Dirut PT Dok Surabaya Dituntut 12 Thn Penjara, Dalam Perkara Korupsi Rp63 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8iwhJx6vwE54nb_UYNcpi4vCLGdhRmr9SqcvFfcVrm7fEiGaN_CKcYMmFEXj1YTTRSAtKglsFTEB7lCLEwIBcj3YUPHI0mnh1zrJ2EHFhdyA2NAn7PQUmWbclBTbsGU94rBe4B7EQjEw/s1600/IMG20190710155905.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="711" data-original-width="605" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8iwhJx6vwE54nb_UYNcpi4vCLGdhRmr9SqcvFfcVrm7fEiGaN_CKcYMmFEXj1YTTRSAtKglsFTEB7lCLEwIBcj3YUPHI0mnh1zrJ2EHFhdyA2NAn7PQUmWbclBTbsGU94rBe4B7EQjEw/s1600/IMG20190710155905.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;">Koordinator Pidsus Kejarti Jatim Trimo, SH., MH : Pengembangan kasus ini kita lihat setelah tersangka “AS” disidangkan</span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamis, 26 September 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) melalui JPU Arif Usman dkk dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa Dr. Riry Syeried Jetta, Direktur Utama (Dirut) PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (PT DPS) atau yang lebih dikenal dengan PT. Dok Surabaya (Persero), salah satu perusahaan  milik negara (BUMN) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda sebesar Rp1 miliar subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebanyak Rp132 juta subsidair 6 (enam) penjara dalam perkara Nomor 66/PID.SUS/TPK/2019/PN.SBY kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pegadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  buatan tahun 1973 pada tahun 2015 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar USD4.500.000 atau setara dengan nilai rupiah senilai Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019.<br /><br />Surat tuntutan itu dibacakan JPU Arif Usman dkk dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidaorjo yang diketuai Majelis Hakim Dede Suryaman dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Lufsiana dan Emma Elyana serta Panitra Pengganti (PP) Romaulia Ritonga, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya dari Jakarta.<br /><br />Dalam surat tuntutan JPU, terdakwa Dr. Riry Syeried Jetta dijerat dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, karena dianggap bersalah dalam pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC Eks. Rusia  pembuatan tahun 1973 pada tahun 2015 lalu dengan Perusahaan A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapura karena tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS (persero).<br /><br />Selain itu. Perusahaan A&C Trading Network Pte Ltd Singapura berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006 yang bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000 (Singapur), sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia adalah senilai USD7.486.170.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiovLjktXtLfqyUrgKvrx36Wbk0KUKpZ7H94kKDx_8qLJR9E9P8JWhumbgc19dmk_Vx8WNabA3IXu7FrH6WBUR4XDlQCEsckJ_BZsP3lYRSipYLZI2ghyphenhyphenH89q65JvXNRoJyQdIJwFyF4w/s1600/IMG20190919121007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="357" data-original-width="440" height="519" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiovLjktXtLfqyUrgKvrx36Wbk0KUKpZ7H94kKDx_8qLJR9E9P8JWhumbgc19dmk_Vx8WNabA3IXu7FrH6WBUR4XDlQCEsckJ_BZsP3lYRSipYLZI2ghyphenhyphenH89q65JvXNRoJyQdIJwFyF4w/s640/IMG20190919121007.jpg" width="640" /></a></div> Yang terseret dalam kasus ini tidak hanya Dr. Riry Syeried Jetta selaku Dirut PT DPS (pengguna Barang/Jasa), melainkan Antonius Aris Saputro, Direktur A&C Trading Network (ACTN) Pte.Ltd yang berkedudukan di Singapur (selaku penyedia barang/Jasa atau pemenang lelang) dan Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) untuk Wilayah Indonesia<br /><br />Namun terdakwa Antonius Aris Saputro, warga 458 Hougang Avene 10 Singapore (530458) dan juga warga Koplek Permata Meditrania Ruby Garden I No. 18 Rt. 003 / Rw. 009 Kelurahan Ulujami  Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan ini sudah terlebih dahulu diadili.<br /><br />Terdakwa Antonius Aris Saputro di hukum (Vonis) pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun, pidana denda sebesar Rp1 miliyar subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta pidana membayar uang pengganti yang menjadi kerugian negara sebesar Rp61.342.000.000 subsidair 8 (delapan) tahun penjara. <br /><br />Vonis itu lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni dengan pidana penjara selama 18 tahun dan 6 bulan, denda sebesar 1 miliyar rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp61.342.000.000 seubsidair 9 tahun dan 3 bulan.<br /><br />Sementara Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) untuk Wilayah Indonesia saat ini masih berstatus tersangka dan sudah ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br /><br />Lalu apakah hanya ketiga orang ini?. Menurut Trimo, SH., MH selaku Koordinator Pidana Khusus Kejati Jatim mengatakan, masih menunggu persidangan tersangka Adri Siwu. Hal itu dikatakan Trimo saat dihubungi beritakorupsi melalui sambungan telepon (HP).<br /><br />“Kita akan menunggu persidangan tersangka Andri Siwu dulu,” kata Trimo.<br /><br />Sebelumnya, pada awal persidangan terdakwa Riry Syeried Jetta, Trimo juga mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa tidak menutup kemungkinan tersangka lain. Alasannya, bahwa pengadaan Flotting Dock ini tidak sesuai prosedur.<br /><br />“Tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, karena pengadaan Flotting Dock ini tidak sesuai prosedur,” kata Trimo, Kamis, 13 Juni 2019.<br /><br />Bisa jadi ada tersangka lain seperti yang dikatakan Trimo. Sebab dalam surat dakwaan dan fakta persidangan terungkap, adanya aliran duit dari terdakwa Antonius Aris Saputro melalui Andri Siwu ke pejabat perusahaan plat merah ini, diantaranya Penta Parawati, Ina Rahmawati, Doniarsal Nurdin, Slamet Riyadi, Gatot Sudaryanto dan I Wayan Yoga (terpidana dalam kasus Korupsi pengadaan tengki pendam PT DPS Tahun 2012), termasuk uang yang diterima terdakwa Riry Syeried Jetta sebesar Rp132 juta.<br /><br />Belum lagi aliran uang yang masuk kerekening Perusahaan (PT DPS) sebesar USD75.000 dari Andri Siwu berupa pinjaman tanpa bunga melalui Direktur Keuangan PT DPS, Penta Parawati pada tahun 2016. Sehingga Majelis Hakim saat itu dalam persidangan memerintahkan JPU untuk mendalaminya sebagai kaus baru, yaitu Gratifikasi.<br /><br />Sementara menurut Andri Siwu mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa uang sejumlah USD75.000 yang ditransfernya ke rekening PT DPS adalah pinjaman berdasarkan surat dari Direktur Keuangan PT DPS, Penta Parawati setelah 5 bulan penandatangan kontrak pengadaan Floting Dock.<br /><br />“Itu murni pinjaman setelah penandatanganan kontrak pada bulan Juni, dan pinjaman ini sekitar bulan Nopember. Kenapa tidak pakai bunga, karena saya mengambil keuntungan dari nilai kurs dollar ke rupiah,” kata Andri Siwu beberapa waktu lalu kepada beritakorupsi.co di Pengadilan Tipikor Surabaya  sebelum dirinya ditahan penyidi Kejati Jatim.<br /><br />Saat ditanya lebih lanjut, apakah PT DPS sudah membayar pinjaman tersebut. Andri Siwu mengatakan bahwa PT DPS sudah pernah melakukan pembayaran sebesar USD20.000 setelah disomasi.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJOL-QkZYFcDAsXoKlpeEXy3SLsZwPgfujYB8qQpGuSQkQyxEoPsJSvVHu9NvvAjokDxadUpIp9BXifV90E21srTy8RxHJz-SInX8Rshnr1p-e-u8pkIlYlwu-91bDRBYUOCIW5p3t8iA/s1600/IMG20190619134315.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJOL-QkZYFcDAsXoKlpeEXy3SLsZwPgfujYB8qQpGuSQkQyxEoPsJSvVHu9NvvAjokDxadUpIp9BXifV90E21srTy8RxHJz-SInX8Rshnr1p-e-u8pkIlYlwu-91bDRBYUOCIW5p3t8iA/s640/IMG20190619134315.jpg" width="640" /></a></div> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama (Dirut) PT DPS (persero) yang juga Inisiator dalam pelaksanaan proses Pengadaan Floating Dock PT DPS, tidak melibatkan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN (Penambahan Modal Negara) APBN-P Tahun Anggaran (TA) 2015, dengan menyusun, membuat dan menggunakan dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; Tidak membuat dan menetapkan HPS (Harga perkiraan sendiri),; tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan, dan terdapat adanya persekongkolan antara pembeli / Pengguna barang yaitu PT DPS (persero) dengan penjual / Penyedia Barang yaitu A&C Trading Network Pte, Ltd.<br /><br />Karena Pengadaan Floating Dock (disingkat FD) 8.500 TLC pada PT DPS didahului dengan adanya pertemuan antara terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS bersama I Wayan Yoga, Direktur Produksi dan Ina Rahmawati, Sekretaris Perusahaan dengan Antonius Aris Saputro, Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) Singapur dan Adri Siwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd (ACTN) untuk Wilayah Indonesia pada bulan November 2014.<br /><br />“Pada tanggal 13 November 2014, Setelah pertemuan tersebut, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk mengirimkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan Floating Dock kepada Antonius Aris Saputro, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan survei penilaian teknis dan harga serta pembahasan kontrak,” ucap JPU saat membacakan surat dakwaannya saat itu dipersidangan (Kamis, 13 Juni 2019). <br /><br />Dalam pengadaan Floating Dock kapasitas 8.500 TLC, terdakwa Riry Syeried Jetta telah memerintahkan pejabat-pejabat PT DPS, yaitu I Wayan Yoga, Penta Parawati, Ina Rahmawati, Diana Rosa dan Slamet Riyadi untuk melakukan pencarian Floating Dock(survei), melakukan kerjasama dengan surveyor PT Karya Amal Reka (KAR) dan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Iskandar & Rekan dalam menilai Floating Dock, Mereview draf kontrak pengadaan dan menyepakati harga kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan. <br /><br />Pada hal kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC yang dilakukan oleh ACTN dengan PT DPS belum memlliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. <br /><br />Pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tidak melalui mekanisme lelang terbatas, sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi admlnistrasi, teknis, dan harga. Selain itu, ACTN selaku Penjual / penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kualiflkasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS. <br /><br />Penentuan harga Floating Dock 8.500 TLC senilai USD7.486.174 adalah kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan Adri Slwu selaku Marketing Representative A&C Trading Network Pte, Ltd pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 dan 29 Mei 2015, Di mana harga Floating Dock yang disepakati tersebut telah di mark up. <br /><br />Untuk membuat pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan, terdakwa Riry Syerled Jetta memerintahkan Ina Rahmawati meminta bantuan KAR untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan yang meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (KAR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasi/penilaian. padahal dokumen-dokumen tersebut hanya untuk kelengkapan admnstras pembelan Floating Dock 8.500 TLC yang sudah dlakukan sebelumnya.  <br /><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuznFkq-DoFPnm9JNgE6Qi06MCl8MXwS0Z7vGPhir2tu0tcRfK1yuSROFJagLr8Q4zZf8xgrICovsLaK7jzvTSOln1NJquYnNKm5QbMWO215AUtzCibQc9whHyQpP4eSAicXStPKnPX00/s1600/IMG20190806133232.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuznFkq-DoFPnm9JNgE6Qi06MCl8MXwS0Z7vGPhir2tu0tcRfK1yuSROFJagLr8Q4zZf8xgrICovsLaK7jzvTSOln1NJquYnNKm5QbMWO215AUtzCibQc9whHyQpP4eSAicXStPKnPX00/s640/IMG20190806133232.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">JPU</td></tr> </tbody></table> Pada tanggal 26 Maret 2015, terdakwa Riry Syeried Jetta meminta Antonius Aris Saputro dan Adri Slawu untuk membuat dokumen penawaran Floating Dock Shanghai, Floating Dock Batam dan Floating Dock Singapura dari beberapa perusahaan melalui email.<br /><br />Pada tanggal 28 Maret 2016 terdakwa Riry Syeried Jetta meminta Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN untuk membuat penawaran Floating Dock 8.500 TLC melalui email yang diberi tanggal 28 November 2014.<br /><br />Terdakwa Riry Syeried Jetta mengesahkan revisi peraturan pengadaan barang dan jasa yang dibuat surut (backdate) dari tahun 2016 menjadi tahun 2014 agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai dengan ketentuan.<br /><br />Terdakwa Riry Syeried Jetta menandatangani kontrak pengadaan Floating Dock 8.500 TLC tanpa didukung dokumen dan proses pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan serta jajaran Direksi lainnya. Usia Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan sudah melampaui batas maksimal umur kapal, yakni 20 tahun, dan belum dimintakan rekomendasi dari Kementerian Perlndustrian dan Perdagangan RI. <br /><br />Sampai dengan berakhimya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI pada tanggal 11 Januarl 2019, ACTN tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak, meskipun sudah menerima pembayaran uang muka sebesar USD 1.000.000 dan USD 3.500.000 atau seluruhnya sebesar USD 4.500.000. Selain itu, terdakwa selaku Direktur Utama PT. DPS tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhlmya masa berlaku jaminan. <br /><br />Biaya perjalanan dinas dan akomodasi dalam rangka survei Floating Dock oleh PT. DPS bersumber dari ACTN yaitu Antonlus Aris Saputro selaku dan Adri Slawu selaku Marketing Representative untuk Wilayah Indonesia. PT. DPS (persero) memperoleh pinjaman tanpa bunga sebesar USD75.000 dari Adri Siwu <br /><br />Dirut PT. DPS terdakwa Riry Syerled Jetta menerima transfer dana dari Adri Salwu sebesar Rp132.000.000,; Diana Rosa Sekretaris Perusahaan PT DPS tahun 2015 menerima transfer dana dari Adri Slawu sebesar Rp136.000.000 sebagai biaya perjalanan penarikan Floating Dock di  Rusia dan pengeluaran PT. DPS (persero) lainnya. <br /><br />Perbuatan tersebut bertentangan dengan : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas,;  2. Permen BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, Surat Keputusan Direksi PT DPS Nomor 367/KPts/DS/7/l/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DPS tanggal 8 Juli 2013,; Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 7S/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desernber 2013 tentang Ketentuan lmpor Barang Modal Bukan Baru. <br /><br />Akibat dari itu, terdakwa Riry Syerled Jetta telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa Riry Syerled Jetta atau orang lain yaitu Antonisu Aris Saputro (Direktur Utama A&C Trading Network Pte.Ltd yang berkedudukan dl Singapura) atau suatu korporasi yaltu A&C Trading Network Pte.Ltd (dlslngkat ACTN) yang berkedudukan dl Singapura yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomlan Negara sebesar USD 45.000.000 ekuivalen Rp63.342.000.000 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januarl 2019 sebesar Rp14.076/USD) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nomor : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januarl 2019.<br /><br /> JPU pun membeberkan perbuatan terdakwa Riry Syerled Jetta bersama-sama dengan Antonis Aris Saputro dalam surat dakwaannya, dengan cara-cara sebagai berikut : <br /><br />Pada tanggal 7 dan 8 Nopember 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS memerintahkan I Wayan Yoga selaku Direktur Operasional  bersama dengan Ina Rahmawati Senior Manager Keuangan untuk berangkat ke Singapura dengan tujuan melakukan meeting dengan Gloria Marine, Triton Marine dan DDW atau Naninda.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Riry Syeried Jetta memperkenalkan Ina Rahmawati dan I Wayan Yoga dengan pihak A&C Trading Network Pte, Ltd, dengan menyampaikan bahwa A&C Trading Network Pte, Ltd tersebut adalah vendor yang berpengalaman di PT Dok Koja Bahari  (DKB) dan punya Akses ke Rusia. <br /><br />Pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Slamet Riyadi untuk membuat Revisi RAB terkait pengadaan Floating Dock 13000 TLC. Setelah selesai dibuat,  kemudian disampaikan ke Ina Rahmawati.<br /><br />Namun pada tanggal 28 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta kembali memerintahkan Slamet Riyadi untuk merevisi RAB Floating Dock 13000 TLC menjadi pengadaan Floating Dock 8500 TLC. Kemudian Slamet Riyadi membuat estimasi biaya untuk Infrastruktur Floating Dock 8500 TLC, sedangkan data terkait dengan spesifilkasi dan harga Floating Dock 8500 diperoleh dari terdakwa Riry Syeried Jetta. <br /><br />Pada tanggal 13 November 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk mengirimkan Revisi RAB Floating Dock 8500 TLC yang sudah selesai dibuatkan selanjutnya ke Antonius Aris Saputro melalul email.<br /><br />Pada bulan Desember 2014, Adri Slawu selaku Marketing Representative PT A&C Trading Network Pte, Ltd untuk Wilayah Indonesia (berdasarkan Surat Nomor : 11/ACTN/AS/L/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Antonius Aris Saputro), telah menghubungi Mukti Wibowo selaku Direktur Utama PT Karya Amal Reka (PT KAR) menawarkan untuk melakukan pekerjaan survey / Inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia, dan menyampaikan bahwa yang meminta untuk melakukan survey adalah PTDPS.<br /><br />Setelah berkomunikasi melalui telephon, kemudian Mukti Wibowo, Adri Salwu dan pihak PT DPS yang diwakili oleh Ina Rahmawati atas perintah terdakwa melakukan pertemuan di Jakarta untuk membicarakan teknis pekerjaan survey/ inspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia.<br /><br />Pada tanggal 12 Desember 2014, Mukti  Wibowo mengirimkan proposal penawaran untuk jasa pekerjaan survey / lnspeksi kondisi teknis Floating Dock 8,500 di Khabarovks Rusia melalui email ke Ina Rahmawati setelah dilakukan beberapakali pertemuan dengan hasil kesepakatan nilai kerja sebesar Rp99.000.000<br /><br />Pada tanggal 15 Deesember 2014, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dlrut PT. DPS (persero) memerintahkan Ina Rahmawati selaku Senlor Manager Keuangan PT DPS untuk menandatangani perjanjian Jasa Konsultan Appraisal Pembelian Floating Dock PT. DPS Nomor : Ktr.497/DS/12/Um/14 dengan Mukti Wibowo selaku Dirut PT Karya Amal Reka dengan nilai Rp99.000.000 tidak termasuk biaya perjalanan ke Khabarovks Rusia, sedangkan untuk tenaga Ahli / Surveyor,  Mukti Wlbowo menggunakan jasa Doniarsal Nurdin yang sebelumnya sudah diberikan dokumen dan data-data tentang Floating Dock bekas yang akan di survey tersebut. <br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwLA3eZoC7QQVPmLknvxBBA55tWwW5xGwYoPUyQx5yNlMmuiSahxDE4s_GgxD6qrQ2E35R8it5TnjWfQCkYnStgn7ndQTls86dEPn9trDF0TsF7TnbYZLXomV-yIPtMFbUECoGWvBVizQ/s1600/Tim+Penasehat+Hukum+terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiwLA3eZoC7QQVPmLknvxBBA55tWwW5xGwYoPUyQx5yNlMmuiSahxDE4s_GgxD6qrQ2E35R8it5TnjWfQCkYnStgn7ndQTls86dEPn9trDF0TsF7TnbYZLXomV-yIPtMFbUECoGWvBVizQ/s640/Tim+Penasehat+Hukum+terdakwa.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tim Penasehat Hukum terdakwa</td></tr> </tbody></table> Bahwa Permintaan dana talangan yang diajukan oleh terdakwa selaku Dirut PT. DPS (persero) kepada PT  PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) senilai USD 1.000.000, Bank BNI Jakarta senilai USD3.500,000. <br /><br />Pada tanggal 29 Mei 2015, terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 238/Kpts/DS/5/I/2015 Tentang Perubahan Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). <br /><br />Padahal terdakwa tidak pernah melibatkan Komite Investasi terkait proses dan kegiatan pengadaan Floating Dock bekas pakai tersebut, karena terdakwa sudah menentukan bahwa pembelian Floating Dock bekas pakai di Rusia dari A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura sebelum dibentuk Komite Investasi berdasarkan SK Direksi tanggal 3 Maret 2015.<br /><br />Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati merekayasa proses pemilihan penyedia Floating dock 8.500 TLC dengan menunjuk ACT N sebagai penyedia Floating dock 8.500 TLC, meskipun ACTN belum memiliki Floating dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating dock tersebut masih millk perusahaan swasta di Rusia. <br /><br />Proses pengadaan Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973, oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) yang dibeli dari A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan dl Singapura tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena : 1. Tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penllaian kualmkasi, evaluasi administrasl, teknis, dan harga,; 2. Tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; 3. Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagal acuan penllaian kewajaran harga, dan 4. Tidak menetapkan tata cara atau metode pengadaan. <br /><br />Untuk menunjukkan agar proses pengadaan seolah-olah sesuai ketentuan, pihak-pihak terkait kemudian diarahkan untuk melengkapi persyaratan administrasi setelah proses pengadaan selesal, yaltu antara lain : <br /><br />1. Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawati untuk membuat dokumen pengadaan lelang terbatas pada bulan Mei s/d Agustus 2015 dengan bantuan PT Karya Amal Reka (KAR) untuk melakukan pendampingan dan menyusun dokumen pengadaan, meliputi Dokumen Prakualifikasi, Kerangka Acuan Kerja (TOR), Rencana Kerja dan Syarat-syarat dan dokumen sistem evaluasi/penilaian,; <br /><br />2. Terdakwa Riry Syeried Jetta memerintahkan Ina Rahmawatl untuk meminta Antonius Arls Saputro agar membuat dokumen penawaran Floating dock Shanghai, Floating dock Batam dan Floating dock Singapura darl beberapa perusahaan melalui email pada tanggal 26 Maret 2015,; <br /><br />3. Surat penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd tertanggal 28 November 2014, baru disampaikan ke PT DPS setelah Ina Rahmawatl diperintah terdakwa Riry Syeried Jetta agar memlnta dokumen penawaran dari A&C Trading Network Pte, Ltd melalul email pada tanggal 28 Maret 2016,; <br /><br />4. Terdakwa Riry Syeried Jetta mengesahkan revisi peraturan pengadaan barang dan jasa (Surat Keputusan DIreksi PT. DPS (persero) Nomor: 290/Kpts/DS/10/I/2014 tanggal 15 Oktober 2014) yang dI beri tanggal mundur dari tahun 2016 ke tahun 2014, agar proses pengadaan Floating Dock 8.500 TLC seolah-olah sesuai ketentuan. <br /><br />Untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7.486.174 merupakan kesepakatan terdakwa Riry Syeried Jetta dengan Adri Slawu selaku Marketing Representative ACTN untuk Wilayah Indonesia pada saat pertemuan di Jakarta tanggal 25, 26 den 29 Mei 2015, yang dihadiri  oleh terdakwa Riry Syeried Jetta, Penta Parawati, Diana Rosa dan Adri Siwu. <br /><br />Berdasarkan dokumen kontrak tertanggal 30 Juni 2015 antara PT DPS bersama dengan A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura telah dilakukan perjanjian Contract for Supply and Purchase of one unit Floating Dock 8,500 TLC dengan Nomor Ktr.380/DS/6/I/2015 yang ditandatangani oleh terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Direktur Utama PT DPS dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd. Jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai 30 Juni 2015 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015. <br /><br />Harga barang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dengan franco Galangan Surabaya senilai USD7,486,170.00 dengan uraian sebagai berikut : a. Floating Dock 5.000.000,; b. Towing to Surabaya port. Indonesia including insurance 535.000.; c. Dredging and infrastructure installation 951/174-00. <br /><br />Pembayaran dilakukan dengan cara per termin dengan rincian sebagai berikut : Termin pertama sebesar USD1.497.234 atau setara 20% yang harus dibayarkan tujuh hari dari uang muka setelah penandatanganan,; termin ke II sebesar USD 2.994.468 atau setara 40% harus dibayarkan pembeli setelah tujuh hari tanggal diterima faktur dari penjual dan sebelum proses perbaikan Floating Dock,; Termin ke III sebesar USD 1.871.543.50 atau setara 25% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari tanggal diterima faktur dari penjual pada saat Floating Dock siap dikirim dari Rusia, dan ke IV sebesar USD 1.122.925.50 atau setara 15% harus dibayarkan oleh pembeli setelah tujuh hari tanggal faktur diterima dan Floating Dock terpasang, pelatihan dan famlliarisasi.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXxn8Mt-Lb4c-M9FiaRCNUl8SBU-6WrHx5lvZ-h4uJMYY5Ndr_qGiBFZWQbC1S-FCsGe3Ko5HvVOV9K-he-8nob2yIoJfi4VnTbHFMeIA5hdLTDBLVMRnv-Xd3hcFTzGXZd0DVTSCMgM8/s1600/I+Wayan+Yoga%252C+mantan+Direktur+Produksi+PT+DPS+%2528terpidana+dalam+kasus+Korupsi+pengadaan+Tengki+Pendam+PT+DPS++tahun+2012%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="631" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXxn8Mt-Lb4c-M9FiaRCNUl8SBU-6WrHx5lvZ-h4uJMYY5Ndr_qGiBFZWQbC1S-FCsGe3Ko5HvVOV9K-he-8nob2yIoJfi4VnTbHFMeIA5hdLTDBLVMRnv-Xd3hcFTzGXZd0DVTSCMgM8/s640/I+Wayan+Yoga%252C+mantan+Direktur+Produksi+PT+DPS+%2528terpidana+dalam+kasus+Korupsi+pengadaan+Tengki+Pendam+PT+DPS++tahun+2012%2529.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">I Wayan Yoga, mantan Direktur Produksi PT DPS (terpidana dalam kasus Korupsi pengadaan Tengki Pendam PT DPS  tahun 2012)</td></tr> </tbody></table> Terkait dengan Kontrak pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia tersebut sudah dilakukan pembahasan antara terdakwa Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT. DPS (persero) dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura bersama dengan Adri Slawu selaku Marketing representative ACTN Wilayah Indonesia. <br /><br />Bahwa A&C Trading Network Pte Ltd berdasarkan Company Profile, Accounting & Corporate Regulatory Autority (ACRA) yang dikirim ke PT DPS (persero) melalui akun email Ina Rahmawati tanggal 14 April 2015, ternyata Perusahaan yang didirikan pada tanggal 09 Juni 2006  hanya bergerak dalam bidang usaha energy, Solar & Security Equipments dengan modal perusahaan sebesar SGH Dollar 50.000.<br /><br />Sedangkan kontrak pembelian Floating Dock kapasitas 8500 TLC tahun pembuatan 1973 eks. Rusia antara PT. DPS (persero) dengan A&C Trading Network Pte, Ltd adalah senilai USD 7.486.170<br /><br />Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 367/Kpts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (PT.DPS) Persero Pasal 1  ayat (14) yang menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan finansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan <br /><br />Berdasarkan ketentuan tersebut, maka A&C Trading Network Pte Ltd selaku penyedia Floating Dock 8.500 TLC tidak memenuhi persyaratan kulifikasi sebagai penyedia barang/jasa pada PT DPS<br /><br />Namun terdakwa selaku Dirut PT DPS (persero) tetap menandatangani kontrak pembelian Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 dengan A&C Trading Network Pte Ltd, meskipun tanpa didukung dokumen dan proses pengadaan sesuai ketentuan, dan tanpa ada paraf dari Pejabat Pengadaan dan Direksi lainnya. <br /><br />A&C Trading Network Pte Ltd belum memiliki Floating Dock 8.500 TLC yang ditawarkan kepada PT DPS karena Floating Dock tersebut masih milik perusahaan swasta di Rusia. Floating Dock 8.500 TLC eks Rusia dibuat tahun 1973 yang dibeli dari A&C Trading network Pte, Ltd tidak layak impor, dan jika dihubungkan perjanjian yang disepakati pada Juni 2015 maka umur telah mencapai 42 tahun yang sudah melewati batas umur Barang Modal Bukan Baru, karena  yang diijinkan masuk ke Indonesia yaitu maksimal 20 tahun. <br /><br />Berdasarkan pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 75/M.DAG/PER/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru : 1. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini harus berusia maksimal 20 tahun,; 2. Barang Modal bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang termasuk dalam Pos tarif/ HS 84, 85, 88, 8901, 8903, 8904 dan 8905 yang tercantum dalam Lampiran peraturan Menteri ini dengan usia lebih dari 20 tahun harus mendapat Rekomendasi dari kementrian Perindustrian. Berdasarkan Lampiran peraturan Menteri Perdagangan RI, Floating Dock atau dock apung masuk dalam Pos tarif/HS 89.05. <br /><br />Meskipun tanpa melalui proses pengadaan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya pada tanggal 8 Juli 2013.<br /><br />Atas permintaan dari Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN, terdakwa Riry Syeried Jetta selaku direktur Utama PT DPS telah melakukan pembayaran uang muka atas Pembelian Floating Dock Kapasitas 8500 TLC eks Rusia tersebut pada A&C Trading Network Pte, Ltd sebanyak 2 kali tahapan yaitu pada tanggal 10 Juli 2015 senilai USD 1.000,000 dengan menggunakan dana talangan dari PT PPA Finance (anak perusahaan dari BUMN / Perusahaan pengelola Aset) dan tanggal 30 Oktober 2015 senilai USD3,.500.000 dengan menggunakan dana talangan dari Bank BNI. <br /><br />Selanjutnya PT DPS (persero) telah melakukan pelunasan dana talangan dari PPAF dan BNI pada tanggal 21 Januari 2016 setelah adanya pencairan dana PMN pada tanggal 31 Desember 2015. <br /><br />Pada saat Antonius Saputro selaku Direktur ACT N yang berkedudukan di Singapura menandatangani kontrak dengan Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. DPS (persero) pada tanggal 30 Juni 2015, obyek berupa Floating Dock 8500 TLC masih milik Hogla Shipping LTD berdasarkan term of conditions of the Memorandum of Agrrement No. 1 date 15.07.2015, <br /><br />Berdasarkan bukti dokumen Berita Acara Penarikan Nomor 265/BA/DS/11/II/2015 tanggal 7 November 2015, yang ditanda tangani oleh Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN, Floating Dock bekas, ditarik dari Sovetskaya Gavan Rusia dengan tujuan Indonesia.<br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4WacqNc0gAPeFcgEdBCIkBH7bxLThTaW-uHk6wVpCttCX1QfyTOaNrXYbhhMdBk2WNKl-B99WzPYm4O8rAQXyjDUEfTOpsR7qEh51ITRK3q6b2D_QCJu5Ae4G0zGChIzDEiUpEBUoDqE/s1600/IMG20190710161416.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="533" data-original-width="365" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4WacqNc0gAPeFcgEdBCIkBH7bxLThTaW-uHk6wVpCttCX1QfyTOaNrXYbhhMdBk2WNKl-B99WzPYm4O8rAQXyjDUEfTOpsR7qEh51ITRK3q6b2D_QCJu5Ae4G0zGChIzDEiUpEBUoDqE/s1600/IMG20190710161416.jpg" /></a></div> Dari bukti dokumen diketahui, bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, A&C Trading Network Pte, Ltd mengirimkan surat No.122/ANC/TRADING/DPS/L/ XII/2015 yang ditujukan kepada Direksi PT DPS (persero) mengabarkan bahwa Floating Dock 8.500 TLC mengalami musibah tenggelam pada kedalaman laut 302 meter, di perairan laut China Selatan. <br /><br />Bahwa sampai dengan berakhirnya pemeriksaan oleh Auditor BPK RI tanggal 11 Januari 2019, Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACT N tidak dapat memenuhi Floating Dock 8.500 TLC sesuai kontrak meskipun sudah menerima pembayaran berupa uang muka sebesar USD 1.000.000 dan USD 3.500.000 atau seluruhnya sebesar USD 4.500.000<br /><br />Selain itu, terdakwa Riry syeried Jetta selaku Dirut PT DPS (persero) tidak mencairkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sampai berakhirnya masa berlaku jaminan. <br /><br />Perbuatan terdakwa Riry syeried Jetta selaku Direktur Utama PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) bersama dengan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACTN dalam pengadaan floating dock kapasitas 8500 TLC bukan baru adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya : <br /><br />1. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas : a. Pasal 92 ayat (1), Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan ; b. Pasa197 ayat (1), Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1),; 2. ayat (2), Pengurusan wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;; 3. ayat (3), setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). <br /><br />2. Permen BUMN Nomor PER-Ol/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN pada Bab II Prinsip dan Tujuan Pasal 3: a. Poin 3, mengenai pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat,; b. Poin 4, mengenai kemandirian (independensi) yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. <br /><br />3. Surat Keputusan Direksi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Nomor 367/KPts/DS/7/I/2013 tentang Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa PT DOK dan Perkapalan Surabaya tanggal 8 Juli 2013 : a. Pasal 1, ayat (14) menyatakan bahwa Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan hukum atau perorangan sebagai penyedia barang dan/atau jasa yang mempunyai kemampuan teknis, administratif dan fmansial untuk menjadi penyedia Barang dan/atau Jasa di Perusahaan,; b. Pasal 2 mengenai Prinsip Umum, yang menyatakan bahwa Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa ini sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip tentang pengadaan barang dan/atau jasa.<br /><br />Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s/d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia diketahui, bahwa terdapat aliran dana dari Adri Slawu selaku Marketing Representative ACT N wilayah Indonesia dan Antonius Aris Saputro selaku Direktur ACT N Singapura, kepada pejabat PT DPS (persero) dan surveyor dengan uraian sebagai berikut : <br />1. Ina Rahmawati menerima uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR melakukan penilaian Floating Dock 8.500 TLC dl Rusia dan tiket Jakarta Rusia PP, pada tanggal 16 Desember 2014. <br /><br />2. Slamet Riyadi menerima uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 1,000.00 pada saat mendampingi surveyor PT KAR pada anggal 16 Desember 2014. Dan juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016. <br /><br />3. Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari teamnya Antonius Aris Saputro, pada tanggal tanggal 16 Desember 2014. <br /><br />4. Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000.00. <br /><br />5. Penta Parawati dan Diana Rosa menerima dana dari Adri Siwu, pada bulan September 2015 sebesar Rp136.000.000,00 dengan rincian : Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000  dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa <br /><br />Tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000 dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Slawu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa sesuai dengan arahan Adri S;awu. Uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survey kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia yang diperuntukkan I Wayan Yoga sebesar USD 1,500 <br /><br />6. Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500, dan Diana Rosa sebesar USD 1,000 serta sisanya sebesar Rp1.000.000 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). <br /><br />7. Tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri S;awu ke rekenlng BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa, <br /><br />8. Tanggal 2 November 2015 terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada Adri Slawu, dalam mata uang dollar senlilai USD 75.000, yang sampai saat sekarang masih belum ada pengembalian. <br /><br />9. Terdakwa Riry Syeried Jetta menerima transfer uang dari Adri Slawu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Slawu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari  rekening atas nama Adri Slawu ke rekening BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000, dan Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Adri Slawu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000.<br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa Riry Syeried Jetta selaku Dlrektur Utama PT. DPS (persero) yang bekerjasama dengan Antonius Aris Saputro selaku Dlrektur ACTN yang berkedudukan di Singapura dalam pengadaan Floating Dock 8500 TLC eks. Rusia Produksi tahun 1973 yang dibiayai dengan menggunakan dana Penyertaan Modal Negara adalah tdak sesua dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku. Sehingga memperkaya terdakwa sendiri maupun orang Iain yaitu Antonius Arls Saputro atau korporasi yaltu A&C Trading Network, Pte, Ltd yang berkedudukan di Singapura.<br /><br />Sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara cq. PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (persero) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengadaan Floating Dock 8500 TLC pada PT Dok dan perkapalan Surabaya (persero) dan Instansi terkait lainnya Tahun 2014 s/d 2018 di Jakarta, Surabaya dan Rusia Nomor Laporan : 04/LHP/XXI/01/2019 tanggal 31 Januari 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebesar USD 4.500.000 ekuivalen Rp63.342.000.000  (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 11 Januari 2019 sebesar Rp14.076 pers USD sebagai pembayaran atas pengadaan Floating Dock 8.500 TLC oleh PT DPS (persero) kepada ACTN namun Fisik barang Floating Dock 8.500 TLC tidak dapat direalisasikan oleh ACTN, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. <br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Riry Syeried Jetta dijerat pidana penjara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal 3) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Rd1/T1m)

News Tipikor Dirut PT Dok Surabaya Dituntut 12 Thn Penjara, Dalam Perkara Korupsi Rp63 M

Koordinator Pidsus Kejarti Jatim Trimo, SH., MH : Pengembangan kasus ini kita lihat setelah tersangka “AS” disidangkan berita korupsi ....

»

Terdakwa Korupsi Rp2.5 Juta Dituntut ‘2.6’ Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEqPgZZpooQ19EovjJZB11qgFOoMX3RjNZ5mYdmFLwO2YIPQUpaU55bMp4ip-ayfnn9ZIIXl3sVbwrg0qFMig_mwFyjZ_1TmlapeOM7V-V5HyN-caRRnSAcevccOhUmj5Z2rR6oZasI4c/s1600/IMG20190917111809.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="872" data-original-width="1600" height="348" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhEqPgZZpooQ19EovjJZB11qgFOoMX3RjNZ5mYdmFLwO2YIPQUpaU55bMp4ip-ayfnn9ZIIXl3sVbwrg0qFMig_mwFyjZ_1TmlapeOM7V-V5HyN-caRRnSAcevccOhUmj5Z2rR6oZasI4c/s640/IMG20190917111809.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Uang sebesar Rp2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menghantarkan Abd. Aziz (56) warga Dusun Bringin, Desa Apa’an Kec. Pangatengan Kabupaten Sampang Jawa Timur ini masuk penjara. <br /><br />Andai saja Abd. Aziz tidak meminjamkan CV Amor Palapa miliknya ke sahabatnya sesama kontraktor di Kabupaten Sampang dan tidak menerima imbalan sebesar Rp2.5 juta itu, mungkin cerita hidupnya akan berbeda.<br /><br />Namun ibarat Peribahasa, Nasi sudah jadi bubur. Itulah yang akan dijalani terdakwa Abd. Aziz. Tak tanggung-tanggung memang, walaupun uang seharga HaPe Merek Oppo Type A71 itu sudah dikembalikannya ke kas negara melalui JPU atas saran dari beritakorupsi.co, namun tuntutan pidana dari JPU Kejari Sampang terhadap terdakwa mungkin masih tergolong ringan yaitu dengan totalnya selama 2 tahun dan 6 bulan, dengan rincian yaitu tuntutan pokok (pidana penjara) selama 1 (satu) tahun dan 6 (nenam) bulan, denda sebesar Rp50 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta dituntut pula untuk mengembalikan uang sebesar Rp2.5 juta dalam, waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan kalau terdakwa tidak membayar maka jaksa akan menyita harta bendanya, dan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan.<br /><br />“Sudah dikembalikan, uangnya saudara. Saya trauma, CV itu tidak akan saya pakai lagi,” ucap terdakwa polos saat ditemui beritakorupsi.co<br /><br />Pengembalian uang sebesar Rp2.5 juta oleh terdakwa, diakui oleh JPU. JPU mengatakan bahwa terdakwa meminjamkan bendera (CV) miliknya ke orang lain untuk mengerjakan proyek pembangunan kelas baru SMPN 2 Kabupaten Sampang dan terdakwa menerima sebesar Rp2.5 juta. Namun total kerugian negara sebesar Rp134 juta lebih.<br /><br />“Sudah dikembalikan pakai uang saudaranya,” kata JPU.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3kV1viIIZc0pHYp_NrxqAmA8vY0GSrK7IdDcXk8PuETwr4wEzAFZBOfAbhB5hoskdgeR9WwlrIewCabPNe78W4zXVgD57HlEXbOjpwUIRlIZ9TzLLR75tdcuwvdUVUaceDeNsVq8yBMc/s1600/IMG20190917111754.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="712" data-original-width="1600" height="284" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3kV1viIIZc0pHYp_NrxqAmA8vY0GSrK7IdDcXk8PuETwr4wEzAFZBOfAbhB5hoskdgeR9WwlrIewCabPNe78W4zXVgD57HlEXbOjpwUIRlIZ9TzLLR75tdcuwvdUVUaceDeNsVq8yBMc/s640/IMG20190917111754.jpg" width="640" /></a></div> Dalam kasus ini tidak hanya menyeret terdakwa Abd. Aziz, melainkan ada beberapa orang lagi yang saat ini juga sedang menjalani sidang perdana dengan pembacaan surat dakwaan oleh JPU, diantaranya terdakwa Mastur Kiranda (yang pinjam bendara terdakwa Abd. Aziz), Noriman (yang membeli bendara terdakwa Abd. Aziz dari Mastur Kiranda), Didik Hariyanto Direktur CV Bina Consultan (yang mengerjakan pekerjaan) dan Sofiyan (pengawas/perencana).<br /><br />Dan dua orang lainnya masih berstatus tersangka yaitu PPK M. Jupri Riyadi (yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang pada saat proyek menjabat selaku Kepala Bidang) dan tersangka PPTK  Akhrojiun.<br /><br />Sementara, surat tuntutan itu dibacakan oleh JPU Edi Sutomo dan Moch. Hasan dari Kejari Sampang diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo pada Selasa, 24 September 2019 dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris, sementara terdakwa didampingi Tim Penasehat Hukumnya Yuliana dkk dari LBH YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia).<br /><br />Dalam surat tuntutannya  JPU menyatakan, bahwa terdakwa Abd.Aziz selaku Direktur CV.Amor Palapa yang beralamat di Ds. Apa'an, Kec. Pangarengan, Kab. Sampang Madura Jawa Timur bersama-sama dengan Mastur Kiranda dan Noriman (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitsing), antara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 atau setidak tidaknya dalam suatu waktu tahun 2016 bertempat di Sekolah SMPN 2 Ketapang Desa Ketapang Barat Kec.Ketapang Kab.Sampang Madura Jawa Timur, atau setidak tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : <br /><br />Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang mendapat anggaran Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana DPA Nomor : 1.01.1.01.01.16.03.5.2 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang. <br /><br />Setelah Dokumen Penganggaran Dinas Pendidikan Kab. Sampang di sahkan oleh Tim Anggaran dengan persetujuan DPRD Kab. Sampang, kemudian semua kegiatan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui website LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Kab. Sampang. <br /><br />Selanjutnya dengan adanya penayangan RUP, semua penyedia jasa konsultan di Kab. Sampang mengetahui tentang adanya kegiatan perencanaan dan pengawasan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang. Kemudian dari penayangan itu, penyedia jasa konsultan memasukkan profil company (perkenalan) melalui Bagian Sekretariat Dinas Pendidikan Kab. Sampang, kemudian oleh sekretariat akan di Disposisikan ke bidang kebijakan dan pembiayaan Disdik Kab. Sampang, <br /><br />Sehingga PPTK Akh. Raji'un (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) profil yang masuk dari masing-masing penyedia jasa konsultan di inventarisir. Setelah diinventarisir kemudian PPK M. Jupri Riyadi, S.Pd, SH, MMPd (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) membuat surat kepada pejabat pengadaan yaitu Sri Warsono, ST.Msi untuk diadakan pengadaan langsung pada perencanaan dan pengawasan kegiatan RKB SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang TA 2016 terhadap CV Bina Consultan. <br /><br />Bahwa atas dasar surat dari PPK, kemudian Pejabat Pengadaan mengundang Direktur CV Bina Consultan yakni Didik Hariyanto (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) untuk memasukkan pra kualifikasi dengan melampirkan dokumen-dokumen kelengkapannya antara lain : SUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konsultansi; NPWP Perusahaan; Laporan Pajak; TDP (Tanda Daftar Perusahaan); Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi; SBU (Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan).<br /><br />Setelah memenuhi pra kualifikasi, kemudian dilakukan penawaran harga terhadap perencanaan dan pengawasan untuk selanjutnya Pejabat Pengadaan melaksanakan evaluasi harga (saat itu penawaran CV Bina Consultan memenuhi syarat penawaran dimana harga tersebut msih dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS). <br /><br />Selanjutnya Pejabat Pengadaan mengundang kembali CV Bina Consultan untuk dilakukan negosiasi harga. Setelah tahap negosiasi selesai, kemudian Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung pada pekerjaan perencanaan dan pengawasan. <br /><br />Kemudian pejabat pengadaan membuat surat penetapan CV Bina Consultan sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan yang ditujukan kepada PPK dalam hal ini CV CV Bina Consultan dengan direktur Didik Hariyanto (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan sebagaimana kontrak Perencanaan Nomor : 425/01l6.03.PRC.SMPN/KONTRAK/lV/434.101/2016 Tanggal 27 April 2016 dan Pengawasan Nomer : 425/ 16.03/02.pwsviil 16.03/“1/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWB1w5U_5tXGYSOYmZL4Y8swDxRsCrCTHaR7Te1vNhUhLyIWK7QQeGze3BfGgjVNNXU32xNYE385u6aW6c5tz63grzkOqW0zsLLsrfFFmpeHeSZEvwuAPsck967d0UBSsXeJ00nadWkv8/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWB1w5U_5tXGYSOYmZL4Y8swDxRsCrCTHaR7Te1vNhUhLyIWK7QQeGze3BfGgjVNNXU32xNYE385u6aW6c5tz63grzkOqW0zsLLsrfFFmpeHeSZEvwuAPsck967d0UBSsXeJ00nadWkv8/s640/2.png" width="640" /></a></div> Bahwa setelah RKA (rencana kegiatan anggaran) Dinas Pendidikan Kab. Sampang disahkan semua kegiatan tersebut yang dituangkan dalam RUP (rencana Umum Pengadaan), selanjutnya dengan adanya RUP, semua rekanan yang ada di Kab. Sampang, mengetahui tentang adanya kegiatan pengadaan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang baik fisik maupun non ftsik, selanjutnya CV Amor Palapa memasukkan Proposal/Proflle company melalui bagian sekretariat, kemudian didisposisi kebagian sarana dan prasana Dinas Pendidikan. Kemudian oleh PPTK  Akhroji’un (tersangka dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) di invetarisir.<br /><br />Dan setelah beberapa waktu kemudian, PPK yakni M. Jupri Riyadi. S.Pd, SH, MMPd (tersangka dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) menyurati Pejabat Pengadaan Sri Warsono untuk dilakukan pengadaan Langsung (PL) atas semua proposal yang masuk (dimana yang tertera pada halaman 27 pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 1425/16.03/KONTRAK/434.lOl/VIIU2016 Tanggal 25 Agustus 2016 tentang Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016, CV Amor Palapa di mana tyerdakwa Abd. Aziz adalg sebagai Direktur, ditunjuk dan memenuhi syarat sebagai penyedia barang dan jasa dalam Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016, karena sudah melewati tahapan evaluasi kualifikasi dan penawaran harga. <br /><br />Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 425 / 16.03/65/ SPMK / 434 . lOl/VIII/ 2016 tanggal 25 Agustus 2016 dalam Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016 dimana ketentuan pengerjaan selama 100 (Seratus) hari Kalender dengan spesifikasi teknis sebagai berikut: <br /><br />Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang tersebut tidak dikerjakan oleh terdakwa ABDAZIS selaku Direktur CV AMOR PALAPA, melainkan dalam pelaksanaan proses tahapan Pengadaan Langsung (PL) perusahaan CV. AMOR PALAPA dipinjam oleh saksi Mastur Kiranda (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitising) yang mana saksi Mastur Kiranda memberikan Fee kepada Terdakwa selaku Direktur CV. AMOR PALAPA sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar dapat mengerjakan Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016 namun kemudian oleh saksi Mastur Kiranda peketjaan tersebut dijual/dialihkan kepada Noriman (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitising) sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). <br /><br />Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Ketapang Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang Kab. Sampang , Pelaksana pekerjaan tidak sah/tidak sesuai dengan kontrak dikarenakan, Saksi Noriman tidak memegang atau tidak beracuan pada RAB yang sudah ada dan telah di sepakati oleh kedua belah pihak yaitu Pihak PPK yakni Saksi M.JUPRI RIYADI.S.Pd, SH, M.MPd dan terdakwa ABD AZIS selaku Direktur CV AMOR PALAPA, sehingga dapat dipastikan kualitas bangunan tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam kontrak. <br /><br />Bahwa Pembayaran Pekerjaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang tersebut dinyatakan 100% dengan rincian sebagai berikut: <br /><br />Pembayaran Tahap I senilai 45 % yakni sebesar Rp60.660.000 sebagaimana Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00599/SPM-LS/1.01.01/l1/2016, Tanggal 08 Nopember 2016 perihal pembayaran Termyn I Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang; <br /><br />Pembayaran Tahap II senilai 50 % yakni sebesar Rp67.400.000 sebagaimana Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00832/SPM-LS/l.01.01/12/2016, Tanggal 06 Desember 2016 perihal pembayaran Termyn II Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2  Ketapang Kab. Sampang. <br /><br />Pembayaran Tahap III senilai 5 % yakni sebesar Rp. 6.740.000 Surat Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00833/SPM-LS/l.Ol.01/l2/2016, Tanggal 06 Desember 20l6 perihal pembayaran Termyn lll Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8ZtQy00bmiBROcOEpMftc3ALF6CB0GMeR976yqXSMJv9cl_hkIQYN_Lf4VNqY3HnjJn0uWTWRVbO6aYNgaDFpG8uqps5VBR2hISucaigijYyMctmm6df6RUFmzTcXZCzL_lLUBlTqSgs/s1600/IMG20190917111801.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="807" data-original-width="1600" height="322" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8ZtQy00bmiBROcOEpMftc3ALF6CB0GMeR976yqXSMJv9cl_hkIQYN_Lf4VNqY3HnjJn0uWTWRVbO6aYNgaDFpG8uqps5VBR2hISucaigijYyMctmm6df6RUFmzTcXZCzL_lLUBlTqSgs/s640/IMG20190917111801.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa proses Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab Sampang tersebut, oleh terdakwa ABD AZlS selaku Direktur CV AMOR PALAPA tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) (Penyedia barang dan jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedian barang ataujasa specialist) dan Ayat (4) (Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 3 penyedia barang atau jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak) Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. <br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kontruksi H. Ahmad Musyafak setelah melakukan cek fisik bangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab Sampang tersebut Roboh, disebabkan karena pekerjaan bagian-bagian fisik, seperti pegerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan atap, pekerjaan Kusen pintu dan jendela tidak dikerjakan secara benar serta tidak sesuai dengan RAB, sehingga menyebabkan adanya perubahan bentuk dari fisik bangunan (rusak) yang akhirnya bangunan tersebut roboh, terjadi kegagalan kontruksi yang mengakibatkan bangunan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal yaitu penambahan ruang kelas baru SMPN 2 Kec. Ketapang Sampang.<br /><br />Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang No. X.O43/63/434.100/2018 tanggal 28 September 2018 diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp l34.800.000 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Bahwa meskipun hasil pemeriksaan fisik bangunan tersebut terpasang sebesar Rp29.592.130,420 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh koma empat ratus dua puluh rupiah) tetap dinilai sebagai total loss, karena fisik bangunan terjadi kegagalan kontruksi sehingga bangunan tersebut tidak bisa dimanfaatkan, sehingga terjadi Kerugian Negara sebesar Rp134. 800. 000 (Seratus tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah). <br /><br />Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abd. Aziz selaku Direktur CV. Amor Palapa bersama-sama dengan Mastur Kiranda dan Noriman (tersangka dalam berkas perkara terpisah/splitsing) tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rpl34.800.000 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). <br /><br />Bahwa terdakwa Abd. Aziz selaku Direktur CV Amor Palapa menyalahgunakan kewenangannya meminjamkan perusahaan terdakwa kepada Mastur Kiranda dan mendapat Fee sebesar Rp2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari  Mastur Kiranda, kemudian oleh Mastur Kiranda dijual kepada Pelaksana yang tidak sah yakni Noriman (tersangka dalam berkas perkara Terpisah/Splitising) sebesar Rp25.000.000 (dua Puluh lima juta Rupiah).<br /><br />Bahwa pada pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Ketapang Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang Kab. Sampang, pelaksana tidak sah karena Noriman tidak memegang atau tidak beracuan pada RAB yang sudah ada didalam kontrak yang sudah di sepakati oleh kedua belah pihak yaitu PPK M. Jupri Riyadi dan terdakwa Abd. Aziz selaku Direktur CV Amor Palapa, sehingga dapat dipastikan kualitas bangunan tidak akan sesuai dengan RAB yang ada dalam kontrak. <br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kontruksi H. Ahmad Musyafak, setelah melakukan cek fisik bangunan Ruang Kelas Baru tersebut yang roboh karena pekerjann bagian-bagian fisik  seperti pegerjaan beton, peketjaan pasangan, pekerjaan atap, pekerjaan kusen pintu dan jendela  tidak dikerjakan secara benar dan sesuai RAB, sehingga menyebabkan adanya perubahan bentuk dari fisik bangunan (rusak) yang akhirnya bangunan tersebut roboh, terjadi kegagalan kontruksi yang mengakibatkan bangunan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal yaitu penambahan ruang kelas baru pada SMPN 2 Kec. Ketapang Sampang. <br /><br />Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang No. X.O43/63/434.lOO/20l8 tanggal 28 September 2018 diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp. 134.800.000,(Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). <br /><br />Meskipun hasil pemeriksaan fisik bangunan tersebut terpasang senilai Rp295921305120 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh koma empat ratus dua puluh rupiah) tetap dinilai sebagai total loss, karena fisik bangunan terjadi kegagalan kontruksi sehingga bangunan tersebut tidak bisa dimanfaatkan, sehingga terjadi Kerugian Negara sebesar Rp134.800. 000,(Seratus tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah). <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh66b33vdCBXKmUoNywXuOqva5QzvHy5Lw24rmV5a2i4M7Tyu0o39nilmKECiJrk0HPmehHSHaz5N-ZA168CZATPEqSqSR9Nl2VUdmzMh_7ak8MOCAqoGSRRouGOypeM8GTi1VKfCwHe2E/s1600/IMG_20190924_135948.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="632" data-original-width="720" height="560" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh66b33vdCBXKmUoNywXuOqva5QzvHy5Lw24rmV5a2i4M7Tyu0o39nilmKECiJrk0HPmehHSHaz5N-ZA168CZATPEqSqSR9Nl2VUdmzMh_7ak8MOCAqoGSRRouGOypeM8GTi1VKfCwHe2E/s640/IMG_20190924_135948.jpg" width="640" /></a></div> Bahwa akibat perbuatan terdakwa Abd. Aziz selaku Direktur CV Amor Palapa bersama-sama dengan Mastur Kiranda dan Saksi Noriman telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rpl34.800.000 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. <br /><br />Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 Th.1999 sebagaimana telah telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. <br /><br />“Menuntut : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :  Menyalakan Terdakwa Abd. Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “secara bersama-sama“ sebagaimana dalam dakwaan subsidair di atas ; Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa Abd. Aziz dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membaya denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; Menjatuhkan hukuman untuk membayar uang pengganti kepada terdardakwa sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan,” kata JPU di akhir surat tuntutannya.<br /><br />Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatak terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan pada sidang yang akan berlangsung pekan depan. (Jen/Rd1)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Rp2.5 Juta Dituntut ‘2.6’ Tahun Penjara

berita korupsi .co - Uang sebesar Rp2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menghantarkan Abd. Aziz (56) warga Dusun Bringin, Desa Ap...

»

Pejabat PDAM Surabaya Terdakwa Pemerasan Rp1 M Divonis 5 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_2m8fv3lJG3_cv38KMSI41xuiL_VbjwPj826-X3fgOhOHf6Ss_JCaQHQaCfFRATcGqKsK8b-D35vEJ-AVpEqm7TlTnwm6Xse2IBDzWWYyrwaX6Ca7R86d2Wi9O03dz2g8gr8I9y6v7TI/s1600/IMG20190910130626.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="478" height="488" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_2m8fv3lJG3_cv38KMSI41xuiL_VbjwPj826-X3fgOhOHf6Ss_JCaQHQaCfFRATcGqKsK8b-D35vEJ-AVpEqm7TlTnwm6Xse2IBDzWWYyrwaX6Ca7R86d2Wi9O03dz2g8gr8I9y6v7TI/s640/IMG20190910130626.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>Penasehat Hukum Terdakwa, Suryotomo : Pertimbangan Majelis Hakim mengatakan ada pihak lain tapi terputus, dan tidak menjelakan siapa pihak lain itu</b></span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Retno Tri Utomo adalah salah seorang pejabat di PDAM (Perusahaan Daerah  Air Minum) milik Pemkot Surabaya yang menjabat selaku Plt (Pelaksana Tugas) Manager Pemeliharaan Jaringan Pipa Distribusi sekaligus sebagai Pimpinan Proyek (Pimpro) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017 dengan sekaligus ebagat terdakwa kasus Korupsi pemerasan kepada Candra Arianto, Direktur Utama PT. Cipta Wisesa Bersama (Dirut PT CWB) tahun 2017 sebesar Rp1 miliyar dan akhirnya divonis pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 (enam) bulan kurungan.<br /> <br /> Hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Retno Tri Utomo yang didampingi tim Penasehat Hukumnya Suryotomo dkk, dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Hisbullah Idris dengan dibantu 2 (dau) Hakim anggota (Ad Hock) yakni Dr. Andriano dan Samhadi serta Panitra Pengganti (PP) Aris Andriana di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda Sidoarjo yang dihadiri Tim JPU T.W. Ebrianti Raisi dan Dano dari Kejagung RI, pada Selasa, 24 September 2019<br /> <br /> Dalam dakwaan dan tuntutan JPU maupun putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo yang dituduh melakukan pemerasan dengan cara mengintimidasi Candra Arianto selaku Dirut PT CWB pada tahun 2017 agar memberikan uang sebesar Rp1 miliyar pada saat PT CWB mengerjakan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tahun 2017 lalu, namun yang sudah diterima terdakwa sebesar Rp900 juta yang ditransfer Dirut PT CWB sebanyak 9 kali sejak Agustus 2018 hingga Juni 2018, dan perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 241 KUHPidana.<br /> <br /> <i>Pasal 12 berbunyi :  Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):</i><br /> <i><br /></i> <i>huruf e berbunyi :  pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;</i><br /> <br /> Sementara menurut Suryotomo atas pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim dianggap tidak menjelaskan secara lengkap terkait pihak lain yang disebutkan. Hal itu disampaikan Suryotomo melalui telepon kepada beritakorupsi.co<br /> <br /> “Dalam pertimbangan Majelis Hakim disebutkan ada pihak lain tapi terputus, dan tidak menjelakan siapa pihak lain itu. Terdakwa divonis 5 tahun penjara, denda dua ratus juta rupiah (Rp200 juta) subsidair enam (6) bulan kurungan, yang terbukti Pasal 12 huruf 2, Kita masing pikir-pikir,” kata Suryotomo. <br /> <br /> Sementara JPU Dani saat menghubungi beritakorupsi.co mengatakan, bahwa terdakwa terbukti Pasal 12 huruf e dan divonis 5 tahun penjara. Namun saat mau ditanya lebih lanjut, JPU Dani sudah mematikan teleponnya.<br /> <br /> “Terbukti Pasal 12 huruf e, divonis 5 tahun penjara,” kata JPU Dani.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyqB_Dyayc9fxRhUxpQny_G1S3WvPQqiP-23Q9tOmcOoSbNTdcxjMoKS0w2zj-YE8HXIZxpFQ3iivnwBSSNeaaefmsyuSQnT_m6dAE3PVgiBsGmygitRUqejT_ROGbTiWXArdg1poSrDo/s1600/IMG20190910125739.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyqB_Dyayc9fxRhUxpQny_G1S3WvPQqiP-23Q9tOmcOoSbNTdcxjMoKS0w2zj-YE8HXIZxpFQ3iivnwBSSNeaaefmsyuSQnT_m6dAE3PVgiBsGmygitRUqejT_ROGbTiWXArdg1poSrDo/s640/IMG20190910125739.jpg" width="640" /></a></div> Dalam kasus ini ada yang menggelitik. Sebab terdakwa dituduh melakukan pemerasan dengan cara mengintimidasi si Candra Arianto selaku Dirut PT. Cipta Wisesa Bersama agar memberikan uang satu miliyar rupiah pada saat pelaksanaan pekerjaan proyek milik PDAM Surabaya pada tahun 2017.<br /> <br /> Namun anehnya, bila dikatakan bahwa terdakwa melakukan pemerasan dengan cara mengintimidasi si Candra Arianto, mengapa si Candra baru melaporkan kasus ini pada tahun 2018 setelah mentransfer uang sebanyak 9 (sembilan) kali sejak Agustus 2017 hingga Juni 2018 yang jumlahnya sebesar Rp900 juta ? Mengapa si Candra tidak langsung melaporkannya pada saat pertama kalinya mentransfer uang terhadap terdakwa Retno Tri Utomo?<br /> <br /> Pada hal, pekerjaan proyek itu sudah selesai dikerjakan si Candra pada akhir Desember 2017, namun masih mentransfer uang hingga Juni 2018. Selain itu, pada tahun 2018, si PT CWB milik si Candra masih mendapatkan 5 proyek milik PDAM Surabaya, dan dari 5 proyek tersebut ada yang diputus kontrak dan adapula yang masalah lain. <br /> <br /> Dan menurut terdakwa yang disampaikan langsung kepada beritakorupsi.co beberapa saat lalu seusai persidangan, bahwa dirinya pernah ditawari duit oleh si Candra namun terdakwa tidak menerimanya.<br /> <br /> Lalu apakah ada kaitannya penolakan terdakwa atas tawaran si Candra sehingga si Candra melaporkannya ke Kejagung RI dan bukan ke Aparat penegak hukum di Jawa Timur?<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, bahwa JPU tak dapat membuktikan dalam persidangan, bagaimana cara terdakwa melakukan pemerasan dengan cara mengancam dan mengintimidasi si Candra Arianto selaku Dirut PT. CWB ?<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Terdakwa Retno Tri Utomo selaku Plt (Pelaksana tugas) Manajer Pemeliharaan Jaringan pipa Distribusi yang juga sebagai Pimpinan Pproyek (Pimpro) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya melakukan perbuatan  secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa Candra Arianto yang selaku  Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama selaku pemenang lelang sekaligus pelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya - Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur untuk memberikan uang sebesar Rp1 miliyar, dan kalau tidak memberikan maka terdakwa akan memperlambat pekerjaan yang dilaksanakan oleh Direktur Utama (Dirut) PT. Cipta Wisesa Bersama Candra Arianto. Perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /> <br /> Bermula pada tahun 2017 lalu, saat PDAM Surya Sembada Kota Suraaya mengadakan  lelang pekerjaan Proyek Pembangunan Jaringan Pipa DN-300 dan DN-200 di Jalan Rungkut Madya hingga Jalan Kenjeran (MERR) sisi Timur dengan nilai anggaran sebesar Rp27.162.729.050 (dua puluh tujuh milyar seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), dimana dari hasil lelang tersebut, PT. Wisesa Cipta Bersama (PT WCB) dietapkan sebagai Pemenang lelang berdasarkan Surat PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor : 047lSPPBJNIl/PDAM72017 tanggal 26 Juli 2017 Perihal Penunjukan PT WCB sebagai Penyedia Barang/Jasa dan Kontrak Pengadaan Jasa Nomor : BAP/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 antara PDAM dengan PT. CWB<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHyBqhwFdFOo1ix-ctQdwDuoBdZSorWuPi7nvtUTI0JHjeGRpQyd2mpnXDvaYXW9rYWyYEOdCOBigHiUQTSw5GJHQi2T8ETCjvG1Hyif8_WoZwBDinYBtY2z078SqPqwSA3vHszZmv_BI/s1600/terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHyBqhwFdFOo1ix-ctQdwDuoBdZSorWuPi7nvtUTI0JHjeGRpQyd2mpnXDvaYXW9rYWyYEOdCOBigHiUQTSw5GJHQi2T8ETCjvG1Hyif8_WoZwBDinYBtY2z078SqPqwSA3vHszZmv_BI/s640/terdakwa.jpg" width="640" /></a></div> Kemudian pada tanggal 29 Juli 2017, terdakwa mengundang Candra Arianto untuk bertemu di Gerai J.CO Delta Plaza Jl. Pemuda Surabaya dengan maksud, bahwa terdakwa akan menawarkan matrial yang diperlukan oleh Candra Arianto dalam proyek dengan harga murah.<br /> <br /> “Dalam pertemuan antara terdakwa dengan Candra Arianto, tetnyata tidak membahas masalah material, melainkan terdakwa justru meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan jika tidak memberikan uang, terdakwa  mengancam akan menghambat pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Candra Arianto,” kata JPU dalam surat dakwaannya<br /> <br /> Setelah pertemuan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017 dilakukan penandatangan kontrak antara PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang diwakili oleh terdakwa Retno Tri Utomo selaku Pemimpin Proyek atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Candra Arianto selaku Direktur Utama PT Cipta Wisesa Utomo dengan Kontrak Nomor BA.P/320/PDAM/2017 tanggal 09 Agustus 2017 di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya.<br /> <br /> Setelah penandatangan Kontrak tersebut, pada tanggal 11 Agustus 2017 terdakwa kembali mengundang Candra Arianto untuk menemui terdakwa di Kantor PDAM Surya Sembada Kota Surabaya di Jalan Mayjen Prof. DR. Moestopo Nomor 2 Kota Surabaya.<br /> <br /> “Dalam pertemuan tersebut, terdakwa kembali meminta uang sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada Candra Arianto dengan alasan untuk pengamanan di Kepolisian dan Kejaksaan,” ujar JPU<br /> <br /> Setelah sekian waktu Candra Arianto belum juga memenuhi permintaan terdakwa, sehingga terdakwa kembali memanggil Candra Arianto untuk menemuinya di Kantor PDAM Surabaya.  Dalam pertemuan tersebut, terdakwa meminta Candra Arianto untuk menandatangani kwitansi bermaterai dengan maksud seolah-olah Candra Arianto  memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan harus dibayar pada saat uang proyek cair.<br /> <br /> Namun Candra Arianto menolak permimaan terdakwa, sehingga terdakwa marah dan merobek kwintasi bermaterai tersebut lalu melemparkannya ke arah Candra Arianto serta menyampaikan ancaman, jika tahun depan PT Cipta Wisesa Utomo tidak boleh Iagi ikut lelang pekerjaan di PDAM, dan PT Cipta Wisesa Utomo akan di black list.<br /> <br /> “Karena Candra Arianto tidak juga memberikan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa, kemudian dengan kewenangannya selaku PPK Pembangunan Janringan Pipa Primer dan Sekunder milik PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, terdakwa mengeluarkan Surat Peringatan I kepada PT Cipta Wisesa Utomo Nomor : 65.1/PJPPS/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Surat Peringatan II Nomor : 88/PJPPSIX/2017 tanggal 26 Oktober 2017,” ungkap JPU<br /> <br /> Selain memberikan Surat Peringatan, terdakwa juga mengintimidasi pekerjaan yang   dilakukan oleh PT. Saburnaya yang merupakan grup perusahaan PT Cipta Wisesa Utomo dengan melakukan tindakan menerbiitkan ; a. Surat Peringatan I Nomor : 89/PJPPSNIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018,; b. Surat Peringatan lINomor : 94/PJPPS/lX/2018 tanggal 03 September 2018,; c. Berita dalam Harian Jawa Pos tanggal 4 September 2018 berjudul “Molor Terus, Kontraktor Kena SP II PDAM Kecewa Proyek Tak Kunjung Selesai"<br /> <br /> Atas ancaman-ancaman dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengeluarkan Surat Peringatan tersebut baik kepada PT Cipta Wisesa Utomo maupun kepada PT Saburnaya, Candra Arianto merasa tidak nyaman dan mengalami tenekan secara psikologis, sehingga kemudian Candra Arianto  menyampaikan hal yang dialaminya kepada Suwartini selaku Kepala Bagian Keuangan PT Cipta Wisesa Utomo yang juga merupakan Ibu kandung Candra Arianto, dan meminta untuk mengeluarkan kas perusahaan guna diberikan kepada terdakwa.<br /> <br /> Candra Arianto (Dirut PT. Wisesa Cipta Bersama) bersama Ibu dan adiknya<br /> Kemuidan secara berturut-turut, Suwartini melalui staf bagian keuangan PT Cipta Wisesa Utomo melakukan penyetoran sebanyak 8 (delapan) kali ke rekening Bank Mandiri yang telah ditentukan oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut <br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxm7E0Li5IdSnuxlZPZV9eseaGhtDyg9RErvyQUnsETM_QQ-McU8WAwX4Ss8kVslcIWTtFS_4YUGtTLy3v_tbn-0E6BmxNDd9LsHFTWJle5-VFgKePmMbUtv2gArpqXlJX-h1Z8mwJwM0/s1600/Cndra.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxm7E0Li5IdSnuxlZPZV9eseaGhtDyg9RErvyQUnsETM_QQ-McU8WAwX4Ss8kVslcIWTtFS_4YUGtTLy3v_tbn-0E6BmxNDd9LsHFTWJle5-VFgKePmMbUtv2gArpqXlJX-h1Z8mwJwM0/s640/Cndra.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Candra Arianto, Dirut PT. Wisesa Cipta Bersama (kiri)</td></tr> </tbody></table> No. Tanggal         -  No. rek                   -  Atas nama           -  Penyetor/PT.CWB    -  Setoran (Rp)<br /> 1. 18 Sep 2017   -  142 0015833220  -  Chandra Agus Adie   -  Aida Fariskhi               100 juta<br /> 2.  7 Des 2017    -  1420015833220   -  Chandra Agus Adie   -  Aida Friskhi                 150 juta<br /> 3. 29 Des 2017   -  9000040230782   -  Winda Oktaniasari     -  Anef Ar Rachman        150 juta<br /> 4.  9 Jan 2018      - 9000040230782   -  Winda Oktaniasari     -  Arief Ar Rachman        150 juta<br /> 5. 21 Mar 2018   - 1420015833220   -  Chandra Agus Adie    -  Aida Fariki                  100 juta<br /> 6. 21 Mar 2018   - 1420015833220   -  Chandra Agus Adie    -  Dodi Kirawan                50 juta<br /> 7. 21 Mar 2018   - 1420015833220   -  Chandra Agus Adie    -  Dodi Kirawan                50 juta<br /> 8. 29 Jun 2018    - 1420015833220   -  Chandra Agus Adie    -  Irkham Efendi               100 juta<br />                                                                                                           <span style="color: red;">  Total sebesar Rp900 juta</span><br /> <br /> Pada tanggal 19 Juni 2017, terdakwa Retni Tri Utomo mendapatkan rekening atas nama Chandra Agus Adie, dan kemudian terdakwa mengajak Chandra Agus Adie sebagai rekanan Mekanikal Elektrikal di PADAM yang sudah dikenal oleh terdakwa sebelumnya untuk membuka rekening di Bank mandiri Cabang PDAM Surabaya demgan Nomor rekening  1420015833220 3135 dengan setoran awal sebesar Rp500 ribu. Dan buku tabungan serta kartu ATMnya diminta oleh terdakwa untuk selanjutnya menerima transferan uang dari Candra Arianto<br /> <br /> Kemudian terdakwa mendapatkan rekening Bank Mandiri atas nama Winda Oktaniasari yang sudah dikenal oleh terdakwa, karena anak terdakwa diasuh Ibu kandung Winda Oktaniasari. Dan pada bulan Desember 2017, terdakwa mandatangi rumah Winda Oktaniasari di Ketintang 2 Nomor 48 RT 003 RW 001 Kelurahan Wonokromo Surabaya dan meminjam buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor rekening 9000040230782 besertaa ATMnya yang tidak dipergunakan lagi oleh Winda Oktaniasari untuk selanjutnya dipergunakan terdakwa menerima transferan uang dari Candra Arianto.<br /> <br /> Tindakan terdakwa melakukan intimidasi terhadap Candra Arianto dalam beberapa kali pertemuan, melalui komunikasi telepon dan Whatsapp serta menerbitkan Surat Peringatan I dan II kepada PT Cipta Wisesa Utomo dan PT Saburnaya, tidak berdasarkan syarat pemberian Surat Peringatan I dan II sebagaimana Peratumn Meneri Pekerjaan Umum Nomor : 06/PRT/M/2008  tanggaI 27 Juni 2008 diatur pada humf E : Pengawasan tehadap pelaksanaan Fisik Kontruksi di dalam angka 2 haruf I dan berdasarkan fakta di lapangan, jarak waktu dan hasil progress realisasi masih diatas dari jadwal rencana, sehingga masih wajar dan pekerjaan dari yang dulaksanakan sudah sesuai dengan kontrak dan sampai sekarang sudah bisa digunakan oleh PDAM Kota Surabaya sesuai keterangan Anton Cristiyan sebagai Staf Teknis CV Azzahra selaku Konsultan Pengawas.<br /> <br /> Peketjaan Pembangunan Jaringan Pipe DN300 dan DN200 di Jalan Rungkut Madya -  Jalan Kenjeran (MERR sisi Timur) tahun 2017 yang dikerjakan oleh PT Cipta Wisesa Utomo,  sehingga belum layak diberikan SP I dan SP II. Hal mana semata-mata hanya merupakan cara  terdakwa untuk menekan Candra Arianto agar merasa takut dan terpaksa bersedia memberikan sejumlah uang sesuai yang diminta  oleh terdakwa.<br /> <br /> Menurut JPU, perbuatan terdakwa Retno Tri Utomo bertentangan dengan kewajibannya selaku PPK sebagaimana diatur dalam Etika Pengadaan yang berlaku di PDAM Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM Surya Sembada Kota Surabaya tanggal 10 Februari 2017 pada Pasal 6 humf 'h' yang menyebutkan, “Ttdak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/Jasa.<br /> <br /> Akibatnya, JPU menjerat terdakwa Retno Tri Utomo sebagaiman diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 241 KUHPidana. (Jen/Rd1/T1m)

News Tipikor Pejabat PDAM Surabaya Terdakwa Pemerasan Rp1 M Divonis 5 Thn Penjara

Penasehat Hukum Terdakwa, Suryotomo : Pertimbangan Majelis Hakim mengatakan ada pihak lain tapi terputus, dan tidak menjelakan siapa pihak...

»

“Jalan Kelam” Pemberantasan Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh57-LeWYyiYhyphenhyphentoiRBC0-g3t0yFnleOa8fo8IphayZE2Wnm1hxRoy5M6JyOC41k0eMl7ugwepSeg8s2zA1rNdeNYqIYlXf6T7Izw0GDZ1SD4S04CAk3FpsYu2jLwQMvrnTDJ3dTAbsGi8/s1600/mail.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="1600" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh57-LeWYyiYhyphenhyphentoiRBC0-g3t0yFnleOa8fo8IphayZE2Wnm1hxRoy5M6JyOC41k0eMl7ugwepSeg8s2zA1rNdeNYqIYlXf6T7Izw0GDZ1SD4S04CAk3FpsYu2jLwQMvrnTDJ3dTAbsGi8/s640/mail.png" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;">#Catatan Indonesia Corruption Watch Pengesahan Revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002#</span><br /> <br /> <br /> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Pemberantasan korupsi kian terancam. Pada pekan lalu DPR bersama dengan pemerintah telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal yang pasti, keseluruhan poin dalam UU tersebut akan melemahkan KPK dan menjadi titik mundur pemberantasan korupsi di Indonesia. <br /><br />Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) revisi UU KPK bukan barang baru. Sejak 2010 lalu,  DPR dan pemerintah saling bergantian mengusulkan perubahan, mulai dari pembentukan Dewan Pengawas, pembatasan kerugian negara yang bisa diusut KPK, eksistensi waktu kelembagaan, kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sampai pada pengaturan penyadapan. Narasi penguatan yang selama ini disebutkan oleh DPR ataupun pemerintah hanya sekadar halusinasi belaka. <br /><br /><b>Berikut poin-poin krusial dalam revisi UU KPK yang dikhawatirkan memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi, diantaranya ; </b><br /><b>1. KPK Tidak Lagi Lembaga Negara Independen </b><br />Pasal 1 ayat (3), Pasal 3 UU KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini. <br /><br />Penjelasan: Aturan ini bertabrakan dengan empat putusan Mahkamah Konstitusi sekaligus, yakni tahun 2006, 2007, 2010, dan 2011. Pada putusan tersebut menegaskan bahwa KPK bukan bagian dari eksekutif, melainkan lembaga negara independen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU KPK sebelumnya. <br /><br /><b>2. Pembentukan Dewan Pengawas </b><br />Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37 A UU KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas a) Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a; <br /><br />Penjelasan: Konsep lembaga negara independen pada dasarnya tidak mengenal kelembagaan pengawas, namun yang dijadikan fokus adalah membangun sistem pengawasan. Jadi, secara konsep teori logika DPR dan pemerintah keliru. KPK sendiri selama ini telah diawasi oleh publik, dalam hal keuangan mekanisme audit dari Badan Pemeriksa Keuangan, kinerja melalui DPR dengan forum Rapat Dengar Pendapat, dan lembaga anti rasuah itu secara berkala melaporkan kinerja kepada Presiden. Khusus langkah penindakan, KPK bertanggung jawab pada institusi kekuasaan kehakiman.<br /><br /><b>3. Kewenangan Berlebih Dewan Pengawas </b><br />Pasal 37 B ayat (1) huruf b: Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; <br /><br />Penjelasan: Kewenangan pro justicia seperti itu semestinya tidak diberikan pada organ khusus yang semestinya bekerja pada tataran pengawasan administratif. Sekalipun Dewan Pengawas tidak dibutuhkan KPK saat ini, namun dengan kewenangan besar seperti itu terlihat pembentuk UU tidak memahami bahwa dalam regulasi KUHAP hanya institusi Pengadilan yang berwenang mengeluarkan izin. Sedangkan Dewan Pengawas sendiri bukan bagian dari penegak hukum. <br /><br /><b>4. Dewan Pengawas Campur Tangan Eksekutif </b><br />Pasal 37 E ayat (1): Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia; <br /><br />Penjelasan: Pengangkatan Dewan Pengawas yang dilakukan oleh Presiden dikhawatirkan melunturkan sikap independensi penegakan hukum di KPK. Sebab, kewenangan yang diperoleh oleh Dewan Pengawas amat besar, hingga pada izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. <br /><br /><b>5. KPK Tidak Bisa Membuka Kantor Perwakilan </b><br />Pasal 19 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia; <br /><br />Penjelasan: Pasal ini jelas menghilangkan kewenangan KPK untuk membuka kantor perwakilan di daerah provinsi sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (2) UU KPK sebelumnya. Mengingat maraknya kejahatan korupsi pada tingkat provinsi ataupun level kota harusnya opsi KPK dapat membuka kantor perwakilan tetap dimasukkan. <br /><br /><b>6. Kaum Muda Tidak Bisa Menjadi Pimpinan KPK </b><br />Pasal 29 huruf e: Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan; <br /><br />Penjelasan: Tidak ada argumentasi logis yang membenarkan Pasal ini. Sebab dalam aturan sebelumnya Pimpinan KPK dapat berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun. Tentu ini akan berdampak akan hilangnya kesempatan kaum muda yang ingin mendaftar sebagai Pimpinan KPK; <br /><br /><b>7. KPK Dapat Menghentikan Penanganan Perkara </b><br />Pasal 40 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; <br /><br />Penjelasan: Dengan adanya Pasal ini mengartikan bahwa KPK sewaktu-waktu dapat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Tentu poin ini akan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003, 2006, dan 2010 yang secara tegas melarang KPK untuk mengeluarkan SP3. <br /><br />Ini semata-mata agar KPK lebih berhati-hati sebelum menentukan sebuah perkara masuk pada ranah penyidikan. Jika pun setelah masuk ranah penyidikan namun bukti yang ditemukan dinyatakan tidak cukup maka perintah putusan MK perkara itu tetap harus dilimpahkan ke persidangan dan terdakwa harus dituntut lepas atau bebas. <br /><br /><b>8. Perkara Besar Dengan Tingkat Kerumitan Tertentu Berpotensi Dihentikan </b><br />Pasal 40 ayat (1): Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun; <br /><br />Penjelasan: Dengan adanya batasan waktu penyidikan ataupun penuntutan hanya 2 (dua) tahun maka akan menyulitkan KPK membongkar kasus-kasus besar yang tergolong rumit dibuktikan. Contoh, perkara korupsi KTP-EL saja memakan waktu 2 tahun untuk memperoleh penghitungan kerugian negara. Lagi pun pada dasarnya setiap perkara memiliki kerumitan pengungkapan yang berbeda-beda, jadi tidak tepat jika harus dibatasi waktu tertentu. <br /><br /><b>9. Menggerus Kewenangan Pimpinan KPK </b><br />Pasal 21 ayat (4) sebagaimana diatur dalam UU KPK sebelumnya dihapus. Isinya: Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah penyidik dan penuntut umum;<br /><br /><b>10. Pegawai KPK Akan Berstatus Sebagai Aparatur Sipil Negara </b><br />Pasal 1 angka 6, Pasal 24 ayat (2): Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara; <br /><br />Penjelasan: Selama ini tidak seluruh pegawai KPK termasuk dalam Aparatur Sipil Negara. Sebab terdapat pegawai tetap KPK dan pegawai tidak tetap. Tentu atas kondisi seperti ini diperlukan penyesuaian kondisi yang cukup panjang. <br /><br />Selain itu, poin pentingnya adalah dalam konsep lembaga negara independen salah satu cirinya adalah kemandirian dalam sumber daya manusia. Tentu jika disamakan status kepegawaian akan menghilangkan status lembaga negara independen. <br /><br /><b>11. Hilangnya Independensi KPK Dalam Perekrutan Penyelidik </b><br />Pasal 43, Pasal 43 A: Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi; Persyaratan menjadi Penyelidik diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan; <br /><br />Penjelasan: Dengan adanya aturan ini menghilangkan independensi KPK dalam pengelolaan sumber daya manusia. Sebab, meskipun dibuka kesempatan dari instansi pemerintah lainnya dan/atau internal KPK namun dalam ayat selanjutnya mengharuskan adanya kerjasama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan dalam memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi penyelidik. <br /><br /><b>12. Menghilangkan Kewenangan KPK Mengangkat Penyidik Independen </b><br />Pasal 45, Pasal 45 A: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyeleidik Komisi Pemberantasan Korupsi; <br /><br />Penjelasan: Aturan ini menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 yang telah memberikan kewenangan pada KPK untuk merekrut penyidik di luar dari institusi Kepolisian ataupun Kejaksaan. <br /><br />Secara spesifik, MK menyebutkan bahwa praktik merekrut penyidik independen merupakan sebuah keniscayaan karena hal yang sama juga dilakukan oleh ICAC Hongkong dan CPIB Singapura. Lain hal dari itu penting untuk mencegah adanya loyalitas ganda ketika penyidik yang berasal dari insitusi lain bekerja di KPK. <br /><br /><b>13. Kewenangan Penyadapan KPK Terganggu </b><br />Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (1): Dewan Pengawas bertugas memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan; <br /><br />Penjelasan: Instrumen penyadapan merupakan salah satu alat bagi KPK untuk membongkar praktik kejahatan korupsi, utamanya pada tangkap tangan selama ini. Data<br /><br />KPK menyebutkan, bahwa sejauh ini KPK telah melakukan tangkap tangan sebanyak 123 kali dengan jumlah tersangka 432 orang. Poin pentingnya, sejak KPK berdiri hingga saat ini belum ada satupun terdakwa yang pada awalnya terjaring tangkap tangan divonis bebas oleh Pengadilan. Ini mengartikan bukti yang dihadirkan KPK ke persidangan telah teruji secara hukum. Selain itu aturan ini terlalu birokratis, karena menambah jenjang baru pemberian izin sadap, yakni Dewan Pengawas. <br /><br /><b>14. Penuntutan KPK Harus Berkoordinasi Dengan Kejaksaan Agung </b><br />Pasal 12 A: Dalam melaksanakan tugas penuntutan, penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; <br /><br />Penjelasan: Jika ditelisik lebih jauh ketentuan ini maka institusi yang dimaksud untuk melaksanakan koordinasi bersama dengan KPK adalah Kejaksaan. KPK pada dasarnya adalah institusi penegak hukum yang menggabungkan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap. Tentu jika harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kejaksaan dipastikan mengganggu ritme kerja KPK yang selama ini dikenal cepat dalam penuntasan sebuah perkara. <br /><br /><b>15. Hilangnya Kewenangan KPK Pada Tingkat Penyelidikan dan Penuntutan </b><br />Pasal 12 ayat (2): Dalam melaksanakan tugas penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri,; b. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa,; c. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait <br /><br />d. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa <br /><br />e. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri, dan f. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, oenahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani <br /><br />Penjelasan: Perubahan ini tentu akan berdampak buruk bagi penegakan hukum di KPK. Bagaimanapun dalam undang-undang sebelumnya dengan kewenangan KPK yang luas pada tingkat penyelidikan sampai pada penuntutan terbukti mempermudah dan memaksimalkan kerja KPK dalam hal pengumpulan barang bukti yang nanti muaranya ada pada melancarkan proses penanganan perkara tersebut dan pembuktian kesalahan terdakwa di muka persidangan. <br /><br />Jakarta, 24 September 2019 <br />Indonesia Corruption Watch

News Pemerintahan Pidana Tipikor “Jalan Kelam” Pemberantasan Korupsi

#Catatan Indonesia Corruption Watch Pengesahan Revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002# Jakarta, berita korupsi .co - Pemberantasan koru...

»

Empat Terdakwa Korupsi Pembangunan SMPN 2 Sampang Diadili

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHW0VEqriRHX0DBcs43dVQO1uCUQltdLbbJlJJOHMk35Kz_nJpzLn2jeMvNKS9-XjCObQCfyR5PQ0hcbr2isUKCMcJIBBdhfBs-saBwJ3wtB2vEFpqxLkInEDzCBADVftyS5YGCFdSyyk/s1600/IMG20190924110724.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="376" data-original-width="836" height="286" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHW0VEqriRHX0DBcs43dVQO1uCUQltdLbbJlJJOHMk35Kz_nJpzLn2jeMvNKS9-XjCObQCfyR5PQ0hcbr2isUKCMcJIBBdhfBs-saBwJ3wtB2vEFpqxLkInEDzCBADVftyS5YGCFdSyyk/s640/IMG20190924110724.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Empat terdakwa kasus perkara Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kabupaten Sampang dengan anggaran sebesar  sebesarRp135 juta yang bersumber dari APBD Kabuoaten Sampang TA 2016 dan merugikan keuangan negara sejumlah Rp134,8 juta diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur Pada Selasa, 24 September 2019.<br /><br />Keempat terdakwa itu yakni Didik Hariyanto Bin Hasan Basri selaku Direktur CV Bina Consultant (terdakwa I) dan Sofyan Bin H. Hafid selaku terdakwa II (dan terdakwa Mastur Kiranda dan Noriman, dalam perkara terpisah) dengan didampingi Tim Penasehat Hukumnya dari LBH YLKI (Yayasan Legundi Keadilan Indonesia).<br /><br />Keempat terdakwa ini adalah lanjutan dari perkara sebelumnya dengan terdakwa Abd. Aziz yang meminjamkan bendara (CV) nya kepada Mastur Kiranda dengan imbalan (fee) sebesar Rp2.5 juta untuk mendapatkan proyek pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kabupaten Sampang dengan anggaran dari APBD Kabupaten Sampang TA 2016 sebesar Rp135 juta dengan penawaran senilai Rp134,8 juta.<br /><br />Namun kemudian oleh Mastur Kiranda justru menjual pekerjaan itu kepada Noriman sebesar Rp25 juta. Sementara Didik Hariyanto Bin Hasan Basri selaku Direktur CV Bina Consultant juga tidak melakukan pengawasan melainkan memerintahkan Sofyan Bin H. Hafid, dan Sofyan pun juga sama dengan bosnya Didik Hariyanto.<br /><br /> Akibatnya, pekerjaan itu pun roboh sekaligus menghantarkan Abd. Aziz, Didik Hariyanto, Sofyan, Mastur Kiranda dan Noriman masuk penjara hingga saat ini diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.<br /><br />Sementara dua tersangka lainnya yaitu M. Jupri Riyadi selaku PPK (yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan yang pada saat proyek menjabat selaku Kepala Bidang) dan tersangka Akh. Roji’un selaku PPTK yang tak lama lagi akan menyusul untuk diadili juga.  <br /><br />“Masih ada dua tersangka yaitu PPK (pejabat pembuat komitmen) Jupri Riyadi. Dia sekarang sebagai Kepala Dinas Pendidikan tapi pada saat pekerjaan ini, dia menjabat sebagai Kabid (Kepala Bidang) dan PPTK Akh. Roji’un. Terdakwa ini didakwa dalam 3 Pasal yaitu Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 ,” kata JPU kepada beritakorupsi.co<br /><br />Sementara dalam sidang yang berlangsung di ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya adalah agenda pembacaan surat dakwaan oleh JPU Edi Sutomo dan Moch. Hasan dari Kejari Sampang dengan Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKNU8TqP3At3GPovJHlF7EOsncf99Ofr6y8je2OzECh9aaVxeZkmuAsfkiMqcnrUt7fG4WyT2ZXoJ-Odlp_0HiimDYbpBOFSDbVV9N9ydBNxK3wQRdYdf7uL3wRKGYFQqn-7ZoOOQs5g4/s1600/1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKNU8TqP3At3GPovJHlF7EOsncf99Ofr6y8je2OzECh9aaVxeZkmuAsfkiMqcnrUt7fG4WyT2ZXoJ-Odlp_0HiimDYbpBOFSDbVV9N9ydBNxK3wQRdYdf7uL3wRKGYFQqn-7ZoOOQs5g4/s640/1.png" width="640" /></a></div> Dalam surat dakwaan JPU mengatakan, bahwa Terdakwa I Didik Hariyanto Bin Hasan Basri selaku Direktur CV Bina Consultant bersama-sama dengan Terdakwa II Sofyan Bin H. Hafid (terdakwa Mastur Kiranda dan Noriman, dalam perkara terpisah), antara bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 atau setidak tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Sekolah SMPN 2 Ketapang Desa Ketapang Barat Kec.Ketapang Kab.Sampang Madura Jawa Timur atau setidak tidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Jawa Timur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang mendapat anggaran Kegiatan yang bersumber dari dana APBD Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana DPA Nomor : 1.01.1.01.01.16.03.5.2 tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp135.000.000,(seratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang. Bahwa setelah Dokumen Penganggaran Dinas Pendidikan Kab. Sampang di sahkan oleh Tim Anggaran dengan persetujuan DPRD Kab. Sampang, kemudian semua kegiatan Dinas Pendidikan Kab. Sampang dituangkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui website LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Kab. Sampang. Untuk selanjutnya dengan adanya penayangan RUP semua penyedia jasa konsultan di Kab. Sampang mengetahui tentang adanya kegiatan perencanaan dan pengawasan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang. Kemudian dari penayangan itu penyedia jasa konsultan memasukkan profil company (perkenalan) melalui Bagian Sekretariat Dinas Pendidikan Kab. Sampang yang kemudian oleh sekretariat di Disposisikan ke bidang kebijakan dan pembiayaan Disdik (Dinas Pendidikan) Kab. Sampang, Sehingga kemudian oleh PPTK  Akh. Roji'un (tersangka dalam berkas perkara terplsah/splitsing) profil yang masuk dari masing-masing penyedia Jasa konsultan di inventarisir.<br /><br />Setelah diinventarisir kemudian PPK membuat surat kepada pejabat pengadaan yakni Sri Warsono untuk diadakan pengadaan langsung (PL) pada perencanaan dan pengawasan kegiatan RKB SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang TA. 2016 terhadap CV. Bina Consultant. <br /><br /> Atas dasar surat dari PPK, kemudian Pejabat Pengadaan mengundang Direktur CV. Bina Consultant dalam hal ini Terdakwa I Didik Hariyanto untuk memasukkan dokumen tahap pra kualifikasi dengan melampirkan dokumen-dokumen kelengkapannya antara lain : SUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konsultansi; NPWP Perusahaan; Laporan Pajak; TDP (Tanda Daftar <br />Perusahaan); Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi; SBU (Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencanaan dan Pengawasan). <br /><br />Setelah memenuhi pra kualifikasi, kemudian dilakukan penawaran harga terhadap perencanaan dan pengawasan untuk selanjutnya Pejabat Pengadaan melaksanakan evaluasi harga saat itu penawaran CV. Bina Consultant memenuhi syarat penawaran dimana harga tersebut msih dibawah Harga Perkiraan Sendiri/HPS). <br /><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyoZJ13OwhpR-P-5UBfKQdOCh65eAnSfZ8SCk72wOS4h-tJagly9EcW0UF9zLVZOwZ0fdAAVQ_RfXJ7QhyTferbtLV6vViGDhc9im2coMU9IldlCnQ639CZce4ih5I_OpJyC9_hymwbgA/s1600/IMG20190924110818.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="900" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjyoZJ13OwhpR-P-5UBfKQdOCh65eAnSfZ8SCk72wOS4h-tJagly9EcW0UF9zLVZOwZ0fdAAVQ_RfXJ7QhyTferbtLV6vViGDhc9im2coMU9IldlCnQ639CZce4ih5I_OpJyC9_hymwbgA/s640/IMG20190924110818.jpg" width="640" /></a></div> Selanjutnya Pejabat Pengadaan mengundang kembali CV. Bina Consultant untuk dilakukan negosiasi harga, setelah tahap negosiasi selesai. Kemudian Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung pada pekerjaan perencanaan dan pengawasan. Kemudian pejabat pengadaan membuat surat penetapan CV. Bina Consultant sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan yang ditujukan kepada PPK sebagaimana kontrak Perencanaan Nomor:425/01-16.03. PRC.SMPN/KONTRAK /|V/434.101/2016 Tanggal 27 April 2016 dan Pengawasan Nomor :425/16.03 /02.pwsvii/ 16.03/iII/2016 Tanggal 25 Agustus 2016. <br /><br />Setelah RKA (rencana kegiatan anggaran) Dinas Pendidikan Kab. Sampang disahkan, semua kegiatan tersebut yang dituangkan dalam RUP (rencana Umum Pengadaan), selanjutnya dengan adanya RUP, semua rekanan yang ada di Kab. Sampang, mengetahui tentang adanya kegiatan pengadaan di Dinas Pendidikan Kab. Sampang baik fisik maupun non fisik.<br /><br />Kemuidian Mastur Kiranda meminjam CV. Amor Palapa kepada Abd. Aziz dan memasukkan Proposal/Profile company melalui PPK yakni, lalu diserahkan ke PPTK yakni Akh .Rojiun untuk di proses. Dan setelah beberapa waktu kemudidian, PPK menyurati Pejabat Pengadaan untuk dilakukan pengadaan Langsung (PL) atas semua proposal yang masuk (dimana yang tertera pada halaman 27 pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :425 /16.03 /KONTRAK/434.101/VIll/2016 Tanggal 25 Agustus 2016 tentang Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016, CV. Amor Palapa dengan direktur Abd. Azis ditunjuk dan memenuhi syarat sebagai penyedia barang dan jasa dalam Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016 , karena sudah melewati tahapan evaluasi kualifikasi dan penawaran harga. <br /><br />Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 425 /16.03/65/ SPMK / 434 . 101/VHI/ 2015 tanggal 25 Agustus 2016 dalam Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016 dimana ketentuan pengerjaan selama 100 (Seratus) hari Kalender dengan spesifikasi teknis sebagai berikut: <br /><br />Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang tersebut tidak dikerjakan oleh Abd. Azis selaku Direktur CV. Amor Palapa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing), melainkan dalam pelaksanaan proses tahapan Pengadaan Langsung (PL) perusahaan CV. Amor Palapa dipinjam oleh Mastur Kiranda dengan memberikan Fee kepada Abd. Aziz selaku Direktur CV. Amor Palapa sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) agar dapat mengerjakan Proyek Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kab. Sampang TA 2016, namun kemudian Mastur Kiranda menjual/dialukan  pekerjaan tersebut kepada saksi Noriman (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). <br /><br />Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Negeri 2 Ketapang Ds. Ketapang Barat, Kec. Ketapang Kab. Sampang , tidak sah/tidak sesuai dengan kontrak dikarenakan Noriman tidak memegang atau tidak mengacu pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sudah sepakati oleh kedua belah pihak yaitu PPK dengan Abd. Azis selaku Direktur CV. Amor Palapa,  sehingga dapat dipastikan kualitas bangunan tidak sesuai dengan RAB yang ada dalam kontrak. <br /><br />Bahwa Terdakwa I Didik Hariyanto Bin Hasan Basri selaku Direktur CV.Bina Konsultan tidak melaksanakan tugas dan Fungsinya dengan benar atau tidak mengawasi langsung secara rutin ke lokasi pada saat pelaksanaan proyek pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang, dan hanya memerintahkan terdakwa II Sofyan Bin H.Hafid.<br /><br />Sedangkan terdakwa II tidak secara rutin mengawasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut dengan benar sehingga pekerjaan tersebut Roboh. Hal ini disebabkan karena pekerjaan bagian-bagian fisik, seperti pegerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan atap, pekerjaan kusen pintu dan jendela tidak dikerjakan secara benar sesuai dengan RAB. Sehingga menyebabkan adanya perubahan bentuk dari fisik bangunan (Rusak) dan akhirnya bangunan tersebut Roboh.  <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUeQFhZsnkzBKK0-hGRnUgojHtG5gP8Xn1k5tGhUxpIeEbkY7WwaFVdDlWOw8_xG_-aIpkyH5FwXqNDSP37ngpwn-8Fv1im38GOUIu49SFv3NPrhN_fCTbGJrgAwzc-x51tee8Cpbdi1U/s1600/2.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="649" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUeQFhZsnkzBKK0-hGRnUgojHtG5gP8Xn1k5tGhUxpIeEbkY7WwaFVdDlWOw8_xG_-aIpkyH5FwXqNDSP37ngpwn-8Fv1im38GOUIu49SFv3NPrhN_fCTbGJrgAwzc-x51tee8Cpbdi1U/s640/2.png" width="640" /></a></div> Bahwa Terdakwa I Didik Hariyanto Bin Hasan Basri dan Terdakwa II Sofyan Bin H. Hajid tidak pernah jumpa dengan pelaksana kegiatan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang yang sah yakni Abd.Aziz selaku direktur Cv.Amor Palapa.<br /><br />Bahwa Pembayaran pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang tersebut <br />dinyatakan 100 persen dengan rincian sebagai berikut:  <br /><br />Pembayaran Tahap I senilai 45 % yakni sebesar Rp60.660.000 sebagaimana Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00599/SPM-LS/1.01.01/l1/2016, Tanggal 08 Nopember 2016 perihal pembayaran Termyn I Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang; <br /><br />Pembayaran Tahap II senilai 50 % yakni sebesar Rp67.400.000 sebagaimana Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00832/SPM-LS/l.01.01/12/2016, Tanggal 06 Desember 2016 perihal pembayaran Termyn II Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2  Ketapang Kab. Sampang. <br /><br />Pembayaran Tahap III senilai 5 % yakni sebesar Rp. 6.740.000 Surat Surat Perintah Membayar TA. 2016 Nomor : 00833/SPM-LS/l.Ol.01/l2/2016, Tanggal 06 Desember 20l6 perihal pembayaran Termyn lll Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab. Sampang. <br /><br />Bahwa proses Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab Sampang tersebut, tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) (Penyedia barang dan jasa (“dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedian barang ataujasa specialist”), dan Ayat (4) berbunyi “Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) penyedia barang atau jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak” Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.<br /><br />Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kontruksi H. Ahmad Musyafak, setelah melakukan cek fisik bangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Ketapang Kab.Sampang tersebut Roboh, disebabkan karena pekerjaan bagian-bagian fisik, seperti pegerjaan Beton, Pekerjaan Pasangan, Pekerjaan Atap, pekerjaan Kusen pintu dan jendela, tidak dikerjakan secara benar dan tidak dikerjakan sesuai dengan RAB, sehingga menyebabkan adanya perubahan bentuk dari fisik bangunan (Rusak) dan akhirnya bangunan tersebut Roboh terjadi kegagalan kontruksi yang mengakibatkan bangunan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal yaitu penambahan ruang kelas baru pada SMPN 2 Kec. Ketapang Sampang. <br /><br />Bahwa berdasarkan hasil audit oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang No. X.O43/63/434.100/2018 tanggal 28 September 2018 diperoleh hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp134.800.000; (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).<br /><br />Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Didik Hariyanto Bin Hasan Basri dan Terdakwa II Sofyan Bin H. Hajid (terdakwa Mastur Kiranda dan Noriman, dalam perkara terpisah) telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp134.800.000 (Seratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.  <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzsAdNFaPpq0hF0SfoqNkaX64Yuo14HlGSOu2n1y1r6kyHTKwaq2c4uOWdGRDvjYLlFpwel281aETbfFL4CujIRmmn_jUd-7nlSVbnNfDK7cQ4gldB9ETgYQYGlr8GxuliQKJ_ajq4Et4/s1600/IMG20190917111754.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="712" data-original-width="1600" height="284" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzsAdNFaPpq0hF0SfoqNkaX64Yuo14HlGSOu2n1y1r6kyHTKwaq2c4uOWdGRDvjYLlFpwel281aETbfFL4CujIRmmn_jUd-7nlSVbnNfDK7cQ4gldB9ETgYQYGlr8GxuliQKJ_ajq4Et4/s640/IMG20190917111754.jpg" width="640" /></a></div> “Perbuatan terdakwa Terdakwa I Didik Hariyanto Bin Hasan Basri dan Terdakwa II Sofyan Bin H. Hajid (terdakwa Mastur Kiranda dan Noriman, dalam perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana,” ucap JPU<br /><br />Atas surat dakwaan JPU, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dari LBH. YLKI tidak keberatan sehingga persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi pada sidang pekan depan. (Jen/Rd1)

News Tipikor Empat Terdakwa Korupsi Pembangunan SMPN 2 Sampang Diadili

berita korupsi .co - Empat terdakwa kasus perkara Korupsi Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 2 Kec. Ketapang Kabupaten Sampang dengan ang...

»

Berharap Bebas, Tiga Tersangka ‘Korupsi’ Anggota DPRD Surabaya Tetap Dipenjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlZIRozQqfuEoOv-Bpjj1mbBH1c7ERMP-d66VfcC3RJQ1T-HfmbKYgcb-VfQBhjMtIaPoJk01UuRw8Wagjzrnddnfv2EGLd7teX5NrZgXdAwkdkhO0NFzMVU1p5ZXdmDELUcpU2Bj1V-Q/s1600/Hakim.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlZIRozQqfuEoOv-Bpjj1mbBH1c7ERMP-d66VfcC3RJQ1T-HfmbKYgcb-VfQBhjMtIaPoJk01UuRw8Wagjzrnddnfv2EGLd7teX5NrZgXdAwkdkhO0NFzMVU1p5ZXdmDELUcpU2Bj1V-Q/s640/Hakim.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Bermimpi dan berhayal tentang yang indah boleh-boleh saja karena itu adalah  hak setiap insan manusia. Begitu para tersangka/terdakwa Khususnya yang terjerat kasus perkara Korupsi untuk bisa bebas dari dari jeratan hukum apalagi dari penjara, namun terkabul atau tidak itu adalah kewenangan Majelis Hakim.<br /><br />Seperti yang dialami Ratih Retnowati, Dini Rinjati dan Syaiful Aidy selaku anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 yang terseret dalam kasus dugaan Korupsi dana jasma tahun 2016  sebesar Rp4.9 M, dan ketiganyapun saat ini mendekan di balik jeruji besi alias dipenjara setelah penyidik Kejari (Kejaksaan Negeri) Tanjung Perak penetapkannya sebagai tersangka bersama 3 (tiga) rekannya sesama anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 yakni H. Darmawan, Binti Rochmah dan Sugito.<br /><br />Mendekam dipenjara sudah pasti makan tak enak apa lagi  tidurpun tak nyenyak. Sehingga Ketiga tersangka (Ratih Retnowati, Dini Rinjati dan Syaiful Aidy) berharap bisa bebas dan keluar dari penjara dengan mempraperadilakan Kejari Tanjung Perak ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan alasan bahwa para tersangka tidak menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 130 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2016 Bab II, Pasal 2 tentang objek praperadilan dari penyidik Kejari Tanjung Perak di bawah komando Dimaz Atmadi selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidusus) Kejari Tanjung Perak.<br /><br />Pada hal, penetapan tersangka terhadap anggota Dewan yang terhormat ini bukanlah penyidikan atau kasus baru, melainkan pengembangan kasus persidangan terdakwa Agus Setiawan Tjong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang sudah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, pada Rabu, 31 Juli 2019.<br /><br />Dan itupula sebabnya, Majelis Hakim Praperadilan PN Surabaya dalam pertimbangan  putusan Praperadilan menyatakan, bahwa Majelis Hakim tidak berewenang untuk menguji putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130 Tahun 2015 yang dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 Bab II, Pasal 2 tentang objek praperadilan.<br /><br />Putuasan Praperadilan itu dibacakan oleh Majelis Hakim Tunggal Praperadilan Eko Agus Siswanto dengan dibantu Panitra Pengganti (PP) Takiyat dalam sidang yang berlangsung di PN Surabaya, pada Senin, 23 September 2019.<br /><br />"Permohonan pemohon tidak dapat diterima dan mengabulkan eksepsi termohon (Kajari Tanjung Perak)," ucap Majelis Hakim praperadilan Eko Agus Siswanto.<br /><br />"Sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan materi gugatan pemohon," lanjut Majelis Hakim Eko Agus Siswanto.<br /><br />Atas putusan tersebut, Bahrul Ulum Selo Pamungkas selaku Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan Ratih Retnowati, Dini Rinjati dan Syaiful Aidy mengatakan, menghormati putusan Majelis Hakim meski semua dalil gugatannya tidak disentuh dalam amar putusan. <br /><br />"Kami selaku Kuasa Hukum pemohon tetap menghormati putusan ini. Gugatan kami bukan ditolak tapi tidak diterima karena alasan Hakim tidak punya kewenangan," ujar Bahrul.<br /><br />Terpisah, Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak Dimaz Atmadi mengatakan, dengan bacakannya putusan Praperadilan ini, maka pihaknya akan fokus ke pemeriksaan selanjutnya. <br /><br />"Tentu kami akan mempercepat proses penyidikan perkara ini," kata Dimaz.<br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2018, saat penyidik Kejari Tanjung Perak melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penggunaan Dana Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) yang berasal dari APBD Perubahan Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016 sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) milik 6 (enam) anggota DPRD Surabaya periode 2014 - 2019 yang akan disalurkan ke Kontitwennya atau daerah pemilahan (Dapil) masing-masing anggota DPRD yaitu Ratih Retnowati, Dini Rinjati, Sayaiful Aidy, H. Darmawan, Binti Rochmah dan Sugito.<br /><br />Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kejari Tanjung Perak dengan menggandeng BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) yang tertuang dalam hasil audit BPK RI No. 64/LHP/0I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /><br />Selain itu, penyidik Kejari Tanjung Perak juga menemukan bahwa proposal yang diajukan oleh ratusan lembaga selaku penerima dana Jasmas diduga ada rekayasa yang melibatkan pihak ketiga selaku penyedia barang.<br /><br />Kemudian penyidik Kejari Tanjung Perak pun menetapkan Agus Setiawan Tjong, Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) selaku penyedia barang untuk disalurkan ke ratusan lembaga penerima dana Jasmas yaitu Ketua RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga) di beberapa Kelurahan dan Kecamatan Kota Surabaya.<br /><br />Setelah Agus Setiawan Tjong ditetapkan menjadi tersangka dan dijebloskan ke penjara oleh penyidik Kejari Tanjung Perak, Ia (Agus Setiawan Tjong) pun berusaha untuk bebas dengan mempraperadilkan Kejari Tanjung Perak ke PN Suarabya, namun hasilnya kandas.<br /><br />Walaupun Praperadilannya ditolak, usaha terdakwa Agus Setiawan Tjong untuk bebas tak berhenti sampai di situ. Terdakwa Agus Setiawan Tjong pun menolak surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Kejari Tanjung Perak dengan cara menyampaikan Eksepsi (keberatan) ke Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang mengadilinya.<br /><br />Lagi-lagi usaha terdakwapun kandas. Eksepei terdakwa yang disampaikannya ke Majelis Hakim melalui Tim Penasehat Hukumnya pun ditolak, dan persidanganpun berlanjut. Ke-6 anggota Dewan yang terhormat itupun dihadirkan oleh JPU ke Persidangan termasuk 4 pejabat Pemkot Surabaya dan puluhan Ketua RW selaku lembaga penerima dana Jasmas. <br /><br />Dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Tjong terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana<br /><br />Dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Agus Setiawan Tjong selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati, baik sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama dengan Sugito, H. Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rinjanti, Ratih Retnowati, Saeful Aidi (anggota DPRD Surabaya.red), pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017 atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Kota Surabaya Jln. Yos Sudarso No 1822 Kel. Embong Kaliasin, Kec Genteng Kota Surabaya, Jln Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran,  Kecamatan Pabean Gantikan, telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan perhitungan kerugian Negara BPK RI No. 64/LHP/)O(I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /><br />Akibatnya, Agus Setiawan Tjong pun dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.9 miliyar dan dijatuhui (Vonis) hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan serta di hukum pula untuk mengembalikan kerugian keangan negara.<br /><br />Setelah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya inilah, penyidik Kejari Tanjung Perak langsung bekerja  cepat. Tak butuh waktu berbulan-bulan bagi penyidik untuk menetapkan 6 (enam) anggota Dewan yang terhormat di Kota Pahlawan ini sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi dana Jasmas Pemkot Surabaya tahun 2016 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp4.9 miliyar sebagai pengembangan dari persidangan terdakwa Agus Setiawan Tjong.<br /><br />Itulah sebabnya, tersangka Ratih Retnowati, Dini Rinjati dan Syaiful Aidy mempraperadilkan Kejari Tanjung Perak dengan harapan bisa bebas, namun sia-sia karena permohonan Praperadilannya tak dikabulkan Majelis Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Subaya, pada Senin, 23 Sepetember 2019. (Jen/Rd1)</div>

News Pidana Tipikor Berharap Bebas, Tiga Tersangka ‘Korupsi’ Anggota DPRD Surabaya Tetap Dipenjara

berita korupsi .co - Bermimpi dan berhayal tentang yang indah boleh-boleh saja karena itu adalah  hak setiap insan manusia. Begitu para...

»