BERITAKORUPSI.CO

Perkara KUR Fiktif BPD Bank Jawa Timur Cab. Jombang

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhkV9BW3wQburW6zF1W2TXjHjvm-YnDUS19r9RvBOKHY0_K7RJBR0bL_5OdVX073h51MaXEw5_lXOv4155cg3Y0Brp-tomVjWnQfWeOh151OMgBy4vCqGTn_yMIo2xooqvHBxgafB0A4o/s1600/IMG-20190621-WA0001.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhkV9BW3wQburW6zF1W2TXjHjvm-YnDUS19r9RvBOKHY0_K7RJBR0bL_5OdVX073h51MaXEw5_lXOv4155cg3Y0Brp-tomVjWnQfWeOh151OMgBy4vCqGTn_yMIo2xooqvHBxgafB0A4o/s640/IMG-20190621-WA0001.jpg" width="640" /></a></div>
“Kajian Pemanfaatan Hasil Rekam Sidang dan Eksaminasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya” 
 
 
beritakorupsi.co -  Pengakan Hukum dalam kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi Khususnya di Jawa Timur sepertinya masih dinilai kurang menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat, yang terkesan karena tidak menyentuh aktor intlektualnya atau pelaku utamanya. Hal ini menjadi salah satu perhatian dari Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum (CACCP) Fakultas Hukum Universitas Airlannga (Uanir) Surabaya yang secara rutin melakukan eksaminasi putusan tindak pidana korupsi di Jawa Timur. Salah satu kasusnya dalam perkara KUR (Kredit Usaha Rakyat) Fiktif yang melibatkan Bank Jawa Timur Cab. Jombang pada 2010 – 2012 yang telah menyeret 12 orang, terdiri atas Kepala Cabang, Penyelia dan 9 pegawai bagian analisis serta satu dari pihak swasta selaku Ketua Koperasi dengan dengan kerugian negara sebesar Rp19.388.065.069,09 sen. Kasus yang bermula dari 55 sampel Debitur yang mengajukan KUR antara Rp250 juta hingga 500 juta rupiah dengan membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha, utamanya di bidang perkebunan tebu atau usaha sampingan lainnya dengan melampirkan surat keterangan usaha dari Kepala Desa (Kades). Namun usaha dari 55 Debittur  itu ternyata hanya fiktif, yang akibatnya menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara puluhan miliyaran, dan masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Akhirnya pada tahun 2016, kasus tersebut pertama kali disidangkan yang menjerat sejumlah tersangka, diantaranya Bambang Waluyo selaku Kepala Bank Jatim cabang Jombang dan 10 orang pegawai Bank Jatim yang terdiri dari 1 orang penyelia serta 9 analisis di mana satu orang dari 9 tersangka ini aternyata berstatus honorer yang baru bekerja 1 (satu) tahun. Tidak hanya itu. Dalam perkara ini juga ternyata melibatkan sejumlah politikus dari salah satu partai politik di Jombang yang bekerja sama dengan Kepala Bank Jatim yang merupakan Ultimate Debitor. Sesuai putusan pengadilan Tipikor, para terdakwa mendapatkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda Rp600.000.000, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan amar dalam pengadilan tinggi menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sesuai dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, denda Rp600.000.000 rupiah. Selain menjerat dari Kepala Cabang dan Pegawai Bank Jatim, juga menjerat Penyelia Operasional Kredit yang tidak melakukan survey lapangan kepada Debitur. Ditemukan bahwa Debitur tidak tahu menahu adanya pinjaman atas nama mereka karena hanya dimintai KTP dan KK sebagai prasyarat untuk pengajuan KUR agar dapat dicairkan oleh terdakwa selaku penyelia pemasaran dan kredit. Ditemukan fakta, bahwa 55 debitur tersebut tidak menerima pencairan dana, namun dinikmati oleh Ultimate Debitor. Dari hasil tersebut, pihak debitur ultimate antara lain Siswo Iryana, Masykur, Wulang Suhardi, Untung Sutigno, Subandriyah dan Sri Munarsih (selaku debitur ultimate) yang penuntutannya dilakukan secara terpisah didakwa dengan dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Berdasarkan dua kasus tersebut, CACCP FH UNAIR melaksanakan Eksaminasi Publik pada bulan Agustus 2018, untuk menganalisa putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tim yang terdiri dari : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M dari Pusat Kajian Anti Korupsi Jawa Timur, dihadiri pula oleh perwakilan BPKP Jawa Timur, Akademisi FH Unitomo, Akademisi FH Universitas Trunojoyo, FH Ubaya, Aktivis Justice For Attik, Malang Corruption Watch, LBH Surabaya, Perwakilan Penghubung Komisi Yudisial, HRLS FH UNAIR, Fitra Jatim, Asosiasi Kredit Indonesia, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Komisi Pemberanttasan Korupsi. Pada Focus Grup Discussion, hasil eksaminasi publik tersebut dihasilkan beberapa fakta menarik yakni, para ultimate debitur belum ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu terjadi disparitas pidana yakni peran masing – masing terdakwa dalam perkara kurang jelas, padahal aktor intelektual dari perkara tersebut adalah Kepala Cabang Bank Jatim, sementara untuk pelaku – pelaku teknis diberikan hukuman yang berat dan kurang jelasnya peran masing – masing terdakwa, misalnya menyuruh melakukan, turut serta, dan lain – lain. Sebab berkas perkara dicampur menjadi satu. Kedua putusan yang telah dilakukan eksaminasi tidak menyentuh kepada keadilan masyarakat. Putusan hanya kepada pelaku – pelaku teknis, tidak kepada aktor  intelektual. Harusnya aktor aktor segera dilakukan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam putusan yang telah dilakukan eksaminasi, peran masing- masing terdakwa tidak menjelaskan posisinya, bahkan tidak ada yang menyuruh melakukan, turut serta, dan lain – lain, karena didalam putusan tersebut di campur menjadi satu. Oleh karena itu, Pusat Kajian Anti Korupsi dan Kebijakan Hukum (CACCP) FH UNAIR mengadakan diseminasi publik pada 20 Juni 2019 di Gedung C, Lantai 1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya berkaitan dengan eksaminasi putusan perkara KUR Fiktif di Jombang. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi putusan pengadilan tindak pidana korupsi, agar lebih berpihak kepada masyarakat. Selain itu, juga bertujuan untuk menyampaikan kepada publik berkaitan dengan putusan kasus korupsi yang ada di Jawa Timur. Penyampaian pertama disampaikan oleh Iqbal Felisiano (Akademisi Dosen Pidana Fakultas Hukum Unair) menjelaskan tentang kronologi kasus KUR Fiktif Bank Jatim cabang Jombang. (Kronologis terlampir). Fakta yang menarik dari hasil temuan tersebut juga terkait perkara yang tidak dijadikan satu agenda sidang dan telah dilakukan splitshing (pemisahan berkas agenda sidang pada terdakwa). Sehingga menyebabkan disparitas tuntutan pada terdakwa tanpa menjabarkan peran yang jelas dalam dakwaan penuntut umum. Misalnya aktor intelektual adalah kepala cabang Bank Jatim cab. Jombang dengan 9 bahwannya. Kesimpulan pada kasus tersebut adalah yakni; 1. Perkara KUR Fiktif terdapat beberapa hal yang kurang tepat, mengingat peran masing – masing terdakwa tidak menjelaskan posisinya, bahkan tidak ada yang menyuruh melakukan, turut serta, dan lain – lain di dalam putusan tersebut. Berdasarkan hasil eksaminasi, aktor intelekual adalah kepala cabang Bank Jatim Cabang Jombang, sementara 9 pegawai lainnya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh kepala cabang. Hasil Eksaminasi tidak menyentuh keadilan kepada masyarakat. Pelaku debitur ultimate yang belum diproses, mengingat peran serta pelaku lain yang cukup siginfikan. Bukan hanya kepada pelaku lapangan saja, yang harusnya mengembangkan ke pelaku debitur ultimate lainnya. Berikutnya adalah pemaparan Taufik Rahman (Akademisi Dosen Pidana Fakultas Hukum UNAIR) yang menjelaskan tentang kejanggalan vonis korupsi yang berkaitan dengan pasal 2 dan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, terutama berkaitan dengan tuntutan dan vonis minimal yakni 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Sementara pasal 3 yakni dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal20 tahun. Padahal berkaitan 9 orang pelaku tindak pidana korupsi dalam perkara KUR yang merupakan pegawai bank Jatim, tidak memenuhi kualifikasi pasal 3, namun dilemanya adalah mereka hanya sebagai pelaku lapangan saja, bukan pelaku intelektual. Hingga saat ini, diskusi mengenai pelaku intelektual tidak dapat dikenakan, sebab belum ada pasal yang mengatur tentang Trading Influence (perdagangan pengaruh). (Jentar. S)

News Pendidikan Regional Tipikor Perkara KUR Fiktif BPD Bank Jawa Timur Cab. Jombang

“Kajian Pemanfaatan Hasil Rekam Sidang dan Eksaminasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya” berita korupsi .co - Pengaka...

Saksi Bisa Jadi Tersangka Dalam Perkara Korupsi PT Dok Surabaya

09.33 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipFzAZfLAGGsUlvJwfrlTgNS46jMUYOajaLu_z8YdMKTg-mMQoPBvQpwHm7_bHWrqhWh4RVUBxdKqKNnEZDnuNQGo2Ez8IR-VYyIlEcMecnkm3uJ6RpbBtzmSCm7NIZj838wOFKbJKP-E/s1600/IMG20190619134315.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipFzAZfLAGGsUlvJwfrlTgNS46jMUYOajaLu_z8YdMKTg-mMQoPBvQpwHm7_bHWrqhWh4RVUBxdKqKNnEZDnuNQGo2Ez8IR-VYyIlEcMecnkm3uJ6RpbBtzmSCm7NIZj838wOFKbJKP-E/s640/IMG20190619134315.jpg" width="640" /></a></div>
 
Bambang Soendjaswono Dirut PT PDS : Flotting Dock Tidak Layak Masuk ke Indonesia karena usianya sduah 40 tahun 
 
 
 
beritakorupsi.co - “Saksi bisa jadi tersangka” ucap salah satu anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana, Rabu, 19 Juni 2019. Hal itu diucapkan anggota Majelis Hakim Dr. Lufsiana di muka persidangan ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Majelis Hakim Cokorda Gedearthana dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan JPU Trimo, Lili Lindawati dari Kejati Jatim dengan terdakwa Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, Singapura dalam kasus perkara Korupsi pengadaan Floting Dock di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) atau yang lebih dikenal dengan sebutan PT Dok Surabaya pada tahun 2015 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp63.342.000.000 berdasarkan laporan penghitungan kerugian negara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nomor : 04/LHP/XX1/01/2019 tanggal 31 Januari 2019. Pada persidangan yang berlangsung, Rabu 19 Juni 2019, JPU menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dari PT DPS yang digelar dalam 2 (dua) session, yaitu Bambang Soendjaswono (Dirut PT DPS menggantikan Riry Syened Jetta yang saat ini sebagai terdakwa.red) session pertama,  dan session kedua dengan saksi Penta Parawati (Direktur Keuangan) dan Diana Rosa (anggota Tim Investasi PT Dok dan Perkapalan Surabaya). Apa yang dikatakan Majelis Hakim ini, tak jauh beda dengan apa yang disampaikan oleh JPU Trimo kepada beritakorupsi.co pada Kamis, 13 Juni 2019 sesuai persidangan dengan terdakwa Riry Syened Jetta selaku Dirut PT DPS maupun berdasarkan keterangan saksi pada persidangan sebelumnya (Rabu, 12 Juni 2019) dengan terdakwa Antonius Aris Saputro selaku Direktur A&C Trading Network Pte Ltd, Singapura yang mengatakan, bahwa tak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam perkara Korupsi pengadaan Floating Dock 8.500 TLC eks. Rusia pembuatan tahun 1973 yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena tidak melibatkan Tim Investasi dan tidak melalui lelang terbatas sehingga tidak ada proses penilaian kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis dan harga. Selain itu, lanjut Trimo, juga tidak menyusun dokumen pengadaan / Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS),; Tidak membuat dan tidak menetapkan HPS sebagai acuan penilaian kewajaran harga. Sedangkan untuk penentuan harga Floating dock 8.500 TLC senilai USD 7,486,174 hanya merupakan kesepakatan Riry Syeried Jetta dengan Adri Siwu selaku Marketing Representative. “Tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, kita ikuti aja dulu persidangan selanjutnya,” upa Trimo kepada beritakorupsi.co, Kamis, 13 Juni 2019 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFqYuPkhRpijTQC28TSzgxDkdLcwQTLY95a4YB1XKZLVDrlCglWJw1G4IHdA19_Plm9RiZp50JuzqGdwonSkPJTMmZnLf-jdF6UMYd2l-3wbb4d7fxfUEp3A3RS8X4hoondbh5lZpmNzw/s1600/IMG20190619145258.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjFqYuPkhRpijTQC28TSzgxDkdLcwQTLY95a4YB1XKZLVDrlCglWJw1G4IHdA19_Plm9RiZp50JuzqGdwonSkPJTMmZnLf-jdF6UMYd2l-3wbb4d7fxfUEp3A3RS8X4hoondbh5lZpmNzw/s640/IMG20190619145258.jpg" width="640" /></a></div>
Sementara dalam persidangan kali ini (Rabu, 19 Juni 2019) saksi Bambang Soendjaswono yang saat ini menjabata sebagai Dirut PT DPS menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa Flotting Dock tidak layak masuk ke Indonesia karena usianya sudah 40 (empat puluh) tahun. “Kita melakukan pemeriksaan. Flotting Dock tidak layak masuk ke Indonesia karena usianya sudah empat puluh tahun,” kata Bambang kepada Majelis Hakim Sementara keterangan saksi Penta Parawati selaku Direktur Keuangan PT DPS menjelaskan, bahwa pembayaran uang muka Flotting Dock kepada SCTN (A&C Trading Network Pte Ltd, Singapura) pada tanggal 10 Juli 2015, sebelum PMN (Penambahan Modal Negara) cair pada 31 Desember 2015. “Pembayaran uang muka tanggal 10 Juli 2015 diambil dana dana talangan, sebelum PMN cair tanggal 31 Desember 2015. Pencairan dana PMN masuk kerekening PT DPS,” kata Penta Parawati. Dalam surat dakwaan JPU menjelaskan bahwa pembayaran dana talangan yang berasal dari pihak ketiga diabil dari dana PMN setelah cair. Selain itu juga dijelaskan, bahwa pada tanggal 3 Maret 2015, Direksi membentuk Komite Investasi Pengadaan Barang Modal yang bersumber dari PMN APBN-P 2015, PT DPS berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 096/Kpts/DS/3/IV/2015 yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. DPS Persero  Penta Parawati. Sementara saksi Dina Ronsa mengakui, bahwa dirinya berangkat ke Rusia menggantikan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi “Ke Rusia menggantikan Pak I Wayan,” kata Dina Roas. Ternyata kedua saksi ini juga sama dengan saksi sebelumnya yaitu Ina Rahmawati selaku Senior Manager Keuangan PT DPS dan I Wayan Yoga selaku Direktur Produksi yang sama-sama menerima duit dari pihak ACTN (A&C Trading Network Pte Ltd, Singapura) saat melakukan survey ke rusia. Pejabat PT DPS yang menerima duit dari pihak ACTN adalah Slamet Riyadi sebesar USD 1.000. Selain itu Slamet Riyadi juga memperoleh uang saku dari Adri Siwu sebesar USD 300 pada saat survey Floating Dock pengganti di tahun 2016. Kemudian Doniarsal Nurdin menerima biaya perjalanan termasuk uang saku (Expenses) dari pihak terdakwa Antonius Aris Saputro. Penta Parawati menerima tambahan uang makan selama di Rusia dari terdakwa Antonius Aris Saputro sebesar USD 1,000. Diana Rosa juga menerima dana dari ACTN sebesar Rp136.000.000,00 dengan rincian : Pada tanggal 10 Agustus 2015 sebesar Rp30.000.000 dengan cara dari Rekening BCA Nomor 06280619980 atas nama Adri Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 sebesar Rp56.000.000  dengan cara transfer dari rekening BRI atas nama Adri Siwu ke rekening BRI Nomor 32801056201505 atas nama Diana Rosa Sesuai dengan arahan saksi Adri Siwu, uang tersebut sebagai uang saku kegiatan survei kesiapan keberangkatan Floating Dock dari Rusia, I Wayan Yoga sebesar USD 1,500.00; Gatot Sudaryanto sebesar USD 1,500.00 dan saksi Diana Rosa sebesar USD 1,000.00 serta sisanya sebesar Rp 1.000.000,00 untuk keperluan selama di Indonesia (bandara). Kemuidan pada tanggal 31 Mel 2016 sebesar Rp50.000.000 dengan cara transfer dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Dari Siwu ke rekening BCA No. 05130068415 atas nama Diana Rosa,; Pada tanggal 2 November 2015 Terdapat uang masuk ke PT. DPS (persero) yang tercatat sebagai Pinjaman / Hutang tanpa bunga kepada saksl Adri Slwu dalam mata uang dollar senilai USD 75.000, yang sampal saat sekarang masih belum ada pengembalian. Tidak hanya itu, Riry Syerled Jetta juga menerima transfer uang dari saksl Adri Siwu total sebesar Rp132.000.000 dengan rincian : Pada tanggal 10 Juli 2015 terdapat dana keluar dari rekening Bank Mandiri Nomor 1250006970537 atas nama Adri Siwu ke rekening Bank Mandiri atas nama Riry syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 12 Oktober 2015 terdapat dana keluar dari rekening atas nama Adri Siwu ke rekenlng BRI nomor : 182001000005566 atas nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp50.000.000,; Tanggal 17 Mel 2016, terdapat dana keluar dari rekening BCA nomor 06280619980 atas nama Andri Siwu ke rekening BCA nomor : 02101256768 atar nama Riry Syeried Jetta sebesar Rp32.500.000. (Rd1/*)

News Tipikor Saksi Bisa Jadi Tersangka Dalam Perkara Korupsi PT Dok Surabaya

Bambang Soendjaswono Dirut PT PDS : Flotting Dock Tidak Layak Masuk ke Indonesia karena usianya sduah 40 tahun berita korupsi .co - ...

Kriteria Ideal Pimpinan KPK 2019 - 2023

23.10 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxckVfREIeU_ihaUJily9tUqvmf9-zYforTS_WR0gdjx3JXNr3UKNgFqZ-J9barFCyAmRoVxvJdFYae9uWvoXgIIKYHteFpo1jGbRlXmMQ8cxE4Tl9grMFPjCoy2ga159zSAyimbYSz3Q/s1600/ICW.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="445" data-original-width="640" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxckVfREIeU_ihaUJily9tUqvmf9-zYforTS_WR0gdjx3JXNr3UKNgFqZ-J9barFCyAmRoVxvJdFYae9uWvoXgIIKYHteFpo1jGbRlXmMQ8cxE4Tl9grMFPjCoy2ga159zSAyimbYSz3Q/s640/ICW.png" width="640" /></a></div>
 
Jakarta, beritakorupsi.co - Tepat pada tanggal 17 Juni 2019 akan menjadi lembar baru bagi keberlangsungan pemberantasan  korupsi. Berdasarkan surat edaran  dari  Panitia  Seleksi  Calon  Pimpinan  KPK,  maka  hari  ini pendaftaran calon Pimpinan KPK untuk masa bakti 2019-   2023 resmi dibuka. 
 
Tentu seluruh masyarakat berharap akan hadirnya figur-figur terbaik serta  berintegritas  untuk  memimpin lembaga anti rasuah ke depan. Berkaca pada era kepemimpinan saat ini, Agus  Rahardjo cs,  sebenarnya  banyak  catatan  kritis  yang  seharusnya  dapat dijadikan  pembelajaran serta evaluasi untuk KPK mendatang. 
 
Diantaranya belum mempunyai visi asset recovery, pengelolaan manajemen internal yang buruk, terhadap penegakan etik, keterbukaan informasi pada masyarakat, dan masih banyaknya tunggakan perkara yang belum terselesaikan. 
 
Berangkat dari catatan di atas, maka  Koalisi  Masyarakat  Sipil Anti  Korupsi  mencoba  memetakan kriteria ideal yang  harusnya dimiliki  oleh  para  pendaftar  calon  Pimpinan  KPK. Setidaknya ada 9 (sembilan) poin, diantaranya ; 
 
Pertama, mempunyai visi terkait dengan pencegahan danpemberantasan korupsi. Sejatinya dalam memahami pemberantasan  korupsi  tidak  hanya  terbatas  pada  pemidanaan penjara saja, akan tetapi ke depan Pimpinan KPK harus juga berfokus  pada  isu  pemulihan  kerugian negara.  Selain itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UU KPK,  bahwa  isu pencegahan  serta koordinasi dan supervisi pada instansi terkait,  tentu  harus  dipahami secara  menyeluruh  bagi Pimpinan KPK kedepan. Misalnya untuk isu pencegahan semestinya bisa lebih diarahkan  pada pembangunan holistik budaya anti korupsi agar tidak hanya kegiatan-kegiatan yang  sulit  dipastikan keberlanjutannya. 
 
Hal lain lagi terkait dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018 yang mengatur  tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. KPK diharapkan  bisa memaksimalkan mandat yang telah diberikan melalui tim ini dengan melakukan intervensi terhadap  pelaksanaan  aksi dan menghilangkan pola pelaporan  yang selama ini  cenderung prosedural  menjadi pelaporan  yang substansial. Oleh karena itu, penting bagi pansel mengutamakan calon  komisioner  yang  mengenal dan memahami instrumen terkait Tim Nasional Pencegahan Korupsi. 
 
Kedua, memiliki pemahaman penanganan perkara korupsi. Salah satu aspek  yang dominan  diperhatikan publik sebagai tolak ukur penilaian  KPK adalah bidang penindakan.  Maka dari itu Pimpinan KPK ke depan mesti memahami lebih dalam terkait dengan hukum agar langkah-langkah yang diambil menjadi tepat guna  dalam rangka  keberlanjutan  penanganan perkara korupsi. Ini juga untuk mempercepat  penyelesaian berbagai tunggakan  perkara di  lembaga anti rasuah itu. 
 
Selain itu, penanganan kasus juga diharapkan konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa masih terdapat inkonsistensi pada putusan kasus-kasus korupsi. Konsistensi menjadi penting dalam upaya menghadirkan kepastian hukum yang kerap kali  hanya  dilihat  pada  proses awal  penanganan kasus saja. Oleh karena itu, KPK tidak hanya  harus kuat dalams trategi penanganan kasusnya, tetapi juga harus dapat mensistematisasi kinerja penuntutannya guna menutup celah hukum yang dapat digunakan para koruptor  agar lepas  dari jerat hukuman yang setimpal. 
 
Ketiga, memiliki kemampuan manajerial dan pengelolaan sumber daya manusia.  Seperti  yang telah diketahui oleh publik bahwa lembaga KPK  kerap kali bersifat dinamis.  Tak  jarang konflik di internal KPK terjadi, maka dari itu Pimpinan  KPK mendatang  mesti mempunyai pengetahuan serta kemampuan untuk memastikan internal  lembaga anti  korupsi tersebut solid serta terlepas dari kepentingan apapun. 
 
Keempat, tidak mempunyai konflik kepentingan dengan kerja-kerja KPK. Tentu masyarakat  tidak berharap Pimpinan KPK kedepan justru memanfaatkan situasi tertentu untuk kepentingan individu semata. Karena bagaimanapun menjadi sesuatu yang penting untuk tetap menjaga nilai objektivitas untuk para komisioner KPK mendatang. 
 
Kelima, terlepas dari kepentingan dan afiliasi dengan partai politik tertentu. Poin ini harus dijadikan catatan penting, karena bagaimanapun  jika komisioner KPK  mendatang  berasal  dari warna partai tertentu, dikhawatirkan meruntuhkan nilai independensi dari lembaga  anti  rasuah itu. Lagipun isu penegakan hukum tidak mungkin akan berjalan  dengan baik  jika dicampuradukkan dengan isu politik. 
 
Keenam, memiliki kemampuan komunikasi publik dan antar lembaga yang baik.  Berangkat dari catatan atas evaluasi Pimpinan KPK saat ini,   masih banyak  ditemukan  berbagai pernyataan yang justru menimbulkan polemik di tengah masyarakat.  
 
Selain itu, kemampuan komunikasi antar lembaga juga mesti  dimiliki oleh  Pimpinan  KPK  mendatang.  Hal lain lagi mesti diingat, bahwa  kehadiran  KPK pada  dasarnya juga dimandatkan agar menjadi trigger mechanism bagi penegakhukum yang lain.  Maka  kemampuan untuk saling bersinergi antar penegak  hukum menjadi salah  satu yang  utama  harus dimiliki oleh Pimpinan KPK. 
 
Kepercayaan dan dukungan publik merupakan salah satu elemen penting yang menjadi  pendukung kinerja KPK. Publik tentunya mengapresiasi KPK yang terbuka dan partisipatif.  Beberapa penghargaan juga telah diterima KPK dalam hal keterbukaan informasi. 
 
Hal tersebut perlu dipertahankan dengan memastikan Komisioner KPK terpilih harus memiliki  komitmen yang tegas dalam hal keterbukaan  informasi dan  membuka luas  partisipasi publik  dalam kerja-kerja anti korupsi. 
 
Ketujuh, tidak pernah terkena sanksi hukum maupun etik pada masa lalu.  Poin ini  menjadi  mutlak harus dipenuhi oleh para Pimpinan KPK mendatang, karena bagaimanapun persoalan etikserta terkena sanksi hukum akan menurunkan kredibilitas lembaga anti rasuah itu. Selain itu  akan menjadi beban tersendiri bagi Pimpinan KPK ketika menjalankan tugas. 
 
Kedelapan, memiliki keberanian untuk menolak segala upaya pelemahan institusi KPK.  Hampir  setiap tahun KPK selalu didera dengan isu-isu pelemahan KPK, mulai dari revisi UU KPK,  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,  bahkan tindakan kriminalisasi  beberapa  pegawai maupun PimpinanKPK. 
 
Maka dari itu, menjadi wajar jika publik meminta komitmen yang tegas  dari  Pimpinan  KPK  mendatang untuk dapat menolak  segala macam jenis tindakan  yang  akan melemahkan  institusi pemberantasan korupsi.  
 
Kesembilan, mempunyai profil dan karakter sesuai dengan nilai dasar  dan  pedoman  perilaku KPK. Hal ini diatur secara spesifik dalam Peraturan KPK No 07 Tahun 2013  tentang  Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.  Dalam  aturan ini tertera berbagai nilai yang semestinya dimiliki  oleh Pimpinan KPK,  misalnya :  integritas, keadilan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. 
 
Narasi diatas harus menjadi pegangan bagi tiap-tiap orang yang ingin mendaftar  sebagai  Pimpinan KPK. Selain itu, keseluruhan kriteria tersebut dapat  juga dijadikan  pegangan  bagi  Panitia Seleksi agar dapat lebih memetakan figur-figur terbaik yang nantinya  akan diberikan kepada Presiden. (*) 
 
 
Jakarta, 17 Juni 2019 
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi 
1. Indonesia Corruption Watch (ICW) 
2. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) 
3. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) 
4. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 
5. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 
6. Transparency International Indonesia (TII) 
7. Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) 
8. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)

News Opini Pendidikan Regional Tipikor Kriteria Ideal Pimpinan KPK 2019 - 2023

Jakarta, berita korupsi .co - Tepat pada tanggal 17 Juni 2019 akan menjadi lembar baru bagi keberlangsungan pemberantasan korupsi. Ber...

Penyidik Kejari Surabaya Menahan Dua Tersangka Korupsi BRI Rp10 M

21.55 beritakorupsi 0

News Tipikor Penyidik Kejari Surabaya Menahan Dua Tersangka Korupsi BRI Rp10 M

Kasi Pidsus Kejari Surabaya, Heru Kamarullah, SH., MH berita korupsi .co - Selasa, 18 Juni 2018, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) ...

Dugaan Korupsi YKP-KMS Rp60 T, Penyidik Kejati Jatim Panggil Wali Kota dan Ketua DPRD Surabaya

06.18 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMFQajrrIsYoNQySkFZ9XPBJSOxcCViQxZ8jvB1YHxcp6vgEXzYzQW_tl66zjY6JOUUV4F15QJHcKVUedc7W1ZAoATVx7QzZbRBr-YN1s9dnj-AdtdrUI6tScBWap8tDi8ld3ncT8A8Ks/s1600/IMG_20190618_054622.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="1271" data-original-width="1086" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMFQajrrIsYoNQySkFZ9XPBJSOxcCViQxZ8jvB1YHxcp6vgEXzYzQW_tl66zjY6JOUUV4F15QJHcKVUedc7W1ZAoATVx7QzZbRBr-YN1s9dnj-AdtdrUI6tScBWap8tDi8ld3ncT8A8Ks/s400/IMG_20190618_054622.jpg" width="341" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Trimo, SH., MH, Koordinator Pidana Khusus Kejati Jatim</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - Kamis, 20 Juni 2019, Penyidi Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur (Kejati Jatim) akan menggil Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan Ketua DPRD Surabaya Armudji sebagai saksi dalam kasus dugaan Korupsi YKP-KMS (Yayasan Kas Pembangunan Kota Madya Surabaya) tahun 2002 sebesar Rp60 Triliun . Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Sunarta melalui Koordinator Pidana Khusus Kejati Jatim, Trimo, SH., MH kepada beritakorupsi.co melalui telepon selulernya, pada Senin, 17 Juni 2019. Namun Trimo tidak menjelaskan lebih lanjut, terkait pemanggilan penyidik Kejati Jatim terhadap orang nomor satu di Kota Pahlawan ini. “Sudah penyidikan, hari Kamis (20 Juni 2019) kita akan memanggil Wali Kota Tri Rismaharini dan Ketua DPRD Surabaya Armudji sebagai saksi. Nantilah hari Kamis perannya seperti apa,” kata Trimo, yang juga sebagai Ketua JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam kasus Korupsi pengadaan Flotting Dock di PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero). Berdasarkan data beritakorupsi.co, kasus dugaan Korupsi YKP-KMS (Yayasan Kas Pembangunan Kota Madya Surabaya) Jalan Sedap Malam No 9-11 Surabaya sebesar Rp60 Triliun terjadi pada tahun 2002.  Pada tanggal 14 Januari 2002, DPRD Surabaya “melengserkan” Wali Kota Surabaya Sunarto Soemoprawiro (alm) dengan alasan tak mampu lagi melaksanakan tugas-tugasnya lebih dari 3 (tiga) bulan karena sedang sakit serius dan sedang berobat disalah satu rumah sakit di di Australia. Namun anehnya, ditanggal yang sama (14 Januari 2002) Wali Kota Surabaya Sunarto Soemoprawiro yang juga sebagai Ketua YKP-KMS menerbitkan SK Nomor : 001/UP/YKP/2002 tanggal 14 Januari 2002 tentang Tim Penyusun Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) YKP-KMS dengan alasan terbitnya UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemda dan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Susunan Tim Penyusun AD/ART YKP-KMS adalah ; Ketua S Smp, Sekretaris SH, dan Anggota tersiri dari MB, Skr, YH, Wrd (alm), SyM (alm), Srt dan CH. Dan inilah yang menggelitik. Bagaimana mungkin (alm) Sunarto Soemoprawiro mengeluarkan SK, semenara kondisinya sedang terbaring disalah satu Rumah Sakit di Australia? Dalam Pasal 8 AD (anggaran dasar) YKP-KMS dan SK DPRD Surabaya No. 08/DPRD/Kept/1078 tanggal 25 Juni 1978 yang di badan hukumkan dengan Akte No.239/1979 Notaris Soebiono Danorsastro, menyebutkan, bilamana YKP-KMS tidak dibutuhkan lagi oleh Pemkot Surabaya, maka YKP-KMS dapat dibubarkan dengan ptusan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Hal ini sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2001, bahwa Yayasan hanya dapat dibubarkan dengan cara prakarsa pendirinya dengan putusan Pengadilan. Sedangkan perubahan Anggaran Dasar YKP-KMS menyesuaikan dengan Pasal 71 UU Yayasan, yang hanya dapat dilakukan oleh pendiri Yayasan dengan melampirkan ijin dari Instansi tekait, dan Keputusan Rapat Dewan Pendiri/Pembina serta didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Sedangkan perubahan Anggaran Dasar YKP sudah pernah dilakukan oleh Wali Kota Surabaya pada tahun 1978 untuk menyesuaikan terbitnya UU No 5 Tahun 194 tentang Pemda Nama YKP didirikan pada tanggal 25 Juni 1954 adalah Kota Besar Surabaya atau yang disingkat dengan KBS yang asalnya dari UU No 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar di Provisni Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogyakarta dan Jawa Timur. Akibat dari perubahan UU No. 5 tahun 1974 inlah Sidang Pleno DPRD Surabaya taggal 25 1978 yang menyetujui perubahan Anggota garan Dasar YKP-KBS menjadi anggaran Dasar Yayasan Kota Madya Surabaya (KMS). Untuk mendapatkan badan hukum Yayasan sesuai dengan UU Hukum “dagang” (belum ada saat UU Yayasan), maka Wali Kota Surabaya Drs. Moehadji Widjaja dan Ketua DPRD Surabya, Eddy Soetrisno menghadap Notaris Soebiono Danoesaastro untuk mencatatkan Minuta SK DPRD Surabaya No. SBY.No.08/DPRD/KEPT/1978 tentang Anggaran Dasar. Dari permohonan perubahan anggaran Dasar YKP-KBS terbitlah Akte No. No.239/1979 Notaris Soebiono Danoesaastro tentang anggaran Dasar YKP Kota Madya Surabaya atau YKP-KMS. Lalu dengan ijin pendirian YKP-KMS dari Menteri PU No Dti.02/Keu/1955 tgl.18/9-1955 dilampirkan dan dicacatkan ke PN Surabaya serta ke Departemen Kehakiman. Sehingga YKP dengan nama Kotamadya disingkat menjadi YKP-KMS sejak 25 Juni 1954, saat perubahan Anggaran Dasar YKP-KMS tanggal 18 September 2002 menjadi Anggaran Dasar Yayasan KAS Pembangunan Kota Surabaya, dengan alasan menyesuaikan Pasal 71 UU No 16 Tahun 2001 tentang  Yayasan Timbul pertanyaan, terkait terbitnya SK Walikota Surabaya  No.188.45/205/402.01.04/2001 tanggal 28 Juli 2001 tentang Pengangkatan Dewan Pengurus YKP-KMS dengan alasan Pasal 48.a UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemda melarang Walikota berkecimpung dalam Yayasan apapun dengan sanksi pecat, dan telah dilantiknya anggota DPRD Surabaya periode 1999-2004.  Selain itu, Ketua DPRD Surabaya, M. Basuki juga pernah mengirimkan surat resmi tahun 2000 tangent nama-nama, ketua- fraksi sebagai anggota pengurus YKP-KMS dengan melampirkan SK Walikota Surabaya No.188.45/205/402.01.04/2001 tanggal 28 Juli 2001 dengan pengangkatan Pengurus YKP-KMS ; Ketua “MJ”, Sekretaris “Sbk”, anggota ; M.Bsk, Arm, Sdrj, Syk dan IGT Yang menjadi pertanyaan besar adalah SK Ketua Pengurus YKP-KMS No.001/UP/YKP/2002 Tanggal 14 Januari 2002 dengan Surat Walikota yang mengundurkan diri sbagai Ketua Pengurus YKP-KMS tahun 2000. Kemudian SK Wali Kota Surabaya No.188.45/205/402.01.04/2002, tentang pelengseran Cak Narto sbg Walikota Surabaya Sunarto Soemoprawiro (alm) pada tanggal 14 Januari 2002. Lalu apakah Anggaran Dasar YKP-KMS sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku menjadi Anggaran Dasar YKP-KS ?. (Tim beritakorupsi.co/*)

News Tipikor Dugaan Korupsi YKP-KMS Rp60 T, Penyidik Kejati Jatim Panggil Wali Kota dan Ketua DPRD Surabaya

Trimo, SH., MH, Koordinator Pidana Khusus Kejati Jatim berita korupsi .co - Kamis, 20 Juni 2019, Penyidi Tindak Pidana Korupsi Kejaksaa...

Terpidana 5 Thn Mantan Wakil Wali Kota Probolinggo Terjerat Korupsi Dituntut “10.2” Tahun Penjara

06.13 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-ObKEOxRYsFSfFd039hZGKLqR7ByAtmzl3QGju7ee7fO0SsI64M2SYgssbdSXJ3GCY58bExDWTUxOHaqQRnm16u05dK_GVH6S0F8UoeO7P46av9CWcBwtGr-7EACmgoY7SWBtpwd8sZg/s1600/IMG20190617131044.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="356" data-original-width="427" height="532" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-ObKEOxRYsFSfFd039hZGKLqR7ByAtmzl3QGju7ee7fO0SsI64M2SYgssbdSXJ3GCY58bExDWTUxOHaqQRnm16u05dK_GVH6S0F8UoeO7P46av9CWcBwtGr-7EACmgoY7SWBtpwd8sZg/s640/IMG20190617131044.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa yang juga terpidana Suhadak</td></tr>
</tbody></table>
beritakotupsi.co - Senin, 17 Juni 2019, JPU Ciprian Caesar, SH selaku Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) dan JPU Arif Fatchorahmman, SH., MH yang juga selaku Kasi Barbuk (Kepala Seksi Barang Bukti) Kejari Probolonggo menuntut pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp200 juta susidair 3 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sejumlah Rp775.446.730,75 subsidair 3 tahun dan 3 bulan terhadap terdakwa Suhadak dalam kasus perkara Korupsi pembangunan Gedung Islamic Center (GIC) Kota Probolinggo pada tahun 2012 - 2013 yang menelan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD Kota Probolinggo sebesar Rp6.5 miliyar dan merungikan keuangan negara sebesar Rp750 juta. Sehingga total hukuman yang yang dituntut JPU terhadap terdakwa Suhadak atas perbuatannya yang merugikan keuangan negara dalam pembangunan Gedung Islamic Center (GIC) Kota Probolinggo tahun 2012 - 2013  adalah 10 tahun dan 2 bulan. “Sudah jatuh tertimpa tangga, terinjak pula”. Ungkapan ini yang barangkali dialami oleh Suhadak. Sebab saat ini Suhadak berstatus terpidana 5 tahun penjara dalam kasus Korupsi pengadaan Meubler bagi 70 Sekolah Dasar (SD) di Kota Probolinggo pada tahun 2009 lalu, yang menelan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) Pendidikan yang  bersumber dari  APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) sebesar Rp13.587.999.300 ditambah dana pendamping dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Derah) Pemkot Probolinggo sebebsar Rp1.509.777.700 atau sejumlah Rp15.907.777.000 dengan kerugian keuangan negara senilai Rp300 juta. Dalam kasus pengadaan Meubler bagi 70 sekolah SD di Pemkot Probolinggo yang menghabiskan anggaran puluhan miliyaran pada tahun 2009, Suhadak adalah salah satu rekanan yaitu Direktur CV Indah Karya yang menangani 22 Sekolah. Pada tahun 2014, Suhadak terpilih sebagai Wakil Wali Kota Probolinggo periode 2014 - 2019  mendampingi Rukmini Buchori, istri mantan Wali Kota Probolinggo periode 2004 - 2014 (dua periode) Boqori. Tragisnya, belum puas duduk di kursi jabatan sebagai Wakil Wali Kota Probolinggo,Suhadak “jatuh di tengah jalan”. Ia dinonaktifkan dari jabatannya setelah penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) menetapkannya sebagai tersangka bersama Boqori dan Sugeng Wijaya selaku Direktur CV Wiec dalam kasus perkara Korupsi pengadaan Meubler di 70 sekolah SD Pemkot Probolinggo Pada tanggal 13 Pebruari 2017, Suhadak divonis 1 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Vonis itu lebih ringan dari 3 tuntutan JPU Kejari Probolinggo. “Sudah jatuh tertimpa tangga pula”, Suhadak terjerat kasus perkara Korupsi lagi, terkait Pembangunan Gedung Islamic Center (GIC) Kota Probolinggo pada tahun 2012 - 2013 yang menelan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD Kota Probolinggo sebesar Rp6.5 miliyar dan merungikan keuangan negara sebesar Rp750 juta dengan. Suhadak selaku rekanan (kontraktor) yakni Direktur CV Indah Karya yang mengerjakan pembangunan GIC. “Sudah jatuh tertimpa tangga, terinjak pula”. Seiring penetapan Suhadak sebagai tersangka dalam kasus Korupsi pembangunan GIC Pemkot Probolinggo oleh Kejari Probolinggo dibahwa komando Ciprian Caesar, SH selaku Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Probolinggo, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menambah hukuman Suhadak menjadi 5 tahun dalam tingkat Kasasi, sedangkan Boqori di hukum menjadi 4 tahun penjara oleh Hakim Agung MA. “Ibarat derita tiada akhir”. Pada Desember 2018, Ia pun dijebloskan ke penjara oleh Kejari Probolinggo untuk menjalani hukuman selama 5 tahun. Selain menjalani hukuman pidana sebagai terpidana, Suhadak juga harus keluar masuk Lapas Probolinggo untuk menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya sebagai terdakwa dalam kasus Korupsi yang kedua kalinya. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOTmSpnKcgSutTZ5moa9WtdkSvFxY4arQp_jEk6Gk6vaPXYtp6yl7jAhRPgEc8tmHPgkGcwB8wN1-eqxH5Co-lZsIDcqgAxDaZsWTYNoPhCV5B6BsQA8oD1D84UXnZgJnNTYjF8Gdym9E/s1600/IMG20190617130944.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="323" data-original-width="565" height="364" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOTmSpnKcgSutTZ5moa9WtdkSvFxY4arQp_jEk6Gk6vaPXYtp6yl7jAhRPgEc8tmHPgkGcwB8wN1-eqxH5Co-lZsIDcqgAxDaZsWTYNoPhCV5B6BsQA8oD1D84UXnZgJnNTYjF8Gdym9E/s640/IMG20190617130944.jpg" width="640" /></a></div>
Dalam kasus yang kedua ini, Suhadak sepertinya akan lebih lama 
menghabiskan masa hidupnya dibalik jeruji besi. Karena JPU menuntut 
pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp200 juta atau
 kurangan selama 3 bulan jika terdakwa tidak membayar. Suhadak juga 
dituntut pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kerugian 
keuangan negara sejumlah Rp775.446.730,75. Atau dipenjara selama 3 tahun
 dan 3 bulan, bila harta bendanya tidak mencukupi saat Jaksa 
merampas/menyita untuk dilelang sebagai uang pengganti, jika terpidana  
tidak membayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum 
tetap (Inkrah). Surat tuntutan terhadap terdakwa Suhadak yang 
didampingi Tim Penasehat Hukumnya, dibacakan JPU Ciprian Caesar, SH yang
 juga Kasi Pidsus bersama JPU Arif Fatchorahmman, SH., MH selaku Kepala 
Seksi Barang Bukti (Kasi Barbuk) Kejari Probolinggo di muka persidangan 
ruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, 
Sedati, Sidoarjo Jawa Timur dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim 
Rochmad dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock). Dalam 
surat tuntutannya, JPU Ciprian Caesar menyatakan, bahwa terdakwa 
Suhadak, mantan Wakil Wali Kota Probolinggo, selaku Direktur CV Indah 
Karya dianggap bersalah dalam pembangunan Gedung Islamic Center Tahun 
2012 - 2013 yang menelan anggaran DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD Kota 
Probolinggo sebesar Rp6.5 miliyar dan merungikan keuangan negara sebesar
 Rp750 juta karena tidak sesuai dengan Specknya. “Perbuatan 
terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo
 Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis Pasal 55 ayat (l) ke-1 
KUHPidana,” kata JPU Ciprian Caesar Atas perbuatan terdakwa, JPU 
meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya untuk menghukum 
terdakwa dengan hukuman pidana penjara. “Menuntut terdakwa 
Suhadak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, 
denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurangan, serta membayar uang
 pengganti sebesar Rp775.446.730,75 subsidair 3 (tiga) tahun dan 3 
(tiga) bulan penjara,” ucap JPU Ciprian Caesar di akhir surat 
tuntutannya. Atas surat tuntutan JPU, Majelis Hakim memberikan 
kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya untuk 
menyampaikan pembelaan (Pledoi) pada sidang berikutnya. Pembangunan
 GIC berlangsung dalam 3 (tiga) tahap, yang pertama pada tahun 2012 
dengan  anggaran sebesar Rp4,6 miliar, dan tahap dua pada tahun 2013 
dengan nilai anggaran sejumlah Rp825,6 juta serta tahap ketiga, juga di 
tahun 2013 dengan jumlah anggaran 1.15 miliyar rupiah. Ternyata 
dalam pelaksanaan pembangunan gedung tersebut, di mana terdakwa selaku 
Sub Kontrak dari pemenang lelang yang mengerjakan proyek pembangunan 
gedung itu, diduga terjadi Mark Up hingga merugikan keuangan negara 
sebesar Rp750 juta lebih. Dalam kasus ini, tidak hanya Suhadak 
yang diseret oleh JPU ke gedung pengadil orang-orang Koruptor. Namun 
pada tahun 2016, Kejari Probolinggo sudah terlebih dahulu menyeret 3 
(tiga) terdakwa dari Dinas PU, yakni Purnomo, Dini Santi Ikawati dan 
Johan Wahyudi. Dan ketiganya dinyatakan terbukti bersalah oleh Majelis 
Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. (Rd1/*)

News Tipikor Terpidana 5 Thn Mantan Wakil Wali Kota Probolinggo Terjerat Korupsi Dituntut “10.2” Tahun Penjara

Terdakwa yang juga terpidana Suhadak berita kotupsi .co - Senin, 17 Juni 2019, JPU Ciprian Caesar, SH selaku Kasi Pidsus (Kepala Seksi ...

Kepala Dispendikbud Tulungagung “Cari Selamat” Di Sidang Korupsi Pungli

06.09 beritakorupsi 1

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihFGOcP-Ibrx81tQuUXW914YymyasncrsUMYprLvZKIslq46Y_3qtpdFhrYMdxisEogb0I0A-cNC-X2MN8RxxRsS5krfesAPHKZOWWjULuwBY0T7MDbRryWT7MHQVDaZUt2V8VHb5q9pM/s1600/IMG20190617113114.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihFGOcP-Ibrx81tQuUXW914YymyasncrsUMYprLvZKIslq46Y_3qtpdFhrYMdxisEogb0I0A-cNC-X2MN8RxxRsS5krfesAPHKZOWWjULuwBY0T7MDbRryWT7MHQVDaZUt2V8VHb5q9pM/s640/IMG20190617113114.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rarat. Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Suharsono (berdiri) seharusnya Suharno.</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co - “Tidak ada asap kalau tidak ada api”. Ungkapan inilah yang mungkin tepat dalam kasus Korupsi tangkap tangan terkait pungutan liar (pungli) penerimaan siswa baru di SMPN 2 Tulungagung Tahun Ajaran 2017/2018 dengan terdakwa Eko Purnomo selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung bersama 2 terdakwa lainnya (sudah divonis terlebih dahulu pada tahun 2017, dan sudah selesai menjalani hukuman) yaitu Rudy Bastomi selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dan Supratiningsih sebagai panitia PPDB SMPN 2 Tulungagung tahun ajaran 2017/2018 yang ditangkap Polres Tulungagung pada Juni 2017 lalu dengan Barang Bukti (BB) berupa uang sebesar Rp35.5 juta. 
 
“Tidak ada asap kalau tidak ada api”, Ketiga terdakwa ini tidak akan diadili andai saja tidak melakukan penarikan uang sumbangan dari orang tua calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung Tahun Ajarana 2017/2018 yang tidak sesuai dengan auran perundang-undangan yang berlaku. 
 
Sebab pengadaan meublair di sekolah milik pemerintah, bukan dibiayai oleh orang tua calon siswa/i, melainkan berasal dari APBD/APBN. Namun faktaya, bahwa untuk pengadaan meublakir di SMPN 2 ditanggung oleh orang tua calon siswa/i baru. 
 
Dan penarikan uang sumbangan dari orang tua calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung Tahun Ajarana 2017/2018 inipun tidak akan terjadi, seandainya penerimaan siswa/i baru di SMPN 2 Tulungagung tidak melebihi kuota, yang semula sebanyak 360 menjadi 406 orang. 
 
Dalam persidangan sebelumnya saat Rudy Bastomi dan Supratiningsih diadili terungkap, bahwa kelebihan kuota adalah karena adanya titipan dari Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung kurang lebih sebanyak 40 orang, dan dari pihak-pihak lainnya. 
 
Anehnya, penerimaan siswa/i baru yang melebihi tanpa ada fasilitas, diantaranya ruang kelas, meja dan bangku, sehingga kelas yang akan dipakai adalah gudang dan ruangan lainnya yang tidak terpakai yang belum ada bangku dan meja. 
 
Hal itu pun atas sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Suharno. Menurut mantan terpidana 1 tahun dan 2 bulan penjara Rudy Bastomi mengatakan kepada Majelis Hakim (10 Juni 2019), bahwa anggaran untuk pengadaan meublair (meja dan bangku) bagi siswa/i baru SMPN 2 Tulungagung tidak ada, dan diserahkan kepada sekolah. 
 
Sehingga pihak sekolah SMPN 2 Tulungagung bersama Komite Sekolah mengadakan rapat untuk membahas mengenai anggaran untuk pengadaan meublair, yang hasilnya dibuat kesepakatan untuk menarik sumbangan dari orang tua calon siswa/i baru. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2kzxWH2BJAS9BX1ISMNDxhwQ4X7SJ0UmbUdIa20WAO7z0caAgvJWv8Vv9PT-gWxpaFCYV9AAxxQ0K8jbC1DJP_Oty3bv45dbkmvy1Bn3lbazmXX_Ru_p5B00d_09OEsL9SUnWvsFtDzw/s1600/IMG20190617101642.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="365" data-original-width="647" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2kzxWH2BJAS9BX1ISMNDxhwQ4X7SJ0UmbUdIa20WAO7z0caAgvJWv8Vv9PT-gWxpaFCYV9AAxxQ0K8jbC1DJP_Oty3bv45dbkmvy1Bn3lbazmXX_Ru_p5B00d_09OEsL9SUnWvsFtDzw/s640/IMG20190617101642.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">foto dari kanan, Maryati, Suharno, Suratno dan Hadi</td></tr>
</tbody></table>
Suharno selaku Kepala Dinas Pendidikan yang saat ini sebagai Kepala Dinas PU Kabupatena Tulungagung mengakui, bahwa anggaran untuk pengadaan meublair adalah berasal dari DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggatan). 
 
“Pengadaan meublair dari anggaran DIPA,” kata Suahrno, Senin, 17 Juni 2019. 
 
Hal itu dikatakan Suharno menjawab pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan yang berlangsung diruang sidang Candra Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo Jawa Timur yang diketuai Majelis Hakim Rochmad dengan dibantu 2 Hakim anggota (Ad Hock) dengan agenda mendengarkan keterangan 4 orang sasksi yaitu Suharno, Hadi, Surtano dan Maryati dengan terdakwa Eko Purnomo yang didampingi Tim Penasehat Humnya, Dr. Eddy Suwito dkk 
 
Suharno pun sepertinya “mencari selamat” dari tanggung jawab selaku Kepala Dinas Pendidikan dalam kasus ini. Sebab Suharno mengatakan, bahwa kelebihan kuota penerimaan siswa/i baru di SMPN 2 Tulungagung, baru diketahuinya setelah tahun ajaran berjalan. 
 
“Saya tahu setelah berjalan,” kata Suharno melepas tanggung jawab selaku Kepala Dinas Pendidikan. 
 
Pada hal, siswa/i baru yang diterima di SMPN 2 Tulungagung harus belajar lesehan (duduk dilantai) selama 3 bulan. Aneh memang. Selaku Kepala Dinas Pendidikan tidak mengetahui kalau puluhan siswa/i SMPN 2 Tulungagung belajar tanpa ada bangku dan meja alias lesehan selalam 3 bulan. 
 
 
“Penerima siswa baru dan daftar ulang tidak dilakukan pungutan,” lanjut Suharno kemudian. 
 
Pada hal, keterangan saksi Rudy Bastomi selaku mantan terpidana dalam kasus ini menjelaskan kepada Majelis Hakim (10 Juni 2019), bahwa Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung mengatakan tidak ada anggaran untuk pengadaan meublair, sehingga diserahkan ke pihak sekolah dan Komite sekolah. 
 
Tidak hanya itu, dalam persidangan sebelumnya (jilid I) terungkap, bahwa sebanyak 40 siswa/i SMPN 2 Tulungagung adalah titipan Kepala Dinas, Jaksa, Polisi, TNI dan pihak lainnya. 
 
Yang lebih anehnya lagi adalah, Jaksa maupun Majelis Hakim sepertinya tidak menanyakan  lebih jauh terhadap Suharno terkait kelebihan kuota yang sebahagian adalah titipan Kepala Dinas Pendidikan ini. 
 
Setelah kasus ini, Suharno pun mengajukan anggaran ke Pemkab Tulungagung dalam APBD-Perubahan untuk pengadaan meublair di SMPN 2 Tulungagung. 
 
Apakah Suharno ikut bertanggung jawab dalam kasus ini atau memang Suharno benar-benar tidak mengetahui terkait kelebihan kuota dan pengadaan meublair dari hasil uang penarikan? 
 
Lalu mengapa Suharno mengajukan anggaran untuk pengadaan meublair di SMPN 2 Tulungagung, kalau memang anggaran ABPD Tulungagung tidak tersedia ? 
 
“Suadar mengajukan anggaran setelah kasus ini?,” kata anggota Majelis Hakim Mahin, namun Suharno tak bisa menjawab. 
 
Kasus Korupsi pungutan liar ini bermula pada saat dimulainya Tahun Ajaran Baru 2017/2018. Saat itu, kuota siswa/i SMPN 2 Tulungagung yang diperbolehkan adalah sebanyak 360 orang anak didik. Namun kenyataannya, yang diterima adalah sebanyak 406 siswa, di mana calon siswa sebanyak 40 orang adalah rekomondasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupatena Tulungagung, dari Kejaksaan, Kepolisian dan TNI serta pejabat lainnya. 
 
Karena ada kelebihan kuota, dan untuk memenuhi kebutuhan sekolah berupa Meja dan Bangku, maka orang tua calon siswa/i pun ditarik dana, di mana orang tua calon siswa/i ada yang memberikan sebesar Rp1 juta, ada juga yang 4 juta rupiah. 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwUu5VkCQ4d73sq_b11WToUyRHlTJZOiPf95Vr3CrkLYV6RYNtT7NLUdZ6TgouWU-zU2ijuV4fC4NkRlEjFR0L6xV011YPAglMtOubBBQiADCYZwbs2LBMQhP65STuVu14tNSP3YKeG_c/s1600/IMG20190429132046.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwUu5VkCQ4d73sq_b11WToUyRHlTJZOiPf95Vr3CrkLYV6RYNtT7NLUdZ6TgouWU-zU2ijuV4fC4NkRlEjFR0L6xV011YPAglMtOubBBQiADCYZwbs2LBMQhP65STuVu14tNSP3YKeG_c/s640/IMG20190429132046.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Eko Purnomo</td></tr>
</tbody></table>
Pada saat melakukan penarikan dana itulah, petugas Polres Tulungagung melakukan penangkapan terhadap Rudy Bastomi dan Supratiningsih. Pada saat itu, petusag Tim Saber Pungli Polres Tulungagung menyita Barang Bukti (BB) berupa satu bendel daftar hadir orang tua, satu bendel daftar hadir siswa, satu bendel daftar rekapan peserta uji kompotensi, satu buku PPDB jalur tes uji kompetensi 2017/2018, tujuh berkas siswa yang mendaftar PPDB SMPN 2 Tulungagung, satu bendel amplop kosong berkop SMPN 2 Tulungagung dan satu tas warna hitam, uang sebesar 35 juta 500 ribu rupiah. 
 
Dari fakta persidangan, uang itu terkumpul dari beberapa orang tua calon siswa/i SMPN 2 Tulungagung yang mendaftar dan sedang mengikuti tes jalur kompotensi yang diadakan oleh panitia PPDB. Dan uang itu akan dipergunakan untuk membeli meja dan bangku di 4 kelas tambahan baru. Pemungutan uang dari orang tua calon siswa/i ini tak ada aturan yang memperbolehkannya. 
 
Dalam Jilid I, 2 (dua) terdakwa yang saat ini sudah berstatus mantan terpidana itu, yakni Rudy Bastomi selaku Waka (Wakil Kepala) Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran 2017/2018, dan Supratiningsih selaku Kepala Sarana dan Prasarana (Sarpras) merangkap sebagai  panitia PPDB yang juga istri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung. 
 
Oleh JPU Kejari Tulungagung maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menyatakan, bahwa Rudy Bastomi dan Supratiningsih pun dinyatakan terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan dijerat dalam Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. 
 
Namun oleh JPU, Rudy Bastomi dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan dan denda sebesar Rp 5 juta. Dan dalam putusan Majelis Hakim, Rudy Bastomi divonis pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 2 bulan kurungan. 
 
 Dan yang menggelitik adalah putusan Majelis Hakim terhadap istri Kepala Dinas Disperindag Kabupatena Tulungagung. Sebab Supratiningsih divonis pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar 5 juta rupiah. 
 
Pada hal dalam Pasal 11 UU Tipikor, hukuman pidana paling singkat 1 tahun. sehingga banyak pihak menduga, putusan ringan itu agar Supratiningsih tetap dapat mengajar setelah selesai menjalani hukuman pidana dalam kasus Korupsi. 
 
Namun kenyataannya, Supratiningsih pun dipecat oleh Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung, dan saat ini surat pemecatan itu di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Berhasilkah mantan terpidana Korupsi itu untuk kembali mengajar di SMPN Tulungagung ????. 
 
Sementara dalam sidang perkara kasus Korupsi Pungli Jilid II ini, terdakwa Eko Purnomo selaku kepala SMPN 2 Tulungagung diancama pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 11UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana 
 
Surat dakwaan itu dibacakan Tim JPU Sutan yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Tulungagung di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim, Senin, 29 April 2019. 
 
Akibat dari perbuatannya, terdakwa Eko Purnomo diabcam pidana dalam Pasal 12 huruf e atau Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. (Rd1/*)

News Tipikor Kepala Dispendikbud Tulungagung “Cari Selamat” Di Sidang Korupsi Pungli

Rarat. Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung, Suharsono (berdiri) seharusnya Suharno. berita korupsi .co - “Tidak ada asap kalau tidak ad...

BERITAKORUPSI.CO

Perkara KUR Fiktif BPD Bank Jawa Timur Cab. Jombang

Saksi Bisa Jadi Tersangka Dalam Perkara Korupsi PT Dok Surabaya

Kriteria Ideal Pimpinan KPK 2019 - 2023

Penyidik Kejari Surabaya Menahan Dua Tersangka Korupsi BRI Rp10 M

Dugaan Korupsi YKP-KMS Rp60 T, Penyidik Kejati Jatim Panggil Wali Kota dan Ketua DPRD Surabaya

Terpidana 5 Thn Mantan Wakil Wali Kota Probolinggo Terjerat Korupsi Dituntut “10.2” Tahun Penjara

Kepala Dispendikbud Tulungagung “Cari Selamat” Di Sidang Korupsi Pungli

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI