Siapa Pejabat Kab. Pacitan Yang Akan Menjadi Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi Perusda AU?

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>#JPU Kejari Pacitan menghadirikan Empat mantan pejabat Kabupaten Pacitan sebagai saksi untuk Terdakwa Ir. Mulyono, MM selaku Sekda Kabupaten Pacitan tahun 2009 - 2014 dalam perkara Korupsi ‘dana hibah’ untuk Perusda Aneka Usaha. Sebelumnya,  Terpidana Agung Haryadi selaku Dirktur Perusda Aneka Usaha sudah terlebih dahulu mendekam di penjara. Lalu Siapa Menyusul?#  <br /></i></span></span></h3> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_5cIKfQ1Ioe3l_hM49N4KP_MXejYhx0DDt-M75h1W1FL6JIsj3ox9InUiviu_06MdxIqxCXd5qSptPjh9NTmiCpU1dyI73mbW07VZ59EPl_BUFtsnPAHJqVtdLUJ1XPNXKh0KuNcSN0mqQj-vYvyGhLAkiguaOrtd2b1WUREm4N-tqvpXpXPpPD4A/s1440/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1440" data-original-width="1440" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_5cIKfQ1Ioe3l_hM49N4KP_MXejYhx0DDt-M75h1W1FL6JIsj3ox9InUiviu_06MdxIqxCXd5qSptPjh9NTmiCpU1dyI73mbW07VZ59EPl_BUFtsnPAHJqVtdLUJ1XPNXKh0KuNcSN0mqQj-vYvyGhLAkiguaOrtd2b1WUREm4N-tqvpXpXPpPD4A/w640-h640/6.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</b></span> <br />Siapa pejabat atau mantan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemda Kab.) Pacitan yang akan menjadi tersangka baru dalam perkara Korupsi penggunaan dana hibah APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran (TA) 2010 dan 2011 untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Perusda AU) Kabupaten Pacitan tanpa ada proposal usulan untuk dibahas dalam  pembahasan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) namun disahkan menjadi APBD dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 1 miliar rupah?. <br /><br />Hal inilah yang menjadi pertanyaan masyarakat khusunya di Kabupaten Pacitan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Selasa, 02 Maret 2021, menjatuhkan hukuman (Vonis) terhadap Terdakwa Agung Hariyadi selaku Direktur Perusda AU dengan pidana pejara selama satu (1) tahun dan enam (6) bulan karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penggunaan dana hibah APBD Kabupaten Pacitan untuk Perusda AU Kabupaten Pacitan yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3807K/Pid.Sus/2021 tanggal 16 November 2021<br /><br />Sebab fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maupun dalam putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa pencairan dana Hibah APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2010 - 2011  sebesar 1 miliar rupah tanpa adanya proposal permohanan hibah dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, akan tetapi dana hibah tetap dicairkan dan pencairan dana hibah tersebutpun bukanlah hanya dilakukan oleh Terdakwa Agung Hariyadi akan tetapi juga pihak Pemda Kabupaten Pacitan<br /><br />Pertanyaan ini sedikit terjawab setelah Kejari Pacitan menyeret mantan Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus selaku Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemda Kab. Pacitaan Ir. Mulyono, MM ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya untuk diadili sebagai Terdakwa<br /><br />Pertanyaannya kemudian adalah, apakah hanya Terpidana Agung Hariyadi selaku Direktur Perusda AU dan Terdakwa Ir. Mulyono, MM selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD Pemda Kab. Pacitaan yang terlibat? Atau akan ada pejabat atau mantan pejabat Pemda Kab. Pacitan yang akan menjadi Tersangka Baru? <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9p6xNcGjpxPSluNbx8Gl-PjCDFsSIViMCvVzDgWe7me3iB-VsLa1UvYHcBeqF5Fmzmf17eXm032Cga4yMz_qd_vSlDFty6trnvb_srjTkUbxS12PLuVwAWHdw0LoUo80-RzceGU02MiRm7e2a7FZhd3jW1jevXMgnJ2UJoYn8kMpaq6LMqmF3gd97/s1600/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9p6xNcGjpxPSluNbx8Gl-PjCDFsSIViMCvVzDgWe7me3iB-VsLa1UvYHcBeqF5Fmzmf17eXm032Cga4yMz_qd_vSlDFty6trnvb_srjTkUbxS12PLuVwAWHdw0LoUo80-RzceGU02MiRm7e2a7FZhd3jW1jevXMgnJ2UJoYn8kMpaq6LMqmF3gd97/w640-h480/2.jpg" width="640" /></a></div>Apakah pembahasan RAPBD menjadi APBD Pemda Kab. Pacitan TA 2010 - 2011 haya Terdakwa Ir. Mulyono, MM selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD Pemda Kab. Pacitaan yang terlibat? Lalu kemana Sekretaris, Bendahara dan anggota TAPD? Kemana pula Ketua Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kab. Pacitan? Apakah tidak terlibat?. Sayangnya, Bupati saat itu sudah meninggal sehingga selamat dari kasus ini dan tidak lagi dihadirkan sebagai saksi.<br /><br />Lalu bagaimana dengan Suko Wiyono, mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga mantan Sekretaris Daerah (Sekda), Haryo Jumanto (mantan Kepala Bagian Hukum), Soetopo (mantan Ketua DPRD sekaligus selaku Ketua Banggar DPRD Kab. Pacitan periode 2009-2014 dan Tardi (mantan Kepala Bagian Keuangan dan anggota TAPD). <br /><br />Apakah Keempat saksi ini terlibat bagaimana proses pembahasan RAPBD menjadi APBD Pemda Kab. Pacitan TA 2010 - 2011 terkait dana hibah APBD untuk Perusda AU yang tidak ada proposal usulan sejak awal namun duit tetap dikucurkan?<br /><br />Lalu bagaiman dengan Dra. Mariatun selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 900/851/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pemberian Hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagai dasar pemberian hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha?<br /><br />Sementara JPU Kejari Pacitan kembali menghadirkan untuk kedua kalinya tiga dari empat mantan pejabat Pemda Kab. Pacitan ini ke persidangan pada Selasa, 22 Nopember 2022 sebagai saksi untuk Terdakwa Ir. Mulyono, MM selaku Sekda sekaligus Ketua TAPD Pemda Kab. Pacitan dalam sidang perkara Korupsi ‘dana hibah’ ABPD untuk Perusda Aneka Usaha. Sedangkan pertama kalinya dihadirkan pada saat persidangan dengan Terdakwa/Terpidana Agung Haryadi selaku Direktur Perusda AU.<br /><br />Ketiga mantan pejabat Pemda Kab. Pacitan dimaksud adalah Suko Wiyono, mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga mantan Sekretaris Daerah (Sekda), Haryo Jumanto (mantan Kepala Bagian Hukum), Soetopo (mantan Ketua DPRD sekaligus selaku Ketua Banggar DPRD Kab. Pacitan periode 2009-2014. Sedangkan Tardi, mantan Kepala Bagian Keuangan dan anggota TAPD baru dihadirkan untuk pertama kalinya<br /><br />Dalam persidangan yang berlangsung secara virtual (Zoom) di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Selasa, 22 Nopember 2022) adalah agenda mendengarkan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan JPU Kejari Pacitan ke hadapan Majelis Hakim yang di ketuai Hakim Tongani, SH., MH dengan di bantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Romauli Ritonga, SH., MH yang dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Cabang Rutan (rumah tahanan negara) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur <br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtZo1Nkks7VL9-43jbZbIWPXv08TOTaxEWvbeLwGH3i5hxWJcTLLZ0C1DSG3eooGT_BaQmxEgUEyVE5PCcHcLLSXSlc4VH9XTA-KmTQrFrd3Nep1b80HxcKN7o2nG247mwer4nj8aSX4PG_1cpec-_7y2eN9kApwnd1BsG7JTEiowdrl5fGxtfiMs2/s1600/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="754" data-original-width="1600" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhtZo1Nkks7VL9-43jbZbIWPXv08TOTaxEWvbeLwGH3i5hxWJcTLLZ0C1DSG3eooGT_BaQmxEgUEyVE5PCcHcLLSXSlc4VH9XTA-KmTQrFrd3Nep1b80HxcKN7o2nG247mwer4nj8aSX4PG_1cpec-_7y2eN9kApwnd1BsG7JTEiowdrl5fGxtfiMs2/w640-h302/1.jpg" width="640" /></a></div>Pada persidangan sebelumnya, saat Majelis Hakim menanyakan ke Ketiga saksi (Suko Wiyono, Haryo Jumanto dan Soetopo) tentang peruntukkan dana hibah yang dikucurkan Pemda Kab. Pacitan untuk Perusda Aneka Usaha Kab. Pacitan, saksi sepertinya “pura-pura” tidak mengerti. Sehingga ada yang menjawab boleh dan ada pula jawaban “konyol” yaitu tidak mengerti.<br /><br />“Apakah dana hibah boleh diberikan untuk perusahaan daerah? Dana hibah itu kan hanya boleh diberikan kepada masyarakat, Rt/Rw. Ini dana hibah untuk perusahaan tanpa ada proposal. Apakah boleh?,” tanya anggota Majelis saat itu<br /><br />“Boleh,” jawab Haryo Jumanto, mantan Kepala Bagian Hukum.<br />“Tidak boleh,” jawab Soetopo mantan Ketua DPRD Kab. Pacitan <br />“Saya kurang mengerti,” jawab Suwiyono mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang juga mantan Sekda ini<br /><br />Mendengar jawaban Suwiyono, anggota Majelis Hakim pun menanyakan latar belakan pendidikan dan jabatan saksi Suwiyono<br /><br />Majelis Hakimpun berang melihat kenyataan dari kasus yang mengakibatkan raibnya keuangan negara (Kab. Pacitan) karena dana hiba dikucurkan ke Perusahaan Daerah milik Pemda Kab. Pacitan hanya berdasarkan Perda Penyertaan Modal tetapi dijadikan sebagai daasar pencairan dana hibah yang bersumber dari APBD tanpa ada proposan permohonan.<br /> <br />Apakah memang saksi Suwiyono yang saat itu menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Haryo Jumanto, selaku Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pacitan serta Soetopo selaku Ketua DPRD Kab. Pacitan tidak mengetahui?.<br /><br />Sayangnya. Bupati yang terlibat saat itu teleh lebih dahulu dipanggil Yang Maha Kuasa, sehingga JPU tak bisa lagi menghadirkannya ke persidangan untuk didengar keterangannya bagaiaman sejarah mengalirnya dana hibah ke Perusda milik Pemda Kab. Pacitan itu<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU dijelaskan, bahwa terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/58/408.11/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/242/042/2007 tentang Pengangkatan dalam Jabatan tanggal 09 Maret 2007 bersama-sama dengan AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan (telah dilakukan Penuntutan secara terpisah dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 64/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 02 Maret 2021 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 15/PID.SUS-TPK/2021/PT.SBY tanggal 18 Mei 2021 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3807K/Pid.Sus/2021 tanggal 16 November 2021) <br /><br />Ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada bulan Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 April 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, <br /><br />Atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKjJ3jzv-AyH9QTb8YWW4ytUDw3R8bp9UYFVrchKXuO4dzMgUp1YzCv0JzHXBkNKu_fObX5eCoGGnEl45S9iFmkZZnQmxLHSWhl7FAz_7QHRh7_72PY058xQ_Ry8sYA-wN3ivzs_45VkUseLJrvQhj8xUp3lQE6fLOvs0-rPNljrQTdU7AzFd3yHXC/s1600/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="696" data-original-width="1600" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKjJ3jzv-AyH9QTb8YWW4ytUDw3R8bp9UYFVrchKXuO4dzMgUp1YzCv0JzHXBkNKu_fObX5eCoGGnEl45S9iFmkZZnQmxLHSWhl7FAz_7QHRh7_72PY058xQ_Ry8sYA-wN3ivzs_45VkUseLJrvQhj8xUp3lQE6fLOvs0-rPNljrQTdU7AzFd3yHXC/w640-h278/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Terdakwa Ir. MULYONO, MM. sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 821.2/242/042/2007 tanggal 09 Maret 2007 tentang Pengangkatan dalam Jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan mempunyai tugas dan tanggungjawab berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah/PKD selaku koordinator PKD, berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah, yang mempunyai tugas koordinasi bidang:<br /><br />a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;<br />b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;<br />c. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;<br />d. Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;<br />e. Tugas-tugas perencana daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah;<br />f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.<br /><br />Kemudian selain tugas koordinasi Terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas:<br />a. Memimpin TAPD;<br />b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;<br />c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;<br />d. Memberikan persetujuan, pengesahan DPA SKPD dan DPPA SKPD;<br />e. Melaksanakan tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.<br /><br />Bahwa selain sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Terdakwa Ir. MULYONO, MM. juga menjabat selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan dengan susunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2008 s/d 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/58/408.11/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimLXhalI31F-3WBbkuuOGRTn52snNqjb92_aydwkyvp6OREZu71BBIelnYuk-jq7WgZfdNxYtPXYGqXgT4vOQzXSU1DTJu8qhQXvswityCWgicCSY6e0WiVi15TKqvCK9UW7z15m2iO0-iMvB2wTcAC0i9gz5P4mVdEisvO5LQT5ZIQpS8t6gMIbtw/s2686/PACITAN_1.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2686" data-original-width="2232" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimLXhalI31F-3WBbkuuOGRTn52snNqjb92_aydwkyvp6OREZu71BBIelnYuk-jq7WgZfdNxYtPXYGqXgT4vOQzXSU1DTJu8qhQXvswityCWgicCSY6e0WiVi15TKqvCK9UW7z15m2iO0-iMvB2wTcAC0i9gz5P4mVdEisvO5LQT5ZIQpS8t6gMIbtw/w532-h640/PACITAN_1.jpg" width="532" /></a></div>Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan sebagai berikut:<br />1. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;<br />2. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);<br />3. Membahas Rancangan KUA dan PPAS bersama Panitia Anggaran DPRD;<br />4. Penyusunan dan Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman penyusunan RKA SKPD kepada seluruh SKPD;<br />5. Menelaah kesesuaian RKA-SKPD dengan KUA, PPA dan Dokumen Perencanaan lainnya;<br />6. Melakukan verifikasi Rancangan RKA-SKPD dan DPA-SKPD bersama dengan Kepala SKPD;<br />7. Penyusunan Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;<br />8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.<br /><br />Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha yakni:<br /><br />- Pasal 11 yang menyatakan Modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dipisahkan;<br />- Pasal 12 ayat (1) menyatakan Besarnya modal Perusahaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah sebagai berikut:<br />a. Modal dasar dan ditempatkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);<br />b. Modal disetor sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan baru menetapkan Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Pacitan yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 821.2/0707/408.47/KEP/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Pengangkatan AGUNG HARIYADI, ST. sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun sejak 26 April 2010.<br /><br />Bahwa AGUNG HARIYADI, ST. sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan mendapatkan Gaji dan Tunjangan Jabatan yang diatur berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/132/408.21/2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Penetapan Gaji Direksi dan Tunjangan Jabatan Direksi Perusahaan Daerah Aneka Usaha yakni Gaji Direksi sebesar Rp2.155.800,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan Tunjangan Jabatan Direksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).<br /><br />Bahwa Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2010 s/d 2014 adalah sebagai berikut:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLa7r8ku1j2i3oRFhpbcVMmWtOQmoFng2754gqZ14a85SZ2O08YyJaRAbeEKHG9WuXrxWtoWuXbjDjPfYG-Ri26DmmyTmlim-FDajfEavpJ4VB2_6s919JtDMJnXwkKQjtiO4E2U-XHBXusYI6bLHhCyiJkSMgTzIr95EXSUrP6fDQAIxpCVkXS1R3/s2222/PACITAN_2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1160" data-original-width="2222" height="334" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLa7r8ku1j2i3oRFhpbcVMmWtOQmoFng2754gqZ14a85SZ2O08YyJaRAbeEKHG9WuXrxWtoWuXbjDjPfYG-Ri26DmmyTmlim-FDajfEavpJ4VB2_6s919JtDMJnXwkKQjtiO4E2U-XHBXusYI6bLHhCyiJkSMgTzIr95EXSUrP6fDQAIxpCVkXS1R3/w640-h334/PACITAN_2.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa mekanisme penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan, diawali Surat Bupati Pacitan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan tentang Usulan Anggaran Tahun berikutnya, kemudian SKPD menyusun rencana anggaran masing-masing. Rencana anggaran rutin menjadi wewenang Dinas Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan dan anggaran pembangunan menjadi wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan.<br /><br />Bahwa Terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas rencana anggaran yang telah disusun baik anggaran rutin oleh DPPKA Kabupaten Pacitan dan anggaran pembangunan oleh BAPPEDA dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan.<br /><br />Bahwa atas persetujuan dan pengesahan Terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap DPA SKPD dan DPPA SKPD yang disesuaikan dengan RKA-SKPD dengan KUA, PPA dan Dokumen Perencanaan Lainnya, hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi Draft Rancangan APBD. <br /><br />Selanjutnya Draft Rancangan APBD tersebut dibahas antara TAPD dengan DPRD Kabupaten Pacitan yang menghasilkan Rancangan APBD, kemudian Rancangan APBD diajukan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi dengan peraturan yang ada diatasnya, setelah disetujui oleh Gubernur barulah jadi APBD Kabupaten Pacitan.<br /><br />Bahwa Dasar Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan yakni hibah terhadap perusahaan daerah dengan mekanisme sebagai berikut:<br /><br />1. Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Surat Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok, masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dan harus dilengkapi dengan Proposal;<br /><br />2. Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa Permohonan hibah diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya, ditetapkan dengan keputusan Bupati;<br /><br />3. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa huruf a, b dan c menyatakan bahwa Kepala SKPD atau Bagian melakukan verifikasi usulan proposal yang diajukan, membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan hibah kemudian meneruskan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang telah disampaikan oleh penerima hibah kepada Bupati;<br /><br />4. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa Penerima hibah mempunyai tanggungjawab:<br />a. Mengajukan permohonan dengan dilampiri proposal kegiatan kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian;<br />b. Menerima dana secara tunai atau melalui transfer dari Bendahara SKPD atau Bagian yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;<br />c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah;<br />d. Menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah;<br />e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian; <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaVXc6QRd-0kIECShePd4MQ7hhrHV1iXMiwh1IZ67nW-ZtQUsMvSYALIB71lDBy6qI4fizRgElNtOt-mz5LJlowEv1j_AVCQ1ksGNPgPsl1XQF0iVYyS7dS4PY2zm6DYr-iGKuzOVUHEJdcuYSjk-AaPOdw-GRIpJblFUhr4egdibB7nIYulIpVk5A/s1584/3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="858" data-original-width="1584" height="346" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaVXc6QRd-0kIECShePd4MQ7hhrHV1iXMiwh1IZ67nW-ZtQUsMvSYALIB71lDBy6qI4fizRgElNtOt-mz5LJlowEv1j_AVCQ1ksGNPgPsl1XQF0iVYyS7dS4PY2zm6DYr-iGKuzOVUHEJdcuYSjk-AaPOdw-GRIpJblFUhr4egdibB7nIYulIpVk5A/w640-h346/3.jpg" width="640" /></a></div>5. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah dalam bentuk uang dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;<br /><br />6. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />Bahwa tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2009 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, Terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk dicantumkan kedalam RKA-PPKD. <br /><br />Atas verifikasi dan persetujuan dari Terdakwa Ir. MULYONO, MM selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan dicantumkan di dalam RKA-PPKD<br /><br />Kemudian hasil pembahasan TAPD tersebut menjadi Draft Rancangan APBD. Selanjutnya Anggaran Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2009 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku II) <br /><br />Dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 29 September 2010 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku II) pada APBD Induk dan APBD Perubahan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />Bahwa Terdakwa Ir. MULYONO, MM. mengetahui Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan belum mempunyai struktur organisasi kepengurusan pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBD Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2009 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2010 (Buku II), karena AGUNG HARIYADI, ST. baru ditetapkan sebagai Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan pada tanggal 26 April 2010.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA9kT0NowpiR4TZCXb1NDwDxv5uoWZWPv5yYcFSzQUo42fA9uw0gUCzdQPHeYE0SHFkygWzp-IjD5ue1OOis-n1iUiP2y3F0yuB2PqvgcKWDzkZOoSfwsVGXeFNgb0iZFWFmPiBgjJwWIp_vn0JDn1DmEXpAqSFua_QpgJoIEzxOwtxcedltNkHiu-/s1548/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="916" data-original-width="1548" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiA9kT0NowpiR4TZCXb1NDwDxv5uoWZWPv5yYcFSzQUo42fA9uw0gUCzdQPHeYE0SHFkygWzp-IjD5ue1OOis-n1iUiP2y3F0yuB2PqvgcKWDzkZOoSfwsVGXeFNgb0iZFWFmPiBgjJwWIp_vn0JDn1DmEXpAqSFua_QpgJoIEzxOwtxcedltNkHiu-/w640-h378/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa walaupun tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2009 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, tetapi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan termasuk sebagai penerima dana hibah Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/6.A/408.21/2010 tanggal 04 Januari 2010 tentang Penerima dan Penanggungjawab Pelaksanan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 nomor urut 25 (dua puluh lima) <br /><br />Penerima Dana Perkuatan Modal Awal Perusda Aneka Usaha, Penanggungjawab Pelaksana: Direktur Perusda, SKPD Penanggungjawab: Bagian Administrasi Perekonomian, jumlah dana: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara  Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan.<br /><br />Bahwa AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan baru mengajukan Permohonan Dana kepada Bupati Pacitan berdasarkan Surat Nomor 900/05/PDAU/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 perihal Proposal Permohonan Dana disertai Dokumen Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Juli 2010 beserta dengan Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi) sebagai berikut:   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6B2CFRN6HwnQ61ibePjvWm9me14_k8dv6cCog9AuhF0pYnGEguddbLL94ze76rIHs1f0zOueY7vOlo1ke83HWF8BVi_Jbmk1XQxFb0PSBYaEHyxJ7PrNbvFBmiFS6l24Gs2nuThsckvhwYYD2P4YEpvnkAGpq7ox8uy2ty3DKlrc6HAxXbtH8ZZ_A/s2240/PACITAN_3.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1472" data-original-width="2240" height="420" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6B2CFRN6HwnQ61ibePjvWm9me14_k8dv6cCog9AuhF0pYnGEguddbLL94ze76rIHs1f0zOueY7vOlo1ke83HWF8BVi_Jbmk1XQxFb0PSBYaEHyxJ7PrNbvFBmiFS6l24Gs2nuThsckvhwYYD2P4YEpvnkAGpq7ox8uy2ty3DKlrc6HAxXbtH8ZZ_A/w640-h420/PACITAN_3.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa Dra. MARIATUN selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan menerbitkan Keputusan Nomor: 900/851/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pemberian Hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebagai dasar pemberian hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha.<br /><br />Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/852/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010 dan Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor: 900/853/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010, Dra. MARIATUN, MM. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mewakili Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan dana hibah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, dan kelengkapan pencairan tersebut adalah:<br /><br />1. Surat Pernyataan yang ditandatangani AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tanggal 23 Agustus 2010 menyatakan kesanggupan:<br />a. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara  Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan tanggal 30 Desember 2009; <br /><br />b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui DPPKA rangkap 2 (dua) Asli disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai;<br />    <br />2. Pakta Integritas tanggal 23 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Drs. WIJONO, MM. selaku PPKD, Dra. MARIATUN, MM. selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset dan AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan.<br /><br />Bahwa Pakta Integritas adalah sarana pertanggungjawaban dan bentuk komitmen dalam melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga harus ditandatangani oleh Bupati Pacitan atau setidak-tidaknya oleh Terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/06/M.PAN/04/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas.<br /><br />Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/852/408.41/2010 tanggal 23 Agustus 2010, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima Hibah berkewajiban:<br /><br />a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.<br /><br />b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemberi Hibah melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupaten Pacitan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.<br /><br />Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2010 berdasarkan Tanda Terima Penerimaan Hibah Nomor: 900/854/408.41/2010, Perusahaan Daerah Aneka Usaha menerima dana hibah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) melalui Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan specimen tandatangan AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOVJ_oxEpT1wDHIJpt2V46WU4m5f-m99lYsHsyO8JSdd5VbdcZjMFtp2DqrOrd-l77BO3drUyfHviU8rJZ9UT8TgxVV7vpYPUeDkH0fNPxjLWOHGTQQOJj_IwOpHDq1AQ5I-_IZ-sMVbAA84NvU1kHAdDsiwouGCbFegFWXRA_AeTfvp_bYctC6RvA/s1600/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="696" data-original-width="1600" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOVJ_oxEpT1wDHIJpt2V46WU4m5f-m99lYsHsyO8JSdd5VbdcZjMFtp2DqrOrd-l77BO3drUyfHviU8rJZ9UT8TgxVV7vpYPUeDkH0fNPxjLWOHGTQQOJj_IwOpHDq1AQ5I-_IZ-sMVbAA84NvU1kHAdDsiwouGCbFegFWXRA_AeTfvp_bYctC6RvA/w640-h278/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Juli 2010 dengan Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi), seharusnya AGUNG HARIYADI, ST. menggunakan dana hibah sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk keperluan operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha, <br /><br />Namun faktanya AGUNG HARIYADI, ST. menggunakan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi) pada Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 tanggal 12 Juli 2010, melainkan Dana Hibah digunakan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (Non Fisik Konstruksi) yang dibuat oleh AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan setelah Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 tersebut masuk ke Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, yaitu sebagai berikut:<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyrt57G3HaMehr1cS5MMMG4p68eQwVt1e_ApXXi_iyrDctNe2auQq6U71ipRlL_2sAIZhP74omVIYmq7YoqPurweZH33_OEHOo3KReGgKY7ufqzsDG1F_81uMH9t6nyHkHUFn2UhVL2rYy4K6p_kUogIv8qOiaN0Kk1Sgib0xgYCYIx2JmsIKToe5V/s3020/PACITAN_4.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3020" data-original-width="2250" height="876" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyrt57G3HaMehr1cS5MMMG4p68eQwVt1e_ApXXi_iyrDctNe2auQq6U71ipRlL_2sAIZhP74omVIYmq7YoqPurweZH33_OEHOo3KReGgKY7ufqzsDG1F_81uMH9t6nyHkHUFn2UhVL2rYy4K6p_kUogIv8qOiaN0Kk1Sgib0xgYCYIx2JmsIKToe5V/w640-h876/PACITAN_4.jpg" width="640" /></a></div><br /><br /><br /><br />  </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><span>   </span><span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijr3KYJjOb6ZWVu-wI8Jaj3raroaknNr_-k08n8maALHfReliZgCosn2coSMBlL2t9nx9cCq9IwIsBhOm_vZ4fNuu5UJulokUTt198EWm73qDsjKz9rPKp-2ernilaKadUv7X2d5kijGZDe7gfm6d5Cyw_bsikcUKyrPwyrgPGJYCwukD5z4R0CrvI/s2242/PACITAN%20_%204..jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="880" data-original-width="2242" height="252" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijr3KYJjOb6ZWVu-wI8Jaj3raroaknNr_-k08n8maALHfReliZgCosn2coSMBlL2t9nx9cCq9IwIsBhOm_vZ4fNuu5UJulokUTt198EWm73qDsjKz9rPKp-2ernilaKadUv7X2d5kijGZDe7gfm6d5Cyw_bsikcUKyrPwyrgPGJYCwukD5z4R0CrvI/w640-h252/PACITAN%20_%204..jpg" width="640" /></a></div><br /> </span>Bahwa AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, <br /><br />Hal ini bertentangan dengan:<br />1. Surat Pernyataan yang ditandatangani AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tanggal 23 Agustus 2010 pada angka 2 yang menyatakan kesanggupan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui DPPKA rangkap 2 (dua) Asli disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/852/408.41/2010 tanggal               23 Agustus 2010 pada huruf b dan c yang menyatakan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima Hibah berkewajiban:<br /><br />a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemberi Hibah melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupaten Pacitan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />b. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.<br /><br />3. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan yang menyatakan Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />Bahwa dalam 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010, sedangkan dalam tahun anggaran tersebut terdapat sisa dana hibah,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP__LXWXwWT8WRD1-BTmcElh0BURU9Bg4wLWfbWWmgDORJxHd4HlAIIKTdhIa_ypEATpAd23JvWVvChdb0OfQNbMk9uAIN_LiGw9vttFwz5S6yqiVE6yDHZ2sZ_-_wXnhDgEjOqndhkjKZiDBZoTCdzEd4vKtMMZzJJFIhotCMNX5L6u26c31Ddpex/s1600/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="696" data-original-width="1600" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP__LXWXwWT8WRD1-BTmcElh0BURU9Bg4wLWfbWWmgDORJxHd4HlAIIKTdhIa_ypEATpAd23JvWVvChdb0OfQNbMk9uAIN_LiGw9vttFwz5S6yqiVE6yDHZ2sZ_-_wXnhDgEjOqndhkjKZiDBZoTCdzEd4vKtMMZzJJFIhotCMNX5L6u26c31Ddpex/w640-h278/5.jpg" width="640" /></a></div>Sehingga Perusahaan Daerah Aneka Usaha harus mengembalikan sisa dana hibah tersebut kepada pemerintah daerah yang bersangkutan untuk dimasukan ke dalam kas daerah. Tetapi faktanya sisa dana hibah tahun anggaran 2010 digunakan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk kegiatan operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2011.<br /><br />Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan baik secara langsung maupun melalui Dinas Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan tidak pernah membuat teguran/nota dinas atau peringatan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan yang tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 tersebut diperlukan untuk hibah Tahun Anggaran 2011.<br /><br />Bahkan tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2010 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan yang ditandatangani oleh AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, Terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan kembali membahas Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk dicantumkan kedalam RKA-PPKD Tahun Anggaran 2011. <br /><br />Setelah Terdakwa melakukan verifikasi kemudian menyetujui Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan dicantumkan di dalam RKA-PPKD selanjutnya hasil pembahasan TAPD tersebut menjadi Draft Rancangan APBD. <br /><br />Kemudian Anggaran Dana Hibah untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) <br /><br />Dan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung terdapat anggaran Belanja Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).<br /><br />Bahwa walaupun tanpa Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2010 dan tanpa Surat Proposal Permohonan Hibah tahun 2010 dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan yang ditandatangani oleh AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan,   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVPt75tnf3Q0wKA3CTER6nc-KrgXhLEw4-aC8jH_Gzz3GAsKdvGJk9DKXKkbm_znpO--R_YV2B3Qh9I3XEooB-fT__v-eevgLTjZuYRP0mUtNJoc-IN9gMFN4ARhR6M171z-9rijL1_vhoA4ri2KgsFlzsR1m1Y2t6Oql4FaPBHew4mDwsY4rLzE0N/s1548/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="916" data-original-width="1548" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiVPt75tnf3Q0wKA3CTER6nc-KrgXhLEw4-aC8jH_Gzz3GAsKdvGJk9DKXKkbm_znpO--R_YV2B3Qh9I3XEooB-fT__v-eevgLTjZuYRP0mUtNJoc-IN9gMFN4ARhR6M171z-9rijL1_vhoA4ri2KgsFlzsR1m1Y2t6Oql4FaPBHew4mDwsY4rLzE0N/w640-h378/4.jpg" width="640" /></a></div>Tetapi Perusahaan Daerah Aneka Usaha kembali termasuk sebagai penerima dana hibah Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/351/408.21/2010 tentang Penerima dan Penanggungjawab Pelaksanan Dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 Desember 2010 nomor urut 25 (dua puluh lima) Penerima: Perkuatan Modal Awal Perusda Aneka Usaha, Penanggungjawab Pelaksana: Direktur Perusda, SKPD Penanggungjawab: Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Pacitan, jumlah dana: Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). <br /><br />Hal ini bertentangan dengan:<br />1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/852/408.41/2010 tanggal                23 Agustus 2010, yang menyatakan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima Hibah berkewajiban Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.<br /><br />2. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal              30 Desember 2009 tentang Tata Cara  Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan.<br /><br />Bahwa pemberian dana hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diberikan secara terus menerus pada tahun 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bertentangan dengan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.<br /><br />Bahwa AGUNG HARIYADI, ST selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru mengajukan Permohonan Dana kepada Bupati Pacitan berdasarkan Surat Nomor tanggal 06 April 2011 perihal Proposal Permohonan Dana disertai Dokumen Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 April 2011 beserta dengan Rencana Anggaran Biaya Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 tanggal 11 April 2011 sebagai berikut:   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhq0egqw_3qW5WoFckkxvhpX96ZzkYh01-KmP183-nRIdARZMCj-cYmhQ65rPuElQ4QW4tNbvXpzduURhpzFECHFJnnGIQbQC8KeFh69vjNOsEkO-ePRLGHmqR8J8Czdgmen5Cp96hPBYqIed6qfZw-UnQ4BvCnqkLDtW6SgBKO8ECXSV6rOZ_pEES/s2246/PACITAN_5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="804" data-original-width="2246" height="230" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhq0egqw_3qW5WoFckkxvhpX96ZzkYh01-KmP183-nRIdARZMCj-cYmhQ65rPuElQ4QW4tNbvXpzduURhpzFECHFJnnGIQbQC8KeFh69vjNOsEkO-ePRLGHmqR8J8Czdgmen5Cp96hPBYqIed6qfZw-UnQ4BvCnqkLDtW6SgBKO8ECXSV6rOZ_pEES/w640-h230/PACITAN_5.jpg" width="640" /></a></div>Yang kemudian dirinci lagi dengan Rencana Anggaran Biaya Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun 2011 tanpa tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUNG HARIYADI, ST. selaku Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan.<br /><br />Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/554/408.41/20101 tanggal 23 April 2011 dan Berita Acara Penyerahan Hibah Nomor: 900/555/408.41/2011 tanggal 23 Mei 2011, Drs. SUNARYO, MM Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mewakili Pemerintah Kabupaten Pacitan memberikan dana hibah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, dan kelengkapan pencairan tersebut adalah:<br /><br />1. Surat Pernyataan yang ditandatangani AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tanggal 23 Mei 2011 menyatakan kesanggupan:<br /><br />a. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara  Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan tanggal 30 Desember 2009;<br /><br />b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui DPPKA rangkap 2 (dua) Asli disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />2. Pakta Integritas tanggal 23 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. SUNARYO, MM. selaku PPKD dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset serta AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan.<br /><br />Bahwa Pakta Integritas adalah sarana pertanggungjawaban dan bentuk komitmen dalam melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga harus ditandatangani oleh Bupati Pacitan <br /><br />Atau setidak-tidaknya oleh Terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/06/M.PAN/04/2006 tanggal 24 April 2006 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYT_dO59obeD4NkFNeKaoSlsYqISGo8fFFXqJodvvyLe-6gu9e_HzYK-cjP3zVF_H6RHxeFrmvlI01DXmqmjaFwGg2A6XMYOunxTfsyh3wbhnMcHnW4aRDb3fg-tPwL4Y4MryG_VqmTKDR3kE6e6b-hWRY7ZFpBtp_e5ml307g-G-IMZtDx8-pGNm6/s1600/5.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="696" data-original-width="1600" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgYT_dO59obeD4NkFNeKaoSlsYqISGo8fFFXqJodvvyLe-6gu9e_HzYK-cjP3zVF_H6RHxeFrmvlI01DXmqmjaFwGg2A6XMYOunxTfsyh3wbhnMcHnW4aRDb3fg-tPwL4Y4MryG_VqmTKDR3kE6e6b-hWRY7ZFpBtp_e5ml307g-G-IMZtDx8-pGNm6/w640-h278/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/554/408.41/20101 tanggal 23 April 2011, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima Hibah berkewajiban:<br />a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.<br />b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemberi Hibah melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupaten Pacitan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.<br /><br />Bahwa kemudian pada tanggal 23 Mei 2011 berdasarkan Kwitansi dan Tanda Terima Penerimaan Hibah Nomor: 900/556/408.41/2011, Perusahaan Daerah Aneka Usaha kembali menerima dana hibah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha dengan specimen tandatangan AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan.<br /><br />Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2011, pada saat dilakukan pemeriksaan rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Jawa Timur, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Jawa Timur menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan mengubah dana hibah yang diberikan ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha menjadi Penyertaan Modal. <br /><br />Menindaklanjuti saran tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang APBD Tahun Anggaran 2011Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II) diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Jo Peraturan Bupati Pacitan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 (Buku II), yaitu dana hibah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tersebut penempatannya berubah dari semula belanja hibah menjadi penyertaan modal.<br /><br />Bahwa pemberian dana hibah ke Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang diberikan pada tahun 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tahun 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bertentangan dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang menyatakan modal Perusahaan Daerah seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dipisahkan (Penyertaan Modal), <br /><br />Walaupun Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang dalam Penjelasannya menyatakan terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, penyertaan modal yang telah dilakukan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan demikian maka sisa penyertaan modal yang belum dilakukan adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVFPrl-OcgKRvdXPL-PwMathEViz3lFK3EloR0iHxqrxWNjxfom4o3LsttPCrfwJgSqQZw8sVQXKvjwze4sur3-vGXUKEbhbRbxdr4yJUmFgp2kwf-PMrX16sRt6RzwfxlHm_jRPUcnHsrb3ep3nKmtUTjy-An051e_ezGC_Mw_O4m3PEWFAlKm3VD/s1600/1.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="754" data-original-width="1600" height="302" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVFPrl-OcgKRvdXPL-PwMathEViz3lFK3EloR0iHxqrxWNjxfom4o3LsttPCrfwJgSqQZw8sVQXKvjwze4sur3-vGXUKEbhbRbxdr4yJUmFgp2kwf-PMrX16sRt6RzwfxlHm_jRPUcnHsrb3ep3nKmtUTjy-An051e_ezGC_Mw_O4m3PEWFAlKm3VD/w640-h302/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa faktanya penggunaan Dana Hibah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya pada Proposal Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Program Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 tanggal 06 April 2011 dan Bukti dukungnya yakni dengan dibuatnya bukti-bukti transaksi keuangan fiktif dengan maksud agar penggunaan dana hibah tersebut seolah-olah telah sesuai peruntukkannya dan realisasi yang benar, <br /><br />Hal ini menunjukkan Terdakwa selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pacitan dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan dalam pertimbangan, persetujuan dan pengesahan terkait pemberian dana hibah tahun anggaran 2011 kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak mempunyai tujuan dan perencanaan yang terukur.<br /><br />Bahwa AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011 dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, hal ini bertentangan dengan:<br /><br />1. Surat Pernyataan yang ditandatangani AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tanggal 23 Mei 2011 angka 2 yang menyatakan kesanggupan Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui DPPKA rangkap 2 (dua) Asli disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/554/408.41/2011 tanggal 23 April 2011 huruf b dan c yang menyatakan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima Hibah berkewajiban:<br /><br />b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemberi Hibah melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupaten Pacitan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.<br /><br />3. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan yang menyatakan Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs7qIV5Gus1qxGvD05XMHID-SpMKVTNfoXejxLD3-O4m1MHdIok2jCulpeENxyURvTL1rObUgFp6v2sYomywJrPzVmJRVv4U_B0VJgioI9jXVbFscDxA1kXT4CtWSUf0PHQ4VpnGZ8Ri15OakJQ5xPowqDbR8atctgOeua6Jx6bPIgmelV_owI9l31/s1548/4.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="916" data-original-width="1548" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjs7qIV5Gus1qxGvD05XMHID-SpMKVTNfoXejxLD3-O4m1MHdIok2jCulpeENxyURvTL1rObUgFp6v2sYomywJrPzVmJRVv4U_B0VJgioI9jXVbFscDxA1kXT4CtWSUf0PHQ4VpnGZ8Ri15OakJQ5xPowqDbR8atctgOeua6Jx6bPIgmelV_owI9l31/w640-h378/4.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa dalam 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tidak pernah membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2011, sedangkan dalam tahun anggaran tersebut terdapat sisa dana hibah, sehingga Perusahaan Daerah Aneka Usaha harus mengembalikan sisa dana hibah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang bersangkutan untuk dimasukan ke dalam kas daerah. Tetapi faktanya sisa dana hibah tahun anggaran 2011 digunakan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan untuk kegiatan operasional Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dalam jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan dalam memberikan Dana Hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tahun 2010-2011 dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan yang diberikan melalui Dana Hibah untuk perkuatan modal awal Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2010 dan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2011, telah bertentangan dengan:<br /><br />1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:<br />a. Pasal 1 angka 22 menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<br /><br />b. Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. <br /><br />c. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Pembayaran atas  beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.<br /><br />2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Pasal 1 angka 15 yang menyatakan Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<br /><br />3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan Setiap Pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.<br /><br />4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yaitu Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran. <br /><br />5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:<br /><br />• Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. <br /><br />• Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. <br /><br />• Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan Sekretaris Daerah selaku koordinator PKD, berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaran urusan pemerintah daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.<br /><br />• Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan Sekretaris Daerah selaku koordinator PKD mempunyai tugas koordinasi bidang :<br />a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;<br />b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;<br />c. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;<br />d. Penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;<br />e. Tugas-tugas perencana daerah, PPKD dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah;<br />f. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.<br /><br />• Pasal 6 ayat (3) menyatakan selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas:<br />a. Memimpin TAPD;<br />b. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;<br />c. Menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;<br />d. Memberikan persetujuan, pengesahan DPA SKPD dan DPPA SKPD;<br />e. Melaksanakan tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKSxUIzVCY3ZY8WJxNuvcjD_p5tljKlN1YUHg1Vd69_6Y0waDQNiUoXAEMJ79_-fk-Bs8XBIgRjtfVijNDLcFv-ZYOqy3UbA_crDgbQAL-qsZBqvpZK9_obKh3BrKL-3HGcm7oVfleRHv95tQb4Zv37C2Brn9fCo3dB8Izi3zM0t4fzm5GB4CgfXRK/s1600/2.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1200" data-original-width="1600" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKSxUIzVCY3ZY8WJxNuvcjD_p5tljKlN1YUHg1Vd69_6Y0waDQNiUoXAEMJ79_-fk-Bs8XBIgRjtfVijNDLcFv-ZYOqy3UbA_crDgbQAL-qsZBqvpZK9_obKh3BrKL-3HGcm7oVfleRHv95tQb4Zv37C2Brn9fCo3dB8Izi3zM0t4fzm5GB4CgfXRK/w640-h480/2.jpg" width="640" /></a></div>• Pasal 44 ayat (1) menyatakan Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.<br /><br />• Pasal 133 ayat (1) dan (2) menyatakan Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah, dan Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/ barang dan/ atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah.<br /><br />• Pasal 184 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/ pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertangggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.<br /><br />6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.<br /><br />Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 Ayat  (1) dan (4):<br /> Pasal 4 Ayat (1) menyatakan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<br /><br /> Pasal 4 Ayat (4) menyatakan Efektif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.<br /><br />Bab VII Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama Asas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 Ayat (10) menyatakan Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br /><br />Bab X Penatausahaan Keuangan Daerah, Bagian Pertama Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pasal 184 Ayat (2) menyatakan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.<br /><br />7. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara  Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan :<br /><br />- Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Surat Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok, masyarakat/ anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dan harus dilengkapi dengan Proposal;<br /><br />-Pasal 8 ayat (4) menyatakan bahwa Permohonan hibah diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya, ditetapkan dengan keputusan Bupati;<br /> <br />- Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa huruf a, b dan c menyatakan bahwa Kepala SKPD atau Bagian melakukan verifikasi usulan proposal yang diajukan, membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan hibah kemudian meneruskan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah yang telah disampaikan oleh penerima hibah kepada Bupati;<br /><br />- Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa Penerima hibah mempunyai tanggungjawab:<br />a. Mengajukan permohonan dengan dilampiri proposal kegiatan kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian;<br />b. Menerima dana secara tunai atau melalui transfer dari Bendahara SKPD atau Bagian yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;<br />c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah;<br />d. Menggunakan dana hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah;<br />e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian;<br /><br />- Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah dianggarkan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;<br /><br />- Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala SKPD atau Bagian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />8. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/852/408.41/2010 tanggal                 23 Agustus 2010, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima Hibah berkewajiban:<br />a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.<br />b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemberi Hibah melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupaten Pacitan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br />c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya.<br /><br />9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 900/554/408.41/2011 tanggal                23 April 2011, Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan selaku Penerima Hibah berkewajiban:<br />a. Memanfaatkan dana hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perjanjian ini.<br />b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Pemberi Hibah melalui SKPD atau Bagian terkait rangkap 2 (dua), asli disampaikan ke DPPKA Kabupaten Pacitan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br />c. Untuk pencairan hibah tahap berikutnya harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap sebelumnya. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-eQYuq_qUBIGwhGC8_iCz9SOk-BTeHIVUo_eLfksFNbLbAo17PYaZReDaX0bJJteLAKnLTm3cUq4ucVp6f9OPwI406EAQUc_LZbjYFrOhMkVKzdCEy73c8lBNpvlonWhw_4QzuOL3ZTo/s1440/6.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1440" data-original-width="1440" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-eQYuq_qUBIGwhGC8_iCz9SOk-BTeHIVUo_eLfksFNbLbAo17PYaZReDaX0bJJteLAKnLTm3cUq4ucVp6f9OPwI406EAQUc_LZbjYFrOhMkVKzdCEy73c8lBNpvlonWhw_4QzuOL3ZTo/w640-h640/6.jpg" width="640" /></a></div>10. Surat Pernyataan yang ditandatangani AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tanggal 23 Agustus 2010 menyatakan kesanggupan:<br />a. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara  Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan tanggal 30 Desember 2009; <br />b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui DPPKA rangkap 2 (dua) Asli disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />11. Surat Pernyataan yang ditandatangani AGUNG HARIYADI, ST. selaku Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan tanggal 23 Mei 2011 menyatakan kesanggupan:<br />a. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tata Cara  Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan tanggal 30 Desember 2009;<br />b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui DPPKA rangkap 2 (dua) Asli disampaikan ke DPPKA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA, yang menyatakan alokasi anggaran harus didasarkan pada usulan atau rencana yang mencakup tentang tujuan yang hendak dicapai, hasil atau manfaat, dan besaran kebutuhan dana. Mengingat inisiatif kegiatan tersebut pada hakekatnya berada di pihak lain, yaitu masyarakat (penerima hibah), maka diperlukan usul/proposal dari masyarakat (penerima hibah) untuk dapat dituangkan dalam APBD. <br /><br />Oleh karena itu, tanpa adanya proposal dari masyarakat (penerima hibah) dana hibah tidak direalisasikan atau tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Sehingga dengan demikian Pemberian Dana Hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tahun 2010-2011 dari Pemerintah Kabupaten Pacitan kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan, tanpa adanya proposal dari penerima hibah maka dana hibah tidak direalisasikan atau tidak boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu dalam hal ini Perusahaan Daerah Aneka Usaha Pacitan.<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. WIDODO TRESNO NOVIANTO, S.H., M.Hum. yang menyatakan berdasarkan tugas Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tanpa persetujuan dan pengesahan Terdakwa Ir. MULYONO, MM. selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, DPA SKPD dan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tidak dapat dilakukan <br /><br />Dan pemberian dana hibah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 dan 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2010 dan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tahun 2011 tidak akan terjadi.<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kerugian Keuangan Negara Dr. M. Achsin, SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si., Ak., CA., CPA., CLA., CRA., CLI., CPI., CMA. menyatakan bahwa jumlah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti adalah:<br />• Pencairan Tahap I pada tanggal 23 Agustus 2010 berdasarkan Tanda Terima Penerimaan Hibah Nomor: 900/854/408.41/2010, uang hibah tersebut masuk ke Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).<br /><br />• Pencairan Tahap II pada tanggal 23 Mei 2011 berdasarkan Kwitansi dan Tanda Terima Penerimaan Hibah Nomor: 900/556/408.41/2011, uang hibah tersebut masuk ke Rekening Perusahaan Daerah Aneka Usaha di Bank Jatim Cabang Pacitan Nomor Rekening 021101583 atas nama Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).<br /><br />• Atas kedua tahap pencairan tersebut, maka total kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Siapa Pejabat Kab. Pacitan Yang Akan Menjadi Tersangka Baru Dalam Perkara Korupsi Perusda AU?

#JPU Kejari Pacitan menghadirikan Empat mantan pejabat Kabupaten Pacitan sebagai saksi untuk Terdakwa Ir. Mulyono, MM selaku Sekda Kabupaten...

»

Moh. Rasyid, Kepala Pasar Lenteng Disperindag Kab. Sumenep Diadili Karena Diduga Korupsi “Retribusi”

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;">“Kasus Ini Adalah Hasil Pekerjaan Polres Sumenep Yang Melakukan Tangkap Tangan Terhadap Terdakwa Moh. Rasyid, Lutani dan Juhari (Pegawai Harian Lepas) Pada Minggu, 28 Juni 2020 Sekitar Pukul 07.00 WIB Setelah Terdakwa Meminta Biaya Menempati Sebanyak 2 Lapak/Los Sebesar 1 Juta Rupiah Pada Tanggal 3 Mei 2020”</span></i></span>   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUy4ToE9XyvAD814t2U5p2WgKekEuHjUVkb9nqP3-bnB_CZkKK5ENMRWJIfUhyVbtWBiSrgrd2N3Bn9BF2hzTX4ODzlKru1KTSafP2E74lGMcV2KmU0nh9fUA4QBvZgOxr-NdwNFkypqVYcXeM_OibFyvaj07LjbspIKn3T4fUF6eHgZ5A_hZWnsr_/s1600/4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="693" data-original-width="1600" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUy4ToE9XyvAD814t2U5p2WgKekEuHjUVkb9nqP3-bnB_CZkKK5ENMRWJIfUhyVbtWBiSrgrd2N3Bn9BF2hzTX4ODzlKru1KTSafP2E74lGMcV2KmU0nh9fUA4QBvZgOxr-NdwNFkypqVYcXeM_OibFyvaj07LjbspIKn3T4fUF6eHgZ5A_hZWnsr_/w640-h278/4.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br />Moh. Rasyid selaku Kepala Pasar Lenteng Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumenep diseret oleh Jaksan Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep (Senin, 21 Nopember 2022) ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Suarabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur untuk diadili sebagai Terdakwa bersama dua Terdakwa lainnya yaitu Lutani dan Juhari selaku pegawai harian lepas yang sebelumnya Tertangkap Tangan anggota Polres Sumenep pada Minggu, 28 Juni 2020 Sekitar Pukul 07.00 Wib untuk diadili dimuka persidangan di hadapan Majelis Hakim karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi “menarik retribusi Lapak/Los” bagi pedagang di Lenteng Kabupaten <br /><br />Ketiga Terdakwa ini (Moh. Rasyid, Lutani dan Juhari) di seret Kepengadilan Tipikor pada PN Surabaya setelah sebelumnya Tertangkap Tangan oleh anggota Polres Sumenep pada Minggu, 28 Juni 2020 Sekitar Pukul 07.00 Wib setelah Terdakwa Moh. Rasyid mendatangi Hj. Nasikah yang menempati Lapak/Los Nomor 136 dan 137 di Pasar Lenteng Kabupaten lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada biaya sebesar Rp1.000.000 untuk menempati 2 lapak dan Hj. Nasikah menyanggapu dengan cara mengangsur sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp500 ribu<br /><br />Anehnya, Tangkap Tangan atau OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan oleh Polres Sumenep ini terjadi tiga tahun lalu tepatnya Minggu, 28 Juni 2020 sekitar Pukul 07.00 Wib dan tidak menjelaskan berapa uang yang diamankan oleh sang penegak hukum itu sebagai barang bukti.<br /><br />Anehnya lagi adalah, menjelang akhir tahun 2022, berkas perkara OTT terhadap Tiga Tersangka/Terdakwa oleh sang aparat pengak hukum (APH) dari Polres Sumenep ini barulah dilimpahan ke Kejari Sumenep. Ada apa?<br /><br />Dan Kejari Sumenep pun “ibarat makan buah simalakama”, sehingga mau tak mau perkara inipun harus dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Surabaya untuk di sidangkan <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2O7U4wxuNRUJOvoSSziYiqL4D6JbFcBiYEwPbnybi7YfABzvUa2ejVxNDzliU9_wl5niR_b5NrX417VsVkYqHZ-4bE5rsCxVTDlhunhDrgPOq33bHn0w-9d-GX9YDHJXxHN7LLiq-ZJIt1gyt_NDwb_dYev0O5HFJdeNPPvl4mFvvmpnXisGbGA_E/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2O7U4wxuNRUJOvoSSziYiqL4D6JbFcBiYEwPbnybi7YfABzvUa2ejVxNDzliU9_wl5niR_b5NrX417VsVkYqHZ-4bE5rsCxVTDlhunhDrgPOq33bHn0w-9d-GX9YDHJXxHN7LLiq-ZJIt1gyt_NDwb_dYev0O5HFJdeNPPvl4mFvvmpnXisGbGA_E/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Sementara sidang yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Senin, 21 Nopember 2022 adalah pembacaan surat dakwaan oleh oleh JPU Doni Suryahadi Kusuma, SH., MH, R. Teddy Roomius, SH dan Haary Achmad Dwi Haryono, SH dari Kejari Sumenep terhadap Terdakwa Moh. Rasyid (dan Terdakwa Lutani serta Terdakwa Juhari, dengan berkas perkara penuntutan masing-masing terpisah) secara langsung dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Cokorda Gede Arthana, SH., MH dan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Dr. Emma Ellyani, SH., MH dan Manambus Pasaribu serta Panitra Pengganti (PP) Lukman Hakim, SH., MH yang dihadiri masing-masing Penasehat Hukum Terdakwa salah satunya dari YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia)<br /><br />Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa terdakwa MOH. RASYID BIN MOH. HASYIM selaku penanggung jawab Pasar Lenteng berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Nomor 820/24/435.112.1/2018 Tanggal 13 Juli 2018, pada hari yang tidak diingat lagi dengan pasti antara bulan April 2020 s/d tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Pasar Lenteng Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, <br /><br />Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  “ secara melawan hukum yang dilakukan SECARA BERSAMA-SAMA dengan SULTANI BIN H. MATSUNI (alm)  dan JUHARI Bin PAKMO (dilakukan penuntutan terpisah) yang melakukan dan menyuruh melakukan serta yang turut serta melakukan perbuatan, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2uV5dnFKO4q1WT8gEkaa5riUD_r-yUD1CNTonoShnSWRhk9_Fdfs9N5QG3yoTa_z8Ohej2p-I35sCBP4sLGh19stxrJ6AYg3oEXxmHnQPR68t-13TNUNA4rfhoR3rOV1bmMXQhqJx89HL-faKv1Lj1hJQjye7p7gNord21SDSmmP5t2XvN8ODMqLB/s878/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="878" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj2uV5dnFKO4q1WT8gEkaa5riUD_r-yUD1CNTonoShnSWRhk9_Fdfs9N5QG3yoTa_z8Ohej2p-I35sCBP4sLGh19stxrJ6AYg3oEXxmHnQPR68t-13TNUNA4rfhoR3rOV1bmMXQhqJx89HL-faKv1Lj1hJQjye7p7gNord21SDSmmP5t2XvN8ODMqLB/w524-h640/3.jpg" width="524" /></a></div>Atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri menarik, memungut uang kepada para pedagang yang menempati los baru Pasar Lenteng hasil dari pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada 34 pedagang dengan nilai keseluruhan sekitar Rp. 40.550.000,- (empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagai orang, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : <br /><br />Berawal pada tahun 2020 ketika ada pembangunan lapak / LOS Pasar Lenteng yang baru selesai dibangun oleh Pemkab Sumenep untuk pedagang yang berjualan dan yang dagangannya tidak menimbulkan bau atau aroma tidak sedap, kemudian  terdakwa MOH. RASYID BIN MOH. HASIM selaku Kepala Pasar Lenteng meminta kepada saksi SULTANI BIN H. MATSUNI (alm) (berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor : 602/PPKo.095/435.112/ 2020, tanggal 13 Januari 2020 tentang petugas kebersihan pasar Lenteng Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep Tahun 2020, antara ARDIANSYAH ALI SHOCHIBI, S.T., M.T., dengan SULTANI dan JUHARI BIN PAKMO, <br /><br />Karena SULTANI BIN H. MATSUNI (alm) dan JUHARI BIN PAKMO (berdasarkan  Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/PPKo.138/435.112/ 2020, tanggal 13 Januari 2020 tentang petugas kebersihan pasar Lenteng Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep Tahun 2020, antara ARDIANSYAH ALI SHOCHIBI, S.T., M.T., dengan JUHARI) mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah membantu terdakwa MOH. RASYID BIN MOH.HASIM selaku penanggung jawab pasar Lenteng, dengan melakukan penarikan retribusi kemudian menyetorkan kepada bendahara penerima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep dan bertanggung jawab kepada saksi PURNOMO SUBAGIO, S.Sos selaku Kepala UPT Pasar Lenteng untuk mendata nama-nama pedagang yang masih belum punya lapak/LOS, <br /><br />Dalam pendataan tercatat 192 (seratus sembilan puluh dua)  pedagang yang sudah mempunyai lapak dan 27 pedagang yang tidak mempunyai lapak, lalu data tersebut diserahkan kepada terdakwa MOH. RASYID BIN MOH. HASIM ;<br /><br />Selanjutnya terdakwa MOH. RASYID BIN MOH. HASYIM yang mengetahui kalau ada 27 (dua puluh tujuh) pedagang yang tidak mempunyai lapak/Los, selanjutnya terdakkwa MOH. RASYID BIN MOH. HASYIM memerintahkan saksi SULTANI bin H. MATSUNI (alm) dan saksi JUHARI bin PAKMO untuk meminta/memungut uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) per lapak kepada 27 pedagang tersebut dan pedagang lain yang menempati los baru dan yang mempunyai lebih dari 1 lapak/Los dipungut sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk 2 lapak dan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) lapak.<br /><br />Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saksi H.ANAM mendapat kabar, ada pembagian tempat dengan cara dilotre. Selanjutnya saksi H. ANAM datang ke tempat lotre tersebut dan ditempat tersebut sudah ada saksi SULTANI BIN H. MATSUNI, saksi JUHARI BIN PAKMO dan terdakwa MOH. RASYID BIN MOH. HASIM, <br /><br />Kemudian saksi H.ANAM mengambil lotre dan mendapatkan nomor lapak 101 sehingga secara otomatis juga menempati lapak nomor 102 atau disebut dengan LOS gandeng. Selanjutnya saksi H. ANAM mencari lapak sesuai dengan nomor tersebut selanjutnya saksi H.ANAM menempati lapak tersebut;<br /><br />Pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib, ada informasi pengambilan lotre kemudian saksi HAMIDA datang dan mengambil lotre dan mendapatkan lapak nomor 64, 65 dan 66 di LOS 4 Pasar Lenteng, selanjutnya lapak gandeng tiga tersebut ditempati berjualan oleh saksi HAMIDA, sedangkan  saksi HAMIDA menempati lapak yang baru, didatangi dan dimintai uang oleh saksi JUHARI BIN PAKMO, lalu saksi HAMIDA menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), beberapa minggu kemudian saksi HAMIDA menyerahkan lagi uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga seluruhnya pembayaran yang dilakukan oleh saksi HAMIDA sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) ;<br /><br />Pada hari Minggu (tanggal lupa) Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa I. SULTANI BIN H. MATSUNI mendatangi lapak saksi H.ANAM langsung mengambil uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa I. SULTANI BIN H. MATSUNI.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc9F3QaKbo9itkgNrq1tpdBNz_-x2Hrki6EnVIDBoVNxyGnM6CMRHN3WFxtnnUIgnFqUOEUYm2SQofw1Hkp2wIEbKzWrZmHNRkyHDzMiYpiuWSEzV0_F_25IOJslKaPZhMnQkHbe-PM8UsoFy3ncR-u4MPm8ZFwmHvLs42Zd_mzG9-ZAfXpApZdxrW/s1600/6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhc9F3QaKbo9itkgNrq1tpdBNz_-x2Hrki6EnVIDBoVNxyGnM6CMRHN3WFxtnnUIgnFqUOEUYm2SQofw1Hkp2wIEbKzWrZmHNRkyHDzMiYpiuWSEzV0_F_25IOJslKaPZhMnQkHbe-PM8UsoFy3ncR-u4MPm8ZFwmHvLs42Zd_mzG9-ZAfXpApZdxrW/w640-h288/6.jpg" width="640" /></a></div>Pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020, saksi Hj. NASIKAH menempati lapak nomor 136 dan 137, lalu terdakwa II. JUHARI BIN PAKMO mendatangi dan mengatakan bahwa ada biaya untuk menempati 2 lapak sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), lalu saksi Hj. NASIKAH membayar uang kepada terdakwa II. JUHARI BIN PAKMO sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara mengangsur dua kali masing-masing sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) padahal sebelumnya tidak pernah dimusyawarahkan terlebih dahulu;<br /><br />Bahwa saksi AGUS DWI SAPUTRA selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumenep terkait dengan pengelolaan pasar Lenteng yang disampaikan kepada Kepala UPT Pasar Kab. Sumenep sebagai berikut : <br />1). LOS Pasar Lenteng yang baru selesai dibangun tersebut direncanakan untuk pedagang terdampak yang sebelumnya mempunyai LOS lama di Pasar Lenteng; <br /><br />2). Apabila semua pedagang LOS lama Pasar Lenteng sudah mendapatkan LOS baru kemudian LOS pasar tersebut diperuntukkan kepada pedangan yang tidak memiliki LOS atau biasa disebut dengan pedagang warung;<br /><br />3). LOS baru yang baru selesai dibangun tersebut khusus untuk berjualan yang dagangannya tidak menimbulkan bau atau aroma tidak sedap;<br /><br />4). Pedagang rempah atau polowijo akan dibangunkan LOS tersendiri;<br />5). Penempatan Pedangang di LOS Pasar Lenteng yang baru dibangun tersebut tidak dipungut biaya dan untuk penempatan pedagang dilakukan lotre untuk menempati lapak pedagang.<br /><br />Bahwa dari semua uang yang ditarik dari pedagang tersebut, lalu disetorkan saksi SULTANI BIN H. MATSUNI kepada terdakwa MOH.RASYID BIN MOH. HASIM.      <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK3sywOUpW-FiXtfEico6ZQTUBTNNZ27nAEDc0Siob4_xpXii19o63EjLJ2MzwUq2zwouGx2KYeCr3dUz1iNSzf5-Gd_Fu_J5TUfzbklzerHhTkeUjoSM_bcmEBJ2yUg_4sEXF1E9oWAvUTxBKp2FT7VBuGe6mEno8UEIA5vaJHGak6mq2Unvmy1UV/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK3sywOUpW-FiXtfEico6ZQTUBTNNZ27nAEDc0Siob4_xpXii19o63EjLJ2MzwUq2zwouGx2KYeCr3dUz1iNSzf5-Gd_Fu_J5TUfzbklzerHhTkeUjoSM_bcmEBJ2yUg_4sEXF1E9oWAvUTxBKp2FT7VBuGe6mEno8UEIA5vaJHGak6mq2Unvmy1UV/w640-h288/1.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa perbuatan terdakwa MOH. RASYID BIN MOH. HASIM  bersama-sama dengan saksi SULTANI BIN HMATSUNI dan saksi JUHARI BINPAKMO yang menarik dan memungut uang kepada pedagang konveksi yang menempati LOS baru sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan dalih untuk penerbitan sertifikat LOS, namun para pedagang  yang mempunyai lapak/tempat lebih dari satu menarik/ memungut uang sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pedagang yang memiliki dua lapak/tempat dan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada pedangan yang memilik tiga tempat/lapak kalau tidak membayar dengan ancaman apabila tidak bersedia membayar akan dikeluarkan dari LOS Pasar Lenteng diganti dengan pedagang lain yang siap membayar.<br /><br />Bahwa terdakwa MOH. RASYID BIN MOH. HASIM  bersama-sama dengan saksi SULTANI BIN HMATSUNI dan saksi JUHARI BINPAKMO yang menarik dan memungut uang kepada pedagang yang melebihi dari ketentuan bertentangan Status kelas Pasar Lenteng adalah kelas 1 dan berdasarkan BAB VI Retribusi Pelayanan Pasar Pasal 23, 24 dan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana tabel berikut :<br /><br />Besaran tarif retribusi untuk pasar kelas 1 (satu).<br />a. Pemakaian pelataran/ halaman dalam lingkungan pasar dikenai Retribusi 1.000 Per M2<br />b. Pemakaian toko barang-barang konveksi/industry 3.000 Per M2 / bulan<br />c. Pemakaian stand barang-barang konveksi/industri    2.500 Per M2 / bulan<br />d. Pemakaian kios permanen barang-barang hasil pertanian/ industry 2.500 Per M2 / bulan<br />e. Pemakaian kios semi permanen barang-barang hasil pertanian/ industry 2.500 Per M2 / hari<br />f. Pemakaian Los barang-barang hasil pertanian/ industry 2.000 Per M2 / hari<br />g. Pemakaian Los ikan basah 2.000 Per M2 / hari<br />h. Pemakaian Los daging (ayam, sapi) 2.000 Per M2 / hari<br /><br />Bahwa di dalam BAB I Ketentuan Umum Undang-undang RI Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Negara  Sipil Negara dalam Pasal 1 Undang-undang ini yang dimaksud dengan :<br />1.    Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah<br /><br />2. Pegawai Aparatus sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan <br /><br />3. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan<br /><br />4. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya dsingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenhi syarat tertentu ,yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untu jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.<br /><br />5. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang professional ,memiliki nilai dasar ,etika profesi ,bebas dari intervensi politik ,bersih dari praktik korupsi ,kolusi dan Nepotisme<br /><br />6. Sistem Informasi ASN adalah rangkaian Informasi dan data mengenai Pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi<br /><br />7. Jabatan pimpinan tertinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.v.Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi<br /><br />8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas  berkaitan dengan pelayan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan<br /><br />9. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan Administrasi pada instansi pemerintah<br /><br />10. Jabatan fungsional  adalah sekelompok jabatan yang  berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu <br /><br />11. Pejabat fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah        <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjIBRcMkUzk32_Re8Puz1C7BNU0-CSvzV3hFQPFn9r4kjX88D0R9iI26lDh6BDnoatarEe4H8XtY_OrldEOMV9Zu9w8hUaXaNWygZDjiGSvSelFowA63XR0o1dorrOcAbN5pyqjas8wuFgNS6sUfxFwXa9tnD0od9vg1uBW6mO8yCtoF7YGjeZElpA/s878/3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="878" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjIBRcMkUzk32_Re8Puz1C7BNU0-CSvzV3hFQPFn9r4kjX88D0R9iI26lDh6BDnoatarEe4H8XtY_OrldEOMV9Zu9w8hUaXaNWygZDjiGSvSelFowA63XR0o1dorrOcAbN5pyqjas8wuFgNS6sUfxFwXa9tnD0od9vg1uBW6mO8yCtoF7YGjeZElpA/w524-h640/3.jpg" width="524" /></a></div>12. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memelaksanakan proses pengangkatan ,pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<br /><br />13. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan ,menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<br /><br />14. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan Instansi daerah<br />15. Instansi Pusat adalah kementrian ,lembaga pemerintah nokementrian,kesekretariatan lembaga nonstructural<br /><br />16. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah ,sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah,dinas daerah, dan lembaga teknis daerah<br /><br />17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara <br /><br />18. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga nonstructural yang mandiri dan bebas dari Intervensi politik<br /><br />19. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintan nonkementrian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<br /><br />20. Badan kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini<span>    </span> </div><div style="text-align: justify;"><br />21. Sistem merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi ,kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik ,ras , warna kulit ,agama, asal usul, jenis kelamin ,status pernikahan,umur atau kondisi kecacatan.<br /><br />Sedangkan makna, penyelenggara negara secara limitatif dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud penyelenggara negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. <br /><br />Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, penyelenggara negara meliput : a. Pejabat negara pada Lembaga tertinggi negara; b. Pejabat negara pada Lembaga tinggi negara; c. Menteri; d. Gubernur; e. Hakim;<br /><br />f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.<br />Menurut penjelasan, pejabat negara yang lain adalah misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur dan Bupati/ Walikota;<br /><br />g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut penjelasan, pejabat lain ini antara lain adalah Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya pada BUMN dan BUMD, pimpinan Bank Indonesia, pimpinan perguruan tinggi negeri, pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa, Penyidik, Panitera Pengadilan dan pemimpin dan bendaharawan proyek.       <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMPOtenoIaps34f8jEANEtIFqzOgb8a4ljyTI6mCEUbruyGJFqfzA3xaw6xpMEPy7-espTLrfkyDWGE4aPoL6Gp0AtShY9j0gT1iH8C-heE6G4Bk1eHvT6VNFuSefcTp9OdYuQiGgiXsza5fw5lYMIECdnTF0hEYtn-suCyXKxN8ES2aJtgwVsmkMT/s1600/5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMPOtenoIaps34f8jEANEtIFqzOgb8a4ljyTI6mCEUbruyGJFqfzA3xaw6xpMEPy7-espTLrfkyDWGE4aPoL6Gp0AtShY9j0gT1iH8C-heE6G4Bk1eHvT6VNFuSefcTp9OdYuQiGgiXsza5fw5lYMIECdnTF0hEYtn-suCyXKxN8ES2aJtgwVsmkMT/w640-h288/5.jpg" width="640" /></a></div>Bahwa atas perbuatan terdakwa MOH. RASYID bin MOH. HASYIM bersama-sama dengan saksi SULTANI BIN H. MATSUNI dan saksi JUHARI bin PAKMO tersebut, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 07.00 WIB, telah ditangkap oleh petugas dari Polres Sumenep untuk diproses secara hukum.<br /><br />Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor  20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Jnt)</div>

News Tipikor Moh. Rasyid, Kepala Pasar Lenteng Disperindag Kab. Sumenep Diadili Karena Diduga Korupsi “Retribusi”

“Kasus Ini Adalah Hasil Pekerjaan Polres Sumenep Yang Melakukan Tangkap Tangan Terhadap Terdakwa Moh. Rasyid, Lutani dan Juhari (Pegawai Har...

»

Lusi Berharap Laporannya Di Polda NTB Ditangani Serius dan Mafia Tanah Dihukum

<div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiszHdb3474LJoKOgBr7SSAz9Jl-MY6fT8SOn7cpkdngfe0B7Rm7WoISBu-AKd1pZ4Z2JWYjXXVifitKAM_gIP44yYntgoJcrOhdeK_uxI3JbHq--ZCosH4w4ChecDA0TUlsDTiYlNdeAEDy2nipPYnY7OaD0w016-c-mTTT0jV0b0_3cp9RnjC_RPi/s1280/LP.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="829" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiszHdb3474LJoKOgBr7SSAz9Jl-MY6fT8SOn7cpkdngfe0B7Rm7WoISBu-AKd1pZ4Z2JWYjXXVifitKAM_gIP44yYntgoJcrOhdeK_uxI3JbHq--ZCosH4w4ChecDA0TUlsDTiYlNdeAEDy2nipPYnY7OaD0w016-c-mTTT0jV0b0_3cp9RnjC_RPi/w414-h640/LP.jpg" width="414" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b> BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><i>“Hukum itu dimana dan untuk siapa? Adakah hukum bagi masyarakat pencari keadilan? Apakah hukum itu akan datang setelah terlebih dahulu viral di Sosmed (sosial media)”.</i> </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Kalimat diatas yang barangkali ada di benak Lusy warga Jl. Kartini, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berharak kepada Kapolda NTB, Irjen Djoko Poerwanto untuk menangani laporannya dan menghukum para mafia tanah<br /><br />Mengapa Lusi berpikir seperti itu? Ini berawal dari kasus tanah seluas 85.500 M miliknya yang terletakk di Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB yang dikuasi pihak lain dan kemdian Lusi tanpa didampingi Pengacara membuat laporan ke Polsek Sekongkang, Polres Sumbawa Barat, Polda NTB pada awal tahun 2022, namun tak ada hasilnya. <br /><br />Dan pada Juli 2022, Lusi dengan didampingi Pencara membuat laporan ke Polda NTB dengan Nomor Laporan: B/2937/VII/RES.1.11/2022/Ditreskrimum, tanggal 28 Jui 2022,  namun oleh Polda NTB diturunkan ke Polres Sumbawa Barat. Pada tanggal 23 Septembber 2022, terbitlah Surat Penyelidikan: Sp.Lidik/283/IX/2022/Reskrim. Hal itu dikatakan Lusi kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon seluler, Minggu, 20 Nopember 2022<br /><br />Ada yang menarik dan sekaligus menjadi pertanyaan. Mengapa Polda NTB merunkan laporan Luis ke Pores Subawa Barat? Apakah penyidik Polda NTB merasa bawa kasus ini terlalu keci untuk ditangani atau karena penyidik Polda NTB terlalu banyak tugas?<br /><br />Padahal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) sangat jelas dan tegas agar menindak dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat<br /><br />Yang menarik lagi dimata masyarakat adalah, aparah penegak hukum (APH) akan bertindak cepat apabila viral di sosial media (Sosmed). Apakah kasus seperti yang dialami Lusi ini tidak menarik untuk diusut apakah ada keterlibatan mafia tanah?<br /><br />Lusi mencertitakan, pada tahun 1997, salah satu adiknya yaitu Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe, membeli empat bidang tanah (status tanah Tegalan) seluas 85.500 meter yang terletak di Desa Sekongkang Bawah dari empat pemilik tanah warga Desa Sekongkang Bawah, Kec. Jereweh, Kab. Sumbawa dengan luas masing-masing yaitu; 1. Halidi Patau seluas 10.000 M2; 2. dari Halidi Resat seluas 26.000 M2; 3. H. dari Mukhtar HMS seluas 25.000 M2 dan 4. dari Makawaru seluas 24.500 M2 <br /><br />“Kami sembilan kakak beradik. Slamet Riyadi (Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe) ini adik ke delapan. Tahun 1997, Dia membeli tanah dari Halidi Patau seluas 10.000 M2, dari Halidi Resat seluas 26.000 M2, dari Mukhtar HMS seluas 25.000 M2 dan dari Makawaru seluas 24.500 M2. jadi luas semuanya delapan puluh lima ribu lima ratus meter (85.500 M2) dan masing-masing ada bukti surat ganti rugi (surat jual beli antara penjual dan pembeli.red) yang ditandatangani oleh Kepala Wilayah Kecamatan Jereh, Abdul Wahab. S.Sos,” kata Lusi<br /><br />Lusi melanjutkan. Pada Mei 2021, Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe meninggal dunia. Dan ternyata tanah milik almarhun seluas 85.500 M2 itu sudah dikuasi pihak lain dan terbit SHM nya pada tahun 2018<br /><br />“Kami tahu kalau tanah tersebut telah dikuasi pihak lain setelah adik saya meninggal. Pihak lain mengkliam bahwa tanah itu adalah miliknya dan memiliki SHM (sertifikat hak milik) yang kami duga kalau itu palsu karena kami memiliki bukti tahun 1997 berupa surat ganti rugi. Dan pada saat pertemuan di Kantor Desa, Kepala Desa mengakui membuat Sporadik dan Sertifikatnya dari BPN,” ucap Lusi<br /><br />Karena merasa haknya dikuasi oleh “mafia” tanah, Lusi pun mencari keadilan dengan melaporkannya ke pihak kepolisian. Namun apa hasilnya?<br /><br />“Saya sudah pernah membuat laporan ke Polsek Sekongkang pada awal tahun 2022 tanpa pencara, namun tak ada hasilnya. Pada Juli 2022, saya dengan ditemani Pencara membuat laporan ke Polda dengan Nomor : B/2937/VII/RES.1.11/2022/Ditreskrimum, tanggal 28 Jui 2022,  namun oleh Polda NTB diturunkan ke Polres Sumbawa Barat. Pada tanggal 23 Septembber 2022, terbitlah Surat Penyelidikan: Sp.Lidik/283/IX/2022/Reskrim,” ujar Lusi<br /><br />“Saya sangat berharap ke Bapak Kapolda NTB untuk menangani laporannya agar tanah saya dapat saya miliki dan mafia tanah dihukum,” kata Lusi berharap. (Jnt)<br /></div>

News Pemerintahan Pidana Tipikor Lusi Berharap Laporannya Di Polda NTB Ditangani Serius dan Mafia Tanah Dihukum

 BERITA KORUPSI .CO - “Hukum itu dimana dan untuk siapa? Adakah hukum bagi masyarakat pencari keadilan? Apakah hukum itu akan datang setelah...

»

Kabid Trantib Sat Pol PP Surabaya Dituntut 5 Thn Penjara

<div style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><i><span style="font-size: large;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEqy91kkZk8MUnC7sTLe-MpmgpvkhKdYe_tSGJWylMC0xchnPJhOPUk8JY9yc6nXKCBFvzRzO7Abl8E1xb1ZPhoaKRBE13-daP4-Fo3m7c9Zwpwmc7R-eIioQROSWzqFoF6UX8qguHzxEAtwrUsBtNonEQLeWp99AOhJM-Yw6S2R5MclYjYWP2YPU6/s640/FERRI.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="452" height="621" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEqy91kkZk8MUnC7sTLe-MpmgpvkhKdYe_tSGJWylMC0xchnPJhOPUk8JY9yc6nXKCBFvzRzO7Abl8E1xb1ZPhoaKRBE13-daP4-Fo3m7c9Zwpwmc7R-eIioQROSWzqFoF6UX8qguHzxEAtwrUsBtNonEQLeWp99AOhJM-Yw6S2R5MclYjYWP2YPU6/w439-h621/FERRI.jpg" width="439" /></a></div>“Negara Akan Mendapat Kucuran Dana Sebesar Rp45 Juta Melalui JPU Kejari Surabaya Atas Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si selaku Kabid Trantib Sat Pol PP Kota Surabaya Karena  Menjual Barang Sitaan Milik Masyarakat Pelanggar Perda Sebesar Rp500 Juta”<br /></span></i></span><br /><b><span style="font-size: medium;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO -</span></b><br />Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Rabu, 16 Nopember 2022, menuntut Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketentraman (Trantib) Masyarakat  Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Surabaya dengan pidana penjara selama lima (5) tahun denda sebesar Rp100 juta Subsider kurangan selama enam (6) bulan dan uang sebesar Rp45 juta rampas untuk negara karena Terdakwa dianggap Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan jabatan menjual Barang-barang Hasil Sitaan Petugas Sat Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Surabaya dari gudang penyimpanan milik Sat Pol PP di Jalan Tanjung Sari No. 11 - 15 Surabaya pada bulan Mei 2022 sebesar Rp500 juta<br /><br />Menurut JPU, bahwa perbuatan Terdakwa Ferri Jacom yang menjual barang-barang hasil Sitaan Petugas Sat Pol PP Kota Surabaya yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali adalah melanggar (Dakwaan Primer) Pasal 10 huruf (a) jo pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Kabid Trantib Sat Pol PP Surabaya Diadili Korupsi Karena Jual Barang Sitaan Sebesar Rp500 Juta - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kabid-trantib-sat-pol-pp-surabaya.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/09/kabid-trantib-sat-pol-pp-surabaya.html</a></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6HOTHuxIvtTaJ7kxz-KUPu0mJSnv7NX35dq6O73FUHVMfHVG8lXvLNKVeZyz9Kg1tYkGuryD88GVnF31gUvwqpi0E3pR0zWZIOtMRYXcGutgfGSkoFJ-bG8Lb4p8g-R8qSajBL0PO71fuuGUMk9jkAmpeMeV-DE-HGUuyA23XcnB3Sgx1ZA3-UzhW/s640/sat%20pol%20pp3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="452" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6HOTHuxIvtTaJ7kxz-KUPu0mJSnv7NX35dq6O73FUHVMfHVG8lXvLNKVeZyz9Kg1tYkGuryD88GVnF31gUvwqpi0E3pR0zWZIOtMRYXcGutgfGSkoFJ-bG8Lb4p8g-R8qSajBL0PO71fuuGUMk9jkAmpeMeV-DE-HGUuyA23XcnB3Sgx1ZA3-UzhW/w452-h640/sat%20pol%20pp3.jpg" width="452" /></a></div>Pertanyaannya adalah, mengapa penyidik dan JPU Kejaksaan Negeri Suarabaya hanya menyeret Ferri Jacom untuk diadili sebagai Terdakwa, sementara penyidik dan JPU menyertakan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang berbunyi “....bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.<br /><br /><i>Pasal 10 berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :<br /><br />Huruf a berbunyi: Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat  dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau<br /><br />Pasal 15 berbunyi: Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5     sampai dengan Pasal 14.<br /><br />Pasal 53 ayat (1) KUHP berbunyi: Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan  karena kehendaknya sendiri</i><br /><br />Yang menarik dari kasus ini adalah negara akan mendapat kucuran dana sebesar Rp45 juta melalui JPU Kejari Surabaya atas perkara korupsi penjualan barang-barang hasil sitaan Petugas Sat Pol PP Kota Surabaya dari gudang penyimpanan milik Sat Pol PP di Jalan Tanjung Sari No. 11 - 15 Surabaya pada bulan Mei 2022 sebesar Rp500 juta yang dilakukan oleh Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si selaku Kabid Trantib Sat Pol PP Kota Surabaya bila tuntutan JPU dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya<br /><br />Kasus inipun menarik, menggelitik dan mengundang berbagai pertaanyan diantaranya adalah, apakah barang-barang milik masyarakat yang melanggar Perda (Peraturan Darah) lalu disita oleh petugas Sat Pol PP Kota Surabaya yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh pemiliknya sudah sah sesuai hukum menjadi barang milik negara atau Pemkot / Sat Pol PP Surabaya sehingga uang sebesar Rp45 juta itu dirampas untuk negara?<br />  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6b2HDvzP5GpiTAx9JgEzkMkWUcQM0rgXUC4Wh_cJrPitaNCl9skc_BlLSEJVulU9cGPknaabMHvwxaUtkE-ANfc9IuAA1Kky1S04G-_SPw98E7iqdH7CG34cSb9QfpTTPv8F9RO4Jy-SIZ_Y9AZmc7wZGnYqSsdM2bde949irilUw05Gn_oYDXsu4/s640/sat%20pol%20pp4.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="406" height="608" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh6b2HDvzP5GpiTAx9JgEzkMkWUcQM0rgXUC4Wh_cJrPitaNCl9skc_BlLSEJVulU9cGPknaabMHvwxaUtkE-ANfc9IuAA1Kky1S04G-_SPw98E7iqdH7CG34cSb9QfpTTPv8F9RO4Jy-SIZ_Y9AZmc7wZGnYqSsdM2bde949irilUw05Gn_oYDXsu4/w406-h608/sat%20pol%20pp4.jpg" width="406" /></a></div>Yang menggelitik dari kasus ini adalah, Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si didakwa melakukan penjualan barang-barang milik masyarakat yang melanggar Perda, tetapi uang sebesar Rp45 juta itu disita penyidik Kejari Surabaya dari tangan Abdul Mu’in bukan dari Terdakwa<br /><br />Abdul Mu’in mendapat uang sebesar Rp45 juta dari PT Reksa dari penjualan barang-barang milik masyarakat pelanggar Perda berupa besi tower dan besi utilitas yang diangkut dari gudang penyimpanan milik Sat Pol PP di Jalan Tanjung Sari No. 11 - 15 Surabaya pada tanggal 19 Mei 2022 atas peritah Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si<br /><br />Anehnya adalah, pemilik PT Reksa “terselamatkan” tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk menjelaskan bagaimana proses jual beli barang tersebut. Anehnya lagi, Abdul Mu’in pun “terselamatkan” tidak terseret sebagai ‘Tersangka’ bersama Terdakwa Ferri Jacom karena menjual barang barang-barang sitaan milik masyarakat pelanggar Perda oleh Sat Pol PP Surabaya.<br /><br />Yang tak kalah menggelitiknya adalah terkait penyerahan uang sebesar Rp500 juta sebagai hasil penjulan barang oleh Sunadi (Cak Sun), saksi Yateno (Yatno), saksi M Mohammad S Hanjaya (abah Yaya), dan saksi Slamet Sugianto (Sugi) kepada Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos adalah diruang kerja Lurah Pradah Kali Kendal, Hajar Sulistyono, S.Sos,M.Si<br /><br />Mengapa penyerahan uang sebanyak Rp500 juta dari hasil penjulan barang-barang sitaan Sat Pol PP Surabaya oleh Sunadi (Cak Sun), saksi Yateno (Yatno), saksi M Mohammad S Hanjaya (abah Yaya), dan saksi Slamet Sugianto (Sugi) kepada Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si di ruang kerja Lurah Pradah Kali Kendal, Hajar Sulistyono, S.Sos,M.Si?<br /><br />Apakah sudah pembicaraan sebelumnya antara Terdakwa Ferri Jacom Lurah Pradah Kali Kendal, Hajar Sulistyono terkait pelaksanaan penyerahan uang sehingga Lurah memberikan kunci pintu ruang kerjanya?<br /><br />Apakah kasus yang menjerat Terdakwa Ferri Jacom merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam hal ini Pemkot/Sat Pol PP Surabaya sehingga uang sebesar Rp45 juta itu dirampas untuk negara? Atau perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat karena tidak akan mendapatkan lagi barang miliknya bila denda sesuai Perda dibayar? Atau kasus ini hanya untuk memenjarakan Terdakwa Ferri Jacom saja?<br /><br />“Ya dirampas untuk negara,” kata JPU Nur Rachmansyah, SH., MH dari Kejari Surabaya seusai persidangan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_RrxXEcskdDLjYreLse2gIkQCVkRm4GVS-cK0t3d1guUpfrZahSvC750ivcQ6byb7EaBNWCjx_F3AiGLJaRMNyJfE6TkKbsWpC27rlMSE8UgyZYqaZtvxd1bLgGoLueoeC3O-_gWqL72Ra8OM0UefNP3CXSS20fMxXrbKfI-F184eOxuvft9NGs60/s640/sat%20pol%20pp2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_RrxXEcskdDLjYreLse2gIkQCVkRm4GVS-cK0t3d1guUpfrZahSvC750ivcQ6byb7EaBNWCjx_F3AiGLJaRMNyJfE6TkKbsWpC27rlMSE8UgyZYqaZtvxd1bLgGoLueoeC3O-_gWqL72Ra8OM0UefNP3CXSS20fMxXrbKfI-F184eOxuvft9NGs60/w640-h288/sat%20pol%20pp2.jpg" width="640" /></a></div>Sementara Iwan Harimurti selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan bahwa kasus yang menjerat kliennya tidak ada kerugian keuangan negara sebab barang-barang itu bukan milik negara melainkan masyarakat pelanggar Perda yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali<br /><br />Tetapi bisa jadi kalau kasus ini hanya untuk memenjarakan Terdakwa karena tidak ada kerugian keuangan negara dan bila dibandingkan dengan kasus Tangkap Tangan oleh  Polrestabes Surabaya terhadap (mantan) Lurah Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Surabaya Budi Santoso dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp35 juta karena melakukan pungli atau pungutan liar PTSL (program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) yang dilakukan Budi Santoso selaku Lurah Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri Surabaya yang terjadi pada Juli 2019 lalu<br /><br />Budi Santoso yang saat itu menjabat selaku Lurah tertangkap tangan keran menerima suap yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 11 atau Pasal 12 namun nasibnya sangat mujur dibandingkan dengan Terdakwa Ferri Jacom yang menjual barang-barang sitaan milik masyarakat pelanggar Perda yang sekwatu-waktu masih dapat diambil bila membayar denda sesuai Perda dimaksud <br /><br />Nasib mujur Budi Santoso adalah tidak dipenjarakan melainkan hanya dipecat sebagai PNS Pemkot Surabaya sehingga mudah untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha lain bersama keluarganya dan tidak “menerima gelar Korutor” <br /><br />Sedangkan Terdakwa Ferri Jacom yang saat ini meringkuk dibalik jeruji besi sebagai tembok pemisah kehidupanya dengan anak istri dan keluarganya akibat menjual barang-barang sitaan milik masyarakat pelanggar Perda yang sekwatu-waktu masih dapat diambil bila membayar denda sesuai Perda dimaksud namun dianggap lebih melanggar Undang-Undang tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br /><br />Apakah karena jumlah uang yang berbeda dari kedua kasus tersebut diatas sehingga Kejari dan Polrestabes Surabaya enggan melakukan proses hukum terhadap Budi Santoso? Atau mengandung unsur 5 W 1 H yaitu what (apa), who (siapa), when (kapan), where (di mana),  why (mengapa) dan how (bagaimana)? <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqyL7DS_o_qikVJ0cgohgKLIfqrL0rO20ZZGwSzURSshN_Q4gPZZvdmYTu3G6UfQl0YFUdVTalsgdJtQZrHRqOAwnFi7XjuQ360KboJuIziwAhQN_KMfH-F2SAo9_w0CgV5IeuFWwouGM-HJ6f6i0pjjR8_Z9Uo2REbYH-7VsSNKkxNqgra6p72mlM/s640/sat%20pol%20pp..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiqyL7DS_o_qikVJ0cgohgKLIfqrL0rO20ZZGwSzURSshN_Q4gPZZvdmYTu3G6UfQl0YFUdVTalsgdJtQZrHRqOAwnFi7XjuQ360KboJuIziwAhQN_KMfH-F2SAo9_w0CgV5IeuFWwouGM-HJ6f6i0pjjR8_Z9Uo2REbYH-7VsSNKkxNqgra6p72mlM/w640-h288/sat%20pol%20pp..jpg" width="640" /></a></div>Dan tidak hanya disitu. Kejari Surabaya pun enggan menindak lanjuti laporan masyarakat yang masuk ke Kejari Surabaya pada tahun 2019 terkait salah satu Kepala SMPN di Surabaya yang bekerja sama dengan salah satu pengurus almuni SMPN tersebut membuat surat dengan Kop Surat Pemkot Surabaya Dinas Pendidikan Surabaya untuk mengumpulkan uang gunakan pembelian sarana prasana Mesjid yang di bangun Pemkot Surabaya di lokasi SMPN tersebut<br /><br />Padahal, pengurus alumni SMPN yang tercantum dalam surat permintaan bantuan tersebut bukanlah pengurus resmi, sebab Ketua alumni sesuai akta Notaris adalah salah satu Hakim Tipikor Surabaya yang kini menjadi Hakim HAM di Pengadilan Tinggi untuk menangani Pelanggaran HAM Berat di Indonesia<br /><br />Sementara tuntutan pidana penjara terhadap Terdakwa Ferri Jacom dibacakan oleh JPU Nur Rachmansyah, SH., MH dari Kejari Surabaya dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor pada PN Suarabaya, Rabu, 16 November 2022 dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim A.A. Gd Agung Parnata, SH., CN dengan dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Achmad Fajarisman, S.Kom., SH., MH yang dihadiri Tim Penasehat Hukum-nya, Iwan Harimurti dan Abd. Saleh dan dihadiri pula oleh Terdakwa secara Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kejaksaan Tinggi Jatinggi – Jawa Timur Cabang Surabaya<br /><br />Sebelum JPU membacakan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu JPU menyampaikan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa yaitu tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Korupi. Sedangkan yang meringankan adalah bahwa Terdakwa bersikap sopan, belum pernah di hukum dan menjadi tulang punggung kelaurga<br /><br />Hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa yang disebutkan oleh JPU adalah sama dengan perbuatan ratusan bahkan ribuan Terdakwa-Terdakwa lainnya dan tidak ada hal yang berbeda.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmPFuwvu5PUCRwX6EoXtsBTSCQQKaTBedR6fBkbmkNh_HZ8zQwd_ZBP8pZ1q1Q4kG3aAQ0CjkfIFmma5hEMfufT4XGeA1tX2G7mF5zxgqC0yri10ISdDQKk2e4tTOQEeddbYYoX7Aho7PH5QF_aAB9y-eBrJk-kgD8vw0AG4VWx3q5NvXe5r55mv8D/s640/sat%20pol%20pp3.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="452" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmPFuwvu5PUCRwX6EoXtsBTSCQQKaTBedR6fBkbmkNh_HZ8zQwd_ZBP8pZ1q1Q4kG3aAQ0CjkfIFmma5hEMfufT4XGeA1tX2G7mF5zxgqC0yri10ISdDQKk2e4tTOQEeddbYYoX7Aho7PH5QF_aAB9y-eBrJk-kgD8vw0AG4VWx3q5NvXe5r55mv8D/w452-h640/sat%20pol%20pp3.jpg" width="452" /></a></div>JPU mengatakan dalam tuntuntannya, bahwa perbuatan Terdakwa Ferri Jacom sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 huruf a jo pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana<br /><br />“MENUNTUT: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Suarabaya menjatuhkan hukuman: <br />1. Menyatakan Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 10 huruf a jo pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primer;<br /><br />2. Menghukum Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M.Si dengan pidana penjara selama lima (5) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiahSubsider enam (6) bulan kuruang;<br /><br />3. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp45 juta (empat puluh lima juta rupiah) dirampas untuk negara,” ucap JPU Nur Rachmansyah, SH., MH<br /><br />Atas tuntutan JPU tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukum-nya untuk menyampaikan Pembelaan atau Pledoinya pada persidangan berikutnya yang akan di gelar pekan depan. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Kabid Trantib Sat Pol PP Surabaya Dituntut 5 Thn Penjara

“Negara Akan Mendapat Kucuran Dana Sebesar Rp45 Juta Melalui JPU Kejari Surabaya Atas Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Ferri Jacom, S.Sos., M...

»

Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

<div style="text-align: justify;"><h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987”  <br /></span></span></h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/s1280/lusi1.jpg" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="487" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjZ8hgRRKQuRgjUC33KLm9L4-jDjqAldTR0jbTx5CrwENsi7SpiEQrNFWU1eqaGYlVuKpIrhCYrmzrMWGjsnfKAU7oqJxpo643ftcupAuGdyoCn0Df9HZUkRZ7HaVqEQQ8Ezonpr4iZejhWqYTvrxtzCVDqm9EJl5Ny-eRDAMrwbsFfRjPP_-38VPiq/w365-h487/lusi1.jpg" width="365" /></a></div><b><span style="font-size: medium;">Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </span></b><br /><i>“Begitu Kuatkah Mafia Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?”</i>. Pertanyaan inilah yang seringkali terdengar di kalangan masyarakat luas terkait kasus  sengketa tanah yang tak habis-habisnya. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda<br /><br />Padahal perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) sangat jelas dan tegas agar menindak dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat <br /><br />Namun anehnya, laporan masyarakat terkait kasus sengketa tanah karena terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda "seperti mencari jarim di lumpur yang dalam”<br /><br />Dan itulah yang dirasakan oleh Lusy, seorang warga Sumbawa Besar yang sudah melaporkan kasus tanahanya ke Polres Sumabwa Barat, ke Kapolda Nusa Tenggara Barat, ke Kejaksaan  termasuk mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat hingga ke ke Kapolri, namun belum ada hasilnya. <br /><br /><i>“Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami Toe (alm) membeli tanah seluas 1,9 hektare yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Prov. Nusa Tenggara Barat. Toe (alm) membeli tanah dari Imran Zain mantan Kades Goa, Kecamatan Jereweh, KSB pada Tahun 1991. Dalam transaksi jual beli ini disertai dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 yang diterbitkan BPN pada Tahun 1987,”</i> kata Lusy kepada beritakorupsi.co melalui sambungan telepon, Sabtu, 12 November 2022 sekitar pkl. 17.00 Wib<br /><br />Nah, karena merasa kasus tanah miliknya yang dilaporkannya ke pihak Kepolisian tak kunjung ada perkembangan bahkwan tidak ada tanggapan atas surat pengaduannya ke pejabat negeri ini, harapannyapun hanya satu yaitu mengirin surat pengaduan ke Presiden Jokowi. Dan kalau tidak berhasil atau tidak ada tanggapan dari Presiden Jokowi maka Lusy pun hanya<i> pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa</i> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/s2452/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1510" data-original-width="2452" height="394" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0qrfhtVKoPQxtsh6hFMl5yiem_CQllSdrn68jR1i30II9_00aCosJ_HifOUXpk3nCRFRmwf9xgbmrJDKPFVTIJOTX9BdBT9vkMmhG8QusvGG004KX_2x9SMCKDQrHvqgr1JFtiEzykqmwP5u4S9cIlEC2OyToPEUJXZnGNP4Ci-B1t9n68evXgbt5/w640-h394/DAFTAR%20%20DAFTAR%20TANAH%20DIMALUK_1.jpg" width="640" /></a></div>Lusi menceritakan. Kasus tanah ini baru muncul pada tahun 2021 ketika Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe meninggal. Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe adalah salah satu adik kandung dari Lusy .<br /><br /><i>“Ketika (Alm) Toe meninggal dunia pada tahun 2021, kasus tanah ini muncul ke permukaan. Lalu Imran Halilintar mengklaim tanah milik (Alm) Toe ini adalah miliknya. Klaim ini dilakukan secara sepihak tanpa ada sepotong dokumen yang mendukung bagi kepemilikan tanah tersebut,”</i> kata Lusy <br /><br /><i>“Imran Halilintar hanya bermodalkan pengakuan dan kesamaan nama dengan Imran Zain selaku penjual tanah kepada (Alm) Toe. Sama-sama “Imran”. Imran Halilintar juga mengaku memiliki bukti pendaftaran penerbitan sertifikat atas namanya entah darimana dia dapatkan,”</i> lanjut Lusi<br /><br />Menurut Lusy, Imran Halilintar menguasai dan menjual tanah itu kepada sejumlah warga. Kini tanah tersebut telah didiami oleh lebih dari 100 kepala keluarga (KK). Ironisnya, tanah yang sudah ber sertifikat (SHM) inipun terbit lagi sebanyak 23 sertifikat hak milik (SHM) baru. <br /><br /><i>“Sebenarnya masalah ini sudah beberapa kali dimediasi Kades Mantun Kecamatan Maluk, Sahril S.Sos. Pertemuan pertama dilaksanakan pada Hari Kamis, 28 Januari 2022 pukul 09.00 Wita di Kantor Desa Mantun dengan agenda klarifikasi Tanah. Yang hadir waktu itu H. Imran selaku pemilik asal tanah (SHM 507), Imran Halilintar pihak yang mengklaim lahan SHM 507, saya (Lusy) selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut,” </i>ujar Lusy  <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, lanjut Lusy,<i> “Imran Halilintar akhirnya mengakui jika tanah 1,9 hektar itu bukan miliknya. Namun Imran Halilintar mengaku sempat menguasainya yang kemudian dikembalikan kepada para penggarap. Padahal faktanya tanah itu telah dijual bukan dikembalikan. Tapi, karena mendapat angin segar dari pihak BPN Kabupaten Sumbawa Barat, Imran Halilintar kembali memantapkan diri sebagai pemilik tanah 1,9 hektar tersebut (SHM 507)”.</i></div><div style="text-align: justify;"><i><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/s960/lusi.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="948" data-original-width="960" height="395" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi09WYSjNZSai-IFzlonAFBtxj-xBgOYPv8ZNSehLuvoutgtP5Sf32IU9d6oe2-oOFzi-WEHQJr_HBisiQm0YnXf_EoVPKe8Fsl6tyKnCtNuXCxCS_njP1qtuBrDUkI3QrfqKA9aQggNRmyTMtdled0nVi0DqhivN4O1PVOWVZObsj-BMwH01SV9B0-/w400-h395/lusi.jpg" width="400" /></a></div></i><br />Lebih lanjut Lusy menjelaskan. Pertemuan kedua di Kantor Desa Mantun pada Hari Rabu, 9 Februari 2022 pukul 10.00 Wita dengan agenda klarifikasi Tanah. Selain kepala desa, pertemuan itu dihadiri Aswar A (Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk), Lusy selaku ahli waris Toe, dan beberapa perwakilan warga yang menempati lahan tersebut. Pada pertemuan itu Ahli Waris (Alm) Toe dengan warga yang mendiami tanah tersebut. Warga sepakat akan membayar tanah itu kepada Ahli Waris (Alm) Toe. Sebab harga yang diberikan Ahli Waris (Alm) Toe sangat murah, terjangkau dan jauh dari harga tanah di sekitarnya. <br /><br />Untuk merealisasikan transaksi jual beli ini, Ahli Waris (Alm) Toe menemui kendala di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumbawa Barat, terutama keinginan Ahli Waris (Alm) Toe untuk melakukan pengukuran dan pemecahan sertifikat. Ini ketika Ahli Waris (Alm) Toe, Kades Mantun, dan Imran Zain menemui Kepala Kantor BPN setempat, seraya memperlihatkan akta tanah berupa SHM No. 507, pada 9 Februari 2022 siang hingga sore, atau setelah rapat di Kantor Desa Mantun.   <br /><br />Selain itu Imran Zain selaku pemilik asal tanah tersebut juga memberikan penjelasan bahwa nama Imran di SHM itu adalah namanya. Terkait adanya embel-embel “Zain” di belakang namanya adalah nama orang tuanya yang disematkan saat dia sudah dewasa. Untuk menguatkannya, Imran Zain memperlihatkan surat keterangan dari dinas terkait. Tapi Kepala BPN KSB menolak untuk memprosesnya. Kepala BPN KSB mengharuskan Ahli Waris (Alm) Toe menyelesaikan urusannya dengan Imran Halilintar. Atau akan melakukan pengukuran ulang atas lahan itu setelah Ahli Waris Toe mendapat restu dari Imran Halilintar. <br /><br />Sikap Kepala Kantor BPN KSB ini tentu menimbulkan kecurigaan, karena cenderung tendensius dan berpihak kepada Imran Halilintar. Sikap kepala BPN ini juga kami nilai tidak mencerminkan sebagai penyelenggara pelayanan public yang professional, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap SHM No. 507 yang notabene adalah produknya sendiri. Sebagaimana diamanatkkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. <br /><br />Berikutnya, Hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, Ny Lusy selaku ahli waris Toe didampingi Aswar A selaku Kasi Pemerintahan Kantor Camat Maluk mendatangi Kantor BPN Sumbawa Barat untuk kembali mengajukan permohonan pengukuran tanah SHM 507. Ny. Lusi tidak masuk ke dalam kantor BPN, hanya menunggu di mobil, sedangkan yang masuk hanya Aswar Kasi Pemerintahan Camat Maluk yang kemudian diterima Wahyu Saputra—pegawai BPN. Terhadap permohonan itu, Petugas BPN meminta ahli waris Toe untuk menunggunya. Namun sampai sekarang, permohonan itu belum ditanggapi. Beberapa kali BPN Sumbawa Barat berjanji untuk melakukan pengukuran tapi belum direalisasikan.   </div><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/s960/lusi..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="782" data-original-width="960" height="522" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJzhihFGvEC46L3_XtUgU1cCF-bH_PYvoTWeYNyzB4W-tPzfE_0fNSn7j9TVctpxxptkNrvJgMpyMAjYYE6OfPpX5e9OMAg24OfkBHQDp1ZaTSfTtRLJDhDNE1tjRxSQO2WbUUYrjsfwFSa74dX6QIfTc-wYMAzUOo-LgAuUG399DSoCQO1J-p-W4E/w640-h522/lusi..jpg" width="640" /></a></div>Sebelumnya, pada Hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, Ny Lusi selaku Ahli Waris Toe sudah melaporkan Imran Halilintar secara pidana ke Polsek Maluk, Polres Sumbawa Barat tentang tindak pidana memberikan keterangan palsu sebagaimana pasal 242 KUHP. Polsek Maluk telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan No: SP.Lidik/  /I/2022/Reskrim, tertanggal 12 Maret 2022 yang ditandatangani Kapolsek Maluk, Kompol Sidik Pria Mursita SH. Sampai saat ini belum ada progress dari hasil penyelidikan. <br /><br />Selain lahan ber-SHM 507 yang enggan diukur BPN Sumbawa Barat, BPN juga berlaku sama dengan lahan milik ahli waris (Alm) Toe bersertifikat hak milik No. 115 atas nama Sapruddin. Tanah seluas 10.750 meter persegi (m2) berlokasi di Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Di atas lahan bersertifikat ini, BPN menerbitkan sertifikat baru di atasnya. Jumlahnya sekitar 17 sertifikat. Yaitu bernama Lalu Mas’ud, Mindah Maryati, Husni Mubarak, H. Ibrahim, Sandi Sakti Ardi, H. Ibrahim, Yayasan Lukmanul Hakim, Erfan Chakim, Islahuddin, Saprudin Kapitang, Ihwan Arianto, Idham Khalid, Zulkifli, Bung Waker Hadi, Baiq Nursani, Budi Santoso dan Aunurrofik.   <br /><br />“Kami selaku ahli waris Toe sudah beberapa kali mendatangi kantor BPN Sumbawa Barat, termasuk telah mengajukan permohonan pengukuran. Tapi entah ada masalah apa, BPN Sumbawa Barat kerap mengulur dan menunda waktu setiap akan melakukan pengukuran. Padahal jadwal pengukuran sudah ditetapkan, namun selalu ditunda. Dan sampai sekarang belum dilakukan,” kata Lusy. (*) <br /></div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Begitu Kuatkah 'Mafia' Tanah Dari Aparat Penegak Hukum?

Lusy: “Kami adalah salah satu korban mafia tanah. Kami merupakan ahli waris Slamet Riyadi Kuantanaya alias Toe. Pada Tahun 1991, adik kami T...

»

Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: red; font-size: large;">“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda”</span></h3><div style="text-align: justify;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/s1280/IMG-20221111-WA0020.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1280" data-original-width="960" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTIM68RPv53PfLcR4cueFmE4CyYv46DzrkxTbF0-osZhuWCct5KfqfGICpJDZ95Ie4MjcVlozlIzW9CeeTmcAwVfBeyWhJ39lsh-q3Lyjka_xarpL9n0dgb-VFSGyNgde5dk1i4Jl3NTD0AkdTEMOM83dqGMdGxrTwVrdEbrikTk4tG-sp02LGE_dV/w480-h640/IMG-20221111-WA0020.jpg" width="480" /></a></div><b>Sumbawa, BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></div><div style="text-align: justify;">Kasus  sengketa tanah sepertinya tak habis-habisnya dikalangan masyarakat Indonesia. Ibarat Peribahasa yang berbunyi “mati satu tumbuh seribu”. Dan yang paling mengherankan sekaligus menjadi “biang keroknya” adalah terbitnya dua Sertifikat Hak Milik (SHM) di lahan yang sama dengan pemilik yang berbeda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya adalah, Bagaimana prosedur sesuai peraturan yang berlaku hingga BPN mengelurkan 2 SHM dilahan yang sama dengan pemilik yang berbeda? Apakah setiap SHM yang dikeluarkan BP tidak dimasukan ke dalam dokumen sehingga sebidang tanah memiliki lebih dari satu SHM dengan pemilik yang berbeda-beda? Mungkinkah ada “seorang anak lahir dari rahim dua wanita?”. Dan bila ada, itulah jawaban masalah terbitnya SHM ganda</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Anehnya adalah, perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran Menteri termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak tegas dan 'melenyapkan' mafia tanah yang kerap kali merugikan masyarakat sepertinya tak berarti</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Buktinya, laporan salah seorang warga Sumbawa Barat ke Polres Sumbawa Barat terkait tanah SHM miliknya seluas 20.000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dikuasai orang laing hingga saat ini belum ada hasilnya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Itulah sebanya, selain melaporkannya ke Kepolisian, Lusi akan melporkan kasus tanah miliknya yang dikuasi orang lain ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Sudah saya laporkan ke Polisi tapi belum ada hasilnya. Dan saya akan melaporkan ke KPK, Kapolri, Kepala Jaksaan Agung termasuk ke Presiden Jokowi. Karena saya menduga ada pemalsuan dokumen sehingga terbit SHM atas nama orang lain,” kata lusi kepada media ini melalui sambungan telepon, Kamis, 10 November 2022 pkl. 22.15 Wib</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menjelaskan, bahwa ada dugaan keterlibatan mafia tanah termasuk BPN, sehingga SHM yang dikelurkan oleh BPN pada tahun 1987 atas tanah seluas 8000 meter yang terletak di Blok Tulu, pinggir Jalan Raya Sekongkang, Desa Sekongkang Bawah, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dikeluarkan lagi pada tahun 2018 atas nama orang lain</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Hampir semua tanah saya selalu saja adasertifikat atas nama orang lain. Saya menduga ada permainan mafia tanah termasuk BPN, kok bisa ada dua Sertifikat Tanah di lahan yang sama tapi pemiliknya beda,” kata Lusi dari ujung telepon selulernya</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lusi menceritakan. Munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. Padahal data tanah itu baik berupa SPPT yang dibayar setiap tahun dengan keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM), maupun nama para penggarap sudah tercatat jelas. Bahkan kembali dipertegas lagi dengan surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adanya dua sertifikat ganda diduga kuat karena permainan mafia tanah dan BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dikatakan Nyonya Lusi, adanya sertifikat di atas sertifikat ini, diduga kuat karena peran dari oknum pemerintah desa hingga oknum BPN. Sebab proses munculnya sertifikat ganda ini bermula dari Desa saat melakukan proses penerbitan sporadik.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Surat pernyataan yang dibuat 18 Oktober 2021 tercatat ada 10 orang penggarap lahan seluas 20.000 meter. Mereka adalah Rosidi, Amaq Jidah, Amaq Azis, Mahsun (Conk), Baiq Maheran, Parihun S.Ag, Sobirin, Haji Wantikno, Amaq Agus dan Kades Mantun sendiri, Sahril,” kata Lusi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Lusi, data tanah itu baik berupa SPPT yang tetap terbayar setiap tahun, keterangan telah bersertifikat (bukti lampiran SHM). Nama para penggarap sudah tercatat jelas bahkan kembali surat pernyataan yang dibuat di Kantor Desa Mantun yang ditandatangani Kades, Sahril S.Sos, dan Selamet Riyadi (Toe) selaku pemilik hak. (*)</div>

News Opini Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Diduga Permainan Mafia Tanah dan BPN, Lahan Seluas 20 Hektare Dikuasai Orang Lain Pemilik Lapor Presiden

“Lusi Selaku Pemilik Tanah SHM Seluas 8000 M Menduga Adanya Keterlibatan BPN Sumbawa Barat Yang Mengeluarkan SHM Ganda” Sumbawa, BERITA KORU...

»

Seorang Warga Pemilik Usaha Bengkel Di ‘Tanah Kas Desa’ Dinyatakan Korupsi dan Di Vonis 5 Tahun Penjara

<div style="text-align: justify;"><h3><span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><i>“Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya “Sepakat” Dengan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan Bahwa RENCANA Pembangunan Lapak Dengan Menggunakan Uang Masyarakat Yang TIDAK TERLAKSANA Oleh Kepala Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Adalah Korupsi”</i></span></span>  </h3><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSrGhrNp6A8zkmT58uzpNaEynQ2HsxtSQNgE9RrQjQAdPFu0jVqA0TwDVLiwtraLIodF5Zt01PsrbmwcnznUuWcr7OKLWiptgsXu66Lg8owAxzm0xCcnhnuqz3ROaXdAf6u6Em6zUarJYrBMKfCxCQmUh0227bIB9_v2Xl_df3XCknMmz2VTBzGXFg/s600/tipikor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="600" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSrGhrNp6A8zkmT58uzpNaEynQ2HsxtSQNgE9RrQjQAdPFu0jVqA0TwDVLiwtraLIodF5Zt01PsrbmwcnznUuWcr7OKLWiptgsXu66Lg8owAxzm0xCcnhnuqz3ROaXdAf6u6Em6zUarJYrBMKfCxCQmUh0227bIB9_v2Xl_df3XCknMmz2VTBzGXFg/w640-h534/tipikor.jpg" width="640" /></a></div><span style="font-size: medium;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO - </b></span><br /><i>Felling penulis menjadi nyata. Sebab beberapa bulan lalu, tepatnya pada Selasa, 23 Agustus 2022, saat itu adalah sidang yang kedua kalinya digelar dengan agenda pemeriksaan sebanyak 12 saksi, penulis sudah menduga bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya akan menyatakan bahwa Terdakwa Moch. Romli Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan “Tanah Kas Desa” dengan membuka usaha bengkel mobil, sehingga RENCANA Pembangunan Lapak sebanyak 314 dari RENCANA SEMULA sebanyak 342 Lapak (kios) dengan menggunakan uang masyarakat TIDAK TERLAKSANA oleh Kepala Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang mengakibatkan kerugian keuangan negera Cq. Desa Warungdowo sebesar Rp1.233.969.000 sesuai perhitungan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Inspektorat Kabupaten Pasuruan</i><br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Moch. Romli Warga Desa Warungdowo Pemilik Bengkel di TKD Akan Tetap di Vonis Korupsi??? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/moch-romli-warga-desa-warungdowo.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/moch-romli-warga-desa-warungdowo.html</a><br /><br />Baca juga: Sorang Warga Pemilik Bengkel di Tanah Verponding Didakwa Korupsi TKD dan Dituntut 7.6 Tahun Penjara - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/sorang-warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/sorang-warga-pemilik-bengkel-di-tanah.html</a></span></span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6aHhTvZZCHXRppud6rHWYIpZbMQQVCRqr3p1KFIpUyywNSUhvxiOo2GRfrvShIeirTfGlLVwORh7OQMMZBQvn-rYW3_gANcsej5FnAm0ww1Lt6YQzewE5OtGakJQeFUP_WdOosgAJESEIiMtDMltrHIauqV_XfFIbE4iwGkDwUmvFnoG6KqsaiFOI/s839/d.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="839" data-original-width="720" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6aHhTvZZCHXRppud6rHWYIpZbMQQVCRqr3p1KFIpUyywNSUhvxiOo2GRfrvShIeirTfGlLVwORh7OQMMZBQvn-rYW3_gANcsej5FnAm0ww1Lt6YQzewE5OtGakJQeFUP_WdOosgAJESEIiMtDMltrHIauqV_XfFIbE4iwGkDwUmvFnoG6KqsaiFOI/w550-h640/d.jpg" width="550" /></a></div>Saat itu (Selasa, 23 Agustus 2022), Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dalam persiadangan memerintahkan JPU untuk membuat surat tuntutan terhadap Terdakwa sesuai dengan keyakinannya, apakah itu Tanah Kas Desa atau tanah negara tetap ada Korupsinya<br /><br />“Silahkan membuat surat tuntutan sesuai keyakinan Jaksa. Tanah Kas Desa atau tanah negara tetap ada Korupsinya,” ucap Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH (Selasa, 23 Agustus 2022)<br /><br />Dan nyatanya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya, Selasa, 08 Nopember 2022, menghukum seorang warga Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yakni Moch. Romli terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Lahan “Tanah Kas Desa (TKD)” dengan membuka usaha bengkel pada tahun 2013 lalu dan di Vonis pidana penjara selama lima (5) tahun denda sebesar Rp200 juta Subsider pidana kurungan selama empat (4) bulan dan membayar uang pengganti sejumlah Rp1.233.969.000 Subsider pidana penjara selama tiga (3) tahun <br /><br />Terdakwa Moch. Romli dinyatakan bersalah karena membuka usaha bengkel mobil (bukan memiliki tanah) pada tahun 2013 lalu di tanah kosong seluas kurang lebih 300 meter dari total luas tanah 9000 meter tanah milik negara bekas RVO (Recht van Opstal) atau bekas Hak Opstal Verponding Nomor 1251 atas Nama N.V. Pasoeroean Stroomtram Meij Teis Gravenhage yang dikenal dengan lapangan Gor (gelanggang olah raga) Warungdowo terletak di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang di klaim sebagai tanah kas desa (TKD) berdasarkan Letter C Desa Warungdowo Nomor Persil 76 Kelas Desa d.II SPPT Nomor Objek Pajak 35.14.180.002.000-2471.7 yang dicatat di buku kas Desa pada tahun 2002 dan dibuat tahun mundur (1986) oleh Sekretaris Desa atas perintah Kepala Desa saat itu   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLnWQeKcn401Lc8EwHeHM3HH6keVj5YNeFvc_3ukFmc78gYJay9jQhi5go9_X7yjPpfpPNuKUybADeFX4pK6Xq3fZ8_zeZZ91ehXV1aG_ER_LhFhcUGHLeZUEtvAhc7eBezwDw7NUsIGndr3Tf9qAuWJrxGQRxpvLVBIwYEUFQfyunMlYVwwYipbNi/s900/tks.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="332" data-original-width="900" height="236" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLnWQeKcn401Lc8EwHeHM3HH6keVj5YNeFvc_3ukFmc78gYJay9jQhi5go9_X7yjPpfpPNuKUybADeFX4pK6Xq3fZ8_zeZZ91ehXV1aG_ER_LhFhcUGHLeZUEtvAhc7eBezwDw7NUsIGndr3Tf9qAuWJrxGQRxpvLVBIwYEUFQfyunMlYVwwYipbNi/w640-h236/tks.jpg" width="640" /></a></div>Karena Terdakwa membuka usaha bengkel mobil, sehingga <span style="color: red;">RENCANA</span> Pembangunan Lapak sebanyak 314 dari <span style="color: red;">RENCANA SEMULA</span> sebanyak 342 Lapak (kios) dengan menggunakan uang masyarakat <span style="color: red;">TIDAK TERLAKSANA</span>  oleh Kepala Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang mengakibatkan kerugian keuangan negera Cq. Desa Warungdowo sebesar Rp1.233.969.000 sesuai perhitungan Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Inspektorat Kabupaten Pasuruan<br /><br />Perbuatan Terdakwa Moch. Romli yang membuka usaha bengkel mobil mengakibatkan <span style="color: red;">RENCANA</span> Pembangunan Lapak<span style="color: red;"> TIDAK TERLAKSANA</span> dan mengakibatkan kerugian keuangan negera Cq. Desa Warungdowo sebesar Rp1.233.969.000 sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />Anehnya dalam perkara ini adalah terkait penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.233.969.000 bukan dalam bentuk duit DD (Dana Desa) yang dikucurkan oleh Kepala Desa Warungdowo atau  APBD Kabupaten Pasuruan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ataupun sewa lahan TKD yang tidak dibayar oleh Terdakwa Moch. Romli Kepada Desa Warungdowo.   <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEN3SEzbAmb7GBUgkBVeEqHDt0XMGAII4VWGHBs1-pP4_OLlc7522z7kKxvYOt9weXS_5YfaHP1agRPWPVHMDasZCRGC1ajAx7G_Z-YvOdQUrtTpK-brE7gSb9uF2WXKaR-Vf4niv5eloHQOjPAjr-1eG91ZVIHGeeX_Md4IQ-PrUORxEzpvBqowF0/s1596/audit.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="850" data-original-width="1596" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiEN3SEzbAmb7GBUgkBVeEqHDt0XMGAII4VWGHBs1-pP4_OLlc7522z7kKxvYOt9weXS_5YfaHP1agRPWPVHMDasZCRGC1ajAx7G_Z-YvOdQUrtTpK-brE7gSb9uF2WXKaR-Vf4niv5eloHQOjPAjr-1eG91ZVIHGeeX_Md4IQ-PrUORxEzpvBqowF0/w640-h340/audit.jpg" width="640" /></a></div>Melinkan karena Terdakwa Moch. Romli membuka usaha bengkel (bukan memiliki atau memperjual belikan tanah) sejak tahun 2013 sesuai Surat Keterangan Usaha Nomor. Reg. 471/128//424.217.2.02/2013 Tanggal 15 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh M. Muslik selaku Kepala Desa Warungdowo. Sehingga <span style="color: red;">RENCANA</span> pembangunan lapak oleh Kepala Desa menjadi tertunda alias <span style="color: red;">TIDAK TERLAKSANA</span>.<br /><br />Majelis Hakim pun ‘sependapat’ dengan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan bahwa <span style="color: red;">RENCANA</span> Pembangunan Lapak sebanyak 342 dikuranGi dengan 33 Lapak yang sudah dibagung oleh Kepala Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan uang warga dan haslinya adalah sebanyak 314 Lapak yang <span style="color: red;">TIDAK TERBANGUN</span> di tambah biaya sewa sebesar Rp50 ribu per tahun per Lapak di kalikan biaya retbusi sebesar Rp2000 per Lapak per hari (366 hari per tahun) <span style="color: red;">MENJADI KERUGIAN NEGARA</span>  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlRmySCJtzVh6lbpzBSoL-nXoFLk9v2tDfb89nvStr6hUHXtC4CwxjMUb9eYREOqC_iwLbAab006iEVSKfVdEitlXSWohoGaxPgEQ0cFzRkHYztf4BFFBlLpepMTqgWEHTN3ee6orQg1wetKJap2DC1FCV7qOoCLSq0l93YV2zotxSY6U8M4vQp1ME/s640/jpu.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="288" data-original-width="640" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlRmySCJtzVh6lbpzBSoL-nXoFLk9v2tDfb89nvStr6hUHXtC4CwxjMUb9eYREOqC_iwLbAab006iEVSKfVdEitlXSWohoGaxPgEQ0cFzRkHYztf4BFFBlLpepMTqgWEHTN3ee6orQg1wetKJap2DC1FCV7qOoCLSq0l93YV2zotxSY6U8M4vQp1ME/w640-h288/jpu.jpg" width="640" /></a></div>Anehnya adalah, JPU maupun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Abu Sofyan, mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Warungdowo periode tahun 1987 hingga 2019, yang mengatakan bahwa dirinyalah yang mencatat tanah kosong seluas 9000 m yang terletak di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan ke buku kas Desa pada tahun 2002 atas perintah Kepala Desa untuk untuk keperluan pembayaran pajak tanah yang kosong sejak tahun 1987<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Sidang Perkara Korupsi TKD, Dasar Penghitungan Kerugian Negara adalah Rencana Pembangunan Lapak - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/sidang-perkara-korupsi-tkd-dasar.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/sidang-perkara-korupsi-tkd-dasar.html</a><br /><br />Baca: Kades Muslik ‘Tak Jujur” Dalam Sidang Perkara Korupsi TKD Yang Status Tanah Verponding - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/08/kades-muslik-tak-jujur-dalam-sidang.html</a></span></span><br />  <br />Selain itu, JPU maupun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Timbul Wijoyo selaku Kabid Aset BPKAD Kab. Pasuruan yang mengatakan bahwa tanah kosong seluas 9000 m yang terletak di Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan Tidak masuk dalam daftar aset pemerintah daerah<br /><br />“Tidak masuk dalam daftar aset pemerintah daerah,” kata saksi Timbul Wijoyo selaku Kabid Aset BPKAD Kab. Pasuruan kepada Majelis Hakim  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8Lzs5LE1iOHoQ1ojDQTp0Odqsn9euVw0Lbzixuhz1-zbgcvOIochIpLf6NX32_jbYUVuwcTJj2row_NhC5GHo-d0wpODt11XIlqvFiheFKzOd12QBexGmK7EaR1opEUk6qN0WatiTcfyyfhrQrN4CIxbJ1lWu60DWeNo6DCrv5LC-YsCawhxhpt-K/s1600/h.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj8Lzs5LE1iOHoQ1ojDQTp0Odqsn9euVw0Lbzixuhz1-zbgcvOIochIpLf6NX32_jbYUVuwcTJj2row_NhC5GHo-d0wpODt11XIlqvFiheFKzOd12QBexGmK7EaR1opEUk6qN0WatiTcfyyfhrQrN4CIxbJ1lWu60DWeNo6DCrv5LC-YsCawhxhpt-K/w640-h288/h.jpg" width="640" /></a></div>Dan keterangan saksi Ratna dari BPN Kabupaten Pasuruan menjelaskan bahwa  tanah kas desa lapangan GOR Desa Warungdowo belum terdaftar di BPN Kabupaten Pasuruan. Namun saksi mengakui bahwa pada tahun 2021, BPN melakukan pengukuran atas pengajuan Sertifikat lewat program PTLS (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) oleh Kepala Desa, namun kemudian tidak berlanjut karena Kepala Desa berkirim surat ke BPN dengan alasan ada proses kajian data. <br /><br />“Belum masuk di PBN. Pada tahun 2021 kita melakukan pengukuruan untuk sertifikat PTSL tetapi tidak jadi karena menurut Kepala Desa ada proses kajian data. Tidak tau apa,” ucap saksi Ratna saat itu<br /><br /><span style="color: red;"><span style="font-size: medium;">Baca juga: Terdakwa Ungkap Identitas Saksi Palsu, Majelis Hakim Akan Tetap Menghukumnya Penjara? - <a href="http://www.beritakorupsi.co/2022/10/terdakwa-ungkap-identitas-saksi-palsu.html">http://www.beritakorupsi.co/2022/10/terdakwa-ungkap-identitas-saksi-palsu.html</a></span></span><br /><br />Yang lebih anehya lagi adalah terkait kehadiran saksi “palsu” yang dihadirkan JPU pada persidangan (Selasa, 23 Agustus 2022), yaitu Khafidhotul laily yang dipanggil dalam persidangan saat itu bernama Chori Sa’adah (pemilik lapak). Chori Sa’adah adalah ibunda Lely<br /><br />Dan persidangan selanjutnya (Selasa, 30 Agustus 2022), Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH menyarankan Nizar Fikkri, SH., MH selaku Penasehat Hukum Terdakwa untuk membuat laporan  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLiAGXMo6zrZ4q5ZwdhSduzeDePlK1bZf6DrEt6JEWxFN5C8ydgymXt4err1JJRyueOsk8VCbfgvZ4Gm0RTATvRKS8mARf85tysDRTdBgLVDl3_2FLI-_mjZvTccvug7u4JoZ8qxiBBoaE8n09uu0YhoOWqDF7jCj3a5PJM8Ggnc2USkVZAqjo4PYU/s600/saksi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="600" height="534" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLiAGXMo6zrZ4q5ZwdhSduzeDePlK1bZf6DrEt6JEWxFN5C8ydgymXt4err1JJRyueOsk8VCbfgvZ4Gm0RTATvRKS8mARf85tysDRTdBgLVDl3_2FLI-_mjZvTccvug7u4JoZ8qxiBBoaE8n09uu0YhoOWqDF7jCj3a5PJM8Ggnc2USkVZAqjo4PYU/w640-h534/saksi.jpg" width="640" /></a></div>“Silahkan buat laporan,” ucap Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH sebelum sidang ditutup<br /><br />Namun anehnya, pada saat membacakan putusannya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi keterangan saksi Khafidhotul laily yang dipanggil sebagai Chori Sa’adah. Dan itulah sebabnya Penasehat Hukum Terdakwa keberatan atas apa yang diucapak Majelis Hakim terkait keterangan saksi “palsu” dimaksud.<br /><br />Yang mengerikan dalam penegakan hukum selanjutnya akibat dari perkara ini adalah, bahwa masyarakat yang tidak membayar retriibusi dan membuka usaha ditanah kosong milik pemerintah bukan lagi dianggap melanggar Perda melainkan bisa jadi diseret oleh Kejaksaan sebagai Tersangka kasus dugaan Korupsi karena <span style="color: red;">RENCANA</span> pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah <span style="color: red;">TIDAK TERLAKSANA</span>.<br /><br />Yang menarik perhatian masyarakat yang melintas di sekitar jalan Raya Juanda depan gedung Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya adalah peletakan Batu Nisan bertuliskan “Keadilan alias Dilan 8 - 11 -2022” dan beberapa tulisan diletakan di samping kanan pintu masuk gedung Pengadilan oleh keluarga dan masyarakat yang memberi dukungan terhadap Terdakwa yang sengaja datang dari Kabupaten Pasuruan.<br /><br />Yang menurut mereka bahwa Batu Nisan bertuliskan “Keadilan alias Dilan 8 - 11 -2022” itu adalah sebagai tanda “matinya” keadilan khusunya dalam perkara yang menyeret Terdakwa Moch. Romli.  <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb8QPi4xdDd5gt7Hxvrvx6F2GPZtmcx22MlbkmP0ZrD9bbG6rrNLq56zjEuj-qydlO1y7OOn6bx6qFQDNG0fOuM60ScLdPyXpFlEx-38dxb7AFW0H7AiNkkholi3iU_XA5UPUe3swF8GxFLX1G17S5j1nv5EhQx1KdfNGPsTG6YeYy7FTavdHgHhU8/s1600/g.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1600" height="288" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhb8QPi4xdDd5gt7Hxvrvx6F2GPZtmcx22MlbkmP0ZrD9bbG6rrNLq56zjEuj-qydlO1y7OOn6bx6qFQDNG0fOuM60ScLdPyXpFlEx-38dxb7AFW0H7AiNkkholi3iU_XA5UPUe3swF8GxFLX1G17S5j1nv5EhQx1KdfNGPsTG6YeYy7FTavdHgHhU8/w640-h288/g.jpg" width="640" /></a></div>Dengan adanya kasus yang menyeret Terdakwa Moch. Romli adalah sebagai ‘pengunci rapat’ kasus dugaan pungutan liar PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2020 yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa M. Muslik kepada masyarakat peserta PTSL sebanyak 950  Kepala Keluarga selaaku pemohon dengan biaya sebesar Rp650 ribu yang status tanahnya perorangan dan sebesar Rp4 juta bagi sebanyak 40 pemohon yang status tanhanya Verponding atau milik negara bekas belanda<br /><br />“Tidak pernah ada rapat, hanya mulut ke mulut. Biayanya dibedakan. Kalau tanah perorangan ditarik enam ratus lima puluh ribu (Rp650.000), kalau tanah Verponding ditarik empat juta (Rp4.000.000). Uang kami setorkan ke Pak Edi Carik baru, ke Bu Wiwik perangkat Desa dan Bu Har Bendahara Desa. Kami pernah tanyakan tapi Kepala Desa marah, Dia mau mengembalikan uangnya tapi sertifikatnya diambil. Kalau PTSL kan terlalu mahal. Kami kira melalui hak pelepasan,” kata warga kepada Wartawan yang minta namanya dirahasikan demi keamanan, Sabtu, 13 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib<br /><br />“Pernah dipanggil Polres Pasuruan Kota, ada 5 orang dari RW 8 setelah Fdul Fitri tahun ini (tahun 2022.Red). Setelah itu nggak tau lagi kelanjutannya,” lanjut warga yang selalu berpesan agar namanya dirahasikan<br /><br />Sementara hukuman pidana terhadap Terhadap Terdakwa Moch. Romli dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung secara Virtual (Zoom) di ruang sidang Candra  Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo, Jawa Timur (Selasa, 8 November 2022) dengan Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH dan  dibantu 2 Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai anggota yaitu Fiktor Panjaitan, SH., MH dan Alex Cahyono, SH., MH serta Panitra Pengganti (PP) Rudy Kartiko, SH., MH yang dihadiri JPU Dimas Rangga dari Kejari Kabupaten Pasuruan maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Nizar Fikkri, SH., MH dkk dan dihadiri pula oleh Terdakwa melalui Teleconference (Zoom) dari Rutan (rumah tahanan negera) Kelas II B Bangil, Kabupaten Pasuruan karena kondisi Pandemi Covid-19 (Coronavirus disease 2019)    <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7IEf3qJOSziv7MN_AdxgoVMfymMJ09SIl3wHXk30YWyy_reayuyVfP35S207CQ0JGaahTIhisTt-6ZMLqv2zj2ltRcwKMDc1k3oX-WMsUMx36IKpH5s_4g2a3WRG0mWiZfBfAiTmMBHdIAzx4Epoo-Uu2Nx1F5k9nn9zbWSLLlVoT3fdziTobyq4A/s1599/c.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="899" data-original-width="1599" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg7IEf3qJOSziv7MN_AdxgoVMfymMJ09SIl3wHXk30YWyy_reayuyVfP35S207CQ0JGaahTIhisTt-6ZMLqv2zj2ltRcwKMDc1k3oX-WMsUMx36IKpH5s_4g2a3WRG0mWiZfBfAiTmMBHdIAzx4Epoo-Uu2Nx1F5k9nn9zbWSLLlVoT3fdziTobyq4A/w640-h360/c.jpg" width="640" /></a></div>Dalam putusannya Majelis Hakim mengatakan, atas perbuatan Terdakwa Moch. Romli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum.<br /><br />“MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Moch. Romli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam piadana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;<br /><br />2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Moch. Romli dengan pidana penjara selama lima tahun (5) tahun dan membayar denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama empat (4) bulan kurungan<br /><br />3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan<br /><br />4. Menghukum Terdakwa Moch. Romli untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.233.969.000 dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama tiga (3),” ucap Ketua Majelis Hakim Darwanto, SH., MH diakhir putusannya<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim, Terdakwa maupun JPU sama-sama mengatakan pikir-pikir. (Jnt) <br /></div>

News Tipikor Seorang Warga Pemilik Usaha Bengkel Di ‘Tanah Kas Desa’ Dinyatakan Korupsi dan Di Vonis 5 Tahun Penjara

“Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya “Sepakat” Dengan JPU Kejari Kabupaten Pasuruan Bahwa RENCANA Pembangunan Lapak Dengan Menggunakan...

»