Hakim PT Menolak Permohonan Terdakwa Setiyono Wali Kota (Non aktif) Pasuruan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGoNESgxDgzGGs1Jnzahhj8iJIZCM1DzteM6wmzdx3pqi_FAld3lAd-XNe77F4dRaa5-RfWQVDc1vZ1sdEuDNjpds_7HCGZLRm9DKovwJ6qlTUc4gLpBrvVIvriB-bRGzZsu_Lqb1LhHI/s1600/Wali+Kota+1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="394" data-original-width="985" height="254" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjGoNESgxDgzGGs1Jnzahhj8iJIZCM1DzteM6wmzdx3pqi_FAld3lAd-XNe77F4dRaa5-RfWQVDc1vZ1sdEuDNjpds_7HCGZLRm9DKovwJ6qlTUc4gLpBrvVIvriB-bRGzZsu_Lqb1LhHI/s640/Wali+Kota+1.png" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co - </b></span>Terdakwa Setiyono selaku  Wali Kota (Non Aktif) Pasuruan yang ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada tanggal 3 Oktober 2018 lalu karena menerima uang suap dari fee proyek sejak 2016, 2017 dan 2018, bermaksud mendapatkan hukuman penjara lebih ringan dari Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur setelah divonis pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tanggal 13 Mei 2019 ternayata sia-sia, sebab Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tak mengabulkannya, justru menambah hukuman penjara.<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur Nomor : 23/Pid.Sus/TPK/2019/PT.SBY mengubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Nomor : 33/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBY terhadap Terdakwa Setiyono.<br /> <br /> Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Setiyono selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp500 juta subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikamatinya (terdakwa Setiyono) sebesar Rp2.260.493.360 (dua miliyar dua ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) subsidair 1 tahun penajara, serta pencabutan hak politik selama 3 tahun.<br /> <br /> Sedangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa Setiyono sebesar Rp500 juta subsidair 6  (enam) bulan kurungan, dan pidana tambahan berupa mengembalikan uang suap yang dinikamatinya (terdakwa Setiyono) sebesar Rp2.260.493.360 (dua miliyar dua ratus enam puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara, sedangkan pidana pokok (penjara) tetap 6 tahun.<br /> <br /> Karena tak ada hukuman yang meringankan, terdakwapun tetap berupaya untuk mendapatkan melalui Hakim Agung di Mahkamah Agung RI di Jakarta melalui upaya hukum Kasasi. Apakah akan berhasil atau sebaliknya ? Tunggu saja ! <br /> <br /> Hal itu seperti yang disampaikan Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor Surabaya Akhmad Nur kepada beritakorupsi.co saat ditemui diruang kerjanya, pada Senin, 26 Agustus 2019.<br /> <br /> “Putusan PT (Pengadilan Tinggi.Red) atas nama terdakwa Setiyono sudah turun. Putusannya mengubah Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya. Dendanya sebesar Rp500 juta subsidair 4 bulan kurang menjadi 6 bulan. Uang pengganti sebesar Rp2.260.493.360 subsidair 1 tahun menjadi 2 tahun. Itu saja, yang lainnya sama. Terdakwa kasasi,” kata Nur.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus yang menjerat Setiyono selaku Wali Kota Psuruan berawal pada tanggal 3 Oktober 2018. Saat itu Tim penyidik KPK melakukan Tangkap Tangan terhadap Setyono dan Dwi Fitri Nurcahyo selaku Plh. Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, Wahyu Tri Hardianto pegawai Honorer Kelururahan selaku penerima suap dari Muhammad Baqir selaku Direktur CV. Mahadir yang juga turut ditangkap.        <br /> <br /> Namun anehnya, hingga saat ini KPK belum menyeret pihak-pihak yang turut memberikan uang suap terhadap terdakwa Setiyono sebagai fee proyek, di antara kepada Wongso Kusumo selaku Direktur CV. Sinar Perdana yang juga Ketua Gapensi dan “Trio Kwek-Kwek” yaitu Achmad Fadoli, Andi Wiyono dan Prawito.<br /> <br /> Kemudian Andi Wiyono, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani, Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setiyono, Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Ainur Rofiq, Sugiono Kartiadi Sudjoyo, Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria, Muhammad Yahya, Roby Abdulrohim, Yus Saptono, M. Muzit, Supono dan rekanan (kontraktor) lainnya yang tergabung dalam Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa Asosiasi Konstruksi), di mana Wongso Kusumo adalah sebagai Ketua, Muhammad Yahya (Bendahara) dan Sugeng Cahya Patria sebagai Sekretaris.<br /> <br /> Pada hal dalam surat dakwaan, tuntutan serta fakta yang terungkap dalam persidangan maupun putusan Majelis Hakim menyebutkan, bahwa uang suap berupa fee proyek yang diterima terdakwa Setiyono tidak hanya berasal dari terpidana Muhammad Baqir, melainkan ada pihak-pihak lain yang turut memberikan fee proyek tahun 2016 dan 2017. Sehingga total uang suap fee proyek yang diterima terdakwa Setiyono yang terungkap dalam persidangan adalah sejumlah Rp3.867.243.360 dengan rincian ; uang sebesar Rp1.6 miliyar sudah dikembalikan oleh terdakwa melalui KPK, sedangkan yang harus dikembalikan oleh terdakwa dalam putusan Majelis Hakim sebesar Rp2.260.493.360<br /> <br /> Pemberian uang oleh para pengusaha kontraktor dan Asosiasi di Kota Pasuruan ini terhadap terdakwa Setiyono, karena mereka telah mendapat proyek pekerjaan 30% dari APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Proyek pekerjaan itu tidaklah diberikan secara cuma-cuma alias gratis, melainkan ada pemberian fee sebesar 5% dari anggaran proyek pekerjaan saluran, 7% dari anggaran proyek pekerjaan jalan dan gedung setelah dikurangi pajak, sekalipun diantara pengusaha kontraktor itu adalah sebagai tim sukses terdakwa pada saat terdakwa mencalonkan diri sebagai Wali Kota Pasurusan pada tahun 2016.<br /> <br /> Uang suap fee proyek itu ada yang disetorkan langsung ke terdakwa Setiyono, ada yang melalui Wongso Kusumo, dan ada pula yang melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto juga lewat keponakan terdakwa, yaitu  Hendri Prabowo selaku pegawai Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pasuruan. Dan si Hendri inilah yang dipercaya terdakwa Setiyono untuk mengelola atau  menerima maupun menyalurkan uang “haram” itu kepihak yang membutuhkan.<br /> <br /> Lalu apakah pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian uang suap terhadap terdakwa Setiyono akan diseret ke Pengadilan Tipikor untuk diadili sebagai pemberi suap terhadap Wali Kota Pasuruan Setiyono ?<br /> <br /> Menurut JPU KPK Kiki Ahmad Yani mengatakan kepada beritakorupsi.co, bahwa hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka baru dalam kasus Korupsi Suap Wali Kota Pasurusan Setiyono. Namun JPU KPK Kiki Ahmad Yani menjelaskan, akan melaporkannya terlebih dahulu ke Pimpinan KPK sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan.<br /> <br /> “Hingga saat ini belum ada tersangka baru. Kami akan melaporkannya dulu ke Pimpinan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan,” ujar JPU KPK Kiki.<br /> <br /> Terkait jumlah uang suap yang diterima terdakwa Setiyono dalam surat tuntutan maupun putusan Majelis Hakim, JPU KPK Kiki Ahmad Yani menjelaskan kepada beritakorupsi.co, akan mengungkap dan menyeret orang-orang yang terlibat pemberian uang suap terhadap terdakwa.<br /> <br /> “Ya, mengenai jumlah uang yang diterima terdakwa akan diungkap,” ujar JPU KPK Kiki Ahmad Yani.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijpHnRvG7P32yFblq70tTnC0QVGM8pyOKoSlkYJYHPAavQcAORYGXIU2Frxk7_Rt7cnA3Fl11oDIWCI3_PzJyQCUjiy4wX1sHvWMpquorK-rgdFwdNgD_skwxjaHVaaiM2OwFgYMU_uq0/s1600/Setiyono+dan+M.+Baqir.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEijpHnRvG7P32yFblq70tTnC0QVGM8pyOKoSlkYJYHPAavQcAORYGXIU2Frxk7_Rt7cnA3Fl11oDIWCI3_PzJyQCUjiy4wX1sHvWMpquorK-rgdFwdNgD_skwxjaHVaaiM2OwFgYMU_uq0/s640/Setiyono+dan+M.+Baqir.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Setiyono dan terpidana M. Baqir (kanan)</td></tr> </tbody></table> Sementara dalam putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Setiyono selaku Wali Kota Pasuruan yang menerima uang fee proyek APBD Kota Pasuruan tahun 2016, 2017 dan  2018 dari Muhammad Baqir dan pihak-pihak lain adalah dianggap bersalah dan melanggar Pasal 12 huruf b  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah dlubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsl juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.<br /> <br /> Majelis Hakimpun menolak pembelaan Penasehat Hukum terdakwa Setiyono yang menyebutkan, bahwa yang diterima terdakwa Setiyono dari Wongso dan lainnya adalah sebagai ucapan terima kasih. <br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Setiyono selaku Walikota Pasuruan Periode Tahun 2016 s/d 2021, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Dwi Fitri Nurcahyo (Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan) dan Wahyu Tri Hardianto (masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar tahun 2016, 2017 dan Agustus  serta Oktober 2018 atau setidak-tidaknya sekitar tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Walikota Pasuruan Jl. Panglima Sudirman Kota Pasuruan Jawa Timur atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan menerima beberapakali pemberian uang yang totalnya sejumlah Rp2.967.243.360 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dari beberapa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan pada Tahun Anggaran (TA) 2016,  2017 dan 2018 termasuk yang diterima terdakwa dari Muhammad baqir (sudah divonis 2 tahun penjara) selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018<br /> <br /> Majelis Hakim menjalaskan, bahwa sekitar bulan Maret atau April 2016, setelah terdakwa Setiyono dilantik menjadi Walikota Pasuruan, terdakwa Setiyono memanggil Dwi Fitri Nurcahyo selaku Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pasuman serta Tim Sukses terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pasuruan yakni Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli ke Rumah Dinas Walikota. Pertemuan dilakukan dengan maksud Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli untuk membuat plotingan paket pekerjaan dan menentukan pemenang tetang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan pada TA 2016. <br /> <br /> Atas pemintaan terdakwa tersebut. selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli membuat plottingan paket pekerjaan TA 2016 dengan mengakomodir Tim Sukses Terdakwa, Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi, LSM, Wartawan dan pihak-pihak lainnya. <br /> <br /> Setelah plottingan selesai dibuat, kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dimana terdakwa kemudian memberi masukan beberapa nama rekanan yang dikenal terdakwa. Setelah final lalu Terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo agar menyerahkan plottingan itu ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD di Dinas Kota Pasuruan, dan ke Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi. <br /> Pada kesempatan itu, terdakwa berkata kepada Dwi Fitri Nurcahyo bahwa “Wali Kota (terdakwa) banyak kebutuhan uang, dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo dapat memahaminya". selanjutnya terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Dwi Fitri Nurcahyo mengenai cara memenangkan perusahaan yang telah di plotting, kemudian terdakwa menyampaikan kepada Dwi Fitri Nurcahyo, Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli, bahwa terdakwa meminta commitment fee iumbalan sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7.5% (tujuh setengah persen) untuk pekerjaan plengsengan atau saluran air.<br /> <br /> Majelis Hakim mengungkapkan, pada sekitar bulan April 2016, terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan guna melakukan pertemuan di Gedung Gradika Komplek Rumah Dinas Walikota Pasuruan. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa memberikan arahan terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di Kota Pasuruan. <br /> <br /> Selepas pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo, Tim Sukses Terdakwa, Ketua serta Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi melakukan pertemuan terbatas di rumah Dinas Walikota Pasuruan. Pada pertemuan tersebut, Dwi Fitri Nurcahyo membagikan daftar plottingan pekerjaan kepada para Ketua Asosiasi, dan menyampaikan bahwa setiap pemenang lelang harus memberikan commitment fee imbalan bagi terdakwa sejumlah 5% (lima persen) untuk pekerjaan bangunan gedung/jalan diatas tanah, dan 7,5% (tujuh setengah persen) untuk plengsengan atau saluran air.<br /> <br /> Setelah Ketua dan Sekretaris Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi memperoleh daftar plottingan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016, selanjutnya paket pekerjaan itu dibagikan kepada anggota masing-masing asosiasi, dengan menyampaikan bahwa dari setiap paket pekerjaan terdapat commitment fee/imbalan yang harus diberikan pemenang lelang kepada terdakwa sebagaimana yang disampaikan Dwi Fitri Nurcahyo sebelumnya.<br /> <br /> Bahwa terdakwa Setiyono secara langsung, ada juga memberikan paket pekerjaan tersendiri kepada Prawito, Andi Wiyono dan Achmad Fadoli selaku tim sukses terdakwa pada saat mencalonkan diri menjadi Walikota Pasuruan.<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, sebelum lelang pekerjaan TA 2016 dilaksanakan, terdakwa memanggil Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono (Koordinator Konsultan Perencana dan Pengawasan Kota Pasuruan) ke rumah dinas Walikota Pasuruan. Saat bertemu, terdakwa meminta Agus Setiyono untuk membantu proses penyusunan perencanaan di Kota Pasuruan. <br /> <br /> Selanjutnya Agus Setiyono dan Dwi Fitri Nurcahyo yang mengatur semua proses perencanaan proyek di Pemerintahan Kota Pasuruan, dan kepada siapa paket pekerjaan konsultan tersebut diberikan. Untuk paket pekerjaan konsultan, disepakati commitment fee/mbalan untuk terdakwa sejumlah 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak, kemudian terdakwa meminta Dwi Fitri Nurcahyo untuk menerima uang commitment fee yang dipungut dari pemenang paket pekerjaan konsultan, dan selanjutnya diberikan kepada terdakwa.<br /> <br /> Majelis Hakim menjelaskan, bahwa terdakwa beberapa kali melakukan pertemuan dengan lintas Asosiasi Jasa Konstruksi di Rumah Dinas Walikota dalam rangka membahas upaya pengamanan lelang, agar nanti “manten" alias rekanan/perusahaan yang sudah di plott menjadi pemenang lelang tersebut, bisa memenangkan paket pekerjaan yang telah ditentukan terdakwa. <br /> <br /> Dalam beberapa pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan, bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Pasuruan bertugas membuka akses bagi “manten” untuk menyusun kelengkapan persyaratan administrasi. Selanjutnya Dwi Fitri Nurcahyo menemui kepala ULP yakni Dedik Usdikari dengan maksud meminta ULP untuk membantu para rekanan atau penyedia jasa yang telah ditunjuk oleh Terdakwa.<br /> <br /> Sebelum dilaksanakan lelang/tender, ada beberapa rekanan yang datang secara langsung menemui Dedik Usdikari, dimana rekanan tersebut sudah menyebut nama paket pekerjaan yang menjadi miliknya atau akan dikerjakan olehnya sesuai plottingan dari terdakwa. Setelah itu, pada saat pembukaan lelang/tender, Dedik Usdikari menyampaikan kepada anggota Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kota Pasuruan, bahwa ada rekanan penyedia jasa yang merupakan titipan, dan agar dibantu dalam proses pemenangan lelang. <br /> <br /> Bahkan Dwi Fitri Nurcahyo juga melakukan pengecekan secara langsung ke ruang kerja Pokja untuk melihat hasil evaluasi lelang atau tender paket kegiatan, jika ada rekanan yang sudah jadi “manten” tidak lulus, maka Dwi Fitri Nurcahyo meminta pokja memberikan toleransi.<br /> Setelah para rekanan memenangkan paket pekerjaan, sebagian rekanan pemenang lelang TA 2016 memberikan commitment fee berupa uang secara langsung kepada terdakwa di rumah dinas Walikota, dan sebagian menyerahkannya melalui Dwi Fitri Nurcahyo.<br /> <br /> Majelis Hakim mengungkapkan, kommitment fee yang diterima terdakwa adalah sebagai berikut : a. Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) diterima Terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo dan Agus Setiyono untuk paket pekerjaan konsultan,; b. Rp434.000.000 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Dwi Fitri Nurcahyo untuk 11 (sebelas) paket pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Wongso Kusumo, Siti Chalimah, Bambang Parikesit, Murti Cahyani dan rakanan lainnya,; c. Rp267.441.735 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang diterima terdakwa dari Andi Wiyono untuk 11 (sebelas) paket Pekerjaan yang dikerjakan Andi Wiyono, Sugeng Cahya Patria, Suko Setyo dan rekanan lainnya. <br /> <br /> d. Rp229.000.000 (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Achmad Fadoli, Abd. Rasyid, Achmad Fauzi, Aunur Rofiq dan Sugiono Kartiadi Sudjoyo,; e. Rp169.000.000,(seratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 9 (sembilan) paket pekerjaan yang dikerjakan Prawito, Arif Rozak, Fenty Bangkit Ardyansyah, Sugeng Cahya Patria dan rekanan lainnya, dan f. Rp125.000.000 (seratus dua puluh Iima juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Muhammad Yahya untuk 1 (satu) paket pekerjaan. <br /> <br /> Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan konsultan dan konstruksi di lingkungan Kota Pasuruan TA 2016 seluruhnya berjumlah Rp1.474.441.735 (satu milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).<br /> <br /> Majelis Hakim mengatakan, bahwa kommitmen fee/imbalan proyek yang diterima terdakwa dari para pemenang lelang paket pekerjaan TA 2017 sebesar Rp Rp878.801.625, dan pada sekitar awal bulan Januari 2017, terdakwa memutuskan untuk mengganti Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan dari Dwi Fitri Nurcahyo kepada Muhammad Agus Fadjar. <br /> <br /> Setelah mengganti Kepala Dinas PUPR, terdakwa mendapat saran dari Achmad Fadoli, Prawito dan Andi Wiyono untuk pengadaan paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2017,  sebaiknya melibatkan seluruh Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi di Kota Pasuruan. Atas saran tersebut, terdakwa melakukan pertemuan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo di Rumah Dinas Walikota Pasuruan, saat itu terdakwa meminta mereka berempat untuk membuat plottingan paket pekerjaan yang akan diadakan di tahun anggaran 2017, kemudian terdakwa menugaskan Wongso Kusumo untuk membagikan paket pekerjaan kepada seluruh Asosiasi dengan berkordinasi bersama Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan yang baru. <br /> <br /> Pada sekitar bulan April 2017, terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan rekapan paket pekerjaan kegiatan Kota Pasuman TA 2017, baik paket pekerjaan yang akan dilakukan Penunjukan Langsung (PL) maupun Lelang Umum (LU), terdakwa bermaksud untuk mem-plotting seluruh paket pekerjaan tersebut.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQz_Qv7o0SGLfs3ekW0QK_dXD6wLcbEKP6c21DgMThP7FLj-MGAgOp1yTVEfO_VEL6ktTSqmNoXj4SlXdNPYGl9g6c-DvE6TAkT6iQ4bg2YX3aWnua1xSnSy01I6D_fCpByNCc92tlbM0/s1600/1558247109550.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="453" data-original-width="453" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQz_Qv7o0SGLfs3ekW0QK_dXD6wLcbEKP6c21DgMThP7FLj-MGAgOp1yTVEfO_VEL6ktTSqmNoXj4SlXdNPYGl9g6c-DvE6TAkT6iQ4bg2YX3aWnua1xSnSy01I6D_fCpByNCc92tlbM0/s640/1558247109550.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Dwi Fitri Nurcahyo (Kadis PUPPR) dan terdakwa Wahyu Tri Hardianto (kanan)</td></tr> </tbody></table>  Majelis Hakim menjelaskan, berdasarkan rekapan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut, kemudian terdakwa kembali melakukan pertemuan di Rumah Dinas Walikota Pasuruan dengan Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono dan Wongso Kusumo untuk mendiskusikan plottingan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 tersebut. <br /> <br /> Sekitar Mei 2017, plotting-an paket peketjaan Kota Pasuruan TA 2017 yang sudah mencantumkan nama rekanan/penyedia jasa calon pemenang lelang (manten) diberikan terdakwa kepada Mohammad Agus Fadjar untuk dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Wongso Kusumo terkait pembagian ke semua Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi yang ada di Kota Pasuruan.<br /> <br /> <b>Plottingan paket pekerjaan TA 2017 yang dibuat terdakwa tersebut meliputi : </b><br /> 1. Paket Pekerjaan jatah terdakwa yang akan dibagikan terdakwa kepada rekanan yang dikenalnya,; 2. Paket Pekerjaan jatah Wakil Walikota yang memilih sendiri calon pemenangnya,; 3. Paket Pekerjaan jatah Tim Sukses terdakwa seperti Achmad Fadoli, Prawito, Andi Wiyono,; 4. Paket Pekerjaan untuk jatah lain-lain adalah pembagian proyek untuk tokoh Partai Politik dan Rim sukses dari Partai Pengusung,; 5. Paket Pekerjaan jatah untuk anggota DPRD, dimana calon pemenangnya dipilih oleh anggota DPRD sendiri,; 6. Paket Pekerjaan jatah untuk 'LSM dan Wartawan, dimana LSM dan wartawan memilih sendiri calon pemenangnya,; 7. Paket Pekerjaan jatah untuk AKLI (Asosiasi Ketenaga Listrikan) memilih sendiri calon pemenangnya,; 8. Paket Pekerjaan jatah untuk Dinas, dimana pemenangnya dipilih sendiri oleh Dinas-dinas,; 9. Paket Pekedaan jatah untuk Partai Politik, dimana calon pemenangnya dipilih oleh partai politik koalisi sandiri, dan 10. Pebagian ke pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Bahwa terdakwa meminta Mohammad Agus Fadjar untuk menyerahkan paket pekerjaan yang akan dilelang dengan metode Penunjukan Langsung (PL) kepada masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap SKPD/Dinas Kota Pasuruan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perintah terdakwa, dan memerintahkan PPK untuk berhubungan langsung dengan rekanan/penyedia barang dan jasa yang sudah ditunjuk oleh terdakwa untuk melaksanakan paket kegiatan pengadaan langsung tersebut. <br /> <br /> Kemudian terdakwa menyampaikan kepada Mohammad Agus Fadjar, bahwa untuk paket pekerjaan yang bukan penunjukan langsung untuk teknis pelaksanaannya diserahkan seluruhnya kepada Asosiasi.<br /> <br /> Sebelum dilaksanakan lelang paket pekerjaan Kota Pasuman TA 2017, Wongso Kusumo bersama bersama dengan Sugeng Cahya Fitria dan Muhammad Yahya menemui Mohammad Agus Fadjar di kantor dinas PUPR Kota Pasuruan, dan menyampaikan bahwa Wongso Kusumo bersama rekan dari Asosiasi Pengusaha Jasa Konstruksi telah membentuk Lintas Asosiasi Kota Pasuruan (Gabungan beberapa asosiasi konstruksi Kota Pasuruan), dan Wongso Kusumo ditunjuk menjadi ketuanya. <br /> <br /> Pembentukan lintas asosiasi ini bertujuan untuk mengakomodir seluruh anggota Asosiasi yang ada di kota Pasuruan agar mendapatkan pekerjaan, saat itu juga Wongso Kusumo menyampaikan bahwa paket pekerjaan yang nantinya akan diberikan kepada Asosiasi akan diatur secara merata ke seluruh anggota Lintas Asosiasi.<br /> <br /> Setelah mendengar penjelasan Wongso Kusumo, kemudian Mohammad Agus Fadjar menyerahkan kurang lebih 3 (tiga) lembar kertas yang berisi print out kolom paket pekerjaan, di saat bersamaan Mohammad Agus Fadjar menjelaskan bahwa paket pekerjaan yang diserahkan itu untuk asosiasi dan mempersilahkan Wongso Kusumo untuk  mengaturnya.<br /> <br /> Kemudian masih sekitar bulan Mei 2017, terdakwa mengadakan rapat dengan seluruh Kepala SKPD/Dinas di Kota Pasuruan yang bertempat di Ruang Untung Suropati Kantor Walikota Pasuruan. Pada kesempatan itu dibahas mengenai kegiatan paket pekerjaan pada TA 2017 yang akan dilaksanakan di lingkungan Kota Pasuruan, dan terdakwa meminta bila ada orang-orang yang mengaku rekanan dan Wali Kota, agar dikonfirmasikan tertebih dahulu kepada terdakwa. <br /> <br /> Terdakwa mendapatkan laporan dari Mohammad Agus Fadjar dan Wongso Kusumo, bahwa paket pekerjaan yang sudah di plotting terdakwa, sudah dibagikan kepada masing-masing asosiasi. <br /> <br /> Bahwa rekanan yang memenangkan lelang paket pekerjaan dilingkungan Kota Pasuruan TA 2017, selanjutnya memberikan commitment fee berupa uang kepada terdakwa baik secara langsung maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo terlebih dahulu, lalu diberikan kepada Terdakwa. Setiap Wongso Kusumo memberikan commitment fee kepada terdakwa, selalu disampaikan oleh Wongso Kusumo, bahwa “ini titipan dari teman-teman asosiasi”. <br /> <br /> Bahwa commitment fee yang telah diterima secara langsung oleh terdakwa maupun yang dikumpulkan oleh Wongso Kusumo, lalu diberikan kepada terdakwa dari pemenang lelang pengadaan paket pekerjaan Kota Pasuruan TA 2017 adalah sebagai berikut ; <br /> <br /> 1. Rp511.000.000 (lima ratus sebelas juta rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 18 (delapan belas) paket pekerjaan yang dikerjakan oleh Wongso Kusumo, Hariadi Wicaksono, Nurcholis, Muslimin, Doddy Barnowo, Arif Rozak, Muhammat Kahar Muzakir, Muchammad Ali Rifki Amirudin, Hadi Santoso, Bambang Parkesit, Muhammad Arifianto, Suko Setyo Budi dan Ninil Kusumiyati dan rekanan lainnya. <br /> <br /> 2. Rp122.801.625 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang diterima beberapa kali oleh terdakwa dan Andi Wiyono untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 3. Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawito untuk 3 (tiga) paket pekerjaan,; 4. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Achmad Fadoli untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 5. Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa dan  Agus Setiyono untuk 14 (empat belas) paket pekerjaan perencanaan dan pengawasan. <br /> <br /> Bahwa uang yang diterima terdakwa dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuman TA 2017 seluruhnya sejumlah Rp878.801.625 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus satu ribu enam ratus dua puluh Iima rupiah).<br /> <br /> Dari putusan Majelis Hakim juga terungkap, selain Plotting paket pekerjaan 2017, terdakwa juga menerima uang dari plottingan paket pekerjaan TA 2018.<br /> <br /> Bahwa pada awal tahun 2018 bertempat di rumah dinas Walikota, terdakwa kembali meminta Dwi Fitri Nurcahyo bersama Muhammad Agus Fadjar selaku Kadis PUPR Kota Pasuruan untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (plotting paket pekerjaan) TA 2018. <br /> <br /> Menindaklanjuti permintaan terdakwa, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di rumah Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa dilakukan pertemuan oleh Muhammad Agus Fadjar, Dwi Fitri Nurcahyo bersama dengan Edy Trisulo Yudo untuk menyusun draft plotting paket pekerjaan dalam bentuk tabeI/kolom yang terdiri dari kolom Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. <br /> <br /> Beberapa hari kemudian, draft plotfing paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh Muhammad Agus Fadjar kepada Terdakwa di ruang kerja rumah dinas Walikota yang dihadiri pula oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan Edy Trisulo Yudo, dimana terdakwa banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan tersebut. Pada kesempatan itu Terdakwa juga menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek yaitu untuk pembangunan gedung fee-nya sejumlah 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sejumlah 7% (tujuh persen). Atas revisi Terdakwa selanjutnya Muhammad Agus Fadjar melakukan 2 (dua) kali perbaikan plotting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui Terdakwa.<br /> <br /> Draft final plotting paket pekerjaan, lanjut PU KPK, selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan Muhammad Agus Fadjar kepada terdakwa di Rumah Dinas Walikota, print out itu berisi plotting paket pekerjaan untuk: Walikota 1 (Terdakwa),; Walikota 2 (Edy Trisulo Yudo selaku adik Kandung Terdakwa),; Wawali (Raharto Teno Prasetyo),; Wartawan,; Anggota DPRD,; Partai Politik,; Tim sukses sewaktu Terdakwa Setyono ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus,; Kaji,; Kodir dan Kaji Mali,; AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan),; TANDON (rekanan yang merupakan pilihan Dwi Fitri Nurcahyo dan disetujui Terdakwa),; dan Pihak-pihak lain yang diplotting oleh Terdakwa.<br /> <br /> Majelis Hakim menjelaskan, bahwa saat menyerahkan print out plotting paket pekerjaan, Terdakwa meminta Muhammad Agus Fadjar untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang adanya plotting-an paket pekerjaan tersebut. dan arahan itu dipenuhi oleh Muhammad Agus Fadjar dengan cara menemui langsung para Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBtEDnsWMwwVwX9YTKkMyLHtRoG-c0LeWzPl_J_Cj9hOrsm6N2loImWmsWqTzrxODn_BvEXTvvtJ-D7cBBbaxu0l6_v1HAH5x9odRx6_dRkgfcz5PwWmCqEjH5I40O7D6XFWoBcur1qyQ/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="373" data-original-width="535" height="446" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBtEDnsWMwwVwX9YTKkMyLHtRoG-c0LeWzPl_J_Cj9hOrsm6N2loImWmsWqTzrxODn_BvEXTvvtJ-D7cBBbaxu0l6_v1HAH5x9odRx6_dRkgfcz5PwWmCqEjH5I40O7D6XFWoBcur1qyQ/s640/1.jpg" width="640" /></a></div> Salah satu paket pekerjaan yang sudah di plotting adalah Pekerjaan pembangunan PLUT- KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000.00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empatribu rupiah). sesuai plotting yang dibuat Terdakwa untuk pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON” yang dikelola oleh Dwi Fitri Nurcahyo dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah Wongso Kusumo pemilik CV. Sinar Perdana sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. <br /> <br /> Bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanan Pengadaan (BLP). <br /> <br /> Pada tanggal 8 Agustus 2018, Agus Widodo selaku Ketua Pokja II mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan, ada 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar namun hanya satu pemsahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000.00 (dua milyar dua ratus tiga belasjuta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), akan tetapi setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis, ternyata CV. Sinar Perdana tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal.<br /> <br /> Pada tanggal 20 Agustus 2018, Njoman Swasti selaku Kepala BLP, dan Siti Amini selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap terdakwa untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu terdakwa menanyakan kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta Njoman Swasti dan Siti Amini untuk berkoordinasi dengan Dwi Fitri Nurcahyo terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Wali Kota antara terdakwa bersama Njoman Swasti, Siti Amini dan Dwi Fitri Nurcahyo. <br /> <br /> Pada kesempatan itu terdakwa bertanya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab Dwi Fitri Nurcahyo bisa. Kemudian Terdakwa meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta Dwi Fitri Nurcahyo mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 perusahaan.<br /> <br /> Kemudian Dwi Fitri Nurcahyo menghubungi Supaat (almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. saat itu Supaat merekomendasikan CV Mahadir yang dikelola Muhammad Baqir. <br /> <br /> Keesokan harinya, Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman yang keduanya mempakan orang kepercayaan Dwi Fitri Nurcahyo untuk menemui Supaat dirumahnya, ketika itu Supaat menghubungi Muhammad Baqir melalui telepon yang intinya,  menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan Supaat juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik Wongso Kusumo tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu Supaat bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dwi Fitri Nurcahyo menjelaskan, bahwa untuk 'Kanjengnya' atau terdakwa disisihkan 5% (lima persen).<br /> <br /> Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Terdakwa selanjutnya Siti Amini membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. <br /> <br /> Pada tanggal 22 Agustus 2018, Muhammad Baqir menghubungi Dwi Fitri Nurcahyo untuk mengkonfirmasi paket pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018 yang intinya, ketika itu Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan bahwa benar ada paket pekerjaan PLUT-KUMKM senilai kurang lebih Rp2,3 milyar serta ada Commitment Fee sejumlah 5% (lima persen) untuk juragan-nya yakni Terdakwa. <br /> <br /> Saat itu juga Dwi Fitri Nurcahyo menegaskan, bahwa perusahaan yang dibawa Muhammad Baqir (CV Mahadir) menjadi manten (calon pemenang) paket pekerjaan tersebut dan hal itu disanggupi oleh Muhammad Baqir. Kemudian Muhammad Baqir dan ayahnya yakni Hud Muhdlor menemui Dwi Fitri Nurcahyo di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Muhammad Baqir juga sudah mengetahui telah menjadi "manten" (kandidat pemenang lelang). <br /> <br /> Selanjutnya, kepastian Muhammad Baqir menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan juga oleh Dwi Fitri Nurcahyo kepada Wahyu Tri Hardianto, hari itu juga Wahyu Tri Hardianto menelpon Muhammad Baqir dan meminta Muhammad Baqir untuk mengirimkan uang sejumlah Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM.<br /> <br /> Pada tanggal 24 Agustus 2018 Muhammad Baqir melalui m-banking men-transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 08910229704 a.n Wahyu Tri Hardianto, kemudian uang itu diserahkan kepada Dwi Fitri Nurcahyo untuk diberikan kepada Wakhfudi Hidayat selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Wakhfudi Hidayat disarankan oleh Edy Trisulo Yudo yang merupakan adik kandung terdakwa untuk membantu Dwi Fitri Nurcahyo. <br /> <br /> Dwi Fitri Nurcahyo menyampaikan kepada Wakhfudi Hidayat, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah yang awalnya CV. Sinar Perdana milik M. Wongso Kusumo menjadi CV. Mahadir perusahaan milik Muhammad Baqir. Untuk itu, Wakhfudi Hidayat bersama Dwi Fitri Nurcahyo dan Wahyu Tri Hardianto membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, kemudian Wakhfudi Hidayat juga membagi uang yang ditenma dari Muhammad Baqir dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvQxYFcmAg8zPuGVkmftaPVl1eOWVsmH7LNeTcKzLiURmKCLVGPFpz7nJEpTDW6bQcVJ-XjMiVPDVucgpQRrf2gxaApqN8vdNKDRzPB1kkgz-3RXpq7GYiTdYr7kPkY2NC1SZ2mj5A8bY/s1600/IMG20190304105742.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvQxYFcmAg8zPuGVkmftaPVl1eOWVsmH7LNeTcKzLiURmKCLVGPFpz7nJEpTDW6bQcVJ-XjMiVPDVucgpQRrf2gxaApqN8vdNKDRzPB1kkgz-3RXpq7GYiTdYr7kPkY2NC1SZ2mj5A8bY/s640/IMG20190304105742.jpg" width="640" /></a></div> Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, perusahaan yang mendaftar sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. Mahadhir yang diajukan Muhammad Baqir, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. Sinar Perdana dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. Mahadhir  dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. Mahadhir yang lulus persyaratan teknis, setelah dilakukan negosiasi dan klarifikasi selanjutnya disepakati nilai penawaran menjadi Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).<br /> <br /> Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. Mahadhir diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. Mahadhir telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, Muhammad Baqir dihubungi oleh Supaat  menanyakan commitment fee, dan Muhammad Baqir menyampaikan fee 5% (lima persen) akan dikirimkan pada hari Jumat tanggal 7 September 2018.<br /> <br /> Selanjutnya pada tanggal 7 September 2018, Muhammad Baqir melakukan setor tunai di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik Supaat dengan Nomor Rekening 0891003489 sejumlah Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), Muhammad Baqir mengetahui bahwa uang fee itu untuk terdakwa. <br /> <br /> Bahwa setelah Muhammad Baqir mengirimkan uang fee ke rekening Supaat, selanjutnya Supaat  memberitahukan ke Wahyu Tri Hardianto yang kemudian disampaikan pula kepada Dwi Fitri Nurcahyo. Mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu Dwi Fitri Nurcahyo mengajak Wahyu Tri Hardianto dan Roby Abdulrochman untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah Supaat, akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena Supaat sedang sakit keras.<br /> <br /> Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, Dwi Fitri Nurcahyo menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena Mohammad Agus Fadjar selaku Kepala Dinas PUPR defimitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit.<br /> <br /> Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara Susilo Rifai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan Hud Muhdlor selaku Direktur CV Mahadhir untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). <br /> <br /> Pada tanggal 24 September 2018, Supaat meninggal dunia dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Muhammad Baqir dipegang oleh Novita Sugiastuti selaku istri Supaat, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, Wahyu Tri Hardianto bersama dengan Roby Abdulrochman menemui Novita Sugiastuti, kemudian Novita Sugiastuti memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama Supaat yang didalamnya tersisa uang sejumlah Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah), karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan Supaat selama sakit. <br /> <br /> Kemudian Wahyu Tri Hardianto melaporkannya kepada Dwi Fitri Nurcahyo, lalu Dwi Fitri Nurcahyo memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening Wahyu Tri Hardianto untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik keponakan terdakwa. <br /> <br /> Bahwa selain uang dari Muhammad Baqir selaku pemenang lelang paket Pekerjaan PLUT-KUMKM TA 2018, sekitar tahun 2018 di rumah dinas Walikota Pasuruan, terdakwa juga beberapa kali menerima commitment fee berupa uang dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan TA 2018 yang rinciannya adalah sebagai berikut ; <br /> <br /> 1. Rp100.000.000 (seratusjuta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Andi Wiyono untuk 1 (satu) paket pekerjaan,; 2. Rp77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang diterima terdakwa dari Prawitno untuk 2 (dua) paket pekerjaan,; 3. Rp15.000.000 (lima belasjuta rupiah) yang diterima terdakwa dari Wongso Kusumo untuk 1 (satu) paket Pekerjaan yang dikerjakan Sri Wahono,; <br /> <br /> 4. Rp316.000.000 (tiga ratus enam belas juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik yang sebelumnya uang tersebut diterima dan dikumpulkan Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari 8 (delapan) pemenang lelang paket Pekerjaan yaitu Wongso Kusumo, Bambang Parkesit, Sugeng Cahya Patria, Ninil Kusmiyati, Mohammad Mujib dan Muhammad Arifianto.<br /> <br /> Bahwa uang yang diterima secara langsung oleh Terdakwa maupun yang diterima melalui Dwi Fitri Nurcahyo bersama Wahyu Tri Hardianto dari rekanan pemenang lelang paket pekerjaan di lingkungan Kota Pasuruan TA 2018 seluruhnya berjumlah Rp614.000.000 (enam ratus empat belas juta rupiah). Sehingga jumlah uang yang diterima terdakwa Setiyono sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp2.967.243.360. <br /> <br /> Sehingga Majelsi Hakim mengatakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik berupa bukti maupun saksi, bahwa perbuatan terdakwa Setiyono terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf b  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama.<br /> <br /> Terdakwapun dijatuhui hukuman pidana penjara selama 6 tahun, dan hukuman pidan denda sebesar Rp500 juta serta pidana membayar uang pengganti sejumlah Rp2.967.243.360 begitu juga pidana pencabutan hak politik terdakwa selama 3 tahun. (Jen)

News Tipikor Hakim PT Menolak Permohonan Terdakwa Setiyono Wali Kota (Non aktif) Pasuruan

berita korupsi .co - Terdakwa Setiyono selaku  Wali Kota (Non Aktif) Pasuruan yang ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada ta...

»

Kejari Tanjung Perak Akan Jemput Paksa Tiga Anggota DPRD Surabaya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPkkvnV5WhRobVqMajvSEWkb0K97ta27Y2WbrAQyd2SYVsrHvHv3ZhCZA9DZ-BaBnJ0GTBcbkHQnFLbmWhF3mMMspj1GGJjUDHAH1XYhNMyEgIdxhpbjZmRXskCneraXhSa4dF0L9eIgU/s1600/IMG20190819153505.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="577" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPkkvnV5WhRobVqMajvSEWkb0K97ta27Y2WbrAQyd2SYVsrHvHv3ZhCZA9DZ-BaBnJ0GTBcbkHQnFLbmWhF3mMMspj1GGJjUDHAH1XYhNMyEgIdxhpbjZmRXskCneraXhSa4dF0L9eIgU/s1600/IMG20190819153505.jpg" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b><u>Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi :</u></b> Kita akan melakukan penjemputan paksa sebagai tindakan proses hukum, mereka terkesan mengatur kita (Kejari Tanjung Perak)</span><br /> <br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.o -</b></span> Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak akan melakukan penjemputan paksa terhadap tiga anggota DPRD Kota Surabaya, yakni Dini Rinjanti, Saeful Aidi dan Ratih Retnowati untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah Jasmas (Jaringan Aspirasi Masyarakat) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh miliyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah)  yang berasal dari APBD-Perubahan Pemkot Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2016 dalam bentuk NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp4.991.271.830,61 (Empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen) berdasarkan hasil audit BPK RI No. 64/LHP/0I/09/2018 tanggal 19 September 2018.<br /><br />Hal itu disapaikan langsung oleh Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi saat ditemui beritakorupsi.co secara khusus diruang kerjanya pada Senin, 19 Agustus 2019 <br /><br />Tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik Kejari Tanjung Perak dalam proses penegakan hukum Khususnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dana Jasmas Pemkot Surabaya, perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak terutama para penggiat anti Korupsi, agar aparat pengakan hukum (APH) tidak dipandang tebang pili (“dipilih untuk ditebang?”) <br /><br />Dalam wawancara singkat beritakorupsi.co dengan Dimaz Atmadi selaku Kasi Pidsus  Kejari Tanjung Perak mengatakan, tindakan terakhir yang akan dilakukan oleh tim penyidik terhadap ketiga anggota DPRD Kota Surabaya ini adalah penjemputan pakas dalam proses hukum.<br /><br />Dimaz menambahkan, sebelumnya tim penyidik Kejari Tanjung Perak telah menetapkan tiga anggota DPRD Kota Surabaya sebagai tersangka, yakni “S” ( Sugito), “D” (H. Darmawan) dan “BR” (Binti Rochmah) sebagai hasil pengembangan dari persidangan kasus yang sama dengan terdakwa Agus Setiawan Tjong, selaku Direktur PT. Sang Surya Dwi Sejati (PT SSDS) yang sudah divonis oleh Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Rabu, 31 Juli 2019 dengan pidana penjara selama 6 tahun, dan saat ini dalam upaya hukum banding.<br /><br />Inilah wawancara singkat beritakorupsi.co (BK) dengan Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi (Dimaz pada Senin, 19 Agustus 2019.<br /><br />BK : Terkait pengembangan kasus Korupsi dana Jasmas Pemkot Surabaya, di awal atau dalam surat dakwaan JPU Kejari Tanjung Perak mengatakan, bahwa ada enam orang anggota DPRD Kota Surabaya yang diduga terlibat dalam kasus ini, dan tiga diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Sugito, Darmawan dan Binti Rochmah. Lalu status yang tiga orang lagi bagaimana? <br /><br />Dimaz :  Jadi begini ya. Terima kasih karena rekan-rekan wartawan terus memonitor perkara ini,  dan Kejari Tanjung Perak selalu didukung sepernuhnya dalam penegakan hukum. Perlu  saya sampaikan, bahwa sampai sekarang ini Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah menetapkan tiga orang tersangka yang berasal dari oknum DPRD Kota Surabaya, yaitu S, D dan B. Selanjutnya tim penyidik Kejaksaan Tanjung Perak telah melakukan pemanggilan yang ketiga kalinya kepada Tiga orang anggota DPRD lainnya, tetapi sampai dengan sore ini (pukul 15.00 WIB) belum juga datang. Sekarang ini adalah pemanggilan yang ketiga, hanya saja perlu saya sampaikan, setiap undangan panggilan yang dilakukan oleh tim penyidik selalu dibarengi dengan adanya surat dari tiga orang itu yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat hadir dengan berbagai alasan, terutama alasannya adanya kegiatan yang sudah terjadwal lebih dahulu, itu.  <br /><br />BK : Apakah jadwal yang disebutkan oleh Ketiga Dewan itu mendapat dukungan dari pimpinan DPRD Surabaya, atau hanya alasan mereka untuk tidak memenuhi panggilan penyidik ?<br /><br />Dimaz : Terkait dengan itu subjektif, hanya saja kami tim penyidik juga sudah melakukan kroscek kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Sekwan (Sekretaris Dewan.red) yang mengatakan bahwa Jadwal kunjungan kerja terakhir adalah hari Jum'at kemarin tanggal 16 *16 Agustus 2019) dan sekarang ini tidak ada agenda keluar. Mungkin kalau ada rapat, ia rapat-rapat Komisi atau rapat Internal saja, saya tidak atau. Tapi kami tetap jadwalkan, bahwa  mereka hari Senin (hari ini, 19 Agustus) dipanggil dengan kapasitas sebagai saksi, akan tetapi sampai dengan sore ini mereka belum datang, dan yang datang cuman surat yang isinya mengatakan bahwa mereka tidak bisa hadir karena ada jadwal terlebih dahulu sudah dijadwalkan oleh mereka. Dalam hal ini mereka sudah mengatur jadwal terlebih dahulu, mungkin ada kegiatan, saya tidak tahu.<br /><br />BK : Artinya, isi surat dari ketiga Dewan itu yang mengatakan ada jadwal hari ini, sementara  penjelasan dari Sekwan pada hari Jumat kemarin mengatakan tidak ada kegiatan luar. Berarti tidak singkrin dong. <br /><br />Dimasz : Ia, tidak sinkron. <br /><br />BK : Apakah mungkin hanya alasan mereka dengan cara mengatakan bahwa mereka tidak tidak dapat hadir karena sudah ada kegiatan atau jadwal lainnya?<br /><br />Dimasz : Alasan mereka dengan mengatakan, bahwa mereka tidak dapat hadir karena sudah  adajadw lain, saya tidak tahu. Karena saya pikir, ini tidak logis. Tidak logis dalam artian seperti ini…Pada hari Jum'at, mereka mengatakan tidak bisa hadir, dan meminta waktu. Ketiganya meminta waktu sampai dengan tiga minggu ke depan. Ini berbarengan, dan sekarang juga lagi meminta waktu untuk tidak hadir, dan bersedia hadir tanpa dipanggil. Ini kan jadi aneh. <br /><br />BK : Apakah tidak dijelaskan Kapan kehadiran anggota Dewan itu?<br /><br />Dimaz : Dijelaskan, cuman kan mereka harusnya wajib datang karena dalam proses hukum. <br /><br />BK : Oky. Ketika anda sudah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali, tetapi ketiga anggota Dewan itu tidak memenuhi panggilan. Langkah apa yang akan dilakukan Kejari Tanjung Perak? <br /><br />Dimaz : Kami akan rapat internal dulu, terkait dengan pembahasan ketidak hadiran oleh tiga  orang anggota DPRD ini, bagaimana bentuknya kita tunggu saja, saya pikir juga bukan lagi saatnya. Mereka ini sepertinya ingin mengatur kita<br /><br />BK : Apakah tim penyidi Kejari Tanjung Perak akan melakukan penjemputan paksa? <br /><br />“Ia. Itu adalah salah satu hal yang kami upayakan sebagi tindakan dalam proses hukum. Tapi nanti kami harap, keputusan ini adalah keputusan tim penyidik dan penyidik Kejaksaan Tanjung Perak demi penegakan hukum<br /><br />BK : Ada berapa jumlah saksi yang sudah diperiksa penyidik Kejari Tanjung Perak untuk  ketiga tersangka dan akan menetapkan tiga lagi tersangka berikutnya<br /><br />Dimaz : Sama seperti di awal (maksudnya, saat persidangan terdakwa Agus Setiawan Tjong), hanya saja kan kita harus membagi kembali, ada dua. Kita harus mempercepat proses  pemberkasan penuntutan untuk kita limpahkan ke Pengadilan. Kita juga terkendali dengan masa penahanan<br /><br />BK “ Bagaimana dengan saksi selaku tim yang dibentuk oleh terdakwa Agus Setiawan Tjong, apakah sudah diperiksa oleh penyidik?<br /><br />Dimaz : Ada yang belum, yaitu Rudi Marudut. Kita sudah memanggil beberapa kali, bahkan kita panggil saat persidangan terdakwa Agus Setiawan Tjong tetapi tidak hadir. Harusnya hadirlah sabagi masyarakat yang patuh hukum.<br /><br />BK : Terkait ketidak hadiran Rudi Marudut sebagai saksi, apa yang akan anda lakukan<br /><br />Dimasz : Hehehe…nantilah<br /><br />BK : Oke, terima kasih atas waktu anda yang sudah memberikan penjelasan dalam kasus ini.</span><br /> <span style="font-size: small;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_fFBxmp7fftHnx7TN5ZP0XN4Ky90XObTodVmwxiXZ69jUuhB8o9QGenJWvc55pW673DFtjlAy65wkzxk_rpEfEjlEGKKvuQWkjsoa1tCWyPUTTlsvltrz1zKZygI9TJ5jz05S3ihXgUQ/s1600/IMG20190731145511.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="360" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_fFBxmp7fftHnx7TN5ZP0XN4Ky90XObTodVmwxiXZ69jUuhB8o9QGenJWvc55pW673DFtjlAy65wkzxk_rpEfEjlEGKKvuQWkjsoa1tCWyPUTTlsvltrz1zKZygI9TJ5jz05S3ihXgUQ/s640/IMG20190731145511.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Agus Setiawan Tjong, sudah divonis 6 thanu penjara</td></tr> </tbody></table> </span><br /> <span style="font-size: small;">Seperti yang diberitkan sebelumnya. Kasus ini berawal pada bulan Maret 2015, di mana terdakwa Agus Setiawan Tjong (sduah divonis terlebih dahulu dengan pidana penjara selama 6 tahun) menemui Anggota DPRD Kota Surabaya, yaitu H. Darmawan dan Ratih Retnowati.<br /><br />Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Surabaya H.Darmawan dan Ratih Retnowati   menyampaikan kepada terdakwa Agus Setiawan Jong, bahwa akan ada kegiatan Dana Hibah Jasmas untuk Masyarakat Khususnya Lembaga Kemasyarakatan RT/RW, sehingga terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan kesanggupannya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dengan mengkoordinir pelaksanaan khususnya pengadaan jenis barang yang akan di berikan ke Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), serta menyusun proposal-proposal permohonan Dana Hibah dari Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW).<br /><br />Setelah pertemuan dengan anggota DPRD Surabaya H. Darmawan dan Ratih Retnowati, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong bertemu dengan Anggota DPRD lainnya yaitu Binti Rochmah, Syaiful Aldy, Dini Rijanti dan Sugito. <br /><br />Dan pada saat menemui Anggota DPRD Surabaya Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali menyampaikan maksudnya untuk menjadi pihak yang mengerjakan pekerjaan Dana Hibah dalam bentuk Jaringan Aspirasi Masyarakat (JASMAS) khususnya untuk pengadaan  barang-barang yang akan diberikan kepada para penerima Hibah lewat dana Aspirasi milik anggota DPRD kota Surabaya tersebut.<br /><br />Dalam pertemuan dengan para Anggota DPRD Kota Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochmah, Syaiful Aidy, Dini Rijanti dan Sugito, terdakwa Agus Setiawan Jong selain menyampaikan maksudnya untuk menjadi Penyedia barang yang akan disalurkan kepada Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW), juga menjanjikan akan memberikan komisi sebesar 15% (lima belas persen) kepada setiap Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah Dana Aspirasi yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk Dana Hibah.<br /><br />Terdakwa Agus Setiawan Jong menyampaikan teknis pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah, siap untuk turun langsung kelapangan guna mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan proses permohonan Dana Hibah mulai dari proses pembuatan proposal, pembelian dan pendistribusian barang hingga membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPPK) Kegiatan Dana Hibah yang disepakati oleh para Anggota DPRD Kota Surabaya. <br /><br />Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Surabaya H. Darmawan, Ratih Retnowati, Binti Rochman, Syaful Aidy, Dini Rini Rijanti dan Sugito menyepakati bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong sebagai penyedia barang yang akan diberikan oleh anggota DPRD kepada masyarakat pemohon Hibah dari lembaga Masyarakat (RT/RW) berupa Terop, Kursi Crome, Kursi plastik, Meja Besi, Meja Plastik, Soundsistem, Gerobak sampah serta tempat sampah.<br /><br />Selanjutnya para anggota DPRD menyampaikan wilayah Daerah Pemilihan (DAPIL)-nya serta besaran Dana Aspirasi para anggota DPRD Kota Surabaya, yakni: 1. H. Darmawan (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal) sebesar Rp3 miliyar,; 2. Ratih Reinowati (Daerah Pemilihan 4, Surabaya meliputi Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, dan Sukomanunggal) sebesar Rp2 miliyar,; 3. Binti Rochman (Daerah Pemilihan 3, Surabaya meliputi Rungkut, Tenggilis, Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo) sebesar Rp2 miliyar,; 4. Syaiful Aidi (Daerah Pemilihan 2 Surabaya meliputi Tambaksari, Kenjeran, Semampir, dan Pabean Cantikan) sebesar Rp2 miliyar,; 5. Dini Rinjanti (Daerah Pemillhan 1 Surabaya meliputi Genteng, Gubeng, Tegalsari, Slmokerto, Krembangan, Bubutan) sebesar Rp2 miliyar dan 6. Sugito (Daerah Pemilihan 1 Surabaya meliputi Slmokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari dan Gubeng) sebesar Rp2 miliyar.</span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoPrYGYnEMSEKExQu8q1oKqh3N5oQzd5-Z1JxkKR6z5eZXEZMpVjsvOCLnO-sA2mtlBuDEmsC8Quo5mMOMAKaj3u9BcKyhvc9WR5GnDufGzL6f4o4Zuo3C7pIAZMpkJ2gXUixqu9gFQgk/s1600/IMG20190422153406.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhoPrYGYnEMSEKExQu8q1oKqh3N5oQzd5-Z1JxkKR6z5eZXEZMpVjsvOCLnO-sA2mtlBuDEmsC8Quo5mMOMAKaj3u9BcKyhvc9WR5GnDufGzL6f4o4Zuo3C7pIAZMpkJ2gXUixqu9gFQgk/s640/IMG20190422153406.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;">Kemudian, setelah bertemu dengan anggota DPRD Kota Surabaya pada bulan Juni 2015,  terdakwa Agus Setiawan Jong membentuk Tim, Yaitu Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut, untuk turun ke lapangan menemui para Ketua Lembaga Kemasyarakatan yakni Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk mencari Lembaga yang akan di berikan Dana Hibah Pemerintah Kota Surabaya di Daerah Pemilihan (DAPIL) ke- 6 Anggota DPRD Kota Surabata tersebut, karena proposal permohonan Dana Hibah sudah harus masuk pada bulan Agustus dan September 2015 untuk dipergunakan sebagai dasar Permohonan Dana Hibah pada APBD Tahun 2016 Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />Sebelum turun ke lapangan menemui para Ketua RT/RW, terdakwa Agus Setiawan Jong telah menyampaikan kepada Tim agar menyampaikan kepada calon penerima hibah, bahwa bantuan yang akan diberikan adalah dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang, dan jenis barangnya pun sudah ditentukan, yakni berupa Terop, Sound system, kursi, Meja besi, Gerobak besi, tempat sampah dan lampu Spiral, dan tidak boleh meminta barang yang lainnya dengan alasan, apabila meminta barang jenis lain maka tidak akan disetujui. Selain itu juga menyampaikan kepada RT/RW, bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong telah mendapatkan kepercayaan dari para Anggota DPRD Kota Surabaya.</span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong yakni Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Dlana Rahmawati, Rudi Slnaga/Rudi Marudut dijanjikan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong akan mendapatkan komisi sebesar 1,5% - 2,5% per setiap proposal dana Hibah yang diperoleh dari Para RT, RW.<br /><br />Selanjutnya Tim Marketing tersebut turun menemui para Ketua RT/RW untuk menyampaikan sesuai dengan arahan terdakwa Agus Setiawan Jong, akan ada bantuan dan dipersilahkan membuat Proposal, jika tidak mampu membuat Proposal, maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW hanya mengumpulkan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan dalam proposal tersebut telah ditentukan jenis dan harga barang yang akan dimintakan.<br /><br />Terhadap Ketua RT/RW yang akan mebuat Proposal sendiri, akan diberikan contoh Proposal yang Jenis dan harga barang yang akan dimintakan telah ditentukan, sementara yang tidak mampu mebuat maka akan dibuatkan oleh Tim Marketing terdakwa Agus Setiawan Jong, dimana para Ketua RT/RW tinggaI mengumpulkankan SK Pengangkatan sebagai Ketua RW/RT, Strukrur organisasi, Foto copy Pengurus, dan setelah membuat Proposal Permohonan Dana Hibah, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong akan menemui para Pengurus RT, RW untuk meminta tandatangan dan stempel.<br /><br />Selain membuat Proposal, para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, juga membawa Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa Agus Setiawan Jong dengan Penerima Hibah, dan meminta tandatangan Para Ketua RT/Rw yang pada pokoknya, para Ketua RT/RW akan mentransfer dana hibah ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong di Bank Jatim dengan Nomor Rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong. <br /><br />Selain proposal dari Tim terdakwa Agus Setiawan Jong, beberapa proposal yang juga berasal dari Anggota DPRD Kota Surabaya itu turut diserahkan ke terdakwa Agus Setiawan Jong untuk direkap, sehingga jumlah Proposal yang mengatasnamakan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan jumlah jatah Dana Aspirasi dari setiap Anggota DPRD tersebut. </span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3reFJBDKQbok_QSr5IfK23Q-Oo0g5ZFAEApXa18Ld9kJ8jfqwHrQyw2nqHi5AQeDOCr6cgPI3q5zode_DxVorC00qalb_n5p_ijJUjOat9v1XMJjQzcMaJSse8TbDbv4fIvnYfVnl79M/s1600/IMG20190422145628.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3reFJBDKQbok_QSr5IfK23Q-Oo0g5ZFAEApXa18Ld9kJ8jfqwHrQyw2nqHi5AQeDOCr6cgPI3q5zode_DxVorC00qalb_n5p_ijJUjOat9v1XMJjQzcMaJSse8TbDbv4fIvnYfVnl79M/s640/IMG20190422145628.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;">Proposal-proposal yang di dibuat dan diperoleh oleh Tim  terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong di Jl. Bunguran No 27 A Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya, yang selanjutnya disortir berdasarkan wilayah Daerah Pemilihan dari para anggota DPRD Kota Surabaya, dan disesuaikan dengan Pagu Anggaran Dana Aspirasi yang disampaikan.<br /><br />Jumlah dana Aspirasi setiap Anggota DPRD tersebut, dibagi berdasarkan jumlah Proposal dana hibah yang di peroleh, sehingga mendekati jumlah pagu setiap anggota DPRD, yang dahulu jumlah keseluruhan nilai Proposal dibuat melebihi dari jumlah pagu Dana Aspirasi karena sudah mengetahui, bahwa nantinya akan berkurang setelah diverifikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya.<br /><br />Pada bulan Agustus 2015, berdasarkan perintah dari terdakwa Agus Setiawan Jong, proposaI-proposal tersebut di antar oleh Dea Winnie ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan untuk H. Darmawan diterima oleh stafnya yaitu Agus. <br /><br />Untuk Ratih Retnowati di terima oleh Sani, kemudian untuk Binti Rochmah diterima langsung oleh Suaminya yaitu Budi di rumah Binti Rochmah di Jalan Rungkut atau di Universitas Surabaya tempat kerja suami Binti Rochma.<br /><br />Selanjutnya Untuk Syaiful Aidy dan Dini Rijanti diserahkan di ruang Fraksi PAN, dan diterima oleh Yanto. Sedangkan untuk Sugito diserahkan di ruang Fraksi Hanura, dan diterima oleh Bagus selaku staf di Fraksi Hanura. Dan seluruh proposal tersebut sudah dilengkapi dengan Rekapan jumlah proposal, nama pemohon dan jumlah Permohonan. <br /><br />Proposal permohonan yang dikumpulkan oleh terdakwa Agus Setiawan Jong ke Anggota DPRD Kota Surabaya, selanjutnya dikirim oleh Anggota DPRD Kota Surabaya ke Sekertariat DPRD kota Surabaya untuk selanjutnya dikirim ke Pemerintah Kota Surabaya. </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Mulanya proposal-proposal tersebut akan dipergunakan untuk dasar permohonan Dana Hibah APBD Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016, namun proposal tersebut tidak dapat dijadikan dasar permohonan Dana Hibah tahun 2016, sehingga selanjutnya dimaksudkan dan dipergunakan untuk APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2016, dan  seluruh proposaI-proposal tersebut harus direvisi, khususnya penanggalan.  Sehingga proposal-proposal tersebut dikembalikan oleh para anggota DPRD, dan diambil oleh terdakwa Agus Setiawan Jong untuk dilakukan pembaharuan penanggalan dengan menggunakan tahun 2016, selanjutnya pada bulan Juli 2016 para Tim terdakwa Agus Setiawan Jong (Freddy Dwi Cahyono, Robert Siregar, Santi Diana Rahmawati, Rudi Sinaga/Rudi Marudut) kembali memperbaharui proposal, dan menemui Ketua RT/RW untuk meminta tandatangan dan stempel, yang selanjutnya dikumpulkan di rumah terdakwa Agus Setiawan Jong, kemudian diantarkan kembali ke masing-masing Anggota DPRD Kota Surabaya, dan para Anggota DPRD Kota Surabaya mengumpulkan ke Sekwan DPRD Kota Surabaya untuk di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya. <br /><br />Bahwa setelah mengetahui proposal-proposal tersebut telah di kirim ke Pemerintah Kota Surabaya untuk dilakukan verifikasi, terdakwa Agus Setiawan Jong selanjutnya menyetor barang-barang sesuai dengan jenis yang telah diajukan dalam proposal permohonan Dana Hibah, diantaranya Terop, Kursi Crome, Kursi Plastik, Meja Besi, Meja Plstik,Sound Sistem, Lampu Spiral, Gerobak Sampah, Tong sampah, dan disimpan dirumah terdakwa Agus Setiawan Jong JI Bunguran No 27 A, Surabaya. </span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTz3UGpKZgdbKJxROFswf75-Hq1Z-CMsyrGIyGvUyDDGtNqE6dTgsh8EOgv1tjCSatMaYtkIr7G8k5uWo_KuXuse878hOncuEUgwESYGefxsYBGSjjBEWrCk3IxGHOYleDnRai_ZF-I-A/s1600/PhotoGrid_1557152562569.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="640" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTz3UGpKZgdbKJxROFswf75-Hq1Z-CMsyrGIyGvUyDDGtNqE6dTgsh8EOgv1tjCSatMaYtkIr7G8k5uWo_KuXuse878hOncuEUgwESYGefxsYBGSjjBEWrCk3IxGHOYleDnRai_ZF-I-A/s640/PhotoGrid_1557152562569.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <span style="font-size: small;"> </span><span style="font-size: small;">Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Surabaya memberikan Dana Hibah ke Lembaga masyarakat (Ketua RT/RW) sebesar Rp27.465.033.400 (dua puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan total jumlah penerima hibah yang bersumber dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 665 Lembaga. <br /><br />Setelah terdakwa Agus Setiawan Jong mengetahui nama-nama pemohon yang diajukan telah lolos verifikasi, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk memanggil para Ketua RT/RW dan bendahara lembaga RT/RW untuk membuat buku tabungan di Bank Jatim cabang Pasar Atom, dan selanjutnya buku tabungan para penerima Hibah itu tetap pada penguasaan terdakwa Agus Setiawan Jong. <br /><br />Bahwa dari seluruh proposal dana Hibah yang dikoordinir oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, yang lolos veriflkas adalah sebanyak 228 Pemohon terdiri dari 65 pemohon atas nama H. Darmawan,; 6 Pemohon atas nama Ratih Retnowati,; 28 Pemohon atas nama Binti Rochmah,; 42 Pemohonatas nama Syaiful Aidy,; 35 Pemohon atas nama Dini Rijanti dan 52 Pemohon atas nama Sugito. <br /><br />Setelah mengetahui bahwa proposal-proposal tersebut lolos verifikasi dan telah masuk dalam APBD perubahan 2016, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong mencari tahu jadwal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dan setelah mengetahui Jadawal Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kota Surabaya dengan penerima Hibah, terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan para Tim-nya untuk menghubungi para Penerima Hibah yang lolos veriflkasi supaya datang ke Pemerintah Kota Surabaya untuk penandatanganan NPHD  dan melakukan Pembagian buku tabungan Bank Jatim Penerima Hibah. <br /><br />Pada Desember 2016, setelah terdakwa Agus Setiawan Jong  mengetahui bahwa Dana Hibah telah cair dan masuk ke rekening masing-masing penerima Hibah, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong kembali memerintahkan Timnya untuk mengumpulkan para Penerima Hibah di Bank Jatim cabang Pasar Atom atau Bank Jatim Kedung Cowek untuk melakukan transfer kenomor rekening 1692222225 atas nama Agus Setiawan Jong.</span><br /> <span style="font-size: small;"></span><br /> <span style="font-size: small;"><br /></span> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: small;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcYTrphLCen4Df11dUV5dYJLvVMyL84yxpZV3otxPF7tr2bnx20DqXVdA1TGuov3zBkByf0IlnCraljCwQ1l3lep1adj3Qb_QjtuxPnInwzzDESXVducQChJs5x-nyfPwh4tXEQGZ9q7Q/s1600/9.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="290" data-original-width="299" height="620" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcYTrphLCen4Df11dUV5dYJLvVMyL84yxpZV3otxPF7tr2bnx20DqXVdA1TGuov3zBkByf0IlnCraljCwQ1l3lep1adj3Qb_QjtuxPnInwzzDESXVducQChJs5x-nyfPwh4tXEQGZ9q7Q/s640/9.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <span style="font-size: small;">Jumlah Dana Hibah yang ditransfer oleh 228 Penerima Hibah ke Rekening terdakwa Agus Setiawan Jong nomor rekening 1692222225 sebesar Rp13.189.104.100 (tiga belas milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus empat ribu seratus rupiah).<br /><br />Setelah seluruh penerima Hibah mentrasfer ke rekening terdakwa Agus Setiawan Jong, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk mengantarkan barang ke para penerima Hibah sesuai dengan jenis barang yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya.  </span><br /> <br /> <span style="font-size: small;">Setelah melakukan pengiriman barang, selanjutnya terdakwa Agus Setiawan Jong memerintahkan Timnya untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)  sesuai dengan harga dan jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan dilampiri Nota yang telah dibuat oleh terdakwa Agus Setiawan Jong, dengan  memerintahkan Timnya untuk meminta tandatangan dan Stempel dari masing-masing Ketua RT/RW selaku penerima Hibah Pemerintah Kota Surabaya tahun 2016.<br /><br />Bahwa kualitas barang yang diterima oleh penerima Hibah sangat jauh dari harga jenis barang yang disetujui oleh Pemerintah kota Surabaya, dan berdasarkan Hitungan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka penghitungan Kerugian keuangan Negara atas Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah kepada Masyarakat pada Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indoneisa (BPK RI), telah ditemukan adanya kerugian Negara sebesar Rp4.991.271.830,61 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah koma enam puluh satu sen).<br /><br />Atas perbuatannya, terdakwa Agus Setiawan Jong diancam pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 1 (satu) tahun sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) atau (pasal pasal 3) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana. (Rd1/*)  </span>

News Tipikor Kejari Tanjung Perak Akan Jemput Paksa Tiga Anggota DPRD Surabaya

Kasi Pidsus Kejari Tanjung Perak, Dimaz Atmadi : Kita akan melakukan penjemputan paksa sebagai tindakan proses hukum, mereka terkesan men...

»

OBRAL REMISI UNTUK KORUPTOR

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji8QOaNx-3mQFgX2LRWBHIkxHQ3m3Jhyphenhypheny3pOcSvDLdyaL9ZuRG_qpYsbi-uE3X_hyWk263Z8WyvubjIoP50OTU5rxn-um8WzIFNxwwo2HHUaca-HwxU0JGDG32bqDCe2J3iznhX5B3Id0/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEji8QOaNx-3mQFgX2LRWBHIkxHQ3m3Jhyphenhypheny3pOcSvDLdyaL9ZuRG_qpYsbi-uE3X_hyWk263Z8WyvubjIoP50OTU5rxn-um8WzIFNxwwo2HHUaca-HwxU0JGDG32bqDCe2J3iznhX5B3Id0/s640/ICW.png" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>- Lagi, Pemerintah Menunjukkan Ketidak berpihakan pada Pemberantasan Korupsi! -</b></span><br /> <br /> <br /> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span> </b>Pemberian remisi atau pengurangan hukuman oleh pemerintah pada hari Kemerdekaan Republik Indoensia yang ke- 74 menjadi sorotan ICW. Setidaknya dalam pantauan ICW, terdapat 338 narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi  pada momentum hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 yang lalu. Ironisnya, seluruh masyarakat sedang gegap gempita merayakan ulang tahun Indonesia, namun sayangnya  Kementerian Hukum dan HAM justru memberi keleluasaan kepada narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan pengurangan hukuman Remisi).<br /><br />Mengacu pada regulasi, aturan terkait pemberian remisi telah secara  tegas  disebutkan  dalam Peraturan Pemerintah No99 Tahun 2012. Patut untuk dipahami bahwa pemberian remisi pada  narapidana kasus korupsi berbeda dengan narapidana tindak pidana umum lainnya.  <br /><br />Jika pada tindak pidana umumnya mensyaratkan berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, namun pada tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 34 A aturan aquo ditambahkan dua poin, yakni bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas  uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.<br /><br />Misalnya pada syarat berkelakuan baik, tentu KemenkumHAM harus benar-benar  memperhatikan aspek ini. Jangan sampai justru yang  terlihat oleh publik adanya narapidana kasus korupsi yang diduga sempat mendapatkan fasilitas sel mewah malah diberikan pengurangan hukuman. Tentu hal ini harus dipandang sebagai  pelanggaran prosedur, sehingga yang bersangkutan sepatutnya tidak layak mendapatkan remisi.  <br /><br />Kekhususan remisi pada narapidana tindak pidana korupsi semata-mata  dilaksanakan  karena  kejahatan korupsi telah dikategorikan sebagai extraordinary crime,  ini mengartikan bahwa perlakuan pada pelaku korupsi tidak bisa disamaratakan seperti tindak pidana lainnya. <br /><br />Jadi, tidak dibenarkan jika adanya pernyataan dari Kemenkum HAM yang menyebutkan pertimbangan pemberian remisi pada narapidana korupsi hanya terbatas pada berkelakuan  baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.<br /><br />Terkait dengan itu, maraknya pemberian remisi pada narapidana kasus korupsi bagaimanapun akan menganggu stabilitas dari pemberian efek jera pada sistem peradilan pidana. Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) harus dimaknai penting sebagai hilir  dari pemberian efek jera, jika masih terus menerus terjadi kelonggaran pada pemberian  remisi maka kinerja dari penegak hukum pada ranah penyelidikan, penyidikan,  danpenunututan serta peran institusi kehakiman pada ranah pemberian hukuman akan menjadi sia-sia saja. <br /><br />Selain itu, hal yang perlu dikritisi adalah keterbukaan informasi pada KemenkumHAM, karena  hingga hari ini tidak ada data yang dipaparkan mengenai total narapidana kasus korupsi yang  mendapatkan remisi. <br /><br />Harusnya ini dijadikan evaluasi, karena bagaimanapun peran masyarakat sebagai control  kebijakan publik dapat berjalan. Jangan sampai ada kesan yang terlihat bahwa Kemenkum HAM seperti menutup-nutupi jumlah sertanarapidana korupsi mana saja yang mendapatkan remisi. <br /><br />Jika dikaitkan dengan pidato kenegaraan Presiden yang menyinggung soal efektivitas penegakan hukum di DPR lalu, harusnya pemberian remisi yang dilakukan tanpa adanyalandasan yang jelas dapat segera dievaluasi oleh pemerintah. <br /><br />Dalam pidato Presiden secara tegas menyebut, bahwa keberhasilan penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang yang dipenjarakan. Sederhananya, jika sistem pembenahan Lapas belum maksimal bagaimana efektivitas penegakan hukum dapat berjalan? Dan isu ini bukan pada ranah penegak hukum, melainkan pada pemerintah sebagai pemegang otoritaspengelolaan Lapas (Kemenkum HAM).<br /><br />Selain itu, Kemenkum HAM harusnya dapat selaras dengan sikap Presiden pada tahun 2015 lalu yang menyebutkan, bahwa narapidana kasus korupsi seharusnya tidak mendapatkan pengurangan  hukuman. <br /><br />Hal ini penting untuk tetap menjaga komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. <br />Untuk itu, maka Indonesia Corruption Watch (ICW) menuntut agar:<br /><br />1. Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM dapat benar-benar selektif dalam memberikan remisi pada narapidana kasus korupsi serta memperhatikan  ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 99 Tahun2012;<br /><br />2. Kementerian Hukum dan HAM harus membuka data terkait jumlah dan nama-nama   narapidana korupsi seluruh Indonesia yang mendapatkan remisi pada peringatan Kemerdekaan;<br /><br />Jakarta, 19 Agustus 2019<br />Indonesia Corruption Watch <br /><br />Sumber :ICW<br />Editor : Jentar

News Regional Tipikor OBRAL REMISI UNTUK KORUPTOR

- Lagi, Pemerintah Menunjukkan Ketidak berpihakan pada Pemberantasan Korupsi! - Jakarta, berita korupsi .co - Pemberian remisi atau p...

»

Pengacara Silgle Paret Berhasil Sebagai Ibu, Ayah Sekaligus Guru Bagi Anaknya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmAdV3yKvkGNrre_ZCJJAIv3XU2uEhz25JHRbOxXqRj0Oge6H4b1inanG6YeWut8mZRlMKaY2dnK33JBake1PnovQMESWfi30KdZpgp9Kcz39dnORxwb0mFsmH8WiWJl7ep56fK3JoNmI/s1600/IMG_20190726_123457.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1573" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmAdV3yKvkGNrre_ZCJJAIv3XU2uEhz25JHRbOxXqRj0Oge6H4b1inanG6YeWut8mZRlMKaY2dnK33JBake1PnovQMESWfi30KdZpgp9Kcz39dnORxwb0mFsmH8WiWJl7ep56fK3JoNmI/s640/IMG_20190726_123457.jpg" width="628" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Semua manusia pasti akan tua, namun tak semua bisa sebagai orang tua. Kalimat inilah yang mungkin tepat bagi Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH, seorang pengacara wanita di Surabaya yang berstatus single parent sejak ditinggal suaminya karena meninggal beberapa pulu tahun lalu, dan saat ini sukses atau berhasil sebagai Ibu sekaligus sebagai Ayah serta menjadi guru bagi kedua anknya Dio dan Fio yang sejak usia 5 tahun ditinggal anyahnya.<br /> <br /> Yuliana Heriyanti Ningsih, SH., MH lebih dikenal sebagai pengacara Prodeo alias tidak dibayar oleh masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dalam proses dipenyidikan maupun di Pengadilan sejak puluhan tahun lalu.<br /> <br /> Karena seorang pengacara Prodeo, memang yang dibela adalah masyarakat yang terjerat hukum pidana dan sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri, namun tak mampu untuk membayar seorang pengacara. Walau memang pengacara Prodeo itu dibayar oleh negara, tetapi hanya sekedar pengganti biaya tranportasi. Berbeda dengan pengacara Pro Bono alias tidak ada yang membayar sama sekali, namun hampir tak pernah terdengar sepak terjangnya.<br /> <br /> Nama Yuliana Heriyanti Ningsih atau yang lebih akrab disapa Yuli, tak asing lagi dikalangan wartawan, terutama lembaga penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan. Tak hanya Yuli, tetapi termasuk kedua anak laki-laki dan perempuannya, Dio dan Fio yang mengikuti jejak sang bundanya menjadi pengacara.<br /> <br /> Wanita yang lahir di Surabaya pada tanggal 26 Juli 1965 ini, adalah lulusan Ubaya (Universitas Surabaya) 1985. Sejak terjun sebagai pengacara pada tahun 1999 silam, kasus yang pertama kali ditanganinya adalah kasus Prodeo, yaitu pembunuhan di Pengadilan Negeri Gresik. Dan hingga saat ini, telah ratusan perkara Prodeo yang ditangani baik Korupsi terutama kriminal (pembunuhan).<br /> <br /> “Sejak jadi pengacara, kasus yang pertama kalinya saya tangani adalah kasus pembunuhan di PN Gresik, itu langsung Prodeo. Kalau sampai sekarang sudah banyaklah,” ujarnya saat bincang-bincang dengan beritakorupsi.co di gedung Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa waktu lalu.<br /> <br /> Yuliana menceritakan awal perjalanan karirnya menjadi pengacara, yang sudah bercita-cita sejak duduk di bangku SMA. <br /> <br /> “Saya anak pertama dari Lima bersaudara. Sejak SMA saya sudah bercita-cita ingin menjadi pengacara. Lalu saya kuliah di Ubaya tahun 1985 mengmbil jurusan Fakultas Hukum. Saya telat wisuda karena mengurus rumah tangga, karena saya menikah sebelum wisuda,” tuturnya <br /> <br /> Yuli melanjutkan, Kemudian kuliah lagi di UPB dengan jurusan yang sama untuk mengambil S2 (Strata Dua). <br /> <br /> “Pertama kali sebagai pengacara, saya gabung di kantor Advokat Achmat Arifin, di Jalan Kerta Jaya, Surabaya tahun 1999 sampai 2000. Itu hanya Satu tahun. Setelah itu, saya mulai jalan sendiri sejak tahun 2001,” lanjut Yuliana mengenang .<br /> <br /> Yuliana menceritakan perjalanan hidupnya sebagai pengacara wanita berstatus sigle paret dengan dua anaknya yang masih kecil. Sebagai wanita dan manusi norma, banyak godaan namun tak dihiraukannya. Rasa cinta yang mendalam bagi almarhum suaminya menjadi motivasi untuk membesarkan dan menidik anak-anaknya.<br /> <br /> Setiap kali bersidang, Yuliana selalu membawa kedua anaknya ke kantor kepolisian, kejaksaan  amupun Pengadilan hingga kedua anaknya tumbuh besar dengan pendidikan mengikuti jejak sang bundanya.<br /> <br /> “Dio dan Fio memang saya arahkan menjadi pengacara, tapi tidak saya paksakan. Saya kan sigle paret, harus bisa berjuang dan berdiri sendiri. Jadi sejak kecil, mereka selalu saya ajak kalu ke Pengadilan. Jadi mereka selalu dengar apa yang saya bicarakan dengan keluarga klien saya. Mungkin karena terbiasa sejak kecil, Dio dan Fio pun menurut,” tambah wanita ber cucu dua ini, dan saat ini minggu cucunya yang ketiga dari Fio yang menikah dengan pria dari kalangan anggota Kepolisian berpangkat perwiara pertama (AKP) dan bertugas di Polrestabes Surabaya.<br /> <br /> Sementara Dio bersama istrinya tinggal di Sidoarjo dan membuka kantor sebagai pengara. Selain itu, Dio dipercaya sebagai pengacara di Pemuda Panca Sila Kabupaten Sidiaorjo. <br /> <br /> Yulianan tak hanya menceritakan awal perjalanan dirinya menajdi pengacara, tetapi suka dukanya sebagai pengacara Prodeo sejak awal. Menurut Yuliana Heriyanti Ningsih, suka dukanya menagani kasus Prodeo, adalah adanya tuduhan miring dari keluarga korban. <br /> <br /> “Tuduhan miring dari keluarga korban itu kadang ada. Kadang kan menurut mereka (keluarga korban.red), seorang pembunuh itu tidak perlu dibela. Tapi kan si pelaku tidak mengerti hukum. Negara atau Pengadilan wajib menyediakan pengaacara untuk mendampinginya selama dipersidangan,” tegas Yuliana.<br /> <br /> Dan kepuasannya saat menangani kasus Prodeo, adalah saat dirinya bisa membuktikan di persidangan, mengapa kliennya melakukan tindakan kriminal atau pembunuhan. Dan yang lebih memuaskan lagi, saat kliennya divonis bebas. Uwauuuuu, menyenangkan. terlebih saat dirinya “dibayar” oleh keluarga kliennya dengan kerupuk, bumbu dapur atau makanan warung.<br /> <br /> “Sukanya, kalau hukumannya lebih ringan dari tuntutan Jaksa, rasanya senang. Ada juga yang bebas, karena dalam persidangan bukan si terdakwa palakunya. Pernah dikasih kerupuk, sambal, ada juga makanan karena keluarga terdakwa ada yang usaha warung makanan. Saya senang aja menerimanaya,” kata Yuli sambil senyum.<br /> <br /> Ternyata, kasus yang ditangani wanita silgle paret ini bukan hanya kasus pembuhunan saja, tetapi ada juga kasus tindak pidana Korupsi. Disinilah dukanya menjadi seorang pengacara Prodeo karena tak jarang harus pulang malam hari. Karena memang persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, terkadang selesainya malam hari tidak seperti di Peradilan umum. Sebab, Pengadilan Tipikor menyidangkan perkara dari 38 Kejaksaan Negeri (Kejari) ditambah sati Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br /> <br /> “Kasus yang saya tangani memang rata-rata pembunuhan, tapi ada juga kasus lainnya. Kalau Korupsi sudah sejak awal pengadilan Tipikor ada. Ada yang Prodeo ada juga yang bukan. Terdakwa Korupsi itu kan ada petani, seperti kasus Korupsi Poktan (Kelompok Tani), Pokmas, PNPM. Kamu tahu sendiri kan,” ungkapnya kepada media ini.<br /> <br /> Setelah berhasil sebagai orang tua (Ibu sekaligus Ayah) bagi kedua anaknya, Yulina ternyata berhasil juga sebagai guru bagi putra putrinya maupun bagi lulusan Fakultas Hukum yang hendak menjadi pengacara, karena Yuliana mendidirikan sebuah Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Legundi Keadilan Indonesia (LBH YLKI) di Jalan Legundi Surabaya dengan kantor cabang di Sidaorjo, di mana Dio sebagai Ketua LBH YLKI.<br /> <br /> Kesuksesan Yuliana sebagai guru dalam dunia pengacara/Advokad, karena hingga saat ini sudah puluhan orang yang magang di LBH YLKI menjadi pengaca. Yang lebih menariknya adalah, selain pengacara ternyata ada yang menjadi hakim dan jaksa.<br /> <br /> “Ada yang menjadi Hakim dan ada juga menjadi Jaksa,” kata Yuliana saat acara Tasyukuran kantol LBH YLKI, Jum'at, 26 Juli 2019 tanpa menyebut nama yang dimaksud (Jentar)<br /> <br /> Bio Data :<br /> Nama Lengkap        : Yuliana Heriyanti Ningsih<br /> Tempat tanggal lahir : Surabaya, 26 Juli 1965<br />         Anak : Dua (Dio dan Fio)<br />         Cucu : Dua<br /> Pendidikan : SMAN 5 Surabaya<br />                   S1 : Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya)<br />                   S2 : Fakultas Hukum Universitas Putra Buana, Surabaya<br />                          dan mendirikan LBH YLKI Tahun 2015

Opini Pendidikan Pengacara Silgle Paret Berhasil Sebagai Ibu, Ayah Sekaligus Guru Bagi Anaknya

berita korupsi .co - Semua manusia pasti akan tua, namun tak semua bisa sebagai orang tua. Kalimat inilah yang mungkin tepat bagi Yulian...

»

Kejari Gresik “Selamatkan” Pihak Yang Terlibat Dalam Kasus Dugaan Korupsi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUUhG1FSAbhkuApQ0N55ualdiEonm5RJwAxi4eeE9RN-uMqC4as20noDHIH7rohQqKmgnXp_MKRkUYczPpL_Iy-xd8qTFFQbp6AsqqlP-JSsctGkhFtgHgpTNcsDt6mcrAMY2z6tRT87w/s1600/IMG20190523132707.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="784" data-original-width="544" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUUhG1FSAbhkuApQ0N55ualdiEonm5RJwAxi4eeE9RN-uMqC4as20noDHIH7rohQqKmgnXp_MKRkUYczPpL_Iy-xd8qTFFQbp6AsqqlP-JSsctGkhFtgHgpTNcsDt6mcrAMY2z6tRT87w/s640/IMG20190523132707.jpg" width="444" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Untuk yang kedua kalinya, sejak Andrie Dwi Subianto menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik yang juga anak salah seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di luar Pulau Jawa ini, telah dua kali “menyelamatkan” pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Gresik<br /><br /><span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Yang I (pertama)</span></b></span><br /> <br /> Kasus Korupsi pemotongan dana kapitasi jasa pelayanan (Jaspel) di 32 Puskesmas Se-Kabupatena Gresik sebesar 10 persen.<br /><br />Dalam kasus ini, Kejari Gresik hanya menyeret dr. H.M. Nurul Dholam selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresi (sudah divonis 6 tahun penjara oleh Hakim Tipikor Surabaya) sebagai terdakwa untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.<br /><br />Kejari Gresik menuduh dr. H.M. Nurul Dholam telah melakukan pemotongan alokasi dana kapitasi jasa pelayanan (Jaspel) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 10 persen di 32 Puskesmas Se-Kabupaten Gresik pada tahun 2016 - 2017 yang totalnya sebesar Rp.2.451.370.985.<br /><br />Itulah sebabnya, penyidik Kejari Gresik menjerat terdakwa dengan unsur pemaksaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huru e atau unsur melakukan pemotongan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf f Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Pasal 12 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) : <br /><br />huruf e berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;<br /><br />huru f yang berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;<br /><br />Anehnya, bahwa pemotongan dana kapitasi jasa pelayanan (Jaspel) Puskesmas Kabupaten Gresik yang terjadi sejak tahun 2016 - 2017, sudah berlangsung sebelum terdakwa dr. H.M. Nurul Dholam menduduki jabatan sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan pada tanggal 1 April 2016 yang kemudian dilantik menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresi sejak ranggal 30 Desember 2016.<br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnfp4J-pUXo_xK4nwIfLfBHXD_2Lk6hDrhFJhwoyLAGkKqWzNuRQqMJhJvAH05PjFRr5xsHjvovLoIgn6Rk4VOZjRdUd9g4YZ6U4FhHiOAtjICddEEOgFO89uEIHAjzYbavdHTidVDLeI/s1600/IMG20181113121724.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnfp4J-pUXo_xK4nwIfLfBHXD_2Lk6hDrhFJhwoyLAGkKqWzNuRQqMJhJvAH05PjFRr5xsHjvovLoIgn6Rk4VOZjRdUd9g4YZ6U4FhHiOAtjICddEEOgFO89uEIHAjzYbavdHTidVDLeI/s640/IMG20181113121724.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa/terpidana dr. H.M. Nurul Dholam </td></tr> </tbody></table> Bermula pada tanggal 31 Maret 2016, dalam sebuah rapat terbatas di ruang Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan yang memasuki  masa pensiun yaitu dr. Soegeng Widodo, terdakwa sendiri selaku Sekretaris Dinas yang akan menggantikan dr. Soegeng Widodo, para Kepala Bidang Dinas Kesehatan diantaranya  Mukhibatul Khusnah, dr. Henny Jasaningsih, Diah Rustiari, Kasubag Keuangan, Titik Rositawati  serta Kasi RenGram serta Rumiyati.<br /><br />Dalam rapat tersebut ada penyerahan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp454 juta dari dr. Soegeng Widodo kepada terdakwa, di mana uang itu adalah sisa dari pemotongan dana kapitasi Jaspel, dan disepakati bahwa uang tersebut diserahkan kepada Eni Wahyuni, S.Km (staf dari Bagian RenGram di Dinas Kesehatan Kab. Gresik) untuk disimpan dan dicatatkan dalam pembukuan.<br /><br />Anehnya, si dr. Sugeng Widodo yang terlebih dahulu melakukan pemotongan jasa pelayanan (Jaspel) dana kapitasi Puskesmas justru  “selamat”. Yang masuk penjara adalah dr.H.M. Nurul Dholam karena melanjutkan “perjuangan” pendahulunya.<br /><br />Anehnya, pemotongan dana kapitasi Jaspel yang dilakukan oleh dr. Sugeng Widodo selaku Kepala Dinas Kesehatan sebelum digantikan terdakwa dianggap benar oleh Kejari Gresik, sehingga dr. Sugeng pun “selamat” hingga saat ini. Sementara terdakwa yang melanjutkan kegiatan pejabat pendahulunyalah yang dianggap salah hingga akhirnya dijebloskan kepenjara.<br /><br />Yang lebih anehnya adalah, bahwa duit hasil pemotangan dana kapitasi jasa pelayanan (Jaspel) BPJS  tersebut tidak dinikmati oleh terdakwa sendiri, melainkan dibagi-bagikan ke pejabat Kabupaten Gresik sebagai THR (Tunjangan Hari Raya), diantaranya ke Bupati Sambari dan ajudannya, Wakil Bupati Qosim dan ajudannya, Asasisten I, II dan III Kabupaten Gresik, Kepala DPPKAD dan Kepala Bidang serta anggota DPRD Kabupaten Gresik.<br /><br />Selain itu dipergunakan juga untuk kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik diantaranya untuk THR (tunjugan hari raya) tahun 2016 - 2017 sebesar Rp175 juta, Kunjungan pengawasan DPRD ke Puskemas sebar Rp20 juta, Partisipasi Kegiatan Pemkab Gresik tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp200 juta, Tamu Study banding ke Dinas Kesehatan sebesar Rp20 juta, Pengembalian Temuan BPK Terkait Pengadaan Makanan Minuman dinDinas Kesehatan Tahun 2016 sebesar Rp170 juta, Dinkes SAKIP ke Tretes sebesar Rp40 juta, Halal Bihalal tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp20 juta, Hari Kesehatan Nasional (HKN) sebesar Rp50 juta,  HUT RI (Mobil Hias ) sebesar Rp10 juta, konsumsi peserta lomba sebanyak 300 orang sebesar Rp10 juta, pembuatan video sebesar Rp5 juta, transportasi dan akomodasi untuk 2 orang ke Lampung untuk menerima hadiah sebesar Rp10 juta,  transportasi Kader sebesar Rp16 juta, total kegiatan PHBS Rp41 juta. <br /><br />Kemudian untuk kegiatan UKS SMAN Kedamean Gresik sebagai transport dan akomodasi ke Jakarta sebanyak 5 orang (@Rp4 juta) sebesar Rp20 juta, Germas untuk  pemaparan di Jakarta sebanyak 4 Orang (@Rp4 juta) sebesar Rp16 juta, Kabupaten Sehat di Kemendagri Jakarta untuk menerima hadiah sebesar Rp8 juta, dan total biaya Rp85 juta.<br /><br />Selanjutnya untuk Kegiatan LSM, Wartawam dan Security termasuk Iklan ucapan HUT Gresik,  HKN dan HUT Jawa Pos sebesarbRp3 juta, kegiatan LSM sebanyak 6 orang sebesar Rp3 juta, Santunan anak Yatim Piatu dan janda sebanyak 20 orang masing-masing Rp300 ribu (Rp6 juta). Untuk kegiatan Gathering Batam - Singapura bulan Februari 2016 untuk 110 peserta sebesar Rp345 juta, Gathering ke Jogja Tahun 2017 sebanyak 110 Orang sebesar Rp192 juta, STUBA ke Jakarta Selatan  Tahun 2016 sebanyak 42 Orang sebesar Rp112 juta, STUBA ke Dinkes Padang sebanyak 45 orang sebesar Rp128 juta.<br /><br />Belum lagi duit itu dibagi-bagikan kepada Pejabat Kabupaten Gresik, diantaranya Bupati Sambari dan ajudannya, Wakil Bupati Qosim dan ajudannya, Sasisten 1, 2 dan 3 Kabupaten Gresik, Kepala DPPKAD dan Kepala Bidang, DPRD Kabupaten Gresik.<br /><br />Ironisnya, bahwa duit yang dinikmati oleh puluhan orang di Kabupaten Gresik itu harus dipikul oleh terdakwa sendiri, dan “menjadi senyum manis bagi orang-orang yang turut menikmatinya”.<br /> <br /> <br /> <span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">Yang ke II (kedua) adalah kasus tangkap tangan atau yang lebih kren dikalangan masyarakat OTT (Operasi Tangkap Tangan) </span></b></span><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4MSLifsXcfk5UxkGCvAbIp_xklDHoIlInFeSHs-4u8r1l7UzGZ8_cxi5q98BJ4SvblCPz1mF7iRHtVoU4X06CBvvspPiHycpN-VyK9iukM_hXsYEu-uHm7PfMmbqnifdUDn6y0mEODG4/s1600/Gresik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4MSLifsXcfk5UxkGCvAbIp_xklDHoIlInFeSHs-4u8r1l7UzGZ8_cxi5q98BJ4SvblCPz1mF7iRHtVoU4X06CBvvspPiHycpN-VyK9iukM_hXsYEu-uHm7PfMmbqnifdUDn6y0mEODG4/s640/Gresik.jpg" width="640" /></a></div> Dalam kasus ini, Tim Penyidik Kejari Gresik melakukan penangkapan terhadap Plt. Sekretaris BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik, M. Mukhtar pada tanggal 14 Januari 2019 karena melakukan pemotongan pungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dari staf dan para pejabat struktural di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik kurun waktu 2018 - 2019 dengan totalnya Rp2.1 miliyar<br /><br />Penangkapan terhadap M. Mukhtar saat itu (14 Januari 2019), karena tim penyidik Kejari Gresik mengetahui adanya pemotongan uang insetif dari seluruh staf dan pejabat struktural di kantor BPPKAD yang berasal dari pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik.<br /><br />M. Mukhtar pun dijerat Pasal yang sama dengan dr. H.M. Nurul Dholam, yaitu unsur pemaksaan ( Pasal 12 huru e) atau unsur melakukan pemotongan (Pasal 12 huruf f) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Kedua Pasal inilah yang lebih menarik dari kegiatan yang disebut oleh penyidik Kejari Gresik Operasi tangkap tangan (OTT). Sebab yang ditangkap hanya satu orang pejabat setingkat Kepala Dinas karena melakukan pemaksaan atau pemotongan. Kata memaksa atau melakukan pemepotongan adalah pengertian hukum yang berbeda sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <br /><br />Ibarat perumpaan, Lain ladang lain rumputnya, lain lembaga lainpula Kinerjanya. Karena kegiatan tangkap tangan (KTT) yang dilakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak hanya seorang melainkan lebih. Dan para pelaku yang ditangkap KPK itupun tidak pernah dikatakan karena melakukan pemotongan atau pemaksaan. Yang ada adalah adanya kegiatan transaksi.<br /><br />Anehnya, pemaksaan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaiaman dalam dakwaan Jaksa, tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, apakah terdakwa melakukan pemaksaan secara fisik atau psikis terhadap staf dan seluruh pejabat struktural di BBPKAD. <br /><br />Yang menggelitik dari kasus ini adalah, tuduhan penyidik maupun JPU terhadap terdakwa yang mengatakan telah melakukan “pemotongan”, sehingga penyidik melakukan penangkapan pada tanggal 14 Januari 2019, bukan saat terdakwa menerima sesuatu hadiah berupa uang. Pertanyaannya, apakah penyidik dan JPU Kejari Gresik “bingung” menerapkan Pasal terhadap terdakwa ?<br /><br />Pada hal, apa yang dilakukan oleh terdakwa Mukhtar adalah hasil rapat pada bulan Pebruari 2018 saa pergantian Kepala BPPKAD dari Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya yang  saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik. Dalam rapat tersebut adalah untuk membahsan tentang pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang, antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri.<br /><br />Hasil rapat memutuskan, untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, yang selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku KepaIa BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 <br /><br />Kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan BPPKAD di luar DIPA APBD Kabupaten Gresik. <br /><br />Dan uang itupun dibagikan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Bupati, Wakil Bupati, Asisten I, II dan III, Setda(Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik, Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /><br />Tetapi dari dakwaan JPU maupun fakta yang terungkap di persidangan, bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah atas persetujuan dan sepengetahuan Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gresik. Bahkan Andhi Hendro Wijaya ikut membagikan uang dari hasil yang terkumpul.<br /><br />Untuk kasus yang kedua ini, Kejari Gresik “menyelamatkan” Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD yang menyetujui dan mengetahui serta ikut membagikan uang hasil pemotongan itu keberbagai pihak seperti yang terungkap dalam persidangan.<br /><br />Tak heran, bahwa isu yang beredar di Kabupaten Gresik seperti yang disampaikan salah sumber kepada beritakorupsi.co mengatakan bahwa tidak akan ada pengembangan dari kasus yang menghantar M. Mukhtar ke penjara.<br /><br />Karena M. Mukhtar sudah diadili dan sudah dituntut pidana penjara selama 5 tahun. M. Mukhtar pun dituntut untuk mengembalikan sejumlah uang yang dinikmati pihak-pihak lain. Walau dalam Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi mengatakan, bahwa yang wajib dikembalikan oleh terdakwa adalah sejumlah uang yang dinikmatinya.<br /><br />Sementara Kasi Pidsus Kejari (Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri) Gresik, Andrie Dwi Subianto mengatakan, bahwa tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Selain itu, Kasi Pidsus Kejari Gresik ini juga mengatakan, apa yang dilakukan oleh Andhi Hendro Wijaya adalah salah dan harus bertanggung jawab, sepertinya hanya isapan jempol belaka. <br /><br />Faktanya, Pasal yang menjerat terdakwa M.Mukhtar yang tercantum dalam surat dakwaan maupun surat untutan JPU tidak mencantumkan Pasal 55 sebagaimana yang berbunyi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan hingga saat ini penyidik Kejari Gresik pun  belum memeriksa pihak-pihak lain seperti Andhi Hendro Wijaya sebagai pengembangan dari kasus ini. <br /><br />Pasal 55 ayat (1) berbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<br /><br />Salahkah bila masyarakat menuding Kejari Gresik tak adil dan tak tegas dalam penegakan hukum kasus Tindak Pidana Korupsi yang dikatakan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa?. Salahkah masyarakat bila menuding, bahwa Kejari Gresik pilih kasih dalam penanganan kasus Korupsi untuk yang kedua kalinya ?<br /><br />Menanggapi hal ini, Kasi Pidsus Kejari Gresik , Andrie Dwi Subianto mengatakan bahwa dirinya pihaknya (Kejari) tidak pernah mengatakan kalau kasus ini akan berhenti di sini, tetapi akan menunggu putusan Majelis Hakim untuk mempermudah penyidik melakukan penyidikan.<br /><br />“Kami tidak pernah mengatakan kalau kasus ini akan berhenti di sini. Tunggu saja, kami menunggu putusan Hakim seperti apa pertimbangannya. Hal ini untuk mempermudah penyidikan,” ucap Andrie. <br /><br />Apakah penjelasan Kasi Pidusus Kejari Gresik ini akan dapat dibuktikan untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang menghantarkan Mukhtar kepenjara, atau hanya sebatas ucapan saja untuk tetap menarik kepercayaan masyarakat ? (Jen/Rd/T1m)

News Tipikor Kejari Gresik “Selamatkan” Pihak Yang Terlibat Dalam Kasus Dugaan Korupsi

berita korupsi .co - Untuk yang kedua kalinya, sejak Andrie Dwi Subianto menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Ka...

»

Terdakwa Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik Dituntut 5 Thn Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp2.1 M

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil0k-lXAlQDvIw7rvlhQ5kd5W0Tfvq5npou1g3U4U-c7rNvtJV-wj3DoJxLK86U1QFrSGOq9AkUoispdUvVh8kWuU1UZqxBHrMFbdyVUHM2sEz2oTiLqIE6V1Cn7sDTFT-smnxmGSiyLU/s1600/IMG20190502120321.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEil0k-lXAlQDvIw7rvlhQ5kd5W0Tfvq5npou1g3U4U-c7rNvtJV-wj3DoJxLK86U1QFrSGOq9AkUoispdUvVh8kWuU1UZqxBHrMFbdyVUHM2sEz2oTiLqIE6V1Cn7sDTFT-smnxmGSiyLU/s640/IMG20190502120321.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Kamis, 15 Agustus 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andrie Dwi Subianto yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik dkk, membacakan surat tuntutannya terhadap terdakwa M. Mukhtar selaku Plt. Sekretaris BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik yang tertangkap tangan Tim penyidik Kejari Gresik pada tanggal 14 Januari 2019 dengan tuntutan pidana penjara selam 5 tahun dan denda sebesar Rp1 miliyar subsidair 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti senilai Rp2.1 miliyar atau dipenjara selama 2 tahun kalau kalau tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya yang akan dirampas oleh Jaksa untuk dilelang dan tidak mencukupi, karena  dianggap melakukan Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana insetif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dari staf dan para pejabat struktural di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik kurun waktu 2018 - 2019 denagn totalnya Rp2.1 miliyar.<br /> <br /> Kasus ini sangat menarik perhatian masyarakat, dan pujian serta penghargaan dari Lembaga Adhiyaksa kepada tim penyidik Kejari Gresik yang telah melakukan penangkapan terhadap M.Mukhtar pada tanggal 14 Januari 2019.<br /> <br /> Penangkapan terhadap M. Mukhtar saat itu (14 Januari 2019), karena tim penyidik Kejari Gresik mengetahui adanya pemotongan uang insetif dari uh selurstaf dan pejabat struktural di kantor BPPKAD yang berasal dari pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Itulah sebabnya, penyidik Kejari Gresik menjerat terdakwa dengan unsur pemaksaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huru e Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <br /> <br /> Pasal 12 berbunyi : Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) : <br /> <br /> huruf e berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;<br /> <br /> Atau unsur melakukan pemotongan sebagaimana bunyi Pasal 12 huru f yang berbunyi : pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;<br /> <br /> Kedua Pasal inilah yang lebih menarik dari kegiatan yang disebut oleh penyidik Kejari Gresik Operasi tangkap tangan atau yang lebih kren dengan kata OTT terhadap seorang. Menariknya  karena kata memaksa atau melakukan pemepotongan adalah pengertian hukum yang berbeda sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. <br /> <br /> Berbedapula dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat melakukan kegiatan Tangkap tangan. Sebab KPK tidak hanya menangkap pejabat yang menerima melainkan juga yang memberikan. Apalagi KPK belum pernah mengatakan telah melakukan kegiatan tangkap tangan kepada pejabat atau ASN karena melakukan pemotongan atau pemaksaan. Yang ada adalah adanya kegiatan transaksi.<br /> <br /> Anehnya, pemaksaan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaiaman dalam dakwaan Jaksa tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, apakah terdakwa melakukan pemaksaan secara fisik atau psikis terhadap staf dan pejabat struktural BBPKAD ?. Tak hanya itu, tuduhan penyidik maupun JPU terhadap terdakwa yang mengatakan telah melakukan “pemotongan” saat penyidik menangkap Mukhtar, bukan saat terdakwa menerima uang. Pertanyaannya, apakah penyidik dan JPU Kejari Gresik “bingung” menerapkan Pasal terhadap terdakwa ?<br /> <br /> Pada hal, apa yang dilakukan oleh terdakwa Mukhtar adalah hasil rapat pada bulan Pebruari 2018 saa pergantian Kepala BPPKAD dari Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya yang  saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik. Dalam rapat tersebut adalah untuk membahsan tentang pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang, antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri.<br /> <br /> Hasil rapat memutuskan, untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, yang selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku KepaIa BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 <br /> <br /> Kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan BPPKAD di luar DIPA APBD Kabupaten Gresik. <br /> <br /> Dan uang itupun dibagikan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Bupati, Wakil Bupati, Asisten I, II dan III, Setda(Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik, Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Tetapi dari dakwaan JPU maupun fakta yang terungkap di persidangan, bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah atas persetujuan dan sepengetahuan Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten Gresik. Bahkan Andhi Hendro Wijaya ikut membagikan uang dari hasil yang terkumpul.<br /> <br /> Anehnya adalah, ternyata menurut JPU Kejari Gresik terkait persetujuan dan sepengetahuan serta apa yang dilakukan oleh Andhi Hendro Wijaya yang ikut membagikan uang dari hasil pemotongan itu seperti yang terungkap dalam persidangan, bukan sesuatu yang salah menurut hukum. <br /> <br /> Karena M. Mukhtar sudah diadili dan sudah dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan Mukhtar pun dituntut untuk mengembalikan sejumlah uang yang dinikmati pihak-pihak lain. Walau dalam Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi mengatakan, bahwa yang wajib dikembalikan terdakwa adalah sejumlah uang yang dinikmati terdakwa sendiri.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah, apa yang disapaikan Kasi Pidsus Kejari (Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri) Gresik , Andrie Dwi Subianto yang mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain. Selain itu, Kasi Pidsus Kejari Gresik juga mengatakan, apa yang dilakukan oleh Andhi Hendro Wijaya adalah salah dan harus bertanggung jawab, sepertinya hanya sebatas perkataan saja.<br /> <br /> Buktinya, Pasal yang menjerat terdakwa Mukhtar yang tercantum dalam surat dakwaan maupun surat untutan JPU tidak mencantumkan Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan hingga saat ini penyidik Kejari Gresik belum memeriksa pihak-pihak lain seperti Andhi Hendro Wijaya. <br /> <br /> Pasal 55 ayat (1) berbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<br /> <br /> Salahkanh bila masyarakat menuding Kejari Gresik tak adil dan tak tegas dalam penegakan hukum kasus Tindak Pidana Korupsi yang dikatakan sebagai suatu kejahatan yang luar biasa?. Slahakah masyarakat bila menuding, bahwa Kejari Gresik pilih kasih dalam penanganan kasus Korupsi untuk yang kedua kalinga, termasuk kasus Korupsi pemotongan dana Kapitasi pelayanan Jasa Kesehatakan di Dinas Kesehatan Kabupatena Gresi yang juga hanya menyeret satu orang terdakwa, pada hal mantan Kepala Dinas Kesehatan yang lama juga melakukan hal yang sama, namun Ia “diselamatkan”. <br /> <br /> Lalu apakah penjelasan Kasi Pidusus Kejari Gresik akan dapat dibuktikan untuk menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang menghantarkan Mukhtar kepenjara, atau hanya sebatas ucapan saja sebagai bentuk memberi kepercayaan kepada masyarakat?<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrFw86uD5xg9DuFXtKFxPhDbUM-ymyXEcbAjRH9icutYvqjDbu-47TwRHsKR8DPsh6vSaDEymTvrbwGurfSGUZRlbL4AGx2yB70RqfnPCx1YACOxFPeOJoXWhDS__iDXBbQN9eWVvKQB0/s1600/Gresik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhrFw86uD5xg9DuFXtKFxPhDbUM-ymyXEcbAjRH9icutYvqjDbu-47TwRHsKR8DPsh6vSaDEymTvrbwGurfSGUZRlbL4AGx2yB70RqfnPCx1YACOxFPeOJoXWhDS__iDXBbQN9eWVvKQB0/s640/Gresik.jpg" width="640" /></a></div> Menanggapi hal ini, Kasi Pidsus Kejari Gresik , Andrie Dwi Subianto mengatakan bahwa dirinya pihaknya (Kejari) tidak pernah mengatakan kalau kasus ini akan berhenti di sini, tetapi akan menunggu putusan Majelis Hakim untuk mempermudah penyidik melakukan penyidikan.<br /> <br /> “Kami tidak pernah mengatakan kalau kasus ini akan berhenti di sini. Tunggu saja, kami menunggu putusan Hakim seperti apa pertimbangannya. Hal ini untuk mempermudah penyidikan,” ucap Andrie. Semoga apa yang dikatakan Kasi Pidsus ini bukan hanya sebatas janji.<br /> <br /> Sementara dalam surat tuntutan JPU mengatakan, bahwa terdakwa pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Greasik,  telah memaksa para Pegawai Negeri / ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang yang seharusnya terkumpul dari pemotongan dana intensif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik triwulan IV Tahun 2018 sebesar Rp1.158.567.190,61 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh satu sen), akan tetapi pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri  Gresik, uang yang terkumpul sebesar Rp531.623.000 (lime ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian uang sebesar Rp374.186 000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam nibu rupiah) ditemukan druang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). <br /> <br /> Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana sejumlah Rp531.623.000 tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD. <br /> <br /> Padahal patut diduga, dana tersebut sebagian dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;<br /> <br /> Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <br /> <br /> Adapun mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik, prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Priotas Plafon Anggaran Sememara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresik bersama tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, di mana dari pihak BPPKAD mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam Raperda (rencana Peraturan Daerah), serta anggaran  sampai dengan rincian obyek pendapatan RAPERBUP (Rencana Peraturan Bupati)  tersabut ada target pendapatan janis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan. reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB dan BPHTB.<br /> <br /> Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang masing-masing tercapai target pendapatannya,  maka akan dibenkan insentif pajak sebesar 5% dari total  pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase) lalu mhd dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP. Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresk untuk kemudian diajukan ke  Pemprov Jatim,  selanjutnya diberikan nomr registrasi PERDA APBD tahun  anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran. <br /> <br /> Alokasi peruntukan dana insetif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah secara Proporsional dibayarkan kepada ; a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,; b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ,; c. Sekretaris daerah selaku koordinator pongelolaan keuangan daerah,; d. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana oleh pemungut pajak, dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungutan Pajak dan retribusi.<br /> <br /> Dalam pelaksanaannya telah terjadi penyimpangan berupa praktik pemotongan sejulah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para pejabat dan pegawai BPPKAD untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada terdakwa, bermula pada sekitar awal tahun 2014 muncul ide untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan internal kantor BPPKAD Kabupamn Gresik yang tidak terakomodir oleh APBD seperti honor Tenaga Harian Lepas (THL), security, OB (Office Boy), parkir, checker, pembelian seragam batik dan rekreasi. <br /> <br /> Sehingga atas dasar tersebut, Yetty Sri Suparyatidra selaku Kepala BPPKAD dan Agus Pramono  selaku sekretaris BPPKAD saat itu mengadakan rapat yang hanya dihadiri oleh Kepala Bidang (Kabid) tanpa melibatkan para pegawai lainnya untuk membahas pola pemotongan (persentase) insentif  pemungutan pajak  daerah Kbupaten Gresik dan diputuskan untuk besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dibebankan kepada para pejabat struktural dan staf didasarkan atas persentase sebagai berikut ; 1. 30% untuk Kepala Dinas,; 2. 20 % untuk Kepala Bidang,; 3. 15 % untuk Kepala Seksi dan  4. 10 % untuk staf. <br /> <br /> Untuk mekanisme pemotongan dana insetif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik dari para pejabat struktural dan staf dengan besaran sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengann cara tunai, dalam hal ini para penerima dana sinsentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, menerima dana insentif tersebut sudah dalam kondisi terpotong (netto), di mana pemotongan dilakukan oleh bendahara pengeluaran diganti oleh Sulis Widriyanti , dan pemotongan itu atas perintah dari Agus Pramono dan Yetty Suparyatidra sekaligus saat itu Nurikah Handayani ditugaskan menyimpan, mengelola dan mencatatkan pemasukan pengeluaran pemotongan dana insentif tersebut.<br /> <br /> Kenyataannya, pengelolaan dana hasil potongan dana Intentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik tersebut, selain depergunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang tidak terakomodir oleh APBD, namun dialokasikan juga sebagai bentuk hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik antara lain ;  Bupati Gresik, Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik,  Kabag Hukum, Kasubag Hukum Kabupaten Gresik, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, serta pihak-pihak lainnya. <br /> <br /> Pemberian uang hasil potongan dana insentif pemungutan pajak daerah  <br /> Kabupaten Gresik kepada pihak-pihak lain di luar BPPKAD Kabupaten Gnasik tersebut,  <br /> dilakukan rutin setiap triwulannya ketika dana insentif pemungutan pajak daerah <br /> Kabupaten Gresik dicairkan 4 (empat) kali dalam setahun, yang biasanya <br /> menyerahkan/mendistribuskan uang adalah Siti Fauziah, Agus Pramono, Yetty Sri Suparyatidra dan terdakwa sendiri pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran/Kepala Bidang PBB.<br /> <br /> Besaran pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik,  <br /> konsisten setiap periodenya dan praktek pemotongan dana insemif pemungutan pajak <br /> daerah Kabupaten Gresik pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra berlangsung sampai dengan pensiun pada bulan Januari 2018.<br /> <br /> Pada masa peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik Yetty Sri Suparyatidra kepada Andhi Hendro Wijaya pada awal bulan Pebruari 2018, diadakan rapat untuk membahas perihal pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang dihadiri oleh Andhi Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, Agus Pramono selaku Skretaris BPPKAD dan para kapala bidang antara lain Anis Nurul Aisni, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan terdakwa sendiri.<br /> <br /> Dalam rapat tersebut diputuskan untuk melanjutkan kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, selanjutnya Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD menyampaikan kepada Andhi Hendro Wijaya selaku KepaIa BPPKAD Kabupaten Gresik, bahwa terdapat sisa uang hasil pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemampinan Yetty Sri Suparyatidra sebesar Rp106.749.221 yang kemudian atas perintah Agus Pramono, uang tersebut diserahkan oleh Nurikah Handayani kepada Lilis Sutiyowati untuk disimpan di brankas bendahara BPPKAD. Selanjutnya dana sisa tarsebut dipergunakan untuk kebutuhan di luar DIPA BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXOyhqMexMSp6wWfDTnnfknyVU05FM6vxJMiCYriK2tcg0JzTQl5XodTEw8hmwJCcoV1DnlVeSKXGy4hZtXVAgW-GZj4o-UND2oeVkl7TpyHmUIEfHFW36Ro-f_nJtH979QIEdh2WGlxE/s1600/IMG20190502122428.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXOyhqMexMSp6wWfDTnnfknyVU05FM6vxJMiCYriK2tcg0JzTQl5XodTEw8hmwJCcoV1DnlVeSKXGy4hZtXVAgW-GZj4o-UND2oeVkl7TpyHmUIEfHFW36Ro-f_nJtH979QIEdh2WGlxE/s640/IMG20190502122428.jpg" width="640" /></a></div> Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti persentase pemotongan pada masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, dimana hal tesebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan oleh Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /> <br /> Pada saat pencairan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I yang cair di bulan April 2018, terdakwa saat itu ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD menggatikan posisi Agus Pramono yang telah memasuki masa pensiun. Kemudian terdakwa menerima setoran dana pemotongan Insentif pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, akan tetapi terdakwa tidak menyerahkannya kepada Nurkiah Handayani sebagaimana biasanya di masa kepemimpinan Yetty Sri Suparyatidra, melainkan dikumpulkan oleh terdakwa sendiri untuk dikelola dan dan dicatatkan sebagai pemasukan dan pengeluaran. <br /> <br /> Mekanisme pemotongan dana Insentif pemungutan pajak daerah pada masa kepemimpinan Andhy Hendro Wijaya, dilakukan secara nontunai, dimana dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik didistribusikan kepada masing-masing rekening penerima. Kemudian para penerima daperintahkan untuk menyetorkan kepada terdakwa melalui para Kepala Bidang Sulis Widriyati, Heni Puspitasari dengan besaran yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada para kepala bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang, dan seteIah terkumpul diserahkan kepada terdakwa. <br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuan I tahun 2018 (cair pada bulan April 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp613.747.960. Dipergunakan untuk kebutuhan Intanal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp108.500.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insadentil sebesar Rp286.000.000, sehingga masih ada sisa sebesar Rp218.797.960. <br /> <br /> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD, antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada kepada Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /> <br /> Untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut,  dilakukan oIeh terdakwa sendiri dan Andhy Hendro Wijaya berdasarkan catatan pemasukan-penegeluaran tersebut, terdakwa kemudian membuatkan laporan Taktis UP Triwulan I, lalu terdakwa menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, akan tetapi ada sisa sebesar Rp218.797.960, hingga saat ini kebaradaan dan penggunaan uang tersebut tidak bisa dipenanggungjawabkan.<br /> <br /> Selanjutnya pada periode truwulan II 2018 sekitar bulan Mei 2018, terdakwa yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat defmitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menggantikan  Agus Pramono, menyampaikan kepada Andhy Hendro Wijaya, perihal pemotongan insetif  pemungutan pajak daerah untuk triwulan II (yang biasanya cair pada sekitar bulan Juli), terdakwa akan mengatur semuanya, serta disampaikan pula oleh terdakwa mengenai perubahan presentase pemdongan insentrf, dimana atas penyampaian dari terdakwa tersebut, Andhy Hendro Wijaya manpersilahkan dan ikut menyetujui. <br /> <br /> Selanjutnya terdakwa mengumpulkan para Kepala Bidang di ruangan sekretaris BPPKAD.  Dalam kesempatan tersebut, terdakwa menyampaikan kenaikan besaran persentase potangan insentif menjadi sebesar 25% secara merata untuk seluruh pejabat struktural dan pegawai BPPKAD dengan dalih untuk azas keadilan dan proporsionalitas, hingga akhirnya menjadi keputusan rapat. <br /> <br /> Atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah. sekaligus membuat catatan pemasukan dan pengeluaran. Terdakwa memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada temakwa, sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. <br /> <br /> Mekanisme pemotongannya, sejumlah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut, ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudian terdakwa memerintahkan para kepala bidang yaitu Anis Nurul Aini, Farida Hazanah Makruf, Herawan Eka Kusuma, Ahmad Haris Fahman, Mustofa, Mat Yazid dan Heny Puspitasari, dengan menunjukan memo yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala saksi dan staff pada masing-masing bidang. <br /> <br /> Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyerahkannya kepada terdakwa. <br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 (cair pada bulan Juli 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sejumlah tertentu yang tidak dapat ditentukan secara pasti, yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD, dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil. Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresk antara lain ; Asisten I, II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Ajudan dan Sekpri Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /> <br /> “Untuk penyerahan/pendistribusian uang ke pihak lain di luar BPPKAD tersebut  dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasri,” Kata JPU<br /> <br /> JPU mengatakan, pada bulan Agustus 2018, terdakwa melaksanakan lbadah Haji, namun sebelum berangkat menuju Tanah Suci, terdakwa menitipkan kepada Lilis Sutiyowati sajumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwuian II, kemudian Lilis Sutiyowati menyerahkan kepada Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD. <br /> <br /> “Akan tetapi penggunaan sisa uang tersebut hingga saat ini, tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata JPU <br /> <br /> Bahwa untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, karena dianggap terlalu besar dan memberatkan.  Sehingga atas hal tersebut, terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk Staf, 21% untuk para Kasi, 31% untuk kepala bidang dan 31% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasi kaikulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. <br /> <br /> Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala saksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada terdakwa. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2kkLMxlLHILhFIfVBIViDS-VqKiLlgBORjyKZb079KCb4D_XMZbob0Tn7QWM1deg92NbxU5Hfaz8SYmjcjl5IrRmiBcvSeWwdZ-UwHh98i5RqIN8MbybYSelNQ0VEvz2tOplCNrtdFV8/s1600/IMG20190502123250.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="619" data-original-width="575" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2kkLMxlLHILhFIfVBIViDS-VqKiLlgBORjyKZb079KCb4D_XMZbob0Tn7QWM1deg92NbxU5Hfaz8SYmjcjl5IrRmiBcvSeWwdZ-UwHh98i5RqIN8MbybYSelNQ0VEvz2tOplCNrtdFV8/s640/IMG20190502123250.jpg" width="594" /></a></div> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwuian III tahun 2018 (yang cair pada buian Oktober 2018) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850.000.000 dipergunakan untuk kebutuhan intenal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp93.000.000, untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp677.401.000. Sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp79.599.000. <br /> <br /> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah kepada Asisten I,II dan III Setda Kabupaten Gresik, Kepala BKD Kabupaten Gresik, Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekda, LSM serta  pihak-pihak lainnya, dimana untuk penyerahan/pendistribusian uang tersebut, dilakukan oleh terdakwa sendiri, Andhy Hendro Wijaya dan Heni Puspitasari. <br /> <br /> “Adapun sisa sebesar Rp79.599.000 di triwulan III, hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap JPU kemudian <br /> <br /> Pada periode triwulan IV tahun 2018, insentif pemungutan pajak dicairkan untuk insentif pemungutan Pajak Bumi den Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp1.590.000.000 (satu miliyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), dan insentif pemungutan daerah sebesar Rp6.341.364.170 (enam miliyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah). <br /> <br /> “Sehingga total pencairan insentif pemungutan pajak daerah dan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan kota triwulan IV tahun 2018 sebesar Rp8.531.364.170 (delapan miliyar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tujuh puluh rupiah),” kata JPU mengungkapkan.<br /> <br /> JPU menjelaskan, untuk para pegawai BPPKAD Kab. Gresik mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah sebesar 79 % (tujuh puluh sembilan persen) dari pencairan insentif pemungutan pajak yang dilaksanakan sebesar Rp6.739.777.694 (enam miliyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta  tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). <br /> <br /> Pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan penyesuaian persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD  untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh besaran 10% untuk staf, 30% untuk para kasi, 20% untuk kepala bidang dan 20% untuk Kepala Badan. <br /> <br /> Kemudian basil kalkulasi tersebut, terdakwa sampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru tersebut. Selanjutnya atas seijin dan sepengetahuan Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD, terdakwa memegang kendali penuh untuk rnemerintahkan para Kepala Bidang, agar mengkoordinir penyetoran di masing-masing bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, terdakwa memerintahkan Heni Puspitasri untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada terdakwa. <br /> <br /> Menurut JPU, total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 (cair pada bulan Januari 2019) yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa, baru terkumpul sebesar Rp428.350.339 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh Ssembilan rupiah) dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan rencananya akan dupergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPPKAD Kabupaten Gresik, akan tetapi belum sempat rencana tersebut telaksana, pihak Penyelidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019, bertempat di ruangan terdakwa di kantor BPPKAD Kabupaten Gresik, dimana pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) di ruang kerja terdakwa yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, dan pada brankas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Gresik Seksi Tindak Pidana Khusus untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. <br /> <br /> “Bahwa secara keseluruhan penentuan besaran persentase pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik mulai dari triwulan I sampai dengan triwulan IV Tahun 2018, diketahui dan mendapatkan persetujuan dari saksi Andhy Hendro Wijaya selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik,” kata JPU <br /> <br /> Para pegawai BPPKAD Kab. Gresik terpaksa melakukan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan apabila tidak menyetorkan akan dimutasikan ke luar BPPKAD Kab. Gresik, hal ini dibuktikan dengan adanya istilah “Adol Krupuk” dikalangan para pegawai BPPKAD Kab. Gresik. agar turut pada perintah pimpinan di BPPKAD Kab. Gresik. <br /> <br /> JPU menjelaskan, bahwa perbuatan terdakwa memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara  Negara/ASN di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik, memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, telah mengabaikan tujuan penyaluran dana insenhf pemungutan pajak daerah sebagai reward atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebegaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemeritah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br /> <br /> Selain itu, JPU juga menyebutkan, perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan kewenangannya sebagai Sekretaris BPPKAD yakni berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gresik, yaitu me;aksanakan pengelolaan Surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. <br /> <br /> JPU menjelaskan tentang fungsi Sekretaris BPPKAD Kab. Gresik (Pasal 7) yaitu ; a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan,; b. Pelayanan administasi umum,  ketatausahaan, kearsipan, dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas,; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian,; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor,; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas,; f. Pengkoordinasian bidang dilingkup BPPKAD,; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan, dan h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.<br /> <br /> JPU mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal huruf f jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jis pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /> <br /> “Menuntut : Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman dalam Pasal 12 huruf f : Menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp1 miliyar. Dan apabila terdakwa tidak membayar maa diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan : Menghukum terdawa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,1 miliyar. Bila terdakwa tidak membayar dalam waku 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya yang akan dirampas oleh Jaksa untuk dilelang. Kalau harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan penjara selama 2 tahun,” Ucap JPU Andrie.<br /> <br /> Atas surat tuntutan JPU, Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi waktu 2 pekan untuk menyampaikan Pledoi atau pembelaan. Namun Ketua Majelis Hakim hanya mengabulkan sepekan.<br /> <br /> “Kita coba aja seminggu ya. Kalau begitu, sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda Pledoi,” perintah Ketua Majelis Hakim kepada PH terdakwa. (Jen/Rd/T1m)

News Tipikor Terdakwa Plt. Sekretaris BPPKAD Gresik Dituntut 5 Thn Penjara Karena Dugaan Korupsi Rp2.1 M

berita korupsi .co - Kamis, 15 Agustus 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andrie Dwi Subianto yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Keja...

»