor Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, yaitu saksi Purno Sulastyo yaitu kepala Desa Cendono, saksi Abu Ali yaitu Kepala Desa Kebonagung, saksi M. Syaifuddin yaitu Kepala Desa Kuncen,saksi Pujiono yaitu Kepala Desa Kendung, saksi Supriyanto yaitu Kepala Desa Dengok, Sahid (almarhum) yaitu kepala Desa Prangi ketika itu, saksi Sakri yaitu Kepala Desa Purworejo dansaksi Wasito yaitu kepala Desa Tebon) serta Tim Pelaksana Kegiatan masing masing Desa untuk mendengarkan pemaparan dari terdakwa Bambang Soedjatmiko S.T. mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan di masing-masing desa penerima bantuan.     <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN5lbqCT5tJfB4mDWoFa1imN6Q9tAz2M3i347rQILZ4j3qV2L0eYpYa4137njtYkbJS3LvldPxt36QUMUz9IvJyAsfhfpn94zvD7xd2U1pu8LWRjFmiFi8lvhTDfdFkDqexwe9UU7lR5Cl70rTicI3IkAVVzwyqQk-sdihyo8VS_nN4sF_dKvc_wRZRo8/s640/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="284" data-original-width="640" height="284" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhN5lbqCT5tJfB4mDWoFa1imN6Q9tAz2M3i347rQILZ4j3qV2L0eYpYa4137njtYkbJS3LvldPxt36QUMUz9IvJyAsfhfpn94zvD7xd2U1pu8LWRjFmiFi8lvhTDfdFkDqexwe9UU7lR5Cl70rTicI3IkAVVzwyqQk-sdihyo8VS_nN4sF_dKvc_wRZRo8/w640-h284/2.jpg" width="640" /></a></div>JPU juga menjelaskan, setelah pertemuan pertama tersebut, saksi Heru Sugiharto mengundang lagi para Kepala Desa selaku penerima bantuan keuangan Khusus  dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan disepakati kalau untuk pekerjaan jalan aspal desa dan pembangunan rigid beton desa dilaksanakan oleh Terdakwa Bambang Soedjatmiko,ST<br /><br />Dan  sebelum melaksanakan pekerjaan jalan aspal Desa dan jalan rigid beton desa, terdakwa Bambang Soedjatmiko, ST membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk masing masing Desa di sebuah warung makan dekat Stadion Bojonegoro ;<br /><br />JPU menjelaskan, bahwa dalam proses pengadaan barang dan Jasa tahap I di 8 (delapan) Desa (Cendono, Kebonagung, Kuncen, Kendung, Dengok, Prangi, Purworejo dan Tebon) Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro tahun anggaran 2021, terdakwa Bambang Soedjatmiko, ST tidak pernah memasukkan penawaran selaku pelaksana pekerjaan<br /><br />Yang kemudian Terdakwa Bambang Soedjatmiko, ST ditunjuk langsung tanpa perjanjian oleh 8 (Delapan) orang Kepala Desa (Purnomo, SH selaku Kepala Desa Cendono, Saksi Abu Ali selaku Kepala Desa Kebonagung, saksi Pujiono selaku Kepala Desa Kendung,  saksi Mohammad Syaifudin,S.Sos selaku Kepala Desa Kuncen, saksi Supriyanto selaku Kepala Desa Dengok,  Sahid selaku Kepala Desa Prangi (telah meninggal dunia),  saksi Sakri selaku Kepala Desa Purworejo dan saksi Wasito selaku Kepala Desa Tebon) Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH_qSowRre9oAgj-qUAxt1NxSUFamjQIxquFbL3RrEF9ScEEybbtW3pfRQ4yd9RqVNvKqulRZ_PPKcXDX0Tj05WnRy3hpeL-7YSPO3C_NvP_u4sCuC1MgWi_V68qKgieXcbDby_5vvePpM6cmQm1A7Qc0ckRz8ugY1hlRvb3rKMRcogHgwWqFe1U7XAbo/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH_qSowRre9oAgj-qUAxt1NxSUFamjQIxquFbL3RrEF9ScEEybbtW3pfRQ4yd9RqVNvKqulRZ_PPKcXDX0Tj05WnRy3hpeL-7YSPO3C_NvP_u4sCuC1MgWi_V68qKgieXcbDby_5vvePpM6cmQm1A7Qc0ckRz8ugY1hlRvb3rKMRcogHgwWqFe1U7XAbo/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, bagaimana nasib ke- 8 Kepala Desa (Purnomo, SH selaku Kepala Desa Cendono, Saksi Abu Ali selaku Kepala Desa Kebonagung, saksi Pujiono selaku Kepala Desa Kendung,  saksi Mohammad Syaifudin,S.Sos selaku Kepala Desa Kuncen, saksi Supriyanto selaku Kepala Desa Dengok,  Sahid selaku Kepala Desa Prangi (telah meninggal dunia),  saksi Sakri selaku Kepala Desa Purworejo dan saksi Wasito selaku Kepala Desa Tebon) di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Termasuk Camat Padangan Heru Sugiato?<br /><br />Apakah penyidik dan JPU Kejari Bojonegoro hanya mengganggap bahwa Terdakwa Bambang Soedjatmiko, ST satu-satunya orang yang bertanggung jawab dalam perkara Korupsi pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa di 8 Desa (Desa Cendono, Desa Kebonagung, Desa Kendung, Desa Kuncen, Desa Dengok, Desa Prangi, Desa Purworejo dan Desa Tebon) Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro TA 2021 yaang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.696.099.743,48 sesuai dengan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Nomor : X.700/1747/412.100/2022 tanggal 14 November 2022???<br /><br />Disisi lalin, JPU menjelaskan dalam dakwaan maupun tuntutannya, bahwa Terdakwa Bambang Soedjatmiko, ST bersama-sama dengan 8 Kepala Desa (Purnomo, SH selaku Kepala Desa Cendono, Saksi Abu Ali selaku Kepala Desa Kebonagung, saksi Pujiono selaku Kepala Desa Kendung, saksi Mohammad Syaifudin,S.Sos selaku Kepala Desa Kuncen, saksi Supriyanto selaku Kepala Desa Dengok,  Sahid selaku Kepala Desa Prangi (telah meninggal dunia), saksi Sakri selaku Kepala Desa Purworejo dan saksi Wasito selaku Kepala Desa Tebon) di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Termasuk Camat Padangan Heru Sugiato   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLiKeWvThflZUnx9xG-PjZQ3eQ9jdDWYf71l8qdN-r7hS86u26Xkahr2nSwQMg4HzJLpt69NyfNMAUEYm4f4lvQalmguIhV7HG9aVNbHhIh-SLRMWlfU32HRoS0JtRBx2HF357pfS-snh6AsYKu4irNt_jboeatOTHGlV4MnyXeMygHczx46b1Drl613g/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiLiKeWvThflZUnx9xG-PjZQ3eQ9jdDWYf71l8qdN-r7hS86u26Xkahr2nSwQMg4HzJLpt69NyfNMAUEYm4f4lvQalmguIhV7HG9aVNbHhIh-SLRMWlfU32HRoS0JtRBx2HF357pfS-snh6AsYKu4irNt_jboeatOTHGlV4MnyXeMygHczx46b1Drl613g/w640-h360/1.jpg" width="640" /></a></div>Pertanyaannya adalah, apakah penyidik dan JPU akan menyeret ke- 8 Kepala Desa termasuk Camat Padangan Heru Sugiato sebagai Tersangka dalam perkara Korupsi pengelolaan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa di 8 Desa (Desa Cendono, Desa Kebonagung, Desa Kendung, Desa Kuncen, Desa Dengok, Desa Prangi, Desa Purworejo dan Desa Tebon) di Kecamatan Padangan termasuk Heru Sugiarto selaku Camat (mantan) Padangan, Kabupaten Bojonegoro???<br /><br />Sementara hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa Bambang Soedjatmiko, ST Bin Soedarsono dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Jumat, 8 Desember 2023) yang diketuai Hakim Hj. Halimah Umaternate, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa maupun JPU dari Kejari Bojonegoro<br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum-nya maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. Dan Ketua Majelis Hakim pun memberikan waktu selama 7 hari untuk menentukan sikap apakah menerima atau banding. Dan jika dalam waktu 7 hari tidak menentukan sikap, maka putusan dianggap inkrah atau berkekuatan hukum tetap. (Jnt)</div>

News Tipikor Terdakwa Bambang Soedjatmiko Di Vonis 7,6 Tahun Penjara Karena Korupsi BBK Desa Sebesar Rp1,696 M

#Lalu bagaimana dengan nasib Ke- 8 Kepala Desa di Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro Termasuk Camat Padangan Heru Sugiato? Apakah penyi...

»

Dr. Saiful Ma’arif Selaku PH Terdakwa Menyebut “Perkara Korupsi DAK Dispendik Jatim Cacat Hukum”

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: x-large;">Penasehat Hukum Terdakwa juga mengungkap bahwa uang sebesar Rp400 juta yang disita sebagai barang bukti diperhitungkan sebagai pengurangan pembayaran uang pengganti sebesar Rp8.270.966.811,04. Lalu mau dikemanakan uang sebesar Rp400 juta tersebut???</span><br />  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMt2IfhImGczZXTvV9jk2JboohmNmf5uHwCEgbhoCK5ScV_jrq0P-bar0HHFXJ9Pxs_hofNYvOk1Ak0TIgFYogaSjSxDz1g7xIZ4hLsRvM95PmYe0E2TvP9Po00EUXMO13r8xN4OrHd_Xme_dX9VrkgFg_Uns3Zc2d1JnEQqPRkRk59CX7STMZihNLuu8/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMt2IfhImGczZXTvV9jk2JboohmNmf5uHwCEgbhoCK5ScV_jrq0P-bar0HHFXJ9Pxs_hofNYvOk1Ak0TIgFYogaSjSxDz1g7xIZ4hLsRvM95PmYe0E2TvP9Po00EUXMO13r8xN4OrHd_Xme_dX9VrkgFg_Uns3Zc2d1JnEQqPRkRk59CX7STMZihNLuu8/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Sidang perkara Korupsi Mark Up Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sebesar Rp8,270 M akan di Putus (Vonis) pada tanggal 19 Desember 2023#</span><br /><br /><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br />Dr. Samsul Ma’arif dkk, selaku Penasehat Hukum Terdakwa Eny Rustiana, SE., MM., M.Pd selaku Kepala Sekolah SMK Baitur Rohmah Wringinagung, Kecamatan Jombang,  Kabupaten Jember dan Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd. Bin  Sjarif (berkas perkara penuntutan terpisah) selaku (mantan) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadispendikbud) Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tahun 2015 - 2019 menyebutkan bahwa perkara Korupsi <br />Pengadaan Material Atap dan Meubelair Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Subidang Pendidikan SMK berupa pembangunan Ruang Khusus Praktek Siswa SMK Negeri dan Swasta pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur TA 2018 yang merugikan keuangan negera senilai Rp8.270.966.811,04 adalah cacat hukum<br /><br />Hal itu diungkapkan Dr. Samsul Ma’arif dkk selaku Penasehat Hukum Terdakwa saat membacakan Pldoi atau Pembelaannya  atas tuntutan JPU, dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 5 Desember 2023) yang diketuai Hakim Arwana, SH., MH dengan dibantu dua Hakim anggota yaitu Darwin Panjaitan, SH., MH dan Dr. AgusKasyanto, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum dan Andi Setiawan, SH yang dihadiri JPU Nur Rachmansyah, S.H., M.H dkk dari Kejari Surabaya   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikYbwc7Ljvt8T5nYMKyGF0aMTzZs-wZGR3w8J38t-J3t2AP6MRuV8WzcMPLo8e1vLaWVTM2pF6fs3f9Pst3qdGVu5nQwa4_5x0ySH4h9zPXOPCQz3vVUCZrIevIaDiDibcXntlwGlZI_Qcpnyxf_lyfTNYiyduOfLrYGY_mgYDF7-e4oJi7SFsa3ICw1Q/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEikYbwc7Ljvt8T5nYMKyGF0aMTzZs-wZGR3w8J38t-J3t2AP6MRuV8WzcMPLo8e1vLaWVTM2pF6fs3f9Pst3qdGVu5nQwa4_5x0ySH4h9zPXOPCQz3vVUCZrIevIaDiDibcXntlwGlZI_Qcpnyxf_lyfTNYiyduOfLrYGY_mgYDF7-e4oJi7SFsa3ICw1Q/w640-h288/4.jpg" width="640" /></a></div><br /><span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;">Baca juga:</span></b></span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Mantan Kadispendikbud Pemprov Jatim Dr. Saiful Rachman Dituntut 9 Tahun Penjara Karena Dianggap Melakukan Korupsi DAK Sebesar Rp8,270 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/11/mantan-kadispendikbud-pemprov-jatim-dr.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/11/mantan-kadispendikbud-pemprov-jatim-dr.html</a><br /><br />Baca juga:<br />Mantan Kadispendikbud Pemprov Jatim Saiful Rachman Diadili Karena Diduga Korupsi Korupsi DAK Sebesar Rp8.270.966.811,04 - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/08/mantan-kadispendikbud-pemprov-jatim.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/08/mantan-kadispendikbud-pemprov-jatim.html</a><br /><br />Sidang Korupsi DAK Dispendik Jatim Sebesar Rp8.270 M, Ada Yang Mencabut BAP dan Ada Yang Tidak Jujur - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2023/10/sidang-korupsi-dak-dispendik-jatim.html">https://www.beritakorupsi.co/2023/10/sidang-korupsi-dak-dispendik-jatim.html</a></span><br /><br />Apa yang diungkapkan Tim Penasehat Hukum Terdakwa bhawa ‘perkara cacat hukum’ bukan tidak beralasan. Sebab Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyebutkan, bahwa Terdakwa Eny Rustiana tidak didampingi Pengacara atau Penasehat Hukum pada saat dilakukan pemeriksaan di penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 56 dan 114<br /><br />“Perkara ini cacat hukum karena Terdakwa Eny Rustiana tidak didampingi penasehat hukum pada tingkap penyidikan sebagaimana diamanatkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 56 dan 114,” ucap Tim Penasehat Hukum Terdakwa  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI26FJZB2wW4zWfRTtOcUJCia6_ANOqJfNTzuvL0isl5siiUiIHVT4c0vi4d_qU-udaRgRl2DVh5gd7gkV1wz-lOsa3235-eKKsol7CfqE5gjAFjC7YGnEyuJqdByZu9-XUM3HSMGDiSArLCQZKwfkM-Msk7YXKIbGJK-0IdVNPg_BMLZIGGGM453XwNk/s1040/d.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI26FJZB2wW4zWfRTtOcUJCia6_ANOqJfNTzuvL0isl5siiUiIHVT4c0vi4d_qU-udaRgRl2DVh5gd7gkV1wz-lOsa3235-eKKsol7CfqE5gjAFjC7YGnEyuJqdByZu9-XUM3HSMGDiSArLCQZKwfkM-Msk7YXKIbGJK-0IdVNPg_BMLZIGGGM453XwNk/w640-h360/d.jpg" width="640" /></a></div>Dalam Pasal 56 KUHAP ayat (1) berbunyi: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.<br /><br />Pasal 114 KUHAP berbunyi: Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_EBCMUSvOdKekpNTdOJQmuHgaUPqoBdGptPXtfnFBIuM_EERAGE5HxnISRqMhH-WcKVPygNbaWIvKrz8jtjB5EcnjqUw82tkPegkAKQU6TnMrPLGggRTjF60uRoFbXkEEYATf-tGGFczDC4wBLxGU9iKCwMAJZNt_5FTz34WSxB6JSwSdPVKagFz6jKw/s1040/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_EBCMUSvOdKekpNTdOJQmuHgaUPqoBdGptPXtfnFBIuM_EERAGE5HxnISRqMhH-WcKVPygNbaWIvKrz8jtjB5EcnjqUw82tkPegkAKQU6TnMrPLGggRTjF60uRoFbXkEEYATf-tGGFczDC4wBLxGU9iKCwMAJZNt_5FTz34WSxB6JSwSdPVKagFz6jKw/w640-h360/c.jpg" width="640" /></a></div>Tentang Penasehat Hukum yang wajib mendampingi Tersangka pada saat penyidikan seperti yang disampiakan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, juga diatur dalam UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, hak-hak tersangka dan terdakwa diatur dalam Pasal 54, 55 dan 56<br /><br />Dalam Pasal 54 berbunyi: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.<br /><br />Pasal 55 berbunyi: Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.<br /><br />Pasal 56 ayat (1) berbunyi: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihJSWF-BmiNRlDTDX9qSUH61JdJupQ6ZkmLMmdy-RPoW6K0u_ppqql_MnHqt_FZ_Oph1NAIULwfe34EIMztNEzpHJS8kmkcV40y1xfSb21-AkhlcRBwTTBe9mikyu9MDABo8rcjbcY94Zv6qqIp7yP07bntWEe8eAXf66DxljZX68eBAwUm5C_TIAI3AM/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihJSWF-BmiNRlDTDX9qSUH61JdJupQ6ZkmLMmdy-RPoW6K0u_ppqql_MnHqt_FZ_Oph1NAIULwfe34EIMztNEzpHJS8kmkcV40y1xfSb21-AkhlcRBwTTBe9mikyu9MDABo8rcjbcY94Zv6qqIp7yP07bntWEe8eAXf66DxljZX68eBAwUm5C_TIAI3AM/w640-h288/2.jpg" width="640" /></a></div>Tidak hanya itu. Dalam UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<br /><br />UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) menyatakan: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi<br /><br />Selain menyebut cacat hukum, Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga mengungkap terkait uang sebesar Rp400 juta yang disira dan dijadikan sebagai barang bukti namun tidak diperhitungkan sebagai penguranagan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp8.270.966.811,04 yang dibebankan kepada Terdakwa Eny Rustiana<br /><br />Yang menarik perhatian pengunjung dalam persidangan kali ini adalah, saat Dr. Samsul Ma’arif membacakan Pledoi atas nama Terdakwa Dr. Saiful Rachman, M.M. M.Pd. Bin  Sjarif (berkas perkara penuntutan terpisah) selaku (mantan) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadispendikbud) Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tahun 2015 - 2019  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEh4QhNi8TYFMk4q9qsAZNItJUG_cfmUaEUwzmohYNOSDls3zyM2JFTs59XTQi0mOeFEcWYbd1Uvd2lnVH0f3IGl1-deF_OzbqxqIyUF6STzsoQXlsg8VqwLTSK1FQjYobhRz79TglBdOYgFBZxM9ljChrVwXlWyjozFgFveeKmBUpxPvrncHCZeRwviY/s1040/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEh4QhNi8TYFMk4q9qsAZNItJUG_cfmUaEUwzmohYNOSDls3zyM2JFTs59XTQi0mOeFEcWYbd1Uvd2lnVH0f3IGl1-deF_OzbqxqIyUF6STzsoQXlsg8VqwLTSK1FQjYobhRz79TglBdOYgFBZxM9ljChrVwXlWyjozFgFveeKmBUpxPvrncHCZeRwviY/w640-h360/a.jpg" width="640" /></a></div>Dan hal ini adalah untuk pertama kalinya, dimana Penasehat Hukum Terdakwa berlinang air mata saat membacakan Pembelaan untuk kliennya. Dengan suara yang terbata-bata diiringi tetesan air mata, Dr. Samsul Ma’arif tak mampu melanjutkan untuk membacakan Pledoinya hingga diserahkan ke Tim lainnya yang duduk disebelah kirinya<br /><br />Beberapa pengunjung sidang mengira, kalau Dr. Samsul Ma’arif ada hubungan saudara atau keluarga dekat dengan Tedakwa Dr. Saiful Rachman. Ternyata tidak ada sama sekali<br /><br />Pengakuan Dr. Samsul Ma’arif saat dihubungi beritakorupsi.co melalui telepon seusai persidangan mengatakan, persaan sedih karena tidak kuat melihat kehadiran istri Terdakwa di ruang sidang duduk di kursi roda mengikuti jalannya persidangan <br /><br />“Bukan saudara tetapi karena saya tidak kuta melihat istri Pak Saiful, duduk di kursi roda mengikuti persidangan,” ucap Dr. Samsul Ma’arif  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9bfEvp9UYu6Dzzqdd7ht8WyDIEg5tpvx34NQpWR5IIoBSp_77YpKBtpAJVKpC6EOX1C3H97FTFxNcCO4BIR_NNqXR0bASFvwpsv65qWQxhR7yfxQb7XvJJDkjcuRUYvc9a9QXv3DbQFWm12VMBMF_fB4D8rjhKQk4nCTOt2CZOLVmWA4zLCLygg5H6yo/s1040/b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="585" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9bfEvp9UYu6Dzzqdd7ht8WyDIEg5tpvx34NQpWR5IIoBSp_77YpKBtpAJVKpC6EOX1C3H97FTFxNcCO4BIR_NNqXR0bASFvwpsv65qWQxhR7yfxQb7XvJJDkjcuRUYvc9a9QXv3DbQFWm12VMBMF_fB4D8rjhKQk4nCTOt2CZOLVmWA4zLCLygg5H6yo/w640-h360/b.jpg" width="640" /></a></div>Disinggung terkait ucapan “cacat hukum” dalam Pledoi dan uang sebesar Rp400 juta, Dr. Samsul Ma’arif menjelaskan, bahwa pada saat Terdakwa Eny Rustiana diperiksa di penyidik (Polda Jatim), tidak didampingi Penasehat Hukum<br /><br />“Tidak didampingi Penasehat Hukum. Kami tau dari keterangan saksi,” kata Dr. Samsul Ma’arif<br /><br />Sementara perkara ini akan diputus (Vonis) oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Desember mendatang karena alasan masa penahanan yang hampir habis. Hal itu diucapkan Ketua Majelis Hakim Arwana, SH., MH. (Jnt)</div>

News Tipikor Dr. Saiful Ma’arif Selaku PH Terdakwa Menyebut “Perkara Korupsi DAK Dispendik Jatim Cacat Hukum”

Penasehat Hukum Terdakwa juga mengungkap bahwa uang sebesar Rp400 juta yang disita sebagai barang bukti diperhitungkan sebagai pengurangan p...

»