Lima Pejabat Pemda Gresik Akui Terima Duit Dari Terdakwa Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="600" data-original-width="800" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjg0TfndPTzt511URMZkEPe9mi8NjEx3ZzQOYrEI34JOBqeAPIVRz30ogbHkTDPh05dEShMKCY7miLKS_FzPzOuSJawpVGTxNnFCr2ykDNyzpACM9skrZx8IeL8s7Xb1mBE45mRGTXxw_8/s640/a..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span> Dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam sidang yang berlangsung, Senin, 10 Februari 2020, Lima pejabat Pemda Gresik Jawa Timur, mengakui menerima duit tahun 2018 dari Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si, selaku (mantan) Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik.<br /><br />Kelima pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) Gresik itu adalah Tri Susilo (Asisten III), Indah Sofiana (mantan Asisten I), Nur Laely, Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Najib (Kabag Kepegawaian Darah) dan Edy Suswoyo (Kepala Bawasda Inspektorat )<br /><br />Sementara Andhi Hendro Wijaya adalah terdakwa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah pada tahun 2018 bersama-sama dengan <br />M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Plt. Sekretaris BPPKAD (sudah divonis terlebih dahulu beberapa bulan lalu dengan pidana pidan penjara selama 4 tahun dan saat ini sedang menunggu putusan Kasasi) yang Tertangkap Tangan oleh Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik pada Januari 2019.<br /><br />Saat itu, terdakwa M. Mukhtar menjabat sebagai Plt. Kepala BPPKAD menggantikan terdakwa Andhi Hendro Wijaya yang menduduki jabatan baru sebagai Sekda Kabupaten Gresik. Pada saat dilakukannya kegiatan Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik Kejari  Gresik, uang yang berhasil diamankan sebagai barang bukti (BB) sebesar Rp531.623.000 dengan rincian, dari ruang kerja terdakwa M. Mukhtar sebesar Rp374.186 000 dan dari Brankas Bendahara BPPKAD sejumlah Rp157.437.000. Uang itu adalah hasil penyetoran dari pegawai BPPKAD  yang berasal dari pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018<br /><br />Setelah M. Mukhtar diadili dihadapan Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun lalu, barulah terungkap, ternyata apa yang dilakukan oleh M. Mukhtar adalah merupakan perbuatan turun temurun dari pejabat pendahulunya, yaitu Yetty Sri Suparyati digantikan Andhi Hendro Wijaya. Setelah Andhi Hendro Wijaya dilantik sebagai Sekda Kab. Gresik, jabatan M. Muhktar dari Plt. Sekretaris merangkap Plt. Kepala BPPKAD<br /><br />Selain itu terungkap pula, bahwa uang yang terkumpul dari pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik pada tahun 2018, selain untuk kegiatan BPPKAD sendiri, dibagi-bagikan juga ke Pejabat Pemda Gresik, diantaranya Bupati, Wakil Bupati, Asisten 1, 2 dan 3, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda, Asisten Sekda, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati dan LSM serta pihak-pihak lainnya<br /><br />Sementara dalam sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur (Senin, 10 Februari 2020) adalah agenda pemeriksasaan atau mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU Kejari Gresik ke muka persidangan dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Kusdarwanto dan Bagus, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Hariyadi dan Taufan Reza.<br /><br />Kepada Majelis Hakim, para saksi mengakui menerima duit dari terdakwa. Menurut para saksi, bahwa uang yang diberikan terdakwa adalah uang halal, uang makan dan ada juga sebagai transport. Para saksi mengakui, terakhir menerima uang dari Andhi pada Oktober tahun 2018.<br /><br />“Katanya uang halal,” kata saksi Najib. <br />“Sebagai uang makan,” kata saksi Edy Suswoyo<br />“Uang transport,” jawab saksi Nur Laely<br /><br />Ketua Majelis Hakimpun menanyakan para saksi, apakah masih menerima atau tidak. Dan kalau masih menerima supaya dikembalikan. “Apakah masih merima ? Dikembalikan saja,” perintah Ketua Majelis Hakim.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMUH2yj1ArupinlMgak84Zqfv0ouLxo7FNURIv3OlLVBnhP415BZL0p02YxrZe2QB97mcM-pZFtEZwTEdJeMosrOaby-iEV_ZxficxkHrHBaymnslGYTes3Ydijjsl7J6BcQ0DHgtnBrM/s640/6.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Jumat, 27 Desember 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik, membacakan surat dakwaannya di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda,Sidoarjo Jawa Timur terhadap terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si selaku Kepala BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik dalam perkara Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten pada tahun 2018<br /><br />Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (Jumat, 27 Desember 2019) yang di Ketuai Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari Tim JPU terhadap terdakwa Andhi Hendro Wijaya yang didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu Hariyadi dan Taufan Reza<br /><br />Dalam jilid I dengan terdakwa M. Muhktar selaku Plt. Kepala BPPKAD Kab. Gresik sudah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, dan dihukum juga untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,1 miliyar sudair 6 (enam) bulan penjara. Yang kemudian dikuatkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, pada 14 November 2019.<br /><br />Kasus inilah yang akhirnya menyeret Andhi Hendro Wijaya, selaku mantan Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik diadili sebagai terdakwa jilid II. Sekalipun tersebar informasi di masyarakat Kabupaten Gresik, bahwa kasus dugaan Korupsi pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik tahun 2018 – 2019 tidak akan ada pengembangan, ternyata hanya “hisapan jempol”, setelah penyidik Kejari Gresik menetapkan Andhi Hendro Wijaya sebaagai tersangka, pada Senin, 22 Oktober 2019.<br /><br /><br />Penetapan Andhi Hendro Wijaya sebagai tersangka, bukan karena dipaksakan oleh penyidik. Justru penyidik Kejari Gresik melaksanakan atau menjalankan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suabaya yang memerintahkan Kejaksaan Negeri Gresik untuk mengembangkan kasus pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik.<br /><br />Pertimbangan Majelis Hakim, adalah berdasarrkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahwa apa yang dilakukan terdakwa M. Muhktar adalah kelanjutan yang sudah dilakukan oleh 2 (dua) Kepala BPPKAD sebelumnya, yakni Yetty Sri Suparyati yang digantikan Andhi Hendro Wijaya. Setelah Andhi Hendro Wijaya dilantik sebagai Sekda Kab. Gresik, lalu digantikan M. Muhktar.<br /><br />Selain itu, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur juga menyebutkan, bahwa uang hasil pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dibagi-bagi ke Pejabat Gresik, iantaranya Bupati, Wakil Bupati, Asisten 1,2 dan 3, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda, Asisten Sekda, Ajudan Bupati dan wakil bupati serta LSM dan pihak-pihak lainnya<br /><br />Anehnya, Kejari Gresik memperlakukan terdakwa Andhi Hendro Wijaya dengan “baik” karena tidak melakukan penahanan, sekalipun Andhi Hendro Wijaya tak mengindahkan beberapakali surat panggilan yang dikirim oleh penyidik Kejari Gresik sebelum dan sesudah ditetapkan sbagai tersangka.<br /><br />Anehnya lagi, sekalipun terdakwa Andhi Hendro Wijaya sempat “menghilang” dari “radar” Kabupaten Gresik hingga jabatan Sekda sempat diisi Plh (lekasana harian), dan terdakwa Andhi Hendro Wijaya “muncul” setelah melakukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Gresik atas penetapannya sebagai tersangka, Kejari Gresik juga memperlakukannya dengan “baik”, berbeda dengan terdakwa lainnya yang dilakukan penahanan<br /><br />Yang lebih anehnya lagi adalah, pernyataan JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Gresik yang mengatakan, bahwa tidak dilakukannya penahanan terhadap terdakwa kerana terdakwa Andhi Hendro Wijaya selalu koopratif setiap dilakukan pemanggilan. Pada hal, terdakwa Andhi Hendro Wijaya sempat “menghilang” hingga tidak menghadiri surat panggilan penyidik Kejari Gresik. Terrdakwa baru muncul setelah berlangsungnya sidang Praperadilan yang dimohonkan Andhi Hendro Wijaya melalui Tim Kuasa Hukumnya, namun ditolak oleh Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Gresik. <br /><br />Sementara kabar yang beredar terkait tidak ditahannya terdakwa Andhi Hendro Wijaya adalah karena adanya kedekatan dan pertemuan pejabat Kejari Gresik dengan Bupati Gresik, Sambari. Namun hal itu dibantah oleh Kasi Pidsus Kejari Gresik saat dikonformasi beritakorupsi.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitKN5Zry0ydZNHITD5Op9EulZjxOWa4612v_bI-_X9MTJS_1VJodIu8tMuHC7PIG5-b5iTJAxQvwNEaIvvgTWKDsH06tEHe7Kgla1EaRVBAQf17kNcCBdFVZjq1rFoPJ84quwVQ2wYX28/s640/7.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sementara dalam surat dakwaan JPU menyatakan, bahwa terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan februari 2018 s/d Januari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik Jl, Dr. Wahidin Sudirohusodo N0.245 Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam kedudukannya sebagai Kepala BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor. 821.2/19/437.73/Kep/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.<br /><br />Bahwa terdakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri<br /><br />Terdakwa sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik pada saat menjalankan tugas, bersama-sama dengan saksi M. Mukhtar, S Sos, MM selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik telah memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dimana terdakwa bersama-sama saksi M. Mukhtar, S Sos, MM telah memerintahkan pemotongan insentif pajak daerah danri para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresrk.<br /><br />Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S Sos, MM atas perintah terdakwa, berperan menerima dan mengelola sejumlah dana tunai yang diperoleh danri setoran para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik, bersumber dari potongan dana insentif pungutan pajak daerah per triwulan, terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memotong, menerima dan mempergunakan dana setoran tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD.<br /><br />Padahal kenyataannya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingabadi dan kepentingan pihak lain yang tidak dapat drpedanggungjawabkan. Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut ;<br /><br />Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgw4RgvB6nJbnUmP3TyW18259v8NtYR-FA8XB76R-FCgHXUF-dt5Rby2vs_BJX6aYbbDTY7h9ucAaWA5s7L0Bg0239B5Qoq6YuDRvLdFxw-a5qPD15z14HmYcMT-SHqDosX8ftJISw1wxo/s640/Andhi+2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya, sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik. Prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresuk bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian disetujui bersama Bupati Gresik dan Banggar DPRD Kabupaten Gresik, selanjutnya disusunlah konsep awal RAPBD oleh tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, dimana dari pihak BPPKAD Kabupaten Gresik mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam RAPERDA, serta anggaran sampai dengan rincian obyek pendapatan dan rincian obyek belanja di dalam RAPERBUP, termasuk di dalam rincian obyek pendapatan RAPERBUP tersebut ada target pendapatan jenis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB, dan BPHTB.<br /><br />Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang jika masing-masing tercapai target pendapatannya, maka akan diberikan insentif pajak sebesar 5% dari total pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase), lalu dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. <br /><br />Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresik untuk kemudian diajukan ke Pemprov Jatim, selanjutnya diberikan nomor registrasi PERDA APBD dan PERBUP, hingga akhirnya disahkan secara resmi menjadi PERDA APBD tahun anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran.<br /><br />Alokasi peruntukan dana insentif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, secara proporsional dibayarkan kepada :<br /><br />a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; b. Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.<br /><br />Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2018, telah terjadi penyimpangan berupa praktik Pemotongan sejumlah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para Pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM atas perintah terdakwa, untuk selanjutnya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan Pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan<br /><br />Berawal pada awal bulan Februari 2018, pasca peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik yang sebelumnya dijabat oleh saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, MM., kepada terdakwa diadakan rapat yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, dan para kepala bidang antara lain saksi  Dra. Anis Nurul Aisni, MM,; Herawan Eka Kusuma,SE., MM,; Ahmad Haris Fahman, Dra. Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM<br /><br />Dalam rapat tersebut membicarakan tentang perkenalan pimpinan baru, tugas pokok masing-masing bidang, program kerja, serta disisipkan juga pembicaraan tentang tradisi pemotongan insentif pajak daerah setiap triwulan untuk keperluan taktis kantor di luar DIPA. Bermula saat saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menyampaikan kepada terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten GreSik, bahwa terdapat sisa uang hasil  pemotongan dana insentrf pemungutan paiak daerah pada masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yakni sebesar Rp780.164.221 yang akan dipergunakan untuk beberapa kegiatan kantor.<br /><br />Atas penyampaian tersebut, terdakwa mengatakan agar dilaksanakan sesuai rencana, sekaligus dalam rapat itu terdakwa memerintahkan agar kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M untuk dilanjutkan.<br /><br />Pada bulan Apri 2018, menjelang pencairan insentif pajak daerah triwulan I tahun 2018,  terdakwa memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB yang merangkap sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD mengantikan saksi Drs. Agung Pramono (memasuki masa pensiun), bahwa untuk dana potongan insentif pajak daerah triwulan-triwulan berikutnya agar dipegang dan dikelola oleh saksi M.Mukhtar, S.Sos., MM. Atas perintah itu, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyanggupi.<br /><br />Masih di bulan April 2018, terdakwa kembali mengadakan rapat yang dihadiri oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB merangkap Plt. Sekretaris BPPKAD, saksi Dra. Anis Nurul Aini selaku Kabid Anggaran, saksi Drs. Bambang Sutogo selaku Kabid Perbendaharaan, saksi Ahmad Haris Fahmi selaku Kabid PDL merangkap PIt. Kabid Penagihan dan Pelayanan menggantikan saksi Dra. Andriana Tecunan (pensiun) dan saksi Herawan Eka Kusuma selaku Kabid Pengelolaan Aset.<br /><br />Dalam rapat itu, dibicarakan tentang teknis pemotongan insentif pajak dimana saat itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menyampaikan bahwa mekanisme pembayaran insentif pajak daerah sudah berubah dari tunai langsung menjadi nontunai, dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai penerima.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhu4r6jI4VliiWUqLEoQyKxsA6lLKrvV_YNaPd25wFfkvQt6zxUqBjzhUlG9MIuX-sCJRNiBb1myi7_gBN6wvKkWFMcGonHb1r8dJ1lNpBqxUaTLCC_phNMcGZP85llpUmJiTNKy3iLp7Y/s640/Gresik.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga untuk teknis pemotongan insentif agar dilakukan dengan cara, yakni setelah para pegawai menerima transfer dana insentif pajak daerah, segera melakukan penarikan tunai dengan besaran prosentase yang sudah ditentukan (sesuai pangkat dan jabatan), lalu diserahkan melalui para Kabid atau bisa langsung diserahkan ke bagian sekretariat baik itu kepada saksi M. Muhtar, S.Sos.. MM., saksi Heni Puspitasari maupun saksi Anwar Utomo.<br /><br />Tugas para kabid ialah menginformasikan perihal teknis pemotongan tersebut serta mengkoordinir pembayaran potongan insentif dari masing-masing Kasubid dan stafnya untuk kemudian disetorkan kepada saksi M. Muhtar, S.Sos., MM. Atas penyampaian itu. terdakwa mengatakan “sing apik yo opo lah” (bagaimana baiknya lah), sehingga dari apa yang terdakwa sampaikan tersebut, para Kabid tidak ada yang berani membantah dan hanya bisa pasrah melaksanakan perintah pimpinan.<br /><br />Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti prosentase pemotongan pada masa kepemimpinan saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yaitu 30% untuk Kepala Badan, 20% untuk Kepala Bidang, 15% untuk Kepala Seksi dan 10 % untuk staf.<br /><br />Dimana hal tersebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan dari terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, kemudian besaran prosentase tersebut dikonversi dalam bentuk nominal angka oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. dengan menyuruh saksi Rosidin memasukkan ke dalam format Ms.Excell. Sehingga dapat diketahui secara rinci setiap pegawai dari masing-masing kelas jabatan dalam sebuah rekapitulasi, dan dengan rekapitulasi itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menginformasikan kepada para Kepala Bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang.<br /><br />Dan setelah terkumpul diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menerima setoran dana pemotongan insentif Pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM kumpulkan sendiri untuk dikelola dan dicatatkan pemasukan dan pengeluarannya.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan I tahun 2018 yang cair pada bulan April 2018, masuk dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM sebesar Rp613.747.950.(enam ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dipergunakan unt kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir  oleh APBD sebesar Rp208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk kebutuhan di luar BPPKAD sebesar Rp186.450.000 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ada sisa sebesar Rp218.797.960 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/ pemberian kepada kepada pihak-pihak diluar BPPKAD Kabupaten Gresnk antara lain Asusten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresrk,; Kepala BKD Kabupaten Gresuk,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,; Ajudan dan Sekpri Bupati,; Sjudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br />Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisimbusian uang tersebut kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan I yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp405.247.960 (empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /><br />Berdasarkan catatan Pemasukan-pengeluaran tersebut, saksi M. Mukhtar, Sos, MM kemudian membuatkan catatan taktis Upah Pungut (UP) Triwulan I, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyerahkan kepada terdakwa untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, dimana untuk triwulan I ada penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp405.247.960.(empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri dari penggunaan di luar keperluan BPPKAD Kab. Gresik sebesar Rp186.450.000, serta sisa uang sebesar Rp218,797.960, pada bulan Mei 2018 diserahkan oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM kepada terdakwa melalui saksi Lilis Sutiyowati selaku sekretaris pribadi terdakwa). Dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti kebutuhan operasional dan transportasi.<br /><br />Pada periode triwulan ke II 2018 sekitar bulan Juni 2018, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat deflnitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, menyampaikan kepada terdakwa, perihal pemotongan insentif pemungutan pajak daerah untuk triwulan II yang akan cair di bulan Juli, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM akan mengatur semuanya sebagaimana di triwulan I, dimana atas penyampaian tersebut terdakwa mempersilahkan dan ikut menyetujui.<br /><br />Tetapi terdakwa meminta kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM agar besaran prosentase dilakukan perubahan. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM membuat perhitungan ulang, setelah itu menyampaikan hasil perubahan besaran prosentase potongan insentif kepada terdakwa menjadi 31% untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kabid, 21% untuk para Kasi dan 5% untuk staf. Atas perhitungan ulang tersebut, terdakwa menyetujui dan memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM menyampaikannya ke forum rapat para Kabid.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="495" data-original-width="640" height="494" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx43ZWsa1Pk7vKKPUV_BJ-HKlKNtTzsVYACRMNp6cT5CfJD_Te0-Pmv1FpBrGo4e9KFHDpxSZsLoCLJl3qrALSAH5_Z1JJQasNkvlOCM5nwpqbM-QUde2BKqn5rQP2c5g75a6tWEECxLI/s640/Andhi+5.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Bahwa terdakwa selaku Kepala BPPKAD memberikan izin kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM untuk memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II, sekaligus untuk dibuatkan catatan pemasukan dan pengeluaran.<br /><br />Saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atas sepengetahuan terdakwa, memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir penyetoran di masing-masung Bidang dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM<br /><br />Mekanisme pemotongannya, setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab.Gregk, kemudian saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan para Kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makrufm ST., MT,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman,; saksi Mustofa,; saksi Mat Yazid dan saksi Heny Puspitasari dengan menunjukan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masmg jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para Kepala Seksi dan staff pada masing-masing Bidang<br /><br />Kemudian para Kepala Bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dukumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya ke bagian Sekretariat atau kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atau saksi Heni Puspitasri atau saksi Anwar utomo.<br /><br />Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM mengusulkan kepada terdakwa agar pengumpulan uang tidak terlalu lama, masing-masing para pegawai BPPKAD sebaiknya disuruh mengisi Slip penarikan di Bank Jatim sesuai kelas jabatannya. Atas usul tersebut, teerdakwa menyetujui dan akhirnya masing-masmg pegawai BPPKAD melalui info dan perintah dari Kepala Bidangnya segera mengisi slip penarikan Bank Jatim dengan nominal yang telah ditentukan dalam rekapitulasi, lalu diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. untuk dicairkan ke Bank Jatim cabang Gresik unit Pemkab Gresik.<br /><br />Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 yang cair pada bulan Juli 2018 berdasarkan rekapitulasi insentif pemungutan pajak PAD Triwulan II,  milik saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. adalah sejumlah Rp794.673.563 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD (tidak termasuk rekereasi) sebesar Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil, sehingga ada sisa sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).<br /><br />Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik,  antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisitribusian uang tersebut kepada pihakpihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik, antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2018, sebelum berangkat menunaikan ibadah Haji, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menitipkan kepada saksi Lilis Sutiyowati sejumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwulan II untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima sejumlah uang tersebut dari saksi Lilis Sutiyowati, hingga saat ini penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.<br /><br />Pada saat saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM pulang dari tanah suci, terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM bahwa uangnya telah habis dengan mengatakan “duite wis entek cak (uangnya sudah habis mas)”.<br /><br />Sisa potongan insentif triwulan II yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)<br />Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan perubahan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. kembali membuat kalkulasi dan hasilnya disamaratakan baik Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kabid, Kasi dan staf, semuanya dipotong 25%, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, diperintahkan oleh terdakwa kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM  untuk disampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="619" data-original-width="575" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguh1E5-OSpEYhMaspaBjr1VU-2jVgsMNf0nTri5UKfyYbXQ2fAMlVPPGkJAS5ZolwQUL1mIAAFmFP1tY-_PuUh_nVMvO_YKb14rn0Z6crwc6n7zn4TAfPQSV3cOIvGSS76KSbFLUvndqg/s640/IMG20190502123250.jpg" width="594" /></div> <div style="text-align: justify;"> Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudlan saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM atas seijin terdakwa segera memerintahkan para kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staff pada masing-masing Bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada saksi M. Mukhtar, S Sos , MM.<br /><br />Bahwa total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan III tahun 2018 yang cair pada bulan Oktober 2018 yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850 juta, dipergunakan untuk kebutuhan internal BPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp153 juta, untuk kebutuhan di luar BPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp697 juta.<br /><br />Adapun penggunaan untuk kebutuhan di luar BPKAD yakni diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak diluar BPKAD Kabupaten Gresik antara lain asisten I, II dan III,; Bappeda,; Kepala BKD,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum,; Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Muchtar S.Sos., MM dan Heni Puspitasari melakukan penyerahan pendistribusian uang ke pihak diluar bpkad tersebut. Bahwa untuk penggunaan dana potongan intensif triwulan III yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp697 juta<br /><br />Periode triwulan IV tahun 2018 pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan pemotongan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh sebesar 10% untuk staf, 30% untuk para Kasi,  20% untuk Kepala Bidang dan 20% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut oleh terdakwa memerintahkan saksi M. Muchtar untuk menyampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /><br />Bahwa terdakwa memberi ijin kepada saksi M. Muchtar untuk memegang kendali penuh dan memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir pemotongan di masing-masing Bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian Kesekretariatan dan Kepala UPTD, saksi M. Muchtar memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyalurkannya kepada saksi terdakwa<br /><br />Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPKAD Kabupaten Gresik, kemudian saksi M. Muchtar memerintahkan para kepala bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukkan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staf pada masing-masing bidang.<br /><br />Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staf untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kebagian kesekretariatan baik kepada saksi M. Muchtar, saksi Heni Puspitasari ataupun saksi Anwar Utomo<br /><br />Total permintaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 cair pada bulan Januari 2019 yang masuk dan disetorkan kepada M. mukhtar, baru terkumpul sebesar Rp467.186.000 dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan Rencananya akan dipergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPKAD  Kabupaten Gresik,<br /><br />Akan tetapi, belum sampai rencana tersebut terlaksana, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada M. Muchtar pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 bertempat di ruang saksi M. Muchtar di kantor BPKAD Kabupaten Gresik,  dimana pada saat dilakukannya operasi tangkap tangan tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.166.000 di ruang kerja saksi M. Muchtar yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, terdapat selisih sebesar Rp93 juta yang sudah dipergunakan oleh M. Mochtar untuk keperluan internal kantor BPKAD Kabupaten Gresik<br /><br />Bahwa para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik terpaksa dipotong insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan takut apabila tidak menyetorkan akan dipindahkan keluar BPPKAD Kabupaten Gresik, sehingga menuruti perintah pimpinan di BPPKAD  Kabupaten Gresik<br /><br />Bahwa untuk memastikan telah dilakukan penyetoran, saksi M. Muchtar dan kepala bidang,  rutin melakukan Pemantauan dan pengecekan terhadap pembayaran pemotongan insentif para pegawai di BPPKAD Kabupaten Gresik<br /><br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi Muchtar memaksa para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan BPPKAD  Kabupaten Gresik memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa telah mengakibatkan tujuan Penyaluran dana insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana lewat atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah contoh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br /><br />Perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si tersebut telah bertentangan dengan  kewenangannya sebagai kepala BPPKAD yakni berdasarkan peraturan Bupati Gresik nomor 68 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Peuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, yaitu membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sebagai berikut ;<br /><br />a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,; b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD,; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah,; d. melaksanakan fungsi bendahara Umum Daerah,; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati<br /><br />Dalam melaksanakan tugas, kepala badan penyelenggara menyelenggarakan fungsi ; a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; b. melaksanakan tugas dukungan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah pemanfaat,; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Lima Pejabat Pemda Gresik Akui Terima Duit Dari Terdakwa Korupsi

BERITA KORUPSI .CO –  Dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam sidang yang berlangsung, Senin, 10 Februari 2020, Lima...

»

Sidang Teleconference Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1044" height="626" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmpqZQkGYpPCeaXRL1L4XiuwyRUojys3rmZdNGVBO9lGj37-g-QyewWqDb7OKO1A5yNsnjyoiuU8feXuFvYwG87yCl4EFSNgMWyEuVQUrJwh36ZGqNA050Fg3-dH8oH9GM7ewwibtLgbs/s640/Ketua+PN+Surabaya.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</span></b> Penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan hanya memenjarakan Koruptor, tetapi bagaimana menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan oleh para maling uang rakyat. <br /><br />Anehnya, bila anggaran negara yang digunakan oleh APH (Aparat Penegak Hukum) lebih besar dari kasus perkara Korupsi yang ditanganinya, apakah layak disebutkan menyelamatkan uang negara atau justru sebaliknya ?<br /><br />Seperti kasus perkara korupsi penyaluran beras miskin (Raskin) di Desa Pohsangit Leres,  Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo pada tahun 2012, yang merugikan Negara sebesar 612 ribu rupiah (dalam dakwaan JPU senlai Rp2.700.000) dengan terdakwa saat itu adalah Sahri (55) selaku Pj.Kepala Desa. <br /><br />Atau kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan ADD dan DD sebesar Rp56 juta dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat atau Kegiatan Gerakan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Desa (Getar Desa) di Desa Sumber Rejo Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2018 yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya<br /><br />Pertanyaannya kemudian, berapa anggaran negara yang dipergunakan oleh APH, mulai dari penydikan, penuntutan hingga ekesekusi termasuk menghadirkan puluhan saksi ke persidangan dari kedua Kabupaten (Probolinggo dan Bondowoso) di Jawa Timur ini ?. Kasus seperti ini bisa jadi tidak hanya ada di Jawa Timur, melainkan dibeberapa Provinsi di Indonesia, yang memakan waktu berhari-hari dari daerah menuju Pengadilan Tipikor setempat <br /><br />Nah, melihat fenomena ini, Sidang Teleconference dengan memanfaatkan Information and Technology (IT) adalah salah satu terobosan baru dalam proses persidangan kasus Perkara Korupsi Khusus untuk pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi-saksi. Tujuannya adalah, agar persidangan lebih efesien dan yang lebih utama yaitu dapat menghemat anggaran negara negara. <br /><br />Semula, pelaksanaan Sidang Teleconference di Pengadilan Tipikor Surabaya akan digelar dua pekan lalu atas permohonan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso untuk 4 terdakwa dalam 4 kasus perkara, namun akhirnya gagal. Pada hal, pihak PN Surabaya telah melakukan uji coba yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Bondowoso atas penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi - Jawa Timur. <br /><br />Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A Khusus Surabaya, Nursyam, SH., MH kepada beritakorupsi.co saat ditemui diruang kerajanya, Senin, 3  Februari 2020. “Ini (Sidang Teleconference) gagasaan Pak Sunarta, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur yang lama dan Aspidsus bersama PN. Alatnya sudah ada,” kata Nursyam.<br /><br />Nursyam menjelaskan, sidang Teleconference beberapakali pernah dilangsungkan. Hal ini akan lebih efesien dan dapat menghemat anggaran dengan memanfaatkan Information and Technology (IT), karena puluhan saksi dalam perkara tersebut tidak perlu hadir ke Pengadilan Tipikor Surabaya di Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur<br /><br />“Kalau perkaranya dari Banyuwangi, kemudian sidangnya hingga malam karena banyaknya perkara, saksi-saksi harus berhari-hari. Jadi kalau Sidang Teleconference, para saksi tidak perlu harus hadir dari Banyuwangi ke Tipikor kalau Jaksa, terdakwa dan penasehat Hukumnya tetap hadir. Saksi tetap dapat di dengar keterangannya dalam ruang sidang. Dalam persidangan itu ada Jaksa dibawah pengawasan Ketua PN setempat atas penunjukan KPT (Ketua Pengadilan Tiggi),” kata Nursyam.<br /><br />Gagalnya Sidang Teleconference dalam perkara Korupsi dari Kejari Bondowoso, menurut Nursyam, karena Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur tidak setuju saat diadakan rapat tertutup antara PN dan Kejati Jatim<br /><br />“Karena Kajati tidak setuju,” ujar Nursyam. (Jen).</div>

News Tipikor Sidang Teleconference Terobosan Baru Dalam Perkara Korupsi

BERITA KORUPSI .CO – Penegakan hukum dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan hanya memenjarakan Koruptor, tetapi bagaimana me...

»

Korupsi DD Rp199 Juta, Kades Desa Dukuhmojo Jombang Dituntut 4.9 Tahun

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="809" data-original-width="1600" height="322" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWNw2FayGSwf4UOLw8Ynrs4q-XPS0d_x5eBe0Qg6mJRLDVMldLmv2ovt1NIWO4D0YKYu3gGSp8bnv9RzBkOCMvBLgMcY6bJDr6qNerKWMS6DNhBTzBBedZO6UhpDO3L08BfdlW5afrA_c/s640/IMG20200205121306.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2018 – 2019 untuk kegiatan fisik berupa pembangunan Tembok/Tanggul penahan tanah di dusun Kemodo Selatan, Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang Jawa Timur sebesar Rp199.574.519,04 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah koma nol empat sen), terdakwa Drs. Pranajaya selaku Kepala Desa (Kades) dituntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan, denda sejumlah Rp 200 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta dituntut pula untuk membayar uang pengganti senilai Rp 199.574.519,04 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah koma nol empat sen) subsidair 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan penjara.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan oleh Tim JPU Muhammad Salahuddin dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jombang di muka persidangan diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Siodaorjo, Jawa Timur (Rabu,  dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Cokorda Gedearthana dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu John Desta dan Kusdarwanto serta Panitra Penggati (PP) Irawan Djatmiko, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya, Yuliana Heriyanti Ningsih dan Lusi.<br /><br />Dalam surat tuntutannya JPU menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Drs. Pranajaya Selaku Kepala Desa Dukuhmojo yang melakukan penyimpangan Penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp 277.180.150 berdasarkan hasil Penelitian Surat Pemeriksaan APBDes Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Juni 2019 Nomor : X.700/247/415.15/2019 yang tertuang dalam Surat Nomor : X.700/904/415.15/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang<br /><br />JPU mengatakan, terdapat ada pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun Kemodo Selatan, dan anggaran pembangunan sudah dicairkan dari kas Desa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Desember 2018 No: 0042/SPP/06.02/2018 senilai Rp 150.000.000, dan Surat Permintaan Pembayaran (spp) tanggal 14 Desember 2018 No: 0048/SPPI06.02/2018 senilai Rp 106.580.150, sehingga jumlah yang direalisasikan tetapi tidak dikerjakan sebesar Rp 256.580.150<br /><br />Dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Mei 2018 No. 008/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa, tetapi tidak disalurkan ke Lembaga Desa pelestarian lembaga Tradisional sebesar Rp 7.000.000. Dalam Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) tanggal 02 Juli 2018 No: 0021/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp 1.838.000, dan Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23 Agustus 2018 No: 0031/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp 2.162.000 tetapi tidak disalurkan ke Lembaga Sambung Rasa sejumah Rp 4.000.000<br />    <br />Dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23 Agustus 2018 No: 0029/3PP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan ke FKDM (forum kewaspadaan dini masyarakat) total Rp 3.000.000;  Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Mei 2018 No: 0068/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan untuk pembelian Alat Peraga Edukasi total Rp 5.000.000; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Desember 2018 No: 00203/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan untuk pembelian Kamera digital untuk LPMD total Rp 1.600.000<br /><br />Sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jombang, maka jumlah kegiatan pembangunan Tembok/Tanggul Penahan Tanah dan 5 (lima) kegiatan non fisik tahun 2018 di Desa Dukuhmojo belum dilaksanakan adalah sebesar Rp 277.180.150. Berdasarkan hasil Penelitian Pemeriksaan APBDes Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Juni 2019 Nomor : X.700/247/415.15/2019 oleh Ahli Anik Tulianti, SE yang tertuang dalam Surat Nomor : X.700/904/415.15/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ada kegiatan yang belum dilaksanakan, yang tidak adanya Laporan Penanggungjawaban yang dilaporkan kepada Inspektorat Jombang serta terkait 5 (lima) kegiatan non fisik.<br /><br />Menurut JPU, bahawaperbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />“Kami Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jombang : Menuntut : Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (Satu). Menyatakan terdakwa Drs. Pranajaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana daiam dakwaan primair ;<br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Pranajaya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;<br /><br />3. Menghukum terdakwa Drs. Pranajaya untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 199.574.519,04 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah koma nol empat sen) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan,” ucap JPU Muhammad Salahuddin.<br /><br />Atas surat tuntutan tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun melalui Tim Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi) pada persidangan pekan depan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="883" data-original-width="1600" height="352" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhjAouf0wi-xo7hzmnbA02WHLYjPAH1yODZ7vw5qdW8nu3G8a_GwwPqLj6BUjQiGQMlntSFIyQ7GAeq3n9OTmpKQFZAmWiLCQ_-Z2wWuq8Kndteu86lbmgXQSLsasnyUlhgg397cgPineg/s640/IMG20200205121233-1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> “Sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda pembelaan dari terdakwa,” ucap Ketua Majelis Hakim Cokorda Gedearthana lalu menutup persidangan.<br /><br />Lebih lanjut JPU menjelaskan dalam surat tuntutannya, bahwa benar terdakwa Drs. Pranajaya selaku Kepala Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang periode 2013 - 2019 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45I338I415.10.10I2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 - 2019 yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2013 sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana bersama dengan saksi Iwan Kristianto selaku Sekretaris Desa pada Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, pada suatu waktu antara bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2019.<br /><br />Atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Dukuhmoio, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih temasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara melawan hukum, yaitu dalam pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.<br /><br />Bahwa terdakwa Drs. Pranajaya telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya diri terdakwa sejumlah Rp 277.180.150 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) yang merupakan uang Dana Desa, Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun Anggaran (TA) 2018 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 277.180.150 atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut berdasarkan hasil Penelitian Surat Pemeriksaan APBDes Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Juni 2019 Nomor : X.700/247/415.15/2019 yang tertuang dalam Surat Nomor : X.700/904/415.15/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :<br /><br />Bahwa benar, berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan Penanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018, dalam Lampiran I : Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018 Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang menerima Dana Desa Sejumlah Rp 753.297.00 berdasarkan APBdes Desa Dukuhmojo Tahun 2018, Penggunaan Dana Desa tahun 2018 dibagi 2 (dua),  yaitu Fisik dan Non Fisik. <br /><br />Untuk melaksanakan kegiatan Fisik dan Non fisik tersebut, terdakwa Drs. Pranajaya bersama dengan saksi Iwan Kristianto selaku Sekretaris Desa, serta saksi Riski Sawaswati selaku Bendahara Desa telah melakukan pengambilan Dana Desa, Desa Dukuhmojo Tahun 2018, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang dengan Nomor Rekening 0522000002 an. Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung dari Bank Jombang dengan rincian :<br /><br />Pengambilan ke-1, tanggal 18 Mei 2018 sejumlah Rp138.040.000; Pengambilan ke-2, tanggal 2 Juli 2018 sejumlah Rp 296.836.000; Pengambilan ke-3, tanggal 10 Desember 2018 sejumlah Rp172.885.000; Pengambilan ke-4 tanggal 14 Desember 2018, sejumlah Rp106.580.150. Jumlah seluruh Dana Desa tahun 2018 yang telah diambil dari rekening Kas Desa tahun 2018 adalah sebesar Rp722.303.150<br /><br />Untuk mengambil seluruh Dana Desa sebagaimana yang tertuang didalam APBDes, terdakwa Drs. Pranajaya memerintahkan saksi Riski Saraswati selaku bendahara desa untuk membuat surat permintaan pencairan yang dibuat tanpa melalui aplikasi Siskeudes yang berisi permintaan pencairan Dana Desa tahun anggaran 2018 tanpa berisi rincian kegiatan penggunaan Dana Desa karena lebih cepat untuk dibuat, serta dalam proses pengambilan Dana Desa tersebut, dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan Surat Permintaan Pencairan tersebut hanya berisi tanda tangan terdakwa Drs. Pranajaya, saksi Iwan Kristianto serta saksi Riski Saraswati. <br /><br />Surat yang seharusnya dipergunakan untuk melakukan penarikan Dana Desa tahun 2018 di Bank Jombang adalah Surat Permintaan Pembayaran yang konsepnya sudah ada dalam aplikasi Siskeudes (Sistim Keuangan Desa), yang seharusnya ditandatangani oleh terdakwa Drs. Pranajaya, saksi Iwan Kristianto dan saksi Riski Sawaswati serta Pelaksana Kegiatan (TPK). Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada rusaknya tata kelola Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang berdasarkan pasal 26 sampai dengan pasal 29 Peraturan Bupati Jombang nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mensyaratkan alur mekanisme pengelolaan Dana Desa adalah sebagai berikut :<br /><br />Pasal 26 ; (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa. (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai penanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.<br /><br />Pasal 2 ; (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Kepala Desa. (2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.<br /><br />Pasal 28, Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat ( 1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti transaksi<br /><br />Bahwa benar, setelah Dana Desa diambil dari Bank Jombang Cabang Mojoagung, selanjutnya seluruh Dana Desa tersebut diminta oleh Drs. Pranajaya dari saksi Riski Sawaswati. Terdakwa Drs. Pranajaya berkehendak untuk tidak menggunakan seluruh dana yang telah dianggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian setelah semua Dana Desa tahun anggaran 2018 diterima seluruhnya, terdakwa Drs. Pranajaya secara tanpa hak dan melawan hukum, tidak melakukan kegiatan sebagaimana tertuang di dalam APBDes Desa Dukuhmojo.<br /><br />Awalnya, kegiatan Pembangunan Tembok/Tanggul Penahan Tanah (TPT) di Dusun Kemodo Selatan tersebut dilakukan tanpa ada MUSDES (Musyawarah Desa) yang semestinya diselenggarakan oleh terdakwa Drs. Pranajaya beserta perangkat Desa, LPMD (TPK), BPD serta Tokoh masyarakat. Namun pada bulan Mei 2018, terdakwa Drs. Pranajaya memerintahkan saksi Iwan Kristianto selaku Sekretaris Desa untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang seolah-olah dibuat Kaur Perencanaan Tidar Santoso, serta saksi Iwan Kristianto  juga diperintah oleh tTerdakwa untuk memalsu tanda tangan saksi Tidar Santoso selaku Kaur Perencanaan, saksi Agus Amrulloh selaku Kaur Kesra, dan tanda tangan terdakwa Drs. Pranajaya selaku Kepala Desa, serta terdakwa Drs. Pranajaya memberikan Stempel Toko UD.  Sejahtera dan Stempel Toko UD. Gunung Artha kepada saksi Iwan Kristianto untuk melengkapi RAB tersebut. <br /><br />Setelah bukti formil tersebut diserahkan kepada saksi Riski Saraswati selaku bendahara,  selanjutnya saksi Riski Saraswati menyusun APBDes Desa Dukuhmojo yang Kemudian diajukan ke Kantor Kecamatan Mojoagung. Pihak Kecamatan lalu mengusulkan ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) untuk diteruskan ke Bank Jombang Cabang Mojoagung untuk di proses. Setelah disetujui dan uang anggaran cair melalui Bank Jombang cabang Mojoagung pada bulan Desember 2018, Dana Desa tersebut diambil oleh saksi Riski Saraswati dan terdakwa Drs. Pranaya secara tunai. <br /><br />Kemudian seluruh uang sebesar Rp256.580.150 tersebut langsung diminta oleh terdakwa Drs. Pranajaya, dan selanjutnya terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum tidak menyerahkan kepada Tim pelaksana kegiatan (TPK) untuk pelaksanaan Pembangunan Tembok/Tanggul Penahan Tanah (TPT) di Dusun Kemodo Selatan.<br /><br />Untuk 5 (lima) kegiatan non fisik tersebut, terdakwa Drs. Pranajaya seharusnya memberikan Dana Desa yang telah diambil dari Bank Jombang Cabang Mojoagung untuk diteruskan kepada lembaga-lembaga yang berhak menerima tetapi terdakwa Drs. Pranajaya secara tanpa hak dan melawan hukum tidak menyerahkan uang yang dimaksud kepada lembaga-iembaga yang berhak menerima dana tersebut.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvj6p53_aH-Db7ZqMGy6GKqSI9JRU-1WKC13VP11pMB2vAa0OLOvFRtXlvI_ea5-YC6gnAFDyYiYBrLdhxWmUzoZfmaJFa7wfjNAw8Cl8JDCqkcV7M6NSYuwQx6rG9PFs9nzqnLMcQU1M/s640/IMG20200205121305.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk melaporkan setiap kegiatan yang menggunakan Dana Desa dalam aplikasi Siskeudes,  ada mekanisme untuk melaporkan realisasi anggaran yang bernama “Capaian Output” yaitu mekanisme pelaporan sampai sejauh mana kegiatan Fisik dan non Fisik yang menggunakan Dana Desa tahun 2018, dikerjakan. <br /><br />Dalam “Capaian Output” tersebut tidak ada data dukung yang harus dilampirkan/diserahkan secara elektronik. Saksi Riski Saraswati yang meminta saran kepada terdakwa Drs. Pranajaya  tentang tata cara pengisian “Capaian Output”, dan terdakwa Drs. Pranajaya menjawab “saya percayakan kepada kamu sebagai bendahara”. Kemudian saksi Riski Saraswati berdiskusi dengan saksi Iwan Kristianto selaku Sekretaris Desa, lalu Sekretaris Desa menjawab dan memberi tahu untuk menggunakan dokumen permintaan penarikan dana di Bank Jombang sebagai data untuk dimasukkan (Entry) ke dalam aplikasi Siskeudes serta mengisi “capaian output" seluruh kegiatan yang menggunakan anggaran Dana Desa tahun 2018 terealisasi sepenuhnya sebanyak 100%.<br /><br />Bahwa benar, terdakwa Drs. Pranajaya yang mengetahui akan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Jombang, maka sebelum dilakukan pemeriksaan terkait keuangan desa oleh Inspektorat Jombang yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2019, tTerdakwa Drs. Pranajaya barulah memerintahkan saksi Riski Saraswati dan saksi Iwan Kristianto untuk membuat dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang menggunakan format Aplikasi Siskeudes Desa Dukuhmojo.<br /><br />Ketika dilaksanakan pemeriksaan oleh Inspektorat Jombang pada tanggal 15 April 2019, Tim Inspektorat menemukan dokumen keuangan desa yang tidak sesuai dengan aplikasi Siskeudes, saksi Riski Saraswati selaku Bendahara Desa Dukuhmojo menjelaskan, bahwa alur administrasi keuangan yang ada di Desa Dukuhmojo pada tahun anggaran 2018 adalah Bendahara melakukan pengambilan uang di Bank Jombang Cabang Mojoagung dengan rincian dan saran dari saksi Iwan Kristianto dan terdakwa Drs. Pranajaya dengan cara bendahara desa untuk membuat surat yang bernama surat permintaan pencairan yang dibuat tanpa melalui aplikasi Siskeudes, yang berisi permintaan pencairan Dana Desa tahun anggaran 2018 tanpa berisi rincian kegiatan penggunaan Dana Desa karena lebih cepat untuk dibuat.<br /><br />Kemudian Surat permintaan pencairan tersebut ditandatangani oleh terdakwa, Sekretaris desa, saksi Iwan Kristianto dan Bendahara saksi Riski Saraswati, serta dalam proses pengambilan Dana Desa tersebut dilakukan tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Surat permintaan pencairan tersebut dipergunakan untuk melakukan penarikan Dana Desa dari Rekening Desa Dukuhmojo di Bank Jombang, dengan rincian :<br /><br />Pengambilan ke-1 tanggal 18 Mei 2018, sejumlah Rp. 138.040.000,(seratus tiga puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah); Pengambilan ke-2 tanggal 2 Juli 2018, sejumlah Rp. 296.836.000,(dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah); Pengambilan ke-3 tanggal 10 Desember 2018, sejumlah Rp. 172.885.000,(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah); Pengambilan ke-4 tanggal 14 Desember 2018, sejumlah Rp. 106.580.150,(seratug enam juta lima ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh rupiah). Selain itu, Tim Inspektorat Kabupaten Jombang juga menemukan ada kegiatan yang belum dilaksanakan tetapi dana APBDes sudah dicairkan<br /><br />Atas temuan tersebut, dibuatlah surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Pranajaya selaku Kepala Desa yang menyatakan bahwa memang benar ada 5 (lima) kegiatan non fisik yang menggunakan Dana Desa yang belum dikerjakan antas lain: 1. Bantuan Untuk Lembaga Seni Tradisional untuk pembelian Alat musik Hadrah Rp7.000.000,; 2. Fasilitasi Kegiatan layanan Pendidikan dan kebudayaan (pembelian alat Peraga Edukasi) Rp 5.000.000,;    3. Fasilitasi kelompok perlindungan anak dan perempuan (sambung rasa) Rp 4.000.000,; 4. Fasilitasi operasional Lembaga pemberdayaan masyarakat desa (pembelian kamera) Rp 1.600.000,; 5. Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) yang mana Dana Desa untuk kegiatan tersebut akan dikembalikan ke kas desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 15 April 2019 Rp 3.000.000<br /><br />Dokumen selanjutnya berisi surat pernyataan yang ditandatangani saksi Suwaji selaku Ketua Pelaksana Kegiatan (TPK) dan mengetahui terdakwa Drs. Pranajaya yang menyatakan bahwa kegiatan Pembangunan Tanggul/Tembok penahan tanah yang menggunakan Dana Desa yang belum dikerjakan, yang uang anggaran kegiatan tersebut akan dikembalikan oleh terdakwa ke kas desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal 15 April 2019 sebesar Rp 256.580.150. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, terdakwa belum mengembalikan Dana Desa ke Kas Desa, hingga Notisi (Temuan) dari Inspektorat diserahkan kepada Terdakwa Drs. Pranajaya pada tanggal 18 Juni 2019 pun Dana Desa Tersebut belum dikembalikan ke Rekening Kas Desa. <br /><br />Bahwa benar, terdapat ada pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun Kemodo Selatan, dan anggaran pembangunan sudah dicairkan dari kas Desa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Desember 2018 No: 0042/SPP/06.02/2018 senilai Rp 150.000.000, dan Surat Permintaan Pembayaran (spp) tanggal 14 Desember 2018 No: 0048/SPPI06.02/2018 senilai Rp 106.580.150, sehingga jumlah yang direalisasikan tetapi tidak dikerjakan sebesar Rp 256.580.150<br /><br />Dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Mei 2018 No. 008/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa, tetapi tidak disalurkan ke Lembaga Desa pelestarian lembaga Tradisional sebesar Rp 7.000.000. Dalam Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) tanggal 02 Juli 2018 No: 0021/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp 1.838.000, dan Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23 Agustus 2018 No: 0031/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa sebesar Rp 2.162.000 tetapi tidak disalurkan ke Lembaga Sambung Rasa sejumah Rp 4.000.000<br />    <br />Dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23 Agustus 2018 No: 0029/3PP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan ke FKDM (forum kewaspadaan dini masyarakat) total Rp 3.000.000;  Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Mei 2018 No: 0068/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan untuk pembelian Alat Peraga Edukasi total Rp 5.000.000; Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Desember 2018 No: 00203/SPP/06.02/2018 telah dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan untuk pembelian Kamera digital untuk LPMD total Rp 1.600.000<br /><br />Sesuai dengan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Jombang, maka jumlah kegiatan pembangunan Tembok/Tanggul Penahan Tanah dan 5 (lima) kegiatan non fisik tahun 2018 di Desa Dukuhmojo belum dilaksanakan adalah sebesar Rp 277.180.150. Berdasarkan hasil Penelitian Pemeriksaan APBDes Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Juni 2019 Nomor : X.700/247/415.15/2019 oleh Ahli Anik Tulianti, SE yang tertuang dalam Surat Nomor : X.700/904/415.15/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang ada kegiatan yang belum dilaksanakan, yang tidak adanya Laporan Penanggungjawaban yang dilaporkan kepada Inspektorat Jombang serta terkait 5 (lima) kegiatan non fisik.<br /><br />Cara mengetahui bahwa kegiatan belum dilaksanakan adalah: 1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Mei 2018 No: 008/SPP/06.02/2018 dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan ke Lembaga Desa pelestarian lembaga Tradisional total Rp 7.000.000, tidak ada SPJ, berikut ada surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Terdakwa bahwa kegiatan tersebut memang belum dilaksanakan dan diakui uang tersebut dibawa oleh Terdakwa <br /><br />2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 02 Juli 2018 No: 0021/SPP/06.02/2018 sebesar Rp 1.838.000, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23 Agustus 2018 No. 0031/SPP/0602I2018 sebesar Rp 2.162.000 dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan ke Lembaga Sambung Rasa total Rp 4.000.000 tidak ada surat pertanggungjawaban (SPJ) berikut ada surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Pranajaya, bahwa kegiatan tersebut memang belum dilaksanakan dan diakui bahwa uang tersebut dibawa oleh terdakwa <br /><br />3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 23 Agustus 2018 No: 0029/SPP/06.02/2018 dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan ke FKDM (forum kewaspadaan dini masyarakat) total Rp 3.000.000, tidak ada Surat Pertanggunjawaban (SPJ) berikut ada surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh terdakwa, bahwa kegiatan tersebut Memang belum dilaksanakan dan diakui uang tersebut dibawa oleh terdakwa<br /><br />4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 18 Mei 2018 No: 0068/SPP/06 02/2013 dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan untuk pembelian Alat Peraga Edukasi total Rp 5.000.000, tidak ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut ada surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. Pranajaya selaku  Kepala Desa, bahwa kegiatan tersebut memang belum dilaksanakan dan diakui uang tersebut dibawa oleh terdakwa<br /><br />5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Desember 2018 No: 00203/SPP/06.02/2018 dicairkan dari rekening kas desa tetapi tidak disalurkan untuk pembelian Kamera digital untuk LPMD total Rp 1.600.000 tidak ada Surat Pettanggungjawaban (SPJ) berikut ada surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh terdakwa, bahwa kegiatan tersebut memang belum dilaksanakan dan diakui uang dibawa oleh terdakwa<br /><br />Bahwa benar, untuk kegiatan fisik berupa pembangunan Tembok/Tanggul penahan tanah di dusun Kemodo Selatan cara penghitungan kerugiannya adalah Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Dusun Kemodo Selatan, dan anggaran pembangunan sudah dicairkan dari kas Desa berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Desember 2018 No: 0042/SPP/06.02/2018 senilai Rp 150.000.000, dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 14 Desember 2018 No: 0048/SPP/06.02/2018 senilai Rp 106.580.150, sehingga jumlah yang direalisasikan tetapi tidak dikerjakan sebesar Rp 256.580.150 dilihat dari tidak ada Surat Penanggungjawaban (SPJ) berikut ada pernyataan konfirmasi kegiatan yang ditandatangani oleh Saksi Suwaji dengan mengetahui terdakwa Drs. Pranajaya tanggal 15 April 2019, bahwa memang kegiatan Pembangunan Tembok/Tanggul penahan tanah belum dilaksanakan padahal uang sudah dibawa oleh terdakwa <br /><br />Berdasarkan hasil Penelitian terhadap surat Nomor : X.700/247/415.15/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang APBDes Tahun Anggaran 2018 Desa Dukuhmojo yang dituangkan dalam Surat Nomor : X.700/904/415.15/2019 Tanggal 15 Agustus 2019 tentang Jawaban Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang<br /><br />Perbuatan terdakwa Drs. Pranajaya Selaku Kepala Desa Dukuhmojo yang melakukan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 menimbulkan kerugian negara sejumlah Rp 277.180.150 atau setidak tidaknya sejumlah itu.<br /><br />Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan undang-undang serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP dalam hal mengajukan tuntutan pidana dan ketentuan Pasal 222 KUHAP mengenai biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.<br /><br />“Kami Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jombang : Menuntut : Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1 (Satu). Menyatakan terdakwa Drs. Pranajaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama  sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana daiam dakwaan primair ;<br /><br />2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Pranajaya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar wajib diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;<br /><br />3. Menghukum terdakwa Drs. Pranajaya untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 199.574.519,04 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah koma nol empat sen) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan,” ucap JPU Muhammad Salahuddin. (Jen)</div>

News Tipikor Korupsi DD Rp199 Juta, Kades Desa Dukuhmojo Jombang Dituntut 4.9 Tahun

BERITA KORUPSI .CO – Karena dianggap terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2018 –...

»

Peserta IDFF 2019 Kecewa, Berharap Uangnya Kembali

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrX-oNUiyv5lfhiEX8GsDhSXvtJ0Pghp3yTH37sWSE_YWK182AK4Cwa4h3Nqcx9MGeGkgCIjQ6wyC8ZMJ8kKc-nPBSwblyYYQ0MxO60cmcQRI6YlAH3OUAnT6XVkX50zh4Wk5OSycf9mE/s640/IMG20170614133317.jpg" width="640" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><u><b>Nalin Singh, </b></u></span><span style="font-size: large;"><u><b>Penyelenggara IDFF</b></u></span><span style="font-size: large;"><u><b> dari PT Chairos  :</b></u> The investor discussions are going on. If they do not happen and we are unable to get them funded through our network we will definitely refund it at once.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Setiap orang yang memiliki usaha atau bisnis pasti menginginkan agar dapat berkembang, sehingga tak sedikit dari mereka mengajukan kredit pinjaman ke berbagai pihak termasuk Bank untuk tambahan modal, namun tak sedikit pula yang merasa kecewa bila harapannya tak tercapai alias gagal<br /><br />Dan kekecewaan inilah yang dirasakan para peserta Indosesia Fund Fest (IDFF) 2019 setelah mengikitu even bergengsi dibidang Investasi yang diselenggarakan oleh PT Chairos di Jakarta pada Agustus 2019, karena hingga saat ini setelah berakhirnya batas waktu 90 hari yang tercantum dalam Term Sheet (TS) pada tanggal 8 November 2019 sejak penandatanganan TS oleh peserta IDFF (Starup) dengan investor dan penyelenggara pada tanggal 10 Agustus 2019,  tidak ada kesepakatan yang tercapai, sementara uang sebesar Rp10 juta yang disetorkan peserta ke penyelenggara belum juga kembali.<br /><br />Hal ini seperti yang disampaikan oleh beberapa peserta IDDF kepada wartawan beritakorupsi.co baik secara langsung maupun melalui telepon/pesan, diantaranya Lucky dan Hendra, Darul, Dipo dan Theo. <br /><br />Menurut mereka, sebelum mengikuti event IDFF di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2019, para peserta terlebih dahulu mendaftarkan diri ke panitia even melalui Online (E-mail), serta mengirimkan data-data perusahaannya masing-masing. Dan bila terpilih dalam seleksi pendaftaran, selanjutnya para peserta akan memaparkan rencana bisnisnya kedepannya dihadapan para investor yang berasal dari dalam maupun luar negeri sekaligus sebagai juri yang diundang oleh penyelenggara termasuk dihadapan puluhan peserta IDFF lainnya.<br /><br />Kepada wartawan, Lukcy/Hendra yang tergabung daam suatu bisnis APPS (aplikasi digital) sebagai peserta IDFF menceritakan. Sebanyak 25 peserta yang masing-masing memiliki diberbagai bisnis mengikuti even IDFF 2019 pada tanggal 10 Agustus 2019 di Jakarta. Dari 25 peserta yang memprentasikan bisnisnya dihadapan para investor sekaligus sebagai juri, kemuidan terpilih 7 peserta yang dianggap layak untuk menerima dana investasi dari para investor.<br /><br />“Kita ini adalah peserta lomba Indonesia Fund Fest 2019. Acara ini sebenarnya yang kedua, tahun lalu sudah pernah ada tapi kita nggak tau acaranya seperti apa. Jadi ini, kalau dibuka di Google keluar Indonesia Fund Fest 2019, yang mengadakan PT Chairos, saya kurang tahu pastinya bergerak dibidang apa. Kita ikut lomba ini  melalui pendaftaran lewat Online. Kita daftar dan dianjurkan untuk ikut online . Tanggal 23, 24 Juli 2019, saya daftar secara online terus saya dapat konfirmasi dari Mas Dedi. Mas Dedy ini dari pihak panitia. Setelah tanggal 23, 24 Juli itu, kita dapat konfirmasi kalau saya masuk 25 finalis,” kata Lucky dan Hendra menjelaskan<br /><br />Untuk menjadi peserta IDFF 2019, lanjut Lucky menceritakan, peserta harus mengikuti beberapa tahapan yang dibuat oleh panitia atau penyelenggara. Pendaftaran melalui Online dengan biaya ditanggung oleh peserta untuk mengikuti tahapan selanjutnya di Jakarta. Dari beberapa peserta IDFF 2019.<br /><br />Namun Lucky tak tau pasti berapa jumlah pesrta baik dari Indonesia maupun luar negeri. Setiap peserta lanjut Lucky, harus mengerimkan surat-surat perusahaannya ke panitia atau penyelenggara<br /><br />“Ia mungkin banyak jumlahnya, cuman kalau berdasarkan dari email yang kita terima, kita salah satunya dari 25 peserta yang masuk finalis sesuai email yang kita terima tanggal 1 Agustus 2019. Setelah dikonfirmasi, kita masuk tahap karantina. Karantina itu maksudnya dalam satu minggu ke depan kita akan dikunci, dikasih cara-cara karantina seperti biasa. Semua secara online. Kita diminta untuk mengisi data kelengkapan dokumen yang diperlukan, ini kan lombanya tentang investasi jadi bisnis kita mau di invest, ini tingkat dunia,” ujarnya<br /><br />Lebih lanjut Lucky menjelaskan, “Tanggal 2 Agustus 2019, Kita diminta mengisi kelengkapan dokumentasi, misalnya surat-surat PT, surat ijin perusahaan. Kita disuruh kirimkan sama rancangan pitch decknya. Tanggal 8 Agustus, diinformasikan bahwa kita bisa masuk dalam tahap berikutnya, yaitu ke panggung final di Jakarta. Kita terima emailnya bahwa tanggal 9 Agustus 2019 kita harus ke Jakarta untuk Couching session selama satu jam. Jadi ka’ya sesi pengenalan, atau pertemuan antara investornya dengan para peserta yang 25 orang ini”.<br /><br />Masih lanjut Lucky. “Pertemuan tanggal 9 Agustus 2019 diadakan di Kolega Equity Tower Jakarta, ini yang sesi pengenalan. Finalnya tanggal 10 Agustus 2019 di Plaza Semanggi Jakarta. Penyelenggaranya PT Chairos, tapi akomondasi ditanggung peserta. Kita sebagai peserta yang tanggung biaya termasuk tiket, penyelenggaranya tidak menyiapkan. Tidak nyiapin tiket, tidak nyiapin akomondasi. Peserta yang keluar biaya. Jadi kalau kita menang, kan dapat duit, diinves. Jadi dalam acara Final, kalau mau lebih lengkapnya buka aja di Youtube keluar Indonesia Fund Fest 2019, videonya ada 3 peserta yang sudah di-upload di situ”.<br /><br />Dari 25 peserta persta IDDF 2019, masing-masing memiliki usaha yang berbeda-beda. Dimana usaha yang dimiliki Lucky bergerak dibidang APPS (Aplikasi Digital). Setiap peserta, harus menjelaskannya dihadapan Investor/juri, yang kemudian akan dipih beberapa peserta sebagai penerima dana Investasi<br /><br />“Iya. Kalau dibuka di Instragramnya itu ada semua, namanya ada, PT-nya ada, semua ada. Penyelenggaranya tadi kan PT Chairos. Penyelenggara ini mengundang beberapa Investor, Investor ini yang menilai, semacam jurinya, ada sekitar 8 samapi 12 orang, dari Indonesia dan India. Setelah final itu tanggal 10 Agustus 2019, dari 25 peserta tadi ada 7 peserta yang terpilih<br />untuk mendapat Investasi, yang sisanya tidak dapat. Total Investasi sebesar USD5.000.000 Dollar dibagi 7 peserta tadi. Nah, kalau kita sendiri dapatnya USD300.000 Dollar atau sekitar 4 (empat) miliar rupiah lebih, dari 4 orang Investor. Kalau saya sudah mendapat dana Investasi itu, saya memberikan saham sebesar 25% dari perusahaan saya yang diinvest kepada mereka (Investor) equity 25%. Yang USD300 ribu Dollar ini kan sebagai modal saya untuk mengembangkan usaha Apps ini. Jadi kalau untung, mereka dapat 25%, saya 75%. Tetapi kalau rugi, ya nggak. Kalau sistim saham kan, untung rugi ditanggung bersama. Jadi mereka ini sebagai salah satu pemegang saham di dalamnya,” ujarnya.<br /><br />Lucky pun menjelaskan, setelah Juri yang terdiri dari beberapa Investor itu menentukan beberapa peserta yang berhak memerima dana Investasi, saat itu langsung dibuat penendatanganan Term Sheet (TS).<br /><br />“Jadi begitu kita turun panggung, kita sudah tanda tangan Term Sheet, surat kontrak sementara namanya yang ditantangani oleh kita dan ke- 4 Investor serta pihak pelenggara, ini suratnya (Sambil menunjukan TS). <br /><br />Menurut Lucky, bahwa isi dari TS itu adalah tentang Investor agreement, dimana antara pihak Investor dan pesrta, diberi waktu selama 90 hari untuk saling mengenal termasuk melengkapi Investor agreementnya sejak penandatanganan Term Sheet dilakukan.<br /><br />“Kalau investor ini gini loh. Ini hannya pengikat saja Term Sheetnya. Ada waktu 90 hari untuk saling mengenal antara Investor sama yang di Invest. Dalam waktu 90 hari ini, kita mengadakan pertemuan-pertemuan, meeting termasuk buka rekening, buat PT bersama dan lainnya, dikasih waktu 90 hari untuk melengkapinya termasuk Investor agreementnya. Surat-surat legalnya untuk supaya ini bisa kawain loh. Supaya surat kawainnya bisa keluar, kita kan harus sering ketemu untuk meeting hingga satu titik berakhir di 90 hari itu sejak penandatanganan Term Sheet ini” ungkap Lucky<br /><br />Lucky mengatakan, “Kalau tidak terlaksana hingga 90 hari berakhir, ada pinaltinya. Begitu kita tandatangan Term Sheetnya, kita harus ngasih uang jaminan, kita disuruh setor 10 juta rupiah kalau ini mau lanjut. Kita sudah setor 10 juta atas rekening perusahaan. Jadi tanggal 10 Agustus 2019 kita tandatangan Term Sheetnya, tanggal 14 Agustus 2019 kita terima email minta uang. Ada buktinya, ada emailnya, ada semuanya. Jadi selama 90 hari itu, kalau tidak ada titik temu, uangnya dikembalikan. Ternyata selama 90 hari tidak ada pertemuan apapun tentang Investor agreement ini”.<br /><br />Lucky menjelaskan, bahwa ada 4 orang Investor yang akan memberikan dana Investasi untuk mengembangkan bisnisnya sebesar USD300 ribu Dollar. Dari 4 Investor itu menurut Lucky, David lah sebagai Koordinatornya. Alasannya, saham sebesar 15% dari total 25% dimiliki David, sementara sisanya 10% dibagi 3 Investor linnya. <br /><br />“Saya kan di Invest 4 orang, totalnya 300 ribu US Dollar Amerika Serikat. Dari 4 orang ini ada satu pemimpinnya atau Koordinatornya, namanya Mr. David dari PT Socentix. Mr David ini yang ditengah-tengah antara Investor dengan kita. Mr. David ini pemegang saham terbanyak. Dari 25% itu, Mr. David sebesar 15% dan yang 10% lagi dibagi 3 orang invetor lainnya. Kita taunya dengan Mr. David, kita tidak berhubungan dengan lainnya,” ucap Lucky <br /><br />Terkait dengan Term Sheet, Lucky mengatakan, bahwa bagi dirinya adalah pencairan uang untuk mengikat sabagai tanda jadi atau pengembelian uang kalau tidak lanjut. Namun hingga hari ini, tak ada hasilnya. <br /> </span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;">“Karena bagi kita kan pencairan uang. Pencairan uang untuk mengikat binis ini agar benar-benar jalan. Tapi hingga saat ini tidak ada uang yang di transfer ke kita sebagai pengikat tanda jadi. Atau uang kita dikembalikan kalau memang ini tidak lanjut. Ada perbincangan di Jakarta, tapi ngobrolnya yang lain. Tidak ada yang sifatnya tentang agreement,” ungkapnya<br /><br />Saat inipun Lucky merasa dibohongi dan kecewa. Alasannya, sebagai peserta IDFF sudah mengikuti beberpa tahapan yang dibuat oleh penyelenggara termasuk mengirimkan surat-surat perusahaan miliknya tapi tidak ada hasilnya. <br /><br />“Jadi hingga 90 hari ini selesai (berakhir), kita merasa dibohongi, karena kita ikut lomba. Kalau untuk masalah kelayakan perusahaan, mereka kan sudah mendapatkan semua berkas perusahaan saya sebelum lomba. Jadi kalau dia bilang mau invest, harusnya dia sudah mengecek dong kelengkapan berkasnya kalau perusahaan saya layak untuk di invest dan sudah melewati tahapan proses,” ujar Lucky<br /><br />Menurut Lucky, apa yang dialaminya juga dialami 6 pesrta lainnya termasuk 1 orang yang berasal dari negara India. Sehingga bisnis Lucky bersama peserta lainnya akan meninta konformasi ke pihak penyelenggara, yaitu PT Chairos yang mengundang beberapa Investor dalam maupun luar negeri<br /><br />“Termasuk peseta lainnya, ada satu dari India. Kita selalu berkomunikasi hingga saat ini karena kita ada group. Jadi yang akan kita lakukan adalah meminta konfirmasi ke pihak penyelenggara tentang Investor yang dikatakan Kredibel,” ucap Lucky<br /><br />Ketika ditanya tentang peran PT Chairos, menurut Lucky, ada. Sebab menurut Lucky, bahwa PT Chairos ikut tanda tangan dalam Term Sheet. Selain itu lanjut Lucky, PT Chairos sudah terima uang sebesar Rp10 juta.<br /><br />“Ia ada, ada tandatangannya. PT Chairos juga sudah dapat uang yang kita transfer,” pungkasnya<br /><br />Apa yang dijelaskan Hendra, tak jauh beda dengan apa yang disampaikan peserta lainnya. Dipo, yang juga salah satu dari 7 (tujuh) peserta IDFF, saat dihubungi wartawan melalui Telepon Aplikasi WhastApp mengakui, bahwa dirinya juga termasuk salah satu dari 7 peserta IDFF 2019 yang akan mendapat dana investasi untuk usaha yang dikelolanya, yaitu DANAdidik. Sesuai dengan informasi rekaman di youtube, Investor akan mendanai sebesar USD 1 juta Dollar. Selain itu, Dipo juga mengakui telah menandatangani TS (Term Sheet).<br /><br />“Ya betul, saya salah satu peserta IDFF 2019. Usaha saya DANAdidik, ada 2 (dua) Investor, dengan potensi dana investasi sebesar minimal USD 1 juta Dollar atau sekitar 14 miliar rupiah lebih untuk ekuitas, dan ada lagi untuk sebagai pendana di situs DANAdidik. Saat ini sudah melewati masa TS 90 hari, tapi walaupun sudah lewat belum tentu tidak closing,” ujar Dipo.<br /><br />Hal yang sama juga diakui Darul, sesama peserta IDFF. Menurut Darul, bahwa Ia akan menerima dana invest sebesar USD350 ribu Dollar dari dua investor untuk memodali usaha yang digelutinya. Darul menjelaskan, sebelum Ia mengikuti event IDFF 2019, terlebih lebih dahulu mengikuti beberapa proses termasuk mengirimkan data-data perusahaannya seperti TDP, SIUP, Akte Pendirian Perusahaan dan lain-lain ke panitia atau penyelenggara even IDFF.<br />“Ya, salah satu peserta Fund Fest, ada dua calon investor dari Indoneis dan India. Dari Indonesia Pak David. Dana inves sebesar USD350 ribu Dollar atau sekitar 4 (empat) milliyar ropiah lebih.  Sebelum acara di Jakarta, kita ada proses seleksi dulu seperti mengirim dokumen perusahaan, ada perjanjian non disclosure agreement secara tertulis. Lebih kaya kerahasiaan dokumen,” kata Darul<br /><br />Saat ditanya tentang Term Sheet, Darul mengakui telah mendatangani, dimana dalam TS tersebut juga tercantum waktu 90 hari. Yang menurut Darul, selama waktu 90 hari tersebut, sudah pernah mengadakan pertemuan sebanyak 4 (emapt) kali hingga membuka rekening di Bank Muamalat atas saran dari Investor.<br /><br />“Ya menandatangani Term Sheet, ada waktu 90 hari. Selama 90 hari itu pernah bertemu sebanyak empaat kali. Sudah buka rekening di Bank Muamalat, tapi nggak tau gimana nasibnya itu, kan belum ada setoran awal makanya belum memegang bukunya, belum megang apa-apa. Buka rekening di Bank Muamalat atas saran Pak David, Pak David sudah kenal dengan Banknya,” ungkap Darul<br /><br />Terkait uang 10 juta rupiah, Darul juga mengakui telah menyetorkannya, namun Darul mengakatan lupa, apakah itu akan dikembalikan atau tidak. Alasan Darul lupa, karena batas waktu 90 hari itu sudah lewat.<br /><br />Namun berbeda dengan Theo yang juga peserta IDFF. Theo, saat dihubungi melalui pesan Aplikasi WhastApp, tak banyak berkomentar. Theo hanya menyampaikan, kalau usahanya dibidang Technology dengan mengirimkan salah satu link pemberitaaan disalah satu websaite. Bahkan saat ditanya tentang Term Sheet, Theo juga enggan menjelaskan.<br /><br />“Bs dilihat disini bang utk detailnya (bisa dilihat disini bang untuk detailnya) https://www.wartaekonomi.co.id/read241085/dalam-sehari-indonesia-fund-festival-tarik-investasi-rp72-miliar.html dan https://swa.co.id/swa/trends/idff-hasilkan-pendanaan-rp72-miliar,”. Mohon maaf bang, itu confidential. Mungkin ada baiknya lgs ditanyakan ke pihak penyelenggaranya aja deh spy informasinya ga simpang siur krn masing2 startup jg statusnya berbeda2 (Mohon maaf bang, itu confidential. Mungkin ada baiknya langsung ditanyakan ke pihak penyelenggaranya aja deh supaya informasinya nggak simpang siur karena masing-masing startup juga statusnya berbeda-beda),” jawan Theo.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;"><span style="color: black;"> </span></span></b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b><span style="color: red;"><span style="color: black;">Tanggapan Dari Investor, Event Partner dan Penyelenggara</span></span><br />1. David Darmawan (Investor asal Indonesia)</b></span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b> </b></span><br /><br />Terkait Term Sheet (TS) yang dipertanyakan para peserta IDFF, saat wartawan beritakorupsi.co menanyakkan hal itu kepada David Darmawan, salah seorang Investor asal Indonesia melalui pesan Aplikasi WhastApp pada tanggal 13 November 2019, justru balik bertanya tentang apa yang ada di TS. <br /><br />Yang menurut para peserta IDFF, bahwa Term Sheet (TS) yang ditandatangani bersama antara peserta (Startup) dengan investor dan penyelenggara belum terlaksana, karena belum adanya kesepakatan yang tercapi oleh kedua belah pihak (Startup dengan investor) hingga batas waktu 90 hari yang tercantum dalam TS tersebut berakhir pada taanggal 8 November 2019 <br /><br />“saya calon investor yg paling banyak bikin deal, lagi kita selaraskan, sesuai term sheet yg kita teken aja, bisa di perpanjang, bisa back off bisa di diakusikan ulang. ente paham gak apa yg ada di TS? kok malah nanya terlaksana? ini investasi lumayan gede gak bisa di anggap maen2 makanya ada Term Sheet, yg bisa di diskusikan kembali. Startups itu perusahaan rintisan “evaluasi”nya bisa beda2. dari yg awal sampe dana mau turun atau kesepakatannya bisa di rubah atau di kombinasikan dgn kesepakatan yg laen, bisa teknis, moneter atau evaluasi bersama lagi. ente wartawan biasa ngurus urusan apa emang? startups? tipikor? hukum? atau wartawan spesialis? berita apa?,” kata pengusaha Ibu Kota ini<br /><br />Wartawan inipun kembali menyampaikan apa yang dipertanyakan para peserta IDFF terkait waktu 90 hari yang tercantum dalam Term Sheet, tapi hingga batas waktu 90 hari tersebut berakhir, tidak ada kelanjutan yang mereka terima. Namun pengusaha Jakarta ini menjelaskan, bahwa IDFF bukan masalah menang atau kalah, karena menurutnya bahwa IDFF adalah wadah.<br /><br />“bro ente gak paham yah???? IFF itu bukan masalah menang atau kalah, IFF itu “wadah” yg di mana SU di pertemukan kpd investors, makanya ente kayaknya kurang paham deh sama IDFF sendiri. gak ada pemenang di acara IDFF itu cuma wadah, wadah yg mempertemukan startups dgn investors nanti ke depannya mau gimana ya silahkan, bisa lanjut bisa gak lanjut tergantung banyak faktor chemistry dll, beda zaman gak kayak startups ephoria zaman tahun 2011-2012an....punya pengalaman ngeliput cerita startups? paham apa itu starups? wadahnya? gak ada menang atau kalah di sini brother,” kata David.<br /><br />Kalau memang even IDFF 2019 bukan masalah menang atau kalau karena dianggap hanya sebagai wadah, mengapa peserta harus mengikuti beberapa tahapan sejak pendaftaran tanggal 24 Juli 2019, pengisian data tanggal 2 Agutus 2019,  tanggal 8 Agustus 2019 informasi peserta yang terpilih untuk mengikuti ke tahap selanjuta di Jakarta, tanggal 9 Agustus 2019 acara kucingsession, dan tanggal 10 Agustus 2019 penentuan peserta yang akan menerima dana investasi sekaligus penandatanganan Term Sheet. <br /><br />Yang menurut peserta IDFF, bahwa dalam TS tersebut dijelaskan ada waktu 90 hari bagi para pihak untuk menutup investasi. Salah satu yang tercantum dalam TS yang dijelaskan peserta yaitu, “Closing Date : The parties aim to  furtther close investment within 90 days after signing of   this term sheet (Tanggal Penutupan : Para pihak bertujuan untuk menutup investasi dalam waktu 90 hari setelah  penandatanganan term sheet ini), namun hingga berakhirnya batas waktu 90 hari pada tanggal 8 November 2019, (bahkan hingga saat ini) tidak ada kepasatian.<br /><br />“saya ashar dulubyah. baca aja dulu TSnya, peserta mana yg gak dapat kepastian? aneh...ente ude baca belum TSnya? paham gak?,” katanya  dan menyertakan Screenshots dalam pesan WhastAppnya<br /><br />“terserah kedua belah pihak klo mau lanjut atau tidak, antara SU dan kami (investors) klo saya, setelah mereview dan melakukan DD, kami memutuskan untuk lanjut dengan case by case basis, pastinya akan ada perubahan dari apa yg sudah di sepakati di awal termasuk “evaluasi” dan skema kerja sama atau skema investasinya, gak gampang ngurus startups di 2019,” lanjutnya dengan menyertakan Screenshots<br /><br />“do you undestand most of the term sheet (apakah anda memahami Term Sheet), the intention of IDFF (niat IDFF) ?, there is no winner there its a PLATFORM (tidak ada pemenang, ada PLATFORM) not a competition (bukan kompetisi). jangan salah tulis abangkuh,” ujarnya dengan bertanya<br /><br />Anehnya, David mengatakan akan lanjut dengan case by case basis. Sementara para peserta IDFF (Startup) mengatakan, bahwa hingga saat ini belum menerima informasi tentang kapan akan dilanjutkan. Yang lebih anehnya lagi,  para Startp  juga tak tau nasib rekeningnya yang dibuka di Bank Muamalat atas saran dari investor karena belum ada setoran sama sekali.<br /><br />“ente wartawan madya, jangan sampe salah tulis. IFF? IDFF kaleee OMG. ya lanjutlah itu kan akan ada bbrp seri? do you understand what is the meaning of this event?. jawabannya ada di screenshot di atas yg di mana kami menginformasikan kpd peserta juga info yg sifatnya langsung juga, audah kami berikan, peserta mana yg bilang gak di kasih info nanti saya cek sama panitianya pak Kenneth Tali. atau hendra/chef hendra? punya no kontaknya? aneh gak bener itu!! peserta yg mana?,” katanya yang terkesan merendahkan profesi wartawan Madya<br /><br />“Anda  melecehkan profesi wartawan. Sementara pertanyaan saya  dari awal adalah, tentang isi TS yang 90 hari. Apakah menurut anda bahwa ke 7 (tujuh) peserta IDFF termasuk 1 dari luar negeri sudah menerima infornasi tentang kelanjutan TS tersebut,” tanya wartawan kemudian. <br /><br />Namun pengusaha Ibu Kota ini justru menuduh wartawan yang mengintimidasinya, dan mengatakan kalau banyak mengenal wartawan senior-senior, dan bahkan mengancam wartawan akan melaoprkan balik. <br /><br />“ente yg bener aje melecehkan ASTAGFiRULLaH , ente sensi atau emang mau cari sensasi tar saya lapor ke dewan pers ente punya WA justru saya tanya ente paham kaga TS dll apalagi sama penjelasan saya di atas, melecehkan????? kacau pikiran ente? tar gua lapor balik klo lo mengINTIMIDASI!! jangan minta ampela klo udah di kasih hati bro!. gua juga banyak temen wartawan senior2 lagi. kok melecehkan!!!!! lo yg intimidasi kali! saya tanya peserta mana? salah besar klo gak menerima informasi??? aneh! setelah selesai acara aja kita langsung meeting dll....ente mao nanya2 atau mao ngapain nih? kok tendensius banget kayaknya arahnya! hati2 lae! wartawan bicara tidak sesuai fakta bukan wartawan! waspada!! hati2,” katanya kemudian.<br /><br />Anhenya, siapa yang melaporkan pengusaha Ibu Kota ini sehingga mengatakan akan melaporkan balik??????????? Apakah pertanyaan wartawan dianggap sebagai intimidasi bagi  si Pegusaha Ibu Kota ini terkait Term Sheet yang dipertanyakan pesrta Indoseia Fund Fest 2019?????????<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>2. Kennet (Event Partner PT Chairos)</b></span><br /><br />Menurut Kennet, sebagai event partner dari pihak PT Chairos selaku penyelenggara IDFF 2019, saat dihubungi wartawan melalu Telepon Aplikasi WhastApp menjelaskan, bahwa tujuan dari event IDFF 2019 adalah  untuk mempertemukan startup (pengusaha/usaha rintisan) dengan investor<br /><br />“Kita disitu sebagai Patner dari organizer. Bukan dari PT Chairos tapi saya partnernya Chairos. Kita hanya membantu karena mereka belum ada connection. Mereka sudah pernah menjalanin beberapa kali event di luar.  Mereka di Indonesia mencari local partner” kata Kennet melalui Telepon<br /><br />Menurut Kennet, bahwa event IDFF 2019 baru yang pertamakalinya diselenggarakan di Indonesia, walau diakunya bahwa pada tahun 2018 juga pernah diadakan event namun menurutnya berbeda. <br /><br />“Ini yang pertama. Kalau yang itu (2018) beda skemanya. Jadi tujuannya untuk mempertemukan start-up dengan Investor.  Nalin yang dari Chairos, mengajak untuk, “Kita coba proses ini bisa untuk lebih cepat”. Tujuan dari IDFF itu, kita cari start up yang Ok, lalu kita cari investor yang punya dana investasi, kita ketemuin. Kalau cocok mereka ngeluarin Term Sheet,” ujarnya<br /><br />Ditanya tentang TS (Term Sheet), Kennet menjelaskan bahwa TS merupakan niat dari investor untuk menginvest startup. Kennet menambahkan, bahw TS dimaksud belum bisa dikatakan sah secara legal atau hukum tetapi merupakan niat dari investor.<br /><br />“Proses untuk ngeluarin Term Sheet itu biasanya 3 bulan, dari pengalaman saya. Dalam proses ini kita cari start-up yang ok, kita ketemuin dengan investor yang punya dana investasi. Term Sheet ini biasanya kayak... kalau di Indonesia mungkin sifatnya seperti MoU kale ya. Tapi secara hukum belum diwajibkan, tapi berupa niat untuk invest. Kalau biasanya sebagai star-up, TS ini bisa digunakan dalam arti, saya sudah dapay TS nih, yang bisa dibawa ke investor lain. Nah, biasanya mereka saling kenal. Tujuannya supaya tanya ke investor itu," kata Kennet mejelaskan<br /><br />Masih menurut Kennet, “bahwa tujuan dari TS ini, mereka harus dilanjutkan dengan devinitif agreementnya. Si investor ini bisa negoisasi lagi, sudah menunjukkan niatnya. Jadi untuk mengadakan pertemuan atau meeting, artinya dua-duanya  sama-sama aktif. Kalau saya sebagai startup, saya lebih aktif karena saya yang mau dapat uang. Tapi bisa juga si investornya. Jadi tidak ada kewajiban, tergantung marketnya. Jadi 90 hari ini supaya investornya ini sudah menunjukan niatnya. Investornya ingin mengecek pembukuannya bagaimana, bisnisnya berjalan bagaimana, itu harus di cek,” ujar Kennet<br /><br />Terkait uang sebesar Rp10 juta yang disetorkan oleh peserta setelah menandatangani TS (Term Sheet) pada tanggal 10 Agustus 2019, dimana uang tersebut menurut peserta sebagai uang jaminan, Kennet mengatakan ditransfer ke PT Chairos. <br /><br />“Itu disetorkan ke PT Chairos. Apabila nanti setelah melewati proses, dan investornya mundur tanpa alasan nanti akan dikembalikan, setau saya itu. Tapi konfrom lagi dengan Chairos,” kata Kennet kemudian<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah ada atau tidak “tanggungjawab” dari pihak organizer selaku partner dari PT Chairos atau dari PT Chairos sendiri selaku pihak penyelenggara event IDFF 2019 terkait waktu selama 90 hari yang tercantu dalam TS yang ditandatangani oleh peserta, investor dan penyelenggara pada tangggal 10 Agustus 2019 hingga berakhir pada tanggal 8 November 2019, yang ternyata belum ada kesepatakan yang tecapai antara startup dengan investor hingga saat ini. Sehingga para peserta ini merasa kecewa karena salah satu alasannya uangnya belum kembali.<br /><br />Menanggapi hal itu, Kennet mengatakan, bahwa pihak PT Chairos sudah mengirimkan surat ke masing-masing startup maupun ke investornya. Dima inti dari surat tersebut menurut Kennet adalah, bahwa peserta diperbolehkan untuk mencari investor lain atau bisa untuk dilanjutkan kembali tergantung dari masing-masing pihak.<br /><br />“PT Chairos sudah kirimkan surat ke startupnya maupun ke investornya. Sudah ditentuin juga untuk selanjutnya. Kalau mengenai uang jaminan nggak tau, kita nggak dapat, harus tanya ke Chairos, terus terang saya nggak tau banyak. Lingkup saya terbatas hanya mempertemukan calon investor dengan peserta IDFF. Intinya kalau mereka mau cari investor lain bisa, dan bisa dicari investor lain. Tapi kalau misalnya Startup dan investornya mau lanjut boleh juga. Kontrol setelah event, kontrolnya itu ke investor aja. Kita biasa nanya apdate aja, karena kita terbatas,” pungkasnya.<br /><br /><span style="font-size: large;"><b>3. Nalin Singh  (dari PT Chairos)</b></span><br /><br />Sementara menurut Nalin Singh dari PT Chairos selaku penyelenggara, saat di tanya tentang peserta IDFF mengatakan, terbuka untuk orang lain diluar dari Indoneisa yang ingin startup di Indonesia dan berbadan hukum serta memiliki mitra lokal.<br /><br />“From indonesia but open to others if they want to setup in indonesia (Dari Indonesia tetapi terbuka untuk orang lain jika mereka ingin setup di indonesia). Yes but only if you have a local legal entity and partner (Ya tetapi hanya jika memiliki badan hukum dan mitra lokal),” kata Nalin melalui pesan WhastAppnya, Rabu, 27 November 2019<br /><br />Terkait 7 (tujuh) dari 25 peserta IDFF 2019 yang ditentukan sebagai calon penerima dana investasi, Nalin menegaskan, bahwa para peserta harus tunduk pada uji tuntas (Due Diligence)<br />“Yes an in principle deal subject to due diligence (Ya dan pada prinsipnya tunduk pada uji tuntas),” tegasnya.<br /><br />Saat ditanya tentang tujuan dari Term Sheet tersebut, dan uang sebesar Rp10 juta yang di transfer oleh peserta, Nalin mengatakan, pasti akan mengembalikannya sekaligus<br /><br />“We will always do what is right and agreed. After spending 500 million to hold the event we will not hold back 10 million of companies. The investor discussions are going on. If they do not happen and we are unable to get them funded through our network we will definitely refund it at once. Please do meet me next time you are in jakarta (Kami akan selalu melakukan apa yang benar dan disepakati. Setelah menghabiskan 500 juta untuk mengadakan acara tersebut, kami tidak akan menahan 10 juta. Diskusi investor sedang berlangsung. Jika tidak terjadi dan kami tidak dapat memperoleh dana melalui jaringan kami, kami pasti akan mengembalikannya sekaligus. Tolong temui saya lain kali Anda berada di jakarta)," katanya dalam pesa WhastAppnya, Jumat, 29 November 2019. (Team/*)</span></div>

Regional Peserta IDFF 2019 Kecewa, Berharap Uangnya Kembali

Nalin Singh, Penyelenggara IDFF dari PT Chairos  : The investor discussions are going on. If they do not happen and we are unable to g...

»

Kadispendikbud Kab. Sampang, Jupri Riyadi : Ucapan Terima Kasih “Uang” Sudah Biasa Di Sampang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6BiFp1Ee9KtRItDDgP2FqKsIzX8_PVvXNZWYpuiMY3M0gO6u4nv2a2abmk-tU_1m3qyN5OA0R0jxkX9RkX8BqUYpHvwcSPwuIj-ZGIW5Didr1IJitGLs2Bw8DyPXaRiWwzjQWH47RKrY/s640/2.jpg" width="640" /></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;">“Jupri Riyadi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sampang adalah sebagai Saksi yang juga terdakwa dalam kasus perkara Korupsi Suap Tangkap Tangan Fee Proyek DAK”</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) Suap, <i>ibarat “Air mengalir dari atas (hulu) ke bawah (hilir),</i> sedangkan uang dari bawahan ke atasan”. Dan inilah yang terjadi dalam kasus perkara Tindak Pidana Korupsi suap Kegiatan Tangkap Tangan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang pada tanggal 24 Juli 2019 sekra pukul 09:25 WIB.<br /><br />Saat itu, Tim penyidi Kejari Sampang melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap Akh. Roji’un selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan dan terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi selaku (Staf Dinas Pendidikan) dengan barang bukti (BB) berupa uang sebesar Rp 75 juta yang diterima kedua terdakwa dari Endang Sri Utami,Spd,SD selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 2 Kab. Sampang.<br /><br />Setelah tim penyidik Kejari Sampang meringkus Akh. Roji’un dan Eddy Wahyudi pada tanggal 24 Juli 2019 sekra pukul 09:25 WIB, kemudian penyidik Kejari Sampang menyeret Jupri Riyadi selaku Kepala Dinas Pendidikan serta Edi Purnawan, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang sebagai tersangka/terdakwa.<br /><br />Karena dari bukti-bukti yang berhasil ditemukan penyidik Kejari Sampang menyebutkan, bahwa sejumlah Kepala Sekolah menyetorkan fee kepada Akh. Roji’un dan Eddy Wahyudi serta Edi Purnawan selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 Kec. Sampang. <br /><br />Uang yang diserhakan oleh sekitar 64 Kepala Sekolah sebagai fee proyek rehabilitasi gedung SDN itu dikumpulkan oleh Akh. Roji’un sebanyak Rp357.950.000, Eddy Wahyudi Rp471.160.300 dan Edi Purnawan sejumlah Rp247.100<br /><br />Sedangkan fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh Mohammad Eddy Wahyudi dengan total sebesar Rp47l.l60.300, kemdian diserahkan kepada Akh. Roji’un. Dan Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan duit tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima oleh Akh. Rojiun sebesar Rp357.950.000.<br /><br />Adanya pemberian fee proyek DAK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oleh para Kepala Sekolah SDN di Kabupaten Sampang, Madura ini, diakui oleh para Kepala Sekolah itu sendiri kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya saat dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Akh. Roji’un dan Eddy Wahyudi serta Edi Purnawan, Kamis, 23 Januari 2020<br /><br />Anehnya, pengakuan para Kepala Sekolah SDN ini tidak diakui oleh Jupri Riyadi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang saat dihadirkan sebagai saksi untuk 3 (tiga) terdakwa selaku bawahannya dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU Kejari Sampang kehadapan Majelis Hakim yang di Ketuai  Hakim Dede Surayaman dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yaitu Dr. Lufsiana dan Emma Elliana serta Panitra Pengganti (PP) Makhfud<br /><br />Namun kepada Majelis Hakim, Jupri Riyadi mengatakan bahwa pemberian uang dianggap sebagai ucapan terima kasih yang sudah hal biasa di Kabupaten Sampang dan mengalir ke atas. Namun Jupri Riyadi tak menjelaskan secara lengkap mengalir ke atas yang mana. Apakah Bupati selaku atasan Jupri Riyadi???<br /><br />“Terus terang Yang Mulia, di Sampang sudah hal biasa ada ucapan terima kasih,” kata saksi Jupri Riyadi. Dan Jupri Riyadi mengaku salah karena tidak mengembalikan ucapan terima kasih itu.<br /><br />“Mengapa saudara tidak mengembalikan itu?,” tanya Ketua Majelis Hakim<br /><br />“Ya saya salah, Yang Mulia, tidak mengembalikan,” jawab Jupri Riyadi. “Penyesalan selalu belakangan, karena yang didapan adalah formulir”<br /><br />Seperti yang diberitakan sebelumnya. Dalam surat dakwaan JPU menyatakan, pada Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, memberikan bantuan ke beberapa SDN di Kabupaten Sampang untuk melakukan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="608" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHOPDoxZfpsufQGnwClS5WX3bcynmmsuJ5fzsuQBvLmQD5FJ0o0tC5sd5KKus1TBRps902R7as2aaqBVRjHZKuMI8s2c0my8RY9rtCmCQnvVPBq7dsYi1dewoth6Xvg4Vpb3pKq1sI7aw/s640/1.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> JPU mengatakan, bahwa dana rehabilitasi tersebut dilakukan melalui sistem Dana Alokasi Khusus (DAK), dan yang mendapatkan bantuan untuk tahun anggaran 2019 di Kabupaten Sampang, sebagaimana Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor: 8062/D2/KPA/V/ RENOVASI/2019 Tanggal 6 Mei 2019 Tentang Penetapan Sekolah Dasar Penerima Bantuan Renovasi Sekolah Dasar tahun 2019 adalah SDN Banyuanyar 2 Kecamatan Sampang,  Kabupaten Sampang sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dan SDN Sokobanah Daya 1 Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang sebesar Rp1.256.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah), dan dana bantuan tersebut langsung masuk ke rekening Sekolah masing-masing selaku penerima Bantuan.              <br />     <br /> “Setelah Akh. Roji’un mengetahui adanya bantuan renovasi tersebut, Akh. Roji’un berusaha menghubungi dan mengundang Saksi Endang Sri Utami, Spd, SD selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk meminta fee sebesar 12,5% dari nilai proyek sebesar Rpl75.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah),” ucap JPU<br /> <br /> JPU mengatakan, pada hari Kamis, 27 Juni 2019, saat jeda kegiatan sosialisasi di aula mini Dinas Pendidikan Kab. Sampang, Saksi Roji'un mengajak saksi Endang Sri Utami, Spd, SD di ke ruangan Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana) sekitar pukul 11.00 - pukul 12.00 WIB. Diruangan itu Saksi Roji'un menjelaskan, bahwa Kadisdik (Kepala Dinas Pendidikan) menginginkan agar pengerjaan Sekolah SDN Banyuanyar 2 dilaksanakan oleh terdakwa Edi Purnawan selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5.<br /> <br /> JPU menjelaskan, karena merasa sudah ada perintah dari saksi Akh.Roji’un, kemudian terdakwa Edi Purnawan menghubungi saksi Endang Sri Utami, Spd,SD untuk meminta kegiatan renovasi Sekolah Dasar tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk dikerjakan oleh terdakwa Edi Purnawan, namun saksi Endang Sri Utami, Spd, SD menolaknya.<br /> <br /> Pada tanggal 24 Juli 2019 pukul 09.25 WIB di SD Negeri Banyuanyar 2, saksi Endang Sri Utami,Spd,SD yang merasa tertekan sehingga menyerahkan sebagian fee yang diminta oleh saksi Akh. Roji’un sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Siti Aliyah, Spd,.SD (Bendahara SDN Banyuanyar 2 Sampang) bersama seksi Mohammad Edi Wahyudi.<br /> <br /> “Setelah saksi Akh. Roji’un bersama saksi Mohammad Eddy Wahyudi mengambil uang Fee tersebut dari saksi Endang sri Utami, kemudian keluar dari sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang dengan mengendarai mobil CRV warna hitam No Pol AG 1939 VG. Dan selanjutnya  saksi Akh. Roji’un bersana saksi Mohammad Eddy Wahyudi di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Sampang,” kata JPU dalam surat dakwaannya<br /> <br /> “Saat itu ditemukan barang bukti berupa uang Sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta) yang dibungkus plastik  kresek warna hitam, selajutnya saksi Akh. Roji’un dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Sampang untuk di proses lebih lanjut,” lanjut JPU kemudian.<br /> <br /> JPU melanjutkan, setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi dan terdakwa Akh. Roji’un maupun di ruang kerja saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh.Rojiun, ditemukan catatan fee proyek kegiatan DAK Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang di terima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi, saksi Akh. Roji’un dan Terdakwa Edi Purnawan terkait kegiatan DAK Tahun 2018 di Kabupaten Sampang sebagaimana DPA nomor : 1.01. 1.01. 01 .16.03.5.2 tanggal 02 Januari 2018, dan DPA Nomor 1.0l.1.01.01.16.41.5.2 tanggal 02 Januari 2018 telah menerima atau meminta fee dari 64 Kepala Sekolah yang mendapat bantuan kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang.</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2GM9kw4XE7N_6YOusN4HjOZ2m_V4BDxc0lBkw6uJOp6gyRQofP0AEikCTNM6M1khP096CEftKZ2jacIqL_aWvs97nMqe2C-O9NbLx6vj-rPdzHggr9Z7Wi1yshCZiJklk-CluOFcfLiI/s640/sampang+..jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> “Uang fee yang diterima Akh. Roji’un sebesar Rp357.950.000,; dan yang diterima Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp471.160.300 serta yang diterima terdakwa Edi Purnawan sebesar Rp247.100,” ungkap JPU<br /> <br /> Menurut JPU, bahwa uang fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi dengan total sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada saksi Akh. Roji’un, yang kemudian oleh saksi Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni saksi Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima saksi Akh. Rojiun sebesar total Rp357.950.000.<br /> <br /> Sedangkan uang fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo dengan total sebesar Rp247.100.000 di serahkan langsung kepada saksi Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah saksi Jupri Riyadi.<br /> <br /> Lebih lanjut JPU menjelasakan dalam surat dakwaannya, bahwa bantuan renovasi sekolah tersebut dari Kementrian Pendidikan dan kebudayaan langsung masuk ke rekening Sekolah yang mendapatkan Bantuan masing-masing, diantaranya SDN Banyuanyar 2 Sampang, dan pencairan dana bantuan pemerintah tersebut dicairkan secara bertahap sesuai progress pekerjaan ke Rekening SDN Banyuanyar 2 Kec. Sampang Kab. Sampang di Bank BRI Unit Sekar Mulya Sampang dengan Nomor Rekening 712401000021302.<br /> <br /> Setelah Akh. Rojiun mengetahui adanya bantuan renovasi tersebut, berusaha menghubungi dan mengundang Saksi Endang Sri Utami, Spd, SD selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk meminta fee sebesar 12,5% dari nilai proyek sebesar Rpl75.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br /> <br /> Pada hari Kamis, 27 Juni 2019, saat jeda kegiatan sosialisasi di aula mini Dinas Pendidikan Kab. Sampang, saksi Endang Sri Utami, Spd, SD di ajak keruangan Kasi Sarpras (Kepala Seksi Sarana dan Prasarana), Saksi Roji'un sekitar pukul 11.00 - pukul 12.00 WIB. Diruangan itu Saksi Roji'un menjelaskan, bahwa Kadisdik (Kepala Dinas Pendidikan) menginginkan agar pengerjaan Sekolah SDN Banyuanyar 2 dilaksanakan oleh terdakwa Edi Purnawan selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5.<br /> <br /> Terdakwa Edi Purnawan alia Edi Singo selaku Kepala Sekolah SDN Banyuanyar 4 dan 5,  karena merasa sudah ada perintah dari saksi Akh.Roji’un, terdakwa Edi Purnawan menghubungi saksi Endang Sri Utami, Spd,SD untuk meminta kegiatan renovasi Sekolah Dasar tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di SDN Banyuanyar 2 Sampang untuk dikerjakan oleh terdakwa Edi Purnawan, namun saksi Endang Sri Utami, Spd, SD menolaknya.<br /> <br /> Pada tanggal 23 Juli 2019, saksi Akh. Roji’un menelpon saksi Endang Sri Utami, Spd, SD namun tidak diangkat saksi Endang Sri Utami, Spd,SD karena pasti membicarakan masalah fee proyek, akan tetapi pada sore harinya karena saksi Endang Sri Utami, Spd, SD merasa tidak enak kepada saksi Akh. Roji’un, kemudian Saksi Sri Utami, Spd, SD telpon balik kepada saksi Akh. Roji’un, dan benar saksi membahas kewajiban fee sebesar 12,5% yang harus segera Saksi Sri Utami,Spd,SD serahkan kepada saksi Akh.Roji’un<br /> <br /> Namun Saksi Sri Utami, menjawab bahwa uang baru di cairkan sebanyak 2 kali pencairan masing-masing sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), akan tetapi saksi Akh. Roji’un tetap meminta fee proyek tersebut untuk segera diserahkan paling tidak sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk diserahkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 pukul 06.00 wib di Kantor Disdik.<br /> <br /> Namun Saksi Sri Utami tidak memenuhi permintaan tersebut karena Saksi Sri Utami tidak memegang uang, dan yang memegang adalah bendahara TPRSD, kemudian saksi Akh. Roji’un mengatakan bahwa yang bersangkutan sendiri yang akan mengambil uang tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di sekolah SD Negeri Banyuanyar 2 sampang.<br /> <br /> Saksi Endang Sri Utami, Spd,SD karena merasa tertekan, pada tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 09.25 WIB di SD Negeri Banyuanyar 2, saksi Endang Sri Utami,Spd,SD menyerahkan sebagian fee yang diminta oleh saksi Akh. Roji’un sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Siti Aliyah, Spd,.SD (Bendahara SDN Banyuanyar 2 Sampang) bersama seksi Mohammad Edi Wahyudi<br /> <br /> Setelah saksi Akh. Roji’un bersama-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi mengambil uang Fee tersebut dari saksi Endang sri Utami, setelah keluar dari sekolah SDN Banyuanyar 2 Sampang dengan mengendarai mobil CRV warna hitam No Pol AG 1939 VG, saksi Akh. Roji’un bersana-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi di tangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Penyelidik Kejaksaan Negeri Sampang, dan ditemukan barang bukti berupa uang Sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta) yang dibungkus plastik  kresek warna hitam, selajutnya saksi Akh. Roji’un bersamansama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Sampang untuk di proses lebih lanjut.<br /> <br /> Bahwa perbuatan saksi Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan saksi Akh. Roji’un dan terdakwa Edi Purnawan tidak sesuai dengan peraturan Kuasa Pengguna Anggaran satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Nomor:168/D2.l/KPA/ REHABILITASI/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Rehabilitsi Ruang Belajar sekolah Dasar Tahun Anggaran 2018.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEigOC5kuo3mxxl7Wfv01I3TFtnPdbVDfEKDAYYnZNF1XoiSCS0H7A13q3gXAN5jhL7_JFRjiOTz8q1xwF2e495YOMUA8gL4qH0NAFBMfK8nXFUvw6FFjw3DyXuAwh0KDMcQrvf4ht-8NZE/s640/sampang+jpu.jpg" width="640" /></div> Setelah dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan terdakwa Akh. Roji’un maupun ruang kerja saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh.Rojiun, ditemukan catatan fee proyek kegiatan DAK Tahun 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang di terima oleh saks1 Mohammad Eddy Wahyudi bersama-sama dengan saksi Akh. Roji’un dan Terdakwa Edi Purnawan terkait kegiatan DAK Tahun 2018 di Kabupaten Sampang sebagaimana DPA nomor : 1.01. 1.01. 01 .16.03.5.2 tanggal 02 Januari 2018, dan DPA Nomor 1.0l.1.01.01.16.41.5.2 tanggal 02 Januari 2018 telah menerima atau meminta fee dari 64 Kepala Sekolah yang mendapat bantuan kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima Akh. Roji’un sebesar Rp357.950.000,; dan yang diterima Mohammad Eddy Wahyudi sebesar Rp471.160.300 serta yang diterima terdakwa Edi Purnawan sebesar Rp247.100. Besaran fee berdasarkan infoormasi Kepala Sekolah sebelumnya menyerahkan fee kepada Akh. Roji’un, sedangkan UPTD SDN Pekalongan menolak memberikan fee permintaan Mohammad Eddy Wahyudi. Sedangkkan UPTD SDN 4 Pekalongan mengatakan tidak tahu, yang tahu adalah Kepala Sekolah sebelumnya<br /> <br /> Bahwa penerimaan fee kegiatan DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten sampang yang diterima oleh saksi Mohammad Eddy Wahyudi dengan total sebesar Rp47l.l60.300 diserahkan kepada saksi Akh. Roji’un, yang kemudian oleh saksi Akh. Rojiun melapor dan menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan yakni saksi Jupri Riyadi termasuk fee yang diterima saksi Akh. Rojiun sebesar total Rp357.950.000.<br /> <br /> Sedangkan fee kegiatan DAK 2018 yang diterima melalui terdakwa Edi Purnawan alias Edi Singo dengan total sebesar Rp247.100.000, di serahkan langsung kepada saksi Jupri Riyadi (Kepala Dinas Pendidikan Sampang) atas perintah saksi Jupri Riyadi.<br /> <br /> Atas penerimaan-penerimaan fee tersebut telah memperkaya diri sendiri terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan saksi Mohammad Eddy Wahyudi dan saksi Akh. Rojiun serta saksi Jupri Riyadi<br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Edi Purnawan bersama-sama dengan saksi Akh. Rojiun dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) dengan rincian: Fee Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2019 untuk Renovasi sekolah / SDN Banyuanyar 2 Sanpang Sebesar Rp75.000.000 (tuju puluh lima juta rupiah) dan Fee DAK 2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebesar Rp1.076.210.300 (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).<br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Edi Purnawan Als Edi Singo bersama-sama dengan saksi Akh. Rojiun dan saksi Mohammad Eddy Wahyudi telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.151.210.300 (satu milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus sepuuh ribu tiga ratus rupiah).<br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam (Primer) Pasal 2 ayat (1)<br /> Atau (Subsidair) Pasal 3, atau (alternatif pertama) Pasal 12 huruf e atau (alternatif kedua) Pasal 11 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kerupsi sebagaiaman telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kbrupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. (Jen/T1m)

News Tipikor Kadispendikbud Kab. Sampang, Jupri Riyadi : Ucapan Terima Kasih “Uang” Sudah Biasa Di Sampang

“Jupri Riyadi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sampang adalah sebagai Saksi yang juga terdakwa dalam kasus perkara Kor...

»