Kajati Jatim : Pemberitahuan Putusan Harusnya Ke Pengadilan Dan Kejaksa, Baru Ke Media

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgakRPrLmQFLA0Hv56eKLkATgwPjCoMov8RqRbs33iiBFMekq_XLD5LNjZAho74xZMEkiTCw1g-UE5vkupxIjXcp82F0_dSYtLhUdMOnJiF07fidO5m-W56EzcSnUhO0YGbTbQZjjfsPaY/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="768" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgakRPrLmQFLA0Hv56eKLkATgwPjCoMov8RqRbs33iiBFMekq_XLD5LNjZAho74xZMEkiTCw1g-UE5vkupxIjXcp82F0_dSYtLhUdMOnJiF07fidO5m-W56EzcSnUhO0YGbTbQZjjfsPaY/s640/page.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, lain “Hakim lain pula putusannya”. Ungkapan ini barangkali “tepat” dalam kasus perkara Korupsi penjualan asset daerah Pemprov. Jatim yang dijual oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU), yang menyeret Dahlan Iskan, selaku mantan Direktur Utama dan Wishnu Wardhana, mantan Ketua Tim Penjualan Aset pada tahun 2003 lalu, yang merugikan negara sebesar Rp 11.071.914.000.<br /><br />Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, tanggal 21 April 2017 menyatakan, bahwa benar, pada bulan Agustus 2003, terdapat 5 penawar yang memasukkan surat penawarannya, seolah-olah proses lelang sudah berlangsung. Sebelum dibuka penawaran lelang, 30 Agustus 2003, sudah dilakukan pembayaran oleh Sam Santoso berupa BG yang jatuh tempo pada tanggal 23 September 2003. Semua uang tersebut masuk ke PT PWU tanggal 25 September 2003.<br /><br />Sehingga Majelis Hakim menyatakan, adanya rekayasa lelang mulai dari kesepakatan harga, dan pembayaran pada tanggal 30 Agustus 2003. Pada hal, persetujuan RUPS baru dilakukan pada tanggal 3 September 2003, dan taksiran harga dari lembaga terkait baru dilakukan sekitar pertengahan Oktober 2003, setelah dilakukan transaksi dan pembayaran atas asset yang terletak di Kediri dan Tulungagug. Dan negoisasi kedua, harga penjualan asset yang oleh Wishnu Wardana selaku penjual, dengan calon pembeli yang diwakili oleh Sam Santoso, baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2003. <br /><br />Pada hal, pembayaran sudah dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2003. Penanda tanganan Akte No 39 tentang pembatalan atas Akte No 5 dan 6 tentang Akte jual beli, yang ditanda tangani oleh terdakwa Dahlan Iskan selaku penjual asset milik PT PWU Jatim dengan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pembeli setelah dilakukannya pembayaran. <br /><br />Menurut Majelis Hakim bahwa, pelepasan aseet di dua tempat tesebut seluas ribuan meter persegi berupa bangunan dan tanah, tidak sesuai dengan prosedur diantaranya, harga penjualan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), tidak melibatkan tim penilai hara tanah (Appraisal), tidak melalui proses lelang, tidak membuat pengumuman di media nasional berbahasa Indonesia, sudah ada pembayaran sebelum jadwal pembukaan lelang dan pelaksanaan RUPS (rapat umum pemegang saham) serta penandatanganan Akte jual beli antara Dahlan Iskan dengan Sam Santoso, Direktur PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM) dan kemudian Akte tersebut dibatalkan setelah adanya pembayaran. Penanda tanganan Akte tersebut di kantor Dahlan Iskan di Graha Pena, Jalan Ahmat Yani Surabaya bukan di kantor Notaris.<br /><br />Sehingga, 5 Majelis Hakim diataranya, Hakim Tahsin, selaku Ketua Majelis dengan dibantu 4 Hakim anggota antara lain, H.R. Unggul Warsomukti. S.H., M.H; DR. Andriano., S.H., M.H; Samhadi. S.H., M.H dan Sanghadi. S.H, sepakat menyatakan bahwa, terdakwa Dahlan Iskan selaku Dirut PT PWU, bersama-sama dengan Wishnu Wardana selaku Ketua Tim Pelepasan asset, adalah perbuatan yang sewenang-wenang, karena jabatan yang melekat pada dirinya.<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim berbunyi, “Menyatakan terdakwa Dahlan Iskan, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun denda sebesar Rp 100 juta. Bilamana terdakwa tidak membayar, maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan kota,” ucap Ketua Majelis Hakim Tahsin, 21 April 2017 lalu.<br /><br />Anehnya, 5 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur yaitu, DR. Andriani Nurdin. SH., MH,; Mulijanto. SH., MH,; Syamsul Ali. SH., MH,; Irwan Rambe. SH., MH, dan H. Moch. Ichwan. SH., M.Hum, sepakat untuk membebaskan mantan menteri BUMN itu dari segala dakwaan dan menyatakan bahwa, mantaan Dirut PT PWU itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim).<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, dalam putusan perkara No. 49/Pid.Sus-TPK/2017/PT Sby tanggal 31 Agustus 2017, ke- 5 Majelis Hakim PT ini justru membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, No. 242/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby tanggal 21 April 2017.<br /><br />Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap terdakwa Dahlan Iskan, disampaikan oleh Humas Pengadilan Tinggi, Untung Widarto, kepada wartwan di kantornya, pada Rabu, 6 September 2017.<br /><br />"Juga membatalkan putusan Pengadilan Negeri  Tipikor Surabaya  pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 April 2017." ucapnya, saat jumpa pers didepan awak media.<br /><br />“Dengan demikian, lanjut Untung, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa terdakwa Dahlan Iskan tidak terbukti secara sah dan    membebaskan terdakwa dari segala dakwaan yang dimaksud,” lanjutnya.<br /><br />Untung menambahkan, saat ini Pengadilan Tinggi Surabaya sedang merapikan berkas putusan perkara tersebut, untuk diteruskan ke Pengadilan Negeri Surabaya.<br /><br />"Yang jelas, putusannya sudah turun, sekarang tinggal proses administrasinya saja. Kalau soal pertimbangan kenapa dibebaskan, itu bukan wewenang saya." pungkasnya.<br /><br />Terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang lebih dulu diketahui oleh awak media sebelum diberitahukannya ke pihak PN Surabaya dan Kejati Jatim, Maruli Hutagalung, selaku Kepala Kejaksaan Tinggi - Jawa Timur pun justru merasa heran.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hal itu dikatakannya saat dihubungi wartawan media ini melalui telepon pribadinya.<br /><br />Menurut Maruli Hutagalung, seharusnya Humas PT memberitahukannya terlebih dahulu ke Pengadilan Nehgeri Surabaya dan Kejaksaan Tinggi, baru ke media. Maruli justru bertanya, ada apa dengan Pengadilan Tinggi yang terlebih dahulu mengumumkan ke media dari pada ke Pengadilan Negeri dan Kejaksaan ?<br /><br />“Bagaimana saya mau menanggapi yang saya tidak tahu. Humas PT harusnya tidak boleh berkomentar terlebih dahulu sebelum menyampaikannya ke pihak Pengadilan Negeri Surabaya dan ke Jaksa. Ada apa ?,” kata Maruli dengan nada heran.<br /><br />Maruli Hutagalung menambahkan, Hakim Pengadilan Tinggi hanya membaca dokumen, sementara Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya tidak hanya membaca, melainkan mendengar keterangan saksi maupun terdakwa, memeriksa bukti-bukti.<br /><br />“Kalau begini, bagaimana hokum di negeri ini. Hakim PT hanya membaca dokumen, sementara Hakim Tipikor Surabaya tidak hanya membaca tetapi mendengar langsung keterangan saksi-saksi maupun terdakwa serta memeriksa bukti0bukti yang diajukan Jaksa,” ujar Maruli.  (Redaksi)</div>

Tipikor Kajati Jatim : Pemberitahuan Putusan Harusnya Ke Pengadilan Dan Kejaksa, Baru Ke Media

berita korupsi .co – Lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, lain “Hakim lain pula putusannya”. Ungkapan ini barangkali “te...

»

Keberadaan Pansus Hak Angket Cacat Hukum, MK sebaiknya mengeluarkan Putusan Provisi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwFWebEQmsIn99E5R4YY1cGblrbJ3Cz0SFawb6HXiJW7iyfUtURjJ0-OWRMm-xyCAgk5_J7qwZt7yO0nzEMgmLu99Mmq2CdzAwCsXasf5HxHn7wmFcAxQ41BXfVSQOUa5OIOmUHMpgEP8/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="781" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwFWebEQmsIn99E5R4YY1cGblrbJ3Cz0SFawb6HXiJW7iyfUtURjJ0-OWRMm-xyCAgk5_J7qwZt7yO0nzEMgmLu99Mmq2CdzAwCsXasf5HxHn7wmFcAxQ41BXfVSQOUa5OIOmUHMpgEP8/s1600/ICW+-+Copy.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b>Jakarta, <span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> Selasa, 5 September 2017, Mahkamah Konstitusi akan kembali menggelar pengujian UU MD3, dengan obyek pelaksanaan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. <br /><br />Agenda persidangan selanjutnya, akan mendengar keterangan ahli dan saksi yang diajukan pemohon. Adapun saksi dan ahli yang diajukan pemohon adalah, Bambang Widjodjanto (Komisioner KPK 2011-2015) dan Bivitri Susanti (STHI Jentera)<br /><br />Mengingat persidangan MK yang berpacu dengan proses Angket kepada KPK, pada sidang sebelumnya, para pemohon sudah mengajukan permintaan kepada para Hakim Konstitusi, untuk segera mengeluarkan putusan provisi.  Jika dibaca secara utuh dalam permohonan, provisi yang dijukan pemohon berbunyi : <br />1.       Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk seluruhnya; <br />2.       Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya 79 ayat 1 (b) dan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) mengenai Hak Angket, khususnya hak angket yang dilakukan DPR RI terhadap Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, <br /><br />Bahwa, walaupun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai Putusan Sela, menurut Pemohon, undang-undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi untuk mengintrodusir mekanisme ini dalam perkara pengujian undang-undang. Bahkan MK sendiri sudah beberapa kali mengeluarkan putusan sela dalam beberapa permohonan penyelesaian sangketa pilkada, begitu pula untuk permohonan uji materiil. Salah satunya adalah putusan sela dalam permohonan uji materiil Nomor 133/ PUU-VII/ 2009, yang diajukan oleh Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah.<br /><br />Sehingga MK sudah sepatutnya mengeluarkan putusan provisi agar proses angket yang diduga cacat hukum tidak terus berjalan hingga dikeluarkannya putusan final. <br /><br />Setidaknya ada 5 alasan, kenapa putusan provisi terkait pengajuan hak angket terhadap KPK menjadi sangat urgent diantaranya ; <br />1. Agar tindakan pansus yang diduga melanggar UU MD3 baik menyangkut proses dan materi hak angket tidak terus terjadi;<br />2. Untuk menghindari kerugian konstitusional yang lebih besar kepada pemohon dikarenakan proses angket yang terus berjalan;<br />3. Agar tidak terjadi kerugian negara yang lebih besar sebab dalam kerjanya pansus  angket menggunakan anggaran negara (APBN);<br />4. Agar terciptnyanya kepastian hukum dan mendapatkan putusan MK yang bermanfaat. Apabila MK terlambat memberikan Putusan, maka pengujian undang-undang dan Putusannya berpotensi sia-sia.  <br />5. Agar kerja KPK dalam penanganan perkara, khususnya e-ktp tidak terganggu melalui perlawanan politik yang dilakukan.<br /><br />Sumber :  ICW </div>

Regional Keberadaan Pansus Hak Angket Cacat Hukum, MK sebaiknya mengeluarkan Putusan Provisi

Jakarta, berita korupsi .co - Selasa, 5 September 2017, Mahkamah Konstitusi akan kembali menggelar pengujian UU MD3, dengan obyek pelaks...

»

Hari Ini, Tersangka Henry J Gunawan Akan Diadili.

<b><span style="font-size: large;">#Sidang Pra Peradilan Yang Diajukan Hendry J Gunawan Terhadap Kejari Surabaya Ke PN Surabaya Terancam Sepertinya “Sia-sia”#</span></b><br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQyOcm1dqkksrUi5UaCdfoOKYpge76m5vnMhO-dB3ymf9oHPyKp2eE9pTmj7mYZQapPvUrmKl7QlYAnxDmn92NhlxXNlWSRFD-8NCMnXHV1hw0GZu_yqlmEM6yc_dc3wyC917oqJDGtjQ/s1600/IMG-20170906-WA0012.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="780" data-original-width="1040" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQyOcm1dqkksrUi5UaCdfoOKYpge76m5vnMhO-dB3ymf9oHPyKp2eE9pTmj7mYZQapPvUrmKl7QlYAnxDmn92NhlxXNlWSRFD-8NCMnXHV1hw0GZu_yqlmEM6yc_dc3wyC917oqJDGtjQ/s640/IMG-20170906-WA0012.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Humas PN Surabaya, Sigit Sutriono</td></tr> </tbody></table> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Usaha tersangka Hendry J Gunawan untuk bebas dari penjara, setelah JPU Kejari Surabaya menjebloskannya ke Rutan Medaeng, sepertinay sia-sia.<br /><br />Sebab, hari ini, Kamis, 7 September 2017, tersangka Henry J Gunawan, Bos PT Gala Bumi Perkasa, yang terseret dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan, akan diadili di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.<br /><br />Pada hal, sidang gugatan Pra Peradilan yang di ajukan oleh tersangka Hendri J Gunawan melalui Kuasa Hukumnya selaku pemohon, terhadap Kepala Kejakasaan Negeri Surabaya selaku termohon, terkait penahanan dirinya sedang dalam proses Hukum di PN Surabaya dan belum diputus oleh Hakim yang mengadilinya.<br /><br />Kepastian jadwal sidang perkara pidana dengan tersangka, Hendry J Gunawan, disampaikan oleh Hakim Sigit Sutriono, SH, MH selaku Humas PN Surabaya. Hakim Sigit mengatakan, perkara kasus dugaan penipuan dan penggelapan, akan disidangkan oleh 3 Majelis Hakim, dengan Ketua Majelis, Hakim H.R. Unggul Warso Mukdi<br />"Sesuai data di SIPP PN Surabaya, persidangan perkaranya akan digelar besok (hari ini) dan akan disidangkan oleh Tiga Majelis Hakim yakni, Pak Unggul selaku Ketua Majelis, Pak Ari Jiwantara dan Pak Rifandaru ,selaku Hakim anggota,” katanya, Rabu, 6 September 2017. <br /><br />Seperti diketahui, Bos PT Gala Bumi Perkasa ini, berawal dari laporan dilaporkan Notaris Caroline C Kalampung ke Polrestabes Surabaya.<br /><br />Saat itu,  Notaris Caroline mempunyai seorang klien, yang sedang melakukan jual beli tanah sebesar Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).<br /><br />Namun, Saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku bahwa SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar.  (Redaksi)</div>

Pidana Hari Ini, Tersangka Henry J Gunawan Akan Diadili.

#Sidang Pra Peradilan Yang Diajukan Hendry J Gunawan Terhadap Kejari Surabaya Ke PN Surabaya Terancam Sepertinya “Sia-sia”# Humas PN Sur...

»

Sidang Koruspsi “Suap” DPRD Jatim, 2 Mantan Kadis “Menyelamatkan” Orang Lain

<div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: large;">#Sekretaris Dinas Peternakan, Perintahkan Yang Lain Untuk Menghilangkan Bukti Setelah Kadis Peternakan Ditangkap KPK# </span></b></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQhr89W31Gpv8wX-sJA7j_BGdmsrqqNtEV-aqPSAKEYb89xprL3Q_9FThvqChTvHXRg4uElrr5-_-pxc5XGlnzPYoMhBjXUXc5p8uQsj9T8fh5fDNR6wgwvtzBfKTnAhWapBaHWIwpsPo/s1600/IMG20170904144313_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQhr89W31Gpv8wX-sJA7j_BGdmsrqqNtEV-aqPSAKEYb89xprL3Q_9FThvqChTvHXRg4uElrr5-_-pxc5XGlnzPYoMhBjXUXc5p8uQsj9T8fh5fDNR6wgwvtzBfKTnAhWapBaHWIwpsPo/s640/IMG20170904144313_1.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Kusnoto (Sekretaris Dinas Peternakan), Maskur (mantan Kadis Peternakan) dan Samsul Arifin (Kadis Peternakan)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Pelan tapi pasti, “kebusukan” yang terjadi dalam kasus “Suap” DPRD Jatim dengan Dinas Peternakan Jawa Timur mulai terungkap dari keterangan saksi dalam persidangan yang digelar, pada Senin, 4 September 2017.<br /><br />Tiga saksi yang dihadirkan JPU Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani dari KPK untuk terdakwa Rohayati yakni, dr. Kusnoto (Sekretaris Dinas Peternakan), Maskur (mantan Kadis Peternakan tahun 2012) dan Samsul Arifin, mantan Kadis Peternakan yang digantikan Rohayati yang saat ini menjabat Kadis Perkebunan.<br /><br />Terdakwa Rohayati, selaku Pj. Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur yang dilantik Gubernur pada Deseber 2016, ditangkap KPK pada Juni lalu, setelah memberi uang “suap” sebesar Rp 75 juta dari total Rp 500 juta per tahun kepada Ketua dan wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim yakni, Moh. Basuki dan Moh. Ka’bil Mubarok, terkait revisi Perda No 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina di Jatim, yang diajukan oleh Dinas Peternakan.<br /><br />Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim yang di Ketuai Hakim Rochmat, dengan Panitra Pengganti (PP) Yanid Indra Harjono, terungkap bahwa, Kusnoto memerintahkan pejabat lain yang ada di Dinas Peternakan untuk menghilangkan bukti berupa percakapan (SMS) dan telepon, setelah mengetahui, Rohayati telah ditangkap KPK. Dan kemudian, berkonsultasi dengan Biro Hukum Pemprov Jatim. Hal itu terungkap dari buku catatan Kusnoto yang disita KPK, yang ditunjukkan dalam persidangan.<br /><br />Semula, Kusnoto tak menjawab pertanyaan JPU KPK, sehingga JPU KPK membuka buku catatan Kunsoto dalam persidangan yang disita sebelumnya.  Dalam catatan Kusnoto tersebut mengatakan antara lain, rekaman suara dibuang, bertahan strategi, berkonsultasi dengan Biro Hukum. Sementar dari Biro Hukum dalam catatan Kusnoto mengatakan, jagan menyebutkan nama orang, harus hati-hati, jagan takut.<br /><br />Terkait uang komitmen iuran triwuan Dinas Peternakan kepada Komis B DPRD Jatim, Kusnoto menjelaskan, mengetahuinya dari Samsul Arifin dan menyampaikannya kepada terdakwa Rohayati. Sementara pengajuan revisi Perda No 3 Tahun 2012 diakunya, bahwa dirinyalah yang mengusulkan, saat menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pensi.<br /><br />“Dari Pak Samsul, saya hanya menyampaikan ke Kadis (Rohayati), kalau tahun depan ada kewajiban ke Dewan Komisi B. Kewajiban secara detail saya tidak tahu dari mana uangnya (JPU KPK memotong dan bertanya, tidak tahu apa diminta tidak tahu). Saya hanya berpartisipasi sebesar Rp 15 juta. Pernah mengumpulkan dari Kabid masing-masing 15 juta dan menyerahkan ke Kadis,” kata Kusnoto.<br /><br />Keterangan Kusnoto langsung di kronfrontir JPU KPK kepada Samsul, namun pernyataan Kusnoto dibantah Samsul Arifin. Menurut Kusnoto, anggaran di Dinas Peternakan tahun 2017 sebesar Rp 99 milliar dan yang terserap sebesar 22 persen.<br /><br />Apa yang dijelaskan Kusnoto, terkait pengumpulan sejumlah uang dari pejabat Dinas Peternakan untuk disetorkan ke Ketua Komisi B, bertolak belakang dengan keterangan terdakwa saat menjadi saksi untuk terdakwa Bambang Heriyanto (Kadis Pertanian) pada sidang sebelumnya. Saat itu Rohayati mengatakan kepada Majelis Hakim bahwa, uang yang disetorkan ke Ketua Komis B DPRD Jatim adalah uang pribadinya.<br /><br />Sementara saksi Maskur dan Samsul mengakui bahwa, revisi Perda No 3 Tahun 2012 diperlukan karena dianggap mempersulit masuknya sapi ke Jawa Timur. Namun anehnya, saat terdakwa Rahayati menanyakkan terhadap ke- 2 mantan Kadis itu terkait uang komitmen iuran triwulan kepada Ketua Komisi B, saksi tak mengakuinya. <br /> </div> <div style="text-align: justify;"> ”Apakah mengalami seperti apa yang saya alami (pemberian uang komitmen) saat ini ?,” tanya terdakwa Rohayati. “Tidak” jawab saksi singkat namun penuh arti.</div> <div style="text-align: justify;"> <br />Apa yang disampaikan saksi ini, sepertinya untuk "menyelamatkan" orang lain, sehingga keterangannya dihadapan Majelis Hakim terkesan tidak jujur dan tidak terbuka.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Usai persidangan, Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, saat ditanya wartawan media ini terkait adanya revisi Perda No 3 Tahun 2012 mengatakan, tidak mengetahuinya, karena belum sapai ke Biro Hukum.<br /><br />Kasus yang menjerat terdakwa Rohayati hingga “diringkus” KPK terkait, pemberian uang sebesar Rp 175.000.000 melalui Rahman Agung, kepada Moh. Ka’bil Mubarok (Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp 75 juta dan Moh. Basuki (Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp100.<br /><br />Pemberian sejumlah uang terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim oleh terdakwa, terakit Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan Perda No 3 Tahun 2012. Hingga “melahirkan” adanya kesepakatan antara, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan komisi B DPRD Jatim mengenai, adanya iuran sebagai kewajiban yang harus dipenuhi selama satu tahun anggaran sebesar Rp 500.000.000.<br /><br />Pemberian uang tersebut dilakukan setiap 3 bulan sekali, atau triwulan kepada komisi B DPRD Jatim melalui Moh. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua dengan maksud, agar komisi B DPRD Jatim dalam melakukan evaluasi triwulan, tidak mempersulit Dinas Peternakan Provinsi Jatim terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tidak berdampak kepada alokasi anggaran dinas tahun 2018.<br /><br />Pada sekitar bulan Februari 2017 terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui pesan pendek SMS memperkenalkan diri sebagai wakil ketua wakil ketua komisi B DPRD Provinsi Jatim kemudian terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui telepon adanya komitmen iuran triwulan pertama dari dinas peternakan untuk komisi B DPRD Jatim<br /><br />Pada akhir bulan Maret 2017, terdakwa memanggil sekretaris Dinas Peternakan, dan beberapa Kepala Bidang diantaranya, Juliani Poliswari, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner,; Diana Devi, selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan,; Muhammad Cahyono, selaku Kepala Bidang Pembibitan Pakan dan Produksi Peternakan, serta Kusdiarto, selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPTD) Inseminasi Buatan.<br /><br />Dalam rapat tersebut, terdakwa Rohayati meminta, agar para Kabid dan kepala UPTD, mengumpulkan uang iuran triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yang akan diberikan kepada komisi B DPRD Jatim, yang terkumpul sebesar Rp 75 juta.<br /><br />Pada tanggal 20 Maret 2017, sebelum dilaksanakan rapat dengar pendapat antara Dinas Peternakan Provinsi Jatim dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama APBD Tahun Anggaran 2017 Dinas Peternakan Provinsi Jatim, terdakwa memerintahkan Siti Aisyah, selaku staf terdakwa untuk memberikan amplop berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp 75 juta Kepada Rahman Agung, selaku staf komisi B DPRD Jatim sebagaimana permintaan Moh. Ka’bil Mubarok<br /><br />Setelah pemberian uang tersebut, dilakukan hearing antara Dinas Peternakan dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jatim dan dalam pelaksanaannya, hearing tersebut berjalan lancar, dikarenakan komisi B DPRD Jatim tidak mempermasalahkan pelaksanaan kegiatan triwulan pertama di Dinas Peternakan Provinsi Jatim.<br /><br />Pemberian uang oleh terdakwa Rahayati terhadap Ketua Koamis B DPRD Jatim terkait pula, penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.<br /><br />Terdakwa Rohayati selaku kepala Dinas Peternakan, juga mengetahui adanya rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, yang diajukan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atas inisiatif DPRD Timur dengan tujuan, agar tidak menghambat Birokrasi dan perizinan investasi ternak sapi dan kerbau betina di Jawa Timur<br /><br />Untuk Menindaklanjuti rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim, sebagai tindak lanjut surat yang pernah dibuat oleh Kepala Dinas Peternakan sebelumnya yaitu, Maskur kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 25 Juli 2016 dan surat yang dibuat oleh Plt Kepala Dinas Peternakan, Mohamad Samsul kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 26 Oktober 2016 yang intinya, meminta dilaksanakannya revisi terhadap pasal 20 ayat (30), pasal 27 dan pasal 34 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina.<br /><br />Pada Pebruari 2017, sebagai tindak lanjut dari rencana penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 Dinas Peternakan Jatim. Terdakwa Rohayati, Juliani Poliswari, Wemmi Niwamawati, Mitro Nurcahyo dan Fitri Istiana, membuat kajian akademis terkait pembahasan revisi Perda tersebut guna pembahasan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.<br /><br />Pada tanggal 6 - 8 Pebruari 2017, diadakan kunjungan kerja komisi B DPRD Jatim dengan Dinas Peternakan ke Komisi VI DPR RI dan Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian (Kemenpan) RI di Jakarta, yang salah satu agendanya adalah, melakukan konsultasi dengan DPR RI dan Dirjen Peternakan Kementan RI terkait, Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 16/Permenpan/PKTJ/440/5/2016 dan Permentan Nomor 49/Permenpan/3.440/10/ 2016 tentang pemasukan ternak Ruminansia besar, dan ke wilayah negara RI.<br /><br />Pada bulan Maret 2017, Juliani Poliswari, melaporkan kepada terdakwa Rohayati, terkait adanya permintaan sejumlah uang oleh komisi B DPRD Timur, untuk pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012. Ternyata, Tidak hanya Juliani Poliswari yang dihubungi oleh Ketua Komis B Moh. Basuki, meliankan terdakwa sendiri, yang menyatakan kepada terdakwa bahwa, “pembahasan revisi Perda harus ada dananya, masa cuma bahas-bahas thok”, dan terdakwa diminta oleh Moh. Basuki, untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan Pranaya Yudha, terkait besaran uang yang harus disediakan oleh Dinas Peternakan, agar dilakukan pembahasan revisi Perda tersebut.<br /><br />Pada Tanggal 18 Mei 2017, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dengan mengatakan, bahwa Moh. Basuki beberapa kali menelepon yang  menanyakan, tentang realisasi pemberian uang dari pihak Dinas Peternakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tersebut, kemudian Juliani Poliswari  menjawab, akan mencoba menanyakan terkait besaran jumlah uang yang harus direalisasikan kepada Santoso, salah satu staf Komisi B DPRD Jatim, dan terdakwa akan mendiskusikannya pada saat rapat dengar pendapat atau herring lanjutan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.<br /><br />Pada tanggal 22 hingga 23 mei 2017, melakukan kunjungan kerja lanjutkan Ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian di Jakarta, sekaligus diadakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Provinsi Jawa Timur tersebut, di Hotel Grandeur, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta yang dihadiri oleh, seluruh anggota komisi B DPRD Jatim, tenaga ahli dan beberapa orang dari Dinas Peternakan. <br /><br />Sebelum rapat dimulai, terdakwa dipanggil oleh Moh. Basuki dan Pranaya Yudha Mahardika dan menyampaikan kepada terdakwa, “revisi Perda nantinya akan disetujui, namun ini tidak bahas-bahas saja harus ada dananya”, dan Pranaya Yuda  Mahardika menambahkan kepada terdakwa, “Kalau saya nggak apa-apa, ini kan 19 orang beda-beda, mosok membahas thoh gak ono opo-opo ne (Kalau saya nggak apa-apa, ini ka nada 19 orang berda-beda, masa’ membahas aja tidak ada apa-apanaya). Untuk itu, Pranaya Yuda Mahardika, meminta agar terdakwa menyediakan uang sejumlah Rp 200 juta, namun terdakwa hanya menyanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta.<br /><br />Pada tanggal 23 mei 2017, setelah terdakwa mengikuti hearing dengan komisi B DPRD Jatim, perihal revisi Perda Nomor 3 tahun 2012, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dan menyampaikan hasil pembicaraan terdakwa dengan Moh. Basuki dan Pranaya Yuda Mahardika.<br /><br />Pada tanggal 26 Mei 2017, Nurcahyo menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta dengan mengatakan, ini ada uang Rp 50 juta, kurang Rp 50 juta,  serta memerintahkan kepada Nurcahyo, agar meminta sisa kekurangan uang tersebut kepada Juliani Poliswari. Nurcahyo mendapat telepon dari Juliani Poliswari, yang sedang mengikuti Diklat PIM III di Malang mengatakan bahwa, dirinya sudah menitipkan uang Rp 20 juta Kepada Fitri Istiana, sedangkan kekurangan sisanya sebesar Rp 30 juta, ditanggung oleh Nurcahyo dan Fitri Istiana masing-masing sebesar Rp 15 juta.<br /><br />Kemudaian, uang tersebut diserahkan kepada Rahman Agung, sebagaimana petunjuk dari Moh. Basuki kepada terdakwa. Uang sebesar Rp 100.000.000 dimasukan ke dalam amplop coklat dan dengan ditemani oleh Fitri Istiana, menemui Rahman Agung di DPRD, dan menyerahkan uang yang terbungkus dalam amplop warna coklat tersebut kepada Rahman Agung, setelah itu Rahman Agung meletakkan uang tersebut di ruang kerja Moh. Basuki. Kemudain, uang tersebut diserahkan kepada Ninik Sulistyaningsih, untuk dibagikan kepada seluruh anggota komisi B DPRD Jatim. <br /><br />Terdakwa pun dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAP.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Sidang Koruspsi “Suap” DPRD Jatim, 2 Mantan Kadis “Menyelamatkan” Orang Lain

#Sekretaris Dinas Peternakan, Perintahkan Yang Lain Untuk Menghilangkan Bukti Setelah Kadis Peternakan Ditangkap KPK# Foto dari kiri, ...

»

Sidang Korupsi OTT DRPD Jatim, Saksi Sebut Uang Pribadinya Yang Disetorkan

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp7RW9488zJfeyY_levuDM5u3H-PKqeT_vg_rJ3gYYgv7KRI01mvOf-MScoJB7DZNRVi7x75Md1xQtw5hpQwtCKR68jLtub9_Gj2E61PbqCaBwTlmBtcWAXu2B5E5IvHXOmGA6wzP4crE/s1600/Terdakwa+Bambang+Heriyanto+dan+Anang+Basuki.jpg" imageanchor="1"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp7RW9488zJfeyY_levuDM5u3H-PKqeT_vg_rJ3gYYgv7KRI01mvOf-MScoJB7DZNRVi7x75Md1xQtw5hpQwtCKR68jLtub9_Gj2E61PbqCaBwTlmBtcWAXu2B5E5IvHXOmGA6wzP4crE/s1600/Terdakwa+Bambang+Heriyanto+dan+Anang+Basuki.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Rohayati (juga terdakwa, Selaku Kadis Peternakan) saat menjadi saksi untuk terdakwa Bambang (Kadis Pertanian) dan ajudannya Anang Basuki Rahmat</td></tr> </tbody></table> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya merasa heran dan tak percaya, saat mendengar keterangan saksi dalam sidang lanjutan perkara Korupsi Operasi Tangkap Tangan pada Juni lalu, yang dilakukan oleh KPK terhadap pajabat Pemprov dan Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur.<br /> <br /> Sebab, Rohayati, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan Pemrov. Jatim (juga terdakwa dalam perkara terpisah), dihadirkan JPU Budi Nugraha, Atti Novianti, Muhammad Ridwan Dandito  dan Jaelani dari KPK, menjadi saksi untuk terdakwa I, Bambang Heriyanto, selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemprov. Jatim bersama terdakwa 2 Anang Basuki Rahmat, terdakwa 2 (selaku ajudan terdakwa 1), yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya Suryono Pane dkk, dalam persidangan, dengan Ketuai Majelis Hakim Rochmat, digelar pada Senin, 4 September 2017.<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, Rohayati menjelaskan bahwa, uang sebesar Rp 75 juta yang sudah diseterorkan kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim Moh. Basuki dan Moh. Ka’bil Mubarok (Keduanya tersangka setelah ditangkap KPK), adalah sebahagian dari setoran sebesar Rp 500 juta per tahun, terkait pengawasan anggaran tahun 2017 dan 2018 serta, revisi Perda No 3 Tahun 2012, yang dilakukan oleh DPRD Jatim berjalan lancar, dan sekaligus menghantarkannya ke penjara, adalah uang pribadinya. <br /> <br /> “Baru Tujuh puluh Lima juta bulan Maret, itu uang pribadi,” jawab saksi Rohayati atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim. Namun, jawaban Rahayati, justru membuat Ketua majelis Hakim tak percaya begitu saja.<br /> <br /> “Nggak mungkin uang sendiri, jujur ajalah,” kata Hakim Rochmat.<br /> Namun, saat Ketua Majelis Hakim menanyakan kembali, “apakah saksi tahu berapa setotan terdakwa kepada Dewan ?,”. Saksi Rohayati menjawab tidak tahu.<br /> <br /> Apa yang disampaikan Rohayati ini memang tak masuk akal sehat. Seorang pejabat setingkat Kepala Dinas, meyetorkan uang pribadi atau gajinya kepada Dewan sebesar Rp 75 juta atau sebesar Rp 500 juta per tahun. Lalu, berapa puluh juta per bulan gaji seorang pejabat golongan IV/A ? <br /> <br /> Timbul pertanyaan, apakah pejabat Kepala Dinas ini hanya menyetorkan uang “Suap” kepada Dewana atau ada juga kepada pejabat lain, agar kinerjanya dianggapa beres ? Apakah revisi Perda menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD ?<br /> <br /> Apah tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap penggunaan anggaran dan revisi Perda (Peraturan Daerah) di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dimana Perda dan Anggaran, dibahas dan disahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama DPRD Jatim, harus ada “uang pelican” agar semuanya dianggap beres ?<br /> <br /> Sementara kasus yang menjerat terdakwa Bambang Heriyanto dan terdakwa Anang Basuki Rahmat selaku ajudan terdakwa Bambang Heriyanto, bermula pada sekitar bulan Pebruari 2017, saat diadakan rapat dengar pendapat (Hearing) antara terdakwa Bambang Heriyanto dengan komisi B DPRD. <br /> <br /> Setelah selesai, terdakwa Bambang Heriyanto, bertemu dengan  Moh. Ka’bil Mubarok. Dalam pertemuan tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok menyampaikan kepada terdakwa Bambang Heriyanto, mengenai pemberian uang yang bersumber dari iuran Dinas-Dinas yang bermitra dengan komisi B Provinsi Jatim akan berubah menjadi Triwulan, sehingga pemberiannya dilakukan 3 bulan sekali. Pemberian uang Triwulan kepada komisi B DPRD Jatim tersebut, agar komisi B DPRD Jatim, dalam rangka melakukan evaluasi Triwulan, tidak mempersulit Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, terhadap pelaksanaan anggaran APBD 2017, sehingga tidak berdampak pada alokasi anggaran tahun berikutnya.<br /> <br /> Terdakwa Bambang Heriyanto, menyetujui perubahan yang disampaikan oleh Moh. Ka’bil Mubarok tersebut, dengan nominal sebagaimana yang telah disepakati antara terdakwa dengan komisi B DPRD Jatim yaitu, 1 tahun anggaran sebesar Rp 600.000.000, sehingga dibagi Triwulan menjadi Rp 150 juta per bulan. <br /> <br /> Sekitar bulan Maret 2017, terdakwa 2 yakni, Anang Basuki Rahmat, sebagai ajudan dari terdakwa 1, menerima telepon dari Moh. Ka’bil Mubarok, untuk bertemu di ruas jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya, kemudian dilakukan pertemuan dan pembicaraan di dalam mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, yang membicarakan agar terdakwa 2 menyampaikan kepada terdakwa 1 untuk segera menyetorkan uang sebesar Rp 150 juta, sebagai komitmen Triwulan pertama.<br /> <br /> Setelah pertemuan tersebut, terdakwa 2 melaporkan kepada terdakwa 1, sambil menawarkan bantuan dengan cara meminjamkan uangnya kepada terdakwa 1, dan terdakwa 1 pun menyetujuinya, lalu terdakwa 1, menyiapkan uangnya sebesar Rp 150 juta. <br /> <br /> Masih pada bulan yang sama, terdakwa 2, menghubungimu Moh. Ka’bil Mubarok melalui telepon menyampaikan bahwa, uang sebesar Rp 150 juta telah siap untuk diserahkan. Moh. Ka’bil Mubarok, mengajak terdakwa 2 untuk bertemu kembali di ruas Jalan Perumahan Central Park Ketintang Surabaya. Setelah disepakati tempat pertemuan, terdakwa 2 pun langsung menghampiri mobil Fortuner milik Moh. Ka’bil Mubarok, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta dan menyerahkannya kepada Moh. Ka’bil Mubarok.<br /> <br /> Dalam perjalanan pulang, terdakwa 2, melaporkan kepada terdakwa 1 melalui SMS yang berisi, “proposal” sudah diterima oleh komisi B, yang dijawab oleh terdakwa satu “Oh ya terima kasih”. Setelah menerima uang komitmen Triwulan pertama tersebut, Moh. Ka’bil Mubarok, membagikan kepada pimpinan, anggota dan staf dari komisi B DPRD Jatim. <br /> <br /> Sekitar Mei 2017, terjadi pergantian wakil ketua komisi B DPRD Jatim, dari Moh. Ka’bil Mubarok kepada Anis Maslachah.  Sedangkan untuk ketua komisi B, tetap dijabat oleh Muhammad Basuki. Masih bulan yang sama, dilakukan hearing kembali antara Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim yang diwail Ahmad Nurfalaki dengan komisi B, untuk membahas kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Sebelum dilakukan hearing, terdakwa 1 dipanggil oleh Muhammad Basuki keruangannya, dan menanyakan komitmen Triwulan 2 sebesar Rp 150 juta, yang belum dipenuhi terdakwa 1, sambil mengatakan “iuran sekarang saya yang pegang, karena Pak Ka’bil pindah ke Komisi E, nanti untuk evaluasi Triwulan ke II ditiadakan”. Dan terdakwa 1 menjawab akan mengusahakan secepatnya. <br /> <br /> Atas permintaan Mochammad Basuki, terdakwa 1 mengumpulkan pejabat Eselon III berjumlah 13 orang yang terdiri dari, Kabid dan kepala UPTD. Pada pertemuan tersebut, terdakwa 1 menyampaikan, adanya kebutuhan uang sebesar Rp 150 juta, terkait komitmen Triwulan ke II kepada komisi B DPRD Jatim, untuk evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, dan kemudian hal itu disepakati oleh masing-masing Eslon III, akan mendapat tanggung jawab sebesar Rp 17. 500.000, yang nantinya uang tersebut dikumpulkan melalui Sri Wilujeng, selaku staf keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim.<br /> <br /> Pada tanggal 2 Juni 2017, Mochammad Basuki melalui telepon, terkait belum adanya kepastian mengenai pemberian komitmen Triwulan ke II, sebelum tanggal 15 Juli 2017. Terdakwa 1 menyatakan kesiapannya, untuk menyerahkan komitmen perubahan kedua, paling lambat hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, yang akan diserahkan terdakwa 1 kepada staf Mochammad Basuki di kantor DPRD Provinsi Jatim<br /> <br /> Beberapa hari kemudian, Sri Wilujeng menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta yang sudah terkumpul kepada terdakwa 1. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa 1 mendatangi terdakwa 2 di ruangannya, sambil membawa Paper Bag yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, untuk diserahkan kepada Mochammad Basuki sambil mengatakan, disampaikan ke komisi B.<br /> <br /> Uang sebesar Rp 150 juta diamasukkan ke dalam Paper Bag motif batik, dan terdakwa 2 menghubungi Rahmat Agung, staf komisi B DPRD Jatim melalui telepon, dan meminta nomor Hand Phone (HP) Mochammad Basuki, lalu Rahman Agung,  mengirimkan nomor HP Mochammad Basuki kepada terdakwa melalui pesan pendek (SMS).<br /> <br /> Terdakwa 2 kemudian menghubungi Mochammad Basuki melalui telepon, minta arahan mengenai penyerahan uang Triwulan ke II dari terdakwa 1, dengan istilah “proposal”. Kemudian, Mochammad Basuki menyarankan, agar uang diserahkan kepada Rahman Agung. Selanjutnya, terdakwa 2 pun menghubungi Rahman Agung melalui telepon yang mengatakan, akan menuju kantor DPRD untuk menyerahkan uang Triwulan ke II dengan didampingi oleh supir kantor yaitu, Mulyono.<br /> <br /> Sesampainya dikantor DPRD Provinsi Jawa Timur, terdakwa 2 langsung menuju ruang komisi B sambil membawa Paper Bag motif batik yang berisi uang sebesar Rp 150 juta, dan bertemu dengan Santoso yang juga staf komisi B. Kemudian terdakwa 2 menanyakan kepada Santoso, mengenai keberadaan Rahmat Agung, namun ternyata Rahman Agung tidak berada ditempat, sehingga terdakwa 2 menyerahkan Paper Bag motif batik yang berisi uang tersebut kepada Santoso, dan mengatakan, untuk “Pak Basuki”. <br /> <br /> Setelah itu, terdakwa 2 memberikan uang sebesar Rp 500.000 sebagai tanda pertemanan antara terdakwa 2 dengan Santoso. Tak lama kemudian, setelah uang tersebut diserahkan terdakwa 2 kepada Santoso, keduanya pun langsung diringkus Tim KPK untuk diproses hukum. <br /> <br /> Dari pengakapan Keduanya, KPK melakukan penangkapan terhadap Ketua Komis B DPRD Jatim, Moh. Basuki dan Rohayati, serta beberapa hari kemudian, KPK menetapkan Moh. Ka’bil Mubarok menjadi tersangka.<br /> <br /> Kedua terdakwa pun dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana junto pasal 64 ayat 1 KUHAP.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Sidang Korupsi OTT DRPD Jatim, Saksi Sebut Uang Pribadinya Yang Disetorkan

Rohayati (juga terdakwa, Selaku Kadis Peternakan) saat menjadi saksi untuk terdakwa Bambang (Kadis Pertanian) dan ajudannya Anang Basuki R...

»

Polrestabes Menetapkan Jadi Tersangka, Yang Di Praperadilakan Kejari

<span style="font-size: x-large;"><b>#Hendry J Gunawan Ditetapkan Jadi Tersangka oleh Polrestabes Surabaya, Mengapa Yang Di Praperadilakan Kejari Surabaya ?#</b></span><br /><br /><b><span style="font-size: large;"></span></b><br /> <div style="text-align: justify;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ6Uj8h1kaVEb2hPteP7Z5D4t4Ce9e2SSKMOKWCDQVgebhVALktQJWKa2DxkNIONkKs4RRumJavjzs5ya-Zy-85G94MK60ntIgG1Z_f51ftLyON3VyvWSOSspzeJBmmki83ePzIwvN3C4/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="400" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ6Uj8h1kaVEb2hPteP7Z5D4t4Ce9e2SSKMOKWCDQVgebhVALktQJWKa2DxkNIONkKs4RRumJavjzs5ya-Zy-85G94MK60ntIgG1Z_f51ftLyON3VyvWSOSspzeJBmmki83ePzIwvN3C4/s640/page.jpg" width="640" /></a><b><span style="font-size: large;"> berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Aneh tapi nyata ! Itulah yang terjadi dalam perkara gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Henry J Gunawan, melalui Pengadilan Negeri Surabaya, atas penetapan dirinya menajdi tersangka.<br /><br />Henry J Gunawan, ditetapkan menjadi tersangka oleh Polrestabes Surabaya, dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan beberapa waktu lalu. Kemudian, Penyidik Polrestabes Surabaya melimpahkan kasus tersebut ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Surabaya, pada Kamis, 10 Agustus 2017.<br /><br />Anehnya, beberapa hari kemudian, setelah tersangka Hendry J Gunawan dijebloskan ke Rutan Medaeng oleh JPU Kejari Surabaya, tersangaka melakukan upaya hukum untuk bebas, dengan cara mempraperadilakan Kejaksaan Negeri Surabaya ke Pengadilan Negeri Surabaya.<br /><br />Yang lebih anehnya lagi, tersangka Hendry J Gunawan, justru tidak mempraperadilkan Polrestabes Surabaya yang menetapkan dirinya menjadi tersangka. Megapa ?<br /><br />Pada Kamis, 31 Agustus 2017, pembacaan permohonan Pra Peradilan Nomor 35/Pid.Pra/2017/PN tertanggal 21 Agustus 2017 itu, gagal dibacakan, lantaran termohon yakni Kejaksaan Negeri Surabaya tidak hadir.<br /><br />Majelis Hakim Pujo Saksono, SH,MH, selaku Hakim tunggal yang mengadili perkara Pra Peradilan tersebut, memutuskan untuk menunda persidangan. Alasannya,  karena belum ada konfirmasi dari pihak termohon.<br /><br />"Karena belum ada konfirmasi dari pihak termohon, sidang ditunda hingga Rabu, tanggal 6 September 2017," ucap Hakim Pujo dan langsung mengetukkan palu sebagai tanda berahkirnya persidangan. <br /><br />Tim Kuasa Hukum Hendry J Gunawan juga menganggap bahwa, Kejaksaan dianggap telah melakukan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) KUHAP. <br /><br />Usai persidangan. Tim Kuasa Hukum Henry J Gunawan,  M. Sidik Latuconsina mengatakan bahwa, perbuatan kliennya bukan pidana melainkan perdata.<br /><br />"Ini adalah kasus perdata," ucap M Sidik<br /><br />Selain menyoal penetapan tersangka, mereka juga menyoal masalah penahanan Henry. Alasannya, karena tembusan tidak dikirimkan oleh Kejari Surabaya kepada keluarga Hendry J Gunawan. <br /><br />Hal itu dianggap bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) KUHAP. Sehingga penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah karena cacat hukum. <br /><br />Dari data yang dihimpun, dalam perkara ini, Hendry J Gunawan menunjuk 3 pengacara asal Jakarta sebagai Kuasa Hukunya antara lain, M. Sidik Latuconsina SH, S. Troy Latuconsina, SH., dan M. Halil Latuconsina SH. Sementara Penasehat Hukumnya dalam kasus dugaan pidana penipuan dan penggelapan tidak dilibatkan yakni, Lilik Djariyah, SH dan Ahmad Riyadh UB, SH.<br /><br />Terpisah. Terkait ketidak hadiran Kejari Surabaya sebagai termohon pada sidang perdana Pra Peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya itu,  dikarenakan tim yang dibentuk untuk meladeni gugatan Henry belum siap. Alasannya, karena harus mempelajari gugatannya terlebih dahulu. <br /><br />"Yang menangani bukan Jaksanya, tapi tim yang sudah dibentuk. Dan tim kami masih mempelajari gugatannya. Karena itu kami belum bisa hadir pada persidangan tadi" kata Didik Farkhan.<br /><br />Ada informasi bahwa, kasus ini pun dalam pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bisa jadi, karena kasus ini dianggap menarik perhatian publik<br /><br />Seperti diketahui, pada 10 Agustus 2016 lalu, Kejari Surabaya telah menahan Bos PT Gala Bumi Perkasa (GBP) itu ke Rutan Medaeng. Henry ditahan usai menjalani proses pelimpahan tahap II dari penyidik Polrestabes Surabaya ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Penahanan itu sempat ditolak Henry J Gunawan,  dengan cara tidak mau menandatangani berita acara penahanan. <br /><br />Henry J Gunawan dilaporkan oleh Notaris Caroline. Saat itu,  Caroline mempunyai seorang klien yang sedang melakukan jual beli tanah senilai Rp 4,5 miliar. Setelah membayar ke Henry, korban tak kunjung menerima Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).<br /><br />Namun, Saat korban ingin mengambil haknya, Henry J Gunawan mengaku bahwa, SHGB tersebut di tangan notaris Caroline. Namun setelah dicek, Caroline mengaku bahwa SHGB tersebut telah diambil seseorang yang mengaku sebagai anak buah Henry. Kabarnya, SHGB itu ternyata “dijual lagi ke orang lain oleh Bos PT Gala Bumi Perkasa itu dengan harga Rp 10 miliar”.  (Redaksi/*)</div>

Perdata Polrestabes Menetapkan Jadi Tersangka, Yang Di Praperadilakan Kejari

#Hendry J Gunawan Ditetapkan Jadi Tersangka oleh Polrestabes Surabaya, Mengapa Yang Di Praperadilakan Kejari Surabaya ?# berita korupsi ....

»

Hakim Vonis Ringan Terdakwa Korupsi TKD, JPU Langsung Banding

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpaiQPCyRGKDCuLjI9jY3mPVUFz_fJYPq_qHmwJV0l_JtJDb9atCz7h_MKrtToY01ChLI9mXpDdb8BK7xZploeepv1gQ54dHxLUIi4_LzTUrt4MoVAjD1rCR6DKtfT4sJU70hqbaWzhA8/s1600/IMG20170810161824.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhpaiQPCyRGKDCuLjI9jY3mPVUFz_fJYPq_qHmwJV0l_JtJDb9atCz7h_MKrtToY01ChLI9mXpDdb8BK7xZploeepv1gQ54dHxLUIi4_LzTUrt4MoVAjD1rCR6DKtfT4sJU70hqbaWzhA8/s640/IMG20170810161824.jpg" width="640" /></a></div> <br /> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</b></span> Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Surabaya, yang juga Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, Judi Prasetiya, memvonis ringan terdakwa kasus korupsi tukar guling Tanah Kas Desa (TKD), Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Rabu, 30 Agustus 2017.<br /><br />Oleh JPU Wahid dan Wahyu, dari Kejari Sidoarjo, menuntut terdakwa Rosidah, dan terdakwa Sunarto, dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, denda sebesar Rp 200 juta. Selain itu, Terdakwa Sunarto juga dituntut pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 5 Milliar lebih berupa tanah yang sudah disita sebagai barang bukti oleh penyidik maupun JPU. <br /><br />Dalam tuntutan JPU, terdakwa Rosidah dijerat dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Anehnya, Ketua majelis Hakim, Judi Prasetya, justru menjatuhkan hukuman pidana ringan terhadap terdakwa Rosidah yakni, pidana penjara 2 tahun 6 bulan. Hukuman ringan juga diberikan kepada terdakwa Sunarto (di Vonis seminggu sebelumnya).<br /><br />Dalam putusan Majelis Hakim, terdakwa dijerat dengan pasal yang berbeda dengan pasal dalam surat tututan JPU yakni, pasal 3 UU Korupsi.<br /><br />“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana Korupsi. Menghukum terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya, mengatakan piker-pikir. Sementara JPU Wahyu dan Wahid, langsung menyatakan banding. “Kami banding,” jawab JPU atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim.<br /><br />Usai persidangan, kepada media ini, JPU Wahid mengatakan bahwa, putusan Majelis Hakim jauh dari tuntutan dan rasa keadilan.<br /><br />“Tuntutan kami jelas yaitu, 6 tahun 6 bulan. Tapi putusan Majelis Hakim jauh dari rasa keadilan. Kalau fakta persidangan kan sudah jelas, makanya kami langsung menyatakan banding,” ucap JPU Wahid.<br /><br />Kasus ini mencuat setelah10 tahun, masyarakat yang membeli tanah kavlingan dengan ukuran 8 X 14 meter persegi dengan harga yang berfariasi antara 16 hingga 17 juta rupiah, di Perumahan Renojoyo yang kemudian membangun rumah. Namun, tak kunjung mengantongi sertifikat. Karena kasus ini mencuat, kemudian penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo pun, lalu melakukan penyelidikan.<br /><br />Dari hasil penyidikan tersebut, dinaikkan menjadi penyidikan. Sebab, bangunan rumah yang dibangun diatas lahan 10 hektar itu, ternyata ada tanah kas desa (TKD) seluas 2,8 Hekatare, yang diduga tidak sesuai prosedur.<br /><br />Penyedik Kejari Sidoarjo pun akhirnya menetapakan Sunarto, selaku Ketua Tim Pembebasan Lahan Perumahan Renojoyo, dan Rosidah, selaku Notaris yang membuat Akte Jual Beli dan Ikanatan Jual Beli menjadi tersangka.<br /><br />Kedaunya dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi) </div>

Tipikor Hakim Vonis Ringan Terdakwa Korupsi TKD, JPU Langsung Banding

berita korupsi .co – Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Surabaya, yang juga Ketua Pengadilan Negeri Lamongan, Judi Prasetiya, me...

»