Empat Tersangka Korupsi Bank Jatim Diadili Hari Ini

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbm4U7toGlwg2C3DwEexrH3qlP6bij0EkosJLj5DpTw08ydvSwquPMIBAkuZqlwOn1GM2T1vmvaf-JOji0sflvu4ZvraeoMClqty5fznAl4E77xgit9t8vDSB1AA0uSdcNSKHZdddgElE/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="500" data-original-width="500" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbm4U7toGlwg2C3DwEexrH3qlP6bij0EkosJLj5DpTw08ydvSwquPMIBAkuZqlwOn1GM2T1vmvaf-JOji0sflvu4ZvraeoMClqty5fznAl4E77xgit9t8vDSB1AA0uSdcNSKHZdddgElE/s640/page.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Inzet Panmud Pengadilan Tipikor Achmad. Nur</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Kasus Korupsi Bank Jatim sebesar Rp 306 M, yang merigikan keuangan negara senilai Rp 155 milliyar akan disidangkan hari in, Selasa, 28 Nopember 2017.<br /> <br /> Empat tersangka yang saat ini mendekam di penjara Medaeng, Sidoarjo akan diadili sebagai terdakwa, atas perbuatannya. ke- 4 tersangka itu, adalah Wonggo Prayitno, mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim,;  Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim),; Harry Soenarno, Relation Manager (RM) Bank Jatim dan Iddo Laksono Hartanto (Kepala Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim).<br /> <br /> Hal itu disampaikan Panitra Muda (Panmud) Pengadilan Tipikor Achkmad Nur, saat ditemui media ini diruang kerjanya, pada Senin, 27 Nopember 2017.<br /> <br /> “Ia, jadwal sidangnya hari Senin tanggal 28 Nopember 2017. Perkaranya dibadi Dua, yang Satu berkas atas nama Wonggo Prayitno bersama Arya Lelana, dan Satunya atas nama Harry Soenarno dengan Iddo Laksono Hartanto. Ketua Majelisnya Hakim H.R Unggul Waso Mukti,” kata M. Nur.<br /> <br /> Keempat tersangka, terseret dalam kasus dugaan Korupsi kredit macet PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT BPD Jatim) atau yang dikenal dengan Bank Jatim ke PT Surya Graha Semesta (SGS) di Jalan Mojopahit, Komplek Perniagaan Jati Kepuh, Blok C 2-4 Celep, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sebesar Rp 306.050.000.000 pada tahun 2010 lalu, yang merugikan keuangan negara senilai Rp 155.036.704.864 berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara (HPKN) BPKP dan BKP RI Perwakilan Jawa Timur tahun 2015.<br /> <br /> Kasus dugaan Korupsi kredit macet Bank Jatim ini bermula dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Mabes Polri pada tahun 2016, terkait kredit Standby Loan atau dana cadangan yang disediakan oleh Debitur (Bank Jatim) kepada kreditur (PT SGS) untuk  dapat digunakan bila terjadi suatu musibah, atau hal yang tidak diinginkan oleh pihak kerditur sendiri, dengan cara pembayaran Revolving atau revolving Loan, Salah atu bentuk fasilitas kredit yang bisa dilakukan berulang-ulang sepanjang masih dalam batas maksimum plafond yang disetujui oleh Bank.  <br /> <br /> Pada tahun 2010, Rudi Wahono Direktur Utama PT Surya Graha Semesta (Dirut PT SGS) di Jalan Mojopahit, Komplek Perniagaan Jati Kepuh, Blok C 2-4 Celep, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menandatangani dokumen perjanjian kredit Standby Loan (SL) sebesar Rp 306.050.000.000, yang diduga melibatkan Ayong dan Punggowo, selaku pemegang saham PT SGS dengan pejabat Bank Jatim.<br /> <br /> Pengajuan kredit itu oleh PT SGS dipergunakan untuk pembangunan 8 proyek diantaranya, pembangunan Jembatan Brawijaya di Kota Kediri, pembangunan Jembatan Kedung Kandang Kota Malang, proyek RSUD Gambiran Kota Kediri, pembangunan Gedung Poltek II Kota Kediri, Pembangunan kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, pembangunan Setda Madiun dan pembangunan gedung kantor PT Bank BPR Jatim serta pembangunan proyek pasar Caruban Madiun.<br /> <br /> Dari hasil penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan penyidik Mabes Polri, ternyata pemberian kredit tersebut tidak sesuai dengan DER (Debt Equity Ratio) dan dokumen SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja). Selain itu, PT SGS ternyata tidak pernah mendapatkan proyek-proyek APBD, tapi telah diajukan dalam proses penambahan plafon kredit dan tidak sesuai dengan ketentuan buku Pedoman Perkreditan Kredit Menengah dan Korporasi, berdasarkan SK Nomor 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Februari 2005 yang kemudian dilakukan perubahan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi Nomor SK Dir. Nomor 047/001/DIR/KRD tanggal 30 Januari 2009.<br /> <br /> Selain itu, hasil audit BPK dan BPKP Perwakilan Jawa Timur, menemukan adanya dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp 155.036.704.864.<br /> <br /> Selanjutnya, penyidik Mabes Polri menetapkan 4 tersangka dari pihak Bank Jatim, diantaranya Wonggo Prayitno, mantan pimpinan Divisi Kredit Bank Jatim,;  Arya Lelana, mantan Pimpinan Sub Divisi Kredit Bank Jatim),; Harry Soenarno, Relation Manager (RM) Bank Jatim dan Iddo Laksono Hartanto (Kepala Sub Divisi Kredit Menengah dan Koperasi Bank Jatim).<br /> <br /> Ke- 4 tersangka ini dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.  (Redaksi)

Tipikor Empat Tersangka Korupsi Bank Jatim Diadili Hari Ini

Inzet Panmud Pengadilan Tipikor Achmad. Nur berita korupsi .co – Kasus Korupsi Bank Jatim sebesar Rp 306 M, yang merigikan keuangan neg...

»

Sidang Korupsi PT PWU Jilid II Terungkap, Panitia Lelang Tidak Melaksanakan Tugasnya

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWda0UMrdEKUpM-jJitmE0zIz_QacxAWih4aXYF4n_Q0hjp5OC7-334KY4buMauh3aLPu6Fln3VVpLGe-M93ot7-b3XB5YAL1MiTa_sd3vIamkqaS_rNVXYrJ6kBFBujrbFyJAikVehJE/s1600/IMG20171124153138.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="903" data-original-width="1600" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWda0UMrdEKUpM-jJitmE0zIz_QacxAWih4aXYF4n_Q0hjp5OC7-334KY4buMauh3aLPu6Fln3VVpLGe-M93ot7-b3XB5YAL1MiTa_sd3vIamkqaS_rNVXYrJ6kBFBujrbFyJAikVehJE/s640/IMG20171124153138.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr align="left"><td class="tr-caption" style="text-align: center;">                                                     Saksi adalah sebagai panitia lelang pelepasan aset PT PWU<br /> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Jumat, 24 Nopember 2017, sidang perkara Korupsi penjualan asset daerah yang dikelola PT  PWU Jatim jilid II dengan terdakwa Oepoyo Sarjono (Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri), kembali digelar untuk yang pertama setelah Majelis Hakim yang diketuai H.R Unggul Warso Mukti menolak Eksepesi (keberatan) terdakwa melalui Penasehat Hukum (PH)-nya atas surat dakwaan JPU pada minggu lalu (17 Nopember 2017).</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Kali ini, JPU Harwidi dkk dari Kejari Surabaya menghadirkan 4 orang saksi dari PT PWU selaku panitia lelang pelepasan asset. Ke- 4 saksi itu adalah M Sulkhan, staf PT PWU; Budi Raharjo, mantan staf keuangan PT PWU dan Emilia Aziz, mantan staf personalia PT PWU yang menjadi Sekretaris Panitia lelang, Johanes Dasikan dan Suhadi.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Dihapan Majelis Hakim, para saksi ini dengan jujur mengakui, bahwa saksi sebagai panitia lelang tidak melaksanakan tugasnya. menurut para saksi, karena mereka tidak dilibatkan oleh Ketua pelepasan aseet yakni Wishnu Wardhana, namun saksi juga mengakui, menerima honor dan menandatangani dokumen. Saksi juga mengakui, kalau penjualan asset PT PWU di Kediri dan Tulungagung</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> “Sebagai anggota panitia pelepasan asset atas SK Dirut PT PWU (Dahlan Iskan). Ketua, Wishnu Wardhana, Sekretaris Emilia, anggota Budi, Raharjo dan Sulkan. Tidak dilibatkan, hanya diminta untuk tandatangan,” kata para saksi kepada Majelis Hakim. Keterngan saksi dalam persidangan jilid II ini, sama dengan keterangannya di jilid I, yakni pada tanggal 17 Januari 2017 lalu. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Usai persidangan, JPU Harwidi mengatakan, bahwa keterangan saksi sebagai panitia lelang, sama dengan keterangannya pada sidang sebelumnya dengan terdakwa Wishnu Wardana. Namun saat ditanya lebih lanjut terkait tanggung jawab hukum sebagai panitia yang menerima honor dan menandatangani dokumen namun tidak melaksanakan tugasnya. JPU Harwidi menjelaskan, uang yang diterima saksi cukup dikembalikan saja. Jawaban yang sangat berpihak kepada saksi, bukan penegakan hukum yang merata.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> “Keterangan saksi ini sebagai panitia lelang sama dengan keterangan pada sidang sebelumnya. ini kan lanjutan aja. benar mereka menerima honor, tapi cukup dikembalikan aja kan,” kata JPU enteng.</div> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcelZRG4R92eWMOOiwJzF-fHlWCwqHHXsEQxA_9kpNV_TrxZ6u4gAZCdJQlhyZMHbz9JjI-sF3yNqWYDkWwV6Bfh526q0EVTXKHqTZMpK_YBlJVay7OzAVtQqoHDkY0lEFLk19jfvjC7I/s1600/Sidang+tanggal+17+Januari+2017.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgcelZRG4R92eWMOOiwJzF-fHlWCwqHHXsEQxA_9kpNV_TrxZ6u4gAZCdJQlhyZMHbz9JjI-sF3yNqWYDkWwV6Bfh526q0EVTXKHqTZMpK_YBlJVay7OzAVtQqoHDkY0lEFLk19jfvjC7I/s640/Sidang+tanggal+17+Januari+2017.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: left;"> <b><span style="font-size: large;">Fakta Persidangan Jilid I</span></b></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;">Selasa 17 Januari 2017</span>, Lima orang saksi selaku panitia lelang pelepasan asset dihadirkan JPU, diantaranya, M Sulkhan, staf PT PWU; Budi Raharjo, mantan staf keuangan PT PWU dan Emilia Aziz, mantan staf personalia PT PWU yang menjadi Sekretaris Panitia lelang, Johanes Dasikan dan Suhadi.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Dalam fakta persidangan saat itu terungkap. Ternyata sudah ada pembayaran sebelum penjualan asset di Tulungangung. Pembayaran pada tanggal 3 Juni 2003, sementara pembukaan dokumen lelang baru pada tanggal 18 Juni 2003. Empat perusahaan sebagai peserta lelang, salah satu diantanya adalah PT Sempulur sekaligus sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp 8 milliar. Untuk operasional panitia lelang sebesar Rp 510 juta. Setiap panitia memperoleh honor antara 1 hingga 1,5 juta rupiah, kecuali Emilia Aziz, selaku Sekretaris Panitia lelang memperoleh honor sebesar Rp 5 juta.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Emilia Aziz menjelaskan kepada Majelis saat itu, bahwa dirinya menerima dokumen dari terdakwa Wisnu. Sementara menurut terdakwa Wisnu Wardhana, saat ditemui media ini dari balik jeruji besi ruang tahanan Pengadilan Tipikor menjelaskan, tidak pernah memberikan dokumen apapun kepada Emilia. “Nanti pada saatnya, saya akan minta di kroscek dipersidangan. Ke Notaris saya juga tidak tahu, pembayarannya pun sya tidak tahu,” kata Wisnu dari balik jeruji besi.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;">Pada Jumat, 20 Januari 2017</span><b>,</b> JPU menghadirikan 6 orang saksi ke Persidangan namun yang hadir hanya 4 saksi, diataranya Suhardi, mantan Direktur Keuangan PT PWU; Sustri Handayani, Kasir PT PWU; Supratiwi; dan Sugeng Hinarjo (sidang terpisah), bagian administrasi keuangan PT Kuda Laut Emas. Sementara saksi Ir. Sofian Lesmanto termasuk Dr. Sam Santoso, tak tampak di gedung pengadil orang-orang yang diduga merugikan keuangan negara alias Koruptor.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Dari keterangan saksi ini hampir sama dengan keterangan sebelumnya, yakni adanya pembayaran sebelum penjualan. Dihadapan Majelis Hakim terungkap, bahwa Direktur Keuangan telah menerima pembayaran berupa BG sebesar Rp 8 milliar pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, RUPS tentang persetujuan pelepasan asset baru pada tanggal 3 Sepetember 2003.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Saat JPU maupun Majelis Hakim melontarkan pertanyaan kepada Suhardi, yang sudah 10 tahun menjabat sebagai Direktur Keuangan ini, “penyakit” lupa tak luput dari ingatannya, karena memang belum ada ahli kesehatan yang menemukannya. Sehingga saksi pun tak bisa menjelaskan Perda No 5 tahun 1999 tentang penggabungan Lima perusahaan Daerah, pasal 14 yang berbunyi; penjualan asset dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> pada persidangan saat itu ada terungkap, pada saat anggota Majelis Hakim Dr. Andriano, menanyakkan saksi Suhardi, terkait pembayaran senilai 8 milliar rupiah berupa BG, namun dalam dokumen tercantum sebesar Rp 8,250 M. sehingga ada selisih senilai 250 juta. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Inilah yang dipertanyakkan anggota Majelis Hakim kepada saksi. “ Bagaimana pertanggungjawabannya dan bagaimana hasil audit yang dilakukan oleh angkutan publik. Kalau ini yang audit BPK, inilah temuan,” tanya Hakim Dr. Andriano. “Bagaimana, apakah angkutan publiknya dijadikan saksi ?,” Tanya Hakim angota ini pada JPU saat itu.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Tidak hanya itu. JPU juga menanyakkan terkait pengeluarana dana dari PT PWU sebesar 8 juta rupiah untuk pembayaran pajak PBB, pada hal pajak PBB dibayar oleh pembeli. Suhardi hanya menjelaskan seputar adanya hasil RUPS.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> “Ini kan sudah PT jadi UU PT. Kalau sudah ada persetujuan RUPS, sudah sah. unsur kehati-hatian kita sudah minta persetujuan DPRD, tapi nggak berani, lalu melempar ke Gubernur. Kalau asset itu membebani supaya dijual. DPRD dan Gubernur tidak masuk ke PT. Proses kita lakukan kalau ada RUPS bukan dari Gubernur,” kata Suhardi kepada Majelis.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Anehnya, mantan anak buah terdakwa Dahlan Iskan ini semasa di PT PWU, tidak tau SOP penjualan kecuali hanya mendengar. Jawaban lupa sering terucap dari saksi Suhadi. Yang lebih anehnya lagi, saat Ketua Majelis Hakim menanyakkan tentang pengertian disetuji terkait hasil RUPS sesudah ada pembayaran.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> “Apa pengertian saksi tentang disetuji. Apakah disetuji setelah di jual atau disetujui sebelum penjualan ?,” Tanya Ketua Majelis. “Kalau dijual baru disetujui, itu salah,” kata saksi Suhardi tegas.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><b>Selasa, 24 Januari 2017,</b></span> JPU kembali menghadirkan 4 (Empat) orang saksi diantaranya, M. Mahfud, Kepala Biro Hukum; Emi Risnawati, Kasubbag Penghapusan Aset Biro Perlengkapan; Samsudin selaku Kasubag BUMD Biro Perekonomian  (Ketiganya dari Pemrov. Jatim) dan Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Ketiga saksi dari Pemrov ini adalah sebagai Tim Restrukturisasi asset sesuai SK yang dibuat oleh PT PWU. Namun dihadapan Majelis Hakim, Ketiga saksi tidak pernah menerima SK yang dimaksud. Ketiga saksi selaku pejabat Pemrov. Jatim ini lebih “diserang penyakit” lupa pula. Apakah lupa benaran atau memang pura-pura lupa karena ada “tekanan” ?</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Yang anehnya, M. Mahfud, selaku Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, tidak mengetahui luas asset yang dijual oleh PT PWU. M. Mahfud lebih banyak menjawab tidak tahu. Namun Ia (Mahfud) menjelaskan, bahwa PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 1999.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> “PT PWU adalah penggabungan dari Lima perusahaan daerah berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1999,” kata Mahfud. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Sementara Yantiningsih, selaku Appraisal dari PT Satya Tama Graha selaku Kapala Cabang menjelaskan dihadapan Majelis Hakim, bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh PT Satya Tama Graha untuk kepentingan Managemen. Dan apa bila dipergunakan oleh pihak lain, harus mendapat persetujuan perusahaan yang dipimpinnya.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> “Itu hanya untuk Managemen PT PWU,” kata saksi kepada Majelis.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <b><span style="font-size: large;">Sementara...........</span></b></div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Dalam BAP Sam Santoso, yang dibacakan JPU dalam persidangan saat itu menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan A. Yani Surabaya, kantor Jawa Pos untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Graha Pena, menyampaikan penawarannya untuk asset di Kediri senilai Rp 17 milliar, dan Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran asset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli asset telah dilakukan jauh sebelum proses lelang atau penawaran dibuka.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan, JPU juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit.</div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari DPRD Jatim yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA-nya, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> Kasus ini pun masih menggelitik. Apakah penyidik Kejati Jatim hanya menyeret 4 tersangka/terdakwa (Wishnu Wardana, Dahlan Iskan, Oepojo Sarjono dan Sam Santoso) dalam pelepasan asset milik Pemprov Jatim ini ? Lalu bagaimana dengan panitia lelang yang menerima honor dan menandatangani dokumen namun tidak melaksanakan tugasnya ? Apakah panitia lepas tanggung jawab hukum karena kasus ini sudag diadili ? </div> <div style="text-align: left;"> <br /></div> <div style="text-align: left;"> <i>Sementara, beberapa tersangka yang sudah mengembalikan kerugian negara tetap diadili, dengan alasan para penegak hukum, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus sangsi pidananya. namun bisa jadi hanya berlaku untuk sebahagian orang dilihat dari situasi dan kondisi alias SIKON.</i>  (Redaksi) </div> </td></tr> </tbody></table>

Tipikor Sidang Korupsi PT PWU Jilid II Terungkap, Panitia Lelang Tidak Melaksanakan Tugasnya

                                                     Saksi adalah sebagai panitia lelang pelepasan aset PT PWU berita korupsi .co – Juma...

»

8 Terdakwa Korupsi Pronona di Vonis 1 Thn

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2qpX6wKJ8KsNs-VFXE_I_0sHYT0m_BhEDQooMZwxQWdkQs5xhX4vgm6k9vaxf2D1OiTKmmnyiT6fF0i7bCP0p1sbM_1lWvtt2cPoh-zGq1Gk6G2G0pY8RzpzXXZrByTQOW-qnTyjelDc/s1600/Korupsi+Prona+Deas+Ploso+Sidoarjo.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="609" data-original-width="1080" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2qpX6wKJ8KsNs-VFXE_I_0sHYT0m_BhEDQooMZwxQWdkQs5xhX4vgm6k9vaxf2D1OiTKmmnyiT6fF0i7bCP0p1sbM_1lWvtt2cPoh-zGq1Gk6G2G0pY8RzpzXXZrByTQOW-qnTyjelDc/s640/Korupsi+Prona+Deas+Ploso+Sidoarjo.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">8 terdakwa dengan serius mendengarkan Majleis Hakim membacakan surat putusan/Foto : BK</td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Masyarakat ibarat “Sapi perahan” dari suatu program pemerintah yang dapat menambah “tumpukan uang” bagi sebahagian pejabat yang akhirnya terseret dalam kasus Korupsi.<br /> <br /> Seperti kasus Korupsi Prona dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sertifikat gratis bagi masyarakat di Desa Ploso, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur pada tahun 2017, yang menyeret seluruh perangkat Desa mulai dari Kepala Desa termasuk panitia Prona.<br /> <br /> Dalam pelaksanaan program Prona di Desa Ploso, pemerintah pusat melalui BPN Kabupaten Sidoarjo, mengeluarkan anggaran untuk memberikan sertifikat gratis bagi masyarakat Desa Ploso yang berjumlah sekitar 800 Kepala Keluarga (KK) selaku pemohon.<br /> <br /> Memang proses sertifikat tidak seluruhnya grais, sebab ada beberapa aitem yang ditanggung oleh pemohon, diantara Materai, pembelian Patok batas tanah dan biaya foto kopy dokumen termasuk biaya pemisahan satu pidang tanah yang dimiliki oleh 2 orang.<br /> <br /> Ternyata, para pejabat di Desa Ploso memanfaatkan pelaksanaan program Prona untuk menambah “pundi-pundi” pribadinya dari 800 KK dengan cara menarik biaya sebesar Rp 500 ribu per KK. Penarikan biaya oleh pejabat Desa dan panitia Prona tak ada aturan yang menaturnya, sehingga bertentangan peraturan perundang-undangan dan sumpah jabatan, terutama melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. <br /> <br /> Pada hal, sebagai pejabat pemerintah, mereka sudah digaji dari APBD dan juga ada biaya bagi panitia dalam pelaksanaan Prona, yang sudah tentu anggaran tersebut berasal dari masyarakat pula. Sebab APBD/APBN juga berasal dari masyarakat. <br /> <br /> Akibat dari “ulah nakal” para pejabat Desa Ploso ini, masyarakat pun menajdi korban, karena pelayanan di kantor Desa hampir lumpuh karena seluruh pejabatnya ditetapkan menjadi tersangka oleh Polresta Sidoarjo dengan barang bukti berupa uang hasil penarikan dari masyarakat sebesar Rp 500 juta lebih, sehingga tidak ditahan oleh penyidik. Kemudian para terdakwa ini “diseret” oleh Jaksa Penuntut Umum (PJU) dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya untuk di adili dihadapan Majelis Hakim. <br /> <br /> Ke- 8 pejabat Desa Ploso yang menjadi terdakwa dalam kasus Korupsi Prona ini, diantaranya Saiful Efendi selaku Kepala Desa Ploso, Kecamatan Krembung,; Abdul Rofiq Sekdes Ploso, dan 6 perangkat Desa yang menjadi panitia adalah Moch Ali Imron, Basuki, Muhammad Fuadz Rosyadi, Mochammad Ja’far, Samsul, sera Siti Rosyidah.<br /> <br /> Pada persidangan sebelumnya, JPU Wahid, Wahyu dan Wido dari Kejari Sidoarjo menjerat para terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.<br /> <br /> Pada Jumat, 24 Nopember 2017, Majelis Hakim yang diketuai Hakim I Wayan Soesiawan dan dibantu  2 Hakim Ad Hock sebagai anggota Majelis yakni, Hakim Moch. Mahin dan Sudariwanto menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap 8 terdakwa masing-masing 1 tahun.<br /> <br /> Dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam pelaksanaan Prona bagi 800 masyarakat di Desa Ploso tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah. Sehingga terdakwa (Saiful Efendi, Abdul Rofiq, Moch Ali Imron, Basuki, Muhammad Fuadz Rosyadi, Mochammad Ja’far, Samsul dan Siti Rosyidah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.<br /> <br /> “Mengadili; menghukum terdakwa (Saiful Efendi, Abdul Rofiq, Moch Ali Imron, Basuki, Muhammad Fuadz Rosyadi, Mochammad Ja’far, Samsul dan Siti Rosyidah) dengan pidana penjara selama Satu tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan negara,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim ini, para terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya maupun JPU Wahyu mengatakan pikir-pikir<br /> <br /> Usai persidangan, JPU Wahyu menngatakan, masih pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman 1 tahun pidana penjara terhadap pera terdakwa. Wahyu menambahkan, memang para terdakwa ini telah mengembalikan uang yang ditarik dari masyarakat ke masyarakat itu sendiri.<br /> <br /> “Kita masih pikir-pikir dari putusan itu. Terdakwa telah mengembalikan uang yang ditarik dari masyarakat ke masyarakat itu sendiri. mereka menarik biaya sebesar Rp 500 ribu per pemohon. Kalau jumlah pemohon sekitar 800 Kepala Keluarga. Dari sejumlah uang yang ditarik dari masyarakat, 800 juta sudah dipergunakan untuk keperluan Prona,” ujar JPU Wahyu.  (Redaksi)

Tipikor 8 Terdakwa Korupsi Pronona di Vonis 1 Thn

8 terdakwa dengan serius mendengarkan Majleis Hakim membacakan surat putusan/Foto : BK berita korupsi .co – Masyarakat ibarat “Sapi per...

»

Sidang Suap OTT Kajari Pamekasan, Terdakwa Ternyata Pandai Berbohong

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7FhHzr3t6Umr_zey4cnw4mDCsjnuNjmROSJAzfBaTSbRLXPfJgBya4XayhLpTnZ1K-mMvE6L4tOjyEw7nAPfMOIr4vVsUcWX7tl0gvvIQu6K0frjm1mV51wPPxQMxMHq3EzTayjH1Xbw/s1600/IMG20171124135408.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7FhHzr3t6Umr_zey4cnw4mDCsjnuNjmROSJAzfBaTSbRLXPfJgBya4XayhLpTnZ1K-mMvE6L4tOjyEw7nAPfMOIr4vVsUcWX7tl0gvvIQu6K0frjm1mV51wPPxQMxMHq3EzTayjH1Xbw/s640/IMG20171124135408.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Agus Mulyadi/Foto : BK</td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> “Tak ada maling yang mengaku”. Ungkapan ini yang barangkali tepat bagi terdakwa Agus Mulyadi sipenyuap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indra Prasetya, yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, pada Rabu, 2 Agustus 2017 lalu.</div> <br /> Saat itu (2 Agustus 2017), KPK menangkap Rudi Indra Prasetya selaku Kajarai Pamekasan dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 250 juta bersama Sutjipto Utomo Kepala Inspektorat Kab. Pamekasan serta Noer Salahuddin alias Margono Kabag Administrasi Inspoktorat. Kemudian Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Agus Mulyadi selaku Kepala Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.<br /> <br /> Uang sebanyak Rp 250 juta itu, adalah pemberian Agus Mulyadi ke Rudi Indra Prasetya, melaui transfer ke rekening Noer Salahuddin dan kemudian diserahkan ke Sutjipto Utomo, selanjutnya keduanya menyerahkan duit tersebut ke Rudi, pada 2 Agustus 2017.<br /> <br />  Pemberian duit oleh Agus ke Rudi, atas permintaan Rudi ke Sutjipto Utomo, untuk penghentian penanganan kasus dugaan Korupsi penyalahgunaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN sebesar Rp 645.155.378 dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD senilai Rp 499.332.000 atau sejumlah Rp1.144.487.378 pada tahun 2016 lalu, di Desa Dasok Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, yang sedang ditangani oleh Kejari Pamekasan tahun 2017.<br /> <br /> Sebelumnya, Kajari Pamekasan bertemu dengan Bupati Pamekasan. Dalam pertemuan itu, Rudi menyampaikan ke Achmad Syafii, kalau pihak Kejari sedang menangani kasus dugaan penyalahgunaan DD dan ADD di Desa Dasok Kecamatan Pademawu. Dari pembicaraan kedua penguasa di Kabupaten Pameksan itu, Bupati minta agar dihentikan, dan Kepala Inspektorat akan menyelesaikannya.<br /> <br /> “Konyolnya”, Aparat Penegak Hukum  (APH) dan Kepala Daerah, yang sehaurusnya berdiri paling depan untuk menegakkan hukum Khususnya dalam pemberantasan Korupsi, malah seakan “mengejek” dengan terperangkapnya masuk kedalam lingkaran hitam kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) demi “meraup uang” yang tidak sepantasnya. Dan tidak demikian, ketika para pejabat didatangai atau menghadapi jurnalis yang diangap “mengancam” kinerjanya, atau membuat berita yang dianggap Hoax, maka tak ada ampun, hukumpun harus ditegakkan paling depan.<br /> <br /> Tak heran memang, bila ada kasus dugaan Korupsi atau kasus hukum yang melibatkan Kepala Daerah atau koleganya, apalagi dekat dengan penguasa, maka APH (Aparat Penegak Hukum) tak “punya keberanian dan kemampuan” untuk memprosesnya sekalipun itu ada dalam putusan Majelis Hakim, seperti kasus Korupsi Pariwisata Kota Batu, kasus pelepasan Aset daerah Kab. Blitar. Andai saja Wali Kota Madiun (sudah di vonis 6 tahun), Wali Kota Batu dan Bupati Nganjuk tidak ditangani KPK, Kepala Daerah itu akan tetap “melenggak lenggok” menjalankan aktifitasnya.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzciYhMQOHFPBiPqjJVmwRNn4GfIxS6sfIvCaAUTTwmaGvrVzv1Oja3jtVLVMsclD3G3x0L0Nu-PXaJH9Nl9OPzzXjcbhYbnwVK7hZH82hkobrkBqgJUbRQC7GY1wDAtUQC8vpHoxrnuw/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzciYhMQOHFPBiPqjJVmwRNn4GfIxS6sfIvCaAUTTwmaGvrVzv1Oja3jtVLVMsclD3G3x0L0Nu-PXaJH9Nl9OPzzXjcbhYbnwVK7hZH82hkobrkBqgJUbRQC7GY1wDAtUQC8vpHoxrnuw/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> Jumat, 24 Nopember 2017, untuk yang kedua kalinya, Sutjipto Utomo, Agus Mulyadi, Noer Salahuddin dan Achmad Syafii duduk bersama di 1 kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Surabaya, bukan untuk membahas anggaran APBD atau mendengarkan surat dakwaan dari JPU KPK, melainkan unuk saksi diantara mereka, sekaligus mendengarkan keterangan sebagai terdakwa.</div> <br /> Nah, dalam persidangan kali inilah kebohongan demi kebohongan terucap dari terdakwa Agus Mulyadi, saat JPU KPK menanyakkan terkait dirinya sebagai tim sukses Achmad Syafii pada saat Pilkada beberapa tahun lalu. Kepala Desa yang bayak mengenal Pejabat di Kabupaten Pamekasan ini, berkali-kali membantah kalau dirinya bukan tim sukses, walau dirinya sudah sukses menjadi orang nomor 1 di Desa Dasok.<br /> <br /> Lucunya, saat JPU KPK memperlihatkan beberapa foto dirinya dengan mengenakan baju kebesaran salah satu Partai Politik pengusung Achmad Syafii, dalam suatu kegiatan, foto saat dirinya yang dikatakan sakit dan foto-foto saat bersantai ditempat rekreasi serta transkrip pembicaraannya dengan Achmad Syafii, Kades sipenyuap Kajari ini masih berusaha mengelak. Sehingga JPU KPK dan pengunjung sidang, serta tak ketinggalan Majelis Hakim pun tak dapat menahan tertawa mendengarnya.<br /> <br /> Kebohongan Agus Mulyadi tidak hanya disitu, tetapi termasuk uang yang diberikannya ke terdakwa Rudi Indra Prasetya. Terdakwa Agus Mulyadi mengatakan, tidak tau uang yang diberikannya ke Rudi untuk apa. Dari jawaban-jawaban Agus Mulyadi, JPU KPK Tri, pun sempat menaikkan nada suaranya saat menanyakkan Agsu Mulyadi terkait DD dan ADD di Desa yang dipimpinya.<br /> <br /> “Saudara bilan tidak tau. Anda merasa salah nggak dalam penggunaan Dana Desa, sehongga memberikan uang itu. Dari tadi anda jawabnya siap, siap apa. kalau ia, ia kalau tidak, tidak ?,” tanya Tri dengan sedikit nada tinggi.<br /> <br /> Ternyata nyali Agus Mulyadi pun keder juga. terdakwa pun langsung menjawab salah. “Ia, salah. Saya salah dan saya sangat menyesal,” kata Agus Mulyadi.<br /> <br /> Sementara Achmad Syafii, sepertinya juga ikut berbohong saat gilirannya mendapat pertanyaan dari JPU KPK. pada sidang sebelumnya, saat Rudi Indra Prasetya menjadi saksi untu dirinya terungkap, bahwa yang meminta untuk dihentikan terkait penangan kasus DD dan ADD di Desa Dasok adalah Bupati. <br /> <br /> Namun kali ini, keterangan Rudi Indra Prasetya dibantah oleh Achmad Syafii. Achmad Syafii mengatakan, kalau Rudi hanya meyampaikan kepada dirinya, sedang ada temuan di Desa Dasok terkait penggunaan DD dan ADD, serta mengatakan akan membantu. namun Bupati ini tak menanggapi karena sedang sibuk. Pada hal, dalam surat dakwaan JPU KPK terdapat, bahwa yang meminta untuk dihentikan adalah Achmad Syafii.<br /> <br /> “Kajari dating dan menyampaikan kalau ada temuan. lalu mengatakan akan membantu. Tapi saya tidak menanggapinya karena sedang sibuk,” kata Achmad Syafii.<br /> <br /> Berbeda dengan Sutjipto Utomo dan Noer Salahuddin, yang dengan jujur dan terus terang menjelaskan kepada Majelis Hakim, bahwa uang sebesar Rp 250 juta itu, adalah untuk menghentikan kasus yang sedang ditangani Kejari Pamekasan. Kepala Inspektorat Kab. Pamekasan ini juga mengakui, uang sebesar Rp 250 juta adalah atas permintaan Kajari.<br /> <br /> “Ia untuk menghentikan kasus. Yang minta Kajari ke saya, Dua ratus Lima puluh juta,” kata Sutjipto Utomo<br /> <br /> “Uang itu dari Agus, ditransfer. Saya memasukkan uang itu ke jok sepeda motor, terus saya ke rumah dinas Kajari. Kajari sedang duduk diteras. lalu saya kembali mau mengabil uang, tiba-tiba ditangkap,” ungkap Noer Salahuddin alias Margono.  (Redaksi)

News Tipikor Sidang Suap OTT Kajari Pamekasan, Terdakwa Ternyata Pandai Berbohong

Terdakwa Agus Mulyadi/Foto : BK berita korupsi .co – “Tak ada maling yang mengaku”. Ungkapan ini yang barangkali tepat bagi terdakwa A...

»

Terpidana Sipenyuap Jaksa 1,5 M, Dituntut Lagi 4 Tahun Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>-  Oknum Staf Intel Kejati Jatim Siperantara Suap “Aman”<br />-  Menyuap Jaksa Rp 1,5 M, Dituntut 2 Tahun Penjara, </b></span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>   Menyuap Pegawai BPN Rp 175 juta, Dituntut 4 Tahun </b></span></span></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: left;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwYz04vuRjyeBFOUrYO7-b38KICIuv2X6fyeWrDqHkSy0fF_C0eYBt9PEowMyQ5l3lYf2gpoSB7e3tRqIp6pm5_EFFsVPPmQh66QigQnwHXDzMRc3rJwMTcNnUIkEyp6FbHaZOj-jjMDc/s1600/Abdul+Manaf.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1362" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjwYz04vuRjyeBFOUrYO7-b38KICIuv2X6fyeWrDqHkSy0fF_C0eYBt9PEowMyQ5l3lYf2gpoSB7e3tRqIp6pm5_EFFsVPPmQh66QigQnwHXDzMRc3rJwMTcNnUIkEyp6FbHaZOj-jjMDc/s640/Abdul+Manaf.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> “Sama tapi tak serupa”. Ungkapan inilah yang barangkali tepat dalam kasus perakara Korupsi yang menjerat terpidana 3 tahun penjara untuk yang Kedua kalinya, yakni Abdul Manaf.<br /> <br /> Kasus yang pertama menjerat Abdul Manaf, bermula pada saat Operasi Tangan Tangan (OTT) Tim Saber Pungli Kejati Jatim terhadap Ahmad Fauzi (sudah divonis 4 tahun penjara dari tuntutan 2 tahun) salah seorang Jaksa penyidik Kejati Jatim dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 milliyar, pada Rabu, 23 Nopember 2016 lalu.<br /> <br /> Uang sebanyak itu adalah pemberian Abdul Manaf ke Ahmad Fauzi, agar tidak dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas Tanah Kas Desa (TKD), Desa Kalimook Kabupaten Sumenep di BPN Sumenep, dimana Ahmad Fauzi adalah salah satu Jaksa penyidik dari Kejati Jatim. Sebab penyidk penyidik memiliki bukti transfer uang sebesar Rp 100 juta dari Abdul Manaf ke rekening Wahyu Sudjoko selaku kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep.<br /> <br /> Dalam kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas Tanah Kas Desa (TKD), Desa Kalimook Kabupaten Sumenep, sebelumnya penyidik sudah menetapkan Wahyu Sudjoko, kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep dan Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, Murhaimin menjadi tersangka. <br /> <br /> Murhaimin dianggap berperan membantu Wahyu Sudjoko dalam proses pengalihan hak atas TKD tersebut, dengan cara meminjam KTP  milik warga sebanayak 14 Kepala Keluarga (KK) selaku pemegang hak atas tanah tersebut, dengan alasan akan mendapatkan bantuan berupa mesin traktor. Namun ternyata dipakai untuk mengurus  Sertifikat Hak Milik (SHM) ke BPN.<br /> <br /> Pada saat pengajuan proses SHM di BPN, Murhaimin menawarkan tanah tersebut ke Abdul Manaf dan Hans, pengusaha asal Surabaya. Biaya pengurusan ditanggung Abdul Manaf dengan diperhitungkan ke harga jual tanah tersebut. Kemudian, Abdul Manaf pun menyerahkan uang sebesar Rp 75 juta, dan setelah proses SHM selesai, Abdul Manaf kemudian mentrasfer uang sejumlah Rp 100 juta ke rekening Wahyu Sudjoko.<br /> <br /> Karena takut dijadikan tersangka, Abdul Manaf kemudian meminta bantuan kepada Abdullah, salah satu staf di bidang Intelijen Kejati Jatim sebagai perantara ke Ahmad Fauzi.<br /> <br /> Abdul Manaf menyatakan kepada Abdullah, siap memberikan uang Rp 750 juta. Tapi  yang diminta Jakasa Nakal itu justru senilai 2 milliar, yang disampaikannya melalui Abdullah. Namun Abdul Manaf hanya mampu memenuhi senilai Rp 1,5 miliyar. Lalu uang itu pun diantarkan Ambul Manaf ke Kejati Jatim dengan menaruhnya di mobil si Ahmad Fauzi, sebelum Ahmad Faiuzi berangkat ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk bersidang menghadapi gugatan Praperadilan yang diajukan Dahlan Iskan dalam kasus Korupsi PT Panca Wira Usaha, pada Rabu 23 Nopember 2016.<br /> <br /> Dalam kasus OTT tersebut, sipenyuap (Abdul Manaf) dan yang menerima suap (Ahmad Fauzi) diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), menuntut ringan rekan seprofesinya bersama Abdul Manaf, dengan tuntutan pidana 2 tahun penjara. <br /> <br /> Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menghukum Ahmad Fauzi selaku aparat pengak hukum dengan pidana penjara selama 4 tahun, sementara Abdul Manaf selaku si penyuap, divonis 3 tahun penjara. Itulah kasus yang pertama menghantarkan Abdul Manaf ke penjara.<br /> <br /> Dalam kasus yang kasus yang kedua ini sama dengan kasus yang pertama tetapi berbeda. Karena yang pertama menyuap si Jaksa “nakal” lalu terjaring OTT. Untuk kasus yang kedua ini, terkait penyuapan terhadap pegawai BPN Sumenep yang  “nakal”, yakni si Wahyu Sudjoko, sebesar Rp 175 juta, tetapi bukan karena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Namun, kasus yang pertama bermula dari kasus yang kedua.<br /> <br /> Abdul Manaf diadili karena menyuap si Jaksa “nakal” dan pegawai BPN “nakal” dengan perkara yang dipisahkan. Sementara si Wahyu Sudjoko diadili bersama Murhaimin selaku Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, bukan karena menerima suap, melainkan karena kasus TKD, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelumnya.<br /> <br /> Kasus ini pun mengundang pertanyaan. Mengapa si Wahyu Sudjoko selaku PNS, penyelenggara negara, yang menerima hadiah alias uang suap sebesar Rp 175 juta dari Abdul Manaf tidak diadili ? lalu bagaimana pula dengan si Abdulla yang dikatakan Abdul Manaf sebagai perantara, dalam kasus suap sebesar Rp 1,5 milliyar ?<br /> <br /> Untuk kasus suap yang kedua, Abdul Manaf dituntut pidana penjara selama 4 tahun oleh JPU Sahroli, dari Kejati Jatim dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Judi Prasetya, sementara terdakwa kasus suap yang juga terpidana kasus suap itu didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Totok Pranoto dkk, pada Kamis, 23 Nopember 2017.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, JPU Sahroli menyatakan, bahwa terdakwa Abdul Manaf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak idana Korupsi sebagai mana diancam dan diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a jo pasal 18 UU RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, dengan tuntutan 4 tahun penjara.<br /> <br /> “Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan,” ucap JPU Sahroli.<br /> <br /> Atas tuntutan JPU, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap terdakwa maupun melalui PH-nya, untuk menyampaikan Pledoi (Pembelaan) pada persidangan berikutnya. <br /> <br /> Terkait 13 bidang tanah yang menjadi “biang kerok” dalam kasus ini, dimana 10 bidang tanah dibeli oleh Hans seorang pengusaha asal Surabaya dari Murhaimin yang hanya dijadikan saksi, menurut JPU Sahroli, dirinya tidak tahu. Menurutnya, Hans hanya dijadikan sebagai saksi. pada hal, tanah yang dibeli Abdul Manaf dan Hans dari Murhaimin dianggap tidak sesuai dengan prosedur.<br /> <br /> “Saya tidak tahu, Hans hanya sebagai saksi,” jawab JPU Sahroli, yang juga Jaksa dalam kasus Korupsi pembangunan gedung DPRD Madiun bersama Jaksa Adung. Dimana Jaksa Adung mendatangi rumah terdakwa, 3 hari sebelum putusan. Yang kabarnya, “menerima sesuatu” dari terdakwa pada saat penyidikan. (Redaksi)

Tipikor Terpidana Sipenyuap Jaksa 1,5 M, Dituntut Lagi 4 Tahun Penjara

-  Oknum Staf Intel Kejati Jatim Siperantara Suap “Aman” -  Menyuap Jaksa Rp 1,5 M, Dituntut 2 Tahun Penjara,     Menyuap Pegawai BPN R...

»

Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : UU Nomor 2 Tahun 2017 Adalah Payung Hukum Terhadap Kontraktor

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXLiONEDaecWaf1q9HYIqId6Pjb-ssQq9Zn_RcgBuiNjRHMqTLnW9pAkD8euCv725Wum6_76gUip53cAuWZifWe459DW8E-kHvc6fS90loqClNsm9pzpnswLhSD0Lh2SqaIu0_-YlGrNg/s1600/2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXLiONEDaecWaf1q9HYIqId6Pjb-ssQq9Zn_RcgBuiNjRHMqTLnW9pAkD8euCv725Wum6_76gUip53cAuWZifWe459DW8E-kHvc6fS90loqClNsm9pzpnswLhSD0Lh2SqaIu0_-YlGrNg/s640/2.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b>Dari Kanan, Dr. Herry Sinurat., ST., MMT., SH., MH</b></td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Pemerintah kini telah memberikan jaminan payung hukum terhadap pelaku jasa konstruksi, untuk menjalankan usahanya di Indonesia dengan dikeluarkannya UU RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang sebelumnya dengan UU  Nomor 18 Tahun 1999.<br /> <br /> “Pemerintah telah memberikan payung hukum terhadap pelaku jasa konstruksi untuk menjalankan usahanya dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang ditandai  dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Ini lebih lengkap dari pada Undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 18 tahun 1999,” kata Herry Sinurat.<br /> <br />  Hal itu dikatakan Dosen pada Prodi Magister Manajemen Teknologi ITS Surabaya ini, yang juga Pemberi Keterangan Ahli LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah)  untuk Penanganan Permasalahan Hukum PBJP (Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) ini, dalam acara sosialisaSi UU Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, yang diselenggarakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh di Hotel Grand Nanggroe Banda Aceh, pada Selasa,  21 Nopember 2017.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim1axHq28AywDd9wSmLLALmrBbA0jgYhDz_LrFEZJPlA4QQ7fYF5Fu4SQdsbi9mq78X4F5o5cdzRFsRN46inRbbDs9eDbMFkeOeN7KSoVsDYBeSH1UFojQfPfquV2_mkKvcFh0n5ZF50I/s1600/3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEim1axHq28AywDd9wSmLLALmrBbA0jgYhDz_LrFEZJPlA4QQ7fYF5Fu4SQdsbi9mq78X4F5o5cdzRFsRN46inRbbDs9eDbMFkeOeN7KSoVsDYBeSH1UFojQfPfquV2_mkKvcFh0n5ZF50I/s640/3.jpg" width="640" /></a></div> Menurut Dr. Herry Sinurat, bahwa pelaksanaan kontrak pekerjaan konstruksi baik untuk  Kontrak Pemerintah  maupun  Kontrak Privat,  selama fase kontraktual yang berlangsung sejak dilaksanakannya Penandatanganan Kontrak sampai dengan Serah Terima Kedua / Final Hand Over : FHO , adalah  merupakan hubungan   keperdataan. Jadi tidak boleh dilakukan intervensi penegakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum, kecuali pada kondisi - kondisi yang mengakibatkan   terjadinya Kerugian benda dan Jiwa, Suap, Gratifikasi dan OTT.<br /> <br /> "Kalau dulu, bila ada kesalahan pada saat pengecoran atau ngelas pada proyek pembangunan gedung, ada yang dipidana. Tetapi dengan keluarnya Undang-undang Nomor 2 tahun 2017, yang lebih jelas mengatur tentang kesalahan kontraktor atau pihak swasta dalam menangani proyek infrastruktur  tidak bisa dipidanakan. Namun, kegagalan pekerjaan konstruksi, kesalahan perencanaan dan konstruksi yang rusak saat pembangunan, adalah merupakan hukum keperdataan,” ucap Putra kelahiran Pematang  Siantar, Sumatera Utara ini.<br /> <br /> Pria yang meraih penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia ( Leprid ) sebagai Peraih Diversifikasi Ilmu Teknik Sipil dan Hukum dengan Jenjang Pendidikan Sebidang  ini menambahkan, Undang-undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah lex specialias atau bersifat Khusus, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan kedudukan  antara pengguna dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang memuat tentang hak dan  kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang berkontrak.<br /> <br /> "Lex Specialis, tidak dikenal istilah kegagalan konstruksi, sebelum proyek selesai dan diserah terimakan dari penyedia jasa kepada pengguna jasa , tidak ada penegakan hukum, baik dari Kepolisian,  Kejaksaan dan pihak lainnya, seandainya proyek tersebut mengalami kerusakan. Kalau ini yang terjadi, dapat dikategorikan sebagai peristiwa wanprestasi baik terhadap biaya, mutu dan waktu. Solusinya adalah Penyedia Jasa harus melakukan  oleh perbaikan lagi, termasuk  apabila kerusakan tersebut terjadi  masa pemeliharaan," katanya dengan senyum yang disambut tepuk tangan para peserta.<br /> <br /> Dr. Herry Sinurat menjelaskan, bahwa UU Jasa Konstruksi ini tidak lagi berorientasi hanya kepada urusan bidang PUPR tetapi mencakup penyelenggaraan pekerjaan konstruksi di Indonesia secara utuh antara lain yang pertama ; Adanya pembagian peran berupa tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; 2, Menjamin terciptanya penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi yang adil, sehat dan terbuka melalui pola persaingan yang sehat; 3, Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui kemitraan dan sistem informasi, sebagai bagian dari pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi; 4, Lingkup pengaturan yang diperluas tidak hanya mengatur usaha jasa konstruksi melainkan mengatur rantai pasok sebagai pendukung jasa konstruksi dan usaha penyediaan bangunan; 5, Adanya aspek perlindungan hukum terhadap upaya yang menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi agar tidak mengganggu proses pembangunan. Perlindungan ini termasuk perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Pada UU  Jasa Konstruksi yang baru tidak terdapat klausul kegagalan pekerjaan konstruksi hanya ada klasul kegagalan bangunan. Hal ini sebagai perlindungan antara pengguna dan penyedia jasa saat melaksanakan pekerjaan konstruksi; <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxs4l9A3lUBII_gY4Q_JPCJkEOUUTQFOoiaQ0QqqLn70Cc_xbxZqwIbyD6AZKxNqyuYLPYib4NQ9u_O4zzB9aDcmX8FjHp3yY4l99EGDjFbj2eCaJ1sjhFD-02P5Q8NF2IWZ2F1P8bc6Y/s1600/1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="960" data-original-width="1280" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxs4l9A3lUBII_gY4Q_JPCJkEOUUTQFOoiaQ0QqqLn70Cc_xbxZqwIbyD6AZKxNqyuYLPYib4NQ9u_O4zzB9aDcmX8FjHp3yY4l99EGDjFbj2eCaJ1sjhFD-02P5Q8NF2IWZ2F1P8bc6Y/s640/1.jpg" width="640" /></a> <br /> 6, Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bekerja di bidang jasa konstruksi, termasuk pengaturan badan usaha asing  dan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, juga penetapan standar remunerasi minimal untuk tenaga kerja konstruksi; 7. Adanya jaring pengaman terhadap investasi yang akan masuk di bidang jasa konstruksi; dan 8, Mewujudkan jaminan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi yang sejalan dengan nilai-nilai keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4). 9, Penyelesaian sengketa jasa konstruksi lebih memprioritaskan jalur non litigasi melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase.<br /> <br /> “Kalaupun ada kegagalan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi,  berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2017, yang menentukan gagal tidaknya adalah Penilai Ahli yang ditetapkan oleh Menteri PUPR",  ujar Harry Sinurat, yang sering dihadirkan JPU menjadi Ahli di Pengadilan Tipikor Surabaya mengakhiri.  (Redaksi)

Pemerintahan Dr. Herry Sinurat, ST.MMT,SH,MH : UU Nomor 2 Tahun 2017 Adalah Payung Hukum Terhadap Kontraktor

Dari Kanan, Dr. Herry Sinurat., ST., MMT., SH., MH berita korupsi .co - Pemerintah kini telah memberikan jaminan payung hukum terhadap ...

»

Setelah “Papa” Ditahan, Bagaimana dengan Kursi Ketua DPR dan Ketum Golkar?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiae3crF_8GcC-lSsIZy3FdQfDdkQQAaaio6xwPCN-Skq8nGSpjnZ4ajsEnSEH6VEj2Iu4JePVeONPEwHS783kaqJZY2LV7DgUyIUk-5pSPsQwujmHvWwDJ-M_MVDh2vHhNy2INAFS3nFE/s1600/2.+ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1080" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiae3crF_8GcC-lSsIZy3FdQfDdkQQAaaio6xwPCN-Skq8nGSpjnZ4ajsEnSEH6VEj2Iu4JePVeONPEwHS783kaqJZY2LV7DgUyIUk-5pSPsQwujmHvWwDJ-M_MVDh2vHhNy2INAFS3nFE/s640/2.+ICW.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;"><span style="font-size: small;">Jakarta,</span> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi KTP Elektronik, Setya Novanto. Penahanan akan dilakukan setidaknya selama 20 hari kedepan dan dapat diperpanjang dalam rangka melakukan penyidikan. <br /> <br /> Mengacu pada KUHAP, penyidik KPK cukup beralasan (syarat subjektif dan syarat objektif) untuk melakukan penahanan. Hal ini dilakukan KPK terhadap seluruh tersangka kasus korupsi yang pernah ditangani sebelumnya. Penahanan ini juga merupakan langkah akselerasi penyidikan. Sebab, KPK tengah berkejaran waktu dengan gugatan praperadilan yang dilayangkan Setya Novanto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. <br /> <br /> Dalam fase yang singkat ini, sebaiknya penyidik KPK juga memburu asset-aset tidak wajar yang diduga dimiliki oleh Setya Novanto dengan menjerat Setya dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Langkah ini merupakan sebuah keniscaayaan yang harus dilakukan KPK, sebagaimana dilakukan KPK terhadap para tersangka kasus korupsi lainnya.<br /> <br /> Mengacu pada LHKPN yang pernah disetorkan pada KPK pada 2015 lalu, tercatat kekayaan Setya Novanto sebesar Rp 114 Milyar. Jumlah ini patut dicurigai kebenarannya mengingat banyaknya asset mewah yang diduga dimiliki Setya. Diantaranya adalah dugaan kepemilikan Jet Pribadi, seperti yang pernah disampaikan Ketua DPD Golkar Bali I Ketut Sudikerta saat melakukan upacara adat di Bali dan kepemilikan rumah di sejumlah tempat dengan harga yang fantastis. Oleh Karena itu, penting bagi KPK untuk menggunakan UU TPPU untuk melakukan pelacakan terhadap asal usul aset yang dimiliki Setya. Terlebih lagi fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam perkara Andi Narogong menunjukkan transaksi dilakukan berlapis-lapis (layering) untuk menyamarkan asal usul uang sebelum diterima oleh penerima manfaat sesungguhnya. <br /> <br /> Setelah ditahan<br /> <br /> Perkara korupsi yang menjerat Novanto menjadi rumit dalam konteks posisi yang bersangkutan bersamaan menjadi Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar. Dua posisi yang strategis dan saling mengunci dalam pengambilan keputusan. <br /> Dua jabatan tersebut sudah sepatutnya dilepas agar tidak menjadi beban kelembagaan. Tentu tidak sepatutnya DPR dipimpin oleh seorang tersangka kasus korupsi yang sudah ditahan oleh KPK sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Point ini yang harus menjadi pehatian bagi masyarakat. <br /> Mengacu kepada Pasal 87 ayat 1 UU MD3 menyebutkan bahwa :<br /> <br /> (1). Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) berhenti dari jabatannya karena:<br /> <br /> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan.<br /> Harus diakui, memang ada sejumlah tantangan aturan untuk secara mudah menggantikan Novanto dari kursi ketua DPR. Namun bukan berarti tidak ada celah aturan. ICW menilai setidaknya ada dua jalur cepat untuk menggantikan Novanto dari kursi pimpinan DPR. <br /> <br /> 1. Melalui jalur kepartaian<br /> Jalur kepartaian merupakan langkah yang mau tidak mau menjadi opsi utama. Sebab kursi jabatan menjadi ketua DPR juga terbentuk atas mandat partai. Sehingga Golkar tidak boleh hanya berfokus pada permasalahan internal partai mereka semata, sementara melupakan aspek jabatan publik yang justru memiliki dampak lebih luas kepada masyarakat.<br /> <br /> Golkar mempunyai alasan kuat untuk segera mengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Selain kasus hukum tindak pidana korupsi yang saat ini tengah membelit ketua umum partai tersebut, Setya Novanto selama ini dikenal tidak membawa perubahan signifikan pada citra Partai Golkar. Sebaliknya, Setya Novanto banyak membuat gaduh baik terkait hukum dan etik yang sedikit banyak berdampak pada citra Golkar. Selain itu, dalam waktu 18 bulan menjabat sebagai Ketua Umum (Mei 2016 hingga saat ini), tercatat sedikitnya 16 kader Partai Golkar di legislatif nasional/ daerah, eksekutif daerah, dan kader sayap partai menjadi tersangka kasus korupsi.<br /> <br /> Tabel 1.<br /> Kader Golkar Tersangka Korupsi (Mei 2016-November 2017)<br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHxwTeLStmxsWPTMQLzByvNlIFGU6SjR3Oow56ZntLwd5EbVzY52t_eJjuWq_1Vb85vxlI9IDGAS_vWK5_5Yf2i0vl6qNwAJrFCtcr2Jr3OG5t9ikOK31tXsPcR7F3yvdSTOzhI7-WllA/s1600/18301896_156947071505875_54001146152540806.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="270" data-original-width="339" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHxwTeLStmxsWPTMQLzByvNlIFGU6SjR3Oow56ZntLwd5EbVzY52t_eJjuWq_1Vb85vxlI9IDGAS_vWK5_5Yf2i0vl6qNwAJrFCtcr2Jr3OG5t9ikOK31tXsPcR7F3yvdSTOzhI7-WllA/s1600/18301896_156947071505875_54001146152540806.png" /></a></div> <br /> Hal yang harus dilakukan partai Golkar adalah sesegera mungkin mengusulkan penggantian Ketua DPR yang baru untuk menggantikan Setya Novanto. Jika cara ini ditempuh, maka prosesnya akan cederung lebih cepat. Atau bisa juga dilakukan dengan cara meminta Novanto mengundurkan diri.<br /> <br /> 2. Melalui Dorongan MKD<br /> Jika mengacu kepada aturan, tindakan Novanto diduga melanggar sejumlah aturan dianyaranya : <br /> <br /> a. Peraturan DPR Nomor 10 tahun 2015 tentang Kode Etik DPR pada bagian Integritas Pasal 3 point ke (5) disebutkan “Anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”<br /> b. Pasal 236 Ayat (3) UU MD3 “ Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme” <br /> <br /> Aturan ini bisa menjadi dasar bagi MKD untuk meminta kesediaan Novanto mengundurkan diri. Terlebih lagi yang bersangkutan tidak akan dapat melaksanakan tugasnya secara berturut turut. <br /> <br /> Harus dipahami, kepentingan Novanto mundur/diganti dari kursi Ketua DPR untuk kepetingan public yang lebih luas. Alangkah memalukannya jika Lembaga Tinggi Negara dipimpin oleh seorang tersangka kasus korupsi yang sedang berada dalam tahanan. Sementara lengser dari partai merupakan untuk kepentingan internal kader mereka. ***<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sumber  : ICW

Regional Tipikor Setelah “Papa” Ditahan, Bagaimana dengan Kursi Ketua DPR dan Ketum Golkar?

Jakarta, berita korupsi .co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi KTP ...

»