Wartawan BERITAKORPSI Mendapat Intimidasi dan Ancaman Di Pengadilan Tipikor Dari Salah Seorang Pendukung Terdakwa Hasan Aminuddin

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijMKS7Z_4MsoKaW_7zgd_b67DnakDy78JCfHAnx4i5Ao8hHXDX47dCpcjLfu_fZ645ezCul5PK45IrPyj6ryiGhrYG9cRzqSBx1z5idKfHJPSpbw_4Osa50rhkOopCvHfpwn5LUwDfmk0a8b8KRayLg8dpEGHuMPQx-DejZ43rv-wsyyDRkOV7K7i_0Js/s1600/9.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijMKS7Z_4MsoKaW_7zgd_b67DnakDy78JCfHAnx4i5Ao8hHXDX47dCpcjLfu_fZ645ezCul5PK45IrPyj6ryiGhrYG9cRzqSBx1z5idKfHJPSpbw_4Osa50rhkOopCvHfpwn5LUwDfmk0a8b8KRayLg8dpEGHuMPQx-DejZ43rv-wsyyDRkOV7K7i_0Js/w640-h288/9.jpg" width="640" /></a></div> <br /><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b></div><div style="text-align: justify;">Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> yang juga Anggota  HIPAKAD (Himpunan Putra Putri Angkatan Darat) DPD Jatim yang sehari-hari meliput di Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan raya Juanda Sidoarjo mendapat intimidasi dan ancaman dari salah seorang pendukung Terdakwa kasus dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU Hasana Aminuddin mantan Bupati Probolinggo, anggota DPRD RI</div><div style="text-align: justify;"><br />Saat wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> hendak masuk ke ruang sidang untuk mengikuti sidang Perkara dugaan Korupsi Gratifikasi dan TPPU dengan Terdakwa Hasan Aminuddin selaku anggota DPR RI dan istrinya, Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo, tiba-tiba seorang pria yang belakangan diketahui berinisial "JY" menghadang langkah Wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a><br /><br />Sempat terjadi adu mulut antara Wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> dengan JY dan JY sempat menarik paksa tangan Wartawan untuk turun dari depan pintu ruang sidang sambil berkata "saya tempeleng kamu".<br /><br />Saat terjadi adu mulut, Wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> menjelaskan terkait pertanyaan terhadap Terdakwa Hasan Aminuddin dalam wawancara beberapa waktu lalu terkait penghadangan yang dialami Wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> yang sempat tidak diperbolehkan masuk ke gedung Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />"Ia sampean (kamu.Red) dilarang masuk karena dikira sampean orang LIRA (LSM LIRA  Red)," kata JY<br /><br />Namun tidak sempat terjadi pemukulan karena salah seorang Keamanan Pengadilan Tipikor tiba-tiba keluar dari ruang sidang karena mendengar suara adu mulut antara Wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> dengan JY, dan kemudian melerai serta menyuruh JY untuk menjauh dan Wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> pun langsung masuk ke ruang sidang<br /><br />Sebelumnya. Pada tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, Wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> juga sempat dihadang dan dilarang masuk ke gedung Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur oleh puluhan orang berpakaian serba hitam.<br /><br />Dan pada tanggal 4 Juli 2024, Wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> melakukan Wawancara dengan Terdakwa Hasan Aminuddin dan menanyakan apa yang dialami oleh wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> pada tanggal 13 Juni 2024. Namun Terdakwa tidak menghiraukan apa yang dialami oleh wartawan.<br /><br />Akibat dari kejadian itu, wartawan <a href="http://beritakorupsi.co"><i>beritakorupsi.co</i></a> pun langsung melaporkannya Ke Sekretaris PN Surabaya dan Panmud Tipikor baik pada tanggal 4 Juli dan 1 Agustus 2024 termasuk ke bagian Pengawalan tahanan KPK. (Red) <br /></div>

News Pemerintahan Pidana Regional Tipikor Wartawan BERITAKORPSI Mendapat Intimidasi dan Ancaman Di Pengadilan Tipikor Dari Salah Seorang Pendukung Terdakwa Hasan Aminuddin

  BERITA KORUPSI .CO -  Kamis, 1 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Wartawan beritakorupsi.co yang juga Anggota  HIPAKAD (Himpunan Putra...

»

Tiga Terdakwa Korupsi 'Pisang" Di Kab. Lumajang Sebesar Rp782.258.485 Divonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDLOFvCKQqpW_PLjd89HRnkpZeblbC5tBRFpSkJ_AxZ9cegrBSa-0KrjC8TyeMhjclsypEvTVGpxVR8gK6qOhBcX4jJRRNh3W8czqWakwq1cItT5SFO9KJhejABxudkLTvCdDq4UD8EKxeTOj2r4nwr9Vw1BGmukhYMF-bmXbM-izzq4UjdY6jbvCib1A/s1040/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDLOFvCKQqpW_PLjd89HRnkpZeblbC5tBRFpSkJ_AxZ9cegrBSa-0KrjC8TyeMhjclsypEvTVGpxVR8gK6qOhBcX4jJRRNh3W8czqWakwq1cItT5SFO9KJhejABxudkLTvCdDq4UD8EKxeTOj2r4nwr9Vw1BGmukhYMF-bmXbM-izzq4UjdY6jbvCib1A/w640-h360/2.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#Apakah Kejari Lumajang Akan  Menyeret Para Penangkar Yang Menikmati Duit Dari Hasil </span><span style="color: red; font-size: large;">Pengadaan Bibit Pisang Mas Kirana Tahun 2020 sebanyak 2.200 Bibit Untuk Disalurkan Bagi 42 Poktan di k</span><span style="color: red; font-size: large;">abupaten Lumajang Sebagai Tersangka? Bagaimana pula Dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kab. Lumajang Lumajang? Apakah Mereka Sudah Terselamatkan?#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Majelis akan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Senin 29 Juli 2014 menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara yang berbeda terhadap tiga Terdakwa yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama Pengadaan Bibit Pisang Mas Kirana tahun 2020 sebanyak 2.200 bibit dengan anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp1.423.221.800 melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kab. Lumajang Lumajang untuk disalurkan bagi 42 Kelompok Tani (Poktan) di kabupaten Lumajang yang merugikan keuangan negara sebesar Rp782.258.485 dituntut berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lumajang dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 28 Juni 2024<br /><br /><b>Ketiga Terdakwa itu adalah ;</b><br />1.    <b>Ir. Donny Ananto Nilantoko, MP</b> divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan  dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijalani dan denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 (dua) bulan (berkas perkara terpisah)<br /><br />2.   <b> Terdakwa I  M. Zurkoni</b> (selaku pelaksana kegiatan yang meminjam bendera CV. Qaisara Mitra  Perkasa) divonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tanpa dihukum dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijalani dan denda sebesar Rp100 juta subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan tanpa membayar uang pengganti <br /><br />3.    <b>Terdakwa II Wakini, ST</b> (selaku Direktur CV. Qaisara Mitra Perkasa yang beralamat di Jalan Nginden, Surabaya) divonis pidana penjara selama 2 (duat) tahun dan 6 (bulan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijalani denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp140.752.000 subsider pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGzPcF99I_qY8mzo0zPW6ANOnsLalxgSk3KTagUEysXqoBJ_nhKoOXQl-cxvI7IHgJg3XihcDH1LDX14iZ5GK_RGVFheqlfgNL6Kbghw7LgLv8hsavDbzR2nhn8Ymx5sV8wRHYfGKsvqKNrQ66aBSqpvZkHfkH3Dn_t_9EcDU5yFn-iXtYqlVwamkPxis/s1040/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGzPcF99I_qY8mzo0zPW6ANOnsLalxgSk3KTagUEysXqoBJ_nhKoOXQl-cxvI7IHgJg3XihcDH1LDX14iZ5GK_RGVFheqlfgNL6Kbghw7LgLv8hsavDbzR2nhn8Ymx5sV8wRHYfGKsvqKNrQ66aBSqpvZkHfkH3Dn_t_9EcDU5yFn-iXtYqlVwamkPxis/w640-h360/3.jpg" width="640" /></a></div><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Tiga Terdakwa Korupsi Bibit Pisang Mas Kirana Di Kab. Lumajang Sebesar Rp782.258.485 Dituntut Berbeda - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/06/tiga-terdakwa-korupsi-bibit-pisang-mas.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/06/tiga-terdakwa-korupsi-bibit-pisang-mas.html</a></span><br /><br />Majelis Hakim menyebutkan dalam putusannya, bahwa Terdakwa Ir. Donny Ananto Nilantoko, MP tidak menikmati hasil korupsi sehingga uang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan untuk dikembalikan kepada Terdakwa <br /><br />Majelis Hakim mengatakan dalam putusannya, perbuatan Terdakwa Ir. Donny Ananto Nilantoko, MP (Terdakwa I M. Zurkoni dan Terdakwa II Terdakwa Wakini, ST)  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP KUHP.<br /><br />Hukuman pidana penjara terhadap Ketiga Terdakwa dibacakan oleh Majelis Hakim secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, Senin, 29 Juli 2024 dengan Ketua Majelis Hakim Halima Umaternate, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Manambus Pasaribu, SH., MH dan Lujianto, SH., MH masing-masing Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Usma, SH., M.Hum dan Sigit Nugroho, SH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadri pula oleh Ketiga Terdakwa melalui Virtual (Zoom) dari Lapas Kabupaten Lumajang dan Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Cabang Surabaya <br /><br />Atas putusan dari Majelis Hakim tersebut, para Terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan "pikir-pikir".  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifFF2sZ1RhMZRTkUhi2BsvKcZTyWWNur3blM6wyrEDcDuaG3Y4Vt1DIQNN-B8T7FuZOGQRgh0CUygEsPeFrwSfFF_4MwVqpp_ZA2CVQv42aymNbRELeBU_kgOT7D7RttBnGMismk_T11G7Q7a6RkW6Em64RxDOUv4NLcpfHOh5uWoNeAnGGFcLsPHr11g/s1040/6..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifFF2sZ1RhMZRTkUhi2BsvKcZTyWWNur3blM6wyrEDcDuaG3Y4Vt1DIQNN-B8T7FuZOGQRgh0CUygEsPeFrwSfFF_4MwVqpp_ZA2CVQv42aymNbRELeBU_kgOT7D7RttBnGMismk_T11G7Q7a6RkW6Em64RxDOUv4NLcpfHOh5uWoNeAnGGFcLsPHr11g/w640-h360/6..jpg" width="640" /></a></div>Namun yang menjadi pertanyaan dari perkara ini setelah Ketiga Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara adalah, apakah Kejari Lumajang akan menyeret para penangkar yang menikmati duit dari hasil pengadaan bibit pisang mas kirana tahun 2020 sebanyak 2.200 Bibit Untuk disalurkan bagi 42 Poktan di kabupaten Lumajang Sebagai Tersangka?<br /><br />Sebab fakta yang terungkap dalam persidangan adalah, bahwa duit  sebesar 120 juta rupiah dibagi-bagi oleh para penangkar. Selain itu, beberapa bibit pisang Mas Kirana sudah disediakan sebelum lelang dimulai<br /><br />Lalu bagaimana pula dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kab. Lumajang Lumajang? Apakah Kepala Dinas tidak punya tanggungjawab sama sekali dalam perkara ini ?Atau mereka sudah terselamatkan?<br /><br />Apakah Kepala Dinas selaku PA (Pengguna Anggaran) hanya menerima dan menandatangani dokumen termasuk Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa melakukan krocek fakta dilapangan?   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9NOd0naUx6k0dVw_vhup3p7kzGrfytCRYZtBOhMEj9eu0VorMR_xRKNFhZuq4c24dDioQCzObkbuVlL2X8wiE6ui-EpHWb40ctQ4pJAywRtXk7WYxvKp7ldH8Jxgp1GhgejVUDEeNv72AjCxuFAKxzWBKNv7CF2d3ebRXT6OkqhNKALOdPP3zNzdar3U/s1040/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9NOd0naUx6k0dVw_vhup3p7kzGrfytCRYZtBOhMEj9eu0VorMR_xRKNFhZuq4c24dDioQCzObkbuVlL2X8wiE6ui-EpHWb40ctQ4pJAywRtXk7WYxvKp7ldH8Jxgp1GhgejVUDEeNv72AjCxuFAKxzWBKNv7CF2d3ebRXT6OkqhNKALOdPP3zNzdar3U/w640-h360/4.jpg" width="640" /></a></div>Sebab JPU dalam dakwaan, tuntutan maupun dalam putusan Majelis Hakim mengatakan, bahwa pengadaan bibit pisang Mas Kirana tidak sesuai dengan spesifikasi dan terjadi Mark-up harga dari  Rp3.000 per bibit menjadi Rp6.300, dan petani sudah dikondisikan sebelum pelaksanaan lelang dimulai.<br /><br />Penerima bibit pisang mas Kirana ternyata ada sebanyak 34 Poktan yang sudah menyiapkan bibit sebelum pelaksanaan lelang yang diganti dengan uang. <br /><br />Dari selisih nilai yang di Mark-up tersebut berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Dirjen Inspektorat, terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp782.258.485<br /><br />Atau kasus ini ada kemiripannya dengan kaus perkara Korupsi penjualan Alsintan (alat mesin pertanian) berupa traktor roda 4 di Kabupaten Bondowoso, diamana Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso H. Munandar memberikan uang sebesar Rp300 juta kepada Kajari (Terdakwa Puji Triasmoro yang di OTT KPK) agar tidak dijadikan Tersangka?. <br /><br />Menanggapi hal tersebut, JPU Kejari Lumajang saat diminta tanggapannnya sesuai persidangan terkait keterlibatan para penangkar mengatakan, akan berkoordinasi dengan Tim. Namun Tim mana yang dimaksud tidak dijelaskan secara jelas.<br /><br />“Nanti akan kami sampaikan dengan Tim,” kata salah seorang JPU. (Jnt)</div>

News Tipikor Tiga Terdakwa Korupsi 'Pisang" Di Kab. Lumajang Sebesar Rp782.258.485 Divonis Berbeda

#Apakah Kejari Lumajang Akan  Menyeret Para Penangkar Yang Menikmati Duit Dari Hasil Pengadaan Bibit Pisang Mas Kirana Tahun 2020 sebanyak 2...

»

Unang Rahardjo, SH selaku Kades Maskuning Kulon, Kec. Pujer, Kabupaten Bondowoso Diadili Karena Dugaan Korupsi Alsintan Rp70 Juta

<div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWEzFQMcBlR4IadfZQBz9p5-fZg2KtJf-Y4Nbtzn-AlR4_iM6sTdxeQ8aNJQXBW9MZVBCzfF4wTRFf3w570ZPPHijer1xIBdh2ZE6BGeOaDRz-0egc9fuITjbCs8bm33UHapP69S5KlswlsUHc9PGIbe0eTTL0sn-9fbv7zTT7SVNmJb3GDCwE7vchwAw/s1040/B.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWEzFQMcBlR4IadfZQBz9p5-fZg2KtJf-Y4Nbtzn-AlR4_iM6sTdxeQ8aNJQXBW9MZVBCzfF4wTRFf3w570ZPPHijer1xIBdh2ZE6BGeOaDRz-0egc9fuITjbCs8bm33UHapP69S5KlswlsUHc9PGIbe0eTTL0sn-9fbv7zTT7SVNmJb3GDCwE7vchwAw/w640-h360/B.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Kasus Perkara Korupsi Penjualan Alsintan (Alat Mesin Pertanian) Berupa Traktor Roda 4 Bantuan Dari Kementerian Pertanian Untuk Kelompok Tani (Poktan) Di Kabupaten Bondowoso Sudah Menyeret 4 Terdakwa dan 1 Diantaranya Bebas. Namun Ada 1 Orang Yang Diduga Terlibat Bersama Terpidana Joko Purnomo Selaku Ketua Poktan Sumber Tani 2, Yaitu Jumali selaku Sekretaris Poktan Sumber Tani 2 Yang Diduga Menjual Alsintan Seperti Yang Terungkap Di Persidangan. Lalu Bagaimana Nasibnya?#</span></span></h3></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso hingga hari ini (Senin, 29 Juli 2024) sudah menyeret 4 (empat) Tersangka kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam kasus perkara Korupsi penjualan Alsintan (Alat Mesin Pertanian) berupa traktor roda 4 bantuan dari Kementerian Pertanian untuk Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso dan 1 diantaranya divonis bebas oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI<br /><br />Keempat Terdakwa itu adalah; 1. Kakek Sahni yang bersusia 74 tahun yang divonis bebas oleh Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI ; 2. Bagus Petra Legowo (Terpidana) ; 3. Joko Purnomo (Terdakwa), saat ini masih menunggu putusan Kasasi. <br /><br />Dalam kasus Terdakwa Joko Purnomo ini ada yang menggelitik dan menjadi pertanyaan. Sebab Kejaksaan Negeri Bondowoso hanya menjadikan Joko Purnomo selaaku Ketua Poktan Sumber Tani 2 sebagai Tersangka. Padahal, yang menjual Traktor tersebut adalah Jumali selaku Sekretaris Poktan Sumber Tani 2. Hal itu disampaikan Terdakwa Joko Purnomo kepada Majelis Hakim dalam persidangan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYouUSBnJSf999etwHoxaHvirgAqC18ytcEZGBvdXIG0SHOr89PyJi35wbu6lS8uAMCn5TXgUpJMfdDk6Le3nr2UKi0cV5_1NB6K9JdoPGGXGwa8fJSEqf_M8zxO8ls1_cgfa-fnvi8diM63tg9RhCjBF_Xe0VeWaA0MC3vbHfsu6g2JSUhMO41I8AGnI/s1040/D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYouUSBnJSf999etwHoxaHvirgAqC18ytcEZGBvdXIG0SHOr89PyJi35wbu6lS8uAMCn5TXgUpJMfdDk6Le3nr2UKi0cV5_1NB6K9JdoPGGXGwa8fJSEqf_M8zxO8ls1_cgfa-fnvi8diM63tg9RhCjBF_Xe0VeWaA0MC3vbHfsu6g2JSUhMO41I8AGnI/w640-h360/D.jpg" width="640" /></a></div>Namun menurut JPU Kejari Bondowoso kepada Majelis Hakim dalam persidangan saat itu maupun kepada beritakorupsi.co seusai persidangan mengatakan, bahwa Jumali akan diseret dalam berikutnya. Namun hingga hari ini, nasib Jumali masih aman.aman saja. Ada apa dengan penyidik Kejari Bondowoso?<br /><br />Tidak hanya itu. Adanya keterlibatan Munandar selaku Kepala Dinas Pertanian dalam kasus perkara Korupsi penjualan Alsintan (Alat Mesin Pertanian) berupa traktor roda 4 bantuan dari Kementerian Pertanian untuk Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso<br /><br />Namun ternyata, Munandar tidak terseret sebagai Tersangka karena sudah memberikan uang sebesar Rp300 juta kepada Puji Triasmoro selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso (Puji Triasmoro dan Alexander Silaen selaku Kasi Pidsus di OTT KPK) seperti yang terungkap dalam persidangan saat Puji Triasmoro dkk diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br />Anehnya, Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso maupun Kasi Pidsus Kejari Bondowoso sulit berkomunikasi melalui telepon untuk menanyakan beberapa kasus dugaan Korupsi di Bondowoso kecuali hanya melalui JPU Kejari Bondowoso pada saat bersidang di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya<br /><br />Dan ke- 4 adalah Unang Rahardjo, SH selaku Kepala Desa (Kades) Maskuning Kulon, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso yang hari ini (Senin, 29 Juli 2024) diseret JPU Kejari Bondowoso kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa dalam kasus dugaan Korupsi penjualan Alsintan (Alat Mesin Pertanian) berupa traktor roda 4 bantuan dari Kementerian Pertanian untuk Kelompok Tani (Poktan) di Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso  Namun dalam surat dakwaan JPU Kejari Bondowoso ini juga menggelitik dan menjadi pertanyaan terkait jumlah kerugian keuangan negara. Sebab di satu sisi, JPU mengatakan dalam surat dakwaannya bahwa Terdakwa Unang Rahardjo menikmati hasil Korupsi dari penyewaan Alsintan berupa Traktor roda 4 kepada Sobiri selama 13 tahun sebesar Rp70 juta<br /><br />Disisi lain, JPU mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa Unang Rahardjo mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp329.480.100 sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Traktor Roda 4 Dari Kementerian Pertanian Tahun 2016 Melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso Kepada Kelompok Tani “Tani Maju II” Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso yang ditetapkan oleh penyidik tertanggal 12 Oktober 2023.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCtLCPDSVcn8lGcabn97PX0zs4AFwv34_XbuZA2kj6cTz8KG4epBXRyrtF3OvceuUA9u7bC3cpDj-4A5ZLUUt-1p1bogrSbbCqMNXQcs2WoKa8T_HRwhAYXURsQJCCOQOp-bsNBDcKEo1PQHrfllzvf2eJKyOWIJvlnLvHYIeFsNe1_-Nm0jZGH2wv8eI/s652/A..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="652" data-original-width="584" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCtLCPDSVcn8lGcabn97PX0zs4AFwv34_XbuZA2kj6cTz8KG4epBXRyrtF3OvceuUA9u7bC3cpDj-4A5ZLUUt-1p1bogrSbbCqMNXQcs2WoKa8T_HRwhAYXURsQJCCOQOp-bsNBDcKEo1PQHrfllzvf2eJKyOWIJvlnLvHYIeFsNe1_-Nm0jZGH2wv8eI/w359-h360/A..jpg" width="359" /></a></div></div><div style="text-align: justify;"><br />Pertanyaannya adalah, berapa sebenarnya kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi bantuan traktor roda 4 dari Kementerian Pertanian tahun 2016 melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso kepada Kelompok Tani “Tani Maju II” di Desa Maskuning Kulon, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso? Apakah sebesar Rp70 juta, atau Rp329.480.100? <br /><br />Pertanyaan berikutnya adalah, apakah hanya Terdakwa Unang Rahardjo yang terlibat dalam kasus perkara ini? Lalu bagaimana dengan pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso maupun pihak lain? Lalu apakah ada kaitannya beberapa hal diatas dengan keberetan atau Eksepsi yang akan disampaikan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan pekana depan?<br />Sebab Terdakwa melalui Tim penasehat Hukum-nya mengatakan kepada Majelis Hakim akan mengajukan Eksepsi atau keberatan. Hal itu disampaikan Tim Penasehat Hukum Terdakwa usai JPU membacakan surat dakwaan terhadap Terdakwa Unang Rahardjo<br /><br />Dan atas permintaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Ketua Majelis Hakim pun memberikan kesempatan dalam persidangan yang akan digelar pada pekan depan<br /><br />Sementara surat dakwaan itu dibacakan oleh JPU Dian Pranata Depari dari Kejari Bondowoso secara Virtual (Zoom) diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya (Senin, 29 Juli 2024) dihadapan Majelis Hakim yang dikaetuai Hakim Ni Putu Sri Indayani, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Athoillah, SH., MH dan Ibu Abas Ali, SH., MH masing-masing Ad Hoc serta Panitra Pengganti (PP) Agus Widodo, SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pulua oleh Terdakwa melali Virtual (Zoom) dari Lapas Bonodowoso <br /><br />Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa ia Terdakwa UNANG RAHARDJO, S.H. BIN SUHARYONO selaku kepala desa Maskuning Kulon periode tahun 2015 - 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bondowoso nomor: 188.45/640/430.6.2/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pengesahan dan pengangkatan kepala desa di kabupaten bondowoso periode tahun 2015 - 2021 sejak pada tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 <br /><br />Atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso yang beralamat di jalan Mastrip No.1, Nangkaan Timur, Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzhTHbkHc1ZtZP5_z2d4nWXngc4PkP0VrBuzvsIIwFp4b20BlQkbgj90bu6ZqGJgJ3X4VsZ5MnivVWk7KvyR2ge2gvalIgGhOxcRBGSo4K-glGCWbnCdXV1zmgmyyN2RvYUw4Ekk7KLib2S1V_7ZfEW0dlwrGXNAW7IyNtxgqPp3rzwONeHMcdUmvSIow/s1040/E.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzhTHbkHc1ZtZP5_z2d4nWXngc4PkP0VrBuzvsIIwFp4b20BlQkbgj90bu6ZqGJgJ3X4VsZ5MnivVWk7KvyR2ge2gvalIgGhOxcRBGSo4K-glGCWbnCdXV1zmgmyyN2RvYUw4Ekk7KLib2S1V_7ZfEW0dlwrGXNAW7IyNtxgqPp3rzwONeHMcdUmvSIow/w640-h360/E.jpg" width="640" /></a></div>Atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, secara melawan hukum tanpa hak menguasai, memanfaatkan serta mengalihkan Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (satu) unit Traktor Roda 4 Merk Yanmar Model EF 393T, Motor Penggerak Merek Yanmar Model 3TNV88 (39HP) Nomor Rangka: 600589 Nomor Mesin: 03943A dari Kementerian Pertanian Tahun 2016 melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso kepada Kelompok Tani “Tani Maju II” Desa Maskuning Kulon <br /><br />Yang bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pedoman Pelaksanaan Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian TA. 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yaitu memperkaya terdakwa UNANG RAHARDJO, S.H. BIN SUHARYONO sendiri sekurang-kurangnya sejumlah Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sekurang-kurangnya sebesar Rp329.480.100 (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) <br /><br />Sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Traktor Roda 4 Dari Kementerian Pertanian Tahun 2016 Melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso Kepada Kelompok Tani “Tani Maju II” Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:<br /><br />Pada tahun anggaran 2016, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Prasarana dan sarana Pertanian mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat mesin dan pertanian (alsintan) yang dimaksudkan untuk mendukung program berkelanjutan pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai melalui percepatan pengolahan tanah dan tanam serempak dalam kegiatan upaya khusus peningkatan produksi dan pendapatan petani.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAhRBZxVMv6tyDhhBD8ctmSHNLZRb00B0yb63xD3cM5j3NUXSVgfO0XR0bDl4V1p_RkKp-CmP_v8iT6oQdImgEvHsKWvKJCqFqtwl3C6qzbQC2c-GOQl5RzEx2DMGqirURQyBdydTH1ouBabIYwgAkd5xT_8-Vgu3LoyXywqQq1Q1tPTDlAF2Ci0OB9CA/s1040/C.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhAhRBZxVMv6tyDhhBD8ctmSHNLZRb00B0yb63xD3cM5j3NUXSVgfO0XR0bDl4V1p_RkKp-CmP_v8iT6oQdImgEvHsKWvKJCqFqtwl3C6qzbQC2c-GOQl5RzEx2DMGqirURQyBdydTH1ouBabIYwgAkd5xT_8-Vgu3LoyXywqQq1Q1tPTDlAF2Ci0OB9CA/w640-h360/C.jpg" width="640" /></a></div>Adapun Sumber pembiayaan untuk penyediaan dan penyaluran alat mesin dan pertanian dari DIPA satuan kerja Direktorat Jendral Prasarana dan sarana Pertanian Kementerian Pertanian APBN TA. 2016 pada belanja barang dalam bentuk belanja peralatan dan mesin untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah atau alih status ke Lembaga pemerintah lainnya;<br /><br />Terdakwa sebagai kepala desa Maskuningkulon mengetahui adanya bantuan alat mesin dan pertanian berupa 1 (satu) unit tractor roda 4 dari Kementrian Pertanian RI yang disalurkan dan pemanfaatnya melalui kelompok tani <br /><br />Kemudian terdakwa menghubungi saksi SRI MULYANI yang diketahui terdakwa sebagai Ketua Kelompok Tani “Tani Maju II” Desa Maskuningkulon, untuk digunakan sebagai kelompok tani yang mendapatkan bantuan 1 (satu) unit tractor roda 4 tersebut dengan mengatakan ”Ci mau dapat Traktor desa Maskuning Kulon”. <br /><br />Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi SRI MULYANI menyetujuinya bila Kelompok Tani “Tani Maju II” dipergunakan untuk mendapatkan Alat Mesin dan Pertanian berupa Traktor Roda 4 dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia; <br /><br />Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2016, Direktorat Jendral Prasarana dan sarana Pertanian Kementerian Pertanian menerbitkan surat Nomor: 551/SR.430/BK.06/2016 tertanggal 20 Juni 2016 perihal SK Penetapan CPCL (Calon Penerima dan Calon Lokasi) Penerima Bantuan Alsintan TA.2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso dan ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso Nomor: 521.31/936/430.10.7/2016 tertanggal 20 Juli 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaerxygpvfVT6GAfkL2NMy5Q3nTwbe0r-VjtyRoAAAVBen3jr7thH_xtQflZhP6J4ZFztJ8G8X7Hs37hphFL7DHmRgwdGIj2zxLeI-DNI-VGSLzDzBX46g4zf8KkXV8rCAXkufvjxxRNBc3s3iZNOm_woVDi_DbaHpjIQsQiCIt2HpRBQ3kR_Ulp_e9B4/s1040/B.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaerxygpvfVT6GAfkL2NMy5Q3nTwbe0r-VjtyRoAAAVBen3jr7thH_xtQflZhP6J4ZFztJ8G8X7Hs37hphFL7DHmRgwdGIj2zxLeI-DNI-VGSLzDzBX46g4zf8KkXV8rCAXkufvjxxRNBc3s3iZNOm_woVDi_DbaHpjIQsQiCIt2HpRBQ3kR_Ulp_e9B4/w640-h360/B.jpg" width="640" /></a></div>Penerima Bantuan Alsintan dari Kementerian Pertanian RI Dana APBN Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Bondowoso antara lain menetapkan Kelompok Tani “Tani Maju II” yang beralamat di Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso sebagai penerima bantuan 1 (satu) unit traktor roda 4;<br /><br />Setelah terdakwa mengetahui Kelompok Tani “Tani Maju II” ditetapkan sebagai penerima bantuan 1 (satu) unit traktor roda 4, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2016 terdakwa memerintahkan saksi SRI MULYANI bersama saksi MIARTO, saksi ABDUL IBRAHIM, saksi FAWAIDUL HASAN, serta saksi WAHYUDI HERMANTO sebagai perangkat dan masyarakat Desa Maskuningkulon untuk mengikuti terdakwa menuju kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso yang beralamat di jalan Mastrip No.1, Kabupaten Bondowoso dengan maksud menerima bantuan 1 (satu) unit traktor roda 4 tersebut;<br /><br />Sesampainya di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, terdakwa didampingi saksi SRI MULYANI bertemu dengan saksi WINARTO selaku Kepala Bidang Usaha Tani dan Sarana Prasarana Pertanian melalui saksi IHSAN selaku staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso menyerahkan 1 (satu) unit Traktor Roda 4 merk Yanmar Model EF 393 T, Motor Penggerak Model 3TNV88 (39HP), Nomor Rangka: 600589, Nomor Mesin: 03943A kepada saksi SRI MULYANI <br /><br />Dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan Bantuan Alat dan Mesin Pertanian TA. 2016 Nomor: 521.31/1072/430.10.7/2016 tanggal 26 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh saksi SRI MULYANI selaku ketua Kelompok Tani “Tani Maju II” sebagai penerima dan saksi WINARTO selaku yang menyerahkan, <br /><br />Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi MIARTO untuk mengendarai 1 (satu) unit Traktor Roda 4 merk Yanmar Model EF 393 T, Motor Penggerak Model 3TNV88 (39HP), Nomor Rangka: 600589, Nomor Mesin: 03943A menuju Desa Maskuningkulon dan ditempatkan di rumah terdakwa.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcEJmFmOxeJLoTLepVtKl6f4PFFnPKh4gOZfCbQbY12zPWOb4kDwOTrZ-Yyi4YxCrLsADk-2p0q3WQJ0SZCTFsrhNN3H0UBAMKi-Ehm8r08f2ApCvLpHW1hD9hWFBIoU2C4g5xnOrFdi8oM4y-vje589iWFkEn2n1wQ3h6NEVCnEGR6_iH2o6sXikOql0/s1040/E.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcEJmFmOxeJLoTLepVtKl6f4PFFnPKh4gOZfCbQbY12zPWOb4kDwOTrZ-Yyi4YxCrLsADk-2p0q3WQJ0SZCTFsrhNN3H0UBAMKi-Ehm8r08f2ApCvLpHW1hD9hWFBIoU2C4g5xnOrFdi8oM4y-vje589iWFkEn2n1wQ3h6NEVCnEGR6_iH2o6sXikOql0/w640-h360/E.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa secara melawan hukum tidak menyerahkan bantuan 1 (satu) unit Traktor Roda 4 merk Yanmar Model EF 393 T, Motor Penggerak Model 3TNV88 (39HP), Nomor Rangka: 600589, Nomor Mesin: 03943A kepada pihak yang berhak yaitu Kelompok Tani “Tani Maju II” melalui saksi SRI MULYANI selaku Ketua untuk dipergunakan mendukung program berkelanjutan pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai melalui percepatan pengolahan tanah dan tanam serempak dalam kegiatan upaya khusus peningkatan produksi dan pendapatan petani, <br /><br />“Melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dengan cara disewakan kepada pihak lain”.<br /><br />Oleh karena keberadaan 1 (satu) unit Traktor Roda 4 merk Yanmar Model EF 393 T, Motor Penggerak Model 3TNV88 (39HP), Nomor Rangka: 600589, Nomor Mesin: 03943A yang berada pada penguasaan terdakwa, menjadikan saksi SRI MULYANI tidak dapat melaporkan penggunaan atau pemanfaatannya kepada Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso <br /><br />Yang mana hal tersebut bertentangan dengan bagian Romawi III Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi halaman 19 (sembilan belas) Pedoman pelaksanaan penyaluran bantuan alat mesin dan pertanian APBN TA 2016 yang menyebutkan “Pelaporan wajib dilakukan oleh kelompok tani/Gapoktan/UPJA/Masyarakat tani lainnya penerima bantuan alsintan setiap musim setiap tahun”;   <br /><br />Sekira tahun 2017, perbuatan terdakwa terkait penyewaan 1 (satu) tractor roda 4 kepada pihak yang lain tersebut dengan cara menghubungi saksi FAISAL dan meminta untuk dicarikan orang yang mau menyewa traktor roda 4 bantuan pemerintah tersebut. <br /><br />Atas permintaan terdakwa, saksi FAISAL menyanggupinya dengan menghubungi saksi MUZAYIIN yang kemudian disampaikan terdakwa bahwa orang yang bernama SOBRI bersedia menyewa traktor roda 4 tersebut. Yang kemudian SOBRI menemui terdakwa di kantor kepala desa Maskuningkulon didampingi oleh saksi FAISAL dan saksi MUZAYIIN;  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAXhUbBzvd-Nw1-rE0rUhdsSJuRHZ0e0oPrkebl6XoUOtyxJ_ykY4XUf2dn_mXD-dP86DRMQY8ahPBMwmvocbp6t6Scw69dHSc4_OHqp42WMbBcART_4fGaKTDJKA0m8kdnnbefPfuDvJ7XdlUs3FlhmElMnWK31B0XpB5fjNTMdZUtupZJbV4TpzE_9Y/s1040/D.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjAXhUbBzvd-Nw1-rE0rUhdsSJuRHZ0e0oPrkebl6XoUOtyxJ_ykY4XUf2dn_mXD-dP86DRMQY8ahPBMwmvocbp6t6Scw69dHSc4_OHqp42WMbBcART_4fGaKTDJKA0m8kdnnbefPfuDvJ7XdlUs3FlhmElMnWK31B0XpB5fjNTMdZUtupZJbV4TpzE_9Y/w640-h360/D.jpg" width="640" /></a></div>Pada tanggal 17 Juni 2017 bertempat di ruang kerja kepala desa Maskuningkulon, terdakwa tanpa hak atau tanpa sepengetahuan saksi SRI MULYANI maupun anggota kelompok tani “Tani Maju II” sebagai pihak yang berhak menerima bantuan traktor tersebut, <br /><br />Terdakwa telah melakukan transaksi sewa-menyewa traktor tersebut dengan saudara SOBRI dengan jangka waktu selama 13 (tiga belas) tahun dengan biaya sewa sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Terdakwa dengan maksud memperkaya dirinya sendiri, mempergunakan uang hasil sewa tractor bantuan pemerintah tersebut untuk kepentingan pribadinya. <br /><br />Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Kepala Desa sebagaimana pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan Kepala Desa dilarang Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;<br /><br />Atas perbuatan terdakwa tersebut, para petani yang tergabung pada Kelompok Tani “Tani Maju II” tidak merasakan manfaat atas bantuan 1 (satu) unit Traktor Roda 4 Merk Yanmar Model 3TNV88 (39HP) Nomor Rangka: 600589 Nomor Mesin: 03943A, sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan alat mesin dan pertanian dari Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso dan program pemerintah terkait pencapaian swasembada padi, jagung, kedelai melalui percepatan pengolahan tanah dan tanam serempak dalam kegiatan upaya khusus peningkatan produksi dan pendapatan petani yang dikelola oleh Kelompok tani Tani Maju II tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai Pedoman Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Alat dan Mesin Pertanian TA. 2016, sehingga peningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung pencapaian program swasembada pangan nasional tidak tercapai;<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2A2EyhOahHC_fQEo5cSULSGBA4cSuvQvcce70uiiaXq9CCBUCEBNkTt-m8pMx2RfVe3TC92RwYTUgf4_8JTnMSvxTpgTTkW8RnN-HrZU_U0g0kAZcIWZUFnTvYtwK3mMh3Iy0Mest55R0HHnTO3Y6xsmrmqHIcEmMGWtPzUbpX8HClOp0feMtYMuknkw/s1040/B.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="584" data-original-width="1040" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh2A2EyhOahHC_fQEo5cSULSGBA4cSuvQvcce70uiiaXq9CCBUCEBNkTt-m8pMx2RfVe3TC92RwYTUgf4_8JTnMSvxTpgTTkW8RnN-HrZU_U0g0kAZcIWZUFnTvYtwK3mMh3Iy0Mest55R0HHnTO3Y6xsmrmqHIcEmMGWtPzUbpX8HClOp0feMtYMuknkw/w640-h360/B.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp329.480.100,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu seratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Traktor Roda 4 Dari Kementerian Pertanian Tahun 2016 Melalui Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso Kepada Kelompok Tani “Tani Maju II” Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso yang ditetapkan oleh penyidik tertanggal 12 Oktober 2023.   <br /></div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  Pasal 2 Ayat (1) Atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Jnt)</div></div>

News Tipikor Unang Rahardjo, SH selaku Kades Maskuning Kulon, Kec. Pujer, Kabupaten Bondowoso Diadili Karena Dugaan Korupsi Alsintan Rp70 Juta

#Kasus Perkara Korupsi Penjualan Alsintan (Alat Mesin Pertanian) Berupa Traktor Roda 4 Bantuan Dari Kementerian Pertanian Untuk Kelompok Tan...

»

Kejari Tanjung Perak Hentikan Penyelidikan Kasus Dana Banpol Karena Sudah Ada Penegembalian Sebesar Rp750 Juta

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmpYOck9z9U_T6vG5MZaL1T5Zw3Ad05rF37dPZGC9Rl5X2JFR7sM9FEocSXTNqXnOMyLI4AVCK-XFOwvNULfb19orl0jYDUW-TGDXHH6tkrsqoxCn2fegNUeT5GLO-8Dx9FuQ72_uXWu6C6YzNxs_eQYYiimjz3zrAE6Xr4w0E5ojc46pg_cWb_lSm1zc/s607/2..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="440" data-original-width="607" height="277" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmpYOck9z9U_T6vG5MZaL1T5Zw3Ad05rF37dPZGC9Rl5X2JFR7sM9FEocSXTNqXnOMyLI4AVCK-XFOwvNULfb19orl0jYDUW-TGDXHH6tkrsqoxCn2fegNUeT5GLO-8Dx9FuQ72_uXWu6C6YzNxs_eQYYiimjz3zrAE6Xr4w0E5ojc46pg_cWb_lSm1zc/w337-h277/2..jpg" width="337" /></a></div><span style="font-size: large;"><u><b>Ahli hukum, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. Sholahuddin, SH., MH :</b></u> “Penyelidikan kasus dugaan Korupsi dapat dihentikan berdasarkan rekomendasi dari BPK RI dan UU Tentang BPK RI serta UU tentang Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan negara”</span><span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>BEROTA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />Tim Penyelidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur telah menghentikan Penyelidikan terkait Dumas (Pengaduan Masyarakat) adanya dugaan Korupsi dana bantuan politik (Banpol) oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Serikat Indonesia (DPD PSI) Kota Surabaya sebesar Rp750 juta dari jumlah bantuan APBD Pemkot Surabaya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.089.096.000. Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak kepada beritakorupsi.co saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu, 20 Juli 2024<br /><br />Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak menjelaskan, dari hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyebutkan, bahwa ada selisih anggaran yang tidak dipergunakan oleh Parpol sebesar Rp750 juta, yang kemudian uang sebesar Rp750 juta itu telah dikembalikan kepada penyelik Kejari Tanjung Perak<br /><br />"Sudah ada pengembalian sesuai temuan BPK. Untuk uang yang dikembalikan  berdasarkan Berita Acara Penititipan Uang Penyelamatan Keuangan Negara tanggal 28 Juni 2024 oleh saudara Erik Komala yang telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp755.469.844 kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, selanjutnya oleh Kejari Tanjung Perak disetorkan ke Rekening Pengelolaan Lainnya melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Gubeng,” jelasnya<br /><br />Penghentian penyidikan itu salah satu pertandingannya adalah Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan.<br /><br />Terpisah. Ahli hukum, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. Sholahuddin, SH., MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya saat dihubungi beritakorupsi.co (Sabtu, 20 Juli 2024) menjelaskan, bahwa penyelidikan kasus dugaan Korupsi dapat dihentikan berdasarkan rekomendasi dari BPK RI dan UU Tentang BPK RI serta UU tentang Pertanggungjawaban dan Pengelolaan Keuangan negara <br /><br />"Nggak apa-apa bisa dihentikan berdasarkan rekomendasi dari BPK kalau tidak ada, itu nggak bisa," terangnya <br /><br />Dr. Sholahuddin menjelaskan, walaupun batas waktu rekomendasi dari BPK telah lewat, penyelidikan dapat dihentikan <br /><br />"Ya walaupun lewat nggak apa-apa bisa dihentikan asalkan ada rekomendasi dari BPK," ucapnya. <br /></div>

News Tipikor Kejari Tanjung Perak Hentikan Penyelidikan Kasus Dana Banpol Karena Sudah Ada Penegembalian Sebesar Rp750 Juta

Ahli hukum, Filsafat Hukum dan Kriminologi Dr. Sholahuddin, SH., MH : “Penyelidikan kasus dugaan Korupsi dapat dihentikan berdasarkan rekom...

»

Majelis Hakim Dissenting Opinion, Tiga Terdakwa Korupsi Koperasi UPN Veteran Jatim Divonis Berbeda

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPdvSNjdL-I0yCw3kGFaV7d4_v4EzkCIXo71CO7IP-BGdsi4C5QJpOoBQd38n2utCGCeINERksskso-jU9G9XhLhFDn-XLmV9HwGOlrUfTr4R_-T18f2zTItrlu0xREH4gOrjhgc7SrRkqeSgz-sj-sZsXWULbPJjtrr_ktgwqPlUO8jmEkZepnzrBZVQ/s640/a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="485" data-original-width="640" height="486" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPdvSNjdL-I0yCw3kGFaV7d4_v4EzkCIXo71CO7IP-BGdsi4C5QJpOoBQd38n2utCGCeINERksskso-jU9G9XhLhFDn-XLmV9HwGOlrUfTr4R_-T18f2zTItrlu0xREH4gOrjhgc7SrRkqeSgz-sj-sZsXWULbPJjtrr_ktgwqPlUO8jmEkZepnzrBZVQ/w640-h486/a.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;"><i>#Hutang Anggota Koperasi UPN Vertaran Jatim Yang Juga Sebagai Dosen dan Pegawai UPN Veteran Jatim Ke Koperasi dan Koperasi Ke Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara Dibayar Oleh 3 Pengurus Koperasi Dengan Cara Hidup Di Penjara Dan Mengembalian Uang Sebesar Rp2,345 Miliar. Lalu Siapa Dalang Memerintahkan 2 Orang Yang Diduga Dari Pihak UPN Menawarkan Sejumlah Uang Kepada PH Terdakwa Untuk Mundur Setelah Rektor UPN Bersaksi Di Perdingan?#</i></span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span><br />“Tangisku adalah senyummu, deritaku adalah kebahagiaan hidupmu”. Ungkapan inilah yang mungkin terucap di hati kecil Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku Ketua Koperasi UPN Veteran Jatim 2015 -2019 (30 Mei 2016 dilengserkan karena melaporkan “bau busuk” keuangan Koperasi periode 2000 – 2009 dan 2010 – 2014 Ke Rektor UPN) dan Ir. Sri Risnojatiningsih, MP (Sekretaris) serta Wiwik Indrawati (Kasir) yang ditujukan kepada para anggota Koperasi UPN Veteran Jatim selaku Dosen dan Pegawai Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur (Jatim)<br /><br />Ungkapan itu mungkin terucap setelah Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM, Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dan Wiwik Indrawati setelah mendengar putusan Majelis Hakim pada Kamis, 18 Juli 2024 yang menghukum Ketiganya dengan pidana penjara yang berbeda sebagai Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Kredit macet di Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara pada Agustus 2015 sebesar Rp5.000.000.000 dan Januari 2016 sebesar Rp2.005.000.000 atau totalnya sejumlah Rp7.005.000.000 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.345.217.300 sesuai putusan Majelis Hakim, namun dalam dakwah JPU sebesar Rp4.436.748.265,22 berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor : PE.03.03/SR-706/PW13/5/2022 Tanggal 21 Oktober 2022 (fakta persidangan, BPKP hanya  menerima hasil audit dari penyidik)  dan berkurang menjadi Rp4.272.000.000 sesuai dalam tuntutan JPU <br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">"Bau Busuk" Apa Yang Ditutupi Dalam Perkara Dugaan Korupsi Koperasi UPN Veteran Jawa Timur? - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/06/bau-busuk-apa-yang-ditutupi-dalam.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/06/bau-busuk-apa-yang-ditutupi-dalam.html</a>  <br /><br />Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT.,IPU Selaku Rektor UPN Veteran Jatim hadir Sebagai Saksi Dalam Sidang Perkara Dugaan Korupsi - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/05/prof-dr-ir-akhmad-fauzi-mmtipu-selaku.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/05/prof-dr-ir-akhmad-fauzi-mmtipu-selaku.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNesffZ6-MTnlMb6AMOLvDNvGcdhlY8kKi19c1oFnrFIfaM5f3TPuaaXMjZSMemUrt8cELYvgshtZLuf5dtF3PR2o1MhmdxmTm6kP3kKlhIldN2PHtWcdc6Nw1gB4_7Satg7SkV7SChpHSLVrx6NT0jDva0RcXWjGGoWVWSUYgXro5Kw1vffePGrqR4PE/s639/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="639" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNesffZ6-MTnlMb6AMOLvDNvGcdhlY8kKi19c1oFnrFIfaM5f3TPuaaXMjZSMemUrt8cELYvgshtZLuf5dtF3PR2o1MhmdxmTm6kP3kKlhIldN2PHtWcdc6Nw1gB4_7Satg7SkV7SChpHSLVrx6NT0jDva0RcXWjGGoWVWSUYgXro5Kw1vffePGrqR4PE/w640-h356/4.jpg" width="640" /></a></div>Sebab kredit Koperasi UPN Veteran Jatim ke Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara pada tahun 2015 dan 2016 yang totalnya sebesar Rp7.005.000.000, sebagian dipergunakan untuk mengangsur hutang Koperasi ke- 6 Bank (BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Tugu, Bank Bumi Putra, Bank Jabar Banten) pada periode 2000 – 2009 dan periode 2010 – 2014 (Ketua Koperasi Patrap Wiprapto  yang juga Dosen FEB UPN  Veteran Jatim dan Munari selaku Bendahara 2000 - 2004 yang juga Dosen FEB UPN Veteran Jatim) yang totalnya sebesar Rp28.075.000.000 (hingga tahun 2023 menjadi Rp53.487.855.522 akumulasi pinjaman pokok, bunga dan denda berdasarkan laporan hasil audit keuangan Koperasi yang dilakukan oleh akuntan publik dari kantor Buntaran dan Lisnawati Nomor : B/10/I/2023 tanggal 24 Januari 2023)<br /><br />Memang, Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku Ketua Koperasi periode 2015 -2019 (30 Mei 2016 dilengserkan karena melaporkan “bau busuk” keuangan Koperasi periode 2000 – 2009 dan 2010 – 2014 Ke Rektor UPN) mengakui, bahwa uang pinjaman atau kredit dari Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara tidak langsung ke tangan para anggota Koperasi yang juga sebagai Dosen dan pegawai UPN Veteran Jatim tetapi untuk membayar pinjaman ke pihak ketiga yaitu Sutrisno sebesar Rp2,4 miliar (yang sudah dibayar Koperasi Rp2,1 miliar) dan kepada Ir. Sri Risnojatiningsih, MP sebesar Rp750 juta (dibayar Koperasi lunas)<br /><br />Dimana uang pinjaman Koperasi ke Sutrisno dan Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dilakukan karena desakan dari para anggota Koperasi yang juga sebagai Dosen dan pegawai UPN Veteran Jatim dengan cara potong gaji di Bendahara Roktorat bengitu para anggota Koperasi mendengar bahwa Koperasi akan mengajukan pinjaman uang ke Bank<br /><br />Jadi itulah sebebabnya, Koperasi menyerahkan nama-nama para anggota Koperasi ke Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara sebagai salah satu syarat, dimana nama-nama para anggota Koperasi itu sudah terlebih dahulu dipinjami unag oleh Koperasi dari hasil pinjaman pihak ke tiga yaitu  Sutrisno dan Ir. Sri Risnojatiningsih, MP<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTRXAAi3UxFZQ2LHLFCYjGGy15zHWtRJ13gNFHVnQ8AA8PZUsjuRTl8rmxJYIJ0H29_bMKMqxzBp-_AjYO-nrr4HbPPzfyRZ0TP-eW4YxN12xvoQNServLOStBFBwdVeijhBPSe4R130h2cl7JaOrMg2eyilHg_zweRUswWIpgVF2kMGglPW9OADT_6bE/s640/3..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="374" data-original-width="640" height="374" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTRXAAi3UxFZQ2LHLFCYjGGy15zHWtRJ13gNFHVnQ8AA8PZUsjuRTl8rmxJYIJ0H29_bMKMqxzBp-_AjYO-nrr4HbPPzfyRZ0TP-eW4YxN12xvoQNServLOStBFBwdVeijhBPSe4R130h2cl7JaOrMg2eyilHg_zweRUswWIpgVF2kMGglPW9OADT_6bE/w640-h374/3..jpg" width="640" /></a></div>Dan uang Koperasi di anggota Koperasi yang belum dibayar hingga tahun 2022 (dan hingga saat ini) adalah sebesar Rp8.518.167.070 berdasarkan laporan hasil audit keuangan Koperasi yang dilakukan oleh akuntan publik dari kantor Buntaran dan Lisawati tanggal 29 Desember 2022.<br /><br />Andai saja para anggota Koperasi UPN Veteran Jatim yang juga dosen dan pegawai UPN Veteran Jatim bersedia membayar pinjamannya tepat waktu ke Koperasi, maka Koperasipun akan membayar angsuran ke Bank Jatim Syariah Cabang Suaraabaya Utara tepat waktu, dan kasus ini tidak akan sampai ke meja Majelis Hakim Pengadilan Tipikor serta Ketiga Pengurus Koperasi UPN Veteran Jatim inipun tidak akan dihukum ganda yaitu pidana penjara badan, pidana denda dan pidana membayar uang pengganti<br /><br />Namun akibat tidak adanya para anggota Koperasi yang membayar atau melunasi pinjamannya ke Koperasi dan Koperasi ke Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya Utara sejak 2016 hingga 2022, maka kasus inipun sampai ke meja Majelis Hakim Pengadilan Tipikor melalui penyidik Polrestabes Surabaya dan JPU Kejari Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur <br /><br />Dan akibatnya, Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM selaku Ketua Koperasi UPN Veteran Jatim 2015 -2019 (30 Mei 2016 dilengserkan karena melaporkan “bau busuk” keuangan Koperasi periode 2000 – 2009 dan 2010 – 2014 Ke Rektor UPN) dan Terdakwa Ir. Sri Risnojatiningsih, MP (Sekretaris) serta Terdakwa Wiwik Indrawati (Kasir) dijatuhi hukuman berupa pidana penjara badan,  pidana denda dan pidana membayar uang pengganti yang masing-masing berbeda yang totalnya sebesar Rp2.345.217.300<br /><br /><b><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga : </span></b><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Tiga Pengurus Koperasi UPN Veteran Jatim Diadili Karena Dugaan Korupsi Kredit Bank Jatim Sebesar Rp4,436 Miliar - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/03/tiga-pengus-koperasi-upn-veteran-jatim.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/03/tiga-pengus-koperasi-upn-veteran-jatim.html</a>  </span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW5zsZH01CEbzlTKFCrAJXDhpEehW0xBJ5Eb57WC8jjJoc1M4_uoSSJYU1aj9VH0dJTRB97cqpcf3ygSC4lBtgiEM0ZN5knBwmIsoV_jm9xEPXzXMx2fEI_rtKjNdfnfGz_dmvDl0QwKYitZzpEc_75OG-EQjwCv-j62Kxrp0XASfPoHw9_7dDXhkeyiY/s639/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="639" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgW5zsZH01CEbzlTKFCrAJXDhpEehW0xBJ5Eb57WC8jjJoc1M4_uoSSJYU1aj9VH0dJTRB97cqpcf3ygSC4lBtgiEM0ZN5knBwmIsoV_jm9xEPXzXMx2fEI_rtKjNdfnfGz_dmvDl0QwKYitZzpEc_75OG-EQjwCv-j62Kxrp0XASfPoHw9_7dDXhkeyiY/w640-h356/4.jpg" width="640" /></a></div>Yang menarik dari putusan Majelis Hakim ini adalah, adanya Dissenting Opinion atau pendapat yang berbeda adri salah satu anggota Majelis Hakim yaitu Pultoni, SH., MH (Hakim Ad Hoc) dengan Ketua Majelis Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dan  hakim anggota Abdul Gani, SH., MH (Hakim Ad Hock)<br /><br />Namun karena kalah suara yaitu 1 berbanding 2, sehingga Majelis Hakim mengatakan bahwa Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM, Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dan Wiwik Indrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dan Ketiganyapun dijatuhi human pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang berbeda-beda<br /><br />Untuk Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp1.665. 822.300 subsider pidana penjara serlama 1 tahun<br /><br />Sedangkan Terdakwa Ir. Sri Risnojatiningsih, dihukum pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (enam) bulan  denda sebesar Rp50 juta subsider pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan membayar uang pengganti sebesar Rp660.000.000 subsider pidana penjara serlama 6 bulan<br /><br />Sementara Terdakwa Wiwik Indrawati dihukum pidana penjara sama dengan Terdakwa Ir. Sri Risnojatiningsih, MP, kecuali uang pengganti yaitu sebesar Rp19.395.000 subsider 6 bulan penjara<br /><br />Hukuman pidana penjara Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM, Terdakwa Ir. Sri Risnojatiningsih, MP dan Terdakwa Wiwik Indrawati (berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur, Kamis, 18 Juli 2024 dengan Ketua Majelis Hakim Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dan  dibantu 2 hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Hakim Ad Hock serta Panitra Penganti (PP) Yanid Indra Harjono, SH., MH, dan Dicky Aditya Herwindo, SH., MH yang dihadiri para Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya dan dihadiri Tim JPU Kejari Tanjung Perak</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">"Ada perbedaan pendapat diantara Hakim yaitu Hakim Pultoni mengatakan kalau perkara ini perdata. Tapi dari putusan Hakim ini tidak ada perintah ditahan," kata Achmad Suhairi selaku Penasehat Hukum Terdakwa kepada beritakorupsi.co</div><div style="text-align: justify;"><br /><span style="color: red; font-size: large;"><b>Awal Mula Kasus Perkara Kredit Macet Koperasi UPN Veteran Jatim</b></span> <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLCAysmWGWEUrHn8YOSVrBjYAtB_UdS9xAw3jOp8ceoBcWDmewfOdjqN7QO9VyT32TKATmuwvCNatLVFTz9-VYc2zs1XP3z3fdBfUHdQWte3pWtm9jqkXZjJ5s7EDD4PUCx_V-KoNKW_aElBcNLVYCxqQGrp6EVejNGyCN8mcUTFVfaowt6Uftwia3_WE/s360/6.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="346" height="434" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLCAysmWGWEUrHn8YOSVrBjYAtB_UdS9xAw3jOp8ceoBcWDmewfOdjqN7QO9VyT32TKATmuwvCNatLVFTz9-VYc2zs1XP3z3fdBfUHdQWte3pWtm9jqkXZjJ5s7EDD4PUCx_V-KoNKW_aElBcNLVYCxqQGrp6EVejNGyCN8mcUTFVfaowt6Uftwia3_WE/w385-h434/6.jpg" width="385" /></a></div>Kasus ini bermula pada tanggal 13 Januari 2016 atau 9 bulan setelah Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM menjabat sebagai Ketua Koperasi sejak April 2015, Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM membuat surat laporan ke Pembina Utama Koperasi Ex-officio Rektor UPN Veteran Jatim, yaitu Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, Dr. (HC) terkait adanya dugaan penyimpangan Keuangan Koperasi pada Periode tahun 2000 – 2009 dan 2010 – 2014<br /><br />Tanggal 19 Januari 2016, diadakan rapat tertutup antara pengurus lama periode 2000 – 2009 dan pengurus periode 2010 – 2014 dengan pengurus baru periode 2015 - 2019 atas arahan Pembina Utama Koperasi UPN Veteran Jatim Ex-officio Rektor UPN Veteran Jatim terkait surat laporan Ketua Koperasi UPN Veteran Jatim Periode 2015 - 2019 (Terdakwa Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM) tanggal 13 Januari 2016<br /><br />Dalam rapat tertutup tanggal 19 Januari 2016, adanya pengakuan dari Ketua Koperasi periode 2000 – 2009 yaitu Patrap Wiprapto yang juga Dosen FEB UPN Veteran Jatim dihadapan peserta rapat, bahwa Keuangan Koperasi sudang minus sekitar 1 (satu) miliar rupiah tetapi tidak dibuat dalam laporan pembukuan Koperasi <br /><br />Pada tanggal 26 Januari 2016, Badan Pengawas Keuangan Koperasi berkirim surat kepada Pembina Utama Koperasi UPN Veteran Jatim Ex-officio Rektor UPN Veteran Jatim Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, Dr. (HC) untuk dilakukan audit investiagasi Keuangan Koperasi periode 2000 – 2009 dan periode 2010 – 2014 serta tahun 2015 – Maret 2016<br /><br />Tanggal 19 Mei 2016, Ketua Koperasi UPN Veteran Jatim Periode 2015 - 2019 Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM (Terdakwa) berkirim surat kepada Pembina Utama Koperasi UPN Veteran Jatim Ex-officio Rektor UPN Veteran Jatim Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, Dr. (HC) untuk diadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau rapat anggota istimewa tanggal 30 Mei 2016<br /><br />Pada tanggal 30 Mei 2016, diadakan RAT atau rapat anggota istimewa yang dihadiri oleh seluruh anggota, pengurus, pembina, pengawas Koperasi dan memenuhi kourum dengan hasil rapat; “Penunjukan Ketua Baru yaitu Kol. TNI (Purn) Gitojo, SE., MM menggantikan Ketua Koperasi peride 2015 – 2019 Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM (Terdakwa) serta Penunjukan Tim 5 untuk menyelesaian secara hukum permasalahan yang terjadi di Koperasi”<br /><br />Tanggal 16 Agustus 2016, Ketua Koperasi periode 2015 – 2019 Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM (Terdakwa) mengirim surat pengunduran diri  kepada Pembina Utama Koperasi UPN Veteran Jatim Ex-officio Rektor PN Veteran Jatim Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, Dr. (HC)  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmgFqT4bl49p7q-SLZSb4eRctZHO0WTialZxmigM-vFN1smzuWA4lbDwNMH9SznoS0WpJ1iLe0wnd9YqGWY4HOaEc7OVkdjZHMYVzJHbc1-RUPdgbgXyd4gM8A0Dq85NDxdv9g4NFE8EswK27IrfxtuA4lUc_z0eIaHOUZlTbRYDIAjJNIpnmYoliSgeo/s640/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmgFqT4bl49p7q-SLZSb4eRctZHO0WTialZxmigM-vFN1smzuWA4lbDwNMH9SznoS0WpJ1iLe0wnd9YqGWY4HOaEc7OVkdjZHMYVzJHbc1-RUPdgbgXyd4gM8A0Dq85NDxdv9g4NFE8EswK27IrfxtuA4lUc_z0eIaHOUZlTbRYDIAjJNIpnmYoliSgeo/w640-h360/5.jpg" width="640" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: red; font-size: x-small;">Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT.,IPU Rektor UPN (Universitas Pembangunan Nasional) Veteran Jatim</span></td></tr></tbody></table>Tanggal 29 Desember 2016, diadakan rapat Koperasi yang dihadiri oleh anggota, Pengurus, Pengawas, Pembina Harian Ex-officio Wakil Rektor PN Veteran Jatim Prof. A. Fauzi dan mengetahui Pembina Utama Ex- officio Rektor PN Veteran Jatim Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, Dr. (HC)<br /><br />Tanggal 26 September 2018, diadakan rapat Koperasi yang dihadiri oleh Tim 5, Pembina Harian Ex-officio Wakil Rektor PN Veteran Jatim Prof. A. Fauzi, Badan Pengawas Koperasi dan Perawakilan anggota.<br /><br />Dan pada tanggal 7 Oktober 2019, ada surat panggilan dari penyidik Polrestabes Suarabaya kepada Pengurus Koperasi periode 2015 -2019 yaitu Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM sebagai Ketua Koperasi (Terdakwa) dan Ir. Sri Risnoyatiningsih selaku Sekretari (Terdakwa) serta Wiwik Indrawati selaku Kasir Koperasi (Terdakwa)<br /><br />Tanggal 16 Pebruari 2022, Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM (Terdakwa) menyurati mantan Ketua Koperasi periode 2000 – 2009 yaitu Patrap Wiprapto terkait hutang Koperasi sebesar Rp28 miliar lebih ke beberapa Bank diantaranya BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Tugu, Bank Bumi Putra, Bank Jabar Banten<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Benang Kusut dalam kasus Koperasi UPN Veteran Jatim yang tidak terurai. Apakah memang Disengaja Untuk tidak Teruari? </span><br /><br />Kasus inipun ibarat benang layang-layang yang kusut dan tidak terurai. Sebab hal itulah yang dipertanyakan oleh para Terdakwa karena ada saksi yang bisa mengurai atau menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya di Koperasi UPN Veteran Jatim sejak tahun 2000 hingga 2009 dan 2010 - 2014, namun sepertinya sengaja tidak dijadikan sebagai saksi<br /><br />Lalu siapa orang atau saksi yang dimaksud oleh Terdakwa?. Saksi yang dimaksud oleh Terdakwa Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM ialah ;<br /><ol><li><span> Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, Dr. (HC) selaku Pembina Utama Koperasi UPN Veteran Jatim Ex-officio Rektor PN Veteran Jatim periode 1998 - 2014 dan 2014 – 2018;</span></li><li><span>Patrap Wiprapto,  Ketua Koperasi periode 2000 – 2009 yang juga Dosen FEB UPN  Veteran Jatim;</span></li><li><span>Munari, Bendahar Koperasi 2000 – 2004 juga Dosen FEB UPN Veteran Jatim;</span></li><li><span>Heroe Priyono selaku auditor Internal dan External dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) yang juga menjabat sebagai Kepala Jurusan dan Kepala Lan Akutansi UPN Veteran Jatim, dan</span></li><li><span>Cahya Mananingrum yang juga Dosen FEB UPN Vetran Jatim, </span></li></ol><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_K2vtAX1dABp_pg7RbGNcbd-sOi6AqPOWu0aTvSv__VF87DTZ-9XQwx8Q6_isbtt5sDJc9_Ux78_Lnl3zxtpFIK2MUwoHWsL3gNezEmhYDQi4oDxzDqIsQ8rLBSv6VRCJbM6GeK5S4HrTb0ec17byZ1UecPSIhjwRC4TeLi1oOLAH09p6PSnEdMwMMLs/s639/Rektor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="398" data-original-width="639" height="398" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_K2vtAX1dABp_pg7RbGNcbd-sOi6AqPOWu0aTvSv__VF87DTZ-9XQwx8Q6_isbtt5sDJc9_Ux78_Lnl3zxtpFIK2MUwoHWsL3gNezEmhYDQi4oDxzDqIsQ8rLBSv6VRCJbM6GeK5S4HrTb0ec17byZ1UecPSIhjwRC4TeLi1oOLAH09p6PSnEdMwMMLs/w640-h398/Rektor.jpg" width="640" /></a></div>Andai saja penyidik Polrestabes Surabaya dan JPU Kejari Tanjung Perak atau Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang mengadili perkara ini memeritahkan JPU untuk menghadirkan Kelima orang penting diatas, bisa jadi benang kusut atau permasalah yang terjadi di Koperasi UPN Veteran Jatim akan jauh lebih terang benderang yang lebih terang dari cahaya lampu di ruang sidang cakra Pengadilan Tipikor Suarabaya<br /><br />Terdakwa Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM pun mempertanyakan terkait “Laporan Polisi Model A” dalam kasus dugaan Korupsi Koperasi UPN Veteran Jatim. Laporan tipe atau model “A” adalah aduan yang dibuat oleh internal Kepolisian sesuai Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, ada dua jenis laporan, yaitu tipe A dan B.<br /><br />“Ada laporan model A. Saya melaporkan tahun 2022 tapi tidak ditanggapi. Bahkan saya minta penyidik melakukan audit forensik juga tidak ditanggapi,” ucap Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM<br /><br />Lalu peratanyaannya adalah, apakah ada seseorang anggota Kepolisian yang masuk ke kantor Koperasi UPN Veteran Jatim dan melihat-lihat dan membawa dokumen Koperasi lalu dipelajari yang kemudian dari hasil kesimpulannya ada sesuatu masalah? <br /><br />Atau ada anggota Kepolisian yang menemukan dokumen Koperasi UPN Veteran Jatim di Jalanan atau disesuatu tempat lalu dipelajari? Atau ada pihak-pihak tertentu di tubuh Koperasi UPN Veteran Jatim yang membawa dokumen Koperasi dan menyerahkannya ke Kepolisian?  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXhHrM4yk2O-NprN7JbvRIv837UCptU9OcssZcGLUZUH8m0xa2zkJUUNufir18NvokNYrFIaPZBpb-Rl8xNYY4KO2zCqe5D4fK92-yRGYisgMKs79lljZcDjG6w-PNdGH7Pz5ktJCH-C2o1m-KMnRa2DR1yq-nRAmnOUV5mVP0i6i2giYYRSc6nKzhi9A/s639/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="639" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXhHrM4yk2O-NprN7JbvRIv837UCptU9OcssZcGLUZUH8m0xa2zkJUUNufir18NvokNYrFIaPZBpb-Rl8xNYY4KO2zCqe5D4fK92-yRGYisgMKs79lljZcDjG6w-PNdGH7Pz5ktJCH-C2o1m-KMnRa2DR1yq-nRAmnOUV5mVP0i6i2giYYRSc6nKzhi9A/w640-h356/4.jpg" width="640" /></a></div>Lalu mengapa penyidik Polrestabes Surabaya tidak menindak lanjuti laporan Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM (Terdakwa) pada tahun 2022, yang melaporkan terkait adanya dugaan penyimpangan keuangan Koperasi UPN Veteran Jatim perode 2000 – 2009 dan 2010 – 2014  sebesar Rp28 miliar lebih, dan juga tidak mengabulkan permohonan Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM (Terdakwa) agar penyidik Polrestabes Surabaya melakukan audit forensik keuangan Koperasi ?<br /><br />Apakah penyidik Polrestabes Suarabaya menilai bahwa laporan dan permintaan dari Ir.Yuliatin Ali Syamsiah, MM (Terdakwa) pada tahun 2022 itu tidak penting atau memang agar kasus yang sesungguhnya terjadi di Koperasi UPN Veteran Jatim tidak terungkap?<br /><br />Apakah ada kaitannya antara rapat Koperasi yang dihadiri oleh Tim 5, Pembina Harian Ex-officio Wakil Rektor PN Veteran Jatim Prof. A. Fauzi, Badan Pengawas Koperasi dan Perawakilan anggota pada tanggal 26 September 2018 dengan surat panggilan penyidik Polrestabe Surabaya pada tanggal 7 Oktober 2019 kepada 3 pengurus (para Terdakwa) Koperasi UPN Veteran Jatim ?<br /><br />Pertanyaan yang lebih menarik adalah, kalau memang penyidik Polrestabes Surabaya dan JPU Kejari Tanjung Perak sebagai aparat penegak hukum yang “jujur dan bersih dari segala hal”, mengapa hanya melakukan penyidikan terkait “Kredit macet Koperasi UPN Veteran Jatim pada Agustus  2015 dan Januari 2016 yang totalnya sebesar Rp7.005.000.000 yang dianggap merugikan keuangan negara Rp4.272.000.000 (surat dakwaan dan berkurang menjadi Rp4.272.000.000 sesuai tuntutan JPU dan berkurang pula menjadi Rp2.345.217.300 sesuai putusan Majelis Hakim) dan tidak melakukan penyidikan terkait kredit macet Koperasi ke Bank milik negara yaitu BNI, BRI, Bank Mandiri dan Bank daerah yakni Bank Jatim dan Bank Jabar Banten yang totalnya hingga tahun 2022 sebesar Rp53 miliar?<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">2 Orang Yang Diduga Dari UPN Menawarkan Ratusan Juta Rupiah Kepada PH Terdakwa Setelah Rektor UPN Bersaksi Di Persidangan</span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_SfPLXBMrFrwoTkXiIqWncpi-u2mlNzD2ryKyhMADhppXUzpJA4fgsAZYQducnPGMQJi-XNKGmkdX5rRg6AFXSK-fW0dKX5gN_aITXNXufXHknwb2B4Ty5c5CO39cxXT3QVF1YBl_Z4dXPI_UQCfumElDFy358mh-NqQHIj09e4meC7psoDp487D2C8Q/s640/Tim%20Penasehat%20Hukum%20para%20Terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="640" height="356" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_SfPLXBMrFrwoTkXiIqWncpi-u2mlNzD2ryKyhMADhppXUzpJA4fgsAZYQducnPGMQJi-XNKGmkdX5rRg6AFXSK-fW0dKX5gN_aITXNXufXHknwb2B4Ty5c5CO39cxXT3QVF1YBl_Z4dXPI_UQCfumElDFy358mh-NqQHIj09e4meC7psoDp487D2C8Q/w640-h356/Tim%20Penasehat%20Hukum%20para%20Terdakwa.jpg" width="640" /></a></div>Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM pun dalam pembelaannya menyampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa dirinya merasa dikriminalisasi dalam kasus perkara Kredit macet Koperasi UPN Vetran Jatim ke Bank Jatim Syariah Cabang Suarabaya Utara<br /><br />Apa yang disampaikan oleh Terdakwa Ir. Yuliatin Ali Syamsiah, MM pun dalam pembelaannya bukan tidak beralasan. Sebab, beberapa hari setelah Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT.,IPU selaku Rektor UPN (Universitas Pembangunan Nasional) Veteran Jatim menjadi saksi di Persidangan untuk Ketiga Terdakwa (persidangan pada Senin, 27 Mei 2024), ada 2 orang yang diduga dari pihak UPN mendatangi Achmad Suhairi salah seorang Penasehat Hukum Ketiga Terdakwa, ke Sampang, Madura dan meminta agar mundur sebagai Penasehat Hukum Terdakwa dengan menawarkan uang ratusan juta rupiah,<br /><br />Sebelum menjabat Rektor UPN Veteran Jawa Timur periode 2018 – 2022 dan 2022 – 2026, Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT.,IPU menjabat sebagai Wakil Rektor 2016 – 2018, sedangkan Rektor di jabat Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, Dr. (HC) periode tahun 1998 - 2014 dan 2014 – 2018. UPN Veteran Jawa Timur awalnya berstatus Swasta, namun pada tanggal 6 Oktober 2014 berubah status menjadi Negeri<br /><br />Namun Achmad Suhairi tidak bersedia dan meminta agar kedua orang tersebut pulang. Hal itu disampiakan Achmad Suhairi kepada beritakorupsi.co.<br /><br />“Ada 2 orang meminta saya mundur (sebagai PN) dengan menawarkan uang lima ratus juta tetapi saya tidak mau dan meminta mereka pulang. Saya menduga kalau mereka dari pihak UPN karena mereka bilang “kasus UPN”. Mereka datang setelah Rektor UPN (Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT.,IPU) sebagai saksi,” ungkap Achamd Suhairi<br /><br />Terkait hal itu, beritakorupsi.co berusaha untuk mengklarifikasi kepada Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT.,IPU selaku Rektor UPN Veteran Jatim dengan mengirim pesan melalui App WhastApp di Nomor +62 812-5225-xxxx dan kemudian meneleponnya namun sang pejabat atau orang nomor satu di UPN Veteran Jatim ini menolak.<br /><br />Apakah KPK bisa memanggil Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT.,IPU selaku Rektor UPN Veteran Jatim terkait hal tersebut diatas? Hingga saat ini beritakorupsi.co belum menanyakkannya. (Jnt)</div>

Majelis Hakim Dissenting Opinion, Tiga Terdakwa Korupsi Koperasi UPN Veteran Jatim Divonis Berbeda

#Hutang Anggota Koperasi UPN Vertaran Jatim Yang Juga Sebagai Dosen dan Pegawai UPN Veteran Jatim Ke Koperasi dan Koperasi Ke Bank Jatim Sya...

»

Pengauturan Proyek dan Nasib ASN Eslon III Di Kab. Probolinggo Diatur Oleh Terdakwa Hasan Aminuddin, Suami Terdakwa Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3iSQxv6N3hIYA99sGOoH5AeXcLAyi7OZSW_ClwQQXeU3hLDtUWWcMBNf4Wbq_16NOAQjnCoGy1GX_OYzj6M92pB0iDZCH4UV2L7V2jCroMYiYJlElPUv6p17Xvnlbtcb4TYtwOc6ix7korOPMDqLytDdwaQJXcj6SjUYznFDl35NkY-kPRlopfVFFjag/s1280/A.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3iSQxv6N3hIYA99sGOoH5AeXcLAyi7OZSW_ClwQQXeU3hLDtUWWcMBNf4Wbq_16NOAQjnCoGy1GX_OYzj6M92pB0iDZCH4UV2L7V2jCroMYiYJlElPUv6p17Xvnlbtcb4TYtwOc6ix7korOPMDqLytDdwaQJXcj6SjUYznFDl35NkY-kPRlopfVFFjag/w640-h360/A.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="color: red; font-size: large;">#JPU KPK Menghadirkan 5 Orang Saksi Dalam Perkara Korupsi Grtaifikasi dan TPPU Sebesar Rp150,200 Miliar Dengan Terdakwa Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI Dari F-Nasdem#</span></h3><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span><br />Jaksa Penuntut Umum (JPPU) Arif Suhermanto dkk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 18 Juli 2024, menghadirkan sebanyak 5 orang saksi kehdapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya untuk didengar keterangannya dalam sidang perkara Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucuian Uang (TPPU) pada tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus 2021 sebesar Rp150.200.298.000 dengan Terdakwa I Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo periode 2013 – 2018 dan 2018 – 2023 dan Suaminya, Terdakwa II Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem periode 2014 - 2019 dan tahun 2019 – 2024 dan mantan Bupati Probolinggo tahun 2003 - 2008 dan 2008 - 2013<br /><br />Ke- 5 orang saksi tersebut adalah ; 1. Anggit Hermanuadi selaku Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo periode tahun 2009 - tanggal 7 April 2015, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo periode tanggal 8 April 2015 - tanggal 27 Desember 2016, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo periode tanggal 28 Desember 2016 - tanggal 9 Desember 2018, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo periode tanggal 10 Desember 2018 - Januari 2021 yang memberikan uang kepada Terdakwa I Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Terdakwa II Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI sebesar Rp71 juta<br /><br />2. Abdul Halim selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo periode tahun 2012 - 2013, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo periode tahun 2013 - 2014, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo periode tahun 2014 - 2019, Asisten Administrasi Umum  Kabupaten Probolinggo periode tahun 2019 - Juli 2020, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Probolinggo periode Agustus 2020 - Desember 2020, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo sejak bulan Desember 2020 yang memberikan uang kepada Terdakwa I Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Terdakwa II Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI sebesar Rp275 juta  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2CvMaL4exsZjBKNeRWDM2s4G7zRcoMDigOowt7JK6ezs78pUrCwl-uGLhRW7HXlL9NPkbC0W4CyySbefTScqn9xdoqeGn-cwjgzzXRxBVnjuWGjggaN6ayEYVugbQntLs9zMrQ4Zut5SJCBXL0lFOE1Sm1NOfNqyFB0lvQXepHGz2yueVYOUr6Jl4QF8/s1280/B.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2CvMaL4exsZjBKNeRWDM2s4G7zRcoMDigOowt7JK6ezs78pUrCwl-uGLhRW7HXlL9NPkbC0W4CyySbefTScqn9xdoqeGn-cwjgzzXRxBVnjuWGjggaN6ayEYVugbQntLs9zMrQ4Zut5SJCBXL0lFOE1Sm1NOfNqyFB0lvQXepHGz2yueVYOUr6Jl4QF8/w640-h360/B.jpg" width="640" /></a></div>3. Mahbub Zaunaidi selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo periode tahun 2013 - 2016, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kabupaten Probolinggo periode tahun 2016 - Mei 2018, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo periode bulan Juni 2018 - Desember 2019, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Probolinggo periode tahun 2020 - April 2021 yang memberikan uang kepada Terdakwa I Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Terdakwa II Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI sebesar Rp186 juta<br /><br />4. Nur Baskoro selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo periode tahun 2013 - 2014, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo periode tahun 2014 - 2018, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Probolinggo tahun 2018, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo periode tahun 2019 - 2021 yang memberikan uang kepada Terdakwa I Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Terdakwa II Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI sebesar Rp102 juta<br /><br />5. Anang Budi Yoelijanto selaku Direktur RSUD Waluyo Jati Kabupaten Probolinggo periode tahun 2013 - 2015, Staf Ahli Bupati Probolinggo periode tahun 2015 - 2016, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo periode tahun 2016 - 2018, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo periode bulan Desember 2018 - Agustus 2020, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo sejak bulan September 2020 yang memberikan uang kepada Terdakwa I Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Terdakwa II Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI sebesar Rp120 juta<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Sidang Terdakwa Korupsi Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Hasan Aminuddin Terungkap Adanya Pengaturan Pemenang Lelang - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/07/sidang-terdakwa-korupsi-puput-tantriana.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/07/sidang-terdakwa-korupsi-puput-tantriana.html</a><br /><br />Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan Suaminya, Hasan Aminuddin Selaku Anggota DPR RI Kemabali Diadili Dalam Perkara Korupsi dan TPPU Sebesar Rp150,200 M - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/06/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/06/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html</a></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPIBtMed0oZsfAPjVFG7sFyT6b2FMUnV75jvdnseoeHOr6Z647lihtoUvrWoDumhEtvR8wSTw1oPbJID2ymUicra_currU40_6bzCekBi7Sqx5uzzIkaMJicDdiJSDZy6Vx_IINgielUbU0bXwT1y216nLu9_KF92uWS1FQRwwpYe52ZvULQN38ltRVwo/s1280/A..jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPIBtMed0oZsfAPjVFG7sFyT6b2FMUnV75jvdnseoeHOr6Z647lihtoUvrWoDumhEtvR8wSTw1oPbJID2ymUicra_currU40_6bzCekBi7Sqx5uzzIkaMJicDdiJSDZy6Vx_IINgielUbU0bXwT1y216nLu9_KF92uWS1FQRwwpYe52ZvULQN38ltRVwo/w640-h360/A..jpg" width="640" /></a></div>Dihadrikannya ke-5 saksi ini bagian dari 300 orang saksi, karena dalam surat dakwaan JPU KPK dijelaskan terkait penerimaan uang sebesar Rp7.377.127.000 dan barang senilai Rp4.485.570.000 oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu diantaranya ; Anggit Hermanuadi sebesar Rp71 juta; Abdul Halim sebesar Rp275.800.000 ; Mahbub Zunaidi sebesar Rp186 juta; Doddy Nur Baskoro sebesaar Rp102 juta; Anang Boedi Joelianto sebesar Rp120 juta ; Soeparwiyono mantan Sekda yang saat ini Plt. Bupati Kabupaten Probolinggo sebesar Rp150 juta; Prijono mantan kepala Disperkim (Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo periode Januari 2009 – 2016) sebesar Rp684 juta; Rachmad Waluyo mantan Kepala Dinas PU dan BPBD sebesar Rp434 juta; Hengki Cahjo Saputro selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo sebesar Rp2 juta; Tutug Edi Utomo Asisten Pemerintahan sebesar Rp245 juta; ; Heri Sulisyanto selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Probolinggo yang saat ini Pj. Sekda Kabupaten Probolinggosebesar Rp240 juta.<br /><br />Dalam persidangan (Kamis, 18 Juli 2024) dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Ferdinan Marcus Leander, SH., MH dengan dibantu 2 Hakim anggota yaitu Abdul Gani, SH., MH dan Pultoni, SH., MH masing-masing Ad Hock serta Panitra Pengganti, yang dihadiri Kedua Terdakwa dengan didampingi Tim Penasehat Hukum-nya terungkap, bahwa pengaturan Proyek APBD Di Kab. Probolinggo maupun menentukan nasib alias mutasi bagi ASN Eslon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggi diatur oleh Terdakwa Hasan Aminuddin mantan Bupati Probolinggo tahun 2003 - 2008 dan 2008 - 2013, anggota DPR RI periode 2014 - 2024 yang juga  suami Terdakwa Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo periode 2013 - 2023<br /><br />Pengaturan proyek APBD dan mutasi di Pemkab Probolinggo ditentukan oleh Terdakwa Hasanah Aminuddin,  diungkapkan Saksi Anggit Hermanuadi selaku Kepala Dinas PU Bina Marga periode 2009-2015, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo periode 2015-2016, Kepala Bappeda periode 2016-2018 dan  Kepala BPBD Kabupaten Probolinggo periode 2018-2021, dan saksi Abdul Halim selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo periode tahun 2012 - 2013, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolinggo periode tahun 2013 - 2014, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo periode tahun 2014 - 2019, Asisten Administrasi Umum  Kabupaten Probolinggo periode tahun 2019 - Juli 2020, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Probolinggo periode Agustus 2020 - Desember 2020, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Probolinggo sejak bulan Desember 2020  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOU3bm4mhzjkdE_lqTNq558XrxbJx4YodYNojehPHFqY_xpnyEGfx8_gcWkrUUR2GqixccRj7FAaLreEGJTrFQ0B54jjLxX71woajgDt_Zu-p2_wH5bzVFaRRgWIYpcbxmNyFDtDRUVQjAnk7XoUp2M8Csh4pOVKFiNJGUd09HyREo2J0jH0pq355r7MA/s1280/B.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjOU3bm4mhzjkdE_lqTNq558XrxbJx4YodYNojehPHFqY_xpnyEGfx8_gcWkrUUR2GqixccRj7FAaLreEGJTrFQ0B54jjLxX71woajgDt_Zu-p2_wH5bzVFaRRgWIYpcbxmNyFDtDRUVQjAnk7XoUp2M8Csh4pOVKFiNJGUd09HyREo2J0jH0pq355r7MA/w640-h360/B.jpg" width="640" /></a></div>Kepada Majelis Hakim, Saksi Anggit menjelaskan bahwa daftar list kegiatan berupa proyek tanpa mencantumkan nama rekanan atau kontraktor diserahkan kepada Noris Zamzami selaku Kasi di Dinas PU Bina Marga,  kemudian daftar list tersebut diserahkan Noris kepada Terdakwa Hasana Aminuddin, lalu Noris Zamzami mengembalikannya kepada Saksi Anggit, di mana dalam daftar list tersebut sudah tercantum nama rekanan<br /><br />"Daftar list berupa kegiatan proyek Saya serahkan ke Noris kosongan belum ada nama rekanan dari Noris ke Pak Hasan dan dikembalikan lagi ke saya dan sudah ada nama-nama rekanan," jawab Saksi Anggit menjawab pertanyaan Majelis Hakim<br /><br /><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga:</span><br /><span style="color: red; font-size: medium;">Puput Tantriana Sari selaku Bupati Probolinggo dan Hasan Aminuddin Anggota DPR RI Diadili Karena Diduga Menerima Suap - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2022/01/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html">https://www.beritakorupsi.co/2022/01/puput-tantriana-sari-selaku-bupati.html</a><br /><br />Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Suaminya, Hasan Aminuddin Di Vonis 4 Tahun Penjara Karena Terbukti Korupsi - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2022/06/bupati-probolinggo-puput-tantriana-sari.html">https://www.beritakorupsi.co/2022/06/bupati-probolinggo-puput-tantriana-sari.html</a>   </span><br /><br />Keterangan saksi Anggit dalam persidangan kali ini Kamis 18 Juli 2024, memperkuat surat dakwaan JPU KPK maupun keterangan saksi pada persidangan sebelumnya, Kamis, 11 Juli 2024 yaitu Saksi Hengky Cahyo Saputro selaku Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo<br /><br />Saksi Hengky dalam persidangan kepada Majelis Hakim menjelaskan,  bahwa pengaturan pemenang lelang proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo sudah ditentukan sebelum dilaksanakannya tender oleh Noris  Zamzmi  yang saat itu menjabat sebagai Kasi di Dinas PU Bina Marga Kabupaten Probolinggo <br /><br />Hengky juga menjelaskan, selain di Dinas PU Bina Marga, Noris Zamzami juga ikut mengurusi proyek-proyek di Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Probolinggo karena antara saksi Hengky dan Nuris Zamzami pernah satu pekerjaan proyek PL atau penunjukan langsung termasuk dalam kegiatan perencanaan dan pengawasan<br /><br />Nah, sementara keterangan Abdul Halim adalah terkait nasib atu mutasi bagi pegawai atau ASN Eslon III di lingkungan Pemeritah Kabupaten Probolinggo ditentuan oleh Terdakwa II Hasan Aminuddin bukan ditentukan Bupati yang dijabat istrinya, Puput Tantriana Sari <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIhOJ-7sWleLivTDA_Dfrf6YN8f6HUYyadr_P_anYEcOjrFMopdewBqLWJbYyq340fJUXdFczhuFdfyoDkD6spNXkVSA2W3CT-3i30-IBxkqMLJ_3OGMy35xn3IB57zoZGXlAwhGmU1h0Enm-RZEClIzhRHZHZHHuxQsPf_k0EZYTCPfOcqfPWbWHagLU/s1280/A.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIhOJ-7sWleLivTDA_Dfrf6YN8f6HUYyadr_P_anYEcOjrFMopdewBqLWJbYyq340fJUXdFczhuFdfyoDkD6spNXkVSA2W3CT-3i30-IBxkqMLJ_3OGMy35xn3IB57zoZGXlAwhGmU1h0Enm-RZEClIzhRHZHZHHuxQsPf_k0EZYTCPfOcqfPWbWHagLU/w640-h360/A.jpg" width="640" /></a></div>Kepada Majelis Hakim, Saksi Abdul Hali menjelaskan, bahwa untuk Pegawai Eslon III yaitu Kabid dan Camat ditentuan oleh Hasan Aminuddin (Terdawak). Sedangkan untuk Eslon I dan II jabatan Kepala Dinas adalah Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) dimana Bupati (Terdakwa Puput Tantriana Sari) termasuk didalamnya<br /><br />“Yang Eslon III jabatan Kabid dan Camat ditentukan oleh Pak Hasan (Terdakwa Hasan Aminuddin.Red). Kalau Eslon I dan II jabatan Kepala Dinas ke Baperjakat dimana Bupati ada didalamnya,” jawab Saksi Abdul Halim<br /><br />Ketua Majelis Hakim pun sontak kaget mendengar jawab Saksi yang mengatakan bahwa dalam susunan Baperjakat Pemkab Probolinggo ada nama Bupati atau Terdakwa Puput Tantiriana Sari<br /><br />“Bupati termasuk dalam Baperjakat itu,” tanya Ketua Majelis Hakim yang dijawab oleh saksi “ada”.<br /><br />“Saya di pernah dipanggil ke Pendopo. Dalam pertemuan di Pendopo itu Pak Hasan menyebutkan nama-nama yanga akan dipindah saya hanya mencatat,” lanjut Saksi menjelaskan kepada Majelis Hakim<br /><br />Saksi Abdul Halim menjelaskan, bahwa pegawai yang dianggap tidak loyal kepada Terdakwa Hasan Aminuddun akan segera dipindahkan dari jabatannya, salah satu yang disampaikan Saksi adalah Sekretaris Daerah yang tiba-tiba dimutasi menjadi staf kecamatan hanya karena tidak mengikuti arahan Terdakwa Hasan Aminuddin<br /><br />“Memutasi ternyata banyak yang tidak memenuhi syarat. Ya saya tetap laksanakan karena kalau dari sejarah itu seperti saya contohkan, (ada pejabat) dari sekda menjadi staf kecamatan,” ungkap Saksi Abdul Halim kepada Majelis Hakim<br /><br />Keterangan Saksi Abdul Halim dalam persidangan kali ini, selaras dengan informasi yang diterima beritakorupsi.co, yaitu saat Sekda (Sekretaris Daerah) di jabat Kusnadi yang saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Jawa Timur periode 2019 – 2024<br /><br />Menuru informasi dari narasumber menjelaskan, bahwa Kusnadi sebelum menjadi anggota DPRD Jatim periode 2014 – 2019, Kunadi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo dan kemudian di pindah menjadi staf disalah satu Kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Dan tahun 2014, Kusnadi mengundurkan diri dan memilih maju sebaga Caleg yang kemudian terpilih menjadi anggota PPRD Jatim periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024. (Jnt).</div>

News Tipikor Pengauturan Proyek dan Nasib ASN Eslon III Di Kab. Probolinggo Diatur Oleh Terdakwa Hasan Aminuddin, Suami Terdakwa Puput Tantriana Sari Selaku Bupati Probolinggo

#JPU KPK Menghadirkan 5 Orang Saksi Dalam Perkara Korupsi Grtaifikasi dan TPPU Sebesar Rp150,200 Miliar Dengan Terdakwa Puput Tantriana Sari...

»

KPK Tetap 21 Orang Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Jilid II

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLLbA-qcgcd469ZJs3CUSerOReqXfNlcozLtHmRBPc3EtOS_cE-g2o1m6jrpUiVX-tMOpN7u5751wfM8WJcWN74jsIWesmVVOFSCGF4KBYI7KO-bsxH5viBMlGsWWo9roFuYWuKQTelA_TBGZRj4DBOpqFHgD_oOMKmHKt6IdFG2_yzgnjO9IYMLC-dZs/s1280/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1017" data-original-width="1280" height="508" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgLLbA-qcgcd469ZJs3CUSerOReqXfNlcozLtHmRBPc3EtOS_cE-g2o1m6jrpUiVX-tMOpN7u5751wfM8WJcWN74jsIWesmVVOFSCGF4KBYI7KO-bsxH5viBMlGsWWo9roFuYWuKQTelA_TBGZRj4DBOpqFHgD_oOMKmHKt6IdFG2_yzgnjO9IYMLC-dZs/w640-h508/1.jpg" width="640" /></a></div><h3><span style="font-size: large;"><i><span style="color: red;">#Dari 21 Tersangka Terdiri dari 4 Tersangka Yaitu 3 Sebagai Penyelenggara Negara dan 1 Merupakan Staf. Sedangkan 17 Tersangka Lainnya Terdiri dari 15 Pihak Swasta dan 2 Orang Selaku Penyelenggara Negara. Barang Bukti Yang Diamankan KPK Yaitu Uang Rp380 Juta, Kwitansi dan Catatan Penerimaan Uang Berjumlah  Miliaran Rupiah, Bukti Pembelian Rumah, Barang Elektronik Berupa HP dan Media Penyimpanan Lainnya”</span></i></span></h3><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </span></b><br />Hari ini, Jumat, 12 Juli 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya merilis (mengumumkan) jumlah Tersangka jilid II dalam kasus dugaan Korupsi Pengurusan Dana Hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provovinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran 2019 – 2022 yaitu sebanyak 21 orang. Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardika Sugiarto dan belum menyebutkan nama-nama atau inisial para Tersangka<br /><br />“Belum disebutkan,” kata Tessa Mahardhika Sugiarto, Jumat, 12 Juli 2024</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">Baca juga :</span><br /><span style="color: #2b00fe; font-size: medium;">Menunggu Pengumuman Dari KPK Terkait 4 Anggota DPRD Jatim Bersama Puluhan Orang Lain Sebagai Terangka Dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Jilid II - <a href="https://www.beritakorupsi.co/2024/07/menunggu-pengumuman-dari-kpk-terkait-4.html">https://www.beritakorupsi.co/2024/07/menunggu-pengumuman-dari-kpk-terkait-4.html</a> </span><br /></div><div style="text-align: justify;"><br />Ke- 21 Tersangka ini dibagi dalam 2 bagian, yang pertama adalah 4 Tersangka yang terdiri dari 3 orang selaku penyelenggara negara, dan 1 orang selaku staf selaku penerima (uang atau barang). Sedangkan bagian kedua adalah sebanyak 17 Tersangka yang terdiri dari 15 orang dari pihak swasta selaku pemberi dan 2 orang penyelenggara negara selaku penerima<br /><br />Bila menelisik jumlah Tersangka kasus dugaan Korupsi Pengurusan Dana Hibah Pokir DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024 jilid II pada bagian pertama sebayak 4 orang yang terdiri 3 orang selaku penyelenggara negara, dan 1 orang selaku Staf adalah Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRDD Jatim periode 2019 - 20124. <br /><br />Sedangkan 1 Wakil Ketua DPRDD Jatim periode 2019 – 20124 masih dalam ‘misteri’ karena unsur Pimpinan DPRD Jatim terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil, namun bisa jadi yang 1 ini akan terseret dalam perkara jilid III kasus dugaan Korupsi Pengurusan Dana Hibah Pokir DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provovinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran 2020 – 2023<br /><br />Karena ke- 3 Tersangka selaku penyelenggara negara dan 1 selaku staf adakah dalam kasus dugaan Korupsi  Pengurusan Dana Hibah Pokir (pokok-pokok pikiran) DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provovinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun Anggaran 2019 – 2022<br /><br />Sebab dalam surat dakwaan JPU KPK terhadap Sahat Tua Parulian Simanjuntak menyebutkan, dalam APBD Provinsi Jawa Timur TA 2020 - 2023, terdapat alokasi Dana Hibah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang proses pengusulannya melalui anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan nilai total anggaran sebesar Rp8.369.720.515.064 (delapan triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh juta lima ratus lima belas ribu enam puluh empat rupiah) sebagai berikut:<br /><span>    </span>a.    Pada TA 2020 sebesar Rp2.822.936.367.500;<br /><span>    </span>b.    Pada TA 2021 sebesar Rp1.993.243.057.000 ;<br /><span>    </span>c.    Pada TA 2022 sebesar Rp2.136.928.840.564; dan<br /><span>    </span>d.    Pada TA 2023 sebesar Rp1.416.612.250.000 <br /><br />Dari total anggaran Dana Hibah Pokir sebesar sebesar Rp8.369.720.515.064 itu, masing-masing anggota DPRD Jatim memiliki jatah alokasi dana hibah Pokir sebagaimana yang telah disepakati oleh Pimpinan dengan para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur perode 2019 – 2024, yang masing-masing anggota ada yang mendapat alokasi dana hibah Pokir yang bersarnya puluhan hingga ratusan miliar<br /><br />Sedangkan Tersangka dalam bagian kedua sebanyak 17 orang yang terdiri dari 15 Tersangka dari pihak swasta selaku pemberi, bisa jadi para Koordinator Pokmas di Kabupaten/Kota, dan 2 Tersangka dari penyelenggara negara selaku penerima, bisa jadi dari pejabat Pemprov Jatim<br /><br />Dan dari Tersangka Jilid II ini, bisa jadi akan membuka tabir jalan panjang menembus batas untuk menyeret seluruh anggota DPRD Jatim periode 2019 – 2024 yang berjulah 120 orang ditambah 11 orang ‘siluman’ yang turut membagikan dana hibah pokir DPRD Jatim<br /><br />Selain itu, dalam kasus perkara jillid II ini, juga bisa membuka tabir jalan panjang menembus batas untuk mengungkap raibnya dana hibah pokir DPRD Jatim tahun 2021 dan 2022 sebesar Rp2.472.124.680.200 (dua triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta dua ratus rupiah) atau pada tahun 2021 sebesar Rp1.720.170.367.500 (satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan tahun 2022 sebesaar Rp751.954.312.700 (tujuh ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), siapa yang yang ‘mengantongi’ dan apakah ada kaitannya dengan dana kampanye Pilpres dan Pileg pada Pebruari 2024 lalu atau Pilkada (Gubernur) Jawa Timur pada November 2024 mendatang?<br /><br />Lebih dalam press release KPK menjelaskan;</div><ol><li style="text-align: justify;">Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024, KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019-2022. Penyidikan perkara ini merupakan Pengembangan dari kegiatan Tangkap Tangan yang dilakukan terhadap STPS (Sahat Tua Parulian Simanjuntak selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2014 dari Fraksi Golkar) dan kawan-kawan oleh KPK pada Desember 20 </li><li style="text-align: justify;">Bahwa dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan 21 (dua puluh satu) tersangka yaitu 4 (empat) Tersangka sebagai Penerima dan 17 (tujuh belas) lainnya sebagai Tersangka Pemberi. 4 (empat) tersangka penerima 3 orang merupakan penyelenggara negara sementara 1 lainnya merupakan staf dari Penyelenggara Negara.Sementara untuk 17 tersangka pemberi, 15 diantaranya adalah pihak swasta dan 2 lainnya dari Penyelenggara Negara. Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka, akan disampaikan kepada teman-teman media pada waktunya bilamana penyidikan telah dinyatakan cukup</li><li style="text-align: justify;">Bahwa sejak tanggal 8 Juli 2024 s.d 12 Juli 2024 (sampai saat ini), KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan pada beberapa rumah yang berlokasi di Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Gresik dan, Blitar, dan beberapa lokasi di Pulau Madura yaitu di Kab. Bangkalan, Kab. Sampang dan Kab. Sumenep</li><li style="text-align: justify;">Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan diantaranya berupa uang kurang lebih Rp380 juta, dokumen terkait pengurusan dana hibah, kuitansi dan catatan penerimaan uang bernilai milyaran rupiah, bukti setoran uang ke Bank, bukti penggunaan uang untuk pembelian rumah, Copy sertifikat rumah dan dokumen-dokumen lainnya serta barang-barang elaktronik berupa handphone dan media penyimpanan lainnya yang diduga punya keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik dan akan terus didalami oleh penyidik</li><li style="text-align: justify;">Demikian hal ini kami sampaikan. KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya</li></ol><div style="text-align: justify;">Bila menelisik 3 orang selaku penyelenggara negara, dan 1 orang selaku Staf yang ditetapkan oleh KPK sebagai Tersangka dalam perkara kasus dugaan Korupsi Pengurusan Dana Hibah Pokir DPRD Jawa Timur Periode 2019 – 2024 adalah terdiri dari Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRDD Jatim. Sedangkan 1 Wakil Ketua masih dalam ‘misteri’ dan bisa jadi akan terseret dalam perkara jilid III. (Jnt)<br /></div>

News Tipikor KPK Tetap 21 Orang Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Jilid II

#Dari 21 Tersangka Terdiri dari 4 Tersangka Yaitu 3 Sebagai Penyelenggara Negara dan 1 Merupakan Staf. Sedangkan 17 Tersangka Lainnya Terdir...

»