BERITAKORUPSI.CO

Korupsi Dana Alkes 950 Jt, Divonis 2,4 Tahun Penjara Terdakwa Banding

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzoXzGIrpXDCW_-NK1pWjbk1koZe1YWyGwLUgwMHSQR4LuW_EuEkIUx4H-Ar0jH32hEC_lZdu90bqBVs23Dk3yIB7acw7frY9gQtvp4CR9_uZLI-UbHl5bzsMXoIC1mL0M-rpSOk5SDGQ/s1600/Terdakwa+korupsi+Alkes+sedang+berdiskusi+dengan+PH-nya.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="183" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzoXzGIrpXDCW_-NK1pWjbk1koZe1YWyGwLUgwMHSQR4LuW_EuEkIUx4H-Ar0jH32hEC_lZdu90bqBVs23Dk3yIB7acw7frY9gQtvp4CR9_uZLI-UbHl5bzsMXoIC1mL0M-rpSOk5SDGQ/s320/Terdakwa+korupsi+Alkes+sedang+berdiskusi+dengan+PH-nya.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa korupsi Alkes sedang berdiskusi dengan PH-nya</td></tr>
</tbody></table>
<b>Surabaya </b> – Harapan terdakwa untuk terus menjalankan profesi mulia yakni untuk memberikan pertolongan kesehatan bagi masyarakat Nganjuk harus pupus. Pasalnya, Dr Eko Sidharto, akhirnya divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan. Terdakwa selaku direktur RSUD Kabupaten Nganjuk terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dana pengadaan barang farmasi RSUD Nganjuk, yang berasal dari Dana RSUD TA 2012 lalu, yang merugikan negara senilai Rp 950 juta rupiah.<br /><br />Dalam kasusu ini, terdakwa tidak sendiri, Jaksa juga menyeret Kasubag pembendaharaan Rumah Sakit, Lilis Setyorini (perkara terpisah). Vonis tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim yang diketuai Martua Rambe, dibantu hakim Achmat dan Titi Sansiwi selaku hakim anggota yang dihadiri JPU maupun terdakwa sendiri didampingi Penasehat Hukum (PH)nya pada Senin, 27 April 2015.<br /><br />Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Dr Eko Sidharto, selaku direktur RSUD Kabupaten Nganjuk, terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dana pengadaan barang farmasi RSUD Nganjuk tahun 2012 sebesar Rp 349 juta. Majelis Hakim menyatakan, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Koruspi sebagaimana diatur dalam pasal primair (pasal 2 ayat (1)) Undang-undang tindak pidana Korupsi.<br />
<br />Namun terdakwa terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Koruspi sebagaimana diatur dalam pasal subsidair (pasal 3) Undang-undang tindak pidana Korupsi. “Menjatuhkan pidana penjara selama Dua tahun dan Empat bulan, denda sebesar Rp 50 juta rupiah, subsidair 3 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Martua Rambe.<br /><br /><b>Terdakwa didakwa hanya dihukum pidana penjara. Tapi juga dihukum pidana tambahan berupa, membayar uang penganti sebesar Rp 349 juta rupiah.</b><br /><br />“Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp 349 juta rupiah. Apa bila putusan sudah berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar, maka Jaksa akan menyita harta benda terdakwa untuk dilelang. Apa bila dalam harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama 5 bulan,” kata Martua dalam putusannya.<br /><br />Terdakwa sepertinya tidak terima atas Vonis ringan yang diberikan Majelis Hakim. Terdakwa Dr Eko pun langsung menyatakan banding. “saya banding,” ujar terdakwa usai meminta pendapat dari Penasehat Hukumnya M Faisal. Padahal, sebelumnya terdakwa dituntut oleh JPU, dengan pidana penjara selama 3,6 tahun penjara. Sementar JPU masih pikir-pikir.<br /><br />Usai persidangan, M Faisal selaku Penasewhat Hukum (PH) terdakwa saat ditemui terkait keberatannya atas Vonis Majelis Hakim mengatakan, pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan keterangan saksi. “pertimbangan Hakim hanya perdasarkan keterangan saksi Lilis.<br /><br />Padahal, Lilis dalam perkara ini juga tersangka. Yang menikmati adalah Lilis. Keterangannya dalam persidangan dibantah terdakwa (Dr Eko),” jelas Faisal. Terpisah, JPU Choiril menjelaskan bahwa terdakwa mengakui dalam persidangan.<br /><br />“Tidak hanya keterangan Lilis, tapi ada bukti. Dan bukti itu diakui terdakwa yang nilanya 349 juta. Kerugian total 950 juta dari Dana RSUD. Jadi sisanya ditanggung terdakwa Lilis,” ungkap Jaksa Choirul.<br /><br />Saat ditanya mengenai putusan terdakwa Lilis, JPU Choirul dari Kejari Nganjuk ini mengatakan ditunda minggu depan. Untuk diketahui. Kasus ini berawal dari penyidikan Polisi, Polres Nganjuk pada pertengahan 2013 lalu. Saat itu, penyidik menemukan indikasi adanya penyelewengan anggaran farmasi, pada RSUD Nganjuk sebesar Rp 950 juta rupiah. Dana sebesar Rp 950 juta tersebut, disiapkan untuk jatah setoran kepada stakeholder penting, yang memiliki akses untuk mengatur anggaran daerah.<br /><br />Namun dalam persidangan, terdakwa enggan untuk membeberkannya. Hal itu dijelaskan pula oleh JPU. JPU Choirul Arifin, bahwa terdakwa Eko (Dr Eko Sidharto) tidak mengakuinya. “Kalau Lilis, ada catatannya bahwa uang itu diminta terdakwa untuk anggota dewan tapi Dr Eko tidak mengakui. Jadi sulit untuk membuktikannya,” ujar Jaksa Choirul, Senin 13 April 2015.  (Redaksi)<br />

Tipikor Korupsi Dana Alkes 950 Jt, Divonis 2,4 Tahun Penjara Terdakwa Banding

Terdakwa korupsi Alkes sedang berdiskusi dengan PH-nya Surabaya – Harapan terdakwa untuk terus menjalankan profesi mulia yakni untuk m...

Korupsi PT Garam, Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa

17.48 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrxcTbdExAKaf2Krd32xLWMXgWUxXRLFj2cpQDN804h87aXXe5HyloiFno1f8Q0C0wYdHvhje6FnqdYtKlNMRYKOJow_PzrRWyFnHBp5aZ3YcRqpLYKhOX8JIvHWKPJqnwNEfvquAWoto/s1600/Terdakwa+Slamet+Untung+Irredenta%252C+mantan+Dirut+PT+Garam+Persero.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="193" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrxcTbdExAKaf2Krd32xLWMXgWUxXRLFj2cpQDN804h87aXXe5HyloiFno1f8Q0C0wYdHvhje6FnqdYtKlNMRYKOJow_PzrRWyFnHBp5aZ3YcRqpLYKhOX8JIvHWKPJqnwNEfvquAWoto/s320/Terdakwa+Slamet+Untung+Irredenta%252C+mantan+Dirut+PT+Garam+Persero.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Slamet U.I, mantan Dirut PT Garam Persero</td></tr>
</tbody></table>
<b>Surabaya</b>  – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya dan Kejati Jatim diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti dugaan Korupsi ditubuh perusahaan milik pemerintah (BUMN) PT Garam (Pesero), yang terletak<br /><br />Perintah supaya menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan disampaikan Ketua Majelis Taksin dalam persidangan yang berlangsung di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Tipikor dengan agenda pembacaan surat putusan sela, pada Senin, 11 Mei 2015. <br /><br />Pada persidangan yang berlangsung (Senin 11 Mei 2015), Ketua Majelis Hakim menolak eksepsi Penasehat Hukum (PH) terdakwa yang dibacakam pada sidang sebelumnya. R Arif sulaiman dan Fathul Hudi, selaku PH terdakwa Slamet Untung Irredenta keberatan atas surat dakwaan JPU. “Menolak keberatan penasehat Hukum terdakwa. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi,” ucap Ketua Majelis dalam putusan sela pada persidangan.<br /><br />Atas perintah Majelis Hakim, JPU minta waktu satu minngu. Majelispun mengabulkan permohonan JPU dan sidang akan dilanjutkan pada Senin, 18 Mei 2015 mendatang. Menanggapi putusan sela tersebut, R Arif sulaiman selaku PH terdakwa dapat menerima dan menhormatinya.<br /><br />Namum diapun akan menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa. “Kita menghormati putusan hakim. Tapi kita juga akan menghadirkan saksi yang meringankan,” kata Arif.<br /><br />Kasus ini terbilang aneh. Pasalnya, penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim hanya menyeret mantan direktur utama (Dirut) yang juga Komisiaris PT Garam (Persero), Slamet Untung Irredenta selaku terdakwa “tunggal”, dalam Kasus dugaan Korupsi penjualan Garam sebanyak 10 ribu ton pada tahun 2011-2012 lalu saat terdakwa menjabat sebagai Dirut menggantiakan Leo Pramuka.<br /><br />Yang menurut penyidik bahwa uang hasil penjualan garam tersebut tidak dimasukkan ke dalam Kas Perusahaan. Dari hasil penyidikan Tim penyidik Kejati Jatim, telah menyita barang bukti (BB) berupa uang sejumlah Rp 2,5 milliar lebih dari rekening yayasan kesejahteraan kariyawan (YKK) milik PT Garam setelah terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Dirut.<br /><br />Kasus ini mengundang pertanyaan. Siapa pegawai/pejabat PT Garam yang menerima perintah dari terdakwa selaku Dirut untuk mengeluarkan Garam dari gudang sebanyak 10 ribu ton dan melakukan penjualan ? Lalu perusahaan mana yang membeli Garam milik pemerintah ini ? Mengapa penyidik hanya menjadikan mantan Dirut sebagai terdakwa “tunggal” hingga saat ini. Hangatnya Kasus ini hanya saat penyidikan oleh penyidik Kejati, tidak sehangat setelah disidangkan di Pengadilan Tipikor, mengingat pemberitaan kegiatan penyidik hingga penahan tersangka/terdakwa.<br /><br />Kasus ini hampir sama dengan kasus dugaan Korupsi Terra SPBU. Bedanya, beberapa media tertentu mendapat informasi jadwal sidang yang ditangani langsung oleh JPU Kejati yang berlangsung pada, Senin 11 Mei 2015, dan tidak tercantum dijadwal sidang yang dipegang petugas keamanan Pengadilan Tipikor.  (Redaksi)<br /><br />
 di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 93, Surabaya, menyeret mantan direktur utama (Dirut) yang juga Komisiaris, Slamet Untung Irredenta selaku terdakwa “tunggal”. (Redaksi)

Tipikor Korupsi PT Garam, Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa

Terdakwa Slamet U.I, mantan Dirut PT Garam Persero Surabaya – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya dan Kejati Jatim diperintahkan...

Terbukti Korupsi, Terdakwa Di Vonis 2 Thn Penjara

17.40 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMtjnpRapfEwFdMUIkN_O5CJojmkgjjUIc12fEMd56VXaM2kbpMazhNeRjOX-pN_VRYqLrXVAkCu4Ga-FMpk-n-zsEDKFl1sB2y_xbsrWfsHZej_TL3q4CYWjU7pj0K5rvbdCH7PACTcY/s1600/Terdakwa+koprupsi+alkes+saat+menyimak+Putusan+Majelis+Hakim.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="203" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMtjnpRapfEwFdMUIkN_O5CJojmkgjjUIc12fEMd56VXaM2kbpMazhNeRjOX-pN_VRYqLrXVAkCu4Ga-FMpk-n-zsEDKFl1sB2y_xbsrWfsHZej_TL3q4CYWjU7pj0K5rvbdCH7PACTcY/s320/Terdakwa+koprupsi+alkes+saat+menyimak+Putusan+Majelis+Hakim.jpg" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa koprupsi alkes saat menyimak Putusan Majelis Hakim</td></tr>
</tbody></table>
<br /><b>Surabaya</b>  – Harapan terdakwa untuk menghirup udara bebas sambil tetap bekerja dan bisa merawat sendiri anak-anaknya karena sudah ‘bercerai’ dengan sang suami, pupus. Pasalnya, terdakwa selaku pegawai RSUD Kabupaten Nganjuk yang menjabat selaku Kasubag Perbendaharaan dan merangkap sebagai pembantu Bendahara pengeluaran ke pihak Ketiga (Rekanan), divonis pidana penjara selama 2 tahun.<br /><br /><br />
Sebab terdakwa diseret JPU Kejari Nganjuk karena diduga melakukan tindak pidana Korupsi dana alat obat bekas pakai, alat laboratorium dan alat Radiologi sebesar Rp 943.659.334 rupiah pada tahun 2012 lalu. Dalam Kasus ini, JPU tidak hanya menyeret terdakwa, melainkan JPU juga menyeret mantan direktur RS, Dr Eko Sidharto, yang sudah divonis pada sidang bulan lalu.<br /><br />Pada sidang sebelumnya Senin 27 April 20015, terdakwa Dr Eko Sidharto, divonis pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan denda sebesar Rp 50 juta rupiah, subsidair 3 bulan kurungan. Terdakwa juga divonis pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 349 juta rupiah.<br /><br />Apa bila putusan sudah berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar, maka Jaksa akan menyita harta benda terdakwa untuk dilelang. Apa bila dalam harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama 5 bulan.<br /><br />Pada Senin, 11 Mei 2015, Sidang yang berlangsung diketuai Martua Rambe, dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis hakim, setelah tertunda selama 3 (tiga) minggu. Terdakwa Lilis Setyorini, selaku Kasubag Perbendaharaan dan merangkap sebagai pembantu Bendahara pengeluaran ke pihak Ketiga (Rekanan) mengikuti persidangan sambil berlinang air mata tanpa didampingi pensehat hukumnya.<br /><br />Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada penyedia barang (rekanan) sebesar 943.659.334 rupiah melainkan meyerahkan dana tersebut atas permintaan terdakwa (perkara terpisah) Dr Eko selaku Direktur. Dan pembayaran akan dilakukan pada anggaran berikutnya dengan istilah gali lobang tutup lobang.<br /><br />Namun dalam fakta persidangan, Dr Eko hanya mengakui menerima dana dari terdakwa sebesar Rp 349 juta rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa, terdakwa Lilis Setyorini, selaku Kasubag Perbendaharaan dan merangkap sebagai pembantu Bendahara pengeluaran ke pihak Ketiga (Rekanan) RSUD Kabbupaten Nganjuk, tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam pasal primair (pasal 2 ayat (1) UU tindak pida Korupsi). Namun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi alat obat bekas pakai, laboratorium dan alat Radiologi sebesar Rp 943.659.334 rupiah pada tahun 2012 lalu, sebagaimana diatur dan diacam dalam pasal 3 Jo pasal 18 UU tindak pidan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /><br />“Menjatuhkan pidana penjara selama Dua tahun dan denda sebesar Rp 50 juta rupiah subsidair 4 bulan kurungan,” ucap Ketua Majelis Martua Rambe. Terdakwa juga dihukum pidana tambahan berupa, membayar uang penganti sebesar Rp 594.659.000 rupiah. Apa bila dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar, maka Jaksa akan menyita harta benda terdakwa untuk dilelang.<br /><br />Apa bila dalam harta benda terdakwa tidak mencukupi, maka diganti pidana penjara selama 6 bulan. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang menuntutnya pidana penjara selama 3,5 tahun. Atas Vonis tersebut, terdakwa maupun Jaksa sama-sama pikir-pikir. Usai persidangan, JPU Choiril menjelaskan bahwa uang yang dikembalikan terdakwa sebesar Rp 525 juta melalui pengawai RS, tidak ada hubungannya dengan perkara yang saat ini dijalani terdakwa.<br /><br />“Tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Uang yang dikembalikan terdakwa adalah dalam Kasus sebelumnya,” ungkap Jaksa Choirul. Untuk diketahui.<br /><br />Kasus ini berawal dari penyidikan Polisi, Polres Nganjuk pada pertengahan 2013 lalu. Saat itu, penyidik menemukan indikasi adanya penyelewengan anggaran farmasi, pada RSUD Nganjuk sebesar Rp 950 juta rupiah. Dana sebesar Rp 950 juta tersebut, disiapkan untuk jatah setoran kepada stakeholder penting, yang memiliki akses untuk mengatur anggaran daerah. Namun dalam persidangan, terdakwa enggan untuk membeberkannya.<br />
<br />Hal itu dijelaskan pula oleh JPU. Jaksa Choirul Arifin, mnegatakan bahwa terdakwa Eko (Dr Eko Sidharto) tidak mengakuinya. “Kalau Lilis, ada catatannya bahwa uang itu diminta terdakwa untuk anggota dewan tapi Dr Eko tidak mengakui. Jadi sulit untuk membuktikannya,” ujar Jaksa Choirul, Senin 13 April 2015.  (Redaksi)<br />

Tipikor Terbukti Korupsi, Terdakwa Di Vonis 2 Thn Penjara

Terdakwa koprupsi alkes saat menyimak Putusan Majelis Hakim Surabaya – Harapan terdakwa untuk menghirup udara bebas sambil tetap beker...

“P2T Aman”, Majelis Hakim “Beri Bonus” Tiga Terdakwa Korupsi MERR,

17.22 beritakorupsi 0

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBgOLn77la6Xz7S7IQHDVCLWc74S-0sMOcxy0NGECwCeM0RlSCkFa3sOgR_D9Aj7rMRJwHBfajTkMLIZgbI48XDlaSm5lHm4tgweXTkph1bTci4VloZJlIcetAIsYUDwdNmLzpxXeUvWM/s1600/Tiga+Terdakwa+Korupsi+MERR+menjalani+sidang+Putusan.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBgOLn77la6Xz7S7IQHDVCLWc74S-0sMOcxy0NGECwCeM0RlSCkFa3sOgR_D9Aj7rMRJwHBfajTkMLIZgbI48XDlaSm5lHm4tgweXTkph1bTci4VloZJlIcetAIsYUDwdNmLzpxXeUvWM/s1600/Tiga+Terdakwa+Korupsi+MERR+menjalani+sidang+Putusan.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Tiga Terdakwa Korupsi MERR menjalani sidang Putusan</td></tr>
</tbody></table>
Surabaya  – Dugaan sejak awal, bahwa Panitia P2T tidak akan terseret dalam Kasus dugaan Korupsi Proyek pembebasan lahan Middle East Ring Road (MERR II C) di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya pada tahun 2013 lalu, menjadi kenyataan. Padahal, berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomer 3 tahun 2007 tentang pelaksanaan pembebasan tanah untuk umum, dan Perpres nomor 36 tahun 2005 yang dirubah dengan Prerpres Nomor 65 tahun 2006, adalah tanggunggungjawab P2T.<br /><br />Pasalnya, dalam dakwaan, tuntutan Jaksa, apa lagi Putusan Majelis Hakim Tipikor yang dibacakan dalam persidangan, tidak menyebutkan tanggungjawab P2T. Sebab, Peraturan Kepala BPN RI dan Peraturan Presiden tidak menjadi pertimbangan, sekalipun pembentukan P2T berdasarkan 2 peraturan tersebut.<br /><br />Tidak hanya itu. Majelis Hakim juga tidak menyebutkan dalam amar putusannya, keterlibatan Anton Susilo, bersama terdakwa Olli merubah data Volume bangunan dan jumlah nilai ganti rugi lahan warga yang di “mark up” atas perintah Djoko.<br /><br />Dan aliran dana yang diterima Anton, termasuk aliran dana ke Triana Wahyuningsih, seperti yang terungkap dalam persidangan. Pada hal dalam fakta persidangan sebelumnya, baik keterangan saksi-saksi dari P2T maupun kerangan terdakwa dihadapan Majelis Hakim menyatakan bahwa, yang melakukan sosialisasi hingga pembayaran ganti rugi ke masyarakat adalah Satgas (terdakwa) bukan P2T.<br /><br />Dalam fakta persidangan peran Ketiga terdakwa berbeda-beda. terdakwa Djoko setelah menerima SK dari Ketua P2T dan surat perintah dari Kepala Dinas PU, kemudian terdakwa melakukan sosalisai, ferifikasi, inventarisasi dan menentukan nilai ganti rugi, hingga pembayaran kepada warga.<br /><br />Terdakwa Olli dan saksi Anton Susilo pegawai Dinas Cita Karya, merubah data volume bangunan dan jumlah nilai ganti rugi sebanyak 48 KK (kepala keluarga) atas perintah terdakwa Djoko. Selain itu, Olli juga mendapat perintah untuk membawa catatan berupa nama dan Buku rekening sejumlah warga untuk kemudian diserahkan kepada saksi Triana Wahyuningsih, pegawai Bank Mandiri Cabang Pakuwon City.<br /><br />Selanjutnya, Triana melakukan transfer sejumlah uang dan kerekening Djoko sesuai catatan yang diterima dari Olli. Atas kerja sama ketiganya dan dibantu Tiga Kordinator warga, Djoko menerima aliran dana sebesar Rp 4,5 milliar lebih atau 50-60% dari kelebihan ganti rugi, masyarakat memperoleh 40-50%, Olli, Rp 500 juta rupiah.<br />
<br /><b>Sementara Tiga kordinator warga termasuk Anton dan Triana juga menerima aliran dana. Namun terdakwa Djoko tidak menyebutkan jumlah nominalnya.</b><br /><br />Terdakwa Euis Darliana, selaku PPKm/KPA/Kepala Bidang Perancangan Dan pemanfaatan, tidak melakukan ferifikasi ulang atas data yang disebut Nota Dinas berupa hasil pengukuran ulang terhadap luas bangunan milik warga yang dilakukan anggota Satgas, dengan data awal dari dinas terkait. Dan faktanya dipersidangan, Nota Dinas hingga dokumen pencairan nyatanya ditandatangani oleh seluruh P2T.<br /><br />Dalam peraidangan yang berlangsung di ruang Cakra Pengadilan Tipikor dengan agenda pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim, yang diketuai Martua Rambe, Tiga terdakwa mendapat “bonus” hukaman pada, Senin 30 Maret 2015. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara Untuk terdakwa Djoko Walujo, selama 8 tahun denda Rp 800 ribu susidair 3 bulan.<br /><br />Serta membayar uang pengganti sebesar Rp 4,5 milliar lebih dikurangi dengan barang bukti yang disita berupa uang sekumlah 123 juta dan hasil penjualan 2 unit kendaraan. Sementara untuk terdakwa Olli Faizzol juga mendapatkan “bonus” hukuman yakni pidana penjara selama 5,6 tahun denda 100 juta sunsidair 1 bulan. Dan Pidana tambahan, membayar uang pengganti sebesar Rp 500 juta susidair 3 tahun penjara.<br /><br />Dalam pertimbangan Majelis Hakim, Kedua terdakwa ini terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 3 UU TPPU No 8 Tahun 2010 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim juga memberikan “bonus” hukan untuk terdakwa Euis Darliana, berupa pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan denda 100 juta sebsidair 2 bulan.<br /><br />Bedanya, terdakwa ini tidak diwajibkan membayar uang pengganti. Sebelumnya, dalam surat tuntututan JPU, Djoko Walujo, dituntut pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp Satu milliar subsidair Enam bulan penjara, dan hukuman tambahan wajib membayar uang pengganti Rp 4,5 milliar subsidair 4 tahun penjara. Dan terdakwa Olli Faizzol, dituntut pidana penjara 8,6 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 3 bulan.<br />Membayar uang pengganti sebesar Rp 500 juta susidair 4,3 tahun penjara.<br /><br />Sementara untuk terdakwa Euis Darliana, dituntut pidana penjara Dua tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair 3 bulan tanpa membayar uang pengganti. Terdakwa ini hanya dijerat pasal 3 jo pasal 18 UU Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 KUHP. Atas Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada masing-masing terdakwa, JPU maupun penasehat hukum terdakwa “sepakat” sama-sama pikir-pikir.  (Redaksi)<br />

Tipikor “P2T Aman”, Majelis Hakim “Beri Bonus” Tiga Terdakwa Korupsi MERR,

Tiga Terdakwa Korupsi MERR menjalani sidang Putusan Surabaya – Dugaan sejak awal, bahwa Panitia P2T tidak akan terseret dalam Kasus dug...

Perkara BB yang Dilaporkan Kejari Perak, Dalam Proses Lelang

17.22 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6iXJlGLoLgwSf0lZBxsxN0Q2XdEbpDCHJfa7ESIXhyE6nQLcNnlmHBCiblNfn8SbqCTfzNt0lI5D0BGb4LQgRkZbW0q_f18pPJDhectBNKOY3Qn4skth7TXsSYv2-g_TS1ya_T8VqKzE/s1600/Kasi+Penkum+Kejati+Jatim%252C+Romy+Arizyanto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6iXJlGLoLgwSf0lZBxsxN0Q2XdEbpDCHJfa7ESIXhyE6nQLcNnlmHBCiblNfn8SbqCTfzNt0lI5D0BGb4LQgRkZbW0q_f18pPJDhectBNKOY3Qn4skth7TXsSYv2-g_TS1ya_T8VqKzE/s1600/Kasi+Penkum+Kejati+Jatim%252C+Romy+Arizyanto.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Kasi Penkum Kejati Jatim, Romy Arizyanto</td></tr>
</tbody></table>
<b>Surabaya</b>  – “Aneh tapi nyata !”. Kasus perkara hilangnya barang bukti berupa kayu ulin yang dilaporkan Kejari Tanjung Perak ke Polrestabes Surabaya 3 tahun lalu, hingga saat ini “tidak jelas” perkaranya.<br />
<br />
Pasalnya, Kejari Tanjung Perak melaporkan pemilik kayu ke Polrestabes Surabaya dengan tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan, pencurian dan melepaskan barang sitaan berupa kayu ulin sebanyak 243 M3 yang merupakan barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor : 3580/ Pid. B/2008/PN. Sby jo Nomor : 471K/PID.SUS/2010 tanggal 30 Desember 2010, yang sudah berkekuatan hukum tetap (inckrah), dalam amar putusannya mengembalikan barang bukti kepada saksi.<br />
<br />
Dalam laporan nomor : LP/0302/B/III/2012/Jtm/Rstbs/ Sby tanggal 14 Maret 2012, Polrestabes Surabaya pun menetapkan tiga orang tersangka yakni, Aminata Taylor, GYB Tonak dan Suriansyah Djebar. Satu dari Tiga tersangka yaitu, Suriansyah Djebar, menyandang gelar sebagai tersangka hingga keliang lahat, yang dikabarkan sudah meninggal beberapa bulan lalu.<br />
<br />
Anehnya, Barang Bukti (BB) berupa kayu ulin tersebut yang dilaporkan oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) yang saat itu dijabat Danel Panangan atas nama Kejari Tanjung Perak Pada tanggal 14 Maret 2012 lalu, saat ini ada di Rubasan dan dalam proses lelang.<br />
<br />
Hal itu seperti yang disampaikan oleh Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Romy Arizyanto saat dihubungi melalui SMS pada, Senin 6 April 2015. “Apa yang dimaksudkan barang bukti kayu itu ya? Kalau itu tidak hilang kok, ada di rubasan malah mau dilelang. Iya saya sudah konfirmasi sama Kajari Perak bahwa barang bukti tersebut ada dirubasan dan sekarang lagi poses lelang mas,” kata Romy dalam SMS-nya.<br />
<br />
Terkait hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tanjung Perak, Bambang Permadi maupun Humas PolrestabesSurabaya, Kompol Widjanarko saat dihubungi dengan mengirim SMS ke nomor HP-nya tidak mau menanggapinya.<br />
<br />
Terpisah, Penasehat Hukum tersangka, Junior Aritonang saat dihubungi lewat telepon selulernya mengaku heran. Ari, panggilan akrab dari Junior Aritonang pun, mempertanyakan bagaimana mau dilelang, sementara barang buktinya tidak ada sehingga Kejari Tanjung Perak melaporkannya ke pihak kepolisian.<br />
<br />
“Apanya yang mau dilelang, barangnya nggak ada makanya Kejari melaporkan dengan tuduhan menghilangkan barang bukti, kok sekarang mereka mengatakan ada di Rubasan” ujar Ari dengan nada heran.<br />
<br />
“Bagaimana mungkin ada pihak yang mengatakan kalau barang itu ada di rubasan dan proses lelang, sementara tahun 2012, Kasi Pidum Daniel Panangan mengakui barangnya nggak ada makaya dilaporkan dalam Kasus tindak pidana menghilangkan barang bukti,” kata Ari dengan nada tanya.  (Redaksi)

Pidana Perkara BB yang Dilaporkan Kejari Perak, Dalam Proses Lelang

Kasi Penkum Kejati Jatim, Romy Arizyanto Surabaya – “Aneh tapi nyata !”. Kasus perkara hilangnya barang bukti berupa kayu ulin yang di...

Menjelang Putusan, Terdakwa Korupsi Alkes “Stres”, Sidang Ditunda

17.19 beritakorupsi 0

Tipikor Menjelang Putusan, Terdakwa Korupsi Alkes “Stres”, Sidang Ditunda

Terdakwaa saat membacakan pembelaan di Persidangan Surabaya – Berbagai “Penyakit” yang dialami terdakwa Khusunya Kasus Korupsi sudah ti...

Terdakwa “Merasa Kecolongan Dan Ada Konspirasi, P2T Tidak Bekerja”

17.15 beritakorupsi 0

<span style="height: 43px; margin-left: 329px; margin-top: 128px; mso-ignore: vglayout; position: absolute; width: 169px; z-index: -1;"></span><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: left; margin-right: 1em; text-align: left;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLWdKgVMrK1S2KR_FSvWU2gaSmf-lDEZiBQOvG2_ZPrJB7yQBPtgLH8JhJG45xwQueaowaOcwTuqNC7O2n1rwCarZW6HhXbOuvOaVvPolPZTyPhQz_cE2Af7VEgrVUqWbyoudqmCS76-U/s1600/Terdakwa+Euis+Darliana.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="163" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhLWdKgVMrK1S2KR_FSvWU2gaSmf-lDEZiBQOvG2_ZPrJB7yQBPtgLH8JhJG45xwQueaowaOcwTuqNC7O2n1rwCarZW6HhXbOuvOaVvPolPZTyPhQz_cE2Af7VEgrVUqWbyoudqmCS76-U/s320/Terdakwa+Euis+Darliana.JPG" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="height: 43px; margin-left: 329px; margin-top: 128px; mso-ignore: vglayout; position: absolute; width: 169px; z-index: -1;"><img alt="Beritakorupsi.co" height="43" src="file:///C:\Users\user\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" width="169" /></span></td></tr>
</tbody></table>
<b>Surabaya</b> – Siapapun pasti tidak mau disalahkan apa lagi bila dirinya dianggap lebih bertangungjawab atas kerugian uang negara alias Korupsi dan harus dihukum, sementara dirinya merasa tidak bersalah, seperti Ketiga terdakwa kasus dugaan <br />
korupsi proyek pembebasan lahan Middle East Ring Road (MERR) II C di Kecamatan Gunung Anyar Surabaya pada tahun 2013 lalu, hingga merugikan Negara Rp 12,4 milliar rupiah.<br />
<br />
Hal itu disampaikan Ketiga terdakwa yakni, Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (PPK/KPA)/, Euis Darliana, Kordinator Pembebasan Tanah/Satgas, Djoko Walujo dan Sub Kordinator/Satgas, Olli Faizzol (ketiganya dalam sidang terpisah), di Pengadilan Tipikor dalam persidangan lanjuta yang di ketua Majelis Hakim Martua Rambe, dengan agenda pembacaan pembelaan (Pledoi) oleh terdakwa maupun penasehat hukum (PH) masing-masing terdakwa sendiri pada Senin, 23 Maret 2015.<br /><br />Ungkapan terdakwa bukan tidak beralasan. Pasalnya, terdakwa tidak mau dianggap lebih bertanggungjawab dalam kasus pembebasan lahan warga Kelurahan Gunung Anyar. Sementara P2T yang terdiri dari Ketua P2T (Sekda/Sekkota), Wakil Ketua (Asisten I), Sekretaris (Kepala BPN Surabaya I) Kepala Dinas Ciptakarya, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Pertanian, Kabag Pemerintahan, Camat dan Lurah Gunung Anyar, sepertinya tidak akan diminta pertanggungjawabannya oleh aparat pengak hukum.<br /><br />Pada hal fakta persidangan saat panitia P2T dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan beberapa bulan lalau mengakui, tidak melaksanakan sosoalisasi, tidak melakukan ferifikasi ulang antara data awal berupa luas tanah dari BPN, luas bangunan dari Dinas Cipta Karya, dan Tanaman dari Dinas Pertanian dengan Nota Dinas berupa, hasil pengukuran tanah, bangunan dan tanaman yang dilakukan oleh anggota Satgas. Pada hal, tugas Panitia P2T yakni, hasil pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi merupakan tanggung jawab panitia pengadaan tanah kabupaten/kota.<br /><br />Ganti rugi dalam bentuk uang dibayarkan langsung oleh institusi pemerintah yang memerlukan tanah kepada yang berhak. Hal ini berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomer 3 tahun 2007 tentang pelaksanaan pembebasan tanah untuk umum, dan berdasarkan Perpres nomor 36 tahun 2005 yang dirubah dengan Prerpres Nomor 65 tahun 2006.<br /><br /><b>Terdakwa Euis Darliana Selaku PPKm sekaligus KPA mengatakan, Merasa Kecolongan</b><br /><br />Dalam persidangan, terdakwa Euis Darliana, membacakan pembelaanya sendiri sebanyak lima lembar kertas HVS selain Pledoi dari PH nya, Martin Hamonangan Simangunsong, Ronald Armada W sebanyak 172 halaman. Dalam pembelaanya, terdakwa mnyatakan merasa kecolongan dan adanya konspirasi dalam kasus pembebasan lahan warga gunung Anyar.<br /><br />“Apakah saya harus dipersalahkan, sementara saya tidak pernah menyuruh memanipulasi data ?. saya merasa ada konspirasi antara Djoko Walujo, Olli Faizzol dan warga dan saya merasa kecolongan. Karena kasus ini saya sudah dihukum 10 bulan, dan ini merupakan hukuman sosial yang paling berat. Karena bukan hanya saya, tetapi suami, anak-anak dan orang tua saya,” ujarnya dengan nada bertanya. Namun diakhir pembelaan mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum di era Ir. Sri Mulyono selaku Kadis PU ini, berharap kepada Majelis Hakim adanya hukum yang adil.<br /><br />Sebelumnya, PH terdakwa dalam pledoi yang dibacakan dihadapan Majelis hakim meminta agar terdakwa Euis Darliana selaku PPKm sekaligus KPA dibebaskan dari dakwaan maupun tuntutan JPU. Alasannya, JPU tidak bisa membuktikan perbuatannya baik saksi-saksi dari warga yang dihadirkan JPU dalam persidangan maupun Dua terdakwa lain (Djoko dan Olli) saat diperiksa sebagai saksi mahkota.<br /><br />“Saksi-saksi dari warga yang dihadirkan JPU dalam persidangan tidak mengenal terdakwa. Selain itu. Dua terdakwa lain juga tidak memberatkan terdakwa saat menjadi saksi mahkota. Terdakwa juga tidak pernah memerintahkan Djoko Walujo untuk merubah data volume bangunan dan harga nilai ganti rugi. Terdakwa juga tidak menerima aliran dana,” ujar Martin dalam pembelaannya.<br /><br />Dalam sidang berikutnya dengan terdakwa Kordonator Pembebasan lahan/anggota Satgas dari unsur Dinas PU, yang didampingi PH-nya, Dr Budi Kusumaning Atik, dihadapan majelis hakim mengungkapkan, bahwa terdakwa bukan satu-satunya orang yang bertanggungjawab. Karena ada pihak-pihak yang bertanggungjawab.<br />
<br />“Terdakwa bukan satu-satunya orang yang bertanggungjawab. Dan terdapat pihak-pihak yang bertanggungjawab didalamnya yaitu P2T (Panitia Pembebasan Tanah). Jaksa tidak bisa membuktikan perbuatan melawan hukum yaitu pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU dan pasal 3 tipikor (Undang-undang tindak pidana orupsi.red). P2T tidak melakukan tugas dan fungsinya dan hanya bersifat pasif. Tuntutan JPU sangatlah berat,” kata Atik dalam pledoinya.<br /><br />Apa yang disampaikan Atik dalam pembelaanya dihadapan Majelis hakim selaku Penasehat Hukum terdakwa Djoko, tidak jauh beda. Dan terdakwa menyampaikan bahwa apa yang dikerjakannya berdasarkan perintah dari P2T dan Kepala Dinas PU.<br /><br />Terdakwa juga mengungkapkan bahwa, kendaraan Roda Dua yang disita Jaksa adalah hasil pembelian sebelum kasus ini menimpa dirinya. “Apa yang saya kerjakan adalah atas perintah Ketua P2T dan Kepala Dinas PU, mulai dari sosialisasi, Inventarisasi. Nilai ganti rugi adalah hasil kesepakatan dengan warga karena nilai ganti rugi dari Appraisal (tim penilai) tidak transparan. Tanpa ada tandatangan dari salah satu P2T, tidak akan ada pembayaran. Dan mobil yang disita, saya beli sebelum kasus ini,” ungkap terdakwa dengan tenang.<br /><br />Mendengar ungkapan terdakwa, ketua majelis hakim Martua Rambe langsung meminta kepada terdakwa agar melampirkan bukti-bukti terkait pengakuan terdakwa perihal mobil yang disita Jaksa. Namun terdakwa menyatakan sudah disita Jaksa.<br /><br /><br /><span style="font-size: small;"><b>Terdakwa Olli Faizol Mengakui Hanya Menjalankan Perintah,</b></span><br /><br />Kemudian pada persidangan selanjutnya, dengan terdakwa Olli Faizzol, selaku Sub Kordinator/anggota Satgas dari unsur Dinas PU (masing-masing terdakwa sidang terpisah dengan perakara yang sama) juga didampingi PH-nya. Selain pledoi yang dibacakan Indra, dkk selaku PH terdakwa, terdakwa sendiri juga membacakan pembelaannya dihadapan Majelis.<br /><br />Dihadapan Majelis hakim terdakwa mengungkapkan, bahwa dirinya hanya menerima copy atau salinan data untuk melaksanakan tugas dari Djoko selaku kordinator dan Sigit selaku PPTK. Dirinya juga mengakui bahwa apa yang dikerjakan sesuai data yang ada dan sudah ditandatangani oleh Anton Susilo selaku anggota Satgas dari Dinas Cipta Karya.<br /><br />Bahkan terdakwa sendiri mengungkapkan seperti yang disampaikan terdakwa Djoko Walujo pada persidangan sebelumnya yakni, pembayaran dan pembagian keuntungan 40% – 60% adalah hasil kesepakatan Djoko dengan warga. “Saya hanya dapat Copy atau salinan untuk melaksanakan tugas dari Djoko dan Sigit. Tidak ada teguran dengan apa yang saya kerjakan selama ini. Pembayaran sesuai dengan data yang sudah ditandatangani Anton Susilo dan sesuai asli yang ada. Pembayaran dan pembagian keuntungan atas kesepakatan warga dengan Djoko. Pembuatan rekening di Bank atas perintah Djoko. Yang melakukan transfer adalah Triana (Bank Mandiri, pengakuan Djoko kalau Triana juga menerima aliran dana). Tugas yang saya kerjakan adalah dari P2T,” ujar terdakwa.<br /><br />Atas pembelaan (pledoi) Ketiga terdakwa, JPU F.E Rachman dari Kejari Surabaya menanggapi (Replik) dengan lisan bahwa JPU tetap dalam tuntutannya. Sementara PH masing-masing terdakwa dalam dupliknya juga menyampaikan hal yang sama yakni secara langsung dan tetap dalam pembelaannya.<br /><br />Sehingga ketua Majelis hakim akan membacakan putusannya pada persidangan berikutnya yakni tanggal 30 Maret mendatang. Usai persidangan. JPU F.E Rachman, saat diminta tanggapannya terkait pengakuan terdakwa Djoko Walujo dalam persidngan, yakni mobil terdakwa yang disita Jaksa adalah yang dibeli sebelum kasus MERR, mengatakan, bahwa itu adalah hak terdakwa. “Itu adalah hak terdakwa,” kata Jaksa Rachman singkat.  (Redaksi)<br />

Tipikor Terdakwa “Merasa Kecolongan Dan Ada Konspirasi, P2T Tidak Bekerja”

Surabaya – Siapapun pasti tidak mau disalahkan apa lagi bila dirinya dianggap lebih bertangungjawab atas kerugian uang negara alias...

BERITAKORUPSI.CO

Korupsi Dana Alkes 950 Jt, Divonis 2,4 Tahun Penjara Terdakwa Banding

Korupsi PT Garam, Majelis Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa

Terbukti Korupsi, Terdakwa Di Vonis 2 Thn Penjara

“P2T Aman”, Majelis Hakim “Beri Bonus” Tiga Terdakwa Korupsi MERR,

Perkara BB yang Dilaporkan Kejari Perak, Dalam Proses Lelang

Menjelang Putusan, Terdakwa Korupsi Alkes “Stres”, Sidang Ditunda

Terdakwa “Merasa Kecolongan Dan Ada Konspirasi, P2T Tidak Bekerja”

Arsip Blog

Arsip Berita

Terkini

PIDANA KORUPSI