Sidang Korupsi In Absentia Akan Segera Diadili

<span style="font-size: x-large;"><b>#Penyidik Kejati Jatim, Belum Berhasil Mengkap 2 Tersangka Kasus Korupsi Gedung DPRD Kota Madiun Tahun 2015#</b></span><br /><br /><b><span style="font-size: large;"> </span></b><br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD8ksiCZ0Sv1SQyAchJBy4Eme5i6ilXZVheIYSps6NflUPdowteQzevrS193t2X9Cs3J65w2AiJcUi1EyKSXmR-Fr2qlbcILgdtT-Hd25gXNPnDl7NDgMCkhWbFtFi8vhsBGwHUnEYsV8/s1600/Ruang+Sidang..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="359" data-original-width="478" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjD8ksiCZ0Sv1SQyAchJBy4Eme5i6ilXZVheIYSps6NflUPdowteQzevrS193t2X9Cs3J65w2AiJcUi1EyKSXmR-Fr2qlbcILgdtT-Hd25gXNPnDl7NDgMCkhWbFtFi8vhsBGwHUnEYsV8/s640/Ruang+Sidang..jpg" width="640" /></a></span></b></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Setelah hampir setahun sejak ditetpakan menjadi tersangka, yakni 30 Mei 2016 lalu, sidang perkara kasus Korupsi pembangunan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015, akan segera diadili tanpa menghadirkan terdakwa atau In Absentia.<br /><br />Sebab, Dua tersangka dalam kasus Korupsi proyek pembangunan gedung Dewan Kota Madiun tahun 2015, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 29 milliar itu, saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, dan belum diketahui dimana “rimbanya”.<br /><br />Kepastian Kedua tersangka yang masuk dalam DPO tersebut akan segera diadili, hal itu disampaikan Kasi Pidsus Kejari Madiun, Suwarbawa, saat ditemui wartawan media ini di Pengailan Tipikor, pada Jumat, 3 Agustus 2017.<br /><br />“Hari ini kita sudah limpah perkaranya. Lama karena ada beberapa Administrasi yang harus dilengkapi,” ujar Suwarbawa.<br /><br />Kedua tersangka tersebut yaitu, Kaiseng alias Aseng, tempat tinggal, di Dusun Dasan Ceria Selatan, Desa Dasan Ceria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan tersangka Moh. Shonhaji, S.Ag, tempat tinggal, Jalan Ubud F – 8/8 Perum Peruri Mas, Rt 004 Rw 007 Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.<br /><br /><br />Kedua tersangka hingga saat ini, masih dalam pencarian Tim penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur sejak Agustus 2016, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim Nomor. Prin-515/0.5/Fd.1/05/2016 tanggal 11 Mei 2016, Surat Penetapan Tersangka, Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim Nomor. Kep- 61/0.5/Fd.1/05/2016 tanggal 30 Mei 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim Nomor. Prin-626/0.5/Fd.1/05/2016 tanggal 30 Mei 2016, permintaan bantuan untuk penangkapan terhadap tersangka yang dikirimkan Kejati Jatim kepada Kejaksaan Agung RI, tanggal 31 Agustus 2016.<br /><br />Hal itu seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik)  Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, Dandeni Herdiana, saat dihubungi media ini. Dandeni menjelaskan bahwa, Kejati Jatim telah menyebarkan surat bantuan pencarian orang ke Instansi-instansi terkait seperti Kepolisian dan Kejagung.<br /><br />“Sejak awal kasus ini dilaporkan oleh JC (Jastice Collabolator), Kedua orang ini sudah tidak ada. Makanya JC (Hedi Karnomo.red) melaporkan ini ke kami, karena kedua orang ini menghilang. Kami telah menyebarkan surat bantuan pencarian orang ke Instansi-instansi terkait seperti Kepolisian, Kejagung dan lain-lain. Sesuai rencana awal, berkas kedua tersangka yang DPO akan dilimpahkan kalau berkas yang disidangkan kemarin sudah Incraht (berkekuatan hokum tetap),” kata Dandeni.<br /><br />Lebih lanjut Dandeni mengatakan, kalau kedua tersangka belum juga ditemukan, akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor dan disidangkan secara Inabsentia (tanpa diahadiri tersangka/terdakwa).<br /><br />“Berkas sudah siap dan sekarang tinggal menunggu di umumkan Media Masasa Lokal dan Nasional baru dilimpahkan dan disidangkan secara Inabsentia,” kata Dandeni yang akan menjabat Kordinator di Kejati Jateng ini. Hal ini juga di Ia-kan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Jatim, Maruli Hutagalung, saat dihubungi media ini. <br /><br />Terseretnya, kedua tersangka bersama 6 terdakwa lainnya (sudah di Vonis dan sudah inckrah), terkait pelaksanaan proyek pekerjaan gedung DPRD Kota Madiun tahun 2015 lalu, dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Madiun sebesar Rp 29,3 milliar.<br /> <br /> <br /> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgujJP4FaBy-lzfdK9-rqR75rIgDuaMWBoyvLICAkJY1QV7v2-Z5hguzkQY_tcg7TlGN0OXekvjRY-OEl66EkBjz3idTCVnfzBII2lkefM7hebceeMJ8blTX9OAk5sb-F8VufNvfAca48I/s1600/IMG_20170121_191044.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="534" data-original-width="712" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgujJP4FaBy-lzfdK9-rqR75rIgDuaMWBoyvLICAkJY1QV7v2-Z5hguzkQY_tcg7TlGN0OXekvjRY-OEl66EkBjz3idTCVnfzBII2lkefM7hebceeMJ8blTX9OAk5sb-F8VufNvfAca48I/s1600/IMG_20170121_191044.JPG" /></a><br /><br /> Kaiseng atau Aseng, selaku pelaksana pekerjaan berdasarkan surat kuasa Direktur dari Hedi Karnomo (terpidana 1 tahun penjara), selaku Direktur Utama PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP yang sebelumnya bernama Aneka Jasa Permesianan, perusahaan milik daerah), berdasarkan Akte Notaris yang dibuat setelah Hedi Karnomo, menandatangani surat perjanjian Kontrak Kerja dengan PPKm, Agus Sugijanto, yang selaku PA (Pengguna Anggaran) sekaligus, serta menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan).<br /><br />Namun dalam pelaksanaanya, Kaiseng justru tidak melaksanakan tugasnya sesuai kesepakatannya dengan Hedi Karnomo. Akibatnya, proyek pekerjaan gedung DPRD yang harusnya selesai di akhir tahun 2015, bahkan hingga penambahan waktu selama 50 hari kalender, pekerjaan tersebut baru mencapai 90%. <br /><br />Akibatnya, Hedi Karnomo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan harus bertanggung jawab. Tragisnya, PT AJP pun di Blaclist oleh Pemkot Madiun selama 2 tahun. Tak mau bertanggung sendirian, Hedi Karnomo pun melaporkan kasus ini ke Penyidik Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, setelah dirinya kalah dalam sidang gugatan di Pengadilan Negeri Madiun, dan dinyatakan membayar uang muka sebesar Rp 1,5 milliar, yang hingga saat ini belum dibayar.<br /><br /><b><span style="font-size: x-large;">6 Terdakwa Yang Sudah Di Vonis</span></b><br /><br />Pada Senis, 27 Pebruai 2017, Majelis Hakim telah membacakan putusannya terhadap 6 terdakwa, diantaranya; Hedi Karnowo, Direktur PT Aneka Jasa Pembangunan (AJP), di Vonis 1 tahun penjara dari tuntutan JPU 1,5 tahun. Agus Sugijanto, selaku PA (Pengguna Anggaran) sekaligus PPKm, yang menjabat Sekretaris Dewan (Sekwan), di pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Widi Santoso, PPTK (pejabat pelaksana teknik kegiatan), yang menjabat selaku Kasubag Sekwan, dihukum penjara selama 1,2 tahun denda sebesar 50 juta rupiah subsidair 3 kurungan.<br /><br />Sementara Aditya Nerviadi (Project Manager) PT Aneka Jasa Pembangunan, di vonis 1,4 tahun penjara denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan dan Iwan Suasana, wakil Manager PT Parigraha Konsultan, dipenjara selama 1,6 tahun denda 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.<br /><br />Serta terdakwa Sumanto, Direktur Manajemen Kontruksi (MK) PT Parigraha Konsultan, “diinapkan” dipenjara selama 1,2 tahun dengan denda yang sama dengan terdakwa lainnya. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya. Ke Lima terdakwa ini dituntut pidana penjara masing-masing 2 tahun.  (Redaksi)

Tipikor Sidang Korupsi In Absentia Akan Segera Diadili

#Penyidik Kejati Jatim, Belum Berhasil Mengkap 2 Tersangka Kasus Korupsi Gedung DPRD Kota Madiun Tahun 2015#   berita korupsi .co – S...

»

Kejari Surabaya Menerima Tenda Breanding Dari BRI Seharga Rp 147 Juta

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSAjJGBoGszRD8kNOMhdJw5CRgSg6tKm56CI3yg_W_evGjo528Es63TBko_HMkhkjBn8RapJmlwvBNNLtXW5xf5GGlhypaseFRdDT-BAvhDsIvVmMfUvDU7q4WzHrdEyfVa-_Kv5KdNv8/s1600/IMG-20170804-WA0083.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1024" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSAjJGBoGszRD8kNOMhdJw5CRgSg6tKm56CI3yg_W_evGjo528Es63TBko_HMkhkjBn8RapJmlwvBNNLtXW5xf5GGlhypaseFRdDT-BAvhDsIvVmMfUvDU7q4WzHrdEyfVa-_Kv5KdNv8/s640/IMG-20170804-WA0083.jpg" width="640" /></a></span></b></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Kejaksaan Negeri Kelas I A Surabaya, yang berkantor di Jalan Raya Sukomanunggal Nomor 1 Suarabaya, dibawah Kepemimpinan Didik Farkan Alisyahdi, menerima bantuan berupa tenda breanding, dari Kantor Cabang Bank Rakyat Inconesia, seharga Rp 147.600.000.<br /><br />Secara simbolis, bantuan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BRI Jatim, Ebeneser Girsang kepada Kajari Surabaya, Didik Farkan Alisyahdi, pada Jum'at, 4 Agustus 2017. <br /><br />Ebeneser Girsang mengatakan, bantuan tersebut untuk membantu menunjang Kejari Surabaya saat melakukan pelayanan tilang kepada masyarakat Surabaya. <br /><br />"Masyarakat sudah tidak perlu kepanasan lagi saat mengambil tilang, karena sudah ada tenda yang kami pasang dihalaman Kejari Surabaya," kata Ebeneser<br /><br />Tak hanya itu, Ebeneser juga mengucapkan terima kasih kepada Kajari Surabaya, karena telah mempercaya BRI sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembayaran denda tilang. <br /><br />"Dari sekian banyak perbangkan, tentunya kami sangat bangga, sudah dipercaya untuk membantu Kejari Surabaya dalam pelaksaan pembayaran denda tilang melalui BRI, terima kasih Pak Kajari," ucap Ebeneser dalam sambutannya. <br /><br />Sementara, Kajari Surabaya Didik Farkhan Alisyahdi, juga mengapresiasi bantuan tenda breanding dari BRI. <br /><br />"Tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat, saat mengambil tilang di Kejari Surabaya," kata Didik Farkhan. <br /><br />Dari data yang dihimpun dibidang Pidana Umum (Pidum) Kejari Surabaya, dalam satu semester di Tahun 2017, denda tilang yang berhasil didapat Kejari Surabaya mencapai angka miliaran rupiah.<br /><br />"Dalam satu semester ini sekitar Empat Miliar Rupiah," terang Kasipidum  Kejari Surabaya, Didik Adyotomo.  (Redaksi)

Regional Kejari Surabaya Menerima Tenda Breanding Dari BRI Seharga Rp 147 Juta

berita korupsi .co – Kejaksaan Negeri Kelas I A Surabaya, yang berkantor di Jalan Raya Sukomanunggal Nomor 1 Suarabaya, dibawah Kepemim...

»

Penyidik Kejari Surabaya, Bidik “Dalang” Penyimpangan Dana Hibah Pemkot

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh51bQ4FYIEcoFFBT3SKx3qMjCJ02HTFE93bpEUbLh2aIP7MUEHIbAYmASDgpfSZbv-Knofi3HNH0HeQaGYn6WqvcBEeROXdoomRxm31qcpvIChQciXGKSLoSUuZ7LRZHCPDUpHZa_q2dg/s1600/Screenshot_2017-06-14-22-32-15-4.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="478" data-original-width="623" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh51bQ4FYIEcoFFBT3SKx3qMjCJ02HTFE93bpEUbLh2aIP7MUEHIbAYmASDgpfSZbv-Knofi3HNH0HeQaGYn6WqvcBEeROXdoomRxm31qcpvIChQciXGKSLoSUuZ7LRZHCPDUpHZa_q2dg/s1600/Screenshot_2017-06-14-22-32-15-4.png" /></a></div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Janji Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya untuk menyeret “Dalang” terjadinya penyimpangan dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014 lalu, mulai dibuktikan.<br /><br />Sebab hari ini (4 Agustus 2017), orang nomor Satu di Korps Adhyaksa yang berkantor di Jalan Raya Sukomanunggal  Nomor 1 Surabaya ini, telah mengeluarkan Sprint Penyidikan (Sprinlid) tahap II. <br /><br />"Saya sudah tanda tangani Sprint Penyidikannya," ujar Kajari,  Didik Farkhan Alisyahdi,  diruang kerjanya, Jum'at, 4 Agustus 2017.<br /><br />Kendati demikian, mantan Wartawan ini tak mau menyebutkan identitas saiapa “dalang” dibalik terjadinya dugaan kerugian negara pada dana hibah tersebut. <br /><br />"Tunggu saja tanggal mainnya, pasti akan ada tersangka baru," janjinya sambil tertawa kecil. <br /><br />Dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014 lalu, Kejari Surabaya telah menahan dua orang tersangka. Mereka adalah Bagus Prasetya, Warga Dukuh Paksi Surabaya dan Vicky Akbar Nista Tarafanur, Warga Wisma Tropodo Sidoarjo. <br /><br />Bagus adalah Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Cahaya Abadi dibidang advertising, sedangkan Vicky adalah pihak penyedia barang dan jasa. <br /><br />Dalam kasus ini, penyidik menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 128 juta. Kerugian tersebut, merupakan selisih harga dari pencairan dana hibah Pemkot Surabaya, yang digunakan tersangkan Bagus, untuk membeli mesin Digital Printing Merk Gong Xen. <br /><br />Kasus ini bermula dari temuan penyidik Kejari Surabaya, terkait permohonan proposal yang diajukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Advertising, yang diketuai Bagus Prasetyo Wibowo. <br /><br />Pada 9 September 2013, KUB Advertising itu mengajukan proposal ke Walikota Surabaya melalui Bapemas Kota Surabaya, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 4.443.630.000.<br /> <br />Dalam proposal tersebut, KUB Advertising mencantumkan beberapa pengadaan barang diantaranya,  mesin Printing Digital Merk Gong Xen senilai Rp 324.000.000,   mesin Foto Copy Merk  Cannon seharga Rp 42.500.000, dan 2 unit Komputer merk Imex, masing-masing seharga Rp 26 juta. <br /><br />Pada Februari 2014, Pemkot Surabaya mengabulkan proposal tersebut dengan anggaran  sebesar Rp 370.000.000. Namun setelah diselidiki, ternyata KUB Advertising yang dibentuk pemohon, tidak ada alias fiktif. <br /><br />Anehnya, Bagus Prasetyo Wibowo selaku ketua KUB, membuat susunan pengurus yang fiktif pula. Hal itu diketahui setelah penyidik melakukan klarifikasi ke semua pengurus KUB Advertising. <br /><br />Yang lebih aneh lagi, mesin-mesin yang dibeli oleh KUB Advertising diduga, bukanlah mesin baru melainkan sudah ada sebelum pengajuan pengadaan.  (Redaksi)<br /> <br />

Tipikor Penyidik Kejari Surabaya, Bidik “Dalang” Penyimpangan Dana Hibah Pemkot

berita korupsi .co – Janji Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya untuk menyeret “Dalang” terjadinya penyimpangan dana hibah Pemkot Surabaya ta...

»

Kejari Surabaya Menduga Ada Penyimpangan Dana Jasmas 2016

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9B-iwpw0jQ0nf-fBE0fZDygi8MQj6eRer5GAx2J90K0MAd-p0F-18zwY9R95U3ZJtgLT2oAmmj7smXDt6sdgxgmuzqwmuQM_AUQxMjhZFAC8WUj6zloT-vDTcQGj7pNKYLTIqEoqVp5A/s1600/lawoffice-262x201.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="201" data-original-width="262" height="489" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9B-iwpw0jQ0nf-fBE0fZDygi8MQj6eRer5GAx2J90K0MAd-p0F-18zwY9R95U3ZJtgLT2oAmmj7smXDt6sdgxgmuzqwmuQM_AUQxMjhZFAC8WUj6zloT-vDTcQGj7pNKYLTIqEoqVp5A/s640/lawoffice-262x201.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">"Ilustrasi"</td></tr> </tbody></table> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya menemukan adanya indikasi dugaan penyimpangan dana hibah dalam bentuk Jaringan Asprirasi Masyarakat (Jasmas) Tahun 2016, setelah sebelumnya, juga mengusut adanya dugaan penyimpanagan dana hibah Pemkot SUrabya.<br /><br />Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan, data penyimpangan dana jasmas tersebut didapat dari pengaduan masyarakat (Dumas), pada Jumat, 4 Agustus 2017 <br /><br />"Baru kita terima kemarin, sekarang  data tersebut masih telaah oleh bidanv Intelijen," kata Didik diruang kerjanya<br /><br />Namun, orang nomor satu di Kejari Surabaya ini mengakui, belum mempelajari secara detail, data yang diadukan oleh masyarakat pada institusinya. "Terkait pengadaan terop, kursi, meja dan sound system, yang dibeli dari dana hibah Pemkot Surabaya Tahun 2016," lanjutnya. <br /><br />Didik Farkhan menegaskan, akan melakukan penyelidikan terkait indikasi penyimpangan dana jasmas tersebut. "Kalau memang hasil telaah kami menemukan adanya indikasi potensi kerugian negara, tentu saja kami akan lakukan penyelidikan lebih dalam," teggasnya.  (Redaksi)<br /> <br />

Tipikor Kejari Surabaya Menduga Ada Penyimpangan Dana Jasmas 2016

"Ilustrasi" berita korupsi .co – Penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya menemukan adanya indikasi dugaan penyimpangan dana hibah ...

»

Kajati Jatim "Tidak Tahu", Kajari Pamekasan Ditangkap KPK

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPqw8yLWiDiLglik59nyd0GzXH8q6TChrdsATnWbWvlVc3dkmTaF0NvlBngBb38JuJBxFct_XNSMT4J_J3do_-jUSJOUcZWlHYn9bmKK1IP7NEPBgW7omkrziwkkMceysCg7gFMz39Spw/s1600/OTT.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="564" data-original-width="480" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiPqw8yLWiDiLglik59nyd0GzXH8q6TChrdsATnWbWvlVc3dkmTaF0NvlBngBb38JuJBxFct_XNSMT4J_J3do_-jUSJOUcZWlHYn9bmKK1IP7NEPBgW7omkrziwkkMceysCg7gFMz39Spw/s640/OTT.jpg" width="544" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co -</span></b> “Saya belum tau, belum mendapat informasi kejari Pamekasan terkait hal itu, makanya saya belum melaporkannya ke Kajagung,”.<br /> <br /> Kalimat itulah yang dikatakan Maruli Hutagalung, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur (Kejati Jatim), saat menghubungi berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co kembali, Rabu, 2 Agustus 2017, sekitar pkl. 12.30 Wib, terkait penangkapan yang dilakukan oleh Tim KPK, terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Rabu, 2 Agustus 2017, pagi.<br /> <br /> Tertangkapnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan oleh Tim KPK, sehari setelah Kepala Kejasaan Agung (Kajagung) RI berkunjung ke Kantor Kejati Jatim di Jalan Ahamt Yani, Surabaya, sekaligus mencoreng “wajah” Kejati Jatim untuk yang kedua kalinya, sejak dipimpin Maruli Hutagalung, akhir Desember 2015 lalu. <br /> <br /> Tercorengnya “wajah” lembaga penegak hukum yang dipimpim Maru Hutagalung ini lagi, yang sebelumnya, pada 2016, salah seorang Jaksa penyidik di Kejati Jatim yakni, Ahmat Fauzi, juga ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan barang bukti, berupa uang sebesar Rp 1,5 milliar, terkait penanganan kasus dugaan Korupsi di Sumenep, Madura, Jawa Timur. Bedanya, penangkapan dilakukan oleh Tim Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar) Kejati Jatim.<br /> <br /> Ahmat Fauzi pun hanya dituntut pidana penjara 2 tahun, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, divonis 4 tahun pidana penjara.<br /> <br /> Anehnya, Maruli Hutagalung boleh dibilang “garang” dan tegas dalam penanganan kasus Korupsi di Jawa Timur, terutama saat Maruli menetapkan mantan Ketua Umum PSSI, La Nyalla Matta Litti, sebagai tersangka, dalam kasus Korupsi dana Hibah Kadin. Dan La Nyalla pun akhirnya divonis bebas oleh Hakim Agusng di Mahkamah Agung (MA) RI.<br /> <br /> Selain menetapkan La Nyalla sebagai tersangka, Maruli Hutagalung juga menyeret mantan Menteri BUMN, Tokoh Pers Nasional yakni, Dahlan Iskan, dalam kasus Korupsi penjualan asset daerah yang dikelola oleh PT Panca Wira Usaha (PWU), dimana Dahlan Iskan adalah sebagai Direktur Utama (Dirut) di Perusahaan BUMD Provinsi Jatim ini.<br /> <br /> Anenya, justru “kegarangan” Maruli Hutagalung selaku Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur menyeret dua tokoh nasional itu ke pengadilan Tipikor, menjadi pertanyaan. Sebab, baru 2 tahun memimpin di Lemabaga Adiyaksa Jawa Timur, 2 kali pula tercoreng oleh perbuatan anak buahnya sendiri.<br /> <br /> Pada hal, hampir setiap bulan, 38 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) mauapun Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) di bawah Kejaksaan Tinggi Jatim, dikumpulkan. Lalu, apa tujuannya para Kajari maupun Kasi Pidsus itu dikumpulkan, sementara ada Kajari yang ditangkap oleh KPK ???.  (Redaksi)

News Tipikor Kajati Jatim "Tidak Tahu", Kajari Pamekasan Ditangkap KPK

berita korupsi .co - “Saya belum tau, belum mendapat informasi kejari Pamekasan terkait hal itu, makanya saya belum melaporkannya ke Ka...

»

“Wajah” Kejati Jatim Tercoreng Lagi

<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <b><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgySaIHzOc-GO9T1zOJmrGfhwPv7rvvEiF2624aMOJrrAh3RWL-sxFXwtR45J9SLC3dpzVLtLmX3i8HxMwbEOPyRN8EJeFMVYVRWpJQk1rvVIcLX87oz-HE7iTAZumusbax0sWbBEbYxpI/s1600/Maruli+HUtagalung.+Kepala+Kejaksaan+Tinggi+-+Jawa+Timur.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="344" data-original-width="640" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgySaIHzOc-GO9T1zOJmrGfhwPv7rvvEiF2624aMOJrrAh3RWL-sxFXwtR45J9SLC3dpzVLtLmX3i8HxMwbEOPyRN8EJeFMVYVRWpJQk1rvVIcLX87oz-HE7iTAZumusbax0sWbBEbYxpI/s640/Maruli+HUtagalung.+Kepala+Kejaksaan+Tinggi+-+Jawa+Timur.jpg" width="640" /></a></span></b></div> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Untuk yang kedua kalinya, “wajah” Kejati Jatim (Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur) tercoreng lagi, sejak dipimpin Maruli Hutagalung, akhir Desember 2015 lalu. <br /> <br /> Tercorengnya “wajah” lembaga penegak hukum yang dipimpim Maru Hutagalung ini, setelah Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Jawa Timur Rudy Indra Prasetya, ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Rabu, 2 Agustus 2017.<br /> <br /> Sebelumnya, pada 2016, salah seorang Jaksa penyidik di Kejati Jatim yakni, Ahmat Fauzi, juga ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan barang bukti, berupa uang sebesar Rp 1,5 milliar, terkait penanganan kasus dugaan Korupsi di Sumenep, Madura, Jawa Timur. Bedanya, yang melakukan penangkapan adalah Tim Saber Pungli Kejati Jatim.<br /> <br /> Ahmat Fauzi pun hanya dituntut pidana penjara 2 tahun, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, divonis 4 tahun pidana penjara.<br /> <br /> Pada Rabu, 2 Agustus 2017, OTT yang dilakukan oleh Tim KPK yang di-back up Tim Raimas Polres Pamekasan, diduga terkait kasus yang ditangani Kejari Pamekasan terhadap dugaan penggelapan dan penggunaan dana ADD (Alokasi Dana Desa) di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur 2015 - 2016.<br /> <br /> Selain Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Tim KPK juga menangkap Bupati Pamekasan, Achmad Syafii,; Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan, Sutjipto Utomo),; Kepala Desa Dassok, Kecamatan Pademawu, Agus Mulyadi dan Kabag (Kepala Bagian) Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin<br /> <br /> Anehnya, Terkait penangkapan Kajari Pamekasan oleh Tim KPK, Kepala Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur, Maruli Hutagalung mengatakan, belum mendapat informasi dari Kejari Pamekasan. Hal itu dikatakannya kepada berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co melalui telepon selulernya.<br /> <br /> “Saya belum tau, belum mendapat informasi terkait hal itu, makanya saya belum melaporkannya ke Kajagung,” ujarnya.  (Redaksi)

News Tipikor “Wajah” Kejati Jatim Tercoreng Lagi

berita korupsi .co – Untuk yang kedua kalinya, “wajah” Kejati Jatim (Kejaksaan Tinggi – Jawa Timur) tercoreng lagi, sejak dipimpin Maru...

»

Gratifikasi Dan TPPU, “Raja” Madiun Dituntut 9 Tahun Pidana Penjara

<b><i><span style="font-size: large;">#Orang-Orang Yang Turut Menikamati “uang Haram” Dari Terdakwa Bambang Irianto, Bisa Bermimpi Indah. Dan Akankah Syukuran ?#</span></i></b><br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-Ve2gLhlgcW-1i-EW4fpojYYhBo_SvzzZs3zlZ0fbrrhinU-t2gAqtePe9_-Y7EWxQp_NIoQDGM1Kusf99z74dxAhWJCYVGgLNtH5gntFM5rkU7uO1iMhlE6qh17znCNkqDXa3GWNm7A/s1600/IMG201704110909011.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="550" data-original-width="563" height="625" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-Ve2gLhlgcW-1i-EW4fpojYYhBo_SvzzZs3zlZ0fbrrhinU-t2gAqtePe9_-Y7EWxQp_NIoQDGM1Kusf99z74dxAhWJCYVGgLNtH5gntFM5rkU7uO1iMhlE6qh17znCNkqDXa3GWNm7A/s640/IMG201704110909011.jpg" width="640" /></a></div><p> <br /> <b><span style="font-size: large;">berita<span style="color: red;">korupsi</span>.co –</span></b> Sosok Bambang Irianto, tidak asing lagi di mata masyarakat Jawa Timur, Khususnya di Kota Madiun. sebab Dia adalah “Raja yang berkuasa” alias Wali Kota Madiun sejak 2009 hingga 2014, dan kembali terpilih untuk periode kedua 2014 - 2019 (2 periode)<br /> <br /> Bambang Irianto, sebelum menjabat sebagai Wali Kota Madiun, Dia adalah seorang pengusaha SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak) sebanyak 10 lokasi, distributor Oli pelumas, distributor LPG di 2 Kabupaten, Kontraktor dan beberapa usaha lainnya, serta Ketua DPC (Dewan Pimpian Cabang) Partai Demokrat Kota Madiun.<br /> <br /> Sejak menjabat sebagai Wali Kota Madiun tahun 2009, kekuasaan Bambang Irianto ibarat Raja yang tak satu pun berani menentang kebijakannya, apakah itu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini atau tidak. <br /> <br /> Namun tragis, Raja Madiun itu saat ini menyandang gelar terdakwa, dalam kasus dugaan Korupsi (Gratifikasi) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan di non aktifkan sementara serta diinapkan di Hotel Prodeo alias di penjara yang disapkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), karena kebijakannya ternyata melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.<br /> <br /> Yang lebih tragis lagi, Raja Madiun itu kini dituntut pidana penjara selama 9 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim H.R. Unggul Warso Mukti. Selain itu, Dia juga didenda sebesar Rp 1 milliar atau dikurung selama 6 bulan. Tuntutan itu dibacakan oleh JPU KPK Fitroh Rohcahyanto, TrimulyonoHendradi, Herry B.S. Ratna Putra, Feby Dwiyandospendy, N.N. Gina Saraswati, Joko Hermawan, Alandika Putra dan Dormian, pada Selasa, 2 Agustus 2017.<br /></p><div style="text-align: left;"> Dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK menyatakan bahwa, terdakwa Bambang Irianto (didampingi Penasehat Hukumnya Indra Priangkasa dkk) terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan Tindak Tidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 12 huruf i dan atau, pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.</div><p> <br /> Selain UU Tindak Pidana Korupsi, terdakwa Bambang Irianto pun dijerat dengan UU TPPU yaitu, pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.<br /> <br /> “Meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun denda sebesar Rp 1 milliar. Apa bila terdakwa tidak emmbayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 bulan,” ucap JPU KPK Feby.<br /> <br /> Pada hal, dalam tuntutan JPU KPK dibeberkan. sejak Wali Kota yang berkuasa sejak 2009 hingga 2016, Dia telah menerima uang gratifikasi yang jumlahnya sekitar Rp 55,5 miliar, yang berasal dari Proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) tahun 2009 dengan anggaran sebesar 77,6 M, setoran dari 33 SKPD (Kepala Dinas), pemotongan gaji pegawai dan setoran dari  kontraktor-kontraktor yang ada di Kota Madiun.<br /> <br /> Dalam surat tuntutan JPU KPK juga dibeberkan bahwa, Duit itu kemudian dialihkan menjadi kendaraan, rumah, tanah, uang tunai, emas batangan, dan saham di Bank Jatim atas nama sendiri, keluarga, atau korporasi termasuk salah seorang wanita “teman akrab” terdakwa yakni, Liana. Hingga total duit yang diperoleh terdakwa sekitar Rp 55 miliar dari hasil gratifikasi dan 48 milliar digunakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. <br /> <br /> Tuntutan itu memang termasuk ringan, apa bila dibandingkan dengan perbuatan terdakwa sejak menjabat Wali Kota Madiun sejak 2009 seperti dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan JPU KPK. Andaikan 5 pejabat Kota Madiun melakukan hal yang sama, apakah perekonomian Kota Madiun bisa berkembang ???<br /> <br /> Menanggapi tuntutan JPU KPK, terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya menyatakan kepada Majelis Hakim, akan menanggapinya dalam pembelaan (Pledoi) dalam persidangan berikutnya.<br /> <br /> Usai persidangan, Indra Priangkasa, selaku Ketua Tim PH terdakwa mengatakan bahwa, Penuntut Umum masih menyembunyikan fakta-fakta persidangan. Indra mengatakan, akan mengulasnya dalam Pledoi (Pembelaan) di persidangan yang akan datang.<br /> <br /> "Terkait tuntutan dari Penuntut Umum, kita melihat dari 12 i, 12 B (maksudnya pasal 12 huruf i, pasal 12 B.red) dan pasal 3 TPPU, saya pikir Penuntut Umum masih menyembunyikan fakta-fakta persidangan. seperti di 12 i, tentang proses diskresi tentang pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh  terdakwa kepada repransir itu tudak terkafer, nanti itu akan kita ulas dalam Pledoi. Di 12 B juga gitu. Di pasal 3-nya, nampaknya Penuntut Umum juga dibuat mengetengahkan secara obyektif, bahwa sebenarnya terdakwa itu kalau pertahunnya, di 2013, 2014 hingga 2016, ada pendapatan devisa, tapi seolah-olah tidak ada itu. Akan kita buktikan di Pledoi,” ujar Indra.<br /> <br /> Namun Indra mengakui, bahwa terdakwa tidak melaporkan sebahagian harat kekayaan terdakwa dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara). “Ia benar, tidak terlaporkan dalam LHKPN. Tapi itu sangsi Adminstratif,” ungkapnya.<br /> <br /> <br /> <br /> </p><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2D_09rL5qfEhH5A88eX_RBLqbl_zeYygKczPGyR8XrNfwk68shxTgjFmvJbsGIsy53zkWPz6zmKbml-BaVMk-bl-DrDY4eOirHfdIV-w0PuW0zftZ8guCbq9t_EwnCFK_vxuW2FUGHXY/s1600/IMG20170411092120.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi2D_09rL5qfEhH5A88eX_RBLqbl_zeYygKczPGyR8XrNfwk68shxTgjFmvJbsGIsy53zkWPz6zmKbml-BaVMk-bl-DrDY4eOirHfdIV-w0PuW0zftZ8guCbq9t_EwnCFK_vxuW2FUGHXY/s640/IMG20170411092120.jpg" width="640" /></a><br /> <br /> Terpisah. Terkait tuntutan terhadap terdakwa, JPU KPK Feby menjelaskan bahwa, menurut JPU KPK, terdakwa terbukti melanggar tindak pidana yaitu, dua pasal dalam UU Korupsi dan 1 pasal UU Pencucian uang, yang besarnya sekitar 47 milliar rupiah.<br /> <br /> “Kita merasa yakin bahwa, terdakwa itu telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kami yaitu pelanggaran terhadap 2 pasal Tindak Pidana Korupsi dan 1 pasal Tindak Pidana TPPU. Dalam pasal 12 i dakwaan pertama, karena Dia turut serta ikut dalam pembangunan Pasar Madiun, pada hal dia adalah sebagai Kepala Daerah disitu. Bahkan juga mengikut sertakan perusahaan anaknya untuk mensuplay barang. Yang kedua, terkait setoran-setoran lainnya diluar Pasar Besar Madiun, yaitu adanya setoran-setoran dari pihak kontraktor. Kemudian ada tiga jenis setoran yaitu dari kontraktor, perijinan dan pemotongan honorarium pegawai, sehingga totalnya sekitar 50 milliar rupiah. Ternyata dari 50 milliar itu banyak dibelanjakan untuk beberapa macam kegiatan, pembelian rumah, masuk dalam tabungan, maupun memberikan kepada orang lain, seperti Liana. Kemudian membelikkan tanah, Property," ujar Feby.<br /> <br /> "Namun dari puluhan pembelian tersebut, ternyata ada beberapa juga yang bisa dibuktikan terdakwa, bahwa itu dari penghasilan yang sah, ada 4 jenis yang pertama Emas sebesar Rp 530 juta, kemudian tanah dan bangunan di Jalan Hayam Wuruk sebesar 800 juta, ada bangunan untuk DPC Demokrat di Jalan Ahmat Yani Madiun sebesar 480 juta dan semua alat berat milik Boni Lesmana, sebesar Rp 2,7 milliar. kalau Emas ini didapat sebelum menjabat sebagai Wali Kota. Jadi total yang bisa dibuktikan terdakwa sebesar 7 milliar 545 juta. Jadi menurut kami, terbuktinya gratifikasinya senilai 47 milliar. Jadi TPPU, itulah dari gratifikasi itu memang sebenarnya 55 milliar, di TPPU nya 47 milliar, itu semua sejak 2009 hingga 2016 kemaren,” beber JPU KPK Feby.<br /> <br /> Namun saat ditanya lebih lanjut, terkait pihak-pihak yang akan terseret dalam kasus tersebut, yang ikut menikmati “uang haram” dari terdakwa, JPU KPK Feby mengatakan belum ada. Alasannya, karena asset-asset tersebut sudah disita.<br /> <br /> “Kalau dari Khusus Madiun, itu tidak ada. TPPU, pembelian-pembelian itu kan sudah kita rampas. TPP tujuannya adalah rekafry asset dari Tindak Pidana Korupsi. Dan untuk sementara kami belum menilai apakah ada disitu yang akan ditindak lanjuti, akan kimi laporkan dulu hasil tuntutan,” ujarnya.<br /> <br /> Dari apa yang disampaikana JPU KPK, kini pihak-pihak yang sudah menikmati “uang haram” dari terdakwa Bambang Irianto pun, bisa bernafas lega dan bermimpi indah. Sebab, mereka tidak akan terseret ke kursi panas di Gedung Pengadil para Koruptor yang terletak di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Akankan mereka syukuran memotong nasi tumpeng bersamaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, pada 17 Agustus 2017 yang akan dating ???.  (Redaksi)

News Tipikor Gratifikasi Dan TPPU, “Raja” Madiun Dituntut 9 Tahun Pidana Penjara

#Orang-Orang Yang Turut Menikamati “uang Haram” Dari Terdakwa Bambang Irianto, Bisa Bermimpi Indah. Dan Akankah Syukuran ?# berita koru...

»