BERITAKORUPSI.CO

Menegangkan ! Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi PT PWU Jatim Wisnu Wardhana

<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUQUNSNDLoD3bxJwlIASdhe0vWbmuTd5BAbEwBSD8au0noo2ggsPztUE_rOZ9tfjF2oUWC1BSyV463bwm044lzWqhNWyxI1MshJdiNHYYbMG6awCksNkcE8xxXHGwqUBhsGbUOoljUP6s/s1600/IMG-2019010.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="404" data-original-width="797" height="324" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUQUNSNDLoD3bxJwlIASdhe0vWbmuTd5BAbEwBSD8au0noo2ggsPztUE_rOZ9tfjF2oUWC1BSyV463bwm044lzWqhNWyxI1MshJdiNHYYbMG6awCksNkcE8xxXHGwqUBhsGbUOoljUP6s/s640/IMG-2019010.jpg" style="cursor: move;" width="640" /></a></div>
 <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
 #Kejari Surabaya “mengorbankan” 1 Unit Sepeda Motor saat melakukana pengejaran terhadap terpidana 6 Tahun penjara  yang mencoba melarikan diri# beritakorupsi.co - Menegangkan, ibarata film laga…! Itulah yang mungkin terjadi di sekitar Jalan Raya Kenjeran Surabaya, pada Rabu pagi sekira pukul 06.30 WIB, saat Tim Eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya yang akan melakukan Eksekusi terhadap terpidana 6 tahun penjara Wisnu Wardhana, atas putusan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) No.1085 K/Pid.sus/2018 Tanggal 24 September  2018 dalam perkara kasus Korupsi penjualan aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) yang dikelolah oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) pada tahun 2003 lalu, di mana terpidana Wisnu Wardhana adalah sebagai Ketua Tim Penjualan Aset, dan terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut (Direktur Utama) PT PWU (saat ini JPU masih menunggu putusan Kasasi MA) yang merugikan negara sebesar Rp11.070.914.000 (sebelas miliyar tujuh puluh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah). Sebab, pada saat Tim Eksekutor Kejari Surabaya yang terdiri dari Intelejen, Pidsus (Pidana Khusus), dengan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya M. Teguh Darmawan, melakukan pengejaran terhadap terpidana Wisnu Wardhana yang sedang melintas  di sekitar Jalan Raya Kenjeran Surabaya dengan mengendarai mobil pribadinya N 1732 HG, berusaha melarikan diri dengan menabrak sepeda motor milik petugas Kejari Surabaya yang sengaja dipalang oleh petugas untuk menghadang mobil terpidana. Setelah mobil terpidana menabrak sepeda motor petugas Kejari Surabaya, seketika itu mobil terpidana pun berhenti, dan petugas Tim Eksekutor Kejari Surabaya langsung meringkas terpidana Wisnu Wardahana untuk dijebloskan ke Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) Kelas IA Khusus Surabaya, Porong Sidoarjo Jawa Timur menjalani hukuman penjara selama 6 tahun. Dalam putusan tingkat Kasasi No.1085 K/Pid.sus/2018 Tanggal 24 September  2018, Hakim Agung MA RI menghukum Wisnu Wrdhana dengan pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp200 juta atau kurungan 6 bulan, dan hukuman pidana tambahan berupa membayar kerugian negara sebesar sebesar Rp1.566.150.733 (satu miliyar lima ratus enam pulu enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga pulu tiga rupiah). Dan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Dan bilamana harta benda terpidana tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun).  Saat wartawan beritakorupsi.co menghubungi Kepala Kejaksaan melalui Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khsusu) Kejari Surabaya Heru Kamrulah, terkait jalannya Eksekusi terhadap terpidana kasus Korupsi PT PWU membenarkan.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghXyej2KmU8U3wMKFwlcWMFrlez4x7UXjGMONzVeAxI5QY9Hi88uMir4UvkDWY5kL-Y-2NmSMHIxo8n4RyT3-T0XWYVZmdSI-wOMO5sn1Y8mLg5zKGlV56grrKXrWPAaKyiCE5fUvE8qE/s1600/WW.+PT+PWU.jpg.gif" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="377" data-original-width="641" height="376" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghXyej2KmU8U3wMKFwlcWMFrlez4x7UXjGMONzVeAxI5QY9Hi88uMir4UvkDWY5kL-Y-2NmSMHIxo8n4RyT3-T0XWYVZmdSI-wOMO5sn1Y8mLg5zKGlV56grrKXrWPAaKyiCE5fUvE8qE/s640/WW.+PT+PWU.jpg.gif" width="640" /></a></div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Heru
 menjelaskan, bahwa Kejari Surabaya sudah menunggu selama 6 (enam) bulan
 sejak putusan Kasasi MA RI pada Septeber 2018, namun karena terpidana 
tak kunjung menyerahkan diri, maka pihak Kejari pun wajib melaksanakan 
putusan MA dengan melakukan Eksekusi paksa. “Ia benar. Kita 
sudah menunggu sejak enam (6) bulan lalu setelah putusan MA turun. Namun
 terpidana tidak menyerahkan diri. Untuk melaksanakan putusan MA, Kita 
tidak perlu melakukan pemanggilan terhadap terpidana,” kata Heru melalui
 sambungan telephon selulernya, Rabu, 9 Januari 2019.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Sebelumnya, pada tanggal 21 April tahun 2017, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, terpidana Wisnu Wardhana selaku Ketua Tim penjualan asset, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan uang pengganti sejumlah Rp1.5 miliyar lebih. Hukuman itu jauh lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp2.5 miliyar, dan kalau tidak membayar harta bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai pengganti kerugian negara. Kalau harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
 </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Anehnya,
 putusan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur, menghukum 
Wisnu Wardhana jauh lebih ringan lagi, yakni dengan pidana penjara 
selama 1 tahun. Pihak Kejaksaan Tinggi pun tak puas atas putusan itu, 
sehingga JPU Kasasi. Usaha JPU untuk menjebloskan Wisnu Wardhana pun tak
 sia-sias, karena hukuman yang dijatuhkan Hakim Agung MA RI justru ;ebih
 berat dari tuntutan JPU, walau pengembalian kerugian negara sama dengan
 putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Dalam kasus 
ini, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih menunggu putusan Kasasi 
terhadap  2 (dua) terdakwa, yakni Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU, dan 
Oepoyo Sarjono selaku Dirut PT SAM (Sempulur Adi Mandiri) sebagai 
pembeli 2 aset yang terletak di Kabupaten Kedi dan Tulungagung. Ketiganya
 dijerat dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang 
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas 
Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi 
jonckto pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Pada tanggal 21 April 
tahun 2017, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, 
terdakwa Dahlan Iskan di hukum pidana penjara selama 2 tahun denda 
sebesar Rp100 juta subsidair 2 bulan kurungan tanpa uang pengganti. Sedangkan
 dalam tuntutan JPU, terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU dituntut 
pidana penjara selama 6 tahun denda sebesar Rp 750 juta subsidair 6 
bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut hukuman pidana tambahan, berupa 
membayar uang pengganti sebesar Rp4.190.914.000, dan kerugian negara 
senilai Rp 8.381.828.000 ditanggung oleh Sam Santoso (sudah almarhum) 
dan Oepoyo Sarjono, selaku pembeli asset. Dan kalu tidak dibayar, harta 
bendanya akan disita oleh Jaksa untuk dilelang sebagai pengganti 
kerugian negara. Kalau harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti 
pidana penjara selam 3 tahun dan 6 bulan. </div>
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSAqsw-v0dY48zHZ_a3SFGWXPCmgczhTnXTpsUFqkZe36_SPvq-_HR7vPKBa3Ega5SWW_1oiexK0OQKjHp0n_FWIO2a6f-h3XORz_uN-fIsyAjfkuQO_7QZ-yjJjrD-OEiZxI5Owt2S5I/s1600/IMG20170407190955_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSAqsw-v0dY48zHZ_a3SFGWXPCmgczhTnXTpsUFqkZe36_SPvq-_HR7vPKBa3Ega5SWW_1oiexK0OQKjHp0n_FWIO2a6f-h3XORz_uN-fIsyAjfkuQO_7QZ-yjJjrD-OEiZxI5Owt2S5I/s640/IMG20170407190955_1.jpg" width="640" /></a><div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Yang lebih anehnya lagi, 5 (lima) Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yaitu, DR. Andriani Nurdin. SH., MH,; Mulijanto. SH., MH,; Syamsul Ali. SH., MH,; Irwan Rambe. SH., MH, dan H. Moch. Ichwan. SH., M.Hum, membebaskan (Vonis Bebas) mantan menteri BUMN itu dari segala dakwaan Jaksa dan menyatakan bahwa, mantaan Dirut PT PWU itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim). Vonis bebas terhadap terdakwa Dahlan Iskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertuang dalam surat putusan perkara No. 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT Sby tanggal 31 Agustus 2017, yang membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya No. 242/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby tanggal 21 April 2017. Karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang membebaskab terdakwa Dahlan Iskan, JPU pun melakukan upaya hukum Kasasi ke MA RI bersamaan dengan upaya hukum Kasasi JPU terhadap terdakwa/terpidana Waisnu Wardhana, namun hingga saat ini belum ada putusannya. Sementara terdakwa Oepoyo Sarjono, divonis pidana penjara selama 1 dan 6 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Selain pidana badan, terdakwa juga di hukum untuk membayar denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Dan hukuman pidana tambahan sama dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Putusan itu tertuang dalam perkara No. 46/PID.SUS/TPK/2018/PT.SBY tanggal 3 Oktober 2018 oleh Heri Sukemi., SH., MH selaku Ketua Majelis Hakim dengan dibantu dua Hakim anggota yakni Moh. Ichwan., SH,. M.Hum dan Dr. H. Ansori., SH., MH. Sedangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dengan perkara Nomor 186/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby tanggal 29 Juni 2018, terdakwa Oepoyo Sarjono divonis dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan. Pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara sebesar Rp2.095.457.000 yang sudah dititipkan oleh terdakwa kepada penyidik Kejati Jatim pada saat dirinya ditetapkan menjadi tersangka, dan dirampas untuk negara. Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada tanggal 21 April 2017 lalu menyatakan, bahwa benar pada bulan Agustus 2003, terdapat 5 penawar yang memasukkan surat penawarannya, seolah-olah proses lelang sudah berlangsung. Sebelum dibuka penawaran lelang pada tanggal 30 Agustus 2003, sudah dilakukan pembayaran oleh Sam Santoso berupa BG yang jatuh tempo pada tanggal 23 September 2003. Semua uang tersebut masuk ke PT PWU pada tanggal 25 September 2003. Majelis Hakim menyatakan saat itu, adanya rekayasa lelang mulai dari kesepakatan harga dan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, persetujuan RUPS baru dilakukan pada tanggal 3 September 2003, dan taksiran harga dari lembaga terksir baru dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2003, setelah dilakukan transaksi dan pembayaran atas asset yang terletak di Kediri dan Tulungagug. Negoisasi kedua harga penjualan asset yang oleh Wishnu Wardana selaku penjual, dengan calon pembeli yang diwakili oleh Sam Santoso, baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2003. Pada hal, lanjut Majelis Hakim, pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003. Penanda tanganan Akte No 39 tentang pembatalan atas Akte No 5 dan 6 tentang Akte jual beli yang ditanda tangani oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku penjual milik PT PWU Jatim, dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pembeli setelah dilakukannya pembayaran. Majelis menyatakan, bahwa terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU bersama-sama dengan Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Pelepasan asset adalah perbuatan yang sewenang-wenang karena jabatan yang melekat pada dirinya. Pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, tidak sesuai dengan prosedur, diantaranya harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang, dan pelaksanaan RUPS serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris. (Rd1/Tim BK)</div>

News Tipikor Menegangkan ! Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi PT PWU Jatim Wisnu Wardhana

#Kejari Surabaya “mengorbankan” 1 Unit Sepeda Motor saat melakukana pengejaran terhadap terpidana 6 Tahun penjara yang mencoba melarika...

Terdakwa Muhammad Baqir Sipenyuap Wali Kota Pasuruan Sebesar Rp115 Juta Daiadili

10.08 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGuirFBIoWxMPqBNdx7oBV5-o3bY0ey2sxdR9lemTdLo2LWXx94cr_MM9Y7v09f38zwH23hpOTHehyphenhyphen4Z926tbFnuWcyUpCCb8Fcj5QzcAF0W6HKeA_YIflIGBGeeujCmJy5uxwRdePXEE/s1600/terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="864" data-original-width="1152" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGuirFBIoWxMPqBNdx7oBV5-o3bY0ey2sxdR9lemTdLo2LWXx94cr_MM9Y7v09f38zwH23hpOTHehyphenhyphen4Z926tbFnuWcyUpCCb8Fcj5QzcAF0W6HKeA_YIflIGBGeeujCmJy5uxwRdePXEE/s640/terdakwa.jpg" width="640" /></a></div>
#Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan, Bahwa Ploting Proyek untuk Wali Kota Setyono, Edy Trisulo Yudo (Adik Kandung Wali Kota), Wawali Raharjo Teno Prasetyo, anggota DPRD, Wartawan, Asosiasi Jasa Kelistrikan, Partai Politik, Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali  (Tim Sukses Setyono)# 
beritakorupsi.co - Perbuatan Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah sepertinya berawal dari adanya  Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang sudah terjalin sejak awal antara Calon Kepala Daerah dengan berbagai pihak seperti Tim Sukses, Pengusaha Kontraktor dan lain sebagainya, seperti dalam kasus Korupsi suap Wali Kota Pasuruan Setyono, dan Muhammad Baqir (penyuap) yang ditangkap Tim KPK (Komisi Pemberantasan Korupi) pada tanggal 3 Oktober 2018. Namun seperti Peribahasa yang berbunyi ;“Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang busuk, akan tercium juga”. Dan ini pula yang dialami oleh Muhammad Baqir (Pengusaha Kontraktor di Pasuruan) Setyono (Wali Kota Pasuruan), Dwi Fitri Nurcahyo (Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Pemkot Pasuruan) dan Wahyu Tri Hardianto. Yang lebih memalukan adalah, keterlibatan anggota Dewan yang terhormat setiap kali KPK melakukan kegiatan Tangkap tangan atau penyidikan terhadap Kepala Daerah dalam kasus Korupsi suap seperti Pemkot Mojokerto, Pemkot Malang dan Kabupaten Tulungagung, begitu juga dalam kasus suap Tangkap Tangan KPK terhadap Wali Kota Pasuruan.  Yang lebih memalukannya lagi yaitu “masuknya” beberapa Wartawan yang disebut sebagai orang yang profesional kelingkaran “hitam” dalam beberapa kasus Korupsi suap Kepala Daerah yang ditangani oleh KPK, karena menerima aliran duit sebagai “tutup mulut”, ataupun hanya sebagai saksi dalam persidangan, seperti dalam kasus Korupsi suap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung (Dakwaan JPU KPK menyebutkan, Aparat Penegak Hukum, Wartawan dan LSM menerima sebesar Rp2 miliyar lebih), Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang (mantan Wartawan Radar Malang menerima duit dari Ketua DPRD Malang dan Eryk Armando Talla), Kasus Korupsi suap tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk (Wartawan Rada Nganjuk menjadi saksi di persidangan dan sempat diamankan KPK), dan juga dalam kasus Korupsi suap Wali Kota Pasuruan. Dalam kasus Korupsi Suap Wali Kota Pasuruan Setyono, disurat dakwaan JPU KPK atas nama terdakwa MUHAMAD BAQIR disebutkan, bahwa Wartawan, Asosiasi Jasa Kelistrikan, Partai Politik, beberapa Tim Sukses Setyono seperti Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali, Edy Trisulo Yudo (Adik Kandung Wali Kota), Wakil Wali Kota, Wali Kota dan anggota DPRD kebagian Proyek APBD Pemkot Pasuruan. Senin, 7 Janurari 2019, JPU KPK Kiki Andi Nugroho, Wayan Riana, Ferdian Adi Nugroho, Taufiq Ibnugroho, Amir Nurdianto, Bayu Satrio, membacakan surat dakwaannya diruang sidang Cankra Pengadilan Tipikor Surabaya atas nama terdakwa MUHAMAD BAQIR dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai I Wayan Sosisawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hoc) yaitu Dr. Andriano dan Agus, serta Penasehat Hukum terdakwa, Suryono Pane dkk. Dalam surat dakwaan JPU KPK, terdakwa MUHAMAD BAQIR dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a (atau Pasal 13) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. JPU KPK mengatakan dalam surat dakwaannya, pada hari Jum'at, tanggal 7 September 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa MUHAMAD BAQIR telah memberikan uang sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah), kepada SETIYONO selaku Walikota Pasuruan bersama-sama dengan DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan maksud supaya memenangkan CV MAHADIR yang diajukan Terdakwa dalam lelang proyek Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Pasuruan Jawa Timur. Pemberian itu bertentangan dengan kewajiban SETIYONO selaku Walikota Pasuruan bersama-sama dengan DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO, selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015. perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; JPU KPK mengungkapkan, bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2018, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan telah menetapkan sejumlah paket pekerjaan. Untuk melaksanakan paket pekerjaan itu, pada awal tahun 2018,  bertempat di rumah dinas SETIYONO selaku Walikota Pasuruan, meminta MOHAMMAD AGUS FADJAR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama DWI FITRI NURCAHYO selaku Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan untuk mengatur pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan (ploting paket pekerjaan). Menindaklanjuti permintaan SETIYONO, sekitar bulan Maret 2018 bertempat di mmah EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik kandung SETIYONO, dilakukan pertemuan untuk merealisasikan penyusunan draft ploting paket pekerjaan oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR, DWI FITRI NURCAHYO bersama dengan EDY TRlSULO YUDO. Draft ploting paket pekerjaan itu, lanjuta JPU KPK, dibuat dalam bentuk tabel/kolom yang terdiri dari kolom,  Nomor, SKPD, Paket Pekerjaan, Pagu, HPS, PP, Apel dan Keterangan yang telah mencantumkan calon pemenang lelang (manten) untuk masing-masing paket pekerjaan. Beberapa hari kemudian, draft ploting paket pekerjaan tersebut dipaparkan oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR kepada SETIYONO di ruang kerja rumah dinas Walikota, yang dihadiri pula oleh DWI FITRI NURCAHYO dan EDY TRISULO YUDO. Setelah paparan tersebut,  SETIYONO banyak memberikan koreksi mengenai perusahaan mana yang akan menjadi pemenang lelang dari setiap paket pekerjaan dan jatah siapa paket pekerjaan itu, saat itu. Saat itu juga, SETIYONO menyampaikan mengenai commitment fee yang harus dipenuhi oleh pemenang proyek, yaitu bila pembangunan gedung fee-nya sebesar 5% (lima persen) sedangkan untuk plengsengan atau saluran air sebesar 7% (tujuh persen). Atas revisi SETIYONO, selanjutnya MOHAMMAD AGUS FADJAR melakukan 2 (dua) kali perbaikan ploting paket pekerjaan sebelum akhirnya menjadi draft final dan disetujui SETIYONO. JPU KPK mnungkapkan, draft final ploting paket pekerjaan selanjutnya dicetak (print) dan hasil cetakannya (print out) disampaikan MOHAMMAD AGUS FADJAR kepada SETIYONO di Rumah Dinas Walikota.  Print out itu berisi ploting paket pekerjaan untuk: . 1. Walikota 1 , yaitu SETIYONO; 2. Walikota 2, yaitu EDY TRISULO YUDO (Adik Kandung SETIYONO); 3. Wawali, RAHARTO TENO  PRASETYO; 4. Wartawan; Anggota DPRD; 5. Partai Politik; Tim sukses sewaktu SETIYONO ikut Pilkada, yaitu Kaji Yunus, Kaji Kodir dan Kaji Mali; 6. AKLI (Asosiasi Jasa Kelistrikan); 7. TANDON (rekanan yang merupakan pilihan DWI FITRI NURCAHYO dan disetujui SETIYONO); dan 8. Pihak-pihak lain yang diploting oleh Walikota SETlYONO. Bahwa saat menyerahkan print out ploting paket pekerjaan, SETIYONO meminta MOHAMMAD AGUS FADJAR untuk menginformasikan kepada setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tentang adanya ploting-an paket pekerjaan tersebut. Dan arahan itu dipenuhi oleh MOHAMMAD AGUS FADJAR, dengan cara menemui langsung Kepala SKPD-SKPD di lingkungan Pemkot Pasuruan. Bahwa salah satu paket pekerjaan yang sudah di ploting, adalah Pekerjaan pembangunan PLUT KUMKM pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan pagu anggaran senilai Rp2.297.464.000 (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), sesuai ploting yang dibuat SETIYONO untuk pekerjaan pembangunan PLUT ini masuk paket pekerjaan kelompok “TANDON”, yang dikelola oleh DWI FITRI NURCAHYO,  dan telah ditentukan calon pemenang lelangnya adalah M. WONGSO KUSUMO pemilik CV. SINAR PERDANA sekaligus sebagai Ketua Gapensi Kota Pasuruan. JPU KPK mengungkapkan, bahwa lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) II Bagian Layanaan Pengadaan (BLP). Pada tanggal 8 Agustus 2018, AGUS WIDODO selaku Ketua Pokja II, mengumumkan Paket Belanja Modal Gedung Dan Bangunan Pengembangan PLUT-KUMKM di SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) Kota Pasuruan. Pda 21 (Dua puluh satu) perusahaan yang mendaftar, namun hanya satu perusahaan yang memasukkan penawaran yakni CV. SINAR PERDANA milik M. WONGSO KUSUMO dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), namun setelah dilakukan evaluasi penawaran berupa evaluasi teknis,  temyata CV. SINAR PERDANA tidak memenuhi persyaratan teknis personil inti, sehingga menyebabkan lelang tersebut gagal. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgttobKt7xLkA2Yjwe63sduGzIBA2cklkVyR9uJ1D7e9aI49zmpt7xA5sD_Fq3rVKGg-gZuoSghPGvngP1g1B4iR7LSRasal4oh5FSKpRfQOWMybhsl5SgS4klq38DzfI2Q-vKqGy7Jqx8/s1600/IMG-20190107-WA0004.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgttobKt7xLkA2Yjwe63sduGzIBA2cklkVyR9uJ1D7e9aI49zmpt7xA5sD_Fq3rVKGg-gZuoSghPGvngP1g1B4iR7LSRasal4oh5FSKpRfQOWMybhsl5SgS4klq38DzfI2Q-vKqGy7Jqx8/s640/IMG-20190107-WA0004.jpg" width="640" /></a></div>
Pada tanggal 20 Agustus 2018, NJOMAN SWASTI selaku Kepala BLP, dan SITI AMINI selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menghadap Walikota SETIYONO untuk melaporkan gagalnya lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu SETIYONO menanyakan,  kemungkinan dilakukan lelang ulang serta meminta NJOMAN SWASTI dan SITI AMINI untuk berkoordinasi dengan DWI FITRI NURCAHYO terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang Walikota, antara SETIYONO bersama NJOMAN SWASTI, SITI AMINI dan DWI FITRI NURCAHYO. Saat itu SETIYONO bertanya kepada DWI FITRI NURCAHYO, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab oleh DWI FITRI NURCAHYO bisa. Sehingg Walikota SETIYONO meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang dan meminta DWI FITRI NURCAHYO mencari back up perusahaan, sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan). Kemudian DWI FITRI NURCAHYO menghubungi SUPAAT (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM. Saat itu SUPAAT merekomendasikan perusahaan Terdakwa. Lalu keesokan harinya, DWI FITRI NURCAHYO mengajak WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang keduanya merupakan orang kepercayaan DWI FITRI NURCAHYO untuk menemui SUPAAT dirumahnya. Saat itu SUPAAT menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya, menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, dan SUPAAT juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik M. WONGSO KUSUMO tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya, berapa yang harus disisihkan. Dan DWI FITRI NURCAHYO menjelaskan, bahwa untuk “Kanjengnya” atau Walikota SETIYONO disisihkan 5% (lima persen), serta DWI FITRI NURCAHYO juga berpesan supaya Terdakwa dan SUPAAT tidak melupakan WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang membantu proses pembuatan penawaran. Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Walikota SETIYONO, selanjutnya SITI AMINI membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Dan di hari yang sama, Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa berkomunikasi dengan DWI FITRI NURCAHYO, dan membicarakan masalah dokumen lelang. Saat itu juga DWI FITRI NURCAHYO menyampaikan perihal commitment fee sebesar 5% (lima persen) untuk “juragan" atau Walikota SETIYONO, dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ayahnya yakni HUD MUHDLOR berkoordinasi dengan DWI FITRI NURCAHYO terkait teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Kemudian siang harinya dilakukan pertemuan kembali di ruang walikota antara SETIYONO bersama NJOMAN SWASTI, SITI AMINI dan DWI FITRI NURCAHYO. Dalam pertemuan itu  SETIYONO bertanya kepada DWI FITRI NURCAHYO, apakah pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dapat dilaksanakan dalam sisa waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan dijawab DWI FITRI NURCAHYO bisa. Kemudian Walikota SETIYONO meminta agar paket pekerjaan PLUT-KUMKM dilakukan lelang ulang, dan meminta DWI FITRI NURCAHYO mencari back up perusahaan sehingga lelang bisa diikuti minimal oleh 2 (perusahaan). Kemudian DWI FITRI NURCAHYO menghubungi SUPAAT (Almarhum) untuk mencari perusahaan back up peserta lelang proyek pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu SUPAAT merekomendasikan perusahaan Terdakwa, lalu keesokan harinya DWI FITRI NURCAHYO mengajak WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang keduanya merupakan orang kepercayaan DWI FITRI NURCAHYO untuk menemui SUPAAT dirumahnya, ketika itu SUPAAT menghubungi Terdakwa melalui telepon yang intinya menyampaikan adanya pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan SUPAAT juga menjelaskan kondisi lelang pertama yang gagal karena perusahaan milik M. WONGSO KUSUMO tidak lengkap dokumen penawarannya. Pada saat itu SUPAAT bertanya berapa yang harus disisihkan dan DWI FITRI NURCAHYO menjelaskan bahwa untuk “Kanjengnya” atau Walikota SETIYONO disisihkan 5% (lima persen) serta DWI FITRI NURCAHYOjuga berpesan supaya Terdakwa dan SUPAAT tidak melupakan WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBY ABDUROCHMAN yang membantu proses pembuatan penawaran. Pada tanggal 21 Agustus 2018, sesuai dengan petunjuk Walikota SETIYONO selanjutnya SITI AMINI membuat surat pengantar untuk dilakukan lelang ulang terhadap pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dan di hari yang sama Pokja II BLP Kota Pasuruan mengumumkan lelang ulang tersebut. Pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa berkomunikasi dengan DWI FITRI NURCAHYO dan membicarakan masalah dokumen lelang, saat itu juga DWI FITRI NURCAHYO menyampaikan perihal commitment fee sebesar 5% (lima persen) untuk “juragan" atau Walikota SETIYONO dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan ayahnya yakni HUD MUHDLOR menemui DWI FITRI NURCAHYO di rumahnya untuk membahas teknis lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM, saat itu Terdakwa juga sudah mengetahui telah menjadi "manten” (kandidat pemenang lelang). Selanjutnya, kepastian Terdakwa menjadi manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM disampaikan oleh DWI FITRI NURCAHYO kepada WAHYU TRI HARDIANTO. Hari itu juga WAHYU TRI HARDIANTO menelpon Terdakwa, dan meminta Terdakwa untuk mengirimkan uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk Pokja II BLP yang melaksanakan lelang pekerjaan Pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 24 Agustus 2018, Terdakwa melalui M-banking men-transfer uang sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 08910229704 a.n WAHYU TRI HARDIANTO. kemudian uang itu diserahkan oleh WAHYU TRI HARDIANTO kepada DWI FITRI NURCAHYO untuk diberikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengendalian BLP. Oleh WAKHFUDI HIDAYAT disarankan kepada EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik Walikota SETIYONO untuk membantu DWI FITRI NURCAHYO. Selanjutnya DWI FITRI NURCAHYO menyampaikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT, bahwa manten pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM berubah, yang awalnya CV. SINAR PERDANA milik M. WONGSO KUSUMO menjadi perusahaan yang diajukan Terdakwa yaitu CV. MAHADIR. Untuk itu WAKHFUDI HIDAYAT bersama DWI FITRI NURCAHYO dan WAHYU TRI HARDIANTO membantu melengkapi kekurangan syarat-syarat lelang CV. MAHADIR yang diajukan Terdakwa. Kemudian WAKHFUDI HIDAYAT juga membagi uang yang diterima dari Terdakwa dengan anggota Pokja II yang melaksanakan lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada Tanggal 27 agustus 2018, dibuka pendaftaran lelang ulang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM dengan peserta sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan termasuk CV. MAHADHIR yang diajukan Terdakwa, dan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu CV. SINAR PERDANA dengan nilai penawaran Rp2.213.496.000 (dua milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan CV. MAHADHIR dengan nilai penawaran Rp2.210.429.000 (dua milyar dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun saat dilakukan evaluasi teknis hanya CV. MAHADIR yang lulus persyaratan teknis. Sehingga pada tanggal 4 September 2018, CV. MAHADIR diumumkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan PLUT-KUMKM. Pada tanggal 5 September 2018, karena CV. MAHADHIR telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, terdakwa dihubungi oleh SUPAAT untuk menanyakan commitmen fee, dan Terdakwa menyampaikan feenya sebesar 5% (lima persen) dan akan dikirimkan pada hari jumat tanggal 7 September 2018 sesuai janjinya. Pada tanggal 7 September 2018, Terdakwa melakukan setor tunai sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dari BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Singosari Malang ke rekening Bank BCA milik SUPAAT dengan Nomor 0891003489. Terdakwa mengetahui bahwa uang fee itu untuk Walikota SETIYONO. Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan uang fee ke rekening SUPAAT, selanjutnya SUPAAT memberitahukan ke WAHYU TRI HARDIANTO, yang kemudian disampaikan pula kepada DWI FITRI NURCAHYO, mengetahui uang fee telah dikirimkan, lalu DWI FITRI NURCAHYO mengajak WAHYU TRI HARDIANTO dan ROBI ABDUROCHMAN untuk mengambil uang fee tersebut ke rumah SUPAAT. Akan tetapi uang fee tersebut tidak jadi diambil hari itu karena SUPAAT sedang sakit keras. Bahwa sejak tanggal 10 September 2018, DWI FITRI NURCAHYO menjadi Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, karena MOHAMMAD AGUS FADJAR selaku Kepala Dinas PUPR deflnitif dalam keadaan sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Pada tanggal 17 September 2018, dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian antara SUSILO RIFAI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pasuruan dengan HUD MUHDLOR selaku Direktur CV MAHADHIR untuk pekerjaan Pengembangan PLUT-KUMKM, dengan No Kontrak 600/1320/423.111/2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.195.813.000 (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah). Pada tanggal 24 September 2018, SUPAAT meninggal dunia, dan ATM beserta buku tabungan yang berisi uang fee dari Terdakwa dipegang oleh istri SUPAAT yakni NOVITA SUGIASTUTI, lalu pada tanggal 3 Oktober 2018, WAHYU TRI HARDIANTO bersama dengan ROBI ABDUROCHMAN menemui NOVITA SUGIASTUTI. Kemudian NOVITA SUGIASTUTI memberikan kartu ATM rekening BCA atas nama SUPAAT yang didalamnya tersisa uang sebesar Rp106.000.000 (seratus enam juta rupiah) karena ada yang terpakai untuk biaya pengobatan SUPAAT selama sakit. Kemudian WAHYU TRIHARDIANTO melaporkannya kepada DWI FITRI NURCAHYO, lalu DWI FITRI NURCAHYO memerintahkan agar uang tersebut ditarik tunai dan dipindahbukukan ke rekening WAHYU TRIHARDIANTO untuk kemudian diberikan kepada Walikota SETIYONO melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK keponakan Walikota SETIYONO. Bahwa atas perintah DWI FITRI NURCAHYO, selanjutnya WAHYU TRIHARDIANTO membawa ATM tersebut untuk ditarik tunai, dan sebagian di pindahbukukan ke rekening WAHYU TRIHARDIANTO. pada saat akan diserahkan kepada SETIYONO melalui HENDRIYANTO HERU PRABOWO alias HENDRIK, WAHYU TRIHARDIANTO ditangkap oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan sesuatu berupa uang sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) kepada SETIYONO selaku Walikota Pasuruan bertentangan dengan kewajiban SETIYONO selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu ; “Setiap Penyelenggara Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundanga undangan yang berlaku". Kemudian perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 huruf h Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terakhir dirubah dengan perubahan keempat yaitu Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yaitu “para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa”. “Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) humf a (atau Pasal 13) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ucap JPU KPKP di akhir surat dakwaannya. Atas surat dakwaan JPU KPK tersebut, Penasehat Hukum terdakwa, Suryono Pane mengatakan, menolak surat dakwaan tetapi tidak akan melakukan keberatan atau Eksepsi. Alasannya adalah agar proses persidangan berjalan lancar dan efektif. Hal itu pula disampaikan Pane saat ditemui wartawan ini seusai persidangan. Pane mengatakan, hal itu dilakukannya agar Persidangan bisa lebih efektif dan efisien. “Kita menolak surat dakwaan Jaksa, tetapi kita tidak akan melakukan eksepsi supaya persidangan ini bisa berjalan efektif dan efisien. Persidangan ini tidak akan lama karena saksinya hanya sekitar 18 orang. Diperkirakan pemeriksaan saksi sekitar kurang lebih 18 orang hanya 2 kali persidangan,” ujar Pane. (Rd1)

News Tipikor Terdakwa Muhammad Baqir Sipenyuap Wali Kota Pasuruan Sebesar Rp115 Juta Daiadili

#Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan, Bahwa Ploting Proyek untuk Wali Kota Setyono, Edy Trisulo Yudo (Adik Kandung Wali Kota), Wawali R...

3 Terdakwa Korupsi IPAL RPH Rp187 Juta Divonis Berbeda

10.01 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuGYNBuKm1febiFA5k8HZFRj09jHHm1Ew_YD2hYiV-EmqTR7TtaB1jdvFhs0pxOXzg6NDqX-OO2dtx7bVVHefMsT_dTpZIjKAolGuqRn6dy_lE7JZ89gru6M8XYGMvRVp_EiUEQlm-4b0/s1600/IMG20190107140455.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="876" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuGYNBuKm1febiFA5k8HZFRj09jHHm1Ew_YD2hYiV-EmqTR7TtaB1jdvFhs0pxOXzg6NDqX-OO2dtx7bVVHefMsT_dTpZIjKAolGuqRn6dy_lE7JZ89gru6M8XYGMvRVp_EiUEQlm-4b0/s640/IMG20190107140455.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Senin, 7 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara yang berbeda terhadap 3 (tiga) terdakwa dalam kasus Korupsi proyek pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya tahun 2009 lalu, yang menelan anggaran sebesar Rp3.850.000.000 (tiga milliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp187 juta lebih yang diperhitungkan dengan uang sebesar Rp95 juta yang sudah dititipkan terdakwa. Ke- 3 terdakwa (perkara masing-masing terpisah) adalah Lutfia Rachmad selaku Pimpinan Proyek (Pimpro) dan terdakwa Sunaryo selaku Ketua pengadaan barang/Jasa pembangunan IPAL PD RPH Surabaya dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 tahundan 4 bulan dan denda sebesar Rp50 juta atau kurungan selama 3 bulan. Sedangkan terdakwa Agus Suhermanto selaku pemenang tender (Proyek IPAL) di hukum lebih berat, yakni dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp50 juta atau kurungan selama 3 bulan. Selain itu, terdakwa juga di hukum pidana tambahan berupa pengembalian kerugian nengara sebesar Rp187 juta lebih, atau ditambah pidana penjara selama 3 bulan bila harta benda terdakwa tidak mencukupi saat Jaksa melakukan perampasan jika terdakwa tidak membayar setelah satu putusan berkekuatan hukum tetap (Inckrah). Hukuman terhadap ke- 3 terdakwa ini dibacakan dalam surat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor  Surabaya yang berlangsung di ruang sidang Cakra, yang diketuai Hakim Rochmat dengan dibantu dua Hakim anggota (Ad Hoc), serta dihadiri JPU Suryanta Desi dari Kejari Tanjung Perak. Sementara terdakwa Lutfia Rachmad didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Dewa Nyoman dkk, terdakwa Sunaryo didampingi oleh Yuliana Hertiningsih dkk dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia, serta terdakwa Agus Suhermanto didampingi Teguh Santoso. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOeFNPiX5dUAq1jdE9DY_BFls_mwTd9pmz3BXSacTklu2QFq87pPs02PlKmbC_iYNPKpWkshSt5aoQUCquOXX-fstJjSXWXJ-OPJigvSHQ0VMSUqDUnixCuPcM9YgXAqPaCb0c8bgN7yM/s1600/IMG20190107140544.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="493" data-original-width="876" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOeFNPiX5dUAq1jdE9DY_BFls_mwTd9pmz3BXSacTklu2QFq87pPs02PlKmbC_iYNPKpWkshSt5aoQUCquOXX-fstJjSXWXJ-OPJigvSHQ0VMSUqDUnixCuPcM9YgXAqPaCb0c8bgN7yM/s640/IMG20190107140544.jpg" width="640" /></a></div>
Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan JPU, yaitu pidana penjara masing-masing selama 3 tahun dan 6 bulan untuk terdakwa Lutfia Rachmad dan Sunaryo. Sedangkan tuntutan JPU terhadap terdakwa Agus Suhermanto selama 5 tahun penjara. Dalam surat putusan Majelis Hakim, ke- 3 terdakwa dijerat dalam Pasal Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim mengatakan, bahwa proyek pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya tahun 2009 lalu dengan anggaran dari penyertaan modal APBD PD RPH Surabaya sebesar Rp3.850.000.000, tidak sesuai dengan spesifikasi hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp187 juta. Terkait Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat, sehingga terdakwa haruslah di hukum sesuai dengan perbuatannya. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7zn_nj3jvQjoh__4ghLQvK2_Nhm9ErpkMjvqaVYts6HUGajU-1Xqq4_BTYgCKaGfSKt5Wq08AS8JAKPHtKhVcyOmc0PthLWNFv3r-CYGVIkJ6SuNwjl1-plEPcXkpEcbTWuHJq_989oU/s1600/Screenshot_2019-01-07-20-26-06-50.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="442" data-original-width="786" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7zn_nj3jvQjoh__4ghLQvK2_Nhm9ErpkMjvqaVYts6HUGajU-1Xqq4_BTYgCKaGfSKt5Wq08AS8JAKPHtKhVcyOmc0PthLWNFv3r-CYGVIkJ6SuNwjl1-plEPcXkpEcbTWuHJq_989oU/s640/Screenshot_2019-01-07-20-26-06-50.png" width="640" /></a></div>
Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa (Lutfia Rachmad, Sunaryo dan Agus Suhermanto) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan Tindap Pidana Korupsi sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Lutfia Rachmad menerima. Sedangkan terdakwa Sunaryo dan terdakwa Agus Suhermanto serta JPU mengatakan pikir-pikir. “Ia terima ajalah, bagaimana lagi kan,” kata Dewa Nyoman selaku PH terdakwa Lutfia Rachmad saat dimina tanggapannya oleh media ini seusai persidangan. Sementara JPU Suryanta Desi mengatakan, tepa masih pikir-pikir. “Ya kita masih pikir-pikirlah,” ujar Desi. (Rd1)

News Tipikor 3 Terdakwa Korupsi IPAL RPH Rp187 Juta Divonis Berbeda

berita korupsi .co - Senin, 7 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara yang berbeda ter...

Nursyam., SH., M.Hum, Jadi Ketua PN Surabaya

09.56 beritakorupsi 60

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyJRhcNZXTJI5z5DFVYzDnZZMavohne4M07FlnNvWk_eRaAPIYQOQvnQzYgk6E8dw-y0JR1xV86U7Aaw_BsyLhA4FM-2dF6usEi7pdiucRhea3GopWXVoUxaG7K6GWjPspWmo1UGqFhk/s1600/IMG20181213083722.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="418" data-original-width="786" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDyJRhcNZXTJI5z5DFVYzDnZZMavohne4M07FlnNvWk_eRaAPIYQOQvnQzYgk6E8dw-y0JR1xV86U7Aaw_BsyLhA4FM-2dF6usEi7pdiucRhea3GopWXVoUxaG7K6GWjPspWmo1UGqFhk/s640/IMG20181213083722.jpg" width="640" /></a></div>
beritakorupsi.co - Hari ini, Selasa, 8 Januari 29019, Nursyam., S.H., M.Hum resmi menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua, menggantikan Ketua PN Surabaya Kelas IA Khusus Surabaya Sujatmiko., SH., MH yang akan menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali setelah dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, Senin. 7 Januari 2019. Ketua PN Surabaya Nursyam, S.H., M.Hum, saat ditemui wartawan media ini seusai pelantikan mengatakan, bahwa dirinya akan melanjutkan apa yang sudah diabangun oleh Ketua PN Surabaya sebelumnya. “Beliau tetap sebagai Ketua saya. Karena dukungan beliau, saya bisa seperti ini.,” ucap Nursyam yang saat itu berada di dalam Lift bersama Sujatmiko dan wartawan media ini menuju ruang kerjanya yang baru di lantai 5 gedung PN Surabaya. “Dan saya akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh beliau selama menjadi Ketua. Serta memperbaiki bila ada yang masih dianggap kurang baik internal maupun eksetrnal demi pelayanan hukum bagi masyarakat,” ujarnya kemudian Sementara Sujatmiko, S.H., M.H berharap, agar dirinya diberi kesehatan ditemapat tugasnya yang baru yakin menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali. “Mulai besok (hari ini) saya menjadi tamu di kantor saya sendiri,” ucapnya berseloroh. “Semoga nanti di tempat yang baru selalu diberi kesehatan,” ujarnya. (Rd1)

News Pemerintahan Pendidikan Perdata Pidana Regional Tipikor Nursyam., SH., M.Hum, Jadi Ketua PN Surabaya

berita korupsi .co - Hari ini, Selasa, 8 Januari 29019, Nursyam., S.H., M.Hum resmi menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus ...

Terdakwa Ali Murtopo Si penyuap Bupati Malang Sebesar Rp3 M Diadili

12.45 beritakorupsi 1

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4ivqZKNEFU1bPQI4dsxXugim902dxRHrZ-iBc9la22HkUooC-Oat3cVhk33VaGV4lopbgvonC1ZIgJ1vIuCdjx5Aj5nJ5am60w6VIVJ1bWrrAssItVf6qvMD1eod_-u6tJDuEbmP9Rtc/s1600/IMG20190103135023.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="505" data-original-width="775" height="416" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4ivqZKNEFU1bPQI4dsxXugim902dxRHrZ-iBc9la22HkUooC-Oat3cVhk33VaGV4lopbgvonC1ZIgJ1vIuCdjx5Aj5nJ5am60w6VIVJ1bWrrAssItVf6qvMD1eod_-u6tJDuEbmP9Rtc/s640/IMG20190103135023.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Ali Murtopo</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"> </td></tr>
</tbody></table>
#Dalam surat dakwaan JPU KPK juga disebutkan, bahwa sejumlah Wartawan dan LSM di Malang menerima aliran duit “haram” sebesar Rp880 juta# 
 
beritakorupsi.co - Kolusi, Korupsi dan Nepotisme itu sepertinya sudah terjalin sejak awal antara Calon Kepala Daerah dengan para tim suksesnya maupun dengan berbagai pihak yang memberikan bantuan kampanye maupun  dukungan sebagai tim pemenangan. Seperti dalam kasus Korupsi suap Bupati Malang Rendra Kresna dengan Ali Murtopo selaku pengusaha yang juga tim sukse Bupati Malang pada tahun 2011 lalu. Seperti Peribahasa yang berbunyi; “Sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang busuk, akan tercium juga”. Dan ini pula yang dialami oleh Ali Murtopo selaku Pengusaha yang juga tim sukses Rendra Kresna dan Ahmad Subhan (Wakil Buti Malang yang saat ini berstatus terangka dan sudah ditahan oleh KPK dalam kasus Korupsi suap Bupati Mojokerto pada tahun 2015). Mungkin Ali Murtopo maupun Rendra Kresna tak mengira, kalau perbuatan jahatnya di tahun 2011-2012 lalu tak akan tercium oleh Lembaga Anti karena sudah berlalu sekitar 8 tahun lamanya, namun ternyata meleset. Buktinya, pada tahun 2018, perbuatan jahat Ali Murtopo dan Rendra Kresna maupun dengan pihak-pihak lain, ternyata tercium juga. Mimpi indah berubah menjadi mimpi buruk. Udara segar dan cahaya mentari pagi tak lagi dirasakan. Lenggak lenggok langkah kakinyapun tak pula menyertai hiruk pikuknya masyarakat Kabupaten Malangh di pagi, siang maupun malam hari. Karena Ali Murtopo dan Rendra Kresna sudah meringkuk di penjara milik KPK. Yang lebih memalukan lagi adalah, keterlibatan beberapa Wartawan yang disebut sebagai orang yang profesional, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang “terlibat” dalam beberapa kasus Korupsi suap Kepala Daerah yang ditangani oleh KPK, karena menerima aliran duit sebagai “tutup mulut”, ataupun hanya sebagai saksi dalam persidangan, seperti dalam kasus Korupsi suap tangan KPK terhadap Bupati Tulungagung (Dakwaan JPU KPK menyebutkan, Aparat Penegak Hukum, Wartawan dan LSM menerima sebesar Rp2 miliyar lebih), Kasus Korupsi Suap Ketua DPRD Kota Malang (mantan Wartawan Radar Malang menerima duit dari Ketua DPRD Malang dan Eryk Armando Talla), Kasus Korupsi suap tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Nganjuk (Wartawan Rada Nganjuk menjadi saksi di persidangan dan sempat diamankan KPK). Dan juga dalam kasus Korupsi Suap Bupati Malang Rendra Kresna, yang disebut dalam surat dakwaan JPU KPK dengan terdakwa Ali Murtopo selaku penyuap Bupati, di mana beberapa Wartawan dan LSM di Kabupetan Malang menerima duit “haram” sebesar Rp880 juta sebagai “tutup mulut”. Namun tak satu pun para pejabat dinegeri ini Khususnya di Kabupaten Malang yang “mencaci maki” perbuatannya. Berbeda dengan seseorang wartawan yang hendak menemuinya untuk mendapatkan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat, maka berbagai carapun akan dilakukan untuk menghindarinya termasuk peran Dewan Pers yang harusnya bertindak tegas terhadap si Wartawan maupun Medianya, di mana si wartawan itu bekerja. Sementara dalam kasus Korupsi Suap Bupati Malang, Tim JPU KPK menyeret Ali Murtopo selaku pengusaha yang juga sebagai tim sukses Rendra Kresna ke muka persidangan untuk diadili dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya dalam kasus Tindak Pidana Korupsi selaku penyuap Bupati pada tahun 2011 sebesar Rp3 miliyar lebih. Kamis, 3 Januari 2019, Tim JPU KPK Abdul Basir, Joko Hermawan, N.N. Gina Saraswati, Mufti Nur Irawan dan Nur Haris Arhadi, membacakan surat dakwaannya atas nama terdakwa Ali Murtopo dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Agus Hamzah dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hoc) yang berlangsung di ruang sidang Candra Pengadilan Tipkor Surabaya, sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Haris Fajar Kustaryo dkk dari Kota Malang. Dalam sudar dakwaan JPU KPK, terdakwa Ali Murtopo dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Dalam surat dakwaan JPU KPK menjelaskan, pada bulan Desember 2009 sampai dengan Maret 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Rumah Makan Amsterdam Malang, di ruang kerja Bupati Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa terdakwa ALI MURTOPO telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan cara memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp3.026.000.000 (tiga milyar dua puluh enam juta rupiah) kepada Penyelenggara Negara yaitu RENDRA KRESNA selaku Bupati Malang, melakukan intervensi secara langsung maupun tidak langsung dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Malang untuk memenangkan perusahaan yang dipergunakan terdakwa ALI MURTOPO. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban RENDRA KRESNA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJkZpqI7GDLflv6We42aoZWkp-N8xhJXhQEuVyrbCL3aMN3U1EJ1ROZHrT3PE2rbsfD53dlyUYqgF9jyosZNjlfmsT-gXuFyZTRgi5X0IAnS6ASgyBr8p1V_OVc2JeITT-f3bBjebyJt4/s1600/IMG20190103134949.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="494" data-original-width="876" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJkZpqI7GDLflv6We42aoZWkp-N8xhJXhQEuVyrbCL3aMN3U1EJ1ROZHrT3PE2rbsfD53dlyUYqgF9jyosZNjlfmsT-gXuFyZTRgi5X0IAnS6ASgyBr8p1V_OVc2JeITT-f3bBjebyJt4/s640/IMG20190103134949.jpg" width="640" /></a></div>
Perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut ; Pada akhir tahun 2009, bertempat di rumah makan Amsterdam Malang, terdakwa ALI MURTOPO melakukan pertemuan dengan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Malang, yaitu RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN beserta tim suksesnya yakni ERYK ARMANDO TALLA yang mempunyai kedekatan dengan RENDRA KRESNA, CHAIRUL ANAM, JOSHUA, YOYOK, WILDAN, MOH. ZAINI ILYAS Alias ZAINI dan tim sukses lainnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati cara pengumpulan dana untuk kampanye RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN, yakni dengan cara pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam tim sukses memberikan pinjaman kepada RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN, yang pengembaliannya akan diambilkan dari fee proyek di Pemerintah Daerah Malang, jika RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Malang. “Dalam pelaksanaannya, IWAN KURNIAWAN selaku Direktur PT. Anugerah Citra Abadi, memberikan pinjaman sejumlah Rp11.900.000.000 (sebelas milyar sembilan ratus juta rupiah),  dan pinjaman dari pengusaha-pengusaha lainnya sejumlah Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah). Atas bantuan Terdakwa Ali MURTOPO dan tim suksesnya tersebut, RENDRA KRESNA dan AHMAD SUBHAN terpilih sebagai Bupati dan wakil Bupati Malang periode 2010 - 2015, dan dilantik pada tanggal 26 Oktober 2010,” ungkap JPU KPK dalam surat dakwaannya. JPU KPK mengatakan, guna mengembalikan uang yang telah dipergunakan untuk kampanye, beberapa hari setelah dilantik sebagai Bupati Malang, RENDRA KRESNA melakukan pertemuan dengan HENRY TANJUNG selaku Kabag PDE-LPSE Kabupaten Malang, dan ERYK ARMANDO TALLA di ruang kerja Bupati Malang. Dalam pertemuan tersebut, RENDRA KRESNA memerintahkan HENRY TANJUNG dan ERYK ARMANDO TALLA untuk mengatur pelaksanaan lelang proyek pada LPSE, agar proyek-proyek di Pemda Kabupaten Malang hanya dapat dimenangkan oleh tim sukses RENDRA KRESNA temasuk Terdakwa. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, selanjutnya ERYK ARMANDO TALLA dan HENRY TANJUNG beberapa kali melakukan pertemuan guna membahas mengenai pelaksanaan teknis pengaturan lelang di LPSE. Berdasarkan pertemuan-pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk pengaturan lelang akan dilaksanakan oleh Terdakwa dan TRI DHARMAWAN selaku Administrator Pejabat Pengadaan Elektronik (PPE) pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Malang. Pada bulan November 2010 di ruang kerja Bupati Malang, Terdakwa menghadiri pertemuan dengan RENDRA KRESNA, ERYK ARMANDO TALLA, SUWANDI selaku kepala dinas pendidikan, HENRY TANJUNG, ANWAR selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, SUJONO selaku kepala dinas Peternakan, WlLLEM selaku kepala dinas pengelolaan dan pendapatan aset, dan beberapa kepala SKPD Iainnya. “Dalam pertemuan tersebut, disepakati akan dilakukan pengaturan lelang e-procurementagar,  pemenangnya adalah tim sukses RENDRA KRESNA, serta adanya kewajiban pemenang lelang untuk memberikan fee kepada RENDRA KRESNA yang besarnya telah ditentukan yakni untuk proyek-proyek di Dinas pengairan sebesar 17,5 % 20%, fee untuk proyek di Dinas Pekerjaan Umum sebesar 15% - 17,5%, dan fee untuk proyek di Dinas Pendidikan sebesar 17,5% - 20%. Dan terdakwa juga ditunjuk untuk mengerjakan proyek peningkatan fisik dan mutu pada Dinas Pendidikan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK),” beber JPU KPK dalam surat dakwaannya. Menindaklanjuti pertemuan tersebut, pada bulan Desember 2010 di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, terdakwa melakukan pertemuan dengan ERYK ARMANDO TALLA dan SUWANDI beserta stafnya. Dalam pertemuan tersebut disepakati, bahwa terdakwa akan langsung melakukan pemesanan buku dan alat peraga kepada produsen atau perantara produsen yakni BAGUS TRISAKTI selaku Direktur PT. Jakarta Smart Media, dan MANSYUR TUALEKA selaku perantara produsen buku PT. Tiga Serangkai. “Sedangkan ERYK ARMANDO TALLA akan berkoordinasi dengan HENRY TANJUNG guna pembentukan ULP, serta akan membentuk tim IT Hacker guna mengkondisikan proses pelelangan elektronik, agar pemenangnya adalah pihak-pihak yang telah ditentukan oleh RENDRA KRESNA,” kata JPU KPK. JPU KPK memberkan perbuatan terdakwa dalam hal pemesanan alat peraga dan buku sebelum proses lelang di mulai. Bulu dan alat perga itu dipesan oleh terdakwa dari BAYU TRISAKTI yakni: a. Study kit untuk IPA. ‘IPBA, IPS dan Bahasa untuk Pendidikan tingkat SD,; b. Alat permainan matematika, IPS, Bentang Alam dan alat pembelajaran elektronik untuk SD dan SMP, dan c. Peralatan elektronik dan permainan matematika untuk SD. Pada sekira September - Oktober 2011, bertemapt di Hotel Regent's Park Malang dan Hotel Kartika Graha Malang, terdakwa melakukan pertemuan beberapa kali dengan ERYK ARMANDO TALLA, BAGUS TRISAKTI, MANSYUR TUALEKA, HENRY TANJUNG dan KHUSNUL FARID, guna membahas persiapan pelelangan buku dan alat peraga sebagaimana yang telah dipesan oleh Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut disepakati, spesifikasi teknis dan buku dan alat peraga, menyesuaikan dengan buku dan alat peraga yang telah dibeli oleh Terdakwa terlebih dahulu, dan dalam penyusunan HPS, agar memasukkan fee untuk RENDRA KRESNA. Fee peminjaman perusahaan pemenang dan pendamping serta fee untuk pejabat Dinas Pendidikan sebagai komponen biaya. “Pada tanggal 8 November 2011, ULP mengumumkan lelang penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2010 dan 2011, dengan spesifikasi teknis dan HPS, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Terdakwa. Dalam pelaksanaannya, Terdakwa dibantu oleh tim IT untuk mengkondisikan, agar perusahaan-perusahaan yang dipergunakan oleh Terdakwa menjadi pemenang dalam pelelangan elektronik (e-procurement),” ungkap JPU KPK “Dalam pelelangan tersebut, Terdakwa mengikuti lelang sebanyak 4 (empat) paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan dengan menggunakan perusahaan CV Sawunggaling, CV Karya Mandiri, CV Kartika Fajar Utama, CV TUnjang Langit, CV Adhijaya Sakti dan CV Adhikersa. Perusahaan-perusahaan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa sebagai calon peserta pemenang lelang dan sebagai peserta pendamping,” lanjut JPU KPK kemudian JPU KPK mengatakan, Pada tanggal 20 Desember 2011, panitia lelang menetapkan beberapa perusahaan yang dipergunakan Terdakwa sebagai pemenang lelang, dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara PPK Dinas Pendidikan dengan direktur perusahaan-perusahaan tersebut, sebagai berikut: 1. Paket Pengadaan buku pangayaan, buku referensi dan Buku panduan pendidik SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp8.930.000.000 (delapan milyar sembilan ratus tiga puluhjuta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Sawunggaling. 2. Paket Pengadaan peralatan pendidikan SMP yang meliputi peralatan laboratorium bahasa, alat peraga matematika, alat peraga IPS, alat olahraga dan alat kesenian dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.050.000.000 (tujuh milyar lima puluh juta rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Karya Mandiri 3. Paket Pengadaan alat peraga pendidikan, sarana penunjang pembelajaran dan sarana TIK penunjang perpustakaan elektronik dan multimedia, interaktif pembelajaran SD/SDLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp7.952.776.000 (tujuh milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Kartika Fajar Utama 4. Paket Pengadaan buku pengayaan, buku referensi dan buku panduan pendidik SMP/SMPLB dengan nilai kontrak sejumlah Rp12.232.346.500 (dua belas milyar dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang dilaksanakan oleh CV Adhikersa. Pada tanggal 27 - 28 Desember 2011, perusahaan-perusahaan pemenang lelang tersebut menerima pembayaran dari pemerintah daerah kabupaten Malang sebagai berikut: a. CV Sawunggaling menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp8.808.227.250 (delapan milyar delapan ratus delapan juta dua ratus dua puluh rujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dikirim melalui Bank Jawa Timur Nomor rekening 0011192815,;  b. CV Adikersa menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp12.065.541.775.00 (dua belas milyar enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dikirim melalui rekening Bank Jatim Nomor rekening 0011190898. c. CV Karya Mandiri menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp6.293.283.450 (enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) melalui rekening Bank Jatim nomor rekening 0041048719 d. CV Kartika Fajar menerima pembayaran bersih setelah dipotong pajak seluruhnya berjumlah Rp7.121.349.300 (tujuh miliar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah). Selanjutnya uang pembayaran tersebut diberikan kepada Terdakwa dengan perincian sebagai berikut: 1. Sejumlah Rp3.270.000.000 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) diberikan oleh HARI MULYANTO dengan menggunakan cek Bank Jatim nomor BA 118287 dan nomor BA 118293 dari rekening CV Karya Mandiri nomor 0041048719. 2. Sejumlah Rp11.885.000.000 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) diberikan oleh ADIK DWI PUTRANTO melalui SUDARSO yang bersumber dari rekening CV Adikersa pada Bank Jatim nomor 0011190898. 3. Sejumlah Rp8.450.000.000 (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) diberikan oleh MOH. ZAINI ILYAS selaku direktur CV Sawunggaling kepada Terdakwa menggunakan rekening BCA milik Terdakwa nomor 3170461010. 4. Sejumlah Rp5.921.349.300 (lima miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) diberikan oleh CHOIRIYAH selaku pemilik CV Kartika Fajar Utama dan ERYK ARMANDO TALLA kepada Terdakwa. “Sehingga Terdakwa menerima uang dari keempat proyek tersebut seluruhnya berjumlah Rp29.526.349.300 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah),” ungkap JPU KPK JPU KPK menjelaskan, selanjutnya Terdakwa membayarkan sebagian uang tersebut kepada BAGUS TRISAKTI sebagai pembayaran buku dan alat peraga yang telah dipesan oleh Terdakwa sejumlah Rp23.936.870.000 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan sisanya sebesar Rp5.589.479.300 (lima miliyar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) diberikan kepada RENDRA KRESNA sebagai fee sebesar 7,5%, karena RENDRA KRESNA memberikan proyek-proyek tersebut kepada Terdakwa. dengan perincian sebagai berikut: 1. Pada tanggal 5 Januari 2012, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) kepada RENDRA KRESNA melalui ERYK ARMANDO TALLA yang diambilkan dari rekening Terdakwa di Bank BCA Cabang Gondanglegi Nomor 3170461010. Selanjutnya, kata JPU KPK dalam surat dakwaannya, atas perintah RENDRA KRESNA, uang Rp880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) diberikan ERYK ARMANDI TALLA kepada beberapa wartawan dan LSM untuk mengamankan praktek pengaturan lelang proyek yang dilakukan oleh RENDRA KRESNA. 2. Pada tanggal 13 Januari 2012, atas permintaan RENDRA KRESNA,  Terdakwa kembali memberikan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada RENDRA KRESNA. Uang tersebut ditarik oleh Terdakwa dari Bank BCA Cabang Gondanglegi dengan Nomor Rekening 3170461010. Setelah melakukan penarikan uang tersebut, atas perintah RENDRA KRESNA, Terdakwa mendatangi ERYK ARMANDO TALLA di gudang Jalan Raya Karangploso, dan menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada IWAN KURNIAWAN sebagai pengembalian hutang biaya pilkada. 3. Pada tanggal 16 Januari 2012, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada RENDRA KRESNA melalui BUDIONO. Uang tersebut diambil dari rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Merdeka dengan Nomor Rekening 1440011228977. 4. Pada tanggal 14 Maret 2012. Terdakwa memberikan uang kepada RENDRA KRESNA sejumlah Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di rumah RENDRA KRESNA di Pringgitan melalui BUDIONO selaku asisten pribadi RENDRA KRESNA. 5. Selain itu. dalam kurun waktu antara 16 Desember 2011 sampai dengan 27 Maret 2012, Terdakwa juga beberapa kali memberikan uang kepada RENDRA KRESNA melalui ERYK ARMANDO TALLA secara bertahap sejumlah Rp546.000.000,00 (lima ratus empat puluh enamjuta rupiah). Sehingga total uang yang diberikan oleh terdakwa kepada RENDRA KRESNA seluruhnya berjumlah Rp3.026.000.000 (tiga miliar dua puluh enamjuta rupiah). Selain memberikan sejumlah uang kepada RENDRA KRESNA dari pembayaran tersebut, Terdakwa juga menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri sejumlah Rp2.563.479.300 (dua miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) JPU KPK mengatakan, bahwa pemberian uang sebagaimana tersebut di atas oleh terdakwa, karena telah mendapatkan beberapa proyek dari RENDRA KRESNA yang berhubungan serta dan bertentangan dengan kewajiban RENDRA KRESNA selaku Bupati Kabupaten Malang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. “Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b (atau Pasal 13 ) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik lndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik lndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,” ucap JPU KPK di akhir surat dakwaannya. Atas surat dakwaan JPU KPK, Tim Penasehta Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi. Sehingga Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk menghadirkan saks-saksi pada sidang yang akan berlangsung pada tanggal 17 Januari mendatang. Menurut JPU KPK Joko Hemawan, jumlah saksi yang akan dihadirkan dalam kasus ini sebanyak 36 saksi. Namu saksi yang akan dihadirkan pada sidang yang akan datang, JPU KPK Joko Hermawan tak menyebutkannya. “Saksinya tak lebih dari 36 orang,” katanya Saat ditanya, apakah Wartawan dan LSM yang disbut dalam surat dakwaan akan dihadirkan juga dalam persidangan. Menurut JPU KPK Joko Hermawan, akan melihat fakta persidangan. “Nanti kita lihat dalam fakta persidangan,” ujarnya. (Rd1)

News Tipikor Terdakwa Ali Murtopo Si penyuap Bupati Malang Sebesar Rp3 M Diadili

Terdakwa Ali Murtopo #Dalam surat dakwaan JPU KPK juga disebutkan, bahwa sejumlah Wartawan dan LSM di Malang menerima aliran d...

Terdakwa Sutrsino Beberkan Aliran Uang “Suap” Keberbagai Pejabat

12.39 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5LOjDLNDv_nK96zTzHZ8cljjmh-ijd4QpLziqz85vnNE2tjSUza-QcnwCwsGtkMmKnIhwKmaWXqw-D_FD68sTjSm7YFHabXcrNLu_28Mll9ESxzRHrwM2UMjHSAecw5PqSs4U3P8VcKY/s1600/2..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1155" height="424" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5LOjDLNDv_nK96zTzHZ8cljjmh-ijd4QpLziqz85vnNE2tjSUza-QcnwCwsGtkMmKnIhwKmaWXqw-D_FD68sTjSm7YFHabXcrNLu_28Mll9ESxzRHrwM2UMjHSAecw5PqSs4U3P8VcKY/s640/2..jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
• Terdakwa Sutrisno : </div>
<div style="text-align: justify;">
   "Uang ke  Ketua DPRD  Tulungagung  (Supriyono), Wakil   </div>
<div style="text-align: justify;">
   Bupati  Tulungagung (Maryoto Birowo), Bupati   Tulungagung </div>
<div style="text-align: justify;">
   (Syahri Mulyo), Komis  DPRD Tulungagung, Kepala DPPKAD </div>
<div style="text-align: justify;">
   (Hendri Setiyawan), Riski Sadig   (DPR RI   F-PAN),  </div>
<div style="text-align: justify;">
   Kusainudin  (DPRD Jatim),Toni, Perbaikan Rumah Dinas  </div>
<div style="text-align: justify;">
   Polres, Pembangunan Kantor Sentra Polres"</div>
<div style="text-align: justify;">
 
 
• JPU KPK Joko Hermawan : "Semua fakta yang terungkap  </div>
<div style="text-align: justify;">
  dalam persidangan akan kita laporkan ke Pimpinan Bagaimana </div>
<div style="text-align: justify;">
   hasilnya tergantung Pimpinan nanti"</div>
<div style="text-align: justify;">
 
beritakorupsi. co - Apakah KPK akan meminta pertanggungjawaban hukum dari para pejabat Kabupaten Tulungagung seperti Ketua DPRD, Wakil Bupati, Sekda dan Kepala DPPKAD  yang menerima uang “suap” ratusan juta rupiah dari terdakwa Sutrsino maupun dari saksi Yamani (Pejabat DPPKAD Tulungagung), atau hanya berlaku di DPRD Kota Malang, di mana KPK langsung menetapkan 41 dari 45 jumlah anggota DPRD Kota Malang yang menerima uang “Pokir” Rp12.5 juta ??? Barangkali inilah pertanyaan publik yang menyaksikan ataupun yang mengetahui jalannya persidangan kasus perkara Korupsi Suap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Kepala Dinas PUPR Tulungagung Sutrisno dan orang dekat Bupati, Agung Prayitno yang ditangkap KPK pada tanggal 6 Juni 2018. Sebab dalam persidangan, terdakwa Sutrisno telah membeberkan sejumlah nama pejabat di Tulungagung, anggota DPRD Jatim, pejabat  Pemprov Jatim dan anggota DPR RI yang disebut  menerima uang “panas” itu. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 3 Januari 2019),  dengan ketua Majelis Hakim Agus Hamzah dan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hoc), adalah dengan agenda pemeriksaan 3 orang terdakwa yakni Syahri Mulyo selaku Bupati (nonaktif) Tulungagung, Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) dan Agung Prayitno (orang dekat Bupti), Sutrisno membeberkan nama-nama pejabat di Kabupaten Tulungagung, anggota DPRD Jatim, pejabat Pemprov Jatim dan anggota DPR RI yang menerima aliran duit “panas” yang dikumpulkan dari fee puluhan APBD Tulungagung sejak 2014 hingga 2018. Nama-naman pejabat yang menerima duit “haram” itu tidak hanya dibeberkan oleh terdakwa Sutrisno dalam persidangan kali ini. Namun di surat dakwaan JPU KPK maupun dalam persidangan sebelumnya, juga sudah dibeberkan oleh Yamani sebagai Kasubag (Kepala Sub bagian) Perencanaan DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah), dan Hendry Setyawan selaku Kepala DPPKAD Tulungagung pada sidang yang berlangsung, Kamis, 13 Desember 2018. Dalam surat dakwaan JPU KPK disebutkan, bahwa total “uang” suap yang diterima Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sejumlah Rp138,4 miliyar yang bersumber dari fee puluhan proyek APBD yang diberikan Bupati kepada para kontraktor dan Asosiasi di Kabupaten Tulugagung melalui Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR, yang sebesarnya 15 persen dari jumlah anggaran. Dan uang fee proyek tersebut dikumpulkan melalui beberapa Kepala Bidang yang ada di Dinas PUPR diantaranya ; 1. Agung Haryanto selaku Kasubag Keuangan menerima dan mengumpulkan uang fee seluruhnya berjumlah Rp4.286.500.000 (empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atas proyek yang dikelola Sekretariat Dinas PUPR dan Bidang Kebersihan yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) dengan perincian sebagai berikut: Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp1.335.500.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), TA 2016 sebesar Rp1.620.750.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan TA 2017 sejumlah Rp1.330.250.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7u3kfaK6_KPNeGwziSBG5fGUFPtjWz7ZVsd8yHzaO6Ss0tUtCyt6GhNKxHL4NxCj3_1iEd8_u7k0E0IXHCFOv_NBowhIQjjncyCQbSgxXIetdbpEEG8u7lDyZREk9VnKAvXlVMeB7OT4/s1600/IMG20190103154909.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="432" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh7u3kfaK6_KPNeGwziSBG5fGUFPtjWz7ZVsd8yHzaO6Ss0tUtCyt6GhNKxHL4NxCj3_1iEd8_u7k0E0IXHCFOv_NBowhIQjjncyCQbSgxXIetdbpEEG8u7lDyZREk9VnKAvXlVMeB7OT4/s640/IMG20190103154909.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
2. Saiful Bakri selaku Sekretaris Dinas PUPR. pada TA 2014 menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek di Dinas PUPR sejumlah Rp403.050.000 (empat ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah),; 3. Erwin Novoanto selaku Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR yang bersumber dari anggaran DAU tahun 2016-2017 seluruhnya berjumlah Rp1.639.500.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). 4. Evi Purvitasari sebagai Kabid Tata Ruang dan Tata Bangunan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 hingga 2017 sejumlah Rp2.198.200.000  (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),; 5. Farid Abadi  selaku Kabid Laboratorium dan Perbengkelan, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2015 - 2017 sejumlah Rp259.708.042 (dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu empat puluh dua rupiah),; 6. Niken Setuyawati Triansari selaku Kabid Cipta Karya, mengumpulkan uang dari kontraktor dan Asosisi sejak tahun 2014 - 2018 sejumlah Rp4.807.353.868 (empat miliar delapan ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah),; 7. Sukarji sebagai Kabid Bina Marga, menerima dan mengumpulkan fee atas proyek-proyek pada Dinas PUPR tahun 2014 - 2018 seluruhnya berjumlah Rp55.908.980.653 (lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan para Kepala Bidang ini juga sudah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim. Sedangkan Yamani dan Hendry Setyawan sebagai pejabat DPPKAD Kabupaten Tulungagung ini adalah salah satu saksi kunci atas kasus suap majikannya yakni Syahri Mulyo yang tertangkap tangan KPK bersama Sutrisno (Kepala Dinas PUPR) dan Agung Prayitno (orang dekat Syahri Mulyo) pada tanggal 6 Juni 2018 lalu. Mengapa menjadi saksi kunci ? Karena keterangan beberapa Kepala Bidang di Dinas PU yang menjadi pengepul uang fee proyek tersebut menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang dikumpulkannya disetorkan ke DPPKAD melalui Yamani. </div>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-left: 0px; margin-right: 0px; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-qWyjSZm3cVzhHtbw6H0lXikiB7TJWI-IYsX9F0sZv5MCFQZLxQd8_xnnk1rzyfNBrmUR9vUbtoyO9f2hYMNV97ubWCJnmWsOxUf3g1VNBhydn1gCxEDJpoZmFS1AtVHE-hQ8A4s3d2A/s1600/Amaning..jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="521" data-original-width="984" height="338" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-qWyjSZm3cVzhHtbw6H0lXikiB7TJWI-IYsX9F0sZv5MCFQZLxQd8_xnnk1rzyfNBrmUR9vUbtoyO9f2hYMNV97ubWCJnmWsOxUf3g1VNBhydn1gCxEDJpoZmFS1AtVHE-hQ8A4s3d2A/s640/Amaning..jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr align="left"><td class="tr-caption">                                                                              Yamani (Pegang Microfon)</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
Selain dari keterangan saksi selaku Kabid di Dinas PU, dalam surat dakwaan JPU KPK juga dijelaskan, bahwa uang tersebut secara bertahap sejak awal tahun 2014 hingga 2018 diserahkan langsung oleh Sutrisno kepada Syahri Mulyo juga melalui Hendry Setyawan dan Yamani. Selain menerima fee dari para penyedia barang/jasa di Dinas PUPR Kabupaten Tulungangung, Syahri Mulyo juga menerima fee atas pembagian (plaoing) proyek pada Dinas Perhubungan sebesar Rp80 juta melalui Maryani selaku Kepala Dinas Perhubungan, dari Eko Sugiono selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dr. Eko Sugiono sudah memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim). Dan di surat dakwaan JPU KPK juga di jelaskan, bahwa uang fee proyek APBD Kabupaten Tulungagung yang diterima terdakwa Syahri Mulyo, dibagi-bagikan, ada yang rutin setiap tahun ada pula yang bulanan sejak sejak 2014 - 2018 melalui anakbuahnya. Para pejabat yang menerima kucuran duit “panas” itu dalam surat dakwaan JPU KPK diantaranya 1. Maryoto selaku Wakil Bupati Tulungagung yang saat ini menajabat sebagai Plt Bupati,; 2. Supriyono selaku Ketua DPRD Tulungagung,;  3. Indra Fauzai selaku Sekretaris Daerah Tuiungagung,; 4. Hendry Setiyawan Kepala DPPKAD Kab. Tulungagung,; 5. Aparat Penegak Hukum, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Wartawan. Selain pejabat Tulungagung, duit “haram” itu juga mengucur ke pejabat Pemrov Jatim yaitu Budi Juniarto selaku Kepala Bidang Fisik Prasarana Bappeda Provinsi Jawa Timur melalui Wawan salah satu Pengurus Asosiasi di Tulungagung, Toni Indrayanto dan Budi Setiawan juga pejabat Pemprov, salah seorang anggota DPRD Jatim dan salah seorang anggota DPR RI. Dihadapan Majelis Hakim, Tim JPU KPK Mufti Nur Irawan membacakan dan menanyakan keterangan Yamani dalam BAP (berita acara pemeriksaan) yang dijelaskannya pada saat di peyidik KPK pada Agustus 2018. Dalam BAP Yamani dijelaskan, bahwa uang yang diterimanya dari Dinas PU diberikannya secara langsung maupun melalui Hendry Setyawan ke Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Ketua Banggar DPRD, Aparat Penegak Hukum termasuk ke Hendry Setiawan sendiri. Dalam persidangan saat itu (Kamis, 13 Desember 2018), Saksi Yamani membebenarkan semua isi BAB yang dibacakan dan dipertanyakan oleh JPU KPK Mufti Irawan. Yamani menjelaskan,  bahwa dirinya telah menyerahkan sejumlah uang yang totalnya ratusan juta perbulan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 ke pejabat Tulungagung diantaranya Maryoto Birowo (Wakil Bupati), Supriyono (Ketua DPRD), Indra Fauzai (Sekda), Hendry Setiyawan Kepala BPAKD Kab. Tulungagung dan Andik dari Polres Tulungagung melalui Kepala BPKAD Kabupaten Tulungagung Hendry Setiyawan. Yamani mengatakan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dirinya memberikan uang ke Aparat Penegak Hukum Polres Tulungagung yakni Andik yang sering datang ke kantor BPAD, dan ada juga yang diantarkan langsung oleh saksi bersama dengan Hendry Setiawan. Yamani menambahkan, bahwa setoran ke Paolres sebesar Rp125 juta per bulan. “Itu ke Polres, Andik. Sering datang ke kantor meminta dokumen. Kalau ke Aparat penegak hukum, itu pertahun dan setiap bulan R125 juta. Saya pernah mengantar ke Polres sama Pak Hendty. Uang saya serahkan ke Pak Hendry,” kata Yamani terus terang, Kamis, 13 Desember 2018.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxMyK_NpsgP5Os8UVrBC-zQrNpV1xBtRuuR1DppWJHfM9UB7t3A_RkFlxq6Tszhx9XWO0wlKa76_8rn96TUOOcipMQKl7PnQKrnY3JcpkLdKyjjAtVItl_3gJy5iqs30VUHBPyZLjRrLg/s1600/IMG_20181221_215952.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="539" data-original-width="338" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjxMyK_NpsgP5Os8UVrBC-zQrNpV1xBtRuuR1DppWJHfM9UB7t3A_RkFlxq6Tszhx9XWO0wlKa76_8rn96TUOOcipMQKl7PnQKrnY3JcpkLdKyjjAtVItl_3gJy5iqs30VUHBPyZLjRrLg/s640/IMG_20181221_215952.jpg" width="400" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
 
Sementara dalam sidang kali ini (Kamis, 3 Januari 2019), terdakwa Sutrisno menjelaskan Kepada Majelis Hakim, bahwa dana DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) dan BK Prov (Bantuan Keuangan Provinsi) yang dikelolanya di Dinas PUPR pada tahun 2014 hingga 2018 sebesar Rp73.639 miliyar. “Tahun 2014 DAU (Dana Alokasi Umum) Rp3.807 miliyar, Unduhan (untuk mendapatkan) DAK (Dana Alokasi Khusus) Rp.1.4 M, BK Prov (Bantuan Keuangan Provins Jatim) Rp3.760 M, dan di akhir pekerjaan Rp1.368 miliyar. Total Rp10.335 miliyar. Tahun 2015 DAU Rp5.605 miliyar, Unduhan DAK Rp2.300 miliyar, BK Prov Rp4.000 miliyar, di akhir pekerjaan Rp1.278 miliyar. Total Rp13.183 miliyar. Tahun 2016 DAU Rp6.381 miliyar, Unduhan DAK Rp12.965, BK Prov Rp2.400 miliyar, akhir pekerjaan Rp3.365 miliyar. Total Rp25.111 miliyar. Tahun 2017 DAU Rp7.046 miliyar, Unduhan DAK Rp4.600 miliyar, BK Prov Rp4.000 miliyar, akhir pekerjaan Rp1.764 miliyar. Total Rp17.410 miliyar. Tahun 2018 DAU Rp4.000 miliyar, Unduhan DAK Rp7.600 miliyar, BK Prov Rp6.000 miliyar. Total Rp17.600 miliyar,” jawab terdakwa Sutrisno, Kamis, 3 Januari 2019 Terdakwa Sutrisno juga membeberkan nana-nama pejabat yang menerima duit kepada Majelis Hakim atas pertanyaan JPU KPK maupun Penasehat Hukumnya. Nama-nama pejabat yang menerima duit sejak 2014 hingga 2018 yang dibeberkan terdakwa Sutrsino dihadapan Majelis Hakim adalah Ketua DPRD Tulungagung, Wakil Bupati Tulungagung, Komisi D DPRD Tulungagung, Kepala DPPKAD Tulungagung, Polres Tulungagung, salah seorang Pejabat Bapeda Pemrov Jatim, salah seorang anggota DPRD Jatim, dan salah seorang anggota DPR RI dari F-PAN yang membantu pengucuran dana DAK. “Tahun 2014, Budi Juniarto 325 M, Ketua Dewan 150 juta, Komisi D 180 juta, Operasionl Wabup 400 juta, Operasional Bupati 3.25 M, DPPKAD 2.507 M, Operasional Dinas 100 juta, Bina Lingkungan 273 juta; Tahun 2015 Budi Setiawan 3.750 M, Ketua Dewan 150 juta, Komisi D 180 juta, Operasional Wabup 400 juta, Operasional Bupati 4.000 M, DPPKD 4.405 M, Operasional Dinas 125 juta, Bina Lingkungan 173 juta; Tahun 2016 Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) 10.530 M, Budi Juniarto 2.250 M, Ketua Dewan 150 juta, Komisi D 180 juta, Operasional Wabup 1.675 M, Operasional Bupati 3.850 M, DPPKD 5.381 M, Operasional Dinas 150 juta, Bina Lingkungan 915 juta; Tahun 2017 Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) 2.990 M, Toni Indrayanto 2.250 M, Ketua Dewan 150 juta, Komis D 180 juta, Operasional Wabup 940 juta, Operasional Bupati 2.256 M, DPPKD 6.740 M, Kusainudi (anggota DPRD Jatim) 1.000 M, Operasional Dinas Rp150 juta, Bina Lingkungan 754 juta Tahun 2018 Riski Sadig (anggota DPR RI dari PAN) 4.940 M, Toni Indrayanto 4.500 M, Ketua Dewan 150  juta, Komisi D 75 juta, DPPKAD 3.500 M, Renovasi rumah Dinas dan kantor Sentra Polres 500 juta, Operasional Wabup 1.250 M juta, Operasional Bupati 2.500 M, Operasional Dinas 100 juta, Bina Lingkung 85 juta,” beber terdakwa Sutrisno sambil membacakan catatan kecilnya. Dan catatan itupun diminta JPU KPK diakhir persidangan. JPU KPK kemudian menanyakan kalimat Unduhan Dana Bantuan Keuangan Propinsi yang dijelskan terdakwa Sutrisno. Menurut terdakwa Sutrisno adalah, bahwa Unduhan yang dimaksudkan untuk mengurus bantuan Prpvinsi, ada peran Koordinator Asosiasi. “Untuk pengurusan Bantuan Propinsi  ada peran yang besar oleh kordinator Asosiasi yaitu  Santoso, Endro Basuki, Anjar Handriyanto dan Wawan. Merekalah yang berperan mengurus anggaran BanProp  kepada Budi Juniarto. Hubungan mereka sangat dekat  karena Santoso mengatasnamakan  Adik  Wabup  dan Wawan  masih mempunyai hubungan Keluarga dengan mantan Kabid Fisik  sebelum Budi Juniarto. Sehingga mulai tahun 2014, 2015 dan tahun 2016,  empat orang inilah yang berperan  melakukan pungutan unduhan kepada anggota Asosiasi yang lain  sebesar 10 % dan menyetorkan  unduhan ke Kabid Fisik sebesar  7,5 %,” kata terdakwa Sutrisno.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ8hDyONwnrtPiile8p1zSQCVTYK9bz-QcO1yjVL94_UqUOFXL3hyphenhyphenc2RWO5hhkZESRFmNLANnLYdJbt9cEMQ3CrRH3WMpL19C2Y5LM-r6N2GfzLikN-s6jDGLYdkhNn8jvnD57FPz-J54/s1600/IMG20190103162007.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="312" data-original-width="768" height="260" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQ8hDyONwnrtPiile8p1zSQCVTYK9bz-QcO1yjVL94_UqUOFXL3hyphenhyphenc2RWO5hhkZESRFmNLANnLYdJbt9cEMQ3CrRH3WMpL19C2Y5LM-r6N2GfzLikN-s6jDGLYdkhNn8jvnD57FPz-J54/s640/IMG20190103162007.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Sementara terdakwa Agung Prayitno, walau terkesan tidak jujur, namun terdakwa Agung Prayitno mengakui terus terang kepada Majelis Hakim, bahwa duit yang diterimanya dari Susilo Prabowo alis Embun (sudah divonis terlebih dahulu sebagai penyuap Bupati), langsung diserahkannya kepara terdakwa Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung. “Langsung saya serahkan ke Bupati. Saya nggak atau itu uang apa. Saya hanya disuruh untuk mengambil,” kata terdakwa Agung Prayitno kepada Majelis Hakim. Karena terdakwa Agung Prayitno yang juga tim sukses Syahri Mulyo ini terkesan pura-pura tidak atau asal usul duit yang diterimanya dari Susilo Prabowo alis Embun, JPU KPK maupun Ketua Majelis Hakim kembali menanyakan terdakwa, tentang sejauh mana pemahaman terdakwa tentang uang yang diterimanya. “Pemahaman saudara tenang uang itu apa?,” tanya Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah. Namun terdakwa tetap menjawab tidak atau. Ketidak jujuran itu terlihat juga dari keterangan terdakwa Syahri Mulyo. Terdakwa yang terpilih kembali untuk periode kedua sebagai Bupti Tulungagung dalam Pilkada yang berlangsung tanggal 27 Juni 2018 lalu untuk periode 2018 - 2023, sekalipun terdakwa sudah dijebloskan ke dalam penjara oleh KPK, dua minggu sebelum Pilkada berlangsung. Terdakwa Syahri Mulyo tidak mengakui sebahagian keterangan terdakwa Sutrisno terkait sejumlah duit “suap”. Namun terdakwa hanya mengakui menerima sebahagian dari jumlah yang dijelaskan terdakwa Sutrsino, dan duit itu dipergunakan untuk keperluan Kampanye, diantaranya biaya Ngopi bareng, beli sarung, Kaus, spanduk, biaya saksi di TPS dan lain-lain. “Perlu saya luruskan, Yang Mulia. Bahwa apa yang dijelaskan Sutrisno tidak seluruhnya saya terima. Memang saya terima tapi tidak seperti yang disampaikan Pak Tris. Uang itu saya perguankaan untuk biaya Kampanye seperti ngopi bareng, beli sarung, Kaus yang 30ribua, spanduk, biaya saksi di TPS,” kata terdakwa Syahri Mulyo. Seusai persidangan. Saat wartawan media ini menanyakan JPU KPK Joko Hermawan, apakah ada kemungkinan pengembangan dari kasus ini, terkait fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan atas sejumlah pejabat di Tuklungagung seperti Polres, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Sekda, Kepala DPPKAD, Komisi D dan Pemrprov Jatim  maupun salah seorang anggota DPR RI yang menerima uang ? JPU KPK Joko Hermawan menjelaskan, dirinya hanya sebagai JPU (Jaksa Penuntut Umum). Pun demikian, menurut JPU KPK Joko Hermawan, semua fakata-fakta yang terungkap dalam persidangan akan disampaikannya ke Pimpinan KPK, apakah ada pengembangan tergantung dari Pimpinan. “Semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan akan kita sampaikan ke Pimpinan. Apakah itu ada pengembangan atau tidak, itu tergantung dari Pimpinan,” kata JPU KPK Joko. Sementara terdakwa Sutrisno mengatakan kepada media ini sambil berjalan meninggalkan ruang sidang, bahwa yang berperan mengurus Unduhan itu adalah ke Empat orang yang disebutkannya dalam persidangan. “Saya sudah sebutkan tadi kan. Sejak tahun 2014, 2015 dan 2016,  ke Empat orang itulah  yang berperan  termasuk melakukan pungutan Unduhan kepada anggota Asosiasi yang lain.  mereka memungut 10 % dan menyetorkannya  untuk Unduhan ke Kabid Fisik sebesar  7,5 %.   Sehingga tanpa harus keluar keringat, Santoso, Endro Basuki, Anjar Hendrayanto dan Wawan setiap tahunnya bisa mengantongi kelebiahan uang unduhan sebesar Rp1 sampai dengan  Rp1.5  M. Betapa nikmatnya mereka demi uang sampai rela memakan teman sendiri,” kata terdakwa. (Tim beritakorupsi.co)</div>

News Tipikor Terdakwa Sutrsino Beberkan Aliran Uang “Suap” Keberbagai Pejabat

• Terdakwa Sutrisno : "Uang ke Ketua DPRD Tulungagung (Supriyono), Wakil Bupati Tulungagung (Maryoto Birowo), Bupa...

Mantan Bupati Jember MZA. Djalal Tak Bisa Menjawab Pertanyaan Majelis Hakim

12.30 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDeWJMvt0B5RB2QF8uEUKa9yToot4oqQT-rACB12KAu8WUWVJK6zUiJmgQdvEb9X792LYHCVuvtk__OhZC8rvAx5fvlxNKsrPcNV6CNsp1Y_mzVSOXOmeBXP0qk8gJxWehkFzODt8VveM/s1600/IMG20190103105238.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="410" data-original-width="786" height="332" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDeWJMvt0B5RB2QF8uEUKa9yToot4oqQT-rACB12KAu8WUWVJK6zUiJmgQdvEb9X792LYHCVuvtk__OhZC8rvAx5fvlxNKsrPcNV6CNsp1Y_mzVSOXOmeBXP0qk8gJxWehkFzODt8VveM/s640/IMG20190103105238.jpg" width="640" /></a></div>
- Ahli Auditor Dari BPKP Perwakilan Prov. Jatim   
  Menyebutkan, pencairan dana Bansos Kabuopaten Jember   
  tidak sesuai Prosedur, dan tanggal pembuatan Profosal   
  dibuat mundur# 
 
beritakorupsi.co - Mantan Bupati Jember MZA. Djalal, terdiam dalam persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya (Kamis, 3 Januari 2019) saat anggota Manejelis Hakim Dr. Andriano maupun Ketua Majelis Hakim Agus Hamzah, menanyakan tentang tanggung jawab MZA. Djalal sebagai Bupati terkait proses pencairan dana Bansos tahun 2015 Kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember ini bermula pada saat pembahasan KUA-PPAS TA 2015. Di mana unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta anggaran Hibah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk setiap anggota DPRD sesuai dengan jabatannya (pimpinan dan anggota) dengan berdasarkan kepada daftar nama-nama kelompok (by name by addresss) yang dihimpun oleh Diena Ivandayani. Dalam rapat tersebut, unsur Pimpinan menyampaikan kepada terdakwa Sugiaro selaku  Ketua Panitia Anggaran, bilamana permintaan tersebut tidak diakomodir, maka tidak akan ada pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015. Menanggapi permintaan oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut, terdakwa Sugiarto selaku Sekda sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jember, melaporkannya kepada Bupati Jember MZA Djalal, dan Bupati MZA. Djalal  menyampaikan agar permintaan alokasi anggaran hibah oleh Unsur Pimpinan DPRD Kab. Jember tersebut supaya diakomudir. Kemudian dalam rapat berikutnya, terdakwa Sugiarto menyampaikan, bahwa permintaan alokasi anggaran belanja hibah dari Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember tersebut dapat disetujui,  dan untuk administrasinya agar disesuaikan, meskipun tanpa melalui Mekanisme sebagaimana diatur dalam Ketentuan yang ada,  namun Bupati Jember MZA. Djalal bersama dengan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jember yaitu H.M Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD kabupaten Jember dan Wakil Ketua DPRD jember yaitu Ayub Junaidi, Dr. Ni Nyoman Putu Martini, Dr.Yuli Priyanto membuat dan menandatangani Nota kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan DPRD  Kabupaten Jember Tanggal 4 Nopember 2014 Nomor : 22 Tahun 2014 Tentang KebIjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Selanjutnya, terdakwa Sugiarto selaku Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus sebagai  Ketua Tim Anggaran Kab. Jember, memerintahkkan Ita Poeri Andayani (perkara terpisah) selaku Kepala DPPKAD sekaligus sebagai Wakil Ketua 1 Tim Anggaran untuk menindaklanjutinya.   
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKyY10xAtj2YnstT_NgJ_TjyCqEd3eyWtQpFIVYYGxe1qcyF2l88o-PI3KBlZmb2VVy4GeNOJgpYO20vqxwYYeuZiwfi0CVAIZFrR9VWIUxH21YM0i_1XoGghu9BJ5xZlWZAzsm3SQsoo/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="333" data-original-width="500" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKyY10xAtj2YnstT_NgJ_TjyCqEd3eyWtQpFIVYYGxe1qcyF2l88o-PI3KBlZmb2VVy4GeNOJgpYO20vqxwYYeuZiwfi0CVAIZFrR9VWIUxH21YM0i_1XoGghu9BJ5xZlWZAzsm3SQsoo/s640/1.jpg" width="640" /></a></div>
Kemudian terbitlah SK Bupati Jamber No.188.45l34/012/2015 tertanggal 2 Januari 2015 tentang daftar penerima hibah lengkap dengan nama kelompok, nama ketua dan nominal uang hibah (by name by addres) tanpa melalui pengajuan proposal, ferivikasi dan tanpa adanya rekomendasi dari masing-masing SKPD sebelumnya. 
Setelah SKPD menerima SK Bupati Jember tentang penerima hibah tersebut, kemudian SKPD selaku Ferivikator menerima proposal yang tanggalnya dibuat mundur seolah-olah pengajuannya sebelum adanya SK Bupati Jember. Untuk pembuatan proposal bagi kelompok yang pengusulannya melalul Tholf Zamroni, dikoordinir oleh Subairi dan Mokhtar Sami’an dengan cara, sebelumnya mengecek nama kelompok ke Dinas Peternakan, agar sama dengan nama kelompok yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati. Setelah proposal selesai, kemudian proposal diserahkan langsung ke Dinas Peternakan dan ada yang diserahkan kepada Thoif Zamronl, kemudian oleh Thoif Zamroni  di kumpulkan pada Diena Ivandayani untuk selanjutnya diserahkan kepada SKPD Dinas Petemakan. Setelah menerima SK Bupati Jember, selanjutnya SKPD selaku ferivikator membuat rekomendasi dari masing-masnng SKPD yang tanggalnya dibuat mundur disesuaikan dengan surat dari DPRD Nomor : 170/2483/3S.09.2/2014 tanggal 14 Nopember 2014, perihal Data Usulan Dana Hubah Tahun Anggaran 2015, sehingga seolah-olah terbitnya SK bupati tersebut sudah ada rekomendasli dari SKPD Ferivikator. Dan dalam persidangan kali ini (Kamis, 3 Januari 2019), Hal tersebut di ataspun dipertanyakan Majelis Hakim terhadap terdakwa, terkait pengajuan proposal dari penerima hibah dana bansos setelah Saksi (MZA. Jala) sebagai Bupati mengeluarkan SK tentang pencairan dana hibah tersebut. Mantan Bupati Jember MZA. Djalal, dihadirkan Tim JPU Kejari Jember dan JPU Kejati Jatim  ke persidangan sebagai saksi untuk dua terdakwa, yaitu Sugiarto (mantan Sekda sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemkab. Jember) dan terdakwa Ita Poeri Andayani (Kepala DPPKAD yang juga sebagai Wakil Ketua Tim anggaran) yang didampingi Penasehat Hukumnya M. Nuril. Selain mantan orang nomor satu di Kabupaten Jember ini, Tim JPU juga menghadirkan ahli audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur, yakni Melly. “Saat proposal itu ada dimeja saudara, ada ngga saudara memeriksa, tidak semua, satu saja ada nggak yang saudara periksa?,” tanya Majelis Hakim. “Tidak,” jawab mantan orang nomor satu di Kabupaten Jemberi ini singkat. “Lalau di mana tanggung jawab saudara sebagai Bupati?,” tanya Majelis Hakim kemudian, namun mantan Bupati Jember ini terdiam, tak bisa menjawab. 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8dVadrGh5zY3N5z_pJTDflyfcbqGSirJHAhqh2ntAOa68Amw9PSwXHNED8XUxHgc3MPY0yelz-bTb_R2ZqWNCbQ1o7JBJrrjnFAoqwaJX0rgsVD_5DY1n2FKoBgqj_uUuXXuh2OjvW7c/s1600/IMG_20190104_145521.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="912" data-original-width="1309" height="444" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8dVadrGh5zY3N5z_pJTDflyfcbqGSirJHAhqh2ntAOa68Amw9PSwXHNED8XUxHgc3MPY0yelz-bTb_R2ZqWNCbQ1o7JBJrrjnFAoqwaJX0rgsVD_5DY1n2FKoBgqj_uUuXXuh2OjvW7c/s640/IMG_20190104_145521.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Melly, Audit dari BPKP Jatim</td></tr>
</tbody></table>
Dalam kasus ini ada yang menggelitik. Karena yang di proses hukum adalah mengenai pencairan yang merugikan negara sebesar Rp60 juta, berdasarkan hasil penghitungan Tim Audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur Nomor S-1214/13/05/2018 tanggal 5 Maret 2018. Pada hal, kasus Korupsi dana Bansos Kabupaten Jember tahun 2015 lalu sebesar Rp38 miliyar, bukan hanya proses dipencairan, melainkan sejak awal proses penganggarannya. Hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh PBKP Jatim dalam kasus ini, adalah hasil pengihitungan BPKP untuk terdakwa Thoif Zamroni selaku Ketua DPRD Kabupaten Jember periode 2014 - 2019 yang sudah divonis pidana penjara selama 2 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya beberapa bulan lalu. Hal itu pun diakui oleh Melly selaku Ahli Audit dari BPKP Perwakilan Jawa Timur yang dihadirkan oleh JPU ke persidangan, untuk memberikan keterangan tekait temuannya. Melly, kepada Majelis Hakim mengatakan, bahwa proses pencairan dana Bansos tidak sesuai prosedur. Proposal pengajuan oleh penerima dana hiba dibuat mundur seolah-olah profosal itu sudah ada sebelum SK Bupati dikeluarkan. “Proses pencairan tidak sesuai prosedur. Tanggal pada Proposal dibuat mundur. Para Kelompok Ternak selaku penerima ternyata tidak ada. Pembentukan Kelompok dibuat menjelang pencairan, pada hal aturannya, Kelompok penerima sudah aktif paling sedikit 3 tahun sebelumnya. Namun dari Bakesbangpol, dibuat tahun mundur, seolah-olaholah Kelompok sudah ada sejak tahun 2011,” kata Melly menjelaskan. (Rd1)

News Tipikor Mantan Bupati Jember MZA. Djalal Tak Bisa Menjawab Pertanyaan Majelis Hakim

- Ahli Auditor Dari BPKP Perwakilan Prov. Jatim Menyebutkan, pencairan dana Bansos Kabuopaten Jember tidak sesuai Prosedur, dan ...

BERITAKORUPSI.CO

Menegangkan ! Eksekusi Terpidana Kasus Korupsi PT PWU Jatim Wisnu Wardhana

Terdakwa Muhammad Baqir Sipenyuap Wali Kota Pasuruan Sebesar Rp115 Juta Daiadili

3 Terdakwa Korupsi IPAL RPH Rp187 Juta Divonis Berbeda

Nursyam., SH., M.Hum, Jadi Ketua PN Surabaya

Terdakwa Ali Murtopo Si penyuap Bupati Malang Sebesar Rp3 M Diadili

Terdakwa Sutrsino Beberkan Aliran Uang “Suap” Keberbagai Pejabat

Mantan Bupati Jember MZA. Djalal Tak Bisa Menjawab Pertanyaan Majelis Hakim

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI