5 Terdakwa Korupsi RSUD Magetan Divonis 2 Thn Penjara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCTFUhLTebmlO51cfWaVFOTLzm8uQqxOPO7PdTT7LX0Yh8QrKjP5bDLi9h7e0M1KHABQxOptf7yJQJfuCQOFzO-kjC0Qfxo3JVv-kror-96yQ4nNdsM-LVDk12S-MngNDO5BhBaCvYevw/s1600/IMG20171024141018.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjCTFUhLTebmlO51cfWaVFOTLzm8uQqxOPO7PdTT7LX0Yh8QrKjP5bDLi9h7e0M1KHABQxOptf7yJQJfuCQOFzO-kjC0Qfxo3JVv-kror-96yQ4nNdsM-LVDk12S-MngNDO5BhBaCvYevw/s640/IMG20171024141018.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sidang perkara kasus Korupsi pembangunan Instalasi Rawat Inap (Irna) Rumah Sakit Umum Daerah (RSDUD) Dr. Sayidiman Magetan pada tahun 2010 lalu, yang menelan anggaran senilai Rp 1,5 M dan merugikan keuangan negara senilai Rp 139 juta telah “finis”. <br /> <br /> Sebab, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, telah membacakan surat putusannya terhapda 5 terdakwa, pada Selasa, 24 Oktober 2017.<br /> <br /> Ke- 5 orang terdakwa dainataranya, Ningrum Palupi Widiasari selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Rohmat (Pejabat Pengadaan Barang), Cahyo Ronggo Putro (Direktur Utama CV Enggal Daya Prima, selaku konsultan perencana proyek) warga Desa Manisrejo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Magetan, Suharti (Direktur Utama CV Jaya, sebagai pengawas proyek) Warga Taman Arum, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, serta Titik Mulyatin selaku Kontraktor perantara, warga Desa/Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Jawa Timur.<br /> <br /> Majelis Hakim menyatakan, pembangunan Proyek Irna RSUD dr. Syaidiman Magetan itu menimbulkan kerugian negara karena pelaksanaannya tidak sesuai. Kontraktor, Consultan pengawas dan Consultan perencanaan hanya dipinjam sebagai syarat pencairan anggaran. Sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp 110.071.474<br /> <br /> Dalam amar putusan Majelis Hakim yang diketuai H.R. Unggul Warso Mukti, dengan dibantu Panitra Pengganti (PP) Slamet, Para terdakwa  ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana.<br /> <br /> Ke- 5 terdakwa (masing-masing perkara terpisah) pun di Vonis masing-masing 2 tahun penjara.Majelis Hakim tidak membebani uang denda aatau uang pengganti. Menurut Majelis Hakim, karena kerugian negara sudah dikembalikan seluruhnya.<br /> <br /> Sebelum membacakan putusan, Ketua Majelis Hakim terlebih dahulu membacakan surat penetapan pengalihan tempat tahanan, yang semula ditempatkan di Rutan Medaeng, dipindah ke Magetan.<br /> <br /> “Menjatuhkan hukuman pidana berupa pidana penjara selama 2 tahun dikurangi masa tahanan yang dijalani,” ucap Hakim H.R. Unggul.<br /> <br /> Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap para terdakwa ini lebih ringan 1 tahun dari tuntutan JPU, yakni masing-masing dengan pidana 3 tahun penjara.<br /> <br /> Atas putusan Majelis Hakim, terdakwa Suharti dan Titik Mulyatin mengatakan menerima. Sementara 3 terdakwa lainnya yakni Ningrum Palupi Widiasari, Cahyo Ronggo Putro dan Rohmat mengatakan pikir-pikir.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN1Ib8XXSzQ-dEri0jnHUJt-hTMpY5eXiKv_foyX-QprPRt2qgR3eNI7IgLeGM1Wqr9bjolEJ7FMluNLT50Fjsk54fbm5dKLQpAa5eqvviFL5c0uSlKHkWEGz0_n4PsAQO0XegvNDRHRU/s1600/IMG20171024143536_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgN1Ib8XXSzQ-dEri0jnHUJt-hTMpY5eXiKv_foyX-QprPRt2qgR3eNI7IgLeGM1Wqr9bjolEJ7FMluNLT50Fjsk54fbm5dKLQpAa5eqvviFL5c0uSlKHkWEGz0_n4PsAQO0XegvNDRHRU/s640/IMG20171024143536_1.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Suharti (Direktur Utama CV Jaya, sebagai pengawas proyek) Warga Taman Arum, Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, serta Titik Mulyatin selaku Kontraktor perantara, warga Desa/Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Jawa Timur.<br /> <br /> Usai persidangan, JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Magetan Achmad Taufik Rahman mengatakan, masih pikir-pikir. “kita masih pikir-pikir. Terdakwa akan dipindah ke Magetan,” kata Taufik.<br /> <br /> Hal yang sama juga dikatan PH terdakwa Cahyo Ronggo Putro, Tetra Dedy. “Akan dipindah, tapi nggak mungkin hari ini paling minggu depan,” kata Dedy.<br /> <br /> Kasus Korupsi proyek pembangunan Irna RSUD dr. Syaidiman Magetan yang ditangani Polres Magetan sempat menarik perhatian KPK, karena penangannya sejak 2012 lalu. Bagian Koordinasi dan Supervisi KPK pun ikut turun tangan karena terjadi kendala dalam penyidikan kasus ini.<br /> <br /> Indikasi terjadinya kerugian negara dalam proyek RSUD  Magetan, karean pihak Rumah Sakit hanya meminjam bendera seperti Kontraktor, Consultan Perencanaan dan Consultan Pengawas, sebagai syarat agar anggaran bisa dicairkan. Sementara pelaksanaannya tidak sesuai Spsifikasi berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Jatim.<br /> <br /> Yang terseret dalam kasus ini pun sebanyak Tujuh porang termasuk termasuk 2 tersangka lainnya yaitu Ehud Allawy (saat itu sebagai Plt. Direktur RSUD dr. Syaidiman sekaligus sebagai Pengguna Anggaran) dan Suyitno Kontraktor Pelaksana. (Redaksi)

Tipikor 5 Terdakwa Korupsi RSUD Magetan Divonis 2 Thn Penjara

berita korupsi .co – Sidang perkara kasus Korupsi pembangunan Instalasi Rawat Inap (Irna) Rumah Sakit Umum Daerah (RSDUD) Dr. Sayidiman M...

»

Terdakwa Penerima Suap OTT Divonis 1 Tahun Penjara, Sipenyuap “Diamankan”

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoRWfhrXp9GdbrTZYmk5uN8BkTa62k8dxqB-m2pWTGnrJPDU2WRbAEeoMGijddZHJcU219TQdoyfEw3T0JMi4gHzsuyWkEpgfmVJgCi1YJkNU0Wd-eSpG64q2P6dLlVyeQeiZ3WregbAo/s1600/Dina.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjoRWfhrXp9GdbrTZYmk5uN8BkTa62k8dxqB-m2pWTGnrJPDU2WRbAEeoMGijddZHJcU219TQdoyfEw3T0JMi4gHzsuyWkEpgfmVJgCi1YJkNU0Wd-eSpG64q2P6dLlVyeQeiZ3WregbAo/s640/Dina.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</b></span> Apakah pelaku Korupsi dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dilakukan oleh 1 orang saja ?<br /><br />Pasal 11; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<br /><br />Bila dalam pasal 11 UU Korupsi dikatakan, dipidana penjara pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji. Lalu bagaimana dengan sipemberi hadiah atau janji tersebut ?. Apakah dapat dipidana atau “wajib diselamatkan” ?<br /><br />Atau, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), pada 20 Oktober 2016, “tidak berlaku” bagi sipenyuap ?<br /><br />Inilah yang terjadi dalam kasus Korupsi suap OTT yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya terhadap Dina Karandina selaku staf pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur di Hotel JW Mariot, Jalan Embongmalang Surabaya, pada Kamis, 23 Maret 2017, sekitar pukul 12.30 WIB<br /><br />Setelah Dina Karandina ditangkap dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 25 juta dan 1 buah Hend Phon, Ia pun langsung dijebloskan ke penjara dan dijerat dengan pasal 12 huruf e UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun.<br /><br />Masyarakat pun bertanya-tanya ingin tahu, dari siapa Dina Karandina menerima uang tersebut ? Mengapa petugas Polrestabes Surabaya tidak menangkap oknum sipemberi uang atau sipenyuap ? Apakah pertemuan Dina Karandina dengan sipenyuap di Hotel bintang 5 itu hanya sekedar pertemuan biasa untuk penyerahan uang ?. <br /><br />Atau, mengapa hingga hari ini, Polrestabes Surabaya dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Surabaya, tidak dapat mengadirkan “batang hidung” sipenyuap sebagai saksi di persidangan, agar kasus yang menjerat wanita berkerudung ini jelas serta terang benderang ?<br /><br />Ironisnya, media pun sepertinya turut “terhipnotis” saat kasus OTT ini mencuat kepublik. Sebab, tak satu pun media yang mempublikasikan, siapa nama pemberi uang dan bagaimana statusnya ?. Pemberitaan yang ada, bahwa uang yang diterima Dina Karandina adalah untuk biaya pengurusan ijin UKL, UPL dan IMB dari sipemohon. Namun entah siapa dan perushaan mana yang memohon ijin dimaksud, juga “tak jelas”.<br /><br />Tak heran memang, sebelum kasus ini dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya oleh JPU, Kajari Surabaya sempat mengembalikan berkas perkaranya sebanyak Dua kali kepada penyidik Polrestabes Surabaya. <br /><br />Yang lebih anehnya, “ibarat ucapan, malu-malu tapi mau”. Sebab Kejari Surabaya akhirnya menerima juga pelimpahan berkas perkara kasus suap OTT ini dari penyidik Polrestabes Surabaya dengan tersangka TUNGGAL, yakni Dina Karandina.<br /><br />Menurut terdakwa Dina Karandina, bahwa sosok “Andi Purnomo” sipemberi suap, diduga adalah oknum petugas yang datang ke Hotel JW Mariot, Jalan Embongmalang Surabaya menemui Dina Karandina saat mengikuti pelatihan.<br />Ternyata pelaku Korupsi suap itu dapat dilakukan oleh satu orang saja tanpa “ada”sipenyuap. Faktanya, Polisi, Jaksa maupun Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya “sepakat”, hanya Dina Karandina-lah pelakunya. <br /><br />Setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, terdakwa tunggal kasus suap OTT dituntut pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. JPU Wira dari Kejari Surabaya menjeratnya dengan pasal 11 Undang-Undang RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun<br /><br />Pada Senin, 23 Oktober 2017, Ketua Majelis Hakim  Rochmat, menghukum terdakwa Dina Karandina dengan pidana penjara selama 1 tahun denda sebesar Rp 50 juta atau kurungan 1 bulan, serta Satu buah Hand Phon dirampas untuk negara<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan, bahwa terdakwa Dina Karandin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 11 Undang-Undang RI   No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br />“Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Lima puluh juta rupiah. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti kurungan selama Satu bulan,” ucap Hakim Rochmat.<br /><br />“Satu tahun ya Mbak, itu sudah ringan. Kalau banding, bisa jadi Lima tahun dan Kasasi juga. Karena mereka hanya membaca dokumen. Kalau kami masih ada hati nurani,” kata Hakim Rochmat terhadap terdakwa yang didampingi PH-nya dari LBH YLKI secara prodeo.<br /><br />Menanggapi putusan Majelis Hakim, JPU maupun PH terdakwa sama-sama pikir-pikir.<br /><br />Usai persidangan, JPU Wira tak mau berkomentar saat wartawan media ini menanyakkan terkait sosok sipenyuap terdakwa. Ia hanya mengatakan kalau HP terdakwa dirampas untuk negara.<br /><br />“Masih pikir-pikir, HP dirampas untu negara,” kata Wira singkat.<br /><br />Sementara PH terdakwa mengatakan, bahwa putusan Majelis hakim termasuk ringan. <br /><br />Sebelumnya, kepada media ini terdakwa Dina Karandina pun bercerita, terkait kasus yang menimpa dirinya. Menurut terdakwa, dirinya merasa dijebak jauh sebelum terjadi penangkapan. Dina Karandina  pun heran, sebab hingga saat ini “Andi Pramono”, sipenyuap dirinya tak pernah dihadirkan dipersidangan. <br /><br />Pada hal, petugas Polrestabes Surabaya menangkapnya, pada Kamis, 23 Maret 2017 sekitar pukul 12.30 WIB atau 5 menit setelah menerima uang sebesar Rp 25 juta dari “Andi Pramono” di Hotel JW Mariot Suarabaya.<br /><br />“Saya merasa dijebak. Andi Pramono tidak pernah dihadirkan kepersidangan,” ucap Dina Karandina atau yang akrab disapa Dina.<br /><br />Kecurigaan terdakwa, adalah sejak dirinya menerima disposisi dari atasannya selaku Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Lingkungan Hidup. Yang menurut terdakwa, selama menjadi PNS, belum pernah seorang bawahan menerima disposisi langsung jauh-jauh hari sebelum jadwal waktu kegiatan, mengingat erat kaitannya dengan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang notabene ada duitnya. <br /><br />“Saya juga sudah merasa curiga dan heran sebelumnya. Saya merasa dijebak. Saya ke Hotel JW Mariot tanggal 23 (23 Maret 2017) mengikuti pelatihan. Tapi saya heran, karena sebelum mengikuti kegaiatan, saya sudah menerima disposisi jauh-jauh hari, yaitu tanggal 3 Maret. Saya sejak awal jadi PNS sudah di Dinas Lingkungan Hidup. Menurut hemat saya, bawahan itu belum pernah di disposisi jauh-jauh hari sama pimpinan yaitu Bu Endang, selaku Kepala Bidang. Kalu yang dulu sudah pindah,” beber Dina dengan rasa takut. <br /><br />“Yang lucunya lagi, siapapun atasan, kalau SPPD biasanya kalau untuk staf seperti saya bawahan misalnya, mau keluar kota atau ke Jakarta, itu akan diturunkan didetik-detik terakhir, nggak mungkin langsung pertama karena erat kaitannya ada SPPD. Sampai saya tanya tiga kali Kabid saya. “Bu, benar ta saya yang berangkat”. Karena saya pernah dapat info dari Sucofindo, tentang kita mau ada program untuk tanggap darurat Limbah B3, saya yang mengidekan waktu itu. Perkiraan Sucofindo itu saya yang hadir. Tapi karena atasan itu ngerti dengan perjalanan dinas, dibudali (berangkat) sama mereka. Mereka kaya curiga. Saya ditanya, “Dek, kog nggak mudun nang aku, pingin budal dewe ta (Dek..kenapa nggak diturunkan ke saya, mau berangkat sendiri ya), ya saya jawab nggak Bu, monggo kalau Bu Endang mau berangkat (nggak Bu, silahkan kalau Bu Enang mau brerangkat). Kog bisa seperti itu, tapi ini nggak. Nah disitu saya mulai curiganya,” lanjut Dina.<br /><br />Dina pun merasa, kalau kasus yang menimpanya erat kaitannya dengan kegagalan oknum polisi yang hendak meminta uang dari perushaan yang dianggap tidak mengolah limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sesuai UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan PP (Peraturan Pemerintah) RI No. 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang sangsi dendanya paling banyak sebesar Rp 3 millyar.<br /><br />“Saya merasa ini dendam, karena saya sering menggalkan oknum polisi yang akan meminta uang dari perusahaan yang dianggap melanggar PP tentang limbah B3. Saya sering melakukan pengawasan dan memberikan penyuluhan terhadap perusahaan. Dan mereka pernah menyampaikan," ujar Dina<br /><br /> "Kalau mereka ditarik sepuluh persen dari sangsi PP tentang B3. Sangsi dalam PP tentang limbah B3 kan tiga miliyar, kalau sepuluh persennya tigaratus juta. Saya dianggap menggagalkan aksi mereka. Saya kan orang teknis, saya hanya benar-benar bekerja memberikan penyuluhan. Saya memang staf tapi pengawas. Disana itu ada perusahaan yang kena modus polisi, kalau ada perusahaan yag tidak mengolah limbah B3. Bukan mereka melalaikan tetapi karena mereka tidak mengerti. Sebagai pengawasan, saya memberikan penyuluhan agar mereka mau mengurus tetapi lewat teman, saya hanya murni untuk memberikan masukan, tapi bukan saya yang mengerjakan tapi saya kasih ke orang lain. Ada satu oknum polisi dari Polres Sidoarjo, yang sering menemui perusahaan yang dianggap tidak mengolah limbah B3, kalau nggak benar biasanya dimintai sepuluh persen dari Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Kalau ada perusahaan yang tidak mengolah limba B3 dendanya kan tiga miliyar, sepuluh persennya berapa, tiga ratus juta kan,” kata Dina mengungkapkan.<br /><br />Saat ditanya nama oknum dan perusahaan tersebut, Dina tak menjawab. Dengan raut wajah ketakutan, tidak bersedia menyebut nama perusahaan yang dimaksud. <br /><br />”Ndak…. Perusahannya nggak ngomong, tapi banyak perusahaan yang gitu,” ucap Dina dengan rasa takut.<br /><br />Saat ditanya, apakah pejabat Dinas Lingkungan Hidup pernah menerima sesuatu dari perusahaan yang diduga tidak mengelolah limba B3 ?. Menurut terdakwa pernah. <br /><br />“Filling saya pernah, saya staff tapi pengawas, waktu itu kabitnya yang lama sudah pindah ke dinas kelautan, saya takut kena karma,” kata terdakwa dengan rasa takut untuk menyebutkan nama-nama yang diduga bermain dibelakangnya, terkait perusahaan yang tidak mengolah limbah B3, hingga dirinya terjerat dalam operasi tangkap tangan.<br /><br />Terkait nama “Andi Pramono”, menurut terdakwa tidak dikenalnya sama sekali. Terdakwa mengaku mendapat telefon dari Andi Pramono. Menurut “Andi Pramono”, Nomer handphone terdakwa diperoleh dari seorang customer service di Sidoarjo, untuk mencari pelanggan. Padahal menurut terdakwa, dirinya tidak pernah memberikan Nomor HP-nya ke orang yang tidak dienalnya apalgai bercerita.<br /><br />“Saya tidak kenal sama sekali. Saya ditelefon Andi Pramono, katanya Nomor saya dia dapat dari cutomer service di Sidoarjo. Padahal saya tidak pernah ngomong dengan siapapun. Andi Pramono menghubungi saya untuk memberikan pekerjaan. Pernah bertemu di Sutos tapi saya menolak karena data yang diberikannya tidak lengkap. Saya pernah dipaksa diberikan uang, tapi saya menolak karena itu, karena datanya kurang lengkap. Terus, dia kembali menelefon saya  dan bertemu di MC. Donals Surya Purya Jaya di sidoarjo saat malam hari, untuk memberikan pekerjaan di daerah Gersik, tapi bukan saya yang akan mengerjakan tapi akan saya kasih ke teman, saya hanya memberikan masukan. Karena untuk industry atau sebuah gudang, sehingga saya mau. Nah, pada hari seninnya (27 Maret 2-17) mau saya surve. Kamisnya (23 Maret 2017) Dia (Andi Pramono) memaksa saya, dia beriakn uang DP, saya gak mau tapi saya dipaksa. Pas jam istirahat, dia menemui saya di Hotel JW. Mariot, dengan memaksa diberikan uang sebesar Rp 25 juta. Lima menit setelah Andi Pramono memberikan uang itu, saat saya naik untu mengikuti pelatihan lagi, saya dipepet oleh petugas terus ditangkap,” kenag Dina.<br /><br />Dari apa yang diceritakan terdakwa, apakah “Andi Pramono” adalah seorang oknum atau suruhan ? Sehingga, sosok Andi Pramono menjadi misterius, ibarat sebuah “Film Horror”.<br /><br />Nama Andi Pramono tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) apalagi tidak dihadirkan sebagai saksi si pemberi uang di Persidangan, seperti kasus-kasus OTT yang saat ini sedang di sidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya, diantaranya OTT Dinas Disperindag Kabupatena Jember, OTT BPN Kota Batu, Malang, OTT PT PAL, OTT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Peternakan Jatim dengan Ketua Komisi B DPRD Jatim, OTT Dinas PUPR Kota Mojokerto dengan Ketua DPRD Kota Mojokerto, OTT BPN Surabaya II. Dimana si penerima maupun sipemberi, sangat jelas “tubuhnya” duduk di kursi panas Pengadilan Tipikor Surabaya. (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Penerima Suap OTT Divonis 1 Tahun Penjara, Sipenyuap “Diamankan”

berita korupsi .co - Apakah pelaku Korupsi dalam pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaim...

»

Sidang Korupsi Pengadaan Sepatu, Dirut RSUD Magetan Terima Barang "Tak Bertuan"

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxUPzFpWjdpkA5BvB1bSj93kFILi9FWgg3m4439VT6Ll33ZTDzyhx3gQF49WB8msbzIVYQffaxuWINyXbHL5dDEriMisQPbvWfoTzKWIpVjrPTZD4XisAEK1QpFeAN6-Rzac_f657SPjI/s1600/IMG20171023125735.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="933" data-original-width="578" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhxUPzFpWjdpkA5BvB1bSj93kFILi9FWgg3m4439VT6Ll33ZTDzyhx3gQF49WB8msbzIVYQffaxuWINyXbHL5dDEriMisQPbvWfoTzKWIpVjrPTZD4XisAEK1QpFeAN6-Rzac_f657SPjI/s1600/IMG20171023125735.jpg" /></a></div> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan terkesan “bermain” dalam penanganan kasus Korupsi pengadaan sepatu untuk pegawai di lingkungan Kabupaten Magetan tahun 2014 lalu, yang menelan anggaran dari APBD sebesar Rp 1,2 milliyar dan merugikan keuangan negara senilai Rp Rp 101.590.203.<br /><br />Sebab menurut JPU Kejari Magetan, pengadaan sepatu untuk seluruh PNS di Kabupaten Magetan tahun 2014, tidak sesuai dengan Spesifaksi, berdasarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor. 54 Tahun 2014 tentang pakaian dinas PNS, dan himbauan Bupatu agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Magetan menggunakan sepatu asli buatan perajin kulit Magetan, Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri, Surat Menteri Perdagangan RI No. 456/M-DAG/SD/3/2011 tertanggal 23 Maret 2011 perihal, Program “Aku Cinta Produk Indonesia”, dan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.<br /><br />Dalam kasus ini, JPU menyatakan bahwa pengadaan sepatu tidak sesuai dengan Spesifikasi. Sementara dalam proses pengadaan, ada panita yang terdiri dari PPKm (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan) dan PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) yang menerima honor atau upah dalam kegiatan tersebut.<br /><br />Apakah pengadaan sepatu yang tidak sesuai dengan Spsesifikasi berdasarkan Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres No 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, hanya tangung jawab beberapa orang saja, atau seluruh panitia turut bertanggung jawab ? Anehnya, yang diseret ke Pengadilan Tipikor terkesan “dipilih”.<br /><br />Bahkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan terkesan “menyicil” kasus ini. Sebab, pada Jilid I (tahun 2016), Kejari Magetan sudah menetapkan Ketua Asosiasi Perajin Kulit (Aspek) Magetan, Yusuf Ashari, sebagai tersangka, karena diduga melakukan "mark up" atau penggelembungan harga, atas pengadaan proyek sepatu untuk seluruh pegawai di lingkungan Pemda Magetan.<br /><br />Pada Januari 2017,  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menjatuhkan hukuman pidana penajara selama 4 tahun terhadap Yusuf  Hashari. Ketua Aspek itu dinyatakan terbuktiu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain hukuman badan, Majelis Hakim juga sepakat dengan JPU Kejari Magetan, untuk menghukum Ketua Asosiasi Perajin Kulit itu, untuk membayar denda sebesar Rp 200 juta, atau kurangan 4 bulan bila tidak dibayar. <br /><br />Selain pidana badan dan denda, ada juga pidana tambahan berupa, mengembalikan kerugian negara sebesar Rp101 juta, atau harta bendanya akan disita oleh Kejari Magetan dan dilelang. <br /><br />Pada hal,  Ketua Aspek itu hanya menerima dana sebesar Rp 319.690.000 yang harusnya menerima pembayaran sebesar 421.280.203 (termasuk pajak). Sehingga terdapat selisis Rp 101.590.203 yang tidak diterima. Aneh, mengapa Ketua Aspek Magetan itu yang dihukum untuk membayar selisih uang kerugian negara sebesar Rp 101.590.203 ?<br /><br />Karena merasa tidak bersalah dan menikmati uang “haram”, Yusuf Hashari, melalui Penasehat Hukumnya, Berlian Lukitasar pun melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Dan hasilnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur membebaskan ketua Asosiasi Perajin Kulit itu, pada April 2017.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi85WWiiN5nMddBF7n13xCUjXIMmcLlFahPhUC6palgI5WuGCtkClaficFJeUJGhDdezg-FaM2nDpw8RbQlWq02BrBMV45b-2zsxnJOxmNU0LvFHmQw3o2Zb0uxM_zcQj7uLCJ5G5ttsT0/s1600/IMG20171023120748-1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi85WWiiN5nMddBF7n13xCUjXIMmcLlFahPhUC6palgI5WuGCtkClaficFJeUJGhDdezg-FaM2nDpw8RbQlWq02BrBMV45b-2zsxnJOxmNU0LvFHmQw3o2Zb0uxM_zcQj7uLCJ5G5ttsT0/s640/IMG20171023120748-1.jpg" width="640" /></a></div> Yang lebih anehnya lagi, ratusan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Magetan juga kebagian ratusan sepatu yang nilainya mencapai Rp 87 juta itu, yang yang belum dibayar pihak RSUD hingga saat ini.<br /><br />Tidak hanya itu. Ternayata sepatu yang diterima pihak RSUD Magetan tak bertuan. Karean tidak tau bagaimana prosedurnya namun turut “menikamti” sepatu yang menghantarkan Kepala Bapeda Litbang ke penjara.<br /><br />Hal inilah terungkap dalam persidangan jilid II, yang digelar di Pengailan Tipikor dengan Ketua Majelis Hakim I Wayan S, pada Senin 23 Oktober 2017.<br /><br />Dalam persidangan, JPU yang juga Kasi Pidsus (Kepala Seksi Pidana Khusus) Keajri Magetan Achmad Taufik Rahman, menghadirkan 7 orang saksi, yaitu Indah selaku PPTK, Mulyana Kardeni dari Dinas Kesehatan Pemkab Magetan, Dirut RSUD Magetan Mahatma, Bambang, Lukman Harun, Sarkan dan Jeliteng (juga sebagai pejabat di RSUD) dengan terdakwa Sumarjoko (mantan Kepala Bapeda Litbang) yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Feby dkk.<br /><br />Dalam persidangan terungkap, bahwa sebanyak 500 pasang sepatu seharga Rp 87 juta diterima pihak RSUD Magetan tanpa tau bagaimana prosedurnya. Pihak RSUD hanya memberikan data pegawai ke Bapeda. Bahka Dirut RSUD Magetan Mahatma mengakui, bahwa sepatu tersebut hingga saat ini belum dibayarkan.<br /><br />Selain itu. Mahatma menjelaskan kepada Majelis, bahwa RSUD Magetan sebagai BUMD tidak boleh menerima barang dari Pemda. Alasannya, pihaknya berhak mengelola pendapatan Rumah Sakit (RS) untuk kebutuhan pegawai termasuk gaji. Lalu, mengapa menerima sepatu yang tak bertuan itu ?<br /><br />“Ada sekitar 500 atau sekitar Rp 87 juta, belum dibayar sampai sekarang, Rumah Sakit ini BUMD, dikelola seperti  bisnis, makanya jabatan sebagai Dirut bukan Kepala Rumah Sakit,” kata Mahatma.<br /><br />“Sepatu dibagikan saat upacara. Tidak tahu bagaimana, hanya memberikan data,” tambah saksi Lukman Harun<br /><br />Saat ditanya PH terdakwa, terkait siapa yng bertanggung jawab saat menerima sepatu dan siapa yang memerintahkan untuk dibagikan. Pertanyaan PH terdakwa tak bisa dijawab saksi. para saksi dari pihak RSUD ini terkesan menutupi fakta yang sebeanrnya.<br /><br />“Sepatu tidak bertuan tapi tetap diterima. Siapa yang bertanggung jawab saat sepetu dikirim ke rumah sakit, siapa yang memerintahkan untuk dibagikan ?,” tanya PH terdakwa.<br /><br />Atas pertanyaan PH terdakwa, Dirut RSUD Magetan ini terlihat wajahnya merah dan beberapa kali menempelkan tangannya ke kepala serta mengusap wajahnya. Pada hal semula, Mahatma terkesan santai sambil tersenyum menjawb pertanyaan PH terdakwa.  (Redaksi)

Tipikor Sidang Korupsi Pengadaan Sepatu, Dirut RSUD Magetan Terima Barang "Tak Bertuan"

berita korupsi .co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan terkesan “bermain” dalam penanganan kasus Korupsi pengadaan sepatu untuk pegawai ...

»

Saksi dalam sidang Korupsi Suap OTT PT PAL : Permasalahan adalah dana Dana Komando

<span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Terdakwa Firmansya Arifin : Uang dari Vendor itu adalah uang PT PAL yang dikembalikan agar tidak ada masalah saat audit BPK#</b></span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3ia1G1FNaUKYbOO8XPoSyBll9X6aLKym5fsVR6C7GGKbX9uXI2aFtzf_PjFAnADyRYWueyk_zEfkYSHuvdy1sEJQTtmvkGQ8mdw58J582orhBrkQifvkgqB0YvpzKq9gidUdFgITJc1M/s1600/IMG20171020194511.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh3ia1G1FNaUKYbOO8XPoSyBll9X6aLKym5fsVR6C7GGKbX9uXI2aFtzf_PjFAnADyRYWueyk_zEfkYSHuvdy1sEJQTtmvkGQ8mdw58J582orhBrkQifvkgqB0YvpzKq9gidUdFgITJc1M/s640/IMG20171020194511.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <span style="background-color: white;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Ketika KPK melakukan OTT terhadap Ketua MK Aqil Muktar, Gubernur Banten, Gubernur Sum-Ut dan beberapa Kepala Daerah lainnya, termasuk ketika lembaga anti rasuah itu  menangani kasus Mega Korupsi E-KTP, yang melibatkan berbagai pihak, diantaranya  saat penyidik  KPK menetapkan SN Ketua DPR RI menjadi tersangka, yang akhirnya dibatalkan oleh Majelis Hakim melalui sidang Praperadilan yang diajukan oleh SN melalui Kusa Hukumnya, KPK tidak “meghadapi menghadapi hambatan”.<br /><br />Anehnya, kasus perkara Korupsi “suap” Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang juga dilakukan oleh KPK terhadap Direktur Utama, Derektur Keuangan dan GM Keuangan PT PAL Indonesia (Persero) pada Maret lalu, sepertinya “tidak akan terang bendearang”, sebab ada “tembok yang tak bisa dijebol” oleh lembaga anti rasuah itu.<br /><br />Begitu juga dengan uang yang disita oleh KPK dari pejabat yang tertangkap OTT, bukan untuk pihak atau lembaga/instansi lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Berbeda dengan 3 terdakwa dari Direksi PT PAL yang saat ini sedang di adili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.<br /><br />Pada 30 Maret 2017 Sekitar pukul 12.00 WIB, KPK melukan OTT terhadap Arif Cahyana (GM Keuangan PT PAL) dan Agus Nugroho di Jakarta. OTT dilakukan KPK setelah beberapa saat Arif Cahyana menerima uang sebesar US 25 ribu Dollah AS dari Kirana Kotama pemilik PT Perusa Sejati yang saat ini berada di Amerika Serikat yang sulit dihadirkan oleh KPK. Uang itu bagian dari fee agen 4,75 persen atau 1,25 persen untuk PT PAL dari Ashanty Sales melalui Korana Kotama. Kemudian Kirana Kotama memberikan ke PT PAL melalui  Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati). <br /><br />Yang sebelumnya, pada Januari 2015, PT PAL juga sudah menerima sebesar US US163.102, 19 Dollar AS. Dan uang tersebut sudah disetorkan ke Mabes TNI AL di Cilangkap oleh Imam dan Arif Cahyana. Sementara yang US 25 ribua Dollar AS belum sempat disetorkan karena keburu ditangkap KPK. Inilah yang terungkap dalam persidangan sejak Juli 2017, saat Agus Nugroho di adili dank e- 3 terdakwa menjadi saksi.<br /><br />Nah, uang yang diterima PT PAL sebesar US 25 ribu Dollar inilah sebagai “jembatan” ke- 3 Direksi PT PAL itu masuk ke penjara. Pada hal, uang yang diterima itu bukan untuk dinikmati sendiri, meliankan untuk disetorkan ke Mabes TNI AL di Cilangkap sebagai Dana Komando atau yang dikenal dengan istilah DK.<br /><br />Disisi lain, KPK tak bisa menghadirkan Ashanty Sales warga Philipina, dan Kirana Kotama yang dikabarkan memiliki kewarga negaraan Indonesia dan warga negeri Paman Sam itu, agar fee agen yang semula 3,5 persen menjadi 4,75 persen serta pengembalian oleh Ashanty Sales ke PT PAL melalui Kiran Kotama sebesar 1,25 persen menjadi terang benderang.<br /><br />JPU KPK hanya dapat menghadirkan rekanan-rekanan dari pihak swasta, yang bekerja sama dengan PT PAL maupun dari pihak PT PAL sendiri. lalu. Apakah KPK serius untuk mengungkap hingga terang bebderang kasus yang terjadi di PT PAL ? Atau, KPK hanya focus “memenjarakan” ke- 3 terdakwa dari perusahaan milik negara ini.<br /><br />Tak salah, bila pada persidnagan beberapa minggu lalu (2 Oktober 2017), Majelis Hakim DR. Lufsiana mengatakan, lebih baik PT PAL dipailitkan agar tidak menjadi ATM.  Tak hanya itu, saat persidangan terdakwa Agus Nugroho, DR. Lufsiana juga memerintahkan JPU KPK untuk menyita bukti-bukti lainnya dan diajukan ke Presiden RI Ir. Joko Widodo, agar dapat menyita uang milik PT PAL sebesar Rp 5 milliyar yang di blokir.<br /><br />Pada Jumat, 20 Oktober 2017, JPU KPK Ronald Ferdinand Worotikan,  Mungki Hadpratikto, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri kembali menghadirkan 7 orang saksi dari PT PAL, untuk didengar keterangannya dihadapan Majelis Hakim untuk 3 terdakwa, yaitu Arif Cahyana (GM Keuangan), terdakwa Saiful Anwar ((Direktur Desain dan Teknologi yang merangkap Direktur Keuangan) dan terdakwa M. Firmansyah Arifin (Direktur Utama).<br /><br />Ke- 7 saksi itu diantaranya Kasidah (mantan Kepala Departemen Manajemen Kas PT PAL), Muhammad Zainul, Muhammad Arifin, Dani,  Sucipto, Muhammad Yusril dan Pangestu Sari.<br /><br />Dalam persidangan terungkap, bahwa permasalahan yang terjadi di PT PAL adalah mengenai Dana Komando. Dana Komando itu dosetorkan untuk tagihan ke Mabes TNI AL. Dana Komando itu diperoleh dari Vendor (kontraktor) sebagai Subkon PT PAL untuk mengerjakan pekerjaan HARKAN (pemeliharaan dan perbaikan) kapal milik TNI AL. dan uang tersebut bukan uang para Vendor, melainkan milik PT PAL sendiri yang dititipkan dan akan dikembalikan kemudian ke PT PAL.<br /><br />Para saksi mengungkapkan kepada Majelis Hakim, bahwa dana yang terkumpul dari Vendor itu dikumpulkan dan di simpan di Brankas PT PAL. Pengelolaan itu dikelola oleh Arif Cahyana dan mempercayakan kepada saksi Kasidah. Dari Kasidah berganti ke Muhammad Zainul dan Muhammad Arifin. Sementara Dani, bertugas untuk mengumpulkan uang dari para Vendor.<br /><br />“Ada brankas di bendahara yang mengelola Arif Cahyana, saya diberi kepercayaan untuk menyimpan uang titipan dan surat-surat berharga. Uang itu berasal dari deposito perusahaan. Ada uang kas, saya lupa tapi itu titipan, lebih dari 10 juta. saya terima dari Pak Dani. Yang menitipkan uang Pak Dani dan Arifin, yang tahu Pak Arif Cahyana dan yang lain. Setiap ada titipan, Pak Arif Cahyana selalu ada.  Ada catatan tapi nggak tahu ke mana. Aawalnya 100 juta lebih, uang itu dipergunakan untuk penagihan pekerjaan yang ditagihkan ke Angkatan Laut, mengenai pekerjaan pemeliharaan. Yang saya tahu berasal dari pihak ketiga, saya tahu dari Pak Dani dan Arifin, katanya dari sub kon atau vendor,” ungkap Kasidah.<br /><br />Kasidah menjelaskan, dirinya tidak tau berapa jumlah DK. Namun Kasidah mengakui, bahwa dana yang berda di brankas, semula dikelolanya dan kemudian digantikan Zainul.<br /><br />“Kalau Dana Komando saya nggak tahu jumlah. Pengelolaan uang di brankas itu digantikan Zainul, isi brankas sebesar 67 juta” ucap Kasidah.</span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <span style="background-color: white;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1LG0pncRd-mWdhl6DNN4YpHNhwq6IkL1fA1JoOpOpIahUYoQPyJC3omnPdJjCOre_GY996qengni1NOMrMAvhqIk4y6rfCPyGfJctwozW-qOUFQFYzVCpEx5RgavuHFdLGDSLtNiFt-4/s1600/IMG20171020155557.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi1LG0pncRd-mWdhl6DNN4YpHNhwq6IkL1fA1JoOpOpIahUYoQPyJC3omnPdJjCOre_GY996qengni1NOMrMAvhqIk4y6rfCPyGfJctwozW-qOUFQFYzVCpEx5RgavuHFdLGDSLtNiFt-4/s640/IMG20171020155557.jpg" width="640" /></a></span></div> <br /> <span style="background-color: white;"><span style="font-size: small;"> Menurut Zainul, bahwa biaya HARKAN dititipkan Arif Cahyana sebesar US 75 ribu dollar. Zainul mengatakan, bahwa dana DK bersumber dari vendor-vendor yang jumlahnya ada sebesar 541 juta yang menyetorkan I Ketut Dirut PT Palindo Jaya Utama, dan menurutnya, uang itu dipergunakan untuk penagihan dana DK.<br /><br />“Untuk biaya pemeliharaan dan perawatan, ada dana titipan sebesar US 75000 Dollar dari Pak Arif Cahyana, katanya uang Pak Dirut. Ada titipan Pak Saiful Anwar totalnya 657 juta yang menyerahkan Arif. Kalau dana DK bersumber dari vendor-vendor, ada sebesar 541 juta yang menyetorkan I Ketut Dirut PT Palindo Jaya Utama itu dipergunakan untuk penagihan dana DK,” ucap Zainul.<br /><br />Sementara menurut M. Arifin menjelaskan, bahwa tidak semua item itu dikenai dana DK.<br /><br />“Nilai proyeknya, kalau nggak salah sebesar Rp 5 miliar tahun 2014, proyek dengan Mabes TNI. Jadi tidak semua item itu dikenai Dana Komando. Sehingga, ada itu yang di muati Dana Komando, tapi nilai presentasenya lebih dari 100 persen. Ada item-item yang sudah bertarif, tidak bisa dititip Dana Komando,” kata Arifim.<br /><br />“Tentang nilai 8 persen, siapa yang yang menghitung dan dari mana itu ?,” tanya JPU KPK.<br /><br />“Tidak semua bisa di backup. Semua dana itu dikumpulkan di keuangan, tapi penagihannya, ini dulu, yang ada itu dipakai. Katakan proyeknya ada 5, total proyeknya itu sebelum PPn,” jawab saksi.<br /><br /> “Ini kan Sub kon, tapi dikerjakan sendiri oleh ABK, betul ?,” tanya Hakim DR. Lufsiana, yang dijawab saksi Arifin, “Betul”. <br /><br />“Dana Komando itu diserahkan untuk mendapatkan tagihan, Dana Komando masuk dahulu baru tagihan itu kan ?,” tanya Hakim Lufiana kembali, yang dijawab saksi ‘Ya”.<br /><br />“Ya. Jadi kalau Dana Komando itu kurang, dana itu juga kurang,” jawab saksi.<br /><br />JPU KPK kembali menanyakkan saksi Arifin. “Uang yang diterima dari vendor-vendor itu adalah uang PT PAL. Yang ingin saya tanyakkan, apakah dalam kontrak itu disebutkan, atau dibuat dalam dokumen ?,” Menurut saksi tidak dibuat dalam kontrak atau pun dalam dokumen tetapi ada dalam SOP PT PAL.<br /><br />Hakim DR. Andriano pun langsung menanyakan saksi Arifin. “Saudara tahu dari mana,”. <br /><br />“Dari laporan yang masuk. Artinya, uang yang dikembalikan itu sudah dibelanjakan. Artinya, katakan 10 juta. Dilaporkan bahwa uang itu sudah dibayarkan 10 juta,” jawab saksi.<br /><br />JPU KPK kembali mencerca saksi. “Mengenai pembayaran untuk Dana Komando. Uang Dana Komando untuk nilai pekerjaan, apakah uang yang diterima, atau dari dana lain ,”<br /><br />Menurut saksi Arifin, bahwa unag itu tidak berpusat pada pihak ke 3. Sebab, dana itun tidak cukup, sehingga dikumpulkan terlebuh dahulu.<br /><br />“Uang itu tidak berpusat pada pihak ketiga. Katakan pada pihak ketiga, ada Vendor yang mengerjakan kapal A dan uangnya untuk kapala A, tidak. Artinya, uang itu dikumpulkan dulu, kalau proyek A dibiayai dana itu sendiri, itu tidak cukup. Sehingga uang itu dikumpulkan dulu, setelah terkumpul semua, baru dikerjakan untuk satu kapal saja kalau uangnya cukup untuk satu kapal,” kata saksi.<br /><br />“Uang itu dari Sub kon tadi ?,” tanya Hakim DR. Lufiana dan dijawab saksi ya.<br /><br />“Uang itu disetor kemana, apakah DK ini sudah lama di PT PAL ?,” tanya JPU KPK. Dengan jujur, saksi menjawab, disetor langsung ke kantor PT PAL.<br /><br />“Disetor langsung oleh vendor ke kantor PT PAL. Ya, sudah lama. Sebelum saya bertugas sebagai Kepala Departemen, itu sudah ada.<br /><br />“Dana Komando itu untuk apa,” tanya JPU kembali. Namun saksi tidak mengetahuinya. “Saya nggak tahu, tapi besarannya saya tahu,” jawab saksi<br /><br />“Apakah pernah dibahas di rapat Direksi, atau ditingkat Kadep ataupun Divisi berapa dan dari mana saja dan DK itu ?,” tany JPU KPK.<br /><br />Saksi pun mengakui, bahwa dirinya pernah di panggil Saiful Anwar (Direktur Keuangan PT PAL) dan Etty Soewardani (Direktur Umum PT PAL) untuk membahas dana DK. <br /><br />“Pernah dibahas. Saya pernah dipanggil Pak Saiful sama Bu Etty di ruang rapat, untuk menagih masalah Dana Komando. Yang dibahas pertama masalah untuk penagihan kapal-kapal. Katakan di situ tertera proyeknya berapa, angkanya berapa, yang sudah ditagihkan berapa, permasalahannya apa, di situ tertera sehingga saya rasa, semua yang hadir di situ tahu. Permasalahannya adalah ada di Dana Komando,” ungkap saksi Arifin terus terang.<br /><br />“Saya pernah dipanggil Pak Saiful Anwar sama Bu Etty Soewardani mengenai penagihan kapal perang. Saya hanya lihat di price list. Saya katakana, laporannya sudah ada, dokumennya lengkap. Namun permasalahannya, kita belum siap karena Dana Komando belum ada,” kata saksi mejelaskan.<br /><br /> JPU KPK kembali bertanya, “Diambil dari mana Dana komando ini ?,”.<br /><br />Menurut saksi, Dana Komando diambil dari pihak ke 3 tau kontraktor, yang mengerjakan pekerjaan PT PAL. “Dana Komando itu diambil dari pihak ketiga atau kontraktor yang mengerjakan pekerjaan khususnya pekerjaan yang bertarif. PT PAL punya price list masing-masing pekerjaan. Jadi Dana Komando itu untuk yang di pihak ketiga, itu tidak direncanakan. Artinya, pada saat kita melihat kegiatan, negoisator itu ada dari pihak pemasang marketing, sama dari pihak logistik hanya untuk HARKAN, Pemeliharaan dan Perbaikan saja. Setelah itu, negoisasi dilakukan dari PT PAL ada Dua, dan dari vendor itu sendiri. dari PT PAL, tidak menyampaikan Dana Komando di awal, karena takutnya harga mahal. Sehingga negoisasi itu dilakukan real. Setelah negoisasi dilakukan, katakan angka rupiah sudah ketemu, jadi di situ dilihat, besar dititipi Dana Komando. Setelah itu, dititipi sesuai dengan kapasitas target yang ada. Kalau persentasi tidak ada ketentuan. Kalau mengenai 10 juta cukup, ya 10 juta. Kalau 5 juta cukup, ya lima juta. Tapi nilai maksimum yang pernah saya tahu besar 50 juta,” jawab saksi.<br /><br />Sementara saksi Sucipto menjelaskan, bahwa Dana Komando Khusus untuk proyek Angkatan Laut. Ketika JPU KPK menanyakkan saksi Sucipto kembali, menegani keberadaan Dana Komando. Namun menurut saksi, bahwa  Dana Komando Khusus untuk proyek AL. <br /><br />“Dana Komando Khusus proyek Angkatan Laut, seakan-akan ada pekerjaan yang sudah kontrak dengan PT PAL, tetapi ABK yang mengerjakan sendiri, biayanya yang seharusnya masuk ke pihak 3. Jadi haknya ABK tersebut. Kalau Dana Komndo itu masuk ke Institusi. Kalau BS itu cenderung masuk Ke ABK nya rupanya. Contoh misalnya, ada pekerjaan kebersihan dengan skala M2, ketemunya katakan 10 juta. Kita kontrak dengan pihak ketiga, tetapi dana itu masuk ke teman-teman ABK itu sendiri, dan ABK berurusan dengan pihak kontraktor,” jawab saksi.<br /><br />Sementara menurut terdakwa M. Firmansyah Arifin, yang sudah “dipecat” setelah kasus OTT menimpanya mengatakan kepada media ini, bahwa uang yang berasal dari para Vendor itu adalah uang milik PT PAL yang dititipkan, dan akan dikembalikan setelah pembayaran lunas dilakukan oleh PT PAL kepada Vendor.<br /><br />Alasan penitipan uang tersebut, menurut terdakwa Firmansyah Arifin, untuk “mengelabui” audit yang akan dilakukan oleh BPK RI. Karena penyetoran dana DK tidak ada buktinya. Sehingga, pada saat BPK RI melakukan audit di PT PAL, tidak ada masalah. Alasannya lagi, hal itu dilakukan agar pengeluaran yang dilakukan oleh PT PAL sesuai dengan yang sebenarnya.<br /><br />“Itu uang milik PT PAL. Kita tidak pernah menarik atau meminta dari para Vendor. Misalnya begini, ada kontrak dengan nilai 200 juta. Lalu kita titipkanlah Dana Komando disitu misalnya 50 juta. Jadi dalam kontrak tertulis 250 juta. Kita bayar 250 juta, tetapi yang 50 juta akan dikembalikan secara diam-diam. Itu sudah ada kesepakatan. Jadi kita nggak pernah menarik atau meminta uang dari para Vendor,” ungkap terdakwa M. Firmansyah Arifin.  (Redaksi)</span></span>

News Tipikor Saksi dalam sidang Korupsi Suap OTT PT PAL : Permasalahan adalah dana Dana Komando

#Terdakwa Firmansya Arifin : Uang dari Vendor itu adalah uang PT PAL yang dikembalikan agar tidak ada masalah saat audit BPK# berita ko...

»

Terdakwa Kasus Suap DPRD Mojokerto Dituntu Pidana 2 Thn Penjara

<span style="color: red;"><b><span style="font-size: large;">#Permohonan terdakwa Wiwiet Febriyanto, menjadi JC di tolak JPU KPK#</span></b></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV4GSZiFRt2gIPE7bgTnXMpVZ8UdD06d9GvYA6iMljXUNHF0EMNwn7zDp8__9WmsbDhAHNKxLFLgC588OOk2v2ROvBYYwFbDd9Sj1kNbEZep7ieer7vnvyQFd_y3ohn3OpK3BHOHWspq0/s1600/IMG20170829102216.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="658" data-original-width="430" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV4GSZiFRt2gIPE7bgTnXMpVZ8UdD06d9GvYA6iMljXUNHF0EMNwn7zDp8__9WmsbDhAHNKxLFLgC588OOk2v2ROvBYYwFbDd9Sj1kNbEZep7ieer7vnvyQFd_y3ohn3OpK3BHOHWspq0/s640/IMG20170829102216.jpg" width="418" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Kasus Korupsi suap yang melibatkan pejabat ditanah air Khususnya di Jawa Timur, yang tertangkap oleh KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepertinya tak akan jera, sebab ancaman pidana yang dikenakan JPU sendiri tergolong ringan.<br /> <br /> Beberapa terdakwa dalam kasus Korupsi suap OTT di Jawa Timur selama tahun 2017, hanya dituntut ringan. Pada hal, berbagai kalangan menyebutkan, bahwa perbuatan Korupsi apa lagi hingga tertangkap tangang, adalah perbuatan kejahatan yang luar biasa. Sementara tuntutan pidananya lebih ringan dari pada pencuri “biasa”.<br /> <br /> Diantara terdakwa kasus suap OTT di Jawa Timur yang sudah dituntut bahkwan ada yang sudah di Vonis dalam persidangan, hanya dibahwa 2 tahun penjara, yaitu kasus OTT yang dilakukan oleh Polres terhadap Pegawai Disperindag Kabupaten Jember, dituntut pidana 10 bulan penjara dan di Vonis 6 bulan, kasus OTT di Ponorogo, kasus OTT PT PAL dengan terdakwa Agus Nugroho (Direktur Umum PT Perusa Sejati). Terdakwa Agus dituntut pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, kemuidan di Vonis 2 tahun. 3 terdakwa kasus OTT DPRD di tuntut 2 tahun, kasus OTT oleh Polrestabes Surabaya terhadap dengan terdakwa tunggal pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sidoarjo, dituntut pidana 1,6 tahun. <br /> <br /> Kasus OTT yang dilakukan oleh tim Saber Pungli Kejati Jatim terhadap  Jaksa penyidik di Kejati Jatim dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1,5 milliyar hanya dituntut 2 tahun penajra oleh JPU dari Kejagung. Dan oleh Majelis Hakim di Vonis 4 tahun penjara. <br /> <br /> Pada Jumat, 20 Oktober 2017, JPU KPK hanya menuntut pidana penjara selama 2 tahun terhadap Wiwiet Febriyanto, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, yang ditangkap Tim KPK bersama Ketua dan 2 Wakil Ketua  DPRD Mojokerto pada Juni 2017 karena kasus suap pengalihan anggaran.<br /> <br /> Surat tuntutan itu dibacakan JPU KPK Iskandar Marwanto, Subari Kurniawan dan Tri Anggoro Mukti dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengailan Tipikor, dengan Ketua Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti. Sementara terdakwa didampngi Penasehat Hukum (PH)-nya Suryono Pane dkk.<br /> <br /> Dalam surat tuntutannya JPU KPK menyatakan, bahwa terdakwa Wiwiet Febriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal pasal 5 ayat (1) huruf a  atau pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KHUPidana.<br /> <br /> Terdakwa pun dituntut pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan. Selain itu, permohonan terdakwa untuk menjadi JC (Jastinse Cullabulator) untuk memperoleh keringanan hukuman ternyata ditolak KPK. <br /> <br /> Penolakan KPK atas permohonan terdakwa untuk menjadi JC bisa jadi, karena uang yang diberikan terdakwa kepada Ketua dan 2 Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto berasal dari 2 rekanan (kontraktor) yaitu Irfan Dwi Cahyono alias Ipang selaku Direktur CV Benteng Persaada, dan dari Dodi Setiawan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera sejumlah Rp 930 juta, dengan menjanjikan berupa pekerjaan di Dinas PUPR Tahun Anggaran 2017. Namun karena pekerjaan yang dijanjikan terdakwa tak kunjung ada, uang tersebut dibuatlah menjadi hutang piutang.<br /> <br /> “Meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan hukuman pidana berupa pidana penjara selama 2 tahun, denda sebesar Dua ratus Lima puluh juta rupiah. Apa bila terdakwa tidak membayar maka diganti kurungan selama Enam bulan,” ucap JPU KPK Iskandar Marwanto.<br /> <br /> Atas tuntutan tersebut, PH terdakwa Wiwiet Febriyanto, Suryono Pane akan menyampaikan Pledoi (pembelaan)-nya pada persidangan yang akan datang. “Kami minta waktu seminggu untuk menyampaikan Pledoi,” ucap Pane.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan, JPU KPK membeberkan awal dari tertangkapnya terdakwa dan 3 pimpinan DRPD Kota Mojokerto pada Juni lalu. JPU KPK menyebutkan, bahwa terdakwa Wiwit Febrianto selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto, bersama-sama dengan Mas’ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto, pada sekitar bulan Desember 2016, Sabtu 10 juni 2017, Jumat 16 Juni 2017, bertempat di rumah dinas Wali Kota Mojokerto, Jalan Hayam Wuruk No 51 Mojokerto, di rumah Partai Amanat Nasional (PAN) di Jalan Kyai Haji Mansyur No 13, Kelurahan Gedongan, Kecamatan Magersari, Mojokerto telah melakukan beberapa perbuatan berlanjut yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu pemberian berupa uang sejumlah Rp 475 juta, sebagai bagian dari realisasi pemberian janji tambahan “pundi-pundi” bagi Pimpinan dan anggota DPRD Mojokerto, dengan maksud agar pimpinan DPRD Mojokerto yakni Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani, serta anggota DPRD Mojokerto lainnya memperlancar pembahasan APBD Tahun Anggaran 2017 maupun APBD tahun 2018.<br /> <br /> Pada sekitar tahun 2016, lanjut JPU KPK, terdakwa Wiwiet Febriyanto, mengetahui adanya kesepakatan berupa  pemberian janji antara Mas’ud Yunus dengan pimpinan dan anggota DPRD, untuk memberikan sejumlah uang sebagai tambahan “pundi-pundi” diluar penghasilan tetap, sebagai uang komitmen yang bersumber dari jumlah persentase pelaksanaan anggaran Dinas PUPR, pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dengan nama kegiatan Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan (PENLING), yang berasal dari usulan para anggota DPRD sendiri, yang dikenal dengan istilah program Jasmas (jaringan aspirasi masyarakat) sebesar Rp 26 miliar, serta tambahan pertahun sejumlah Rp 65 juta, untuk masing-masing anggota DPRD Mojokerto, atau yang dikenal dengan istilah 7 umur yakni, uang lelah 7 kali persidangan dalam rangka pembahasan anggaran yang rencananya, diberikan per triwulan di tahun 2017.<br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipkFD0X8JO451IHnxVkh-9ixhqXwnF1f0FEhWgvNkVCKGVzTjs0NtbnAdIYg9erPOzjGdjhUb_b7-GOYSQ5UvMbWirgdJ-XffaDfu7c7ClDgrv9D3GohBiR9unEEa9grjXRIXl1n3Abck/s1600/IMG20170829095459.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEipkFD0X8JO451IHnxVkh-9ixhqXwnF1f0FEhWgvNkVCKGVzTjs0NtbnAdIYg9erPOzjGdjhUb_b7-GOYSQ5UvMbWirgdJ-XffaDfu7c7ClDgrv9D3GohBiR9unEEa9grjXRIXl1n3Abck/s640/IMG20170829095459.jpg" width="640" /></a></div> <br /> Pada sekitar bulan Februari 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Purnomo, Abdullah Fanani dan Umar Faruq serta beberapa  Ketua Fraksi DPRD Kota Mojokerto untuk membahas pekerjaan terkait Jasmas, serta permintaan uang Komitment fee sebesar 8 persen untuk anggota DPRD, 10 persen untuk Wakil Ketua DPRD dan 12 persen untuk Ketua DPRD, dan permintaan para anggota Dewan yang terhormat itupun di sanggupi terdakwa. <br /> <br /> Pada Mei 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto dan Mas’ud Yunus, ternyata belum merealisasikan janji pemberian uang tambahan pundi-pundi yang bersumber dari komitmen program Jasmas maupun uang triwulan kepada pimpinan dan anggota DPRD Mojokerto. Pada hal di sisi lain, terdakwa mengetahui adanya permasalahan dalam pelaksanaan anggaran dinas PUPR pada APBD tahun 2017 yang kemungkinan besar akan dipersoalkan oleh anggota DPRD, sehingga berpengaruh terhadap pengajuan perubahan APBD tahun 2017 dan RAPBD tahun 2018 diantaranya. <br /> <br /> Dalam surat dakwaan JPU KPK ini pun dijelaskan bahwa, Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2016, dengan persetujuan Mas’ud Yunus, telah menggunakan dana talangan yang bersumber dari Kas Daerah (Kasda), untuk membiayai kekurangan pembayaran atas pekerjaan, terkait DAK fisik bidang transportasi daerah sebesar Rp 13.284.905.600 dan DAK fisik bidang infrastruktur perumahan norma air minum dan sanitasi senilai Rp 67.359.000. Sehingga, total kekurangannya seluruhnya sejumlah Rp 13.352.264.600, akibat tidak direalisasikannya transfer DAK TA 2015 dari Kementerian Keuangan, kepada pemerintah Kota Mojokerto karena, keterlambatan pelaporan pekerjaan DAK fisik oleh Dinas PUPR.<br /> <br /> Terdakwa Wiwiet Febriyanto, lanjut JPU KPK dalm dakwaannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdakwa menyetujui penundaan sebagian kegiatan Dinas PUPR 2017, pada kegiatan penting yang nilainya sekitar Rp13 M. Sehingga mengakibatkan berkurangnya anggaran kegiatan penting dari Rp 38.568.000.000 menjadi Rp  25.568.000.000, yang berakibat berkurangnya jatah program Jasmas anggota DPRD Kota Mojokerto. <br /> <br /> Selain itu, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, memprioritaskan pembangunan gedung Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di Mojokerto, yang telah dianggarkan dalam anggaran dinas PUPR tahun 2017 sejumlah Rp 13.096.913.000. Namun, penganggaran Dinas PUPR tersebut, ternyata terdapat kekeliruan, karena dicantumkan dalam mata anggaran belanja modal. Padahal, supaya gedung PENS dapat dihibahkan, seharusnya penganggarannya dicantumkan dalam mata anggaran belanja barang dan jasa.<br /> <br /> Untuk menyelesaikan maslah tersbut, terdakwa Wiwiet dan Mas’ud Yunus, ingin menyelesaikannya dengan mengerjakannya dalam rencana perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yaitu, mengusulkan penambahan anggaran PENLING, apabila upaya menagih kekurangan DAK Tahun Anggaran 2016, tidak dibayarkan oleh Kementerian Keuangan, dan merencanakan perubahan penganggaran PENS, dari mata anggaran belanja modal menjadi belanja barang dan jasa dalam APBD perubahan tahun 2017, APBD tahun 2018 atau kemungkinan mengalihkan anggaran PENS dalam APBD perubahan tahun 2017 untuk mengganti kekurangan anggaran PENLING.<br /> <br /> Dihadapan Majelis Hakim, dalam surat dakwaan JPU KPK mengungkapkan bahwa,  pada Selasa, 5 Juni 2017, dirumah dinasnya, Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus, bertemu dengan Ketua DPRD (Purnomo) dan 2 wakil Ketua DPRD Mojokerto (Abdullah Fanani dan Umar Faruq), bermaksud menanyakan tentang realisasi uang komitmen fee program Jasmas sejumlah 12 persen dan uang triwulan. Setelah pertemuan tersebut, Mas;ud Yunus memanggil terdakwa Wiwiet Febriyanto, untuk merealisasikan janji pemberian uang komitmen program Jasmas dan triwulan, serta meminta terdakwa Wiwiet Febriyanto untuk membicarakan hal tersebut dengan pimpinan DPRD, agar Pimpinan dan anggota DPRD memperlancar pembahasan APBD-P 2017 maupun APBD tahun 2018.<br /> <br /> Kemudian, pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto, menemui Purnomo dan Abdullah Fanani di kantor DPRD, untuk membicarakan mengenai rencana realisasi uang triwulan serta uang komite program Jasmas. Purnomo dan Abdullah Fanani, meminta agar terdakwa Wiwiet Febriyanto segera merealisasikan komitmen fee  triwulan sebesar Rp 395.000.000 per triwulan, dan tahap pertama dari 8 persen uang komitmen fee program Jasmas sejumlah Rp 500.000.000, yang disanggupi oleh terdakwa Wiwiet Febriyanto.<br /> <br /> Untuk memenuhi permintaan Dewan itu, Pada tanggal 6 Juni 2017, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan 2 rekanan (Kontraktor) PUPR yakni, Direktur CV Benteng Persaada, Irfan Dwi Cahyono alias Ipang dan Direktur Operasional PT Agrindo Jaya Sejahtera, Dodi Setiawan, di Restoran Bon Cafe Pakuwon Trade Center Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Wiwiet Febriyanto meminta uang sejumlah Rp 930 juta, dengan imbalan, pekerjaan yang akan dianggarkan pada APBD perubahan tahun 2017. <br /> <br /> Permintaan itu pun langsung disanggupi kedua kontraktor itu. Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank sejumlah Rp 200 juta dan Dodi Setiawan Rp 730 juta, yang akan diberikan dalam dua tahap yakni, tahap pertama Rp 430 juta dan tahap kedua sejumlah Rp 500.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 10 Juni 2017 dini hari, terdakwa Wiwiet Febriyanto menerima sejumlah uang sebesar Rp 380 juta dari dari Irfan Dwi Cahyanto alias IPA dan Dodi Setiawan di parkiran KFC Jalan Adityawarman depan Surabaya Town Square. Kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Purnomo, di parkiran Restoran Mc Donald, Jalan Sepanjang Geluran Sidoarjo. Uang tersebut sebagai realisasi komitmen fee dan mengatakan bahwa, sisanya sejumlah Rp 350.000.000 akan diserahkan pada pertengahan bulan Juni 2017.<br /> <br /> Kemudan, Purnomo pun membagi-bagikan uang tersebut kepada 22 anggota DPRD Kota Mojokerto yang masing-masing sejumlah Rp 5 juta, Umar Faruq dan Abdulah Fanani masing-masing Rp 12.500.000, Purnomo kebagian Rp 15 juta.<br /> <br /> JPU KPK dalam surat dakwaannya merinci, pada tanggal 10 Juni 2017, sekitar pukul 12.00, di alun-alun Kota Mojokerto, Purnomo memberikan uang Rp 57.500.000 kepada Umar faroq, selanjutnya Umar Faruq menyerahkan uang tersebut kepada Gunawan sejumlah Rp 30 juta untuk dibagikan kepada 6 anggota Fraksi gabungan masing-masing Rp 5 juta yakni, Dedi Novianto (Partai Demokrat), Uji Pramono (Partai Demokrat), Kholid Firdaus Waji (Partai Keadilan Sejahtera), Edy Prayitno (PKS), Raihan Mustafa (PPP) dan Gunawan (PPP). <br /> <br /> Selain itu, Umar Faruq juga memberitahukan kepada masing-masing anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yakni, Yuli Veronica, Maschur, Suryono dan Aris Satrio Budi, bahwa masing-masing mendapat bagian uang Rp 5 juta, yang disepakati dipergunakan untuk membeli parcel,<br /> <br /> Sekitar pukul 1730 WIB, Purnomo menemui Abdulah Fanani  di  rumahnya di Jalan Surodinawan Mojokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp 37.500.000. Kemudian, Abdullah Fanani menyerahkan uang Rp 10 juta kepada Junaidi Malik (Ketua Fraksi PKB) dan Choiroiyah, sebagai bagiannya. Dan Rp 15 juta untuk Sony Basuki Rahardjo (Ketua Fraksi Golkar), Hardi Ashanty dan Anang Wahyudi.<br /> Sedangkan sisanya, dibagikan kepada anggota Fraksi PDIP masing-masing  Rp 5 juta yakni, Darwanto, Yunus Suprayitno, Febriana Meldiyawati, Suliat dan Gusti Fatmawati. Selain itu, Purnomo juga menyerahkan uang sejumlah Rp 15 juta kepada Dwi Edwin Indrapraja (Ketua Fraksi Gerindra), Moh. Harun dan Ita Primaria Lestari, masing-masing Rp 5 juta.<br /> <br /> Sementara sisa uang sebesar Rp 280 juta yang diterima terdakwa Wiwiet Febriyanto dari Irfan Dwi Cahyanto alias Ipank, pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2017 di Komplek Ruko Citra Harmoni Sidoarjo, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri sebesar Rp 180 juta, dan yang Rp 100 juta, sebagai cicilan pertama atas temuan audit BPK RI dalam proyek Graha Mojokerto Service City (GMSC).<br /> <br /> JPU KPK membacakan dakwaannya secara bergantian yang memaparkan, pada tanggal 16 juni 2017 sekitar 15.00 14.00 WIB, terdakwa Wiiwet Febriyanto menghubungi Umar Faruq, membicarakan rencana penyerahan uang komitmen tahap kedua sejumlah Rp 300 juta, yang kemudian disepakati uang tersebut akan diserahkan melalui Hanif Mashudi, selaku orang kepercayaan Umar Faruq. Sekita pkl 15.40 WIB, terdakwa bertemu dengan Hanif Mashudi di kantor PUPR dan mengatakan, agar nanti malam, Hanif Mashudi menemui Taufik Fajar guna menerima uang komitmen tahap kedua sebesar Rp 300 juta dari terdakwa, untuk diserahkan kepada anggota DPRD kota Mojokerto melalui Umar Faruq.<br /> <br /> Sekitar pukul 23.00 pagi, terdakwa Wiwiet Febriyanto bertemu dengan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang dan Dodi Setiawan, di kantor Dinas PUPR Mojokerto, yang akan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000. uang tersebut adalah kekurangan dari kesepakatan sebesar Rp 930 juta, yang berasal dari patungan Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang Rp 100 juta dan Dodi Setiawan Rp 400.000.000.<br /> <br /> Namun terdakwa meminta, agar uang tersebut diserahkan melalui Taufik Fajar alias Kaji. Kemudian Irfan Dwi Cahyanto alias Ipang, memerintahkan Agung Hariyanto untuk mengantarkan uang tersebut kepada terdakwa melalui Taufik Fajar alias Kaji.<br /> <br /> Kemudian terdakwa menghubungi Taufik Fajar untuk menerima penyerahan uang dari Agung Hariyanto dan melaporkan kepada terdakwa, dan terdakwa meminta Taufik Fajar alias Kaji, agar menyisihkan uang sejumlah Rp 300 juta, untuk diserahkan kepada Hanif Mashudi, dan Rp 30 juta diminta untuk disimpan. Sisa sebsar Rp 170 juta, diminta untuk diserahkan kepada terdakwa. <br /> <br /> Sekitar pukul 21.00 WIB, Taufik Fajar menyerahkan uang sebesar Rp 300 juta kepada Hanif Mashudi di depan ruahnya. Sementara terdakwa Wiwiet Febriyanto, sekitar pukul 20.00 WIb,  menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) sebagai permulaan, dilakukannya pembahasan rencana perubahan APBD tahun 2017, terkait permasalahan penganggaran PENS yang sekaligus tindak lanjut atas hasil konsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. RDP tersebut, juga dihadiri oleh Purnomo, Umar Faruq dan Abdullah Fanani beserta anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto serta dihadiri juga oleh Kepala Dinas Pendidikan, Novi Raharjo, Subektiarso (Kepala Bidang Anggaran BPPKA), Ani Wijaya (Kepala Bidang Aset DPPKA) juga Helmi (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, SDA dan Ekonomi BAPEKO).<br /> <br /> Pada saat berlangsungnya RDP, Umar Faruq menerima telepon dari Hanif Mashudi, yang menyampaikan bahwa, telah menerima uang Rp 300 juta dari terdakwa Wiwiet Febriyanto melalui Taufik Fajar alais Kaji. Dari telepon tersebut, Umar Faruq menemui Hanif Mashudi di kantornya di Jalan Surodinawan Mojokerto, untuk memastikan uang yang diberikan oleh terdakwa yang diterima Hanif Masudi.  <br /> <br /> Sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai RDP, terdakwa menemui Purnomo diruang kerjanya, dan menyampaikan bahwa uang komitmen tahap pertama program Jasmas yang dapat direalisasikan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp 300.000.000 dan telah diserahkan melalui Umar Faruq. Sedangkan sisanya, akan direalisasikan kemudian hari. Terdakwa Wiwiet Febriyanto lalu mengambil uang Rp 170 juta dari Taufik Fajar untuk dipergunakan membayar cicilan rumah sejumlah Rp 30 juta, dan sisanya Rp 140 juta sebahai tambahan uang triwulan anggota DPRD Kota Mojokerto.<br /> <br /> Pada dini hari, 16 Juni 2017, setelah selesai RDP, Purnomo menemui Umar Faruq di rumah PAN. Tidak lama kemudian, Umar Faruq menghubungi Hanif Mshudi, supaya datang ke rumah PAN membawa uang Rp 300 juta dari terdakwa, yang disimpan dalam tas ransel berwarna hitam merk ECCE. Tak lama kemudian, Umar Faruq dan  Abdullah Fanani tertangkap oleh petugas KPK.<br /> <br /> Terkait dengan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, kepada media ini JPU KPK menyatakan, bisa jadi keterlibatan orang Nomor 1  Pemkot Mojokerto itu terseret dengan dasar pasal 55 KUHPidana. Namun JPU KPK mengakui, akan menyampikannya terlebih dahulu ke pimpinan KPK sesuai fakta persidangan.<br /> <br /> “Kalau asal usul uangnya, nanti akan kita pisahkan dengan perbuatan terdakwa, barangkali dari pengembangan. Kalau motif terdakwa memberikan uang ke Dewan kan terkait APBD agar lancar. Kalau ke rekanan, terkait dengan proyek. Kalau Wali Kota akan jadi saksi. Kalau dari dakwaan pasal 55, berarti kan ada namanya mensarea ada kerja sama,” ucap JPU KPK Iskandar.  (Redaksi) <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div>

News Tipikor Terdakwa Kasus Suap DPRD Mojokerto Dituntu Pidana 2 Thn Penjara

#Permohonan terdakwa Wiwiet Febriyanto, menjadi JC di tolak JPU KPK# berita korupsi .co – Kasus Korupsi suap yang melibatkan pejabat d...

»

Kasus “Suap” OTT, Bupati Pamekasan di Adili

<span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#JPU KPK Menyebutkan, Achmat Sayafii meminta Kajari Tidak mengusut kasus DD dan ADD di Desa Dasok, dan mengutus Sucipto Utomo untuk penyelesaiannya#</b></span></span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBi2fFPX4588YE4K3km2dtb6kuwbESQS_9Jif2TO8Yi0l3TqMNYa5XaNGPuJYpBjGojo4aROJl1uLbc9vyd2i_n2n4RX5Y_M_xzilOO8mnsPYHvbE2HUATjVffJ9Dat9ElNAcQJuzed0Y/s1600/IMG20171020135748.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiBi2fFPX4588YE4K3km2dtb6kuwbESQS_9Jif2TO8Yi0l3TqMNYa5XaNGPuJYpBjGojo4aROJl1uLbc9vyd2i_n2n4RX5Y_M_xzilOO8mnsPYHvbE2HUATjVffJ9Dat9ElNAcQJuzed0Y/s640/IMG20171020135748.jpg" width="640" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sebagai Kepala Daerah sekalugus sebagi tokoh masyarakat, harusnya menjadi panutan untuk hal-hal yang baik serta mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana Korupsi, yang bebas dari KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme).<br /><br />Namun tidak demikian bagi Achmad Syafii. Orang nomor 1 (Satu) di Kabupatena Pamekasan ini, justru meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan Rudi Indraprasetya, agar tidak melanjutkan penanganan perkara dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016, di Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan yang dilakukan oleh Agus Mulyadi selaku Kepala Desa, karena Agus Mulyadi adalah orang dekatnya.<br /><br />“Dasar pemikiran yang sama”. Permintaan Bupati justru diamini Kajari, yang seharusnya beridiri paling depan untuk memberantas tindak pidana Korupsi, bukan “bersekokongkol” menutupinya. Namun karena “uang”, sumpah jabatan pun terlupakan, penegakan hukum pun “ternyata bisa dibeli”.<br /><br />Ibarat Peribahasa, sepintar-pintarnya orang menyembunyikan yang busuk akan tercium juga. Uang sebesar Rp 250 juta yang diterima Rudi Indraprasetya dari Agus Mulyadi melalui Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan Sutjipto Utomo, dan Noer Solehhoddin (Kabag Administrasi Inspoktorat Kabupaten Pamekasan) belum dinikmati sudah tercium KPK.<br /><br />Ibarat ungkapan, nikmat membawa sengara. Itulah yang dirasakan oleh Achmad Syafii, Rudi Indraprasetya, Sutjipto Utomo, Noer Solahuddin dan Agus Mulyadi. Sebab, ke- 5 pejabat di Kabupaten Pamekasan ini langsung “diringkus” KPK pada Rabu, 2 Agustus 2017 lalu.<br /><br />Pada Jumat, 20 Oktober 2017, Achmad Syafii, Sutjipto Utomo, Noer Solahuddin dan Agus Mulyadi, “diseret” oleh JPU KPK ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, untuk diadili atas perbuatannya dihadapan Majelis Hakim.</span><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzm7eBBKxOE5_9A2ECmiM38e4vkQk8NIpWKHUABTWIJ1DVL2ODokYkUhwuXu8NgXgasBaecCdwrgst1FI62g6K3kxhsz3zAupDGVxGtSibW7UYDH98dnQoKTbMr2x3pZYrWrr6-4wFBB0/s1600/Screenshot_2017-10-20-11-27-35-13.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="432" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzm7eBBKxOE5_9A2ECmiM38e4vkQk8NIpWKHUABTWIJ1DVL2ODokYkUhwuXu8NgXgasBaecCdwrgst1FI62g6K3kxhsz3zAupDGVxGtSibW7UYDH98dnQoKTbMr2x3pZYrWrr6-4wFBB0/s1600/Screenshot_2017-10-20-11-27-35-13.png" /></a><span style="font-size: small;"></span></div> <br /> <span style="font-size: small;">Sebelum di adili, ke- 4 tersangka dimasukkan terlebih dahulu ke “Hotel Prodeo” alias ruang tahanan Pengadilan Tipikor bersama terdakwa Korupsi lainnya.<br /><br />Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim H. Tahsin, JPU Ahmad Burhanudin, Arif suhermanto dan Dame Maria Silaban dari KPK menyatakan, bahwa terdakwa Ahmad Syafii selaku bupati Pamekasan bersama-sama dengan Sucipto Utomo Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Salahuddin alias Margono selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pamekasan dan Agus Mulyadi, Kepala Sesa Dasok,  Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan masing-masing perkara terpisah. <br /><br />Pada tanggal 2 Agustus 2017, bertempat di rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Jalan Raya Bale Kambang, Kelurahan Batu Rambat, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memberi sesuatu yaitu berupa uang sebesar Rp 250 juta, kepada Rudi Indra Prasetyo selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, dengan maksud supaya menghentikan kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data, terkait dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan tahun 2016.<br /><br />“Terdakwa Achmad Syafii meminta kepada Rudi Indraprasetya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, agar tidak melanjutkan penangana kasus dugaan penyelewengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan tahun 2016,” ucap JPU KPK  Arif suhermanto<br /><br />Dalam surat dakwaannya, JPU KPK menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 5 ayat (1) huruf a  atau pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />Menanggapi surat dakwaan JPU KPK, Penaehat Hukum (PH) terdakwa Achmad Syafii, Maqdir Ismail dkk menyatakan, tidak akan mengajukan eksepsi. Namun secara lisan, PH terdakwa mengatakan kepada Majelis Hakim, bahwa Achmad Syafii tidak berperan dalam kasus sebagaimana dakwaan JPU KPK. <br /><br /> Maqdir Ismail menyatakan, dugaan penyelewengan DD dan ADD sebesar Rp 100 juta dan uang yang diterima Kajari Pamekasan Rp 250 juta, tidak ada kaintannya dengan terdakwa.<br />    <br />"Kami tidak mengajukan eksepsi dan langsung ke materi pokok perkara. Namun sebelumnya, izinkan kami memberikan tanggapan sedikit secar lisan terkait dengan dakwaan Jaksa. Bahwa terdakwa ini tidak berperan dalam kasus ini. Pak Bupati tidak pernah terlibat dalam kasus ini dan tidak memerintahkan untuk memberikan uang," ucapnya.</span><br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihCkWnm-crNHqClHkYTXheEtWaup1aNdiKIZvEjwKqAJbLoeP9h1AHqkrqWvzhnmj4q2_2pG8v93kP3rvQVbDSewYYfE9TCr5kHX1YvZiqB8Czz1WkKW6Bmn_BzByWXQrTcv1h6KMaIRA/s1600/IMG20171020140213.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihCkWnm-crNHqClHkYTXheEtWaup1aNdiKIZvEjwKqAJbLoeP9h1AHqkrqWvzhnmj4q2_2pG8v93kP3rvQVbDSewYYfE9TCr5kHX1YvZiqB8Czz1WkKW6Bmn_BzByWXQrTcv1h6KMaIRA/s640/IMG20171020140213.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri Noer Salahuddin, Sutjipto Utomo dan Agus Mulyadi</td></tr> </tbody></table> <span style="font-size: small;">Usai persidangan, JPU KPK Arif suhermanto mengatakan akan menghadirkan saksi dalam persidangan yang akan datang. sementara berkas tersangka Rudi Indraprasetya akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.<br /><br />“Kita akan menghadirkan saksi-saki dalam persidangan minggu depan. Kalau nrtkas Rudi, akan dilimpahkan minggu depan,” ucap Arif.  <br /><br />Kasus ini berawal pada tahun 2016, dimana Desa Dasok mendapatkan DD  sebesar Rp 645.155.378 yang bersumber dari APBN, dan ADD sebesar Rp 499.332.000 yang bersumber dari APBD, sehingga totalnya Rp1.144.487.378. <br /><br />Pada tanggal 17 November 2016, Sucipto Utomo menerbitkan surat perintah tugas Nomor. 700/009/432.401/2016 untuk melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD pada Desa se-Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016, dengan waktu pelaksanaan pemeriksaan, sejak tanggal 21 November sampai dengan 20 Desember 2016 termasuk didalamnya melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok.<br /><br />Pada tanggal 14 Desember 2016, Inspektorat melaksanakan pemeriksaan DD dan ADD di Desa Dasok dan menemukan penyimpangan, antara lain kekurangan bukti pendukung realisasi belanja penggunaan DD yang telah diambil dari kas Desa sebesar Rp 645.155.378. <br /><br />Selain itu, Inspektorat juga menemukan realisasi pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar rencana pekerjaan saluran air (Drainase) di Dusun Brigeh dengan anggaran sebesar Rp 441.000.000, dengan volume pekerjaan sesuai dengan RAB 800 meter, sedangkan realisasi pekerjaan 434,4 M atau 54% dimana saluran Sisi kiri belum dikerjakan. <br /><br />Tidak hanya itu. Pekerjaan tebing penahan tanah di Desa Lubuk, dengan anggaran sebesar Rp 35.155.378, volume pekerjaan sesuai RAB 125 meter,  sedangkan realisasi progres pekerjaan fisik 81,3 M atau 65%, pekerjaan pembangunan pagar kantor Desa di Dusun Barat dengan anggaran Rp 100 juta,  progres pekerjaan fisik 0%, pekerjaan pembangunan pavingisasi di Dusun Barat Rp 60 juta, progres pekerjaan fisik 0% dan pekerjaan prasasti yang ternyata belum dipasang.<br /><br />Pada tanggal 23 mei 2017, terdakwa menerima hasil pemeriksaan tersebut dari Sucipto Utomo melalui surat Nomor X-900/13.1/432.20/2017 tertanggal 8 April 2017 perihal, Laporan hasil pemeriksaan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 pada Desa Dasok, Kecamatan Pademawu.<br /><br />Pada Juni 2017, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Pamekasan Sugeng Prakoso, memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyelewengan DD dan ADD Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, yang dilakukan oleh Kepala Desa Dasok yaitu Agus Mulyadi. <br /><br />Kemudian, pada tanggal 17 Juni 2017, Sugeng Prakoso melakukan Pulbaket (pengumpulan bahan keterangan dan data serta melakukan pengecekan fisik di lapangan secara Informal. Hailnya, ternyata tidak ada pembangunan pavingisasi dan pembangunan pagar di Kantor Desa Dasok, yang selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada Rudi Indraprasetya agar ditingkatkan ke tahap penyelidikan karena tidak sulit membuktikannya.<br /><br />Pada tanggal 18 Juli 2017, terdakwa Achmad Syafii melakukan pertemuan dengan Rudi Indraprasetya di Pendopo Bupati. Pada pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari Pamekasan sedang melakukan Pulbaket dan data, atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016.<br /><br />Informasi yang disampaikan Rudi Indraprasetya kepada Achmad Syafii, ternyata bersesuaian dengan laporan Inspektorat. Selanjutnya, terdakwa Achmad Syafii meminta Rudi Indraprasetya agar tidak melanjutkan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 yang dilakukan oleh Agus Mulyadi yang merupakan orang dekat terdakwa.<br /><br /> Permintaan terdakwa Achmad Syafii sanggupi Rudi Indraprasetya. Achmad Syafii menyampaikan, “nanti yang mengutus penyelesaiannya adalah Sucipto Utomo”.<br /><br />Pada tanggal 19 Juli 2017, Rudi Indraprasetya mengeluarkan surat perintah tugas Nomor SP.TUG-/05.18/Dek.3/07/2017 yang dibuat tanggal mundur, yaitu tanggal 3 Juli 2017 untuk melakukan Pulbaket dan pengumpulan data, karena dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 akan menjadi produk pidana Khusus, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja oleh Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur.<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017, Sucipto Utomo atas perintah terdakwa Achmad Syafii, menemui Rudi Indraprasetya di Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan. Dalam pertemuan tersebut, Rudi Indraprasetya menyampaikan, bahwa Kejari telah melakukan Pulbaket dan data serta pengecekan fisik di lapangan atas dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016. Sehingga kasus dimaksud sudah dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan.<br /><br />Kemudian Sucipto Utomo menanyakan kepada Rudi Indraprasetya, apakah kasus tersebut dapat dihentikan dengan imbalan uang sebesar Rp 200 juta. Permintaan itu kembali disetuji Rudi Indraprasetya dengan meminta tambahan Rp 50 juta dengan target setor, tanggal 24 Juli 2017, dan Sucipto Utomo pun menyanggupinya.<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 WIB, Rudi Indraprasetya memanggil Sugeng Prakoso dan Hermawan selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Pamekasan, dan menyampaikan agar kegiatan Pulbaket dan pengumpulan data, terkait dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok tahun anggaran 2016 ditunda terlebih dahulu, karena ada permintaan dari Bupati Achmad Syafii dengan mengatakan "Mas, yang ada di itu mau saya pending, karena Bupati mau minta tolong, ini ada ratusan duitnya".<br /><br />Pada tanggal 20 Juli 2017 sekitar pukul 2030 WIB, Sucipto Utomo menghubungi Noer Salahuddin alias Margono, agar mengajak Agus Mulyadi yang merupakan saudara dari Noer Salahudin untuk datang ke Kantor Inspektorat. Pada pertemuan tersebut, Sucipto Utomo mengatakan, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indraprasetya meminta imbalan uang sebesar Rp 250 juta,  dengan target setor tanggal 24 juli 2017. <br /><br />Setelah Agus Mulyadi menyanggupi, Sucipto Utomo menyampaikan, bahwa komunikasi selanjutnya dapat dilakukan melalui Noer Salahuddin.<br /><br />Pada tanggal 21 Juli 2017, atas perintah Sucipto Utomo, Noer Salahudin menghadap Rudi Indraprasetya di kantor Kejari Pamekasan. Rudi Indraprasetya menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Agus Mulyadi yang isinya, bukan masalah nilai kekurangan volume, melainkan terkait masalah hukum selanjutnya. Norr Salahudin datang ke rumah Agus Mulyadi untuk menyampaikan pesan dari Rudi Indraprasetya terkait permintaan uang sebesar Rp 250 juta. Agus Mulyadi meminta untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu.<br /><br />Pada tanggal 21 Juli 2017, Soetjipto Utomo menghadap terdakwa Achmad Syafii di Rumah Makan Agis Surabaya. Pada pertemuan tersebut, Sutjipto Utomo melaporkan, bahwa untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016, Rudi Indra Prasetya meminta imbalan sebesar Rp 250 juta. Permintaan tersebut telah disampaikan oleh Sucipto Utomo kepada Agus Mulyadi, dan disanggupi oleh Agus Mulyadi.<br /><br />Laporan Sutjipto Utomo direspon oleh terdakwa Achmad Syafii, dengan mengatakan, "Ya, sudah selesaikan".<br /><br />Menindaklanjuti permintaan Rudi Indraprasetya, kemudian Agus Mulyadi mentransfer uang ke rekening BCA Nomor 1920559162 atas nama Noer Solahudin dengan rincian, tanggal 24 Juni 2017, Agus Mulyadi mentransfer sebanyak dua kali masing-masing Rp 50 juta, dan tanggal 25 Juli 2017, juga mentransfer dua kali yang jumlahnya masing-masing Rp 50 juta, serta tanggal 26 Juli 2017 sebesar Rp 45 juta. Sehingga total seluruhnya yang sudah ditransfer sebesar Rp 245 juta.<br /><br />Uang tersebut oleh Noer Solahuddin, dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam dan menunjukkan kepada Sutjipto Utomo., yang kemudian uang tersebut disimpan ke brankas di ruang auditor kantor Inspektorat atas perintah Sutjipto Utomo.<br /><br />Pada tanggal 26 Juli 2017 sore hari, Agus Mulyadi memerintahkan kurir untuk mengantar uang sebesar Rp 5 Juta ke rumah Noer Solahuddin. Kemudian pada tanggal 27 juli 2017, Noer Solahuddin menyatukan uang yang 5 juta rupiah dengan uang yang sebelumnya ke dalam plastik kresek warna hitam. Sehingga total seluruhnya Rp 250 juta. Setelah itu, Noer Solahudin menemui Sutjipto Utomo untuk menyerahkan uang tersebut. Namun Sutjipto Utomo meminta kepada Noer Salahuddin untuk menyimpan uang tersebut, karena Rudi Indraprasetya sedang tidak ada di Pamekasan.<br /><br />Pada tanggal 31 Juli 2017, bertempat di Pendopo Bupati Pamekasan, Agus Mulyadi melaporkan kepada terdakwa Achmad Syafii, bahwa dirinya telah telah menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta kepada Noer Solahuddin, agar diberikan kepada Rudi Indraprasetya, untuk menghentikan penanganan perkara dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran.<br /><br />Sehingga, apa yang dilaksanakan Sutjip Utomo telah diketahui oleh terdakwa Achmad Syafii, yang sebelumnya terdakwa telah meminta kepada Rudi Indraprasetya, untuk tidak melanjutkan penanganan kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok. Permintaan terdakwa kepada Rudi Indraprasetya telah ditindaklanjuti oleh Sucipto.<br /><br />Pada tanggal 1 Agustus 2017, Sutjipto Utomo menyampaikan kepada Rudi Indraprasetya, bahwa uang sebesar Rp 250 juta sudah siap diserahkan. Namun, karna Rudi Indra Prasetya sedang berada di Kejati Jatim, Jalan A. Yani Surabaya, bertepatan kunjungan Kepala Kejaksaan Agung RI ke Jawa Timur, pemyerhana uang itu pun tertunda.<br /><br />Rudi Indraprasetya menyampaikan, Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sudah berada di Pamekasan. Selanjtnya, Sucipto Utomo menyampaikan, akan datang pada tanggal 2 Agustus 2017 ke rumah dinas Kajari.<br /><br />Pada Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 WIB, Sutjipto Utomo dan Noer Salahuddin menepati janjinya untuk datang ke rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan. Kemudian Noer Salahudin menyerahkan uang sebesar Rp 250 juta yang dibungkus plastik warna hitam kepada Sucipto Utomo. <br /><br />Selanjutnya, Sutjipto Utomo menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Indraprasetya dengan mengatakan, "Pak, ini 250". Dan Rudi Indraprasetya menjawab, "Terima kasih".. Tak lama kemudian. tim KPK mengamankan Rudi Indraprasetya, Sutjipto Utomo, Noer Salahuddin alias Margono, berikut uang sebesar Rp 250 juta, dan selanjutnya tim KPK juga mengamankan Agus Mulyadi serta terdakwa Achmad Syafii (Bupati Pamekasan).<br /><br />JPU KPK menyebutkan dalam surat dakwaannya, bahwa perbuatan terdakwa Achmad Syafii bersama-sama dengan Sutjipto Utomo, Noer Salahuddin alias Margono dan Agus Mulyadi, memberi uang sebesar Rp 250 juta kepada Rudi Indraprasetya, supaya menghentikan penanganan kasus dugaan penyelewengan DD dan ADD di Desa Dasok Tahun Anggaran 2016 di Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, bertentangan dengan kewajiban Rudi Indraprasetya, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 5 angka 4.<br /><br />Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan; Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi kolusi dan nepotisme.<br /><br />Pasal 5 angka 6; Setiap penyelenggara negara berkewajiban melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi. Keluarga. kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.<br /><br />Sehingga, perbuatan terdakwa terancam pidana penjara paling lama 5 tahun, yang diatur dan diancam dalam pasal 5 ayat (1) huruf a  atau pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)</span>

News Tipikor Kasus “Suap” OTT, Bupati Pamekasan di Adili

#JPU KPK Menyebutkan, Achmat Sayafii meminta Kajari Tidak mengusut kasus DD dan ADD di Desa Dasok, dan mengutus Sucipto Utomo untuk penyeles...

»

3 Tahun Pelapor Menunggu Proses Hukum di Polda Metro Jaya

<span style="color: red;"><span style="font-size: large;"><b>#Penyidik Polda Metro Jaya butuh waktu 3 tahun meminta keterangan tambahan dari “terlapor” ?#</b></span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWNCtsXdB-GzsEjrCzBRoGIfiSnFZl4g6qYDnk6Zx294q7Y0Wc2aQ-u6AQ-I4lM0HVUNv5YtnA6TEsp9fH5nLPAZ5JiYQrJt4reDpOTJuybYdHxcupUhss6Wm-_lFmA7g4hlIiPmxYTGo/s1600/Bank..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWNCtsXdB-GzsEjrCzBRoGIfiSnFZl4g6qYDnk6Zx294q7Y0Wc2aQ-u6AQ-I4lM0HVUNv5YtnA6TEsp9fH5nLPAZ5JiYQrJt4reDpOTJuybYdHxcupUhss6Wm-_lFmA7g4hlIiPmxYTGo/s640/Bank..jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto saat sidang gugatan di PN Jakarta Pusat 17 Oktober 2017 (Foto BK. Dok)</td></tr> </tbody></table> </b></span><br /> <br /> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Sejak tanggal 24 Desember 2015 lalu hingga saat ini, Sri Dewi Sartika, menunggu tanpa “kepastian” dari proses hukum yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya, dengan Nomor laporan, No. LP/5543/XII/2015 Dit Reskrimum tanggal 24 Desember 2015.<br /><br />Sri Dewi Sartika atau yang akrab disapa Dewi ini adalah istri almarhum (alm) Rahman Rahim Salam, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013 lalu. Semasa hidup alm. suaminya adalah nasah Bank Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran di Wisma Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No. 10. Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.<br /><br />Sebelum meninggal, Rahman Rahim Salam berprofesi sebagai konsultan untuk perusahaan Jepang di Indonesia. Dan pada tahun 2005, Rahman Rahim Salam mengajak 2 adik kandungnya yaitu Elvira Emilia Salam dan Edwin Salam bekerja dikantornya dan Elvira diangkat sebagai sekretarisnya. Hal itu seperti yang disampaikan Dewi kepada media ini beberapa waktu lalu. <br /><br />“Sebelum meninggal, suami saya adalah nasah Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No. 10. Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan suami saya menunggal 22 Januari 2013. Anak 2, yang paling besar sekarang sudah SMA,” ucap Dewi.<br /><br />Dewi menceritakan, belum genap 40 hari alm suaminya meninggal, Elvira meminta tandatangan surat kuasa pengeurusan harta peninggalan alm termasuk uang tabungan dan depositi di Bank Kesejahteraan Ekonomi, yang sudah disiapkannya terlebih dahulu. Lalu, Elvira menghubungi Dewi untuk bertemu dimakan alm suaminya. <br /><br />“Kurang lebih Satu bulan setelah suami saya meninggal, yaitu sekitar Pebruari 2013, Elvira menghubungi saya untuk meminta tandatangan beberapa surat kuasa yang salah satunya, adalah surat kuasa ahli waris, tertanggal 24 Februari 2013. Waktu itu saya diminta Elvira ketemu di makam. Karena saya kira sama-sama ziarah, makanya saya datang. Saat itu Elvira meminta tandatangan saya disurat yang sidah disiapkannya. Anak saya yang pertama sempat marah. Tapi karena saya tidak curiga, dan saya pikir hanya mengurus, makanya saya tandatangani. Alasan Elvira untuk membantu saya melakukan pengurusan harta peninggalan alm. berupa tabungan, deposito maupun  simpanan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonmi. Tapi dalam surat kuasa itu, hanya menyebutkan bahwa Elvira Emilia Salam sebagai penerima Kuasa. Butkan untuk menutup buku rekening atau tabungan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi, dan tidak mencantumkan nomor rekening tabungan yang mana," kata Dewi <br /><br />Menurut Dewi, saat itu dirinya masih dalam keadaan berkabung karena belum genap 40 hari sang suami tercinta meninggalkannya bersama dua anaknya. Semula Dewi menolak untuk menandatangani surat kuasa tersebut, karena merasa alm. suaminya belum lama meninggal. Sehingga rasanya tidak pantas dan belum waktunya mengurus soal harta-harta peninggalan almarhum. Namun karena Elvira memaksa dengan berbagai macam alasan, dan tidak mau bertengkar, akhirnya Dewi pun bersedia menandatangani surat kuasa tersebut.<br /><br />“Waktu itu sedikit memaksa, katanya sudah ditunggu Lurah. Tandatangan pun saat itu dimakam suami saya. Waktu ditelepon, tidak diberitahukan kalau mau minta tandatangan. Saya kira untuk ziarah makanya saya temui,” ungkap Dewi.<br /><br />Setelah Elvira, lanjut Dewi, menerima surta kuas tersebut, Ia tak pernah menerima laporan apapun. Bahkan setiap kali diminta pertanggung jawabannya terkait surat kuasa, Elvira terkesan menghindar dengan berbagai alasan. Tragisnya, Dewi tak tau bagaimana hasil dari pengurusan uang alm. Suaminya oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi.<br /><br />“Saya berkali-kali menghubungi Elvira dan menanyakkan tentang tabungan alm. Suami saya, alasannya banyak. Katanya ada hutang di Rumah Sakit sebesar Rp 2 milliar. tapi saat saya minta buktinya tak bisa ditunjukkan. Saya tunggu bukti tagihan Rumah Sakit, alasannya banyak. Setelah saya ke Rumah Sakit, ternyata hanya 95 juta. Biaya pengobatan alm. Suami saya sejak berobat selama 3 tahun, tidak lebih dari 700 juta, dibawah 700 lah. Setiap kali saya hubungi dan minta bukti tagihan Rumah Sakit yang 2 milliar itu, tidak ada kejelasan, akhirnya saya mencabut surat kuasa pada tanggal 6 Desember 2015. Saya merasa ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi, dan juga merasa dicurangi. Akhirnya saya melapor ke Polda Metro Jaya, tanggal 24 Desember 2015,” beber Dewi menceritakan.<br /><br />“Saat pembagian warisan, kami kumpul di rumah mertua. Kata Elvira saat itu ada uang 3 milliyar dan hutang 2 milliar jadi sisa 1 milliyar. Saya dan 2 anak saya mendapat bagian 500 jutaan. Tapi bukti hutang 2 milliyar yang dibilang Elvira tidak ditunjukkan,” lanjut Dewi.<br /><br />Untuk mendapatkan informasi tentang nasib rekening tabungan dan deposito alm. Suaminya, Ia pun menemui Lusi selaku Kepala Cabang Pembantu  Bank Kesejahteraan Ekonomi untuk menyampaikan, bahwa surat kuasa yang diberikan kepada Elvira dicabut. <br /><br />“Waktu itu saya tidak bertemu dengan Lusi, katanya sudah pindah kantor. Tanggal 28 Desember 2015, saya dengan didampingi Kuasa Hukum serta ada teman, mendatangai kantor PT Bank Kesejahteraan Ekonomi di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan secara langsung surat pemberitahuan pencabutan kuasa terhadap Elvira, atas pengurusan rekening-rekening alm. pada Bank Kesejahteraan Ekonomi No. 06/STH-S.Pemb/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015, dan sekaligus meminta Informasi tentang data rekening alm. Suami saya,” kata Dewi sambil menunjukkan bukti berupa surat kuasa, surat dari OJK, dari BI, bukti LP (Laporan Polisi)  dan bukti SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) serta surat dari Kejati DKI ke Polda Metro Jaya yang menanyakkan tentang SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) tahun 2017.<br /><br />Saat ditanya, bagaimana hasil laporannya di Polda Metro Jaya. Dewi mengatakan, belum ada. “Nggak tau bagaimana hasilnya sejak 2015,” keluhnya.<br /><br />“Saat itu Lusi mengatakan, bahwa rekening alm. Suami saya sudah lama ditutup oleh Elvira, dan uang hasil pencairan telah diserahkan ke Elvira. Waktu saya tanya berapa jumlahnya, Lusi tak dapat menjelaskan, katanya tak banyak,” lanjut Dewi.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, saat Dewi meminta penjelasan dari sang pimpinan Bank itu, terkait langkah apa yang harus dia lakukan utuk dapat memperoleh informasi tentang rekenig suaminya, Lusi justru menjawab akan mendikusikannya terlebih dahulu dengan Elvira.<br /><br />“Saya kan istri sah almarum, apakah saya tak berhak mendapat informasi langsung dari Dia (Lusi) ? Kenapa Dia harus nanya Elvira. Elvira kan hanya menerima kuasa dari saya dan surat kuasa itu sudah saya cabut. Aneh kan,” kata Dewi dengan nada tinggi.<br /><br />Ada apa antara Lusi selaku pimpinan Cabang Bank Kesejahteraan Ekonomi harus berdiskusi terlebih dahulu dengan Elvira untuk memberikan penjelasan terhadap istri alm. sebagai ahli waris yang sah ? Apakah ada sebuah “sekanario”, antara Lusi dan Elvira terkait uang alm. yang disimpan di Bank Kesejahteraan Ekonomi berupa tabungan dan deposito ?<br /><br />“Karena saya merasa ada yang janggal, saya pun mengirimkan surat permohonan Kedua No. 01/STH-S.Pemb/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, yang kali ini disertai komplain atas pelayanan pihak Bank Kesejahteraan Ekonomi. Setelah itu,  baru saya menerima surat jawaban dari PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, No. 134/CB-JKT/2016 tertanggal 19 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Lusi selaku Pimpinan Cabang dan Deby Handayani selaku Pemimpin Cabang Pembantu. Isinya menyatakan, bahwa (“setelah rekening ditutup dan diselesaikan terhadap nasabah, maka hubungan hukum dengan Bank telah berakhir dan tidak ada kewajiban Bank untuk memenuhi permintaan istri almarhum selaku ahli waris”),” ujar Dewi.<br /><br />Ibarat Peribahasa, banyak jalan menuju Roma. Itulah yang dialami oleh istri alm. untuk memperoleh kejelasan tentang rekening alm. suaminya di Bank Kesejahteraan Ekonomi, yaitu dengan memberikan surat kuasa kepada penyidik Polda Metro Jaya. Hasilnya pun diketahui, bahwa jumlah uang alm. suaminta yang dicairkan oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi sebesar Rp 6.644.855.771,36, yang terdiri dari, 1 lembar sertifikat deposito No. 930002580 senilai Rp. 5.013.150.684,92,; 1 lembar sertifikat deposito No. 930011539 sejumlah Rp. 1.503.945.205,44 dan 1 rekening tabungan No. 910000398 sebanyak Rp. 127.759.881.<br /><br />“Ini saya tahu setelah penyidik memperolehnya. Pada hal kata Lusi, saat saya temui, uangnya tak banyak,” ucapnya sambil menggeleng-gelengkan kepala<br /><br />Setelah berbagai usah dilakukan Dewi untuk memperoleh informasi tentang rekening tabungan dan deposito alm. suaminya, termasuk menyurati OJK dan BI tak ada penyelesaian. Akhirnya, Dewi pun menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan melalui melalui Kuasa Hukumnya, Lauren, Edy Winjaya dkk dari kantor RBS dan Fartners, sambil menggu proses hokum di Polda Metro Jaya entah sampai kapan.<br /><br />“Saya hanya mencari keadilan dan menuntut hak saya sebagai istri sekaligus sebagai ahli waris dari alm. Suami saya. Apakah saya salah mencari keadilan melalui Majelis Hakim dan pihak kepolisian dengan melaporkan hal ini ?,” pungkas Dewi.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, laporan Sri Dewi Kartika ke Polda Metro Jaya sejak tahun 2015 lalu, terkesan “disimpan di lemari penyidik” hingga saat ini belum jelas hasil dari laporan Dewi untuk mencari keadilan melalui aparat penegak hukum, terkait uang milik alm. Suaminya yang disimpan di Bank Kesejahteraan Ekonomi. Lalau, kemana Dwi harus melaporkan untuk mencari keadilan ?<br /><br />Sementara, saat penyidik Polda Metro Jaya menghubungi kembali wartawan media ini mengatakan, akan meminta keterangan tambahan dari Elvira Salam  dan Edwin Salam. Alasannya, karena ada hutang alamarhum yang di tack over oleh Elvira hingga saat ini. Mengapa Elvira yang membayar hutang piutang alamarhum, sementara almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Ada apa dibalik “layar ?”  (Redaksi)<br /><br />“Kita akan mengirim SP2HP kepada Bu Dewi. Kita masih akan meminta keternagan tambahan dari Elvira Salam dan Edwin Salam,” kata AIPTU Kuswanto.<br /><br />Ketika wartawan media ini kembali menghubungi AIPTU Kuswanto melalui pesan WhatsApp tanggal 19 Oktober 2017, terkait SPDP sesuia surat dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI, AIPTU Kuswanto tak menanggapinya.<br /><br /> Aneh memang, untuk meminta keterangan tambahan dari kedua adik kandung almarhum, apakah penyidik harus membutuhkan waktu bertahun-tahun ? Lalu, sampai kapan Dewi memperoleh kepastian hukum ?  (Redaksi)

Perdata Tipikor 3 Tahun Pelapor Menunggu Proses Hukum di Polda Metro Jaya

#Penyidik Polda Metro Jaya butuh waktu 3 tahun meminta keterangan tambahan dari “terlapor” ?# Foto saat sidang gugatan di PN Jakarta Pus...

»