Tahun 2019, Sidang Perkara Korupsi Menurun 26.7%

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDbAxEUn530q1aRga98ccuilXNwC3y3RgPy9wtmueiBN1AGXSWVGE0tR7MbKwRhYiZ32lfZrbQgrXa-pYt2uVtv7qNhbKpE79FqaiW1jeYh72oZg7LC0PiUx-JqJGwijMl7k2nVNVQ2NM/s1600/2019........gif" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="671" data-original-width="1600" height="268" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDbAxEUn530q1aRga98ccuilXNwC3y3RgPy9wtmueiBN1AGXSWVGE0tR7MbKwRhYiZ32lfZrbQgrXa-pYt2uVtv7qNhbKpE79FqaiW1jeYh72oZg7LC0PiUx-JqJGwijMl7k2nVNVQ2NM/s640/2019........gif" width="640" /></a></div> <br /> </div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO – </b></span>Jumlah Perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya selama tahun 2019 menuru sebanyak 26.7% (151 perkara) dari tahun 2018 sejumlah  206 perkara. Hal itu seperti yang dsampaikan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Nursyam., S.H., M.Hum, Senin, 30 Desember 2019<br /><br /> “Perkara yang masuk ke kita (Pengadilan Tipikor Surabaya) tahun ini menurun 26.7 persen dibandingkan tahun kemarin,” kata Nursyam.<br /><br /> Nursyam menambahkan, prioritas yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2018 samapai sekarang  adalah percepatan penyelesaian perkara dan peningkatan pelayanan publik dengan pemanfaatan IT (Information and Technology), serta peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) di Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Surabaya, yang membawahi Peradilan Umum meliputi Pidana Umum, pidana anak dan HAM. Kemudian Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Pengadilan Tipikor.<br /><br /> “Prioritas kita adalah percepatan penyelesaian perkara dan pelayanan publik dengan cara peningkatan dalam pemanfaatan IT serta peningkatan SDM. Dan ini akan terus ditingkatkan,” ucapnya.<br /><br /> Sementara Panmud (Panitra Muda) Pengadilan Tipikor Surabaya, Akhmad Nur saat ditemui beritaakorupsi.co diruang kerjanya di gedung Pengadilan Tipikor Jalan Raya Juanda, Sidaorjao Jawa Timur (Senin 30 Desember 2019) mengatakan, bahwa jumlah perkara Korupsi menurun dari tahun 2018 sebanyak 206 menjadi 151 tahun 2019 atau menurun 26.7 persen<br /><br /> “Tahun 2018 sebanyak 206 perkara. Dan tahun ini 151, ditambah sisa tahun lalu 76 perkara. Yang sudah putus (Vonis) sebanyak 174 perkara. Jadi sisa perkara tahun ini sebanyak 53 perkara.” ujar Akhmad Nur. (Jen/T1m)</div>

News Regional Tipikor Tahun 2019, Sidang Perkara Korupsi Menurun 26.7%

BERITA KORUPSI .CO – Jumlah Perkara Korupsi yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya selama tahun 2019 menuru sebanyak 26.7% (151 ...

»

Sekda Kab. Gresik, Andhi Hendro Wijaya Diadili Dalam Perkara Korupsi Pemotongan Pajak Daerah

<br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi84JbyYK_g-WunK00XRl2mA00ft2vGav7r4-YLPH8VoMi7oDVVFK37Gf_AOUTw6zh2a6E7H4PNcauA7vloY3FgjAf0ObwpBOZqiQh8XFdgI2mrPHmClt2mnjaqjTmj1hpWc3v3DiLGQlU/s1600/Andhi++7.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="977" height="472" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi84JbyYK_g-WunK00XRl2mA00ft2vGav7r4-YLPH8VoMi7oDVVFK37Gf_AOUTw6zh2a6E7H4PNcauA7vloY3FgjAf0ObwpBOZqiQh8XFdgI2mrPHmClt2mnjaqjTmj1hpWc3v3DiLGQlU/s640/Andhi++7.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si -</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si, mantan Kepala BPPKAD (Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik, akhirnya di adili juga di Pengadilan Tipikor Surabaya sebaga terdakwa jilid II dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten pada tahun 2018<br /> <br /> Jumat, 27 Desember 2019, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dimas Adji Wibowo,  yang juga Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Gresik dkk, membacakan surat dakwaannya di muka persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya  Jalan Raya Juanda,Sidoarjo Jawa Timur terhadap terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si selaku Kepala BPPKAD (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gresik dalam perkara Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby kasus perkara Tindak Pidana Korupsi pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten pada tahun 2018<br /> <br /> Sidang yang berlangsung di ruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (Jumat, 27 Desember 2019) yang di Ketuai Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) adalah agenda pembacaan surat dakwaan dari Tim JPU terhadap terdakwa Andhi Hendro Wijaya yang didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu Hariyadi dan Taufan Reza <br /> <br /> Dalam jilid I dengan terdakwa M. Muhktar selaku Plt. Kepala BPPKAD Kab. Gresik sudah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda sebesar Rp200 juta subsidair 2 bulan kurungan, dan dihukum juga untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,1 miliyar sudair 6 (enam) bulan penjara. Yang kemudian dikuatkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, pada 14 November 2019.<br /> <br /> Kasus inilah yang akhirnya menyeret Andhi Hendro Wijaya, selaku mantan Kepala BPPKAD yang saat ini menjabat sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Kabupaten Gresik diadili sebagai terdakwa jilid II. Sekalipun tersebar informasi di masyarakat Kabupaten Gresik, bahwa kasus dugaan Korupsi pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik tahun 2018 – 2019 tidak akan ada pengembangan, ternyata hanya “hisapan jempol”, setelah penyidik Kejari Gresik menetapkan Andhi Hendro Wijaya sebaagai tersangka, pada Senin, 22 Oktober 2019.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgP0Dkgn49B_Ua8EJbnYxgM3LgzmDT3Q2lB9fzgSdbc7j3-WZ-Qm6gOBRN2gkRL7dFPJUGIIlKvIdhf2i-kKbkAnGocmvUVzfpXZdFa6KXkHbtMHVA-H5TLbDw1XOqwj3Sm8PRuv8z9IU4/s640/Andhi.jpg" width="640" />Penetapan Andhi Hendro Wijaya sebagai tersangka, bukan karena dipaksakan oleh penyidik. Justru penyidik Kejari Gresik melaksanakan atau menjalankan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suabaya yang memerintahkan Kejaksaan Negeri Gresik untuk mengembangkan kasus pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik.<br /> <br /> Pertimbangan Majelis Hakim, adalah berdasarrkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Bahwa apa yang dilakukan terdakwa M. Muhktar adalah kelanjutan yang sudah dilakukan oleh 2 (dua) Kepala BPPKAD sebelumnya, yakni Yetty Sri Suparyati yang digantikan Andhi Hendro Wijaya. Setelah Andhi Hendro Wijaya dilantik sebagai Sekda Kab. Gresik, lalu digantikan M. Muhktar.<br /> <br /> Selain itu, dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jawa Timur juga menyebutkan, bahwa uang hasil pemotongan dana Insentif pemungutan pajak Daerah Kabupaten Gresik dibagi-bagi ke Pejabat Gresik, iantaranya Bupati, Wakil Bupati, Asisten 1,2 dan 3, Kabag Hukum, Kasubag Hukum, Kepala BKD, Sekda, Asisten Sekda, Ajudan Bupati dan wakil bupati serta LSM dan pihak-pihak lainnya<br /> <br /> Anehnya, Kejari Gresik memperlakukan terdakwa Andhi Hendro Wijaya dengan “baik” karena tidak melakukan penahanan, sekalipun Andhi Hendro Wijaya tak mengindahkan beberapakali surat panggilan yang dikirim oleh penyidik Kejari Gresik sebelum dan sesudah ditetapkan sbagai tersangka.<br /> <br /> Anehnya lagi, sekalipun terdakwa Andhi Hendro Wijaya sempat “menghilang” dari “radar” Kabupaten Gresik hingga jabatan Sekda sempat diisi Plh (lekasana harian), dan terdakwa Andhi Hendro Wijaya “muncul” setelah melakukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Gresik atas penetapannya sebagai tersangka, Kejari Gresik juga memperlakukannya dengan “baik”, berbeda dengan terdakwa lainnya yang dilakukan penahanan<br /> <br /> Yang lebih anehnya lagi adalah, pernyataan JPU yang juga Kasi Pidsus Kejari Gresik, Dimas Adji Wibowo yang mengatakan terkait tidak dilakukannya penahanan terhadap terdakwa adalah kerana terdakwa Andhi Hendro Wijaya selalu koopratif setiap dilakukan pemanggilan. Hal itu dikatakan Dimas Adji Wibowo kepada beritakorupsi.co seusai persidangan terdakwa Andhi Hendro Wijaya<br /> <br /> “Karena terdakwa koopratif,” kata Dimas Adji Wibowo. <br /> <br /> Apa yang dikatakan Dimas Adji Wibowo, menjadi pertanyaan masyarakat Khususnya di Kabupaten Gresik, hingga puluhan masyarakat dari Kabupaten Gresik mendatangi Pengadilan Tipikor Surabaya untuk memprotes perlakuan tersebut, namun sayangnya terdakwa maupun tim JPU sudah meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor Surabaya<br /> <br /> Selain itu, Dimas Adji Wibowo juga mengatakan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, namun akan melihat dari bukti-bukti di persidangan terdakwa Andhi Hendro Wijaya. Hal itu dikatakan Dimas Adji Wibowo menjawab pertanyaan beritakorupsi.co terkait pasal 55 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sementara pasal tersbut tidak ada dalam dakwaan maupun tuntutan JPU termasuk dalam putusan Majelis Hakim, maupun terkait aliran duit dari pemotongan itu yang dinikmati oleh pejabat-pejabat di Kabupaten Gresik termasuk LSM.<br /> <br /> “Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mukhtar. Tapi tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru, tapi kita lihat dari bukti-bukti dipersidangan,” kata Dimas Adji Wibowo <br /> <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6IJKZSbgD-b84d1fODMHI18iOSxADahjZcRKPL6K8E8tby-sFgZQaxeli2ypO1wQqMOEEowjWCOtj0_99xpimAhAuiaN0woOFglVFG_vQfY1UE19hI8ci_B-jhI6zseO5XNBnRdCOeWQ/s1600/Gresik.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg6IJKZSbgD-b84d1fODMHI18iOSxADahjZcRKPL6K8E8tby-sFgZQaxeli2ypO1wQqMOEEowjWCOtj0_99xpimAhAuiaN0woOFglVFG_vQfY1UE19hI8ci_B-jhI6zseO5XNBnRdCOeWQ/s640/Gresik.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto,  dari kiriTerdakwa Andhi Hendro Wijaya dan terdakwa M. Mukhtar (sudah divonis)</td></tr> </tbody></table> <b>Y</b>ang menjadi pertanyaan adalah, “siapkah” Kajari Gresik akan menyeret pihak-pihak lain yang turut menikmati duit dari pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten pada tahun 2018  termasuk mantan Kepala BPPKAD Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, MM ??? Mengingat kasus Korupsi pemotongan dana Kapitasi Jasa Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupatena Gresik yang hingga saat ini juga tak ada kelanjutannya???<br /> <br /> Sementara dalam surat dakwaan JPU terhadap terdawa Andhi Hendro Wijaya menyebutkan, bahwa duit dari hasil pemotongan Dana Insetif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten pada tahun 2018 yang tidak dapat dipertanggungjwabkan sebesar Rp1.788.921.523 (satu milliyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian, Triwulan I sebesar Rp405.247.960, Triwulan II sejumlah Rp686.673.563 dan Triwulan III senilai Rp697.000.000.<br /> <br /> Dan terdakwa Andhi Hendro Wijaya pun dijerat dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana<br /> <br /> Terpisah, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Hariyadi mengatakan kepada beritakorupsi.co akan menyampaikan keberatannya atau Eksepsi atas surat surat dakwaan JPU. Salah satu alasannya dalah, karena terdakwa dalam surat dakwaan JPU dijerat dengan pasal 55 KHUP<br /> <br /> “Ada beberapa hal, salah satunya adalah pasal 55 KUHP di dalam surat dakwaan Jaksa,” kata Hariyadi.<br /> <br /> Lebih lanjut dalam surat dakwaan JPU menjelaskan, bahwa terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan februari 2018 s/d Januari 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik Jl, Dr. Wahidin Sudirohusodo N0.245 Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam kedudukannya sebagai Kepala BPPKAD Kab. Gresik yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Nomor. 821.2/19/437.73/Kep/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas. <br /> <br /> Bahwa terdakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri <br /> <br /> Terdakwa sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik pada saat menjalankan tugas, bersama-sama dengan saksi M. Mukhtar, S Sos, MM selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik telah memaksa para Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dimana terdakwa bersama-sama saksi M. Mukhtar, S Sos, MM telah memerintahkan pemotongan insentif pajak daerah danri para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresrk.<br /> <br /> Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S Sos, MM atas perintah terdakwa, berperan menerima dan mengelola sejumlah dana tunai yang diperoleh danri setoran para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik, bersumber dari potongan dana insentif pungutan pajak daerah per triwulan, terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik untuk memotong, menerima dan mempergunakan dana setoran tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD. <br /> <br /> Padahal kenyataannya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingabadi dan kepentingan pihak lain yang tidak dapat drpedanggungjawabkan. Perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut ;<br /> <br /> Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar pemberian insentif pemungutan pajak daerah bagi pelaksana pemungutan pajak daerah dalam hal ini para pegawai Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. <br /> <br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjb0Zd7t4V7DoSssPG1Z2ECOnixjZjG9fnoWfMJXMxlgr4lX4FYFWdKNaIJkYs6TApzaXPpkuEY0KJRv5cn5yyu4tNg6pYbq6hiW1YyEbauLBeVQOsMnbXyO1NRcemvlqHhJAGZdr-OPOA/s640/Andhi+1.jpg" width="640" /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Mekanisme target penerimaan pajak daerah serta hasil realisasinya, sehingga diperoleh insentif pajak daerah di BPPKAD Kabupaten Gresik. Prosesnya berawal dari penyusunan konsep Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran oleh pihak Bappeda Kabupaten Gresuk bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian disetujui bersama Bupati Gresik dan Banggar DPRD Kabupaten Gresik, selanjutnya disusunlah konsep awal RAPBD oleh tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, dimana dari pihak BPPKAD Kabupaten Gresik mengajukan anggaran sampai dengan jenis pendapatan dan jenis belanja di dalam RAPERDA, serta anggaran sampai dengan rincian obyek pendapatan dan rincian obyek belanja di dalam RAPERBUP, termasuk di dalam rincian obyek pendapatan RAPERBUP tersebut ada target pendapatan jenis pajak daerah terdiri dari 11 komponen obyek pajak yakni pajak hotel, pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, mineral bukan logam, PBB, dan BPHTB. </div> <br /> Setiap obyek pajak tersebut memiliki target pendapatan yang jika masing-masing tercapai target pendapatannya, maka akan diberikan insentif pajak sebesar 5% dari total pendapatan yang sudah dalam bentuk angka nominal (bukan prosentase), lalu dimasukkan dalam rincian obyek belanja RAPERBUP.  <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selanjutnya konsep RAPBD yang sudah tuntas disahkan oleh DPRD Kabupaten Gresik untuk kemudian diajukan ke Pemprov Jatim, selanjutnya diberikan nomor registrasi PERDA APBD dan PERBUP, hingga akhirnya disahkan secara resmi menjadi PERDA APBD tahun anggaran dan PERBUP tentang Penjabaran APBD tahun anggaran. <br /> <br /> Alokasi peruntukan dana insentif berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah, secara proporsional dibayarkan kepada :<br /> <br /> a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; b. Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi. <br /> <br /> Dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2018, telah terjadi penyimpangan berupa praktik Pemotongan sejumlah prosentase tertentu dari insentif yang diberikan kepada para Pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik untuk dikumpulkan dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM atas perintah terdakwa, untuk selanjutnya dana tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan Pihak lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan<br /> <br /> Berawal pada awal bulan Februari 2018, pasca peralihan kepemimpinan dari Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik yang sebelumnya dijabat oleh saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, MM., kepada terdakwa diadakan rapat yang dihadiri oleh terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, dan para kepala bidang antara lain saksi  Dra. Anis Nurul Aisni, MM,; Herawan Eka Kusuma,SE., MM,; Ahmad Haris Fahman, Dra. Adriana Tecunan, Bambang Sayogyo dan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM<br /> <br /> Dalam rapat tersebut membicarakan tentang perkenalan pimpinan baru, tugas pokok masing-masing bidang, program kerja, serta disisipkan juga pembicaraan tentang tradisi pemotongan insentif pajak daerah setiap triwulan untuk keperluan taktis kantor di luar DIPA. Bermula saat saksi Drs. Agus Pramono selaku Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik menyampaikan kepada terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten GreSik, bahwa terdapat sisa uang hasil  pemotongan dana insentrf pemungutan paiak daerah pada masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yakni sebesar Rp780.164.221 yang akan dipergunakan untuk beberapa kegiatan kantor.<br /> <br /> Atas penyampaian tersebut, terdakwa mengatakan agar dilaksanakan sesuai rencana, sekaligus dalam rapat itu terdakwa memerintahkan agar kebijakan pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah yang sudah berlangsung sejak masa kepemimpinan Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M untuk dilanjutkan. <br /> <br /> Pada bulan Apri 2018, menjelang pencairan insentif pajak daerah triwulan I tahun 2018,  terdakwa memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB yang merangkap sebagai Plt. Sekretaris BPPKAD mengantikan saksi Drs. Agung Pramono (memasuki masa pensiun), bahwa untuk dana potongan insentif pajak daerah triwulan-triwulan berikutnya agar dipegang dan dikelola oleh saksi M.Mukhtar, S.Sos., MM. Atas perintah itu, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyanggupi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <img border="0" data-original-height="704" data-original-width="911" height="492" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkSSP98yCpnh-EucQHSx2lvZ1mPhqtPYd2Q7YP3cB8oRBu2nDkYJQc3c63UVqjU5JLMAHufC1uRhBDzLXI1rqPbLvpCpmWNfboaZQ2tYQUCiwu6xOrxZQeCxtouE_F_bBqJ5-9xDsSM_w/s640/Andhi+5.jpg" width="640" /><br /> <div style="text-align: justify;"> Masih di bulan April 2018, terdakwa kembali mengadakan rapat yang dihadiri oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM selaku Kabid PBB dan BPHTB merangkap Plt. Sekretaris BPPKAD, saksi Dra. Anis Nurul Aini selaku Kabid Anggaran, saksi Drs. Bambang Sutogo selaku Kabid Perbendaharaan, saksi Ahmad Haris Fahmi selaku Kabid PDL merangkap PIt. Kabid Penagihan dan Pelayanan menggantikan saksi Dra. Andriana Tecunan (pensiun) dan saksi Herawan Eka Kusuma selaku Kabid Pengelolaan Aset.<br /> <br /> Dalam rapat itu, dibicarakan tentang teknis pemotongan insentif pajak dimana saat itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menyampaikan bahwa mekanisme pembayaran insentif pajak daerah sudah berubah dari tunai langsung menjadi nontunai, dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai penerima. <br /> <br /> Sehingga untuk teknis pemotongan insentif agar dilakukan dengan cara, yakni setelah para pegawai menerima transfer dana insentif pajak daerah, segera melakukan penarikan tunai dengan besaran prosentase yang sudah ditentukan (sesuai pangkat dan jabatan), lalu diserahkan melalui para Kabid atau bisa langsung diserahkan ke bagian sekretariat baik itu kepada saksi M. Muhtar, S.Sos.. MM., saksi Heni Puspitasari maupun saksi Anwar Utomo.<br /> <br /> Tugas para kabid ialah menginformasikan perihal teknis pemotongan tersebut serta mengkoordinir pembayaran potongan insentif dari masing-masing Kasubid dan stafnya untuk kemudian disetorkan kepada saksi M. Muhtar, S.Sos., MM. Atas penyampaian itu. terdakwa mengatakan “sing apik yo opo lah” (bagaimana baiknya lah), sehingga dari apa yang terdakwa sampaikan tersebut, para Kabid tidak ada yang berani membantah dan hanya bisa pasrah melaksanakan perintah pimpinan.<br /> <br /> Untuk triwulan I tahun 2018, pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah Kabupaten Gresik, besarannya mengikuti prosentase pemotongan pada masa kepemimpinan saksi Dr. Dra. Yetty Sri Suparyatidra, M M yaitu 30% untuk Kepala Badan, 20% untuk Kepala Bidang, 15% untuk Kepala Seksi dan 10 % untuk staf. <br /> <br /> Dimana hal tersebut telah diketahui dan mendapatkan persetujuan dari terdakwa selaku Kepala BPPKAD Kabupaten Gresik, kemudian besaran prosentase tersebut dikonversi dalam bentuk nominal angka oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. dengan menyuruh saksi Rosidin memasukkan ke dalam format Ms.Excell. Sehingga dapat diketahui secara rinci setiap pegawai dari masing-masing kelas jabatan dalam sebuah rekapitulasi, dan dengan rekapitulasi itu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menginformasikan kepada para Kepala Bidang melalui memo/catatan, untuk kemudian pengumpulan dana potongan tersebut dikoordinasikan oleh tiap-tiap Kepala Bidang.<br /> <br /> Dan setelah terkumpul diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM menerima setoran dana pemotongan insentif Pemungutan pajak daerah dari para pegawai BPPKAD, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM kumpulkan sendiri untuk dikelola dan dicatatkan pemasukan dan pengeluarannya. <br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan I tahun 2018 yang cair pada bulan April 2018, masuk dan disetorkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM sebesar Rp613.747.950.(enam ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), dipergunakan unt kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir  oleh APBD sebesar Rp208.500.000 (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk kebutuhan di luar BPPKAD sebesar Rp186.450.000 (seratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ada sisa sebesar Rp218.797.960 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) <br /> <br /> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/ pemberian kepada kepada pihak-pihak diluar BPPKAD Kabupaten Gresnk antara lain Asusten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresrk,; Kepala BKD Kabupaten Gresuk,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik,; Ajudan dan Sekpri Bupati,; Sjudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiU3T4PV6AyC8oiZ1eMz3C1_s2ki1Py8TsPLBsZWm4UljqOINl4j9r7NtbHz0mmOaQx2XBh2SI7sMp9IMc-egfv5ot949LGu88_6DXLveGpc_2MceyjSoSzXSbs6nJPtvZzoMTIRBwm4Q/s640/Andhi+2.jpg" width="640" /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisimbusian uang tersebut kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik. <br /> <br /> Sisa potongan insentif triwulan I yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp405.247.960 (empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)<br /> <br /> Berdasarkan catatan Pemasukan-pengeluaran tersebut, saksi M. Mukhtar, Sos, MM kemudian membuatkan catatan taktis Upah Pungut (UP) Triwulan I, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menyerahkan kepada terdakwa untuk diparaf sebagai tanda mengetahui dan menyetujui, dimana untuk triwulan I ada penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp405.247.960.(empat ratus lima juta dua ratus empat puluh tuju ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), terdiri dari penggunaan di luar keperluan BPPKAD Kab. Gresik sebesar Rp186.450.000, serta sisa uang sebesar Rp218,797.960, pada bulan Mei 2018 diserahkan oleh saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM kepada terdakwa melalui saksi Lilis Sutiyowati selaku sekretaris pribadi terdakwa). Dan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi seperti kebutuhan operasional dan transportasi.<br /> <br /> Pada periode triwulan ke II 2018 sekitar bulan Juni 2018, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM yang saat itu sudah menjabat sebagai pejabat deflnitif Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik, menyampaikan kepada terdakwa, perihal pemotongan insentif pemungutan pajak daerah untuk triwulan II yang akan cair di bulan Juli, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM akan mengatur semuanya sebagaimana di triwulan I, dimana atas penyampaian tersebut terdakwa mempersilahkan dan ikut menyetujui. <br /> <br /> Tetapi terdakwa meminta kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM agar besaran prosentase dilakukan perubahan. Atas permintaan terdakwa tersebut, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM membuat perhitungan ulang, setelah itu menyampaikan hasil perubahan besaran prosentase potongan insentif kepada terdakwa menjadi 31% untuk Kepala Badan, Sekretaris Badan dan Kabid, 21% untuk para Kasi dan 5% untuk staf. Atas perhitungan ulang tersebut, terdakwa menyetujui dan memerintahkan saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM menyampaikannya ke forum rapat para Kabid. <br /> <br /> Bahwa terdakwa selaku Kepala BPPKAD memberikan izin kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM untuk memegang kendali penuh pengelolaan dana potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II, sekaligus untuk dibuatkan catatan pemasukan dan pengeluaran. <br /> <br /> Saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atas sepengetahuan terdakwa, memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir penyetoran di masing-masung Bidang dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM. Sedangkan khusus untuk bagian kesekretariatan dan Kepala UPT, saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyetorkannya kepada saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM<br /> <br /> Mekanisme pemotongannya, setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab.Gregk, kemudian saksi saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM memerintahkan para Kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makrufm ST., MT,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman,; saksi Mustofa,; saksi Mat Yazid dan saksi Heny Puspitasari dengan menunjukan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masmg jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para Kepala Seksi dan staff pada masing-masing Bidang<br /> <br /> Kemudian para Kepala Bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dukumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya ke bagian Sekretariat atau kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM atau saksi Heni Puspitasri atau saksi Anwar utomo.<br /> <br /> Selanjutnya saksi M. Mukhtar, S.Sos. MM mengusulkan kepada terdakwa agar pengumpulan uang tidak terlalu lama, masing-masing para pegawai BPPKAD sebaiknya disuruh mengisi Slip penarikan di Bank Jatim sesuai kelas jabatannya. Atas usul tersebut, teerdakwa menyetujui dan akhirnya masing-masmg pegawai BPPKAD melalui info dan perintah dari Kepala Bidangnya segera mengisi slip penarikan Bank Jatim dengan nominal yang telah ditentukan dalam rekapitulasi, lalu diserahkan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. untuk dicairkan ke Bank Jatim cabang Gresik unit Pemkab Gresik. <br /> <br /> Total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan II tahun 2018 yang cair pada bulan Juli 2018 berdasarkan rekapitulasi insentif pemungutan pajak PAD Triwulan II,  milik saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. adalah sejumlah Rp794.673.563 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) yang mana seperti halnya triwulan I, peruntukannya antara lain dipergunakan untuk kebutuhan internal BPPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD (tidak termasuk rekereasi) sebesar Rp108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) dan untuk kebutuhan di luar BPPKAD baik yang rutin maupun insidentil, sehingga ada sisa sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah). <br /> <br /> Adapun pengeluaran untuk kebutuhan di luar BPPKAD antara lain diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik,  antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya. <br /> <br /> Atas ijin terdakwa, saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM dan saksi Heni Puspitasari melakukan penyerahan/pendisitribusian uang tersebut kepada pihakpihak di luar BPPKAD Kabupaten Gresik, antara lain Asisten I, II dan III,; Setda Kabupaten Gresik; Kepala BKD Kabupaten Gresik; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum Kabupaten Gresik; Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Pada bulan Agustus 2018, sebelum berangkat menunaikan ibadah Haji, saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM menitipkan kepada saksi Lilis Sutiyowati sejumlah uang yang merupakan sisa potongan insentif pajak daerah triwulan II untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima sejumlah uang tersebut dari saksi Lilis Sutiyowati, hingga saat ini penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. <br /> <br /> Pada saat saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM pulang dari tanah suci, terdakwa menyampaikan kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM bahwa uangnya telah habis dengan mengatakan “duite wis entek cak (uangnya sudah habis mas)”. <br /> <br /> Sisa potongan insentif triwulan II yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp686.673.563 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah)</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgesEkP_HiVX6f1Rh6rxWpwMhV06TuLSoaVwL2cvI2ZG_AeaV1ng-qCW4RSxRQdgX6V8qDxylYkuaGkn51FyQ5lU6JkewTchd91dHvG3bVxJpRosPfjOqClkzaKkDw3X-EQqML925aJn7k/s1600/IMG20190502123250.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="619" data-original-width="575" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgesEkP_HiVX6f1Rh6rxWpwMhV06TuLSoaVwL2cvI2ZG_AeaV1ng-qCW4RSxRQdgX6V8qDxylYkuaGkn51FyQ5lU6JkewTchd91dHvG3bVxJpRosPfjOqClkzaKkDw3X-EQqML925aJn7k/s640/IMG20190502123250.jpg" width="594" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk periode triwulan III tahun 2018 pada sekitar bulan Oktober 2018, dilakukan perubahan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa, lalu saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM. kembali membuat kalkulasi dan hasilnya disamaratakan baik Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kabid, Kasi dan staf, semuanya dipotong 25%, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut, diperintahkan oleh terdakwa kepada saksi M. Mukhtar, S.Sos.. MM  untuk disampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /> <br /> Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPPKAD Kab. Gresik, kemudlan saksi M. Mukhtar, S.Sos., MM atas seijin terdakwa segera memerintahkan para kepala Bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staff pada masing-masing Bidang. <br /> <br /> Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para Kepala Seksi dan staff untuk kemudian dikumpulkan kepada para Kepala Bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kepada saksi M. Mukhtar, S Sos , MM. <br /> <br /> Bahwa total penerimaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan III tahun 2018 yang cair pada bulan Oktober 2018 yang masuk dan disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp850 juta, dipergunakan untuk kebutuhan internal BPKAD yang tidak terakomodir oleh APBD sebesar Rp153 juta, untuk kebutuhan di luar BPKAD baik yang rutin maupun insidentil sebesar Rp697 juta.<br /> <br /> Adapun penggunaan untuk kebutuhan di luar BPKAD yakni diserahkan sebagai hadiah/pemberian kepada pihak-pihak diluar BPKAD Kabupaten Gresik antara lain asisten I, II dan III,; Bappeda,; Kepala BKD,; Kabag Hukum dan Kasubag Hukum,; Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati,; Ajudan Sekda dan LSM serta pihak-pihak lainnya.<br /> <br /> Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Muchtar S.Sos., MM dan Heni Puspitasari melakukan penyerahan pendistribusian uang ke pihak diluar bpkad tersebut. Bahwa untuk penggunaan dana potongan intensif triwulan III yang hingga saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp697 juta<br /> <br /> Periode triwulan IV tahun 2018 pada sekitar bulan Desember 2018, kembali dilakukan pemotongan persentase pemotongan insentif pemungutan pajak daerah atas perintah terdakwa untuk mengurangi disparitas antara atasan dan bawahan, sehingga atas hal tersebut terdakwa kembali membuat kalkulasi dan diperoleh sebesar 10% untuk staf, 30% untuk para Kasi,  20% untuk Kepala Bidang dan 20% untuk Kepala Badan, dimana kemudian hasil kalkulasi tersebut oleh terdakwa memerintahkan saksi M. Muchtar untuk menyampaikan kepada para Kepala Bidang serta memerintahkan agar insentif para pegawai dipotong sesuai nilai persentase yang baru<br /> <br /> Bahwa terdakwa memberi ijin kepada saksi M. Muchtar untuk memegang kendali penuh dan memerintahkan para Kepala Bidang agar mengkoordinir pemotongan di masing-masing Bidang, dan setelah terkumpul agar diserahkan kepada terdakwa. Sedangkan khusus untuk bagian Kesekretariatan dan Kepala UPTD, saksi M. Muchtar memerintahkan saksi Heni Puspitasari untuk mengkoordinir dan menyalurkannya kepada saksi terdakwa<br /> <br /> Mekanisme pemotongannya setelah uang insentif pemungutan pajak daerah tersebut ditransfer kepada masing-masing pegawai BPKAD Kabupaten Gresik, kemudian saksi M. Muchtar memerintahkan para kepala bidang yaitu saksi Dra. Anis Nurul Aini, MM,; saksi Farida Haznah Makruf, ST., M.T,; saksi Herawan Eka Kusuma, SE., MM,; saksi Ahmad Haris Fahman, S.Pi., M.EP,; saksi Mustofa, S.Sos., MM,; saksi Mat Yazid dan saksi Heni Puspitasari dengan menunjukkan memo dan rekapitulasi yang berisi besaran potongan masing-masing jabatan/golongan untuk disampaikan kepada para kepala seksi dan staf pada masing-masing bidang.<br /> <br /> Kemudian para kepala bidang menyampaikan besaran potongan yang harus dibayarkan tersebut kepada para kepala seksi dan staf untuk kemudian dikumpulkan kepada para kepala bidang masing-masing atau langsung menyetorkannya kebagian kesekretariatan baik kepada saksi M. Muchtar, saksi Heni Puspitasari ataupun saksi Anwar Utomo<br /> <br /> Total permintaan potongan insentif pemungutan pajak daerah triwulan IV tahun 2018 cair pada bulan Januari 2019 yang masuk dan disetorkan kepada M. mukhtar, baru terkumpul sebesar Rp467.186.000 dari perencanaan yang akan terkumpul sebesar Rp1.158.567.190, dan Rencananya akan dipergunakan untuk kebutuhan internal dan eksternal BPKAD  Kabupaten Gresik, <br /> <br /> Akan tetapi, belum sampai rencana tersebut terlaksana, pihak penyidik Kejaksaan Negeri Gresik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada M. Muchtar pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 bertempat di ruang saksi M. Muchtar di kantor BPKAD Kabupaten Gresik,  dimana pada saat dilakukannya operasi tangkap tangan tersebut oleh petugas Kejaksaan Negeri Gresik, ditemukan uang sebesar Rp374.166.000 di ruang kerja saksi M. Muchtar yang merupakan hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah, terdapat selisih sebesar Rp93 juta yang sudah dipergunakan oleh M. Mochtar untuk keperluan internal kantor BPKAD Kabupaten Gresik<br /> <br /> Bahwa para pegawai BPPKAD Kabupaten Gresik terpaksa dipotong insentif pemungutan pajak daerah yang dimilikinya dikarenakan takut apabila tidak menyetorkan akan dipindahkan keluar BPPKAD Kabupaten Gresik, sehingga menuruti perintah pimpinan di BPPKAD  Kabupaten Gresik<br /> <br /> Bahwa untuk memastikan telah dilakukan penyetoran, saksi M. Muchtar dan kepala bidang,  rutin melakukan Pemantauan dan pengecekan terhadap pembayaran pemotongan insentif para pegawai di BPPKAD Kabupaten Gresik<br /> <br /> <br /> Bahwa perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si bersama-sama dengan saksi Muchtar memaksa para pegawai negeri atau penyelenggara negara di lingkungan BPPKAD  Kabupaten Gresik memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa telah mengakibatkan tujuan Penyaluran dana insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana lewat atas tercapainya target penerimaan pajak daerah tahun berjalan menjadi tidak tercapai dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebagaimana diatur dalam undang-undang RI Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah contoh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah<br /> <br /> Perbuatan terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si tersebut telah bertentangan dengan  kewenangannya sebagai kepala BPPKAD yakni berdasarkan peraturan Bupati Gresik nomor 68 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Peuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, yaitu membantu Bupati melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sebagai berikut ;<br /> <br /> a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,; b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD,; c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah,; d. melaksanakan fungsi bendahara Umum Daerah,; e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati<br /> <br /> Dalam melaksanakan tugas, kepala badan penyelenggara menyelenggarakan fungsi ; a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; b. melaksanakan tugas dukungan teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah pemanfaat,; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset daerah,; e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya<br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e (atau Pasal 12 huruf f) Jis Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Sekda Kab. Gresik, Andhi Hendro Wijaya Diadili Dalam Perkara Korupsi Pemotongan Pajak Daerah

Terdakwa Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si - BERITA KORUPSI .CO – Andhi Hendro Wijaya, S.Sos., M.Si, mantan Kepala BPPKAD (Badan Peng...

»

Dua Saksi Dari PT BGS Dalam Sidang Korupsi PDAU Kab.Trenggalek Mengakui, Mesin Cetak Sering Rusak

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC8blnzGTKyJmPw0F9HPPg5_2872BgTr1-JiIqN4WA0K-OP5hwRJsXB5rao1z4L9jrpDKrZeEr2bfYp5k4Okqj8xIaW_wXkFbRwVmntigCJWq17jhIUuWwE5Uw45-WogiZPFQ67mV6Khw/s1600/Trenggalek+6.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="717" data-original-width="1181" height="388" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgC8blnzGTKyJmPw0F9HPPg5_2872BgTr1-JiIqN4WA0K-OP5hwRJsXB5rao1z4L9jrpDKrZeEr2bfYp5k4Okqj8xIaW_wXkFbRwVmntigCJWq17jhIUuWwE5Uw45-WogiZPFQ67mV6Khw/s640/Trenggalek+6.jpg" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kanan, saksi Didik dan Taufik (karyawan PT BGS) -</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-size: large;"><b>BERITA<span style="color: red;">KORUPSI</span>.CO –</b></span> Kasus dugaan Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang menyeret 2 (dua) terdakwa, yaitu Soeharto, mantan Bupati Trenggalek dan terdakwa Dr. H. Istiawan Witjaksono S.Sos., SH., MM Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) selaku Direktur Utama PT. Bangkit Grafika Sejahtera (Dirut PT. BGS) yang juga Pemilik PT. Surabaya Sore (Harian Surabaya Pagi) semakin terkuak lagi.<br /> <br /> Setelah terungkap dalam persidangan minggu lalu (Jumat, 13 Desember 2019) terkait SK Bupati Trenggalek Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek untuk usaha percetakan oleh PT. Bangkit Grafika Sejahtera dianggap bermasalah karena tidak ada Nomor Register dibuku Register dan tidak ada dokumen SK tersebut di Bagian Hukum Pemda Kabupatena Trenggalek, dan juga pada sidang berikutnya (Jumat, 20 Desember 2019) terkait mesin-mesing percetakan yang hanya berpungsi selama 3 (tiga) bulan.<br /> <br /> Dan pada sidang kali ini, Jumat, 27 Desember 2019 kembali terungkap lagi, bahwa mesin-mesin percetakan yang digunakan oleh PT BGS yang didanai dari APBD Kabupaten Trenggalek untuk Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek untuk usaha percetakan, sering mengalami kerusakan.<br /> <br /> Hal ini terungkap dalam Persidangan kasus perkara Nomor 107/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby dan Nomor 113/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby dengan terdakwa Soeharto, mantan Bupati Trenggalek (perkara terpisah) dan terdakwa Dr. H. Istiawan Witjaksono S.Sos., SH., MM Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (Alm) selaku Direktur Utama PT. Bangkit Grafika Sejahtera (Dirut PT. BGS) yang juga Pemilik PT. Surabaya Sore (Harian Surabaya Pagi) yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Surabaya Jalan Raya Juanda, Sidoarjo Jawa Timur, pada Jumat, 20 Desember 2019.<br /> <br /> Sidang yang berlangsung diruang sidang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya (Jumat, 13 Desember 2019) adalah agenda mendengarkan keteraangan saksi yang dihadirkan Tim JPU dalam persidangan yang di Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan dengan dibantu 2 (dua) Hakim anggota (Ad Hock) yatu Dr. Lufsiana dan Emma Ellyana serta Panitra Pengganti (PP) Didik Dwi. Sementara terdakwa Soeharto didampingi Tim Penasehat  Hukum (PH)-nya, yaitu Zainal Fanan, Nico Putra dan Komaruddin sedangkan terdakwa Tatang didampingi Tim PH-nya, yakni Adil Pranajaya dkk<br /> <br /> Terungkapnya mesin-mesin percetakan yang sering mengalami kerusakan, adalah dari keterangan saksi Didik dan Taufik selaku anak buah terdakwa Tatang atau karyawan PT. Bangkit Grafika Sejahtera (Dirut PT. BGS) dihadirkan Tim JPU Dody Novalita dkk dari Kejari Trenggalek kehadapan Majelis Hakim dalam persidangan sabagi saksi untuk terdakwa Soeharto dan Tatang dalam perkara dugaan Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 lalu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah).<br /> <br /> Kepada Majelis Hakim, saksi Didik dan Taufik mengatakan atas pertanyaan Tim JPU maupun Penasehat Hukum terdakwa, bahwa mesing cetak sering mengalami kerusakan, dan dilaporkannya ke operator untuk diperbaiki. <br /> <br /> “Sering rusak. Satalaporkan ke operator dan diperbaiki” kata saksi. Namun keterangan saksi dibantah oleh terdakwa Tatang. Menurut terdakwa Tatang sebagai ahli percetakan, bahwa apa yang disampaikan saksi adalah tidak benar.<br /> <br /> Namun apa yang dikatakan Kedua saksi ini, tak jauh beda dengan keterangan saksi Subro Muhsi Syamsuri selaku Ketua Badan Pengawas PDAU Kab.Trenggalek yang juga menjabat sebagai Asisten II Pemda Kab. Trenggalek yang mengatakan kepada Majelis Hakim dalam persidangan (Jumat, 20 Desember 2019), bahwa Mesin-mesin hanya berpungsi selama tiga (3) bulan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHKDLv8OO_Cv2oKxgGDyIfLjkreAhOceVFn_6adSweXq5Hz1ltfA4kOWRIBJr9DfPYXQyUOb2dwZlNZXGs0KSCmLjRxh3nL3QL80c91iPDa9HNKyIP7iuBsVw64AcvFY3deOSwMxkvJN8/s1600/Trenggalek.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHKDLv8OO_Cv2oKxgGDyIfLjkreAhOceVFn_6adSweXq5Hz1ltfA4kOWRIBJr9DfPYXQyUOb2dwZlNZXGs0KSCmLjRxh3nL3QL80c91iPDa9HNKyIP7iuBsVw64AcvFY3deOSwMxkvJN8/s640/Trenggalek.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Keterangan saksi-saksi ini, menguatkan surat dakwaan JPU yang menjelaskan, bahwa kondisi mesin percetakan yang dibeli oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS setelah dioperasionalkan, mengalami kendala antara lain : 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm. Eks Malaysia (Recondition) kondisinya rusak parah sering   trobel dan hasil cetakan tidak presisi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam ,;<br /> <br /> 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990 kondisi mesin di cat ulang, sering trobel di kompresor, olinya bocor,; 3. Mesin Plat Maker made in China type SBK-C ukuran 1150 x 950 mm kondisinya lampu bawaan orisinil mati masih bisa dipakai dengan dua lampu merkuri sehingga memakan waktu penyinaran lebih lama,; 4. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007 tipe Purlux kondisinya tidak bisa dipakai /tidak presisi karena kondisi mesin sudah aus,;<br /> <br /> 5. Mesin Bending (Lem Buku) Made in Cina tahun 2000 tipe 388 335 kondisinya tidak bisa rapi,; 6. Line mesin web merk Goss Comunity kondisinya roll air bocor atau menetes sehingga kertas basah dan sering sobek/putus dan kondisi spare part roll blanket sudah aus karena bekas baut yang terlepas,; 7. Image Setter Agfa Avantra 30 OLP kondisinya sering overhead/ panas,; 8. Mesin Digital Printing type My Jet 3216/2516/1816 kondisinya bagus namun pompa tinta sering rusak,; 9. Mesin Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa kondisi motor penggerak roll pencucian trobel (mati) dan 10. Mesin toko Eks Jepang ukuran folio tahun 2000 kondisinya rusak parah.<br /> <br /> Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kasus ini bermula pada tanggal 29 Desember 2006, Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek,  didirikan berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek dengan tujuan, untuk mengembangkan perekonomian daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan meningkatkan usaha-usaha lainnya.<br /> <br /> Bahwa usaha yang akan dikembangkan pada saat akan dilakukan pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek adalah Industri dan perdagangan, Perhotelan dan usaha jasa wisata lainnya. Persewaan, Percetakan, Perbengkelan, SPBU dan Usaha-usaha lain yang sah.<br /> <br /> Pada tanggal 21 Maret 2007 berdasarkan Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/544/406.073/2007 memerintahkan Gathot Purwanto disamping jabatannya sebagai Kasubag Otonomi Daerah Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek, juga ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PDAU Kab. Trenggalek.<br /> <br /> Pada tanggal 26 Juli 2007, setelah Perda Nomor : 14 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek diterbitkan, terdakwa Soeharto  ditemui oleh Gathot Purwanto dan Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan membawa Proposal terkait investasi usaha percetakan di Kab. Trenggalek, selanjutnya Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin menyampaikan, apabila usaha percetakan tersebut didirikan maka untuk koran Surabaya Pagi akan dicetak di Trenggalek dan dipasarkan diwilayah Kediri, Madiun dan sekitarnya.<br /> <br /> Setelah melakukan pertemuan dengan terdakwa Soeharto, selanjutnya Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin, diminta untuk melakukan pemaparan tentang pendirian usaha percetakan tersebut. Kemudian Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin melakukan pemaparan di Gedung DPRD Kab. Trenggalek diikuti oleh terdakwa Soeharto beserta Gathot PurwantoJahari (almarhum), Jausi, Samsul Anam dan Anggota DPRD Kab.TrenggaIek lainnya<br /> <br /> Pada tanggal 30 Juli 2007, dibuat Peraturan Bupati (Perbup) Trenggalek Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek, kemudian dibentuk kepengurusan PDAU terdiri dari : 1. Direktur Utama, Drs. Gathot Purwanto,: 2. Direktur Teknis, Kosong,; 3. Ka. Biro Umum dan   Personalia,  Nugraheni Rahayu Setyaningsih,; 4. Ka. Biro Keuangan, Sri Winarti,; 5. Ka. Biro Pengembangan Usaha, Sambas Rudi Winotjo; 6. Ka. Biro Promosi dan Pemasaran, Ririk Damayanti,; 7. Badan Pengawas : 1. Subro Muhsi Syamsuri, 2. Sunarko dan 3. Warino</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_ooOFaqbDMaHLYuXZp0D4CUnj5yg5nKViPKC7HhJq9m7wpaFdkJLhvsslomg6BMsmr7jwo3VFTkx7-_YHpYbs-azXjTw5-gHDDPbtL0DMsa_u7l7LSd47OypZaf01G1DOiX8XTAaqMbc/s1600/Trenggalek+4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_ooOFaqbDMaHLYuXZp0D4CUnj5yg5nKViPKC7HhJq9m7wpaFdkJLhvsslomg6BMsmr7jwo3VFTkx7-_YHpYbs-azXjTw5-gHDDPbtL0DMsa_u7l7LSd47OypZaf01G1DOiX8XTAaqMbc/s640/Trenggalek+4.jpg" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;"> Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha PDAU Kab. Trenggalek, diberikan penyertaan modal. Kemudian ditetapkan Peraturan Daerah Kab. Trenggalek Nomor : 4 Tahun 2007 pada tanggal 15 Nopember 2007 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Trenggalek Tahun Anggaran 2007, dengan anggaran sebesar Rp15.300.000.000 (lima belas milyar tiga ratus Juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut : 1. Penyertaan Modal kepada PDAU sebesar Rp10.800.000.000,; 2. Penyertaan Modal Kepada PDAM sebesar Rp4.500.000.000.</div> <br /> <br /> Sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 4 Perda Nomor 2007 tersebut, Dana Penyertaan Modal sebesar Rp10.800.000.000, untuk PDAU digunakan untuk usaha pabrik pupuk, pabrik Es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD, namun dalam Perda tersebut tidak mencantumkan usaha percetakan;<br /> <br /> Pada tanggal 26 Nopember 2007, Plt. Direktur PDAU Gathot Purwanto mengajukan Rencana Biaya Usaha PDAU Tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pernyertaan Modal/Usaha Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp5.450.000.000,; Peretakan Casava (produksi) Rp1.800.000.000,; Apotek Rp550.000.000,; Rado Jwalita Rp100.000.000,; SPBU Rp2.300.000.000. 2. Belanja pegawai Rp68.069.145,; 3. Honorium pegawai Rp88.414.586.400,; 4. Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; 5. Belanja Inventaris Rp269.532.000,; 6. Biaya Litbang Rp8.750.000,; 7. Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000<br /> <br /> Setelah Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin melakukan pemaparan, dalam rentang yang tidak terlalu lama, terdakwa Soeharto ditelepon oleh orang yang tidak dikenal menanyakan kelanjutan usaha percetakan yang telah dipaparkan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin tersebut dan sipenelpon mengancam terdakwa, apabila usaha percetakan tersebut tidak segera di tindak lanjuti akan menyebarkan skandal terdakwa selaku Bupati Kab.Trenggalek untuk dipublikasikan.<br /> <br /> Setelah mendapat telepon tersebut, terdakwa menindak llanjutinya. Karena kalau tidak, akan menjadi masalah buat terdakwa terlepas benar atau tidaknya ancaman skandal dimaksud, sehingga akhirnya terdakwa menyetujui penambahan usaha percetakan.<br /> <br /> Kemudian terdakwa memerintahkan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU untuk membuat konsep Surat Keputusan Bupati sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 yang isinya, semula Pabrik Es, Pabrik Pupuk Granul, Radio Jwalita, SPBU dengan merubahnya yaitu menambah 2 (dua) unit usaha diluar Perda Nomor : 4 Tahun 2007 antara lain Percetakan dan Apotik Dharmada dan menghilangkan usaha pabrik pupuk.<br /> <br /> Pencairan dana penyertaan modal tahun anggaran 2007 sebesar Rp10.800.000.000 (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dari kas daerah kepada PDAU dengan kronologis sebagai berikut : a. Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Gathot Purwanto) mengajukan Nota Dinas kepada Bupati Trenggalek dalam hal ini sesuai surat Plt. Direktur Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek yang ditujukan kepada Bupati Trenggalek tanggal 12 Desember 2007 Nomor : 900/029/406.081/2007 perihal permohonan persetujuan pemindahbukuan rekening penyertaan modal Pemerintah Daerah (Pemda) kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan disertai rencana peruntukannya sebagaimana dokumen pelaksanaan anggaran Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek<br /> <br /> b. Selanjutnya terdakwa selaku Bupati Trenggalek memberikan petunjuk dalam disposisinya atas Surat Plt. Direktur PDAU tersebut tertanggal 13 Desember 2007 yang pada prinsipnya,  memerintahkan kepada Warino selaku Sekda (sebagai pengguna Anggaran) untuk di Proses sesuai ketentuan dan melaksanakan pengawasan yang ketat<br /> <br /> c. Selanjutnya Warino selaku Sekda Kab. Trenggalek memerintahkan Herusanto selaku Kabag (Kepala Bagian) Perekonomian dan Penanaman Modal untuk menindaklanjuti sesuai protap tertanggal 18 Desember 2007<br /> <br /> d. Kemudian Bagian Perekonomian meneliti dokumen pendukung tagihan dari Plt. Direktur PDAU dan mengajukan permintaan pembayaran kepada pengguna anggaran yaitu Sekretaris Daerah (Warino) sesuai surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 900/005/406.023/BL-LS-PDAU/2007 tanggal 24 Desember 2007, lalu diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : OOS/BY-LS/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 oleh Sekretaris Daerah<br /> <br /> e. Atas dasar Surat Kabag Perekonomian Nomor : 900/247/406.023/2007 tanggal 27 Desember 2007 kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Trenggalek, selanjutnya Ali Mustofa selaaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Trenggalek meneliti dokumen kelengkapan ada tidaknya surat pengantar SPP-LS, ringkasan SPP-LS, surat penyediaan dana, kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh pihak ketiga (Plt. Direktur PDAU) disiapkan oleh bendahara pembantu di bidang perekonomian<br /> <br /> f. Selanjutnya Kepala BPKAD Kab. Trenggalek (Ali Mustofa) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : OOS/BY-LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Trenggalek yakni Ali Mustofa. Selanjutnya SP2D diserahkan kepada Plt. Direktur PDAU (Gathot Purwanto) untuk pemindahbukuan melalui Kas Daerah ke GIRO BRI Nomor Reg : 1/BY/LS/2007 tanggal 28 Desember 2007.<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTrb-7VUZF8nKxD3XxjT43IZMNGr1Ss027ekq-JOkhd5FEIEfgaaDjUQnQ61S0t4Ehd6FLGY0UwdBxJ12zzWiL0TFofW3NQG1C1eX440dwWI51lSl4Bhq5_y2HL3b93ctWX34cwZTXV4c/s1600/Trenggalek+..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTrb-7VUZF8nKxD3XxjT43IZMNGr1Ss027ekq-JOkhd5FEIEfgaaDjUQnQ61S0t4Ehd6FLGY0UwdBxJ12zzWiL0TFofW3NQG1C1eX440dwWI51lSl4Bhq5_y2HL3b93ctWX34cwZTXV4c/s640/Trenggalek+..jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 28 Desember 2007, dibuatkan Berita Acara Penyerahan Penyertaan Saham/Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2007 Nomor : 900/315/426.023/2007, antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab.Trenggalek yaitu Winarno selaku Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek dengan Gathot Purwanto selaku Plt. Direktur PDAU Kab. Trenggalek dengan rincian, Kekayaan Pemda yang dipisahkan antara lain : 1. Penyertaan Modal/Usaha ; a. Pabrik Es Rp2.270.000.000 (Feasebility Study Rp50.000.000,; DED Rp100.000.000 dan Induk (40% Knstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000). b. Apotik Dharmada Rp500 juta,; c. Radio Jwalita Rp100 juta,; d. SPBU (Pengurusan Ijin) Rp150 juta,; e. Percetakan Rp7.139.000.000 dan f. Pondasi dan Partisi gedung Rp41 juta,; Belanja pegawai Rp156.483.454,; Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; Pengadaan Inventaris Rp269.532.000,; Biaya penelitian dan pengembangan Rp8.750.000 dan Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000, sehingga total sejumlah Rp10.800.000.000<br /> <br /> Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat Nota Kesepahaman MoU (Memorandum of Understanding) antara Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dan PT . Surabaya Sore Surabaya Tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek Nomor : 539/08/406.081/2008 - Nomor : 06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008.<br /> <br /> Dalam Nota Kesepahaman tersebut disebutkan ; Pasal 1 : Kerjasama ini bertujun untuk pengembangan usaha industri Grafika di Kabupaten dan sekitarnya. Pasal 2 huruf a : Pihak kedua akan menyiapkan sistim, menejemen, SDM hingga operasional Industri Grafika Kabupaten Trenggalek. Sedangkan pihak pertama akan menyipkan dana pembelian mesin-mesin dan dana pendukungnya.<br /> <br /> huruf b : Dalam hal ini Pihak Kedua sepakat memposisikan penyertaan Pihak Pertama sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80 % (delapan puluh persen ) atau senilai tujuh miliar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah ( Rp7.139.000.000) dan pihakn kedua Pemegang saham minoritas sebesar 20% (dua puluh perse) atau senilai satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (Rp1.784.750.000) <br /> <br /> Kemudian Gathot Purwanto membuat konsep Surat Keputusan Bupati sesuai perintah terdakwa, sebagai tindak lanjut Perda Nomor : 4 Tahun 2007 dan ditandatangani oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen, sehingga terbitlah Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek, dengan rincian sebagai berikut :<br /> <br /> Belanja Perusahaan Daerah Rp10.800.000.000,; Penyertaan Saham Rp10.200.000.000,; Pabrik Es Rp2.270.000.000 (Feasebility Study Rp50.000.000,; DED Rp100.000.000 dan Induk (40% Knstruksi dan operasional) Rp2.120.000.000),; Apotik Dharmada Rp500 juta,; Radio Jwalita Rp100 juta,; SPBU (Pengurusan Ijin) Rp150 juta,; Percetakan Rp7.139.000.000 dan Pondasi dan Partisi gedung Rp41 juta,; Belanja pegawai Rp156.483.454,; Biaya umum dan Operasional Rp145.586.455,; Pengadaan Inventaris Rp269.532.000,; Biaya penelitian dan pengembangan Rp8.750.000 dan Biaya pemeliharaan gedung Rp19.648.000.<br /> <br /> Proses pembuatan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 188.45/08 406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek tidak sesuai dengan prosedur yang ada,  karena tanpa melalui Bagian Hukum untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu.<br /> <br /> Sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tanggal 15 Nopember 2007 tentang Penyertaan Modal Pemda kepada PDAU dan PDAM Kab. Trenggalek Tahun 2007 pada Penjelasan Pasal 4 disebutkan : "Penggunaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Aneka usaha (PDAU), digunakan untuk pendirian pabrik pupuk, pabrik es, SPBU dan usaha lainnya setelah mendapatkan pertimbangan dari DPRD"<br /> <br /> Kenyataannya, pendirian usaha percetakan dan usaha lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggalr 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (pDAU) Kabupaten Trenggalek,  usaha percetakan tidak ada pertimbangan dari DPRD Kab. Trenggalek.<br /> <br /> Setelah ditemukannya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek, kemudian pada tanggal yang sama dibuatkan Nota Kesepahaman (Memorandum of understanding) tentang Pendirian Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek antara PDAU (diwakili oleh Gathot Purwanto dan PT. Surabaya Sore (diwakili oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin) Nomor: 539/08/406.081/2008 No.06/Dirut-SMG-Pemkab Trenggalek/I/2008</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_ooOFaqbDMaHLYuXZp0D4CUnj5yg5nKViPKC7HhJq9m7wpaFdkJLhvsslomg6BMsmr7jwo3VFTkx7-_YHpYbs-azXjTw5-gHDDPbtL0DMsa_u7l7LSd47OypZaf01G1DOiX8XTAaqMbc/s1600/Trenggalek+4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_ooOFaqbDMaHLYuXZp0D4CUnj5yg5nKViPKC7HhJq9m7wpaFdkJLhvsslomg6BMsmr7jwo3VFTkx7-_YHpYbs-azXjTw5-gHDDPbtL0DMsa_u7l7LSd47OypZaf01G1DOiX8XTAaqMbc/s640/Trenggalek+4.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 9 Januari 2008, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor : 539/09/406.081/2008 - Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU Kab. Trenggalek (diwakili oleh Gathot Purwanto) dan PT. Surabaya Sore (diwakili oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin) yang akan melakukan kerjasama dalam bidang usaha Industri Grafika di Kabupaten Trenggalek, antara lain memuat sebagai berikut :<br /> <br /> 1. Dalam ikatan kerjasama ini, kedua belah pihak membentuk badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas ( PT),; 2. Perusahaan ini dinamakan PT. Bangkit Grafika Sejahtera, atau yang disingkat BGS, dan selanjutnya akan mendirikan percetakan di Kabupaten Trenggalek;<br /> <br /> 3. PDAU Kabupaten Trenggalek sepakat memposisikan sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 80% atau senilai Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan PT. Surabaya Sore pemegang saham minoritas sebesar 20% atau senilai Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empatjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),;<br /> <br /> 4. PT. Surabaya Sore akan menginvestasikan uang sejumlah Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, Pembuatan sistem, manajemen hingga operasional;<br /> <br /> 5. PDAU Kabupaten Trenggalek menyetorkan uang sejumlah Rp7.139.000.000  (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian mesin offset, mesin web, mesin digital, peralatan pra cetak, mesm sablon perlengkapan cetak, dan mesin gense<br /> <br /> Kabag Hukum Pemda Kab. Trenggalek, Sigitsaat iini menjabat sebagai Kadis Perhubungan<br /> Namun faktanya menunjukan : a. Investasi modal usaha Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 tidak dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, pembuatan sistem dan SDM tidak didasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undan Nomor tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 34;<br /> <br /> b. Pendirian Usaha Percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang  percetakan yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak senegaimana diatur dalam Permendagri Nomor : 4 Tahun 1990, sehingga tidak dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi objek kerjasama<br /> <br /> c. Perusahaan daerah yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga harus mempunyai proposal dan study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu, ditunjuk dan disepakati kedua pihak sehingga dapat mengetahui prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, ternyata tidak dilakukan;<br /> <br /> d. Tidak mengajukan persetujuan Kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 dimana nilai investasi lebih dari Rp1.000.006.000, dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri, dan e. Tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 33.<br /> <br /> Investasi modal usaha Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin (PT. Surabaya Sore) sebesar Rp1.784.750.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak berbentuk uang tetapi dalam bentuk persiapan (pra operasional), survey pasar, SDM, pembuatan system dan manajemen, tim penerbitan serta mesin-mesin yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangannya oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin tidak didasarkan harga pasar atau ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.<br /> <br /> Hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi : Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/ atau dalam bentuk lainnya; ayat (2), Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan<br /> <br /> Bahwa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Usaha Grafika Nomor 539/09/406.081/2008-Nomor : 07/PDAU Trenggalek-SMG Sby/I/2008 antara PDAU dan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan tidak dilakukan study kelayakan oleh konsultan ahli dibidang percetakan yang ditunjuk dan disepakati ke dua belah pihak sehingga dapat mengetahui prospek Usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, hal ini telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disebutkan : c. Mempunyai proposal atau study kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi obyek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak"<br /> <br /> Nilai investasi usaha percetakan "PT. BGS" berjumlah Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) seharusnya memerlukan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri, namun hal tersebut tidak dilaksanakan sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1990 tanggal 16 Maret 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disebutkan : "(1) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut : huruf c. Nilai investasi lebih dari Rp.1.000.000.000,dan jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan Menteri Dalam Negeri"</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMWKtzIje08dC3OLJIF4AqBcpyE3C6gj68LdzVv4Jdldxh3J5MXF2femiZa5JKAgEAIaOtWS0MXbiOdtlK5832rOGCS63RVZ2GYPiWx_6a4hbrQ_6jVgpBUxQSVLca6Nr4VO6a96IOvSY/s1600/Trenggalek+5.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMWKtzIje08dC3OLJIF4AqBcpyE3C6gj68LdzVv4Jdldxh3J5MXF2femiZa5JKAgEAIaOtWS0MXbiOdtlK5832rOGCS63RVZ2GYPiWx_6a4hbrQ_6jVgpBUxQSVLca6Nr4VO6a96IOvSY/s640/Trenggalek+5.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Pada tanggal 16 Januari 2008, kerjasama antara PDAU Kab. Trenggalek dengan PT. Surabaya Sore untuk mendirikan usaha percetakan, selanjutnya dituangkan dalam Akta Notaris No. 11 di Notaris Kayun Widiharsono, SH. MKn tentang Pendirian usaha percetakan "PT. Bangkit Graflka Sejahtera";<br /> <br /> Dalam Akta Notaris No. 11 tentang Pendirian usaha percetakan "'PT. Bangkit Grahka Sejahtera" dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 20 Sub a dan b disebutkan : Modal Dasar perseroan berjumlah Rp8.923.750.000 (delapan milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terbagi atas 892.375 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10.000,; Ayat (2). Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 33,6% atau sejumlah 300.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.<br /> <br /> Pasal 20 Ayat (1) sub a : PDAU berkedudukan di Trenggalek tersebut sejumlah 240.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.2.400.000.000,(dua milyar empat ratus juta rupiah),; Sub b : PT. Surabaya Sore berkedudukan di Surabaya tersebut, sejumlah 60.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak ada modal yang disetor oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sampai sekarang sebagaimana diwajibkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang berbunyi ; Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Ayat (2). Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.<br /> <br /> Bahwa dalam salinan akta Notaris Kayun Widiharsono,SH, M.Kn tersebut susunan organisasi PT. Bangkit Grafika Sejahtera (BGS) adalah : Direktur Utama : Tuan Tatang Istiawan Witjaksono; Direktur : Gathot Purwanto; Komisaris Utama : Soeharto Bin Yakoen; Komisaris : Andrizal<br /> <br /> Dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) tidak tepat terdakwa Soeharto Bin Yakoen selaku Bupati Trenggalek, menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Bangkit Granka Sejahtera selaku Pemilik Modal karena merangkap jabatan dan berpotensi terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan atas hal-hal yang strategis bagi PT.BGS<br /> <br /> Pengangkatan terdakwa Soeharto Bin Yakoen sebagai Komisaris Utama PT. Bangkit Granka Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor : 11 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 28 huruf b yang berbunyi : "Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang : Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau daiam yayasan bidang apapun".<br /> <br /> Pada tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan 11 Februari 2008, Penyertaan Modal PDAU Kabupaten Trenggalek sebesar Rp7.139.000.000 (tujuh milyar seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) ditransfer dari rekening PDAU BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000530-30-9 ke rekening PT. BGS pada BRI Cabang Trenggalek Nomor : 0177-01-000532-301 dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 Rp3 miliyar, 2. Tanggal 25 Januari 2008 Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesaar Rp2.639.000.000, Jumlah Rp7.139.000.000.<br /> <br /> Kemudian Gathot Purwanto sebagai Plt Direktur PDAU dan Direktur PT Bangkit Grahka Sejahtera, memerintahkan Kepala Biro Keuangan PDAU yakni Sri Winarti untuk mentransfer ke rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun dengan Realtime TIme Gross Seattlement (RTGS) dalam tiga tahap, yaitu: 1. Tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, 2. Tangggal 29 Januari 2008 sebesaar Rp1.500.000.000 dan Tanggal 11 Febuari 2008 sebesar Rp2.200.000.000, total sebesar Rp5.9900.000.000<br /> <br /> Selain itu, dari data slip pengambilan giro tanggal 10 April 2008, terdapat Pengambilan tunai dari rekening PT. BGS di BRI Cabang Trenggalek Nomor 0177-01000532-301 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 30 April 2008 sebesar Rp100.000.000 yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin melalui Giro<br /> <br /> Namun sebelum PDAU mentransfer ke PT BGS, menurut keterangan Sri Winarti, terdapat uang muka yang ditalangi PDAU untuk diserahkan kepada Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diserahkan secara tunai.<br /> <br /> Dari data rekening Koran PT. BGS terdapat transaksi pemindahbukuan ke rekening lain tanggal 18 Januari 2008 sebesar Rp606.975.000 (enam ratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)<br /> <br /> Hal ini sesuai dengan salinan rekening Koran PT Surabaya Sore di BCA Cabang Kayun Nomor rekening 7880818303 dengan setoran tunai tanggal 11 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan sisanya diambil tunai oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp106.975.000 (seratus enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).<br /> <br /> Sehingga total uang PT.BGS yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp6.656.975.000 (enam milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).<br />  Dari data Rekening Koran, Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan nomor rekening 5180308808 pada BCA Kantor Cabang Kayun terdapat penarikan tunai yang kemudian ditransfer ke rekening Gathot Purwanto tanggal 29 Januari 2008 sebesar Rp769.000.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah).<br /> <br /> Uang sebesar tersebut adalah berasal dari Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin yang dijanjikan untuk anggaran anggota Pansus DPRD Kab.Trenggalek sebesar Rp1.000.000.000 (Satu milyar rupiah), namun ternyata realisasinya yang ditransfer ke saksi Gathot Purwanto sebesar Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah<br /> <br /> Dari nominal Rp769.000.000 (Tujuh ratus enam puluh Sembilan juta rupiah) yang diterima oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin untuk penggunaannya antara lain, sebagian Gathot Purwanto berikan kepada anggota-anggota pansus penyertaan modal DPRD Kab.Trenggalek yang sudah tidak diingat satu persatu oleh Gathot Purwanto, dan salah satunya untuk Sukaji diberikan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).<br /> <br /> Selain itu juga, dipergunakan untuk mengganti uang pribadi Gathot Purwanto yang digunakan untuk anggota pansus penyertaan modal melalui Sukaji (Ketua Komisi B DPRD Kab.Trenggalek) sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Fathkur Rahman sebelum anggaran penyertaan modal PDAU Tahun 2007 disahkan dan juga untuk keperluan lain<br /> <br /> Pada tanggal 21 Januari 2008, Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS telah membeli mesin percetakan sesuai dengan Perjanjian jual beli mesin antara Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin dengan Vicky Handoko seIaku Pemilik UD. Kencana Sari sebesar Rp2.669.000.000 (dua mlyar enam ratus enam Duluh sembilan juta rupiah) antara lain :<br /> <br /> 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm, Eks. Malaysia (Recondition) dengan harga Rp1.800.000.000 (termasuk Instal) garansl service 3 bulan,; 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990, 1 warna harga Rp270.000.000 termasuk install dan garansi service 3 (tiga) bulan.<br /> <br /> 3. Mesin Potong kertas Polar 115 Program Digital Ukuran max lebar 115 cm tahun 2002 Eks Jerman (recondition) harga Rp241.000.000 (termasuk install) garansi service 3 (tiga) bulan.,; 4. Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa ukuran max lebar 85, ada gum section (plat keluar sudah di gum dan kering tahun 2002 program digital garansi termasuk garansi spare part 3 bulan + service 1 bulan harga Rp110.000.000,; 5. Plat Maker made in China type SBK-C. Ukuran 1150 x 950 mm Shutter lodinegallium lamp printing frame 380 V/2 kw digital program garansi sparepart 3 bulan (tidak termasuk lampu halogen) harga Rp78.000.000 (baru)<br /> <br /> 6. Mesin Toko 820 Eks Jepang. Ukuran folio tahun 2000 (recondition) garansi service 4 bulan,, harga Rp.50.000.000,; 7. Mesin Bending (Lem Buku) Made ln Cina tahun 2000 tipe JBB 335 garansi 6 bulan harga Rp70.000.000, dan 8. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007, tipe Purlux., garansi 6 bulan dengan harga Rp50.000.000</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_ooOFaqbDMaHLYuXZp0D4CUnj5yg5nKViPKC7HhJq9m7wpaFdkJLhvsslomg6BMsmr7jwo3VFTkx7-_YHpYbs-azXjTw5-gHDDPbtL0DMsa_u7l7LSd47OypZaf01G1DOiX8XTAaqMbc/s1600/Trenggalek+4.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="721" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_ooOFaqbDMaHLYuXZp0D4CUnj5yg5nKViPKC7HhJq9m7wpaFdkJLhvsslomg6BMsmr7jwo3VFTkx7-_YHpYbs-azXjTw5-gHDDPbtL0DMsa_u7l7LSd47OypZaf01G1DOiX8XTAaqMbc/s640/Trenggalek+4.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan Kuitansi tanggal 21 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh UD.Kencana Sari atas pembelian mesin-mesin oleh PT.Bangkit Grafika Sejahtera sebesar R2.135.200.000 (dua milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan 80% dari total harga mesin atau Rp2.669.000.000, didalam kuitansi tersebut menyebutkan dibayar dengan cek 2 lembar yaitu cek BCA No CA 446055 JT dan cek BCA no CA 4460052 JT.<br /> <br /> Namun dari salinan rekening Koran rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin terdapat 2 kali transaksi pengambilan tunai melalui cek BCA No CA 446052 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan cek BCA no CA 446055 JT Tanggal 21 Januari 2008 sebesar Rp682.500.000 (enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi total cek yang keluar dari rekening Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin sebesar Rp782.500.000, bukan sebesar Rp2.669.000.000 (dua milyar enam ratus enam puluh sembilan juta rupiah);<br /> <br /> Mesin-mesin percetakan dari Vicky Handoko selaku pemilik UD. Kencana Sari, dipesan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin pada tahun 2007, kemudian mesin-mesin tersebut di rekondisi oleh Vicky Handoko selama 6 (enam) bulan yang selanjutnya dikirimkan ke PT. BGS sesuai dengan Perjanjian Jual Beli yang dibuat tertanggal 21 Januari 2008<br /> <br /> Sehingga pemesanan mesin-mesin cetak tersebut waktunya adalah sebelum ditetapkan pendirian usaha percetakan oleh terdakwa Soeharto Bin Yakoen sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Rincian Penggunaan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek.<br /> <br /> Bahwa pembelian mesin percetakan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin tidak berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor : 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : "Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku"<br /> <br /> Pembelian mesin-mesln percetakan oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin, harus berpedoman dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Pperubahan Kenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br /> <br /> Namun hal tersebut tidak dilakukan, dimana pengadaan mesin-mesin percetakan dilakukan dengan terburu-buru, prosedur pengadaan tidak jelas, pengadaan secara penunjukan langsung dengan nilai di atas Rp5.000.000.000 tanpa penawaran dan negosiasi<br /> <br /> Pada Tanggal 22 Januari 2008 Bupati Trenggalek Terdakwa Soeharto Bin Yakoen memberikan ijin kepada Gathot Purwanto selaku Plt Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek untuk menjadi Direktur PT.Bangkit Graflka Sejahtera di Kabupaten Trenggalek melalui surat ijin Nomor 821/23/406.081/2008 tanggal 22 Januari 2008;<br /> <br /> Pada tanggal 28 Januari 2008, telah dilakukan pembelian mesin oleh PT Bangkit Grafika Sejahtera kepada PT. Nadi Raga Bina sebesar 80% dari Rp3.085.000.000 atau dibayar sebesar Rp2468.000.000 sesuai dengan kuitansi. Mesin-mesin percetakan yang dibeli dari PT. Nadi Raga Bina, stelah dilakukan pengecekan ternyata tidak diterdaftar di Direktorat Administrasi Hukum dan Umum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Nomor W15.AH.01.01-2247 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Keterangan Perseroan.<br /> <br /> Dalam Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan Mesin Cetak Web Offset dan Image Setter antara PT Bangkit Graflka Sejahtera dengan PT. Nadi Raga Bina No : 006/NRB/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 menyebutkan, bahwa mengadakan perjanjian 3 (tiga) item mesin dengan syarat sebagai berikut :<br /> <br /> 1. (satu) line mesin web offset merk Gass Community, cut off 578 mm, Max Mdth : 915 mm, max Speed : + 15. 000 cph, yang terdiri dari  1 x UOP 3 Colors SC (whtage 1983) eks Eropa 2 x Mono unit SC with integral reelstaands.<br /> <br />  2. 1 x folder 1/2 and 1/4 fold (vintage +/1975’s) Drive and moto 40 HP 1 x Platebender, harga R2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 25 Februari 2008, Instalasi mesin selama 2 (dua) minggu.<br /> <br /> 3. Unit Image Setter merk Agfa Avantra 30 OLP 1975 bekas pakai Eropa, dengan Spesifikasi Image size :63,5x76,2 cm, Light Source : WS/b/e Red Diode Laser Max Resolut/bn : 1.200 ; I . 800 dan 2. 4000 dpi Imaging speed :4.032 cm2/minGDl200 dpi manufacture tahun 1997 berikut agfa Software RIP (tidak termasuk PC Platform) agfa On-line Processor, harga Rp450 juta, Garansi 30 hari setelah serah terima perangkat. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada 12 Februari 2008 dan Instalasi mesin selama 2 (dua) hari.<br /> <br /> 4. Mesin Digital Printing type My JET 3216/2516/1816 Print head : XAAR 128 +(360 DPI) Printhead quantity Maximum 16 heads Printing width ? 3,2 M/2.5M/1.8 M Kondisi Baru, Speed (16 heads 128+/720 dpi printing model) 3 PASS 60 M2/h 4 PASS 42 m/h 6 PASS 34 m2/h 8 PASS 23 m2/h Color : 18 million CMYK/CMYK Le Lm, Media handing : roll to roll banding single media, Media types : Paper advertising banner PVC, Mesh fabrics adhesive vinyloand artist media PP paper, Ink : Solvent-base pigments, 2 years out door life, Image data format : TIFF, JPG, PDF, PSD, EPS, PS, Bitmap, Contral Software : DPCS software developed by chitting tech independently, RIP : windows 2000, windows XP Operation environment : Power ac 50 HZ/60 Hz 220-230 v, Power Supply single phase 5o HZ/60 HZ, distortion : < 0554, temperature : 20-30 derajat, Humadity : 40 %-70%, Net weight/ Gross weigtt :650 KG/750 kg (My Jet 3216), harga Rp.235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), Garansi satu tahun. Mesin diperkirakan tiba di Trenggalek pada tanggal 16 Februari 2008 dan instalasi sekitar 3 (tiga) hari.<br /> <br />  Setelah mesin-mesin percetakan di PT. BGS di install, kemudian dibuatkan serah terima penyerahan dari supplier kepada Operator PT. BGS (Chandra) sekitar tahun 2008. Namun yang Chandra tandatangani hanya dari mesin webb goss community, dan untuk yang lainnya tidak bersedia menandatangani karena kondisinya tidak normal/tidak bagus.<br /> <br /> Dan selama Chandra menjadi operator/maintenance di PT. BGS yang menghasilkan pemasukan bagi PT. BGS adalah hasil dari mesin digital printing saja, yang lainnya tidak ada karena mesinnya rusak.<br /> <br /> Kondisi mesin percetakan yang dibeli oleh Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin selaku Direktur Utama PT. BGS setelah dioperasionalkan, mengalami kendala antara lain : 1. Mesin merk Heidelberg Speed Master 102 V tahun 1994, Conventional 4 warna ukuran 72 x 102cm. Eks Malaysia (Recondition) kondisinya rusak parah sering   trobel dan hasil cetakan tidak presisi, banyak sensor yang mati dan tidak berfungsi, kondisi spare part sudah tambal sulam ,;<br /> <br /> 2. Mesin Offset Oliver 72 tahun 1990 kondisi mesin di cat ulang, sering trobel di kompresor, olinya bocor,; 3. Mesin Plat Maker made in China type SBK-C ukuran 1150 x 950 mm kondisinya lampu bawaan orisinil mati masih bisa dipakai dengan dua lampu merkuri sehingga memakan waktu penyinaran lebih lama,; 4. Mesin Jahit kawat 1 mata made in Cina tahun 2007 tipe Purlux kondisinya tidak bisa dipakai /tidak presisi karena kondisi mesin sudah aus,;<br /> <br /> 5. Mesin Bending (Lem Buku) Made in Cina tahun 2000 tipe 388 335 kondisinya tidak bisa rapi,; 6. Line mesin web merk Goss Comunity kondisinya roll air bocor atau menetes sehingga kertas basah dan sering sobek/putus dan kondisi spare part roll blanket sudah aus karena bekas baut yang terlepas,; 7. Image Setter Agfa Avantra 30 OLP kondisinya sering overhead/ panas,; 8. Mesin Digital Printing type My Jet 3216/2516/1816 kondisinya bagus namun pompa tinta sering rusak,; 9. Mesin Plat Processor Dupont Howson PN 85 Eks Eropa kondisi motor penggerak roll pencucian trobel (mati) dan 10. Mesin toko Eks Jepang ukuran folio tahun 2000 kondisinya rusak parah.<br /> <br /> Pada tanggal 22 Febuari 2008, diterbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor AHU-08682.AH.01.01 tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan yang memutuskan, mengesahkan badan hukum PT. Bangkit Grafika Sejahtera berkedudukan di Trenggalek karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 11, tanggal 16 Januari 2008 yang dibuat oleh Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Trenggalek.<br /> <br /> Pada tanggal 15 April 2008, Izin berupa Surat Izin Tempat Usaha Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) baru dikeluarkan oleh Kepala Kantor perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek melalui surat nomor 503/792/406.082/2008;<br /> <br /> Pada Tanggal 16 April 2008, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Perusahaan Daerah Aneka Usaha baru terbit dengan nomor : 96/13-30/SIUPB/IV/2008;<br /> <br /> Pada tanggal 8 Mei 2008 Pemkab Trenggalek cq Kantor Perizinan dan Penanaman Modal mengeluarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan nomor : 139/13--29/SIUP-B/V/2008 untuk PT. Bangkit Grafika Sejahtera;<br /> <br /> Pada tanggal 24 Desember 2008, Gathot Purwanto mengusulkan Penambahan penyertaan modal PDAU melalui surat No. 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008,  karena  masih ada kekurangan kebutuhan modal usaha percetakan dan kontrak pabrik es sebesar Rp5.553.700.000 khusus untuk percetakan sebesar Rp1.000.000.000. dari usul tersebut terdapat disposisi Bupati Trenggalek kepada Sekda Kabupaten Trenggalek agar mempertimbangkan usulan tersebut dibahas dalam RAPBD 2009<br /> <br /> Rincian Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Dan Proyeksi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dalam Daftar Lampiran Surat No 900/165/406.081/2008 tanggal 24 Desember 2008 adalah : 1. Kekurangan Biaya Pembangunan Pabrik es Rp4.353.700.000,; 2. Operasional Percetakan Rp1.000.000.000,; 3. Operasional PDAU Rp. 200.000.000, dengan total Rp5.553.700.000<br /> <br /> Namun yang terealisasi hanya pembangunan pabrik es dan biaya operasional percetakan PT. BGS saja. PDAU Trenggalek mengajukan penambahan penyertaan modal sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2009, padahal PDAU belum pernah menerima Laporan Keuangan dari PT. BGS<br /> <br /> Selanjutnya Raperda penambahan penyertaan modal untuk PDAU diusulkan untuk dibahas di DPRD Kab. Trenggalek untuk dijadikan Perda, hasilnya disetujui dan diterbitkanlah Perda Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Trenggalek sebesar Rp8.553.700.000 (delapan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk : 1. Penambahan modal untuk menutup kekurangan biaya pembangunan pabrik es; 2. untuk penambahan modal biaya percetakan 3. pengembangan usaha sapi perah di Kecamatan Bendungan<br /> <br /> Pada tanggal 5 Oktober 2009, Gathot Purwanto mengirimkan surat Nomor : 900/55/406.081/2009 Kepada Bupati Trenggalek (terdakwa Soeharto Bin Yakoen) perihal : Permohonan Persetujuan Realisasi Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU yang Dada pokoknya, mohon persetujuan Bupati Trenggalek agar penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAU sebesar Rp5.600.000.000 (lima milyar enam ratus juta rupiah) dapat direalisasi dan dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening PDAU Kab. Trenggalek di BRI Cabang Trenggalek<br /> <br /> Permohonan Gathot Purwanto selaku Direktur PDAU tersebut, selanjutnya terdakwa Soeharto Bin Yakoen mendisposisi Surat tersebut antara lain : 1. ACC Proses tindak lanjuti; 2. Kecuali untuk operasional, pencairan pembayaran sisa belanja modaI/investasi, dan 3 dapat dicairkan bila benar-benar berkas yang berkaitan telah lengkap dan benar; 3. Segera.<br /> <br /> Pada tanggal 29 Oktober 2009, dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 70 tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal pemerintah daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha, dengan rincian sebesar Rp5.600.000.000 yang salah satunya digunakan untuk operasional pada percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dengan rincian ; a. Penagdaan bahan baku Mesin Webb Offset dan Digital Printing besar Rp504.000.000,; b. Pengadaan bahan potong Mesin Plat Maker,  Plat Processot dari Image Centre Rp184.000.000,; c. Pembiayaan Umum anOperasional Rp2400.000.000, dan d. Pemeliharaan mesin Rp72.000.000.<br /> <br /> Pada tanggal 6 Nopember 2009, sebelum di lakukan persetujuan pencairan penambahan penyertaan modal untuk usaha percetakan sebesar Rp1.000.000.000 dari DPPKAD ke rekening PDAU sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAU Kab. Trenggalek, tidak pernah dilakukan survei sebagai dasar pertimbangan laik atau tidaknya perusahaan percetakan tersebut memperoleh tambahan penyertaan modal.<br /> <br /> Dan dalam Perda tersebut tercantum, harus dilakukan audit terlebih dahulu namun hal tersebut tidak dilakukan serta tetap dicairkan ke rekening PDAU.<br /> <br /> Pada tanggal 6 November 2009, PT Bangkit Grafika sejahtera melalui Gathot Purwanto  mengajukan permohonan pencairan Dana Operasional Percetakan melalui surat tanggal 06 November 2009 dengan nomor . 046/BGS/XI/2009, namun tanggal 5 November 2009 PDAU sudah mentransfer ke PT. BGS melalui RTGS pada Bank Jatim Trenggalek no rekening 0221.016.009 dari Rekening PDAU PT Bank Rakyat Indonesia dengan rekening Nomor 0177.01.000530.30.9 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)<br /> <br /> Realisasi penggunaan dana tambahan penyertaan modal tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan untuk kebutuhan gaji karyawan, biaya listrik, perbaikan mesin serta sebagian besar digunakan untuk ikut lelang beberapa penerbit buku, namun PT. BGS tidak mencetak buku sendiri hanya menerima fee/komisi dari bendera yang dipinjam ikut lelang. Sedangkan untuk yang mencetak bukunya dari penerbit lain.<br /> <br /> Selain itu, pendapatan dan biaya operasional dari mutasi Buku Kas PT BGS Tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan, bahwa kebutuhan biaya operasional perusahaan selama dua tahun,   yang bersangkutan jauh lebih besar dari pendapatannya dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2009, nilai pendapatan  sebesar Rp401.784.700. Biaya sebesar Rp1.507.077.860. Selesih Rp1.105.293.160. 2. Tahun 2010, pendapatan sebesar Rp54.351.355. Biaya Rp338.515.221. Selesih Rp284.163.866. Total pendapatan (2009 dan2010) sebesar Rp456.136.055, dan total biaya Rp1.845.593.081. Jumlah selisih Rp1.389.457.026.<br /> <br /> Hal ini membuktikan PT. BGS dalam tahun 2009 dan 2010 tidak menghasilkan keuntungan dalam usahanya. Selain itu, dalam tahun 2009 dan 2010 juga terdapat pembelian hasil cetakan (cetak spanduk digital printing, stiker, kartu nama, sablon kalender, bendera dan umbul umbul) dari perusahaan percetakan lain senilai Rp40.092.132.500, terinci : 1). Tahun 2009 sebesar Rp30.866.775, dan 2). Tahun 2010 sebesar Rp9.226.050. Jumlah Rp40.092.82<br /> <br /> Pada Tahun 2011, PT.BGS tidak beroperasi dan selama 3 tahun (2008-2010) tidak ada laporan keuangan dan catatan Buku Kas, selain itu juga tidak pernah ada rapat RUPS di PT. Bangkit Grafika Sejahtera dan sudah tidak beroperasi mulai tahun 2010<br /> <br /> Pada tanggal 26 Januari 2011, PT GBS melakukan pemindah bukuan rekening Bank Jatim No 0221016099 oleh Gathot Purwanto yaitu menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp707.743.750  (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);<br /> <br /> Akibat perbuatan terdakwa Soeharto Bin Yakoen bersama-sama dengan Gathot Purwanto dan Istiawan Witjaksono Alias Tatang Istiawan Bin H. Imam Muslimin berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Dalam Usaha Percetakan Pada Perusahan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 s/d 2010 Nomor : SR-854/PW13/5/2018 tanggal 25 Oktober 2018 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek cq. Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kab. Trenggalek sebesar Rp7.431.256.450 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.<br /> <br /> Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidaa dalam Pasal 2 ayat (1) atau (Pasal  3) Jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Jen/T1m)</div>

News Tipikor Dua Saksi Dari PT BGS Dalam Sidang Korupsi PDAU Kab.Trenggalek Mengakui, Mesin Cetak Sering Rusak

Foto dari kanan, saksi Didik dan Taufik (karyawan PT BGS) - BERITA KORUPSI .CO – Kasus dugaan Korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal Da...

»