Koalisi Petani Anti Korupsi : "Setengah Hati Pemerintah Menjalankan Perhutanan Sosial"

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9-AviTXYrhnE-uT0vBVtrU-c6WiHsYwEBrJhh_fqnaScg4sSm2mbNb-13lGKksB9tewBn9oD1MvzJba-12N7XfxW43eN91aBA6uwvQkGlTyynruOdslrs5zONSkovC0Jk8bhF-eUCdSc/s1600/ICW..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9-AviTXYrhnE-uT0vBVtrU-c6WiHsYwEBrJhh_fqnaScg4sSm2mbNb-13lGKksB9tewBn9oD1MvzJba-12N7XfxW43eN91aBA6uwvQkGlTyynruOdslrs5zONSkovC0Jk8bhF-eUCdSc/s640/ICW..jpg" width="640" /></a></div> <br /> Jakarta, beritakorupsi.co - Hari ini, Kamis 26 Oktober 2017, Koalisi Petani Anti Korupsi Perhutanan Sosial se-Jawa, telah melenggarakan konferensi pers bertajuk "Setengah Hati Pemerintah Menjalankan Perhutanan Sosial" di kantor ICW,  Kalibata, Jakarta.<br /><br />Acara tersebut dihadiri oleh Mohammad Triyanto dari Jawa Timur, Carkaya dari Jawa Barat, Jundy Wasono Hadi dari Jawa Tengah, Siti Fikriyah dari Yayasan Kehutanan Indonesia dan Abdullah Dahlan (ICW) sebagai moderator.<br /><br />Dalam konfrensi tersebut, melahirkan beberapa poin diantaranya; Terkait dengan tata kelola kehutanan terutama di Pulau Jawa, pemerintah telah menerbitkan program perhutanan sosial. Dalam program ini, pemerintah mendorong semangat hutan lestari dan rakyat sejahtera. Konsep dasarnya adalah pemerintah melibatkan masyarakat dalam pelestarian hutan atau menghutankan kembali kawasan hutan yang rusak dengan pola kemitraan.<br /><br />Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Permen LHK No.39 tahun 2017. Dalam aturan ini negara memberikan akses lahan hutan yang rusak untuk mengelola dan menghutankan kembali dan mencarikan pembiayaanya. Sehingga rakyat bisa berdaya dan negara mendapatkan penerimaan devisa. <br /><br />Presiden Joko Widodo menegaskan kembali akan segera mengalokasikan 12,7 juta hektar lahan perhutanan sosial bagi kelompok-kelompok masyarakat marginal, program ini merupakan bagian dari program reforma agraria yang ditujukan untuk mewujudkan pembangunan berkeadilan. Demikian penegasan Jokowi saat membuka Konferensi Tenurial Reformasi Penguasaan Tanah dan Pengelolaan Hutan Indonesia Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (25/10/2017)<br /><br />Program ini buru-buru mendapat tantangan. Diantaranya terbitnya perdirjen Perdirjen PSKL No. P.7/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 dan Perdirjen PSKL No P.8/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 yang isinya tidak sinkron dan cenderung bertentangan dengan permen KLHK No. 39/2017. Pelibatan masyarakat yang dalam permen dibuat secara langsung. Kemudian dalam pelaksanaanya dilakukan dengan melibatkan kembali PT Perhutani. <br />Tantangan lain adalah dilakukannya uji materi terhadap Permen KLHK No. 39/2017 di Mahkamah Agung yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan antara lain, yaitu antara lain oleh Perkumpulan Pensiunan Pegawai Kehutanan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Lembaga Masyarakat Pengelola Sumber Daya Hutan (LMPSDH) Wana Salam, Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Kosambiwojo Lestari, dan Ir. Harnanto HM (Pensiunan Pegawai Perhutani). <br /><br />Di lapangan masyarakat yang sudah mulai mengelola dan menghutankan kembali justru diintimidasi. Di komisi VI juga diwacanakan anggapan bahwa dengan tidak melibatkannya BUMN (Perum Perhutani), maka program ini dinilai menganggu kinerja BUMN.<br /><br />Dengan mengikutsertakan kembali BUMN Perum Perhutani ini bahkan dianggap mengalami kemunduran karena track record tata kelola hutan Jawa oleh Perum Perhutani juga tidak cukup baik.  (Redaksi)

Tipikor Koalisi Petani Anti Korupsi : "Setengah Hati Pemerintah Menjalankan Perhutanan Sosial"

Jakarta, beritakorupsi.co - Hari ini, Kamis 26 Oktober 2017, Koalisi Petani Anti Korupsi Perhutanan Sosial se-Jawa, telah melenggarakan k...

»

2 Terdakwa Korupsi Dana PAD Kab. Magetan Divonis 1 tahun Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC1i4Yw-m4fUB_VKaIyLqhNMLysCyrbJ4_WftxObx3cVnIvsD_plZ32ts7chNZaj2vzVivj-UNzjVHCiINRi35v9wHV7QrI9sR2zh9rQl4P-dP5saccjIMw1dXd7s-rcPZAql2yLsLDJQ/s1600/IMG20171026135035.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="517" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC1i4Yw-m4fUB_VKaIyLqhNMLysCyrbJ4_WftxObx3cVnIvsD_plZ32ts7chNZaj2vzVivj-UNzjVHCiINRi35v9wHV7QrI9sR2zh9rQl4P-dP5saccjIMw1dXd7s-rcPZAql2yLsLDJQ/s640/IMG20171026135035.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa (tanda panah) sesampai di Pengadilan Tipikor</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Dua terdakwa kasus Korupsi pemotongan dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pehubungan Kabupatena Magetan divonis pidana 1 tahun penjara, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, pada Kamis, 26 Oktober 2017.<br /><br />Dalam persidangan yang digelar dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim terhadap 2 terdakwa, diantaranya Wisnu Susanto selaku Kepala UPTD serta Kartini staf UPTD Terminal Kawedanan Dinas Perhubungan Kabupatena Magetan, yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Polres Magetan, pada Februari  2017 lalu.<br /><br />Pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim yang diketua I Nyoman Wiguna dan dibantu 2 Hakim Ad Hock yaitu Kusdarianto dan M.Mahin dengan Panitra Pengganti (PP) Sutris dan Takiyat. Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Totok.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Wisnu Susanto dan Kartini (perkara terpisah), terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 9 Undang - Undang RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 (e) KUHP jo pasal 56 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.<br /><br />“Menjatuhkan hukuman pidana dengan pidan penjara selama 1 tahun,” ucap Ketua Majelis Hakim I Nyoman.<br /><br />Menanggapi putusan Majelis Hakim tersebut, JPU maupun terdakwa sama-sama pikir-pikir.<br /><br />Kasus ini berawal pada Pebruari 2017 lalu. Tim Satgas Saber Pungli Polres Magetan melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Wisnu Susanto dan Kartini, setelah terlebih dahulu menerima laporan dari masyarakat.<br /><br />Modus yang dilakukan kedua PNS tersebut yakni, bahwa uang tarikan jasa parkir sebesar Rp 41.811.000, namun yang dicatat untuk disetorkan ke Kas daerah (Kasda) Kabupaten Magetan Rp 18.200.000. Sedangkan sisanya sejumlah Rp 23.611.000 diduga dinikamti terdakwa.  (Redaksi)

Tipikor 2 Terdakwa Korupsi Dana PAD Kab. Magetan Divonis 1 tahun Penjara

Terdakwa (tanda panah) sesampai di Pengadilan Tipikor berita korupsi .co – Dua terdakwa kasus Korupsi pemotongan dana Pendapatan Asli D...

»

Beberapa Pejabat Jawa Timur Berakhir Tahun di Penjara

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_qdSbKq1AmEEwKr2K0u8q47wZqhJ1krvwjaNDXmZDWM_gNYszgQJ4MpNeoDoLWS_KfwkmiVdvq-yXMRMyJKiYBZxu6s3q6aNFAwfgAAjhI1cAFGDehEZ-1459zw9Cf4vdNPj01DboIdU/s1600/Malam+Tahun+Baru.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_qdSbKq1AmEEwKr2K0u8q47wZqhJ1krvwjaNDXmZDWM_gNYszgQJ4MpNeoDoLWS_KfwkmiVdvq-yXMRMyJKiYBZxu6s3q6aNFAwfgAAjhI1cAFGDehEZ-1459zw9Cf4vdNPj01DboIdU/s640/Malam+Tahun+Baru.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">"Ilustrasi"</span></b></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co – </b></span>Menjelang akhir tahun 2017, beberapa pejabat di Jawa Timur akan merayakan akhir tahun di balik jeruji besi alias penjara, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan karena kasus Korupsi “suap” yang dilakukannya.<br /><br />Dari catatan <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b>, pejabat-pejabat yang terjaring OTT dan saat ini berada di penjara, diantaranya Tiga pejabat PT PAL Indonesia (Persero) milik BUMN yaitu M.Firmansyah Arifin (Direktur Utama), Samsul Anwar  (Derektur Keuangan) dan  (Dirkeu) dan Arifin Cahyana (GM Keuangan). Ketiganya ditangkap dalam operasi OTT oleh KPK terkait proyek kapal perang Philipina, pada Maret 2017.<br /><br />Pada Juni 2017, pejabat di Jawa Tumur kembali terjaring OTT oleh KPK terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim, M. Basuki dan Ka’bil Mubarok bersama 2 staf Komisi B Rahman Agung dan Santoso, Kepala Dinas Pertani Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Ajudannya Anang Basuki Rahmat, Plt. Kepala Dinas Peternakan, terkait pengawasan anggaran dan revisi Perda yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Jatim. Tiga diantaranya sudah menjalani persidangan.<br /><br />Menyusul kemudian pada tanggal 17 Juni 2017. KPK kembali melakukan OTT terhadap 4 pejabat di Mojokerto dan sudah menjalani persidangan, yaitu Purnomo (Ketua DPRD), Fanani dan Umar Faruq (Keduanya Wakil Ketua DPRD) bersama Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto.<br /><br />Kemudian kasus OTT di Pamekasan, KPK berhasil mengamankan 5 orang diantaranya Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indraprasetya, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Kab. Pamekasan Sutjipto Utomo, Kabag Administrasi Inspoktorat Kab. Pamekasan Noer Solehhoddin dan Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Agus Mulyadi<br /><br />Untuk sementara, jumlah pejabat yang sudah berada di penjara karena terjaring OTT oleh KPK karena kasus Korupsi “suap” sebanyak 19 orang.<br /><br />Dan yang “akan menyusul” pejabat Pemkot Batu yang juga terjaring OTT oleh KPK, namun saat ini Wali Kota Batu Eddy Rumpoko masih melakukan upaya bebas dengan mengjukan Praperadilan di Jakarta. Dan saat ini, Bupati Nganjuk dan bebrapa pejabat lainnya yang berjumlah 15 orang, masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.<br /><br />Apakah kasus OTT akan bertambah di Jawa Timur menjelang akhir tahun dan Piemlihan Gubernur Jawa Timur yang akan berlangsung pada tahun 2018 nanti ?  (Redaksi)</span>

News Opini Tipikor Beberapa Pejabat Jawa Timur Berakhir Tahun di Penjara

"Ilustrasi" berita korupsi .co – Menjelang akhir tahun 2017, beberapa pejabat di Jawa Timur akan merayakan akhir tahun di bali...

»

Bupati Nganjuk Terjaring OTT KPK, Jawa Timur Tercoreng Lagi

<b><span style="color: red;"><span style="font-size: large;">#Bupati Nganjuk Taufikurrahman, Menambah Catatan “Hitam” Kasus Korupsi “Suap” bagi Pejabat di Jawa Timur#</span></span></b><br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4LL4-Z7nLDioJFgb9n3k2aphA3Hn_9cifU4hjzOsbqwtIkx4nBvWp3OPg7y3F-sw8N-AtQ5ljxAoh5b6o-xKNKZSfic2IEp9f1D20yqQXRdDDsVeGcrlsPbeONPulHGGSncxWgBqTsQY/s1600/ilustrasi....jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1443" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh4LL4-Z7nLDioJFgb9n3k2aphA3Hn_9cifU4hjzOsbqwtIkx4nBvWp3OPg7y3F-sw8N-AtQ5ljxAoh5b6o-xKNKZSfic2IEp9f1D20yqQXRdDDsVeGcrlsPbeONPulHGGSncxWgBqTsQY/s640/ilustrasi....jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><b><span style="font-size: large;">"Ilustrasi"</span></b></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Hari ini adalah Rabu kelabu bagi Bupati Nganjuk Taufikurrahman bersama istrinya  Ita Triwibawati (menjabat Sekda Kabupaten Jombang) sekaligus menambah catatan hitam kasus Korupsi “suap” bagi pejabat di Jawa Timur, setelah dirinya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Rabu, 25 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB.<br /> <br /> Berdasar informasi yang diperoleh sumber <b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co</b> di Nganjuk mengatakan, bahwa tim KPK melakukan OTT pada Rabu, 25 Okotober 2017 sekira pukul 10 WIB, dan mengamankan 4 orang, diantaranya Taufikurrahman (Bupati Nganjuk), Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk, yang menjabat Sekda Kabupaten Jombang), Suwandi (Kepala Sekolah SMPN 2 Ngronggot, Nganjuk) dan Danny (adik Ita Triwibawati).<br /> <br /> Setelah berhasil mengamankan 4 orang, KPK melanjutkan pengembangan sekitar pukul 13.00 WIB dan mengamankan sebanyak 5 orang, diataranya Hariyanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk), Cahyo Sarwo Edy (Kabid Ketenagakerjaan Diknas Dikpora Kab. Nganjuk), Suroto (Kabid Dikdas Dikpora Kab. Nganjuk), Tris  Sumartono (Kepala Sekolah SMPN 7 Kab. Nganjuk) dan Sumadi (sopir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk). <br /> <br /> “KPK OTT di Nganjuk, sekitar jam 10.00 WIB. Yang diamankan ada Empat orang, Taufikurrahman (Bupati Nganjuk), Ita Triwibawati (istri Bupati Nganjuk, yang menjabat Sekda Kabupaten Jombang), Suwandi (Kepala Sekolah SMPN 2 Ngronggot, Nganjuk) dan Danny (adik Ita Triwibawati). Sekitar jam 1 siang, kembali mengamankan Lima orang, yaitu Hariyanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk), Cahyo Sarwo Edy (Kabid Ketenagakerjaan Diknas Dikpora Kab. Nganjuk), Suroto (Kabid Dikdas Dikpora Kab. Nganjuk), Tris  Sumartono (Kepala Sekolah SMPN 7 Kab. Nganjuk) dan Sumadi (sopir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk). Sekarang masih berada di Mapolres Nganjuk,” kata sumber.<br /> <br /> Berdasar informasi sementara, ke- 8 orang yang kini diamankan KPK di Mapolres Nganjuk terkait dugaan penerimaan uang hasil jual beli jabatan ASN oleh PN. Namun hingga kini, sumber beritakorupsi.co masih mencari informasi lengkap tentang ASN dan PN yang dimaksud<br /> <br /> “Informasinya, terkait dugaan jual beli jabatan. Tapi belum dapat data lengkapnya,” tambah sumber.<br /> <br /> OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Nganjuk, dibenarkan Kadiv Humas (Kepala Divisi Bidang Hubungan Masyarakat) Polda Jawa Timur, Kombes Pol. Frans Barung Mangera, maupun Sekda Kabupaten Nganjuk Agus Agus Irianto saat dihubungi wartawan media ini.<br /> <br /> “Saya otw dari sby, saya masih juga info2 lainnya, mksh (Saya perjalanan dari Surabaya, saya masih cari juga info-info lainnya, makasih),” kata Agus melalui pesan WhatsApp.<br /> <br /> Kasus OTT terhadap Bupati Nganjuk dikabarkan adalah pengembangan OTT sebelumnya di Jakarta. Selain kasus OTT ini, beberapa kasus dugaan Korupsi yang saat ini sedang dalam proses penyidikan, diantaranya kasus dugaan Korupsi gedung KPUD, kasus dugaan Korupsi Bibit Brambang di Dinas Pertanian. Sementara Masduki mantan Sekda Kab. Nganjuk yang terandung kasus Korupsi kain batik baru saja meninggalkan “hotel Prodeo” alias penjara setelah menjalani pidan penjara selama 1 tahun.<br /> <br /> Sebelumnya, pada Desember 2016, KPK sempat menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi, namun akhirnya bebas setelah melalui sidang Praperadilan pada awal 2017.  (Redaksi)

News Tipikor Bupati Nganjuk Terjaring OTT KPK, Jawa Timur Tercoreng Lagi

#Bupati Nganjuk Taufikurrahman, Menambah Catatan “Hitam” Kasus Korupsi “Suap” bagi Pejabat di Jawa Timur# "Ilustrasi" berita ...

»

Tanggapan Kasi Pidusus Kejari Magetan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="font-size: large;"><b><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbof7WyKa9RFv2DiJHiK_MYrOMracG_ehkvgn6x-KQ0HbUDb1sGj6JsKaD1xVrENnFhr0JTbjqw1GRqXQ8NDBdnyUYeHJBwZuff1YMZIfcYLIXKJLBargbnK-PAnBWK8n2SUIre9EXvDE/s1600/Magetan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" height="361" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbof7WyKa9RFv2DiJHiK_MYrOMracG_ehkvgn6x-KQ0HbUDb1sGj6JsKaD1xVrENnFhr0JTbjqw1GRqXQ8NDBdnyUYeHJBwZuff1YMZIfcYLIXKJLBargbnK-PAnBWK8n2SUIre9EXvDE/s640/Magetan.jpg" width="640" /></a></b></span></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Achmad Taufik Rahman selaku Kasi Pidsus Kejari Magetan sekaligus sebagai JPU dalam sidang perkara kasus Korupsi pengadaan sepatu untuk pegawai di lingkungan Kabupaten Magetan tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran dari APBD sebesar Rp 1,2 milliyar dan merugikan keuangan negara senilai Rp Rp 101.590.203, menanggapi pemerintaan media ini, yang dianggap menyudutkan Institusinya.<br /> <br /> Menurut Taufik, kasus perkara Korupsi pengadaan sepatu untuk PNS dilingkungan Pemda Magetan, yang saat ini disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa mantan Kepala Babeda dan Litbang Sumarjoko, adalah lanjutan dari sidang jilid I, yang sudah ada sebelum dirinya masuk ke Kejari Magetan.<br /> <br /> “Yusuf sebagai penyedia, kalau perkaranya Yusuf sudah  diputus. Kemudian banding lah Yusuf ini. Mengapa saya mencari tersangka baru. karena nama masing-masing SKPD pada saat pemeriksaan Yusuf itu, tidak pernah mengusulkan pengadaan. Ini kan PR, bukan saya penyidiknya, saya hanya melanjutkan. Sebenarnya, awalnya ia, harus dari pihak pemerintah selaku pemilik modal, barulah ke Yusuf masuk di pasal 55-nya. Biasanya kalau pengadaan barang jasa itu, pihak pemerintah dulu selaku pemilik modal, ternyata pada saat saya masuk sudah pihak penyedia,” kata Taufik menjelaskan seusai sidang perkara Korupsi RSUD dr. Syaidiman Magetan, pada Selasa, 24 Oktober 2017.<br /> <br /> Pada hal, pertanyaannya sebenarnya singkat, sesuai dengan dakwaan ke terdakwa Marjoko, yaitu kalau pengadaan sepatu dikatakan tidak sesuai dengan spesifikasi berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, apakah kesalahan itu hanya satu orang atau semua panitia pengadaan termasuk KPA, PPKm, PPTK dan PPHB karena mereka sama-sama menerima upah dari kegiatan ?<br /> <br /> Namun Taufik sempat mengelak, bahwa bukan masalah Spesifikasi yang dituduhkan ke terdakwa. Namun akhirnya tuduhan atau dakwaan masalah Spesifikasipun pun diakui. Tidak hanya itu, Taufik juga mengakui setelah penjelasan panjang lebar. Bahwa, kesalah Spesifikasi adalah tanggungjawaab seluruhnya.<br /> <br /> “Bukan spesifikasi yang dituduhkan ke Yusuf, tapi masalah mark up. Kalau spesifikasi ke Pak mardjoko atau terdakwa. Ini adalah PR, seharusnya dilelang karena anggarannya 1 miliar lebih. Ini dipecah ke masing-masing SKPD sama Bappeda. Penuntutannya untuk SKPD dan Kecamatan. Kalau Rumah Sakit itu, tidak masuk dalam SKPD, Itu di llingkup BUMD yang terpisah, dia mengelolah sendiri termasuk menggaji pegawai dan lainnya,” ujarnya.<br /> <br /> Taufik melanjutkan, bahwa kesalahannya di masing-masing SKPD yang tidak pernah mengusulkan pengadaan sepetu, tetapi harus melaksanakan karena sudah masuk di mata anggaran. Lalu pertanyaannya, bila SKPD-SKPD tidak pernah mengajukan pengadaan Sepatu tetapi masuk kedalam mata anggaran, siapa yang bertanggung jawab ? apakah untuk mengetahuinya harus melalui keterangan saksi di Persidangan, atau di saat penyidikan ?<br /> <br /> “Kesalahanyan sekarang, masing-masing SKPD ini tidak pernah mengajukan anggaran. Menurut Pemda ini di bagian umum. Harus bagian umum yang mengadakan karena seragam beserta perlengkapannya, ini harus satu kesatuan berdasarkan Pergub. Sedangkan sepatu, adalah salah satu kelengkapan seragam dinas. Lazimnya dilakukan oleh bagian umum untuk pengadaan barang dan jasa. Sekarang untuk pengadaan sepatu diserahkan ke masing-masing SKPD. Pertanyaan apakah ada persetujuan Dewan dalam anggaran itu, nanti akan dijelaskan TAPD (tim anggaran Pemerintah Daerah) yang akan menjelaskannya minggu depan,” ujar Taufik.<br /> <br /> Wartawan media ini pun kembali menanyakkan pertanyaan awal dalam surat dakwaan JPU ke terdakwa Sumarjoko, yakni mengenai Spesifikasi yang mengkibatkan terjadinya kerugian negara, apakah hanya tanggung jawab seorang atau seleruh panitia pengadaan harsus bertanggungjawab secara hukum. Taufik mengatakan, yang bertanggungjawab semua.<br /> <br /> “Semua. Mengapa saya tidak sekaligus mencopot mereka-mereka ini, karena mereka ini melaksanakan anggaran benar atau tidak yang dilakukan. Dia tidak pernah mengadakan, itu masalahnya. Dia hanya melaksanakan karena sudah masuk dalam mata anggarannya tapi tidak pernah mengusulkan. Saya tidak pernah membicarakan Spesifikasi karena sudah ada Surat Edarannya dari Bupati harus melalui Spek seperti ini, ternyata dari masing-masing SKPD tidak ada masalah dengan Spek, itu cuma permasalahannya harga-harga yang diberikan oleh Yusuf ada kelebihan, jadi bukan masalah speknya,” kata Taufik.<br /> <br /> Pada hal, dalam surat dakwaan terhadap terdakwa Sumarjoko yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim, jelas mengenai Spesifikasi berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor. 54 Tahun 2014 tentang pakaian dinas PNS, dan himbauan Bupatu agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Magetan menggunakan sepatu asli buatan perajin kulit Magetan, Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Surat Menteri Perdagangan RI No. 456/M-DAG/SD/3/2011 tertanggal 23 Maret 2011 perihal, Program “Aku Cinta Produk Indonesia”, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.<br /> <br /> <b><span style="font-size: x-large;">Sebelumnya....</span></b><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5_uH0-AkDRKnjjCezZusWhRWnGZjQhnykF18528xJolkICgTTsEBtPjDy2crO44KJY94D3TFVaHve7ckn6gwMpnkKKRIKhb8YNRjwNCEP-h0JYDLLTbsD1SDJHpbutMMajiqqsmBONNM/s1600/Sidang+Korupsi+Sepatu+Kab.+Magetan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5_uH0-AkDRKnjjCezZusWhRWnGZjQhnykF18528xJolkICgTTsEBtPjDy2crO44KJY94D3TFVaHve7ckn6gwMpnkKKRIKhb8YNRjwNCEP-h0JYDLLTbsD1SDJHpbutMMajiqqsmBONNM/s640/Sidang+Korupsi+Sepatu+Kab.+Magetan.jpg" width="640" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">K</span></b>ejaksaan Negeri (Kejari) Magetan terkesan “bermain” dalam penanganan kasus Korupsi pengadaan sepatu untuk pegawai di lingkungan Kabupaten Magetan tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran dari APBD sebesar Rp 1,2 milliyar dan merugikan keuangan negara senilai Rp Rp 101.590.203.<br /> <br /> Sebab menurut JPU Kejari Magetan, pengadaan sepatu untuk seluruh PNS di Kabupaten Magetan tahun 2014, tidak sesuai dengan Spesifaksi, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor. 54 Tahun 2014 tentang pakaian dinas PNS, dan himbauan Bupatu agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Magetan menggunakan sepatu asli buatan perajin kulit Magetan, Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Surat Menteri Perdagangan RI No. 456/M-DAG/SD/3/2011 tertanggal 23 Maret 2011 perihal, Program “Aku Cinta Produk Indonesia”, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.<br /> <br /> Dalam kasus ini, JPU menyatakan bahwa pengadaan sepatu tidak sesuai dengan Spesifikasi. Sementara dalam proses pengadaan, ada panita yang terdiri dari PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dan PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) yang menerima honor atau upah dalam kegiatan tersebut.<br /> <br /> Apakah pengadaan sepatu yang tidak sesuai dengan Spsesifikasi berdasarkan Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, hanya tangung jawab beberapa orang saja, atau seluruh panitia turut bertanggung jawab ? Anehnya, yang diseret ke Pengadilan Tipikor terkesan “dipilih”.<br /> <br /> Bahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan terkesan “menyicil” kasus ini. Sebab, pada Jilid I (tahun 2016), Kejari Magetan sudah menetapkan Ketua Asosiasi Perajin Kulit (Aspek) Magetan, Yusuf Ashari, sebagai tersangka, karena diduga melakukan "mark up" atau penggelembungan harga, atas pengadaan proyek sepatu untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemda Magetan.<br /> <br /> Pada Januari 2017,  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menjatuhkan hukuman pidana penajara selama 4 tahun terhadap Yusuf  Hashari. Ketua Aspek itu dinyatakan terbuktiu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain hukuman badan, Majelis Hakim juga sepakat dengan JPU Kejari Magetan, untuk menghukum Ketua Asosiasi Perajin Kulit itu, untuk membayar denda sebesar Rp 200 juta, atau kurangan 4 bulan bila tidak dibayar. <br /> <br /> Selain pidana badan dan denda, ada juga pidana tambahan berupa, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp101 juta, atau harta bendanya akan disita oleh Kejari Magetan dan dilelang. <br /> <br /> Pada hal,  Ketua Aspek itu hanya menerima dana sebesar Rp 319.690.000 yang harusnya menerima pembayaran sebesar 421.280.203 (termasuk pajak). Sehingga terdapat selisis Rp 101.590.203 yang tidak diterima. Aneh, mengapa Ketua Aspek Magetan itu yang dihukum untuk membayar selisih uang kerugian negara sebesar Rp 101.590.203 ?<br /> <br /> Karena merasa tidak bersalah dan menikmati uang “haram”, Yusuf Hashari, melalui Penasehat Hukumnya, Berlian Lukitasar pun melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Dan hasilnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur membebaskan ketua Asosiasi Perajin Kulit itu, pada April 2017.<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi, ratusan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Magetan juga kebagian ratusan sepatu yang nilainya mencapai Rp 87 juta itu, yang yang belum dibayar pihak RSUD hingga saat ini.<br /> <br /> Tidak hanya itu. Ternayata sepatu yang diterima pihak RSUD Magetan tak bertuan. Karean tidak tau bagaimana prosedurnya namun turut “menikamti” sepatu yang menghantarkan Kepala Bapeda Litbang ke penjara.<br /> <br /> Hal inilah terungkap dalam persidangan jilid II, yang digelar di Pengailan Tipikor dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan S, pada Senin 23 Oktober 2017.<br /> <br /> Dalam persidangan, JPU yang juga Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Keajri Magetan Achmad Taufik Rahman, menghadirkan 7 orang saksi, yaitu Indah selaku PPTK, Mulyana Kardeni dari Dinas Kesehatan Pemkab Magetan, Dirut RSUD Magetan Mahatma, Bambang, Lukman Harun, Sarkan dan Jeliteng (juga sebagai pejabat di RSUD) dengan terdakwa Sumarjoko (mantan Kepala Bapeda Litbang) yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Feby dkk.<br /> <br /> Dalam persidangan terungkap, bahwa sebanyak 500 pasang sepatu seharga Rp 87 juta diterima pihak RSUD Magetan tanpa tau bagaimana prosedurnya. Pihak RSUD hanya memberikan data pegawai ke Bapeda. Bahka Dirut RSUD Magetan Mahatma mengakui, bahwa sepatu tersebut hingga saat ini belum dibayarkan.<br /> <br /> Selain itu. Mahatma menjelaskan kepada Majelis, bahwa RSUD Magetan sebagai BUMD tidak boleh menerima barang dari Pemda. Alasannya, pihaknya berhak mengelola pendapatan Rumah Sakit (RS) untuk kebutuhan pegawai termasuk gaji. Lalu, mengapa menerima sepatu yang tak bertuan itu ?<br /> <br /> “Ada sekitar 500 atau sekitar Rp 87 juta, belum dibayar sampai sekarang, Rumah Sakit ini BUMD, dikelola seperti  bisnis, makanya jabatan sebagai Dirut bukan Kepala Rumah Sakit,” kata Mahatma.<br /> <br /> “Sepatu dibagikan saat upacara. Tidak tahu bagaimana, hanya memberikan data,” tambah saksi Lukman Harun<br /> <br /> Saat ditanya PH terdakwa, terkait siapa yng bertanggung jawab saat menerima sepatu dan siapa yang memerintahkan untuk dibagikan. Pertanyaan PH terdakwa tak bisa dijawab saksi. para saksi dari pihak RSUD ini terkesan menutupi fakta yang sebeanrnya.<br /> <br /> “Sepatu tidak bertuan tapi tetap diterima. Siapa yang bertanggung jawab saat sepetu dikirim ke rumah sakit, siapa yang memerintahkan untuk dibagikan ?,” tanya PH terdakwa.<br /> <br /> Atas pertanyaan PH terdakwa, Dirut RSUD Magetan ini terlihat wajahnya merah dan beberapa kali menempelkan tangannya ke kepala serta mengusap wajahnya. Pada hal semula, Mahatma terkesan santai sambil tersenyum menjawb pertanyaan PH terdakwa.  (Redaksi)

Tipikor Tanggapan Kasi Pidusus Kejari Magetan

berita korupsi .co - Achmad Taufik Rahman selaku Kasi Pidsus Kejari Magetan sekaligus sebagai JPU dalam sidang perkara kasu...

»

5 Terdakwa Korupsi RSUD Magetan Divonis 2 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCTFUhLTebmlO51cfWaVFOTLzm8uQqxOPO7PdTT7LX0Yh8QrKjP5bDLi9h7e0M1KHABQxOptf7yJQJfuCQOFzO-kjC0Qfxo3JVv-kror-96yQ4nNdsM-LVDk12S-MngNDO5BhBaCvYevw/s1600/IMG20171024141018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCTFUhLTebmlO51cfWaVFOTLzm8uQqxOPO7PdTT7LX0Yh8QrKjP5bDLi9h7e0M1KHABQxOptf7yJQJfuCQOFzO-kjC0Qfxo3JVv-kror-96yQ4nNdsM-LVDk12S-MngNDO5BhBaCvYevw/s640/IMG20171024141018.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sidang perkara kasus Korupsi pembangunan Instalasi Rawat Inap (Irna) Rumah Sakit Umum Daerah (RSDUD) Dr. Sayidiman Magetan pada tahun 2010 lalu, yang menelan anggaran senilai Rp 1,5 M dan merugikan keuangan negara senilai Rp 139 juta telah “finis”. <br /> <br /> Sebab, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, telah membacakan surat putusannya terhapda 5 terdakwa, pada Selasa, 24 Oktober 2017.<br /> <br /> Ke- 5 orang terdakwa dainataranya, Ningrum Palupi Widiasari selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Rohmat (Pejabat Pengadaan Barang), Cahyo Ronggo Putro (Direktur Utama CV Enggal Daya Prima, selaku konsultan perencana proyek) warga Desa Manisrejo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Magetan, Suharti (Direktur Utama CV Jaya, sebagai pengawas proyek) Warga Taman Arum, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, serta Titik Mulyatin selaku Kontraktor perantara, warga Desa/Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Jawa Timur.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, pembangunan Proyek Irna RSUD dr. Syaidiman Magetan itu menimbulkan kerugian negara karena pelaksanaannya tidak sesuai. Kontraktor, Consultan pengawas dan Consultan perencanaan hanya dipinjam sebagai syarat pencairan anggaran. Sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp 110.071.474<br /> <br /> Dalam amar putusan Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, dengan dibantu Panitra Pengganti (PP) Slamet, Para terdakwa  ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana.<br /> <br /> Ke- 5 terdakwa (masing-masing perkara terpisah) pun di Vonis masing-masing 2 tahun penjara.Majelis Hakim tidak membebani uang denda aatau uang pengganti. Menurut Majelis Hakim, karena kerugian negara sudah dikembalikan seluruhnya.<br /> <br /> Sebelum membacakan putusan, Ketua Majelis Hakim terlebih dahulu membacakan surat penetapan pengalihan tempat tahanan, yang semula ditempatkan di Rutan Medaeng, dipindah ke Magetan.<br /> <br /> “Menjatuhkan hukuman pidana berupa pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa tahanan yang dijalani,” ucap Hakim H.R. Unggul.<br /> <br /> Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para terdakwa ini lebih ringan 1 tahun dari tuntutan JPU, yakni masing-masing dengan pidana 3 tahun penjara.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Suharti dan Titik Mulyatin mengatakan menerima. Sementara 3 terdakwa lainnya yakni Ningrum Palupi Widiasari, Cahyo Ronggo Putro dan Rohmat mengatakan pikir-pikir.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN1Ib8XXSzQ-dEri0jnHUJt-hTMpY5eXiKv_foyX-QprPRt2qgR3eNI7IgLeGM1Wqr9bjolEJ7FMluNLT50Fjsk54fbm5dKLQpAa5eqvviFL5c0uSlKHkWEGz0_n4PsAQO0XegvNDRHRU/s1600/IMG20171024143536_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN1Ib8XXSzQ-dEri0jnHUJt-hTMpY5eXiKv_foyX-QprPRt2qgR3eNI7IgLeGM1Wqr9bjolEJ7FMluNLT50Fjsk54fbm5dKLQpAa5eqvviFL5c0uSlKHkWEGz0_n4PsAQO0XegvNDRHRU/s640/IMG20171024143536_1.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Suharti (Direktur Utama CV Jaya, sebagai pengawas proyek) Warga Taman Arum, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, serta Titik Mulyatin selaku Kontraktor perantara, warga Desa/Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Jawa Timur.<br /> <br /> Usai persidangan, JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Magetan Achmad Taufik Rahman mengatakan, masih pikir-pikir. “kita masih pikir-pikir. Terdakwa akan dipindah ke Magetan,” kata Taufik.<br /> <br /> Hal yang sama juga dikatan PH terdakwa Cahyo Ronggo Putro, Tetra Dedy. “Akan dipindah, tapi nggak mungkin hari ini paling minggu depan,” kata Dedy.<br /> <br /> Kasus Korupsi proyek pembangunan Irna RSUD dr. Syaidiman Magetan yang ditangani Polres Magetan sempat menarik perhatian KPK, karena penangannya sejak 2012 lalu. Bagian Koordinasi dan Supervisi KPK pun ikut turun tangan karena terjadi kendala dalam penyidikan kasus ini.<br /> <br /> Indikasi terjadinya kerugian negara dalam proyek RSUD  Magetan, karean pihak Rumah Sakit hanya meminjam bendera seperti Kontraktor, Consultan Perencanaan dan Consultan Pengawas, sebagai syarat agar anggaran bisa dicairkan. Sementara pelaksanaannya tidak sesuai Spsifikasi berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Jatim.<br /> <br /> Yang terseret dalam kasus ini pun sebanyak Tujuh porang termasuk termasuk 2 tersangka lainnya yaitu Ehud Allawy (saat itu sebagai Plt. Direktur RSUD dr. Syaidiman sekaligus sebagai Pengguna Anggaran) dan Suyitno Kontraktor Pelaksana. (Redaksi)

Tipikor 5 Terdakwa Korupsi RSUD Magetan Divonis 2 Thn Penjara

berita korupsi .co – Sidang perkara kasus Korupsi pembangunan Instalasi Rawat Inap (Irna) Rumah Sakit Umum Daerah (RSDUD) Dr. Sayidiman M...

»

Terdakwa Penerima Suap OTT Divonis 1 Tahun Penjara, Sipenyuap “Diamankan”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoRWfhrXp9GdbrTZYmk5uN8BkTa62k8dxqB-m2pWTGnrJPDU2WRbAEeoMGijddZHJcU219TQdoyfEw3T0JMi4gHzsuyWkEpgfmVJgCi1YJkNU0Wd-eSpG64q2P6dLlVyeQeiZ3WregbAo/s1600/Dina.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoRWfhrXp9GdbrTZYmk5uN8BkTa62k8dxqB-m2pWTGnrJPDU2WRbAEeoMGijddZHJcU219TQdoyfEw3T0JMi4gHzsuyWkEpgfmVJgCi1YJkNU0Wd-eSpG64q2P6dLlVyeQeiZ3WregbAo/s640/Dina.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Apakah pelaku Korupsi dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dilakukan oleh 1 orang saja ?<br /><br />Pasal 11; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<br /><br />Bila dalam pasal 11 UU Korupsi dikatakan, dipidana penjara pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Lalu bagaimana dengan sipemberi hadiah atau janji tersebut ?. Apakah dapat dipidana atau “wajib diselamatkan” ?<br /><br />Atau, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), pada 20 Oktober 2016, “tidak berlaku” bagi sipenyuap ?<br /><br />Inilah yang terjadi dalam kasus Korupsi suap OTT yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya terhadap Dina Karandina selaku staf pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur di Hotel JW Mariot, Jalan Embongmalang Surabaya, pada Kamis, 23 Maret 2017, sekitar pukul 12.30 WIB<br /><br />Setelah Dina Karandina ditangkap dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 25 juta dan 1 buah Hend Phon, Ia pun langsung dijebloskan ke penjara dan dijerat dengan pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun.<br /><br />Masyarakat pun bertanya-tanya ingin tahu, dari siapa Dina Karandina menerima uang tersebut ? Mengapa petugas Polrestabes Surabaya tidak menangkap oknum sipemberi uang atau sipenyuap ? Apakah pertemuan Dina Karandina dengan sipenyuap di Hotel bintang 5 itu hanya sekedar pertemuan biasa untuk penyerahan uang ?. <br /><br />Atau, mengapa hingga hari ini, Polrestabes Surabaya dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya, tidak dapat mengadirkan “batang hidung” sipenyuap sebagai saksi di persidangan, agar kasus yang menjerat wanita berkerudung ini jelas serta terang benderang ?<br /><br />Ironisnya, media pun sepertinya turut “terhipnotis” saat kasus OTT ini mencuat kepublik. Sebab, tak satu pun media yang mempublikasikan, siapa nama pemberi uang dan bagaimana statusnya ?. Pemberitaan yang ada, bahwa uang yang diterima Dina Karandina adalah untuk biaya pengurusan ijin UKL, UPL dan IMB dari sipemohon. Namun entah siapa dan perushaan mana yang memohon ijin dimaksud, juga “tak jelas”.<br /><br />Tak heran memang, sebelum kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya oleh JPU, Kajari Surabaya sempat mengembalikan berkas perkaranya sebanyak Dua kali kepada penyidik Polrestabes Surabaya. <br /><br />Yang lebih anehnya, “ibarat ucapan, malu-malu tapi mau”. Sebab Kejari Surabaya akhirnya menerima juga pelimpahan berkas perkara kasus suap OTT ini dari penyidik Polrestabes Surabaya dengan tersangka TUNGGAL, yakni Dina Karandina.<br /><br />Menurut terdakwa Dina Karandina, bahwa sosok “Andi Purnomo” sipemberi suap, diduga adalah oknum petugas yang datang ke Hotel JW Mariot, Jalan Embongmalang Surabaya menemui Dina Karandina saat mengikuti pelatihan.<br />Ternyata pelaku Korupsi suap itu dapat dilakukan oleh satu orang saja tanpa “ada”sipenyuap. Faktanya, Polisi, Jaksa maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya “sepakat”, hanya Dina Karandina-lah pelakunya. <br /><br />Setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, terdakwa tunggal kasus suap OTT dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. JPU Wira dari Kejari Surabaya menjeratnya dengan pasal 11 Undang-Undang RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun<br /><br />Pada Senin, 23 Oktober 2017, Ketua Majelis Hakim  Rochmat, menghukum terdakwa Dina Karandina dengan pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Rp 50 juta atau kurungan 1 bulan, serta Satu buah Hand Phon dirampas untuk negara<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Dina Karandin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 11 Undang-Undang RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />“Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Lima puluh juta rupiah. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama Satu bulan,” ucap Hakim Rochmat.<br /><br />“Satu tahun ya Mbak, itu sudah ringan. Kalau banding, bisa jadi Lima tahun dan Kasasi juga. Karena mereka hanya membaca dokumen. Kalau kami masih ada hati nurani,” kata Hakim Rochmat terhadap terdakwa yang didampingi PH-nya dari LBH YLKI secara prodeo.<br /><br />Menanggapi putusan Majelis Hakim, JPU maupun PH terdakwa sama-sama pikir-pikir.<br /><br />Usai persidangan, JPU Wira tak mau berkomentar saat wartawan media ini menanyakkan terkait sosok sipenyuap terdakwa. Ia hanya mengatakan kalau HP terdakwa dirampas untuk negara.<br /><br />“Masih pikir-pikir, HP dirampas untu negara,” kata Wira singkat.<br /><br />Sementara PH terdakwa mengatakan, bahwa putusan Majelis hakim termasuk ringan. <br /><br />Sebelumnya, kepada media ini terdakwa Dina Karandina pun bercerita, terkait kasus yang menimpa dirinya. Menurut terdakwa, dirinya merasa dijebak jauh sebelum terjadi penangkapan. Dina Karandina  pun heran, sebab hingga saat ini “Andi Pramono”, sipenyuap dirinya tak pernah dihadirkan dipersidangan. <br /><br />Pada hal, petugas Polrestabes Surabaya menangkapnya, pada Kamis, 23 Maret 2017 sekitar pukul 12.30 WIB atau 5 menit setelah menerima uang sebesar Rp 25 juta dari “Andi Pramono” di Hotel JW Mariot Suarabaya.<br /><br />“Saya merasa dijebak. Andi Pramono tidak pernah dihadirkan kepersidangan,” ucap Dina Karandina atau yang akrab disapa Dina.<br /><br />Kecurigaan terdakwa, adalah sejak dirinya menerima disposisi dari atasannya selaku Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Lingkungan Hidup. Yang menurut terdakwa, selama menjadi PNS, belum pernah seorang bawahan menerima disposisi langsung jauh-jauh hari sebelum jadwal waktu kegiatan, mengingat erat kaitannya dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang notabene ada duitnya. <br /><br />“Saya juga sudah merasa curiga dan heran sebelumnya. Saya merasa dijebak. Saya ke Hotel JW Mariot tanggal 23 (23 Maret 2017) mengikuti pelatihan. Tapi saya heran, karena sebelum mengikuti kegaiatan, saya sudah menerima disposisi jauh-jauh hari, yaitu tanggal 3 Maret. Saya sejak awal jadi PNS sudah di Dinas Lingkungan Hidup. Menurut hemat saya, bawahan itu belum pernah di disposisi jauh-jauh hari sama pimpinan yaitu Bu Endang, selaku Kepala Bidang. Kalu yang dulu sudah pindah,” beber Dina dengan rasa takut. <br /><br />“Yang lucunya lagi, siapapun atasan, kalau SPPD biasanya kalau untuk staf seperti saya bawahan misalnya, mau keluar kota atau ke Jakarta, itu akan diturunkan didetik-detik terakhir, nggak mungkin langsung pertama karena erat kaitannya ada SPPD. Sampai saya tanya tiga kali Kabid saya. “Bu, benar ta saya yang berangkat”. Karena saya pernah dapat info dari Sucofindo, tentang kita mau ada program untuk tanggap darurat Limbah B3, saya yang mengidekan waktu itu. Perkiraan Sucofindo itu saya yang hadir. Tapi karena atasan itu ngerti dengan perjalanan dinas, dibudali (berangkat) sama mereka. Mereka kaya curiga. Saya ditanya, “Dek, kog nggak mudun nang aku, pingin budal dewe ta (Dek..kenapa nggak diturunkan ke saya, mau berangkat sendiri ya), ya saya jawab nggak Bu, monggo kalau Bu Endang mau berangkat (nggak Bu, silahkan kalau Bu Enang mau brerangkat). Kog bisa seperti itu, tapi ini nggak. Nah disitu saya mulai curiganya,” lanjut Dina.<br /><br />Dina pun merasa, kalau kasus yang menimpanya erat kaitannya dengan kegagalan oknum polisi yang hendak meminta uang dari perushaan yang dianggap tidak mengolah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan PP (Peraturan Pemerintah) RI No. 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang sangsi dendanya paling banyak sebesar Rp 3 millyar.<br /><br />“Saya merasa ini dendam, karena saya sering menggalkan oknum polisi yang akan meminta uang dari perusahaan yang dianggap melanggar PP tentang limbah B3. Saya sering melakukan pengawasan dan memberikan penyuluhan terhadap perusahaan. Dan mereka pernah menyampaikan," ujar Dina<br /><br /> "Kalau mereka ditarik sepuluh persen dari sangsi PP tentang B3. Sangsi dalam PP tentang limbah B3 kan tiga miliyar, kalau sepuluh persennya tigaratus juta. Saya dianggap menggagalkan aksi mereka. Saya kan orang teknis, saya hanya benar-benar bekerja memberikan penyuluhan. Saya memang staf tapi pengawas. Disana itu ada perusahaan yang kena modus polisi, kalau ada perusahaan yag tidak mengolah limbah B3. Bukan mereka melalaikan tetapi karena mereka tidak mengerti. Sebagai pengawasan, saya memberikan penyuluhan agar mereka mau mengurus tetapi lewat teman, saya hanya murni untuk memberikan masukan, tapi bukan saya yang mengerjakan tapi saya kasih ke orang lain. Ada satu oknum polisi dari Polres Sidoarjo, yang sering menemui perusahaan yang dianggap tidak mengolah limbah B3, kalau nggak benar biasanya dimintai sepuluh persen dari Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Kalau ada perusahaan yang tidak mengolah limba B3 dendanya kan tiga miliyar, sepuluh persennya berapa, tiga ratus juta kan,” kata Dina mengungkapkan.<br /><br />Saat ditanya nama oknum dan perusahaan tersebut, Dina tak menjawab. Dengan raut wajah ketakutan, tidak bersedia menyebut nama perusahaan yang dimaksud. <br /><br />”Ndak…. Perusahannya nggak ngomong, tapi banyak perusahaan yang gitu,” ucap Dina dengan rasa takut.<br /><br />Saat ditanya, apakah pejabat Dinas Lingkungan Hidup pernah menerima sesuatu dari perusahaan yang diduga tidak mengelolah limba B3 ?. Menurut terdakwa pernah. <br /><br />“Filling saya pernah, saya staff tapi pengawas, waktu itu kabitnya yang lama sudah pindah ke dinas kelautan, saya takut kena karma,” kata terdakwa dengan rasa takut untuk menyebutkan nama-nama yang diduga bermain dibelakangnya, terkait perusahaan yang tidak mengolah limbah B3, hingga dirinya terjerat dalam operasi tangkap tangan.<br /><br />Terkait nama “Andi Pramono”, menurut terdakwa tidak dikenalnya sama sekali. Terdakwa mengaku mendapat telefon dari Andi Pramono. Menurut “Andi Pramono”, Nomer handphone terdakwa diperoleh dari seorang customer service di Sidoarjo, untuk mencari pelanggan. Padahal menurut terdakwa, dirinya tidak pernah memberikan Nomor HP-nya ke orang yang tidak dienalnya apalgai bercerita.<br /><br />“Saya tidak kenal sama sekali. Saya ditelefon Andi Pramono, katanya Nomor saya dia dapat dari cutomer service di Sidoarjo. Padahal saya tidak pernah ngomong dengan siapapun. Andi Pramono menghubungi saya untuk memberikan pekerjaan. Pernah bertemu di Sutos tapi saya menolak karena data yang diberikannya tidak lengkap. Saya pernah dipaksa diberikan uang, tapi saya menolak karena itu, karena datanya kurang lengkap. Terus, dia kembali menelefon saya  dan bertemu di MC. Donals Surya Purya Jaya di sidoarjo saat malam hari, untuk memberikan pekerjaan di daerah Gersik, tapi bukan saya yang akan mengerjakan tapi akan saya kasih ke teman, saya hanya memberikan masukan. Karena untuk industry atau sebuah gudang, sehingga saya mau. Nah, pada hari seninnya (27 Maret 2-17) mau saya surve. Kamisnya (23 Maret 2017) Dia (Andi Pramono) memaksa saya, dia beriakn uang DP, saya gak mau tapi saya dipaksa. Pas jam istirahat, dia menemui saya di Hotel JW. Mariot, dengan memaksa diberikan uang sebesar Rp 25 juta. Lima menit setelah Andi Pramono memberikan uang itu, saat saya naik untu mengikuti pelatihan lagi, saya dipepet oleh petugas terus ditangkap,” kenag Dina.<br /><br />Dari apa yang diceritakan terdakwa, apakah “Andi Pramono” adalah seorang oknum atau suruhan ? Sehingga, sosok Andi Pramono menjadi misterius, ibarat sebuah “Film Horror”.<br /><br />Nama Andi Pramono tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) apalagi tidak dihadirkan sebagai saksi si pemberi uang di Persidangan, seperti kasus-kasus OTT yang saat ini sedang di sidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, diantaranya OTT Dinas Disperindag Kabupatena Jember, OTT BPN Kota Batu, Malang, OTT PT PAL, OTT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan Jatim dengan Ketua Komisi B DPRD Jatim, OTT Dinas PUPR Kota Mojokerto dengan Ketua DPRD Kota Mojokerto, OTT BPN Surabaya II. Dimana si penerima maupun sipemberi, sangat jelas “tubuhnya” duduk di kursi panas Pengadilan Tipikor Surabaya. (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Penerima Suap OTT Divonis 1 Tahun Penjara, Sipenyuap “Diamankan”

berita korupsi .co - Apakah pelaku Korupsi dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaim...

»