BERITAKORUPSI.CO

Kasus Korupsi PT PWU, Dirut PT SAM Terancam 20 Tahun Penajara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFx_oligXB5kGySeXWdN1Rr0gWFewjOjtYm6kG_h5yFMq4ViOAStzIny7ocrvKNhPLgn1yMgR1T2R7_huUbhCFoXHo2CFbN01nJZsq_wNRI0h1Sa7TF0gF26UObAvdi0kNiqfBYalbKWk/s1600/Terdakwa+Oepoyo+Sarjono+dengan+santai+membaca+surati+dakwaan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgFx_oligXB5kGySeXWdN1Rr0gWFewjOjtYm6kG_h5yFMq4ViOAStzIny7ocrvKNhPLgn1yMgR1T2R7_huUbhCFoXHo2CFbN01nJZsq_wNRI0h1Sa7TF0gF26UObAvdi0kNiqfBYalbKWk/s640/Terdakwa+Oepoyo+Sarjono+dengan+santai+membaca+surati+dakwaan.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terdakwa Oepoyo Sarjono dengan santai membaca surat dakwaa</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Pada Selasa, 3 Oktober 2017, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) “menyeret” Oepoyo Sarjono, Direktur Utama PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), untuk diadili di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Suarabaya, dan terancam 20 tahun penjara. 
 
Sementara tersangka Sam Santoso (Direktur PT SAM), hingga saat ini belum dilimpahkan ke Pengadilan untuk diadili bersama koleganya, karena kondisi sakit. 
 
Oepojo Sardjono, dan Sam Santoso (Direktur PT SAM) adalah selaku pembeli Dua asset milik Pemprov. Jatim yang terletak di Kediri dan Tulungagung, yang di kelola dan dijual oleh PT Panca Wira Usaha (PT PWU) dibawah kepemimpinan terdakwa Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama (di Vonis 2 Tahun Penjara di Pengadilan Tipikor Suarabaya, lalu dibebaskan Hakim Penadilan Tinggi Jatim dan saat ini Jaksa upaya Kasasi) dan Wishnu Wardana, selaku Ketua Tim penjualan asset, (di Vonis 3 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Suarabaya maupun di PT). 
 
Terdakwa Oepoyo Sarjono, yang duduk dikursi “panas” pengadilan Tipikor Surabaya untuk mendengarkan surat dakwaan JPU terhadap dirinya dengan sikap gelisah. Bahkan terkesan tidak menghormati Majelis Hakim Yang Mulia. Cara duduk pengusaha yang kini menyandang gelar terdakwa ini ibarat duduk di sebuah warung Kopi sambil membaca Koran. Namun Majelis Hakim sepertinya memakluminya sehingga tidak menegur. 
 
Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim H.R. Unggul Warso Mukti, dengan agenda pembacaan surat dakwaan JPU, yang menyatakan bahwa, penjualan asset PT PWU tidak sesuai dengan prosedur, sehingga menguntungkan pihak pembeli. 
 
Hal inipun sesuai dengan putusan Majelis Hakim pada persidangan dengan terdakwa Dahlan Isakan. Majelis Hakim menyatakan, seharusnya nilai penjualan untuk asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Tulungagung, seluas 24 ribu meter lebih sebesar Rp 10.086.848.000, namun dijual dengan harga Rp 8.750.000.000. Sementara asset di Kediri, berupa tanah dan bangunan seluas 32.492 meter dijual dengan harga Rp 17 milliar lebih, yang seharusnya dijual berdasarkan harga NJPO sebesar Rp 24 milliar lebih. Sehingga terjadi selisih harga senilai Rp 11.071.914.000 yang menguntungkan Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso selaku pribadi. Sebab PT Sempulur Adi Mandiri pada saat terjadinya transaksi, belum mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. 
 
JPU pun menjerat terdakwa Oepoyo sanrjono, dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 
 
“Perbuatan terdakwa Oepoyo Sarjono diatur dan diancam sebagaimana dalam pasal2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap JPU Linda. 
 
Usai JPU membacakan surat dakwaannya, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Samsul Huda Yuda menyatakan akan mengajukan Eksepsi atas surat dakwaan JPU sekaligus menyampaikan surat permohonan penangguhan penahanan terdakwa kepada Majelis Hakim dengan alasan sakit. 
 
Terdakwa Oepoyo Sarjono pun menyampiakan kepada Majelis tentang sakit yang dideritanya, yaitu jantung, yang sudah pernah berobat ke Singapur. Akankah Majelis Hakim mengabulkan permohonan penangguhan tahan terdakwa tanpa meminta keterangan dari dokter yang menyatakan tentang penyakit terdakwa ? 
 
Alasan PH terdakwa untuk menyampaikan Eksepsi atas surat dakwaan JPU karena dianggap, bahwa proses penjualan asset Daerah yang dijual PT PWU tanpa prosedur, bukanlah kesalahan terdakwa. Bahkan, terkait aksi yang dilakukan terdakwa “mengembalikan” uang sebesar Rp 2 milliar saat di penyidikan, menurut Samsul, bahwa itu adalah etikat baik terdakwa tetapi harus dibuktikan telebih dahulu. Menurutnya, apabila kemudian terdakwa tidak bersalah, maka uang yang dititipkan terdakwa harus dikembalikan. 
 
“Ada Tiga catatan yang pertama, ialah perusahaan PT PWU itukan PT bentuknya bukan perusahaan daerah. Otomatis kalau PT maka belum ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Kalau kemudian pelepasan asset yang dianggap tidak produktif sudah memalui forum RUPS, itu sudah sesuai dengan mekanisme. Yang Kedua, kita ini kan sebagai pembeli yang beretikat baik, mengikuti semua persyaratan yang ada. Terkait ketidak absahan, apakah harus mengikuti aturan PT, Pergub atau aturan yang lain, ini kan perbedaan pendapat dan menjadi domain PT PWU bukan perusahaan dan kami. Yang ketiga adalah, dalam surat dakwaan penuntut umum sama sekali tidak punya peran didalm unsur kedau perbuatan melawan hokum,” kata Samsul. 
 
Saat ditanya, terkait pembelian aseet PT PWU oleh terdakwa dan tersangka Sam Santoso selaku pribadi dan bukan sebagai PT Sempulur Adi Mandiri (PT SAM), karena PT SAM belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Namun menurut Samsul, pengacara asal Jakarta ini menanggapi, bahwa PT yang didirikan walau belum mendapat pengesahan dari pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, adalah sah-sah aja. Pada hal, memeliki dengan masih dalam proses jelas berbeda. 
 
“Perhatikan ia, kapan sebuah PT dianggap berbadan Hukum. Apakah ketika sudah ada Akte pendirian atau setelah ada SK, biar hokum pidana yang menjawab. Menurut kami, ketika PT sudah didirikan secara notaril, saat itu adalah dalam proses unntuk mendapatkan SK tersebut. Itu kan beda pendapat kalau itu diangap tidak sah,” jelasnya. 
 
Fakta Persidangan 
 
Dalam BAP Sam Santoso yang dibacakan dalam persidangan menjelaskan, bahwa dirinya bertemu dengan Dahlan Iskan, selaku Direktur Utama PT PWU, di Graha Pena, Jalan A. Yani yang saat ini menjadi kantor Jawa Pos, untuk menanyakkan terkait informasi penjulan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten Kediri dan Tulungagung. 
 
Beberapa hari kemudian, Sam Santoso menemui Dahlan Iskan di Gra Pena untuk menyampaikan penawarannya untuk dua asset PT PWU yang hendak dijual di Kediri, senilai Rp 17 milliar dan di Tulungagung senilai Rp 8,750 milliar. Dari penawaran Sam Santoso, Dahlan Iskan tidak langsung menyetuji saat itu juga, melainkan menunggu beberapa hari kemudian. 
 
Pertemuan antara Sam Santoso, Dahlan Iskan dan Wishnu Wardhana, yang menghasilkan kesepakatan nilai asset PT PWU di Kediri dan Tulangagung, diperkirakan sekitar awal Mei 2003, yang merujuk pada pembayaran aset di Kediri senilai Rp 17 miliar pada 3 Juni 2003. 
 
Sementara itu, Sam Santoso baru melakukan pembayaran aset di Tulungagung senilai Rp 8,75 miliar pada tanggal 30 Agustus 2003, sedangkan penawaran untuk aset di Tulungagung baru dibuka sekitar taggal 8 September 2003. Dari keterangan Sam Santoso di BAP, bahwa kesepakatan jual-beli aset telah dilakukan jauh sebelum penawaran dibuka. 
 
Selain keterangan Sam Santoso yang dibacakan JPU, juga membacakan keterangan saksi Imam Utomo, mantan Gubernur Jawa Timur, karena tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan sakit. 
 
Imam Utomo mengakui dalam BAP-nya, ada surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditujukan ke Dirut PT PWU. Dan Dia (Imam Utomo) menjelaskan dalam BPA yang dibacakan, tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan tentang persetujuan pelepasan asset PT PWU Jatim. Surat yang pernah dikeluarkan Imam Utomo, menindaklanjuti surat dari Ketua DPRD Jatim. 
 
Kasus ini pun menimbulkan pertanyaan. Apakah penyidik Kejati Jatim hanya menyeret 4 tersangka/terdakwa (Wishnu Wardana, Dahlan Iskan, Oepojo Sarjono dan Sam Santoso) dalam pelepasan asset milik Pemprov Jatim ini ? Lalu bagaimana dengan panitia lelang yang menerima honor namun tidak melaksanakan tugasnya ?. (Redaksi)

News Tipikor Kasus Korupsi PT PWU, Dirut PT SAM Terancam 20 Tahun Penajara

Terdakwa Oepoyo Sarjono dengan santai membaca surat dakwaa berita korupsi .co – Pada Selasa, 3 Oktober 2017, Tim Jaksa Penuntut Umum (...

PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Digugat di PN Jakarta Pusat

22.16 beritakorupsi 1

#Digugat karena Pimpinan Cabang Pembantu Bank Kesejahteraan Ekonomi tak memeberikan informasi Rekening ke Ahli Waris Almarhum# 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKhqQtw-m4wUPoKu56ysMPR8hj1aC3GwqEvIA9HmVk34n_M9VXUIRmLeLshcRlm9s6KWw2PmQkmsYapnu_qHua78QadvrdEju_cC9a6wDlS8wUdAp6ZlV-380eSTavvlxsDeR0MwjYyZE/s1600/IMG-20171003-WA0028.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="916" data-original-width="864" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKhqQtw-m4wUPoKu56ysMPR8hj1aC3GwqEvIA9HmVk34n_M9VXUIRmLeLshcRlm9s6KWw2PmQkmsYapnu_qHua78QadvrdEju_cC9a6wDlS8wUdAp6ZlV-380eSTavvlxsDeR0MwjYyZE/s640/IMG-20171003-WA0028.jpg" width="602" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Edy Winjaya. SH</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Bila pihak Bank tak memberikan pelayanan sesuai SOP dan Undang-Undang Perbankan terhadap ahli waris yang menjadi nasabah Bank itu sendiri, lalu bagaimana masyarakat akan mempercayainya ? Harapannya hanya ada di Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri setempat sebagai “marwah Tuhan”.  </div>
<div style="text-align: justify;">
Itulah yang dilakukan Sri Dewi Kartika, warga Perum Citra Grand, Cibubur, Kota Bekasi, istri almarhum Rahman Rahim Salam, salah satu nasabah Bank Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran untuk menggungat melalui Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Sri Dewi Kartika, melalui Kuasa Hukumnya RBS dan Fartners, malayangkan terhadap PT. Bank Kesejahteraan Ekonomi, di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat seaku tergugat I, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah,  Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No 10 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai tergugat  II, Lusi Lusmiati (Kepala Kesejahteraan Ekonomi Cabang Pembantu Kemayoran), warga Komplek Walikota, Jalan Nuri Blok. A2/19 RT 001/RW 006 Kel. Sukapura, Kec. Cilincing Jakarta Utara, sebagai tergugat III, Elvira Emilia Salam (adik kandung almarhum Rahman Rahim Salam) warga Jl. Asem Baris Raya No. 124 RT 002 RW 007 Kel. Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selaku penerima kuasa dari istri almarhum Rahman Rahim Salam, Sri Dewi Kartika dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Menara Radius Prawiro, Jalan M. H. Thamrin No. 2. Jakarta Pusat  turut tergugat. Gugatan yang dilayangkan Sri Dewi Kartika melalui Kuasa Hukumnya terhadap para tergugat dan turut tergugat, karena dirinya sebagai ahli waris dari alm. Rahman Rahim Salam, yang meninggal pada Januari 2013 lalu, tak mendapat pelayanan sebagai mana mestinya terkait keberadaan rekening almarhum di Bank tersebut. Bahkan Sri Dewi Kartika, justru merasa dipermainkan atas sikap Bank saat dirinya hendak meminta informasi setelah Elvira Emilia Salam tak dapat ditemui bahkan tak mmemberikan laporan apapun atas surat kuasa yang diterimanya dari sang kakak ipar.  </div>
<div style="text-align: justify;">
Tak hanya pihak Bank sendiri, lembaga pengawas keuangan, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dianggap berpihak ke Bank Kesejahteraan Ekonomi, yang tak membantunya untuk memperoleh nasib rekening sang suaminya. Justru Bank Indosia yang merasa ikut prihatin atas nasib yang dialami istri almarhum, saat Sri Dewi Kartika menyuratinya. Hal itu seperti yang disampaikan Sri Dewi Kartika atau Dewi,  kepada wartawan media ini, pada Senin, 3 Oktober 2017. Dewi menceritakan, semasa hidup suaminya, almarhum (alm) Rahman Rahim Salam, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 2013, adalah nasabah Bank Kesejahteraan Ekonomi, Kantor Cabang Pembantu Kemayoran, di Wisma Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Kav 12 - 14. Blok. B No. 10. Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. “Kurang lebih Satu bulan setelah suami saya meninggal, yaitu sekitar Pebruari 2013, Elvira menghubungi saya untuk meminta tandatangan beberapa surat kuasa yang salah satunya adalah, Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 24 Februari 2013. Tanda tangan pada surat kuasa tersebut diminta Elvira dengan alasan untuk membantu saya melakukan pengurusan harta peninggalan alm. berupa tabungan, deposito maupun  simpanan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonmi. Tapi dalam surat kuasa itu hanya menyebutkan, bahwa Elvira Emilia Salam sebagai penerima Kuasa. Tapi tidak secara jelas menyebutkan untuk menutup buku rekening atau tabungan lainnya di Bank Kesejahteraan Ekonomi dan tidak mencantumkan nomor rekening tabungan," kata Dewi bercerita. Dewi bercerita. Saat itu dirinya masih dalam keadaan berkabung yang belum genap 1 bulan sang suami tercintanya meninggalkannya bersama dua anaknya. Semula Dewi menolak untuk menandatangani surat kuasa tersebut, karena merasa alm. suaminya belum lama meninggal. Sehingga rasanya tidak pantas dan belum waktunya mengurus soal harta-harta peninggalan almarhum. Namun karena Elvira memaksa dengan berbagai macam alasan dan tidak mau bertengkar, akhirnya Dewi bersedia menandatangani surat kuasa. “Waktu itu sedikit memaksa, katanya sudah ditunggu Lurah. Tandatangan pun dimakam suami saya. Waktu ditelepon, tidak diberitahukan kalau mau minta tandatangan. Saya kira untuk ziarah makanya saya temui,” lanjut Dewi. Setelah Elvira, lanjut Dewi, menerima surta kuas tersebut, Ia tak pernah menerima laporan apapun. Bahkan setiap kali diminta pertanggung jawabannya terkait surat kuasa, Elvira terkesan menghindar dengan berbagai alasan. Tragisnya, Dewi tak tau bagaimana hasil dari pengurusan uang alm. Suaminya oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi. “Saya berkali-kali menghubungi Elvira dan menanyakkan tentang tabungan alm. Suami saya, alasannya banyak. Katanya ada hutang di Rumah Sakit sebesar Rp 2 milliar. tapi saat saya minta buktinya tak bisa ditunjukkan. Saya tunggu bukti tagihan Rumah Sakit, alasannya banyak. Setelah saya ke Rumah Sakit, ternyata hanya 70 juta. Biaya pengobatan alm. Suami saya sejak berobat selama 3 tahun, tidak lebih dari 700 juta, dibawah 700 lah. Setiap kali saya hubungi dan minta bukti tagihan Rumah Sakit yang 2 milliar itu, tidak ada kejelasan, akhirnya saya mencabut surat kuasa pada tanggal 6 Desember 2015. Saya merasa ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi, dan juga merasa dicu ke Polda Metro Jaya, tanggal 24 Desember 2015,” beber Dewi menceritakan Untuk mendapatkan informasi tentang nasib rekening tabungan dan deposito alm. Suaminya, Ia pun menemui Lusi selaku Kepala Cabang Pembantu  Bank Kesejahteraan Ekonomi untuk menyampaiakan bahwa surat kuasa yang diberikan kepada Elvira dicabut. “Waktu itu saya tidak bertemu dengan Lusi, katanya sudah pindah kantor. Tanggal 28 Desember 2015, saya dengan didampingi Kuasa Hukum serta ada teman, mendatangai kantor PT Bank Kesejahteraan Ekonomi di Gedung IKP RI, Jalan RP. Suroso No. 21. Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan secara langsung surat pemberitahuan pencabutan kuasa terhadap Elvira, atas pengurusan rekening-rekening alm. pada Bank Kesejahteraan Ekonomi No. 06/STH-S.Pemb/XII/2015 tertanggal 28 Desember 2015, dan sekaligus meminta Informasi tentang data rekening alm. Suami saya,” kata Dewi sambil menunjukkan bukti berupa surat kuasa, surat dari OJK, dari BI dan bukti LP (Laporan Polisi). “Saat Lusi mengatakan, bahwa rekening alm. Suami saya sudah lama ditutup oleh Elvira, dan uang hasil pencairan telah diserahkan ke Elvira. Waktu saya tanya berapa jumlahnya, Lusi tak dapat menjelaskan, katanya tak banyak,” lanjut Dewi. Yang lebih anehnya lagi, saat Dewi meminta penjelasan dari sang pimpinan Bank itu, terkait langkah apa yang harus dia lakukan utuk dapat memperoleh informasi tentang rekenig suaminya, Lusi justru menjawab akan mendikusikannya terlebih dahulu dengan Elvira. “Saya kan istri sah almarum, apakah saya tak berhak mendapat informasi langsung dari Dia (Lusi) ? Kenapa Dia harus nanya Elvira. Elvira kan hanya menerima kuasa dari saya dan surat kuasa itu sudah saya cabut. Aneh kan,” kata Dewi dengan nada tinggi.  Ada apa antara Lusi selaku pimpinan Bank harus berdiskusi terlebih dahulu dengan Elvira untuk dapat menjelaskan terhadap istri alm. sebagai ahli waris yang sah ? apakah ada sebuah “kesepakatan” antara Lusi dan Elvira terkait uang alm. yang disimpan di Bank Kesejahteraan Ekonomi berupa tabungan dan deposito ? “Karena saya merasa ada yang janggal, saya pun mengirimkan surat permohonan Kedua No. 01/STH-S.Pemb/I/2016 tertanggal 11 Januari 2016, yang kali ini disertai komplain atas pelayanan pihak Bank Kesejahteraan Ekonomi. Setelah itu,  baru saya menerima surat jawaban dari PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, No. 134/CB-JKT/2016 tertanggal 19 Januari 2016, yang ditandatangani oleh Lusi selaku Pimpinan Cabang dan Deby Handayani selaku Pemimpin Cabang Pembantu. Isinya menyatakan, bahwa (“setelah rekening ditutup dan diselesaikan terhadap nasabah, maka hubungan hukum dengan Bank telah berakhir dan tidak ada kewajiban Bank untuk memenuhi permintaan istri almarhum selaku ahli waris”),” ujar Dewi. Ibarat Peribahasa, banyak jalan menuju Roma. Itulah yang dialami oleh istri alm. untuk memperoleh kejelasan tentang rekening alm. suaminya di Bank Kesejahteraan Ekonomi, yaitu dengan memberikan surat kuasa kepada penyidik Polda Metro Jaya. Hasilnya pun diketahui, bahwa jumlah uang alm. suaminta yang dicairkan oleh Elvira di Bank Kesejahteraan Ekonomi sebesar Rp 6.644.855.771,36, yang terdiri dari, 1 lembar sertifikat deposito No. 930002580 senilai Rp. 5.013.150.684,92,; 1 lembar sertifikat deposito No. 930011539 sejumlah Rp. 1.503.945.205,44 dan 1 rekening tabungan No. 910000398 sebanyak Rp. 127.759.881. “Ini saya tahu setelah penyidik memperolehnya. Pada hal kata Lusi, saat saya temui, uangnya tak banyak,” ucapnya sambil menggeleng-gelengkan kepala Setelah berbagai usah dilakukan Dewi untuk memperoleh informasi tentang rekening tabungan dan deposito alm. suaminya, termasuk menyurati OJK dan BI tak ada penyelesaian. Akhirnya, Dewi pun menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan melalui melalui Kuasa Hukumnya, Edy Winjaya dari kantor RBS dan Fartners. Kepada wartawan, Edy mengatakan bahwa dalam surat gugatannya, para tergugat (tergugat I, II, III) dianggap melanggar prinsip kehati-hatian Bank, yang mengakibatkan kerugian bagi ahli waris yang sah. Selain itu, Edy juga mengatakan, bahwa Dewi telah mencabut surat kuasa yang diberikannya terhadap Elvira, sesuai dengan pasal 1823 KUHPerdata. Dengan dicabutnya surat kuasa tersebut, harusnya penerima kuasa harus menyerahkas segala sesuatu yang berkaitan dengan isi surat kuasa yang diterimanya. “Sidangnya sudah berjalan beberapa kali. Isi gugatan kami adalah melanggar prinsip kehati-hatian Bank, yang mengakibatkan Ibu Dewi mengalami kerugian sebagai ahli waris yang sah. Mengenai surat kuasa yang diberikan Ibu Dewi sesuai dengan surat kuasa, harusnya penerima kuasa menyerahkan segala urusan yang berhubungan dengan isi surat kuasa kepada pemberi kuasa dalam hal ini Ibu Dewi. Nah, itu kan sudah jelas diatur dalam pasal 1813 KUHPerdata. Ternyata tergugat IV tidak mengindahkan pencabutan kuasa tersebut serta tidak  menyerahkan kembali segala urusan yang dijalankannya kepada Ibu Dewi, walaupun telah diminta berkali-kali,” kata Edy.  Edy menjelaskan, dalam isi gugatan kita jelas, yaitu dalam pasal 44 huruf A ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang berbunyi, “Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan, berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. “Ini gugatan kami terhadap para tergugat,” tegas Edy  Terkait hal tersebut, saat wartawan media ini menghubungi Zulfadli selaku Kuasa Hukum Elvira melalui pesan WhatsApp di nomor 081113XXXX, dengan angkuhnya menjawab, apa urusannya. “Apa urusannya yaa ? Ente tanya aja sama Dewi yaa. I will say no. comment. Thank you,” jawab  pengara angkuh ini melalui pesan WhatsAppnya, Senin, 2 Oktober 2017 sekira pukul 11.21 WIB. Sementara Lusi Lusmiati, selaku Kepala Cabang Pembantu Kemayoran Bank Kesejahteraan Ekonomi, saat dihubungi melalui pesan singkat (SMS) maupun melalui pesan WhatsApp ke nomor 0856803XXXX  tak bersedia menanggapi.  (Redaksi) </div>

Perdata PT Bank Kesejahteraan Ekonomi Digugat di PN Jakarta Pusat

#Digugat karena Pimpinan Cabang Pembantu Bank Kesejahteraan Ekonomi tak memeberikan informasi Rekening ke Ahli Waris Almarhum# Edy Winja...

2 Terdakwa Korupsi Prona Kelurahan Kali Kedinding Divonis 1 Tahun

05.12 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbEZBkxIKjTk4p22ZcQvIRvC92R9k1R2YJFxqjDBJVpEgFZGtZqkru9jxLzEsNvVHNjGA6dsuOI4BZwFiMb-ch7H4kXnP-P2HPvdfy6n-3NB6HIBSe97wfK7aUI3dPKHFp_FwgkbelO6A/s1600/Terdakwa.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="392" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbEZBkxIKjTk4p22ZcQvIRvC92R9k1R2YJFxqjDBJVpEgFZGtZqkru9jxLzEsNvVHNjGA6dsuOI4BZwFiMb-ch7H4kXnP-P2HPvdfy6n-3NB6HIBSe97wfK7aUI3dPKHFp_FwgkbelO6A/s1600/Terdakwa.jpg" /></a></div>
 
beritakorupsi.co – Pada Senin, 2 Oktober 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menjatuhkan hukuman terhadap 2 terdakwa Korupsi Prona di Keluraha Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya tahun 2014 lalu, dengan pidan penjara masing-masing 1 tahun.     Oleh Majelis Hakim, terdakwa Mudjianto (Lurah) dan terdakwa Jonathan Suwandono, selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK) secara bersama-sama dalam kasus Program Prona pada tahun 2014 lalu.      Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan JPU. Sebab, dalam surat tuntutan JPU Kejari Tanjung Perak tidak sesuai dengan surat dakwaan apalagi fakta persidangan. JPU menjerat terdakwa Mudjianto dan Jonathan dengan pasal 12 huruf e UU Korupsi, dengan unsur memaksa, agar terdakwa Jonathan Suwandono memberikan sejumlah uang terkait pelaksanaan Prona.      Sementara dalam fakta persidangan, tak satu pun saksi yang menyatakan bahwa terdakwa Mudjianto memaksa terdakwa Jonathan untuk memberikan sejumlah uang untuk biaya Sporadik, yang tidak dibiayai dari anggaran Prona.      Namun oleh Majelis, Hakim Kedua terdakwa dinyatakan melanggar pasal alternatif, yakni pasal 11 jo pasal 18 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama Satu tahun, denda sebesar Lima puluh juta rupiah. Apa bila terdakwa tidak membayar, maka diganti dnegan kurungan selama Satu bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim H. Tahsin. Atas putusan tersebut, JPU maupun Penasehat Hukum Kedua terdakwa, sama-sama menyatakan pikir-pikir.     Usai persidangan, terkait putusan Majelis Hakim, JPU Kejari Tanjung Perak kepada media ini mengatakan, akan melaporkannya terlebih dahulu ke pimpinannya, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak “Kita akan melaporkannya dulu ke pimpinan,” ujar JPU.      Terpisah, Belly dkk selaku Penasehat Hukum terdakwa Mudjianto mengatakan menerima. “Kita terimalah. Nggak tau kalau JPU. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tadi, dakwaan dan tuntutan JPU tidak sesuai fakta persidagan. Terdakwa tidak ada unsur memaksa dan biaya sporadic juga tidak dibiayai oleh Prona sepeerti keterangan saksi,” kata Belly.      Seperti yang diberitakan sebelumnya. Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Surabaya, menyeret Lurah Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran, Pemkot Surabaya, Jawa Timur dan Jonathan Suwandono, selaku Ketua Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) di kelurahan yang sama, untuk diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena dituduh melakukan pungutan liar (Pungli) dalam pelaksanaan Proyek Prona, pada tahun 2014 lalu.      Terdakwa Lurah Mudjianto dan terdakwa Ketua BKM Jonathan Suwandono, sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Tanjung Perak, Surabaya, setelah menjalani proses pemeriksaan atas dugaan melakukan Pungli (pungutan liar) terhadap sejumlah 150 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, yang mengurus sertifikat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) untuk sertifikat gratis bagi masyarakat yang yang berpenghasilan rendah atau masyarakat tidak mampu.      Dalam surat dakwaan JPU, pelaksanaan program Prona untuk sertifikat gratis sebanyak 150 bidang tanah bagi masyarakat di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran dibiayai dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Suarabaya II tahun 2014, Nomor DIPA-056.01.02673758/2014 tanggal 8 Desember 2013, sebesar Rp 298 ribu per bidang, tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang dipergunakan untuk biaya panitia hingga penyerahan Sertifikat kepada peserta Prona. Namun ada beberapa biaya yang harus ditanggung oleh peserta prona sendiri, antara lain untuk biaya sporadik, pembelian patok batas tanah, foto copy dan pembelian beberapa materai.      JPU membeberkan bahwa, terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua sekaligus Kordinator BKM, justru menarik biaya sebesar Rp 3.750.000 untuk petok D di bawah tahun 1997, dan Rp 4,1 juta untuk petok D diatas tahun 1997 dengan rincian, untuk petok D di bawah tahun 1997 uang muka pendaftaran sebesar Rp 750.000 dan biaya pengurusan sertifikat 3 juta rupiah. Sementara untuk petok D diatas tahun 1997 dengan biaya pendaftaran sebesar Rp 1,1 juta dan biaya sertifikat sebesar Rp 3 juta.      JPU menyebutkan, terdakwa Jonathan Suwandono tidak punya dasar hukum untuk melakukan penarikan biaya pembuatan sertifikat bagi peserta prona. Dan terdakwa Mudjianto selaku lurah, mengetahui adanya penarikan biaya tersebut dan kemudian meminta biaya pembuatan Sprodik kepada terdakwa Jonathan Suwandono sebesar Rp 350 ribu untuk per bidang tanah.      
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP-aIlGn4MjkCzsOyZ4j_6BkVYRp9Vw6grGeRtHFdc3bL04ZISZDuT4uk82OyPcVK5LteYkyRPdlML8s76QsebOZ-jgj6tMkbNO0muxqtWP_F19dHc317OiYROB3LBJFI6LmpCACvfsms/s1600/IMG20170717101947.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP-aIlGn4MjkCzsOyZ4j_6BkVYRp9Vw6grGeRtHFdc3bL04ZISZDuT4uk82OyPcVK5LteYkyRPdlML8s76QsebOZ-jgj6tMkbNO0muxqtWP_F19dHc317OiYROB3LBJFI6LmpCACvfsms/s640/IMG20170717101947.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Sugiono (Pegawai BPN . Ft. Dok. BK)</td></tr>
</tbody></table>
 
    Terdakwa Jonathan Suwandono selaku Ketua BKM, memerintahkan Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM untuk menyerahkan uang kepada Mudjianto sebesar Rp 53.650.000 dengan rincian, tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900.000, tanggal 30 Desember 2013, 3 juta; tanggal 7 Januari 2014, Rp 15.400.000; tanggal 10 Januari 2014, Rp 4.450.000, tanggal 24 Januari 2014, Rp 2.800.000 dan tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp 9.100.000.      Atas Perbuatannya, terdakwa pun dijerat dengan pasal 12 huruf e Undang Undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.      Untuk diketahui, Chusnul Chotimah selaku Bendahara BKM dan Sugiono, oknum pegawai BPN saat ini berstatus sebagai terdakwa. Sebab, oknum BPN itu tidak melaksanakan tugasnya, mensosialisasikan pelaksanaan Prona di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, namun diduga menerima sejumlah uang dari Bnedahara BKN, Chusnul Chotimah.      Pada sidang sebelumnya (Senin, 17 Juli 2017), dengan agenda pemeriksaan saksi Sugiono untuk terdakwa Mudjianto dan Jonathan, Majelis Hakim memerintahkan JPU untuk memeriksa dan menahan Mugiono sebagai tersangka. (Redaksi)

Tipikor 2 Terdakwa Korupsi Prona Kelurahan Kali Kedinding Divonis 1 Tahun

berita korupsi .co – Pada Senin, 2 Oktober 2017, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, menjatuhkan hukuman terhadap 2 terdakwa Koru...

Terdakwa Korupsi Suap DPRD Jatim Menunggu Tuntutan Jaksa KPK

05.07 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP8ALJophdT-oHIUDNpqr2xYVCcd7o8tjyfz18jjHxeDDE1Y0sMah7CQvWZTHn5VrSyHGEsmBomzhgjlzQ5wmOgJOl2xh16fsvk6CiqiwCT-iZ0_utv2kAXoBeCm25SQLNDN74zVbtPPU/s1600/Rohayati.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP8ALJophdT-oHIUDNpqr2xYVCcd7o8tjyfz18jjHxeDDE1Y0sMah7CQvWZTHn5VrSyHGEsmBomzhgjlzQ5wmOgJOl2xh16fsvk6CiqiwCT-iZ0_utv2kAXoBeCm25SQLNDN74zVbtPPU/s640/Rohayati.jpg" width="640" /></a></div>
 
beritakorupsi.co – Terdakwa Rohayati, Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yang terseret dalam kasus Korupsi suap Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke Komisi B DPRD Jatim, menunggu tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK).     Sebab, persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan JPU KPK hingga pemeriksaan terdakwa, telah selesai pada persidangan yang digelar,  pada Senin, 2 Oktober 2017.     Hal itu disampaikan JPU KPK kepada wartawan seuasi sidang, dengan agenda pemeriksaan terdakwa. “Tuntutan tanggal 10 (maksudnya, tanggal 10 Oktober 2017),” kata JPU KPK Atti Novianti.     Atti menjelaskan, bahwa keterangan terdakwa dalam persidangan tetap konsisten dengan keterangan saksi lainnya. Uang Triwulan yang disetorkan terdakwa kepada Ketua Komis B DPRD Jatim, adalah dari kepala-kepala Bidang di Dinas Peternakan termasuk dari terdakwa sendiri.     JPU KPK Atti menambahkan, uang komitmen fee sebesarRp 500 juta selama tahun 2017 yang harus disetorkan ke Ketua Komisi B DPRD Jatim, sudah ditentukan sebelm terdakwa dilantik menjadi Plt. Kepala Dinas pada Desember 2016. “Kalau keterangan terdakwa dalam persidangan tetap konsisten dengan keterangan saksi lainnya. Akan kita pertimbangkan dalam tuntutan. Uang Triwulan pertama yang disetorkan terdakwa sebesar Rp 75 juta, adalah hasil yang dikumpulkan dari para Kepala Bidang, termasuk dari terdakwa sendiri sebesar Rp 20 juta. Kalau komitmen fee sudah ditentukan sebelumnya, jadi terdakwa ditagih,” ujar Atti.      Saat ditanya lebih lanjut, terkait 8 Kepala Dinas lainnya dibawah pengawasan Komisi B DPRD Jatim yang juga menyetorkan uang Triwulan dan komitmen fee, apakah akan ditindak lanjuti. Menurut JPU KPK atti, akan dibahas bersama penyelidik, penyidik maupun dengan pimpinan KPK sendiri. “Kalau itu, akan kita bahas lebih lanjut bersama penyelidik, penyidik dan pimpinan,” pungkasnya. Kasus yang menjerat terdakwa Rohayati hingga “diringkus” KPK, terkait pemberian uang sebesar Rp 175 juta melalui Rahman Agung, kepada Moh. Ka’bil Mubarok (Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp 75 juta dan Moh. Basuki (Ketua Komis B DPRD Jatim) sebesar Rp100.                Pemberian sejumlah uang terhadap Ketua dan Wakil Ketua Komis B DPRD Jatim oleh terdakwa, terakit Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan revisi Perda No 3 Tahun 2012. Hingga “melahirkan” adanya kesepakatan antara, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan komisi B DPRD Jatim mengenai, adanya iuran sebagai kewajiban yang harus dipenuhi selama satu tahun anggaran sebesar Rp 500.000.000.      Pemberian uang tersebut dilakukan setiap 3 bulan sekali, atau triwulan kepada komisi B DPRD Jatim melalui Moh. Ka’bil Mubarok selaku Wakil Ketua dengan maksud, agar komisi B DPRD Jatim dalam melakukan evaluasi triwulan, tidak mempersulit Dinas Peternakan Provinsi Jatim terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 tidak berdampak kepada alokasi anggaran Dinas tahun 2018.      Pada sekitar bulan Februari 2017, terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui pesan pendek (SMS), memperkenalkan diri sebagai wakil ketua komisi B DPRD Jatim. Kemudian terdakwa dihubungi oleh Muhammad Ka’bil Mubarok melalui telepon, adanya komitmen iuran triwulan pertama dari Dinas peternakan untuk komisi B.      Pada akhir bulan Maret 2017, terdakwa memanggil sekretaris Dinas Peternakan dan beberapa Kepala Bidang, diantaranya Juliani Poliswari, selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner,; Diana Devi, selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan,; Muhammad Cahyono, selaku Kepala Bidang Pembibitan Pakan dan Produksi Peternakan, serta Kusdiarto, selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPTD) Inseminasi Buatan.      Dalam rapat tersebut, terdakwa Rohayati meminta agar para Kabid dan kepala UPTD, mengumpulkan uang iuran triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jatim, yang akan diberikan kepada komisi B, yang terkumpul sebesar Rp 75 juta. 
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIP-M8rPHBjeumF5nqQUn6WLhhZPURsFjWZuPO230ISshD6DsM93tFslnJLdPMapWEgJjDkg7_x9sncbyxaqbl4SBtl9HWam4R-YEf2OcLvWx1v99EHTP_5mjkdwoNL-5Q6932CgNNKec/s1600/Screenshot_2017-08-28-10-56-02-78.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIP-M8rPHBjeumF5nqQUn6WLhhZPURsFjWZuPO230ISshD6DsM93tFslnJLdPMapWEgJjDkg7_x9sncbyxaqbl4SBtl9HWam4R-YEf2OcLvWx1v99EHTP_5mjkdwoNL-5Q6932CgNNKec/s640/Screenshot_2017-08-28-10-56-02-78.png" width="640" /></a></div>
    
      Pada tanggal 20 Maret 2017, sebelum dilaksanakan rapat dengar pendapat antara Dinas Peternakan dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama APBD Tahun Anggaran 2017 Dinas Peternakan Provinsi Jatim, terdakwa memerintahkan Siti Aisyah, selaku staf terdakwa untuk memberikan amplop berwarna coklat yang berisi uang sebesar Rp 75 juta Kepada Rahman Agung, selaku staf komisi B DPRD Jatim sebagaimana permintaan Moh. Ka’bil Mubarok      Setelah pemberian uang tersebut, dilakukan hearing antara Dinas Peternakan dengan komisi B DPRD Jatim, terkait pelaksanaan kegiatan triwulan pertama Dinas Peternakan Provinsi Jatim dan dalam pelaksanaannya, hearing tersebut berjalan lancar, dikarenakan komisi B DPRD Jatim tidak mempermasalahkan pelaksanaan kegiatan triwulan pertama di Dinas Peternakan.      Pemberian uang oleh terdakwa Rahayati terhadap Ketua Koamis B DPRD Jatim terkait pula, penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Peternakan. Terdakwa Rohayati selaku Plt. Kepala Dinas Peternakan, juga mengetahui adanya rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, yang diajukan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, atas inisiatif DPRD Jatim dengan tujuan, agar tidak menghambat Birokrasi dan perizinan investasi ternak sapi dan kerbau betina di Jawa Timur      Untuk Menindaklanjuti rencana revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina, terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi B DPRD Jatim, sebagai tindak lanjut surat yang pernah dibuat oleh Kepala Dinas Peternakan sebelumnya yaitu, Maskur kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 25 Juli 2016 dan surat yang dibuat oleh Plt. Kepala Dinas Peternakan, Mohamad Samsul kepada Gubernur Jawa Timur, tanggal 26 Oktober 2016 yang intinya, meminta dilaksanakannya revisi terhadap pasal 20 ayat (30), pasal 27 dan pasal 34 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina.      Pada Pebruari 2017, sebagai tindak lanjut dari rencana penyusunan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 Dinas Peternakan Jatim, terdakwa Rohayati, Juliani Poliswari, Wemmi Niwamawati, Mitro Nurcahyo dan Fitri Istiana, membuat kajian akademis terkait pembahasan revisi Perda tersebut guna pembahasan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.      Pada tanggal 6 - 8 Pebruari 2017, diadakan kunjungan kerja komisi B DPRD Jatim dengan Dinas Peternakan ke Komisi VI DPR RI dan Direktorat Jenderal Peternakan, Kementerian Pertanian (Kemenpan) RI di Jakarta, yang salah satu agendanya adalah, melakukan konsultasi dengan DPR RI dan Dirjen Peternakan Kementan RI terkait, Peraturan Menteri Peternakan Republik Indonesia Nomor 16/Permenpan/PKTJ/440/5/2016 dan Permentan Nomor 49/Permenpan/3.440/10/ 2016 tentang pemasukan ternak Ruminansia besar, dan ke wilayah negara RI.      Pada bulan Maret 2017, Juliani Poliswari, melaporkan kepada terdakwa Rohayati, terkait adanya permintaan sejumlah uang oleh komisi B DPRD Timur, untuk pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012. Ternyata, Tidak hanya Juliani Poliswari yang dihubungi oleh Ketua Komis B Moh. Basuki, meliankan terdakwa sendiri, yang menyatakan kepada terdakwa bahwa, “pembahasan revisi Perda harus ada dananya, masa cuma bahas-bahas thok”, dan terdakwa diminta oleh Moh. Basuki, untuk menghubungi dan berkonsultasi dengan Pranaya Yudha, terkait besaran uang yang harus disediakan oleh Dinas Peternakan, agar dilakukan pembahasan revisi Perda tersebut.      Pada Tanggal 18 Mei 2017, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dengan mengatakan, bahwa Moh. Basuki beberapa kali menelepon yang  menanyakan, tentang realisasi pemberian uang dari pihak Dinas Peternakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tersebut, kemudian Juliani Poliswari  menjawab, akan mencoba menanyakan terkait besaran jumlah uang yang harus direalisasikan kepada Santoso, salah satu staf Komisi B DPRD Jatim, dan terdakwa akan mendiskusikannya pada saat rapat dengar pendapat atau herring lanjutan dengan pihak komisi B DPRD Jatim.     Pada tanggal 22 hingga 23 mei 2017, melakukan kunjungan kerja lanjutkan Ke Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian di Jakarta, sekaligus diadakan terkait pembahasan revisi Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina pada Dinas Provinsi Jawa Timur tersebut, di Hotel Grandeur, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta yang dihadiri oleh, seluruh anggota komisi B DPRD Jatim, tenaga ahli dan beberapa orang dari Dinas Peternakan.      Sebelum rapat dimulai, terdakwa dipanggil oleh Moh. Basuki dan Pranaya Yudha Mahardika dan menyampaikan kepada terdakwa, “revisi Perda nantinya akan disetujui, namun ini tidak bahas-bahas saja harus ada dananya”, dan Pranaya Yuda  Mahardika menambahkan kepada terdakwa, “Kalau saya nggak apa-apa, ini kan 19 orang beda-beda, mosok membahas thoh gak ono opo-opo ne (Kalau saya nggak apa-apa, ini ka nada 19 orang berda-beda, masa’ membahas aja tidak ada apa-apanaya). Untuk itu, Pranaya Yuda Mahardika, meminta agar terdakwa menyediakan uang sejumlah Rp 200 juta, namun terdakwa hanya menyanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta.      Pada tanggal 23 mei 2017, setelah terdakwa mengikuti hearing dengan komisi B DPRD Jatim, perihal revisi Perda Nomor 3 tahun 2012, terdakwa menelepon Juliani Poliswari dan menyampaikan hasil pembicaraan terdakwa dengan Moh. Basuki dan Pranaya Yuda Mahardika.      Pada tanggal 26 Mei 2017, Nurcahyo menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 50 juta dengan mengatakan, ini ada uang Rp 50 juta, kurang Rp 50 juta,  serta memerintahkan kepada Nurcahyo, agar meminta sisa kekurangan uang tersebut kepada Juliani Poliswari. Nurcahyo mendapat telepon dari Juliani Poliswari, yang sedang mengikuti Diklat PIM III di Malang mengatakan bahwa, dirinya sudah menitipkan uang Rp 20 juta Kepada Fitri Istiana, sedangkan kekurangan sisanya sebesar Rp 30 juta, ditanggung oleh Nurcahyo dan Fitri Istiana masing-masing sebesar Rp 15 juta.      Kemudaian, uang tersebut diserahkan kepada Rahman Agung, sebagaimana petunjuk dari Moh. Basuki kepada terdakwa. Uang sebesar Rp 100.000.000 dimasukan ke dalam amplop coklat dan dengan ditemani oleh Fitri Istiana, menemui Rahman Agung di DPRD, dan menyerahkan uang yang terbungkus dalam amplop warna coklat tersebut kepada Rahman Agung, setelah itu Rahman Agung meletakkan uang tersebut di ruang kerja Moh. Basuki. Kemudain, uang tersebut diserahkan kepada Ninik Sulistyaningsih, untuk dibagikan kepada seluruh anggota komisi B DPRD Jatim.      Terdakwa pun dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHAP.  (Redaksi)

News Tipikor Terdakwa Korupsi Suap DPRD Jatim Menunggu Tuntutan Jaksa KPK

berita korupsi .co – Terdakwa Rohayati, Plt. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, yang terseret dalam kasus Korupsi suap Operasi...

Sidang Korupsi OTT PT PAL, Majelis Hakim : Harusnya Dipailitkan PT PAL Supaya Tidak Jadi ATM

05.01 beritakorupsi 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-xXmhg4jJAjG350uli6Q_OfXhBYiBcr8AWa08JwzqaKYMxBq_L8KpKy7E7pH4AHFm14xQjbhJf4pLcszAHd625Mv5kxhU4edMnysdYV2ou1mCHTKWCELes1TEZ3tRG6EeQsW-XUIpAOA/s1600/IMG20171002164513.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-xXmhg4jJAjG350uli6Q_OfXhBYiBcr8AWa08JwzqaKYMxBq_L8KpKy7E7pH4AHFm14xQjbhJf4pLcszAHd625Mv5kxhU4edMnysdYV2ou1mCHTKWCELes1TEZ3tRG6EeQsW-XUIpAOA/s640/IMG20171002164513.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
beritakorupsi.co – “Harusnya dipailitkan PT PAL itu, supaya tidak jadi ATM,”. Kalimat inilah yang diucapkan Majelis Hakim DR. Lufsiana, dalam sidang perkara Korupsi OTT PT PAL yang digelar pada Senin, 2 Oktober 2017.     Apa yang disampaikan oleh DR. Lufsiana bukan tidak beralasan. Sebab, dalam persidangan sebelumnya terungkap, bahwa PT PAL sebagai perusahaan strategis negara ternyata tidak memberikan keuntungan kepada pemerintah, sementara pemerintah mengucurkan dana PMN (Penanaman Modal Negara) kepada PT PAL diantaranya pada tahun 2012 sbesar Rp 850 M. Disisi lain, PT PAL masih ada kewajiban yang harus diabayar yaitu Dana Komando ke RNI AL sebesar Rp 18,12 milliar yang baru dibayar Rp 5 milliar lebih. Selain itu, denda ke Pertamina yang hingga sekarang belum lunas, akibat keterlambatan kontrak kerja kapal dari 2 tahun menjadi 4 tahun dijamanya Direktur Utama PT PAL Harsusanto tahun 2011. Belum lagi PT PAL yang masih menghadapi proses hukum Arbitrase Internasional, akibat proyek  7 kapal dalam kontrak Internasional yang belum selesai.     Dalam fakta persidangan sebelumnya juga terungkap, bahwa Dana Komando ternyata sudah dibahas pada tahun 2011, saat PT PAL memperoleh dan menandatangani kontrak kerja 3 kapal KCR (Kapal Cepat Rudal) dan 1 kapal Tug Boat 2000 hp milik TNI AL dengan nilai kontrak sebesar Rp 470 Milliar dikali 8 persen atau sebesar Rp 36 milliar. Namun setelah Firmansyah Arifin menajadi Direktir Utama, Dana Komando menutun menjadi 4 persen atau sebsar Rp 18 milliar.     Dalam sidang kali ini, Senin, 2 Oktober 2017, saksi juga menjelaskan, bahwa kontrak proyek kapal KCR milik TNI AL dibaut pada tahun 2011. Namun untuk membayar Dana Komando yang sudah dibahas, dibayar setelah pergantian Dirut PT PAL dari Harsusanto ke Firmansyah Arifin.     Dan saksi menjelaskan, setelah Arif Cahyana ditangkap KPK dan berbuntut dijadikannya Dirut dan Direktur Keuangan menajdi tersangka yang saat ini menajdi terdakwa, Dana Komando tidak lagi diutamakan.     Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dihadapan Majelis Hakim, JPU KPK dan Penasehat Hukum terdakwa, oleh 4 orang saksi yaitu Didik Subiantoro, Taufik, Sri Utami dan Muspiadi (mantan Direktur Pengembangan Usaha PT PAL sejak tahun). “Paling muncuknya saat proyek KCR,” kata Didik menjawab pertanyaan Hakim DR. Andriano. Saat Hakim DR. Andriano menanyakkan kembali, kapan pengumpulan dana-dana dari Vendor, saksi tak dapat menjawab. Sementara Sri Utami mengatakan, bahwa Dana Komando itu diperuntukkan untuk biaya penagihan. “Tidak lagi diutamakan. Yang diutamakan yang mau bayar dulu,” kata Sri Utami menjawab pertanyaan Hakim tentang Dana Komando. 
 
 
 
     
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWrxfF5wEy4M3ZwdW8vwdLcHAVlgg8LBgUW0lZxHmiNKIYdeeQktDIJNq1JcIaKAOn677aPfibrA_v-FmE-GChpjrOIDw47PZ1NA-zw0xKELLmLeMer4khaLaZayj5_4GcIIiPiNdeMW8/s1600/IMG20171002180425.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhWrxfF5wEy4M3ZwdW8vwdLcHAVlgg8LBgUW0lZxHmiNKIYdeeQktDIJNq1JcIaKAOn677aPfibrA_v-FmE-GChpjrOIDw47PZ1NA-zw0xKELLmLeMer4khaLaZayj5_4GcIIiPiNdeMW8/s1600/IMG20171002180425.jpg" /></a></div>
 
    Apa yang disampaikan oleh Sri Utama kali ini, sama dengan apa yang dijelaskan saksi-saksi sebelumnya maupun dari terdakwa saat dihadirkan menjadi saksi untuk terdakwa Agus Nugroho, yang mengatakan bahwa untuk menagih anggaran, Dana Komando harus terlebuh dahulu dibayar. Bahkan, saat itu Arif Cahyana dan Firmansyah Arifin mengatakan, ada anggaran yang belum dibayar karena Dana Komando belum lunas.  (Redaksi)

News Tipikor Sidang Korupsi OTT PT PAL, Majelis Hakim : Harusnya Dipailitkan PT PAL Supaya Tidak Jadi ATM

berita korupsi .co – “Harusnya dipailitkan PT PAL itu, supaya tidak jadi ATM,”. Kalimat inilah yang diucapkan Majelis Hakim DR. Lufsia...

Sidang Korupsi OTT PT PAL Terungkap, DK ke TNI AL Ternyata Sudah Ada Sejak 10 Tahun Lalu

10.04 beritakorupsi 0

<div style="text-align: left;">
#Terdakwa membeberkan beberapa masalah yang ditinggalkan Heri Susanto (Dirut), diantaranya kasus kapal tenggelam, kontrak kapal pertamina, kapal LDP, hutang Bank, kasus hukum 7 kapal dalam kontrak internasional yang dibawa ke Arbitrase internasional#</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkqPy3HNeYwdd7Pke_XNeD7uLk1JWtSOypmJZsB0XnuwUBe2_KOUw_oh04EereALUSc4ke_kxdI9u_aWyQ8s3HmU70nx4kjOj89tZb_R1PYdvjG3gmiAa2OnR0G42H9ntdRr1s-mmtgEs/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkqPy3HNeYwdd7Pke_XNeD7uLk1JWtSOypmJZsB0XnuwUBe2_KOUw_oh04EereALUSc4ke_kxdI9u_aWyQ8s3HmU70nx4kjOj89tZb_R1PYdvjG3gmiAa2OnR0G42H9ntdRr1s-mmtgEs/s640/page.jpg" width="640" /></a> beritakorupsi.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya “diuji keberanian dan ketegasan” demi menegakkan supremasi hukum pemberantasan Korupsi,  untuk mengungkap beberapa kasus di PT PAL Indonesia, sebagai perusahaan strategis milik negara, seperti yang terungkap dalam persidangan, pada Jumat, 29 September 2017. Pada Jumat, 29 September 2017, JPU KPK Mungki Hadpratikto, Ronald Ferdinand Worotikan, Budi Sarumpaet dan Irman Yudiandri menghadirkan 4 orang saksi dalam sidang perkara kasus Korupsi OTT (operasi tangkap tangan) yang dipimpin Ketua Majelis H. Tahsin. SH., MH, yang dibantu 2 anggota Majelis Hakim, yakni Hakim Ad Hock DR. Lufsiana dan Hakim Ad Hock DR. Andriano untuk terdakwa Arif Cahyana (GM Keuangan PT PAL thn 2012), Saiful Anwar (Direktur Keuangan PT PAL thn 2012) dan M. Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL sejak thn 2012). Ke – 4 saksi tersebut diantaranya, Heri Suanto (mantan Direktur Utama PT PAL), Edi Widarto (mantan Direktur Produksi PT PAL yang saat ini menjabat Dirut PT IKI), Turitan (Direktur Pembangunan) dan Cornelius Asmono (bagian Akutansi), sementara ke- 3 terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH)-nya, diantaranya Gunadi Wibakso, Sigit Darmwan, G.Subiakto dan Wira. Dari keterangan 4 orang saksi inilah, dihadapan Majelis Hakim terungkap beberapa hal diantaranya, pemberian/pembahasan Dana Komando atau disebut DK dari PT PAL ke TNI AL tanpa ada “aturan/peraturan” yang ternyata sudah ada sebelum terdakwa Firmansyah Arifin menjabat sebagai Dirut PT PAL sejak 8 Pebruari 2012 menggantikan Heri Susanto atas keputusan Pemegang Saham Nomor KEP-66/MBU/2012 tentang pemberhentian dan pengangkatan Direksi PT PAL. Namun tragis, saat ini Firmansyah Arifin, Saiful Anwar dan Arif Cahyana mendekam di balik jeruji besi penjara setelah ditangkap KPK pada Maret lalu, kemudian diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. Andaikan ke- 3 pejabat perusahaan stragegis milik NKRI ini tidak tertangkap KPK, bisa jadi DK tidak akan terungkap dan akan terus berlanjut ?? Terkait DK yang masih “teka teki” karena belum terungkap siapa pencetusnya dan dengan apa dasarnya. Mantan Dirut PT PAL Heri Susanto, atas pertanyaan Majelis Hakim tidak mengakui adanya DK serta tidak pernah melaksanakannya. Ia hanya mendiskusikan, tetapi mengetahui kalau DK ada sebelum dirinya termasuk dana Harkan (pemeliharaan dan perbaikan kapal) yang nilainya ratusan juta rupiah juga dijamanya. “Konyolnya”, tidak mengakui dan tidak pernah melaksanakan DK, tetapi pernah membahasnya dalam rapat BOD (Board of Director) saat hendak mendapatkan proyek kapal KCR (Kapal Cepat Rudal) dari TNI AL. selain itu, mantan Dirut PT PAL di tahun 2010 itu juga pernah mengajukan anggaran ke pemerintah sebesar Rp 850 milliar, dengan alasan akan menjadikan asset inventaris salah satunya membangun jaringan listrik. “Apakah tidak pernah menyampaikannya ke Komisiaris Utama ? Dana Komando itulah yang membuat kesuliatan keuangan PT PAL bagaima itu,” tanya Majelis Hakim. “Tidak pernah. Saya tida tau, tidak pernah melaksanakan itu tetapi saya pernah mendengar. Kalau sebelum saya itu ada. Saya hanya mendiskusikannya,” kata Heri Susanto.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVV66aiT2U1TEp61ennMLXLgbIo0J-TzTM0mxhVEoglOBTmx5yy-xpCAQDCL6z9CGsQvRmsahum1u1m0iaNo3oi-aa7W2PeqTfg4CNENMXcY27tTu9R7xP_gcP26iA9NMe5QxArP6zuwA/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgVV66aiT2U1TEp61ennMLXLgbIo0J-TzTM0mxhVEoglOBTmx5yy-xpCAQDCL6z9CGsQvRmsahum1u1m0iaNo3oi-aa7W2PeqTfg4CNENMXcY27tTu9R7xP_gcP26iA9NMe5QxArP6zuwA/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
Keterangan mantan Dirut ini tidak jauh beda dengan keterangan Plt. Direktur Keuangan yang juga menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum, Etty Soewardani, pada sidang minggu lalu. Kepada Majelis, Etty mengatakan, tidak tau DK tetapi pernah mendengar dari pegawai. Selain tidak mengetahui DK, juga tidak mengakui tentang keikut sertaan PT PAL dalam proyek pengadaan kapal Philipina tetapi menandatangani 2 dokumen pencairan namun lupa dibayar dengan nilai uang apa. Masuk akalkah seorang Direktur mengetahui yang sifatnya urgen dalam perusahaan negara dari kariyawan ? Atas keterangan Heri Susanto, Majelis Hakim DR. Andriano pun “berang”. “Kalau tidak tau Dana Komando, mengapa membahasnya dalam rapat BOD ? saat mau mendapatkan kapal KCR disitu dibahas Dana Komando ? Lalu buat apa pemerintah menyuntik dana sebesar 850 milliar, kan nggak mungkin pemerintah membrikan begitu saja ke PT PAL,” tanya Hakim DR. Andriano dengan nada tinggi. Lalu melanjutkan pertanyaan ke saksi Turitan dan Edi Widarto. “Saya jelaskan. Saat saya mengerjakan kapal KCR, saat mengerjakan progress 50 persen, saya terkendala karena belum dibayar, alasannya belum lunas (karena belum lunas Dana Komando ?, tanya JPU KPK). Itu saya tau dari keuangan, Direktur Keuangannya Pak Imam. Pak Imam pasti tau itu. Proyek saya terkendala karena itu,” kata saksi. “Tahun 2010, itu sudah ada. 1,25 persen tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan. Itu dipergunakan untuk operasional perusahaan dan Dana Komando,” kata saksi. Sementara dalam persidangan sebelumnya saat terdakwa Agus Nugroho, Imam Sulistyanto, Arif Cahyana, Firmansyah Arifin, mengakui dihadapan Majelis Hakim, bahwa pada Januari 2015 lalu, Imam dan Arif sudah pernah menyetorkan uang sebesar US USD 163.000.000 Dollar AS atau sekitar Rp 2.119.000.000 untuk melunasi sebahagian dari Dana Komando yang jumlahya mencapai Rp 18,12 milliar. yang sebelumnya menurut Firman, sudah disetorkan juga sebesar US250 Dollar AS atau sekitar Rp 3 milliar rupah. Sementara uang US 25.000 Dolaar AS juga bagian dari fee 1,25 persen sekaligus menghantarkan Agus Nugoro (sudah di Vonis 2 tahun), Arif Cahyana, Saiful Anwar dan Firmansyah Arifim dimasukkan KPK ke penjara, namun tersangka Kirana Kotama selaku Pemilik PT Perusa Sejati masih “melanggak lenggok” di Amerika Serikat. <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIFZFAKKwhFWsZuhP1aTC98e5tW6uNi_fA64v_E3BAXUmCGmeqiKt1ebElXaXc_czNznH2WLaMv3kgFa_2qWjBxEsenXym3hOD5d95ORcVUh1i9K-_jZ87zWn6zPJpoQD_evzJ8tp_xp0/s1600/Foto+dari+kiri%252C+Gonot+Hendrasmono%252C+Agus+Budianto%252C++Jumarma+dan+Joko+Sutrisno+%2528Foto+bk+2182017%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="361" data-original-width="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhIFZFAKKwhFWsZuhP1aTC98e5tW6uNi_fA64v_E3BAXUmCGmeqiKt1ebElXaXc_czNznH2WLaMv3kgFa_2qWjBxEsenXym3hOD5d95ORcVUh1i9K-_jZ87zWn6zPJpoQD_evzJ8tp_xp0/s1600/Foto+dari+kiri%252C+Gonot+Hendrasmono%252C+Agus+Budianto%252C++Jumarma+dan+Joko+Sutrisno+%2528Foto+bk+2182017%2529.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Foto dari kiri, Gonot Hendrasmono, Agus Budianto,  Jumarma dan Joko Sutrisno (Foto bk 2182017)</td></tr>
</tbody></table>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Keterangan Turitan, Edi, Arif, Saiful dan Firman tentang Dana Komando dikuatkan oleh Cornelius Asmono. Menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Cornelis Asmono selaku GM Akuntansi mengatakan, bahwa dana keluar dari PT PAL maupun dana cas tidak dicatat karena tidak ada bukti setoran dan bukti penerimaan. Cornelius juga menjelaskan bahwa pembayaran fee agen ke Ashanty Sales Inc. dibayarkan melalui PT Perusa Sejati. “Tida dicacat di pembukuan karena tidak ada bukti penerimaan. Pembayaran melalui PT Perusa,” kata Cornelius. Namun saat Majelis Hakim menanyakkan, aturan mana yang memperbolehkan uang cas tidak dicatat, Cornelisu tak menjawab. Diakhir persidangan, mantan Dirut PT PAL Heri Susanto, tak menjawab pertanyaan Arif Cahyana terkait pemindahan rekening. Sehingga pembayaran fee agen ke Ashanty Sales Inc. melalui PT Perusa Sejati. Sebelum sidang ditutup dan akan dibuka kembali pada minggu depan, Ketua Majelis Hakim menanyakkan tentang cash back 1,25 persen dari total nilai kontrak, bila diuangkan ke rupiah, nilainya berapa. Wira, salah atu tim PH terdakwa Firman maupun yang lainnya mengatakan, sekitar 13 milliar. “Tiga belas Milliar bukan uang sedikit. Dana Komando 8 Milliar kan masih ada sisa. Untuk apa ? Apakah setiap pekerjaan kapal dari Angkatan Laut selalu merugi semua ?. selain itu, pada sidang sebelumnya, saat Agus Nungroho sebagai terdakwa dengan agenda pemeriksaan saksi, Majelis Hakim DR. Lufsiana memerintahkan JPU KPK Afni, untuk menyita semua catatan dan diajukan ke Presiden. “Yang menyerahkan langsunh diserahkan ke Pekas, Pemegang Kas tidak tahu namanya. Kita sudah beberapa kali menanyakkan termasuk Majelis Hakim juga tidak menyebutkan. Intinya diruangan itu ada 4 orang tapi dia tidak tahu,” kata JPU KPK Afni saat ditanya wartawan media ini seuasi sidang, pada Jumat, 14 Juli 2017. Selain DK, terungkap pula, bahwa penunjukan Ashanti Sales Incorporation, salah Satu perusahaan di Philipina, sebagai agen yang akan membantu PT PAL Indonesia dalam mendapatkan proyek pembangunan 2 kapal perang jenis SSV (Strategic Sealift Vessel), untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Philipina, ternyata tidak ada SOP (Standard Operating Prosedure).</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Hrqoaw3fjU34Rz3obYpBUVqju7O3p7-A7xGSjfB9mE49dPCjpoiOn0BEQ0JIKcZlw35nsNblE0RCneXxbq2l43MoYSm7rFvijLEWytg-xjJ06-lOnFAerCm2huvg4ts5IfkJnCMi0kQ/s1600/PT+PAL..jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6Hrqoaw3fjU34Rz3obYpBUVqju7O3p7-A7xGSjfB9mE49dPCjpoiOn0BEQ0JIKcZlw35nsNblE0RCneXxbq2l43MoYSm7rFvijLEWytg-xjJ06-lOnFAerCm2huvg4ts5IfkJnCMi0kQ/s1600/PT+PAL..jpg" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
Penunjukan Ashanty Sales Incorporation yang menjadi agen PT PAL di Philipina juga sudah ada dijaman Heri Susanto untuk penualan kapal OPV (offshore Pratrol Vesse) dan SSV produksi PT PAL Persero Indonesia kepada Fhilipina, berdasarkan Agency Agreement Nomor B/19/10000/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Hari Susanto, selaku Direktur Utama PT PAL Indonesia dengan Liliosa L Saavedra, selaku Chief Executive Officer (CEO) Ashanty Sales Inc. dan PT Perusa Sejati sebagai “perantara” atau perwakilan Ashanty Sales Incorporation di Indonesia (PT Perusa Sejati sebelumnya bergerak dibidang pengadaan alat pesawat terbang). Kemudian, atas persetujuan Dewan Direksi yang terdiri dari M. Firmansyah Arifin (Dirut), Etty Soewardani (Direktur SDM dan Umum), Edy Widarto (Direktur Produksi), Imam Sulistyanto (Direktur Keuangan), Eko Prasetiyanto (Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha) dan Saiful Anwar (Direktur Desain dan Teknologi), diperbaharui perjanjian kerjasama PT PAL dengan Ashanty Sales Inc. dengan Agency Agreement Nomor. SPER/38/10000/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani bersama Liliosa L Saavedra, selaku Chief Executive Officer (CEO) Ashanty Sales Inc. Selanjutnya, “lahirlah” fee agen 3,5 persen dari nilai kontrak 2 kapal jenis SSV sebesar US 86.987.832,5 Dollar atas permintaan Ashanty Sales Incorporation. Sementara, penghitungan fee agen saat dilakukan penghitungan cost structure harga yang akan dicantumkan dalam Price Estimation SSV Philippines Navi sejumlah US 43.262.556.00 Dollar Amerika dengan fee agen 2,5 persen. Anehnya, rapat Dewan Direksi  yang terdiri dari M. Firmansyah Arifin, Etty Soewardani, Edy Widarto, Imam Sulistyanto, Eko Prasetiyanto dan Saiful Anwar  justru menentukan fee agen menjadi 4,75 persesen dimana 1,25 persenya atau setara dengan nilai rupiah sebesar Rp 13 Milliar untuk PT PAL atas persetujuan rapat Dewan Direksi juga tanpa ada SOP atau peraturan manapun. Beberapa saat seusai persidangan dan masih diruang sidang, Edi Widarto dan Firmansyah Arifin mengatakan kepada media ini, bahwa Dana Komando sudah dibahas oleh Dirut sebelumnya. Namun Ia mengakui menjadi “korban” untuk membayar. Selain Dana Komando, Firmansyah Arifin juga membeberkan beberapa masalah yang ditinggakan Heri Susanto, diantaranya kasus tenggelamnya kapal, ada kontrak Pertamina 2 tahun selesai 4 tahun, kasus hukum Arbitrase 7 kapal kontrak internasional, hutang PT PAL tahun 2012 ke Bank sebesar 1,4 Rp Trilun dan Kapal LDP (landing platform Dock) pesanan TNI AL. “Dana Komando sudah dibahas dijamannya Pak Heri Susanto tetapi saya yang harus membayar. Ada 27 kapal kontrak internasional dan 7 dibawa ke Arbitrase. Kalau tidak mau hukumnya ia bayar dendanya. Masalahnya, karena tidak ada uang kapal tidak delivery (pengiriman) tepat waktu, pemesan memutuskan kontrak. Kita didenda karena tidak delivery, 7 kapal tidak jadi, itu semua lari kesaya,” ungkap Firmansyah Arifin.. Arifin melanjutkan, “Kapal tenggelam, kapal Pertamina kontrak 2 tahun selesai 4 tahun, saya yang beresin. Selama periode 5 tahun, saya tidak bisa menyelesaikan kontrak yang 7 kapal. Kalau kapal tenggelam, kapal Pertamina, hutang ke Bank, saya selesaikan. Ketiak saya masuk taun 2012, saya tau dari hasil audit Kantor Akuntan Publikutang, hutang PT PAL ada 4 T ke Bank eksibilitasnya 5, jangankan bayar bunga bayar modalnya aja nggak sanggup,” beber Arifin.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirw-qfjlb_cU40EvHck8R46tLj-yQbOwpGSCRcJaK0-kqsufbsWdSrAWrgnqJSd_WepBfKFfZ7heKxPfU815i2j8OYsjTKdwTcLBt3GqXFH520z32L_0pENtyiaevIiigzVXOgUINAWH8/s1600/PT+PAL.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirw-qfjlb_cU40EvHck8R46tLj-yQbOwpGSCRcJaK0-kqsufbsWdSrAWrgnqJSd_WepBfKFfZ7heKxPfU815i2j8OYsjTKdwTcLBt3GqXFH520z32L_0pENtyiaevIiigzVXOgUINAWH8/s640/PT+PAL.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
Saat ditanya mengenai PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp 850 milliar, Firman menjelaskan, bahwa itu diajukan disaat Dirut PT PAL yang lama namun realisasinya dijamannya. Dana tersebut dipergunakan untuk modal kerja, untuk fasilitas karena PT PAL dianggap sudah kolaps. “MPN itu ngurusnya dijamannya Pak Heri Susanto tapi cairnya dijaman saya. Alasan untuk mencairkan itu katanya tadi kan, karena Pak Sby (mantan Presiden RI DR. Susilo Bambang Yudoyono) bukan itu, paling karena sudah nyungsep makanya dikasihlah waktu itu. Peruntukannya adalah modal kerja karena sudah nggak mungkin bisa pinjam ke Bank. Yang Kedua, untuk faslitas. Fasilitas itu sudah nggak bisa. Kalau ke PT PAL, ada tertulis disitu 300 ton tertulis gede’ (besar) tapi kapasitasnya hanya bisa 100 ton. Kalau Dana Komando sudah dibahas dijamannya tetapi saya yang bayar walaupun saya nggak lunas,” bebernya. Mengenai Arbitrase kapal yang 7, ada kapal LDP pesanan TNI AL, ini nggak karu-karuan, warisannya ke saya, itu jamannya beliau. Kalau LDP kan masalah kita  jadi nggak sampai ke Arbitrase Internasional, tetapi yang namanya hukum, hancurnya perusahaan karena Angkatan Laut harus jadi itu kapal. Dengan berbagai cara, nggak tau dari mana Pak Heri Suanto, kapal itu dijadikan. Tapi kapal yang 7 tadi nggak jadi. Jadi saya mau blak-blakan aja (buka-bukaan), karena Arbitrase ini ada asset PT PAL mau di sita. Ini kan perusahaan strategis negara jadi kita disuntik dana PMN, peruntukannya ada 3, yaitu modal kerja. Saya mendanai untuk KCR (Kapal Cepat Rudal), Fasilitasnya diperbaiki, naik ia dari PMN, SDM nya saya rekrut, ia PMN. Karena yang 3 ini diperbaiki, kita ikut tender di Philipina lulus, kalau nggak diperbaiki dari mana lulus. Kan ada pos qualification (tim penilai) dari Philipina datang kesini, diperiksa,” ucapnya. Apa yang disampikan Firmansyah Arifin juga di ia kan Edi Widarto, yang saat ini menjadi Dirut PT IKI (Indstri Kapal Indonesia) di Makassar. “PT PAL rugi sebesar 1.3 T. Saya dianggap sukses makaya saya dipindah ke Makassar di PT IKI, Pak Imam Sulistiyono dan Pak Eko juga pindah,” ucap Edi.  (Redaksi)</div>

News Tipikor Sidang Korupsi OTT PT PAL Terungkap, DK ke TNI AL Ternyata Sudah Ada Sejak 10 Tahun Lalu

#Terdakwa membeberkan beberapa masalah yang ditinggalkan Heri Susanto (Dirut), diantaranya kasus kapal tenggelam, kontrak kapal pertamina, ...

ICW Menilai, Putusan Praperadilan SN Sarat Kejanggalan

10.36 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggEOUZHe2yJFqxMVJqznI9Yx4bgS4jnlgOe9lHSfPyNLXjqYMOninixVGnMLkKLIDeYitPU5TdEYLnxaI1z9ufzorIMZGeHxCspuM-XDCrTp3uihyphenhyphen4ghojEqfwghdoqOR5zErBMUSx5yQ/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="781" height="226" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggEOUZHe2yJFqxMVJqznI9Yx4bgS4jnlgOe9lHSfPyNLXjqYMOninixVGnMLkKLIDeYitPU5TdEYLnxaI1z9ufzorIMZGeHxCspuM-XDCrTp3uihyphenhyphen4ghojEqfwghdoqOR5zErBMUSx5yQ/s320/ICW+-+Copy.jpg" width="320" /></a></div>
 
 
 
<div style="text-align: justify;">
</div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Sesuai perkiraan, praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto dikabulkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar. Perkiraan ini bukan tanpa dasar, karena sepanjang proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, ICW mencatat ada 6 (enam) kejanggalan proses yang dilakukan oleh hakim. Kejanggalan-kejanggalan tersebut adalah: 1.Hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El; 2.Hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK; 3.Hakim menolak eksepsi KPK; 4.Hakim mengabaikan permohonan Intervensi dengan alasan gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara; 5.Hakim bertanya kepada Ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan; dan 6.Laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti Praperadilan Keenam kejanggalan tersebut adalah penanda awal akan adanya kemungkinan permohonan praperadilan SN akan dikabulkan oleh Hakim Cepi Iskandar, sebelum akhirnya putusan itu dibacakan di hadapan sidang pada Jumat, 29 September 2017. Salah satu dalil Hakim Cepi Iskandar yang paling kontroversial dalam putusan praperadilan ini adalah, bahwa alat bukti untuk tersangka sebelumnya tidak bisa dipakai lagi untuk menetapkan tersangka lain. Dengan dalil tersebut, artinya Hakim Cepi Iskandar mendelegitimasi Putusan Majelis Hakim yang memutus perkara KTP-El dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, yang notabenenya sudah berkekuatan hukum tetap. Padahal, putusan dikeluarkan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim, dan skema tersebut merupakan hal yang biasa dalam proses beracara di persidangan. Selain kejanggalan-kejanggalan di atas, dikabulkannya permohonan praperadilan ini juga tidak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih luas, termasuk dengan proses yang berjalan pada Pansus Angket KPK di DPR RI. Putusan praperadilan ini dikhawatirkan akan menjadi dasar bagi Pansus Angket untuk mengeluarkan rekomendasi yang bukan saja kontra-produktif dengan upaya pemberantasan korupsi, tapi juga melemahkan KPK. Terlepas dari legalitas perpanjangan masa kerja Pansus Angket KPK, bukan tidak mungkin rekomendasi yang akan dikeluarkan nanti dilakukan juga berdasarkan hasil putusan praperadilan ini. Mengutip pernyataan Ahmad Doli Kurnia Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), ada dugaan bahwa putusan SN sudah dikondisikan sejak sebelum putusan dibacakan hari ini. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan RUU Jabatan Hakim yang sedang dibahas di Komisi III DPR RI, dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pihak yang paling berkepentingan dengan hal tersebut, juga dari dugaan pertemuan SN dengan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali. Besar dugaan bahwa putusan praperadilan ini tidak dikeluarkan berdasarkan pertimbangan yang tepat dan sarat akan dugaan adanya intervensi pihak lain yang membuat hakim tidak imparsial dan tidak independen dalam memutus. Untuk itu, ICW mendesak agar: 1.  Komisi Yudisial menindaklanjuti laporan-laporan yang sudah masuk terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar dalam proses sidang praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto 2.  Mahkamah Agung mengambil langkah konkrit dengan melakukan eksaminasi putusan praperadilan yang dikeluarkan oleh Hakim Tunggal Cepi Iskandar, dan mengambil langkah tegas manakala ditemukan dugaan penyelewengan hukum yang dilakukan oleh yang bersangkutan 3.  KPK harus kembali menetapkan SN sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru. Selain itu, manakala SN sudah kembali ditetapkan sebagai tersangka, KPK harus bergerak lebih cepat dengan melakukan penahanan dan pelimpahan perkara ke persidangan, manakala sudah ada bukti-bukti yang cukup. Sumber  : ICW (Indonesia Corruption Watch)

Regional ICW Menilai, Putusan Praperadilan SN Sarat Kejanggalan

Jakarta, berita korupsi .co - Sesuai perkiraan, praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto dikabulkan oleh Hakim Tunggal Cepi Is...

Terjaring OTT, Pejabat Dinas Pertanian Kab. Nganjuk Ditangkap

10.08 beritakorupsi 0

#Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Nganjuk, Totok dan Besta, Pemilik UD Puspa Agro Sejati Ditangkap Polda Jatim# 
 
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhFLeZvAjqMx0bZgam7WMhNnbXRMcm60toF5EcnLMs6jSr1fnLsxeeV9miUDVaF2wLSg_b9PtQcGu9X5Vq2KlPr8vFbnuqPYoiMqonQvAZbTd8qRPAHV9EQGAtbpsyYxxwncSqxObY_uc/s1600/IMG-20170930-WA0000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="983" data-original-width="720" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhFLeZvAjqMx0bZgam7WMhNnbXRMcm60toF5EcnLMs6jSr1fnLsxeeV9miUDVaF2wLSg_b9PtQcGu9X5Vq2KlPr8vFbnuqPYoiMqonQvAZbTd8qRPAHV9EQGAtbpsyYxxwncSqxObY_uc/s1600/IMG-20170930-WA0000.jpg" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Besta (baju batik) dan Totok (kaos) Foto.Qsm</td></tr>
</tbody></table>
 
beritakorupsi.co – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jawa Timur Khususnya, Ibarat Peribahasa mati Satu tumbuh Seribu. 
 
Belum genap 1 bulan KPK melakukan OTT di Kota Batu, Malang dan mengamankan Wali Kota Eddy Rumpoko serta 2 dari pihak swasta, OTT kali ini terjadi di Kabupaten Nganjuk. 
 
Berdasar informasi yang diperoleh beritakoripsi.co, Polda Jatim melakukan OTT terhadap pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, yaitu ‘Totok’, selaku Kepala Bidang (Kabid) Hortikultura dan ‘Besta’ pemilik usaha UD Puspa Agro Sejati di Warung Zamzam Jl. Raya Kediri –Nganjuk, pada Jumat, 29 September 2017 sekira pukul 15.30 WIB. 
 
Petugas gabungan Intelkam dan Reskrimsus Polda Jatim yang terdiri dari Unit 4 Subdit 4 Ditintelkan sebanyak 2 personil dan Subdit Tipikor Reskrimsus 6 personil, langsung mengamankan Totok dan Besta bersama dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 100 juta dalam tas berwarna hitam, 1 unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AG 1105 PH dan Satu unit mobil Honda City nopol AE 1792 FN. 
 
Selanjutnya, sekitar pukul 16.30 WIB, Tim gabungan Polda Jatim langsung melakukan penggeledahan ke kantor  Dinas Pertanian Kab. Nganjuk di Jl. Anjuk Ladang Nganjuk. Dan pukul 16.45 WIB, Keduanya bersama barang bukti langsung dibawa ke Polda Jatim untuk  dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 
 
Totok di dugaan menerima suap gratifikasi dari Besta, pemilik UD Puspa Agro Sejati terkait pelaksanaan proyek Pengadaan Benih Pokok dan Sebar Bawang Merah Kab. Nganjuk Tahun 2017 dengan nilai proyek Rp 6 milyar 
 
“Saat ini Keduanya dan BB (barang bukti) sedang dalam perjalanan menuju Polda Jatim,” kata sumber kepada beritakorupsi.co. 
 
Informasi tersebut dibenarkan Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol. Frans Barung Mangera, saat dihubungi wartawan media ini. “Ia benar,” kata Frans.  (Redaksi)

Tipikor Terjaring OTT, Pejabat Dinas Pertanian Kab. Nganjuk Ditangkap

#Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Nganjuk, Totok dan Besta, Pemilik UD Puspa Agro Sejati Ditangkap Polda Jatim# Besta (baju batik) dan...

6 Kejanggalan Praperadilan Setya Novanto

04.06 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDV9tFJXuN_E4b3IYUg1TQ5G2qorEk8KnR_9oxPqCQFKSj0UgtYR99oHuuiXzM4fuY7h3ktPWvx1j-ou8FDVkqdmBrdNcGWShmKgZF79oi5Kp_aTHewbUraSqtmsKZmiUl-zZM7NaZFm8/s1600/ICW.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="768" data-original-width="1087" height="452" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDV9tFJXuN_E4b3IYUg1TQ5G2qorEk8KnR_9oxPqCQFKSj0UgtYR99oHuuiXzM4fuY7h3ktPWvx1j-ou8FDVkqdmBrdNcGWShmKgZF79oi5Kp_aTHewbUraSqtmsKZmiUl-zZM7NaZFm8/s640/ICW.jpg" width="640" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Jakarta, beritakorupsi.co - Putusan praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, akan dikeluarkan hari ini Jumat, 29 September 2017. Selama proses persidangan praperadilan yang dimulai pada 12 September 2017, KPK sudah dengan kooperatif menghadirkan 193 bukti untuk menguatkan dasar penetapan SN sebagai tersangka, serta ahli-ahli baik di bidang hukum maupun teknologi informasi dalam persidangan. Namun demikian, publik harus mengantisipasi kemungkinan besar dikabulkannya permohonan tersebut oleh Hakim Tunggal, Cepi Iskandar. Hal ini bukan tanpa dasar, karena berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh ICW, paling tidak ada 6 (enam) kejanggalan dari seluruh proses persidangan yang berlangsung selama satu pekan ini. Keenam kejanggalan tersebut adalah, 1.Hakim menolak memutar rekaman bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El. Pada sidang praperadilan Rabu, 27 September 2017, Hakim menolak memutar rekaman KPK sebagai bukti keterlibatan SN dalam korupsi KTP-El. Penolakan ini sangat janggal, karena Hakim berpandangan bahwa pemutaran rekaman tersebut sudah masuk pokok perkara, padahal rekaman pembicaraan tersebut adalah salah satu bukti yang menunjukkan keterlibatan SN dalam perkara korupsi KTP-El. Dengan dasar rekaman tersebut, KPK menetapkannya sebagai salah satu bukti –yang dibarengi dengan 193 bukti lainnya-, untuk menetapkan SN sebagai tersangka. Di sisi lain, Hakim Cepi Iskandar justru membuka ruang pengujian materi perkara dengan menolak eksepsi KPK terkait dengan pembuktian keterpenuhan unsur pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang menjadi salah satu dalil permohonan praperadilan SN. Padahal, pembuktian keterpenuhan unsur Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sudah masuk pada pembuktian pokok perkara, dan tidak sepatutnya disidangkan lewat mekanisme praperadilan. 2. Hakim menunda mendengar keterangan ahli dari KPK. Pada 27 September 2017, Hakim Cepi Iskandar menolak Ahli Teknologi Informasi Universitas Indonesia, Bob Hardian Syahbudin sebagai ahli dalam persidangan praperadilan. Alasan Hakim Cepi menolak kehadiran Bob Hardian sebagai ahli adalah, karena materi yang disampaikan pada persidangan sudah masuk pokok perkara pembuktian korupsi KTP-El. Di saat yang sama, Bob Hardian sudah memberikan keterangan tertulis pada proses penyidikan korupsi KTP-El. Ahli dihadirkan untuk memberi kesaksian terkait dengan temuannya dalam evaluasi sistem teknologi informasi KTP-El. Namun, hakim menolak kehadiran Bob Hardian sebagai ahli, dan dengan demikian menunda pemberian keterangannya. 3. Hakim menolak eksepsi KPK. Hakim Cepi Iskandar menolak eksepsi KPK yang disampaikan pada 22 September 2017. Dalam eksepsinya, KPK menyampaikan 2 (dua) hal yang menjadi keberatannya yaitu terkait status penyelidik dan penyidik independen KPK dan dalil permohonan SN yang sudah memasuki substansi pokok perkara. Keabsahan dan konstitusionalitas penyelidik dan penyidik independen KPK sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 109/PUU-XIII/2015, namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim, padahal putusan tersebut mengikat sebagai norma hukum atas peraturan perundang-undangannya yang diuji materilkan. Selain itu, Hakim Cepi Iskandar juga mengabaikan keterangan KPK yang menyebutkan bahwa dalil permohonan SN sudah masuk dalam pokok perkara. SN menguji keabsahan alat-alat bukti yang dijadikan dasar untuk menjeratnya sebagai tersangka dugaan korupsi, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Logika yang sama tidak muncul ketika KPK mengajukan permohonan untuk memperdengarkan rekaman pembicaraan, yang menguatkan dalil keabsahan penetapan SN sebagai tersangka. 4. Hakim abaikan permohonan Intervensi dengan alasan, gugatan tersebut belum terdaftar di dalam sistem informasi pencatatan perkara. Dalam sidang praperadilan 22 September 2017, Hakim Tunggal Cepi Iskandar mengabaikan permohonan intervensi yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan Organisasi Advokat Indonesia (OAI). Pengabaian tersebut dilakukan dengan alasan gugatan dari para pemohon intervensi belum terdaftar dalam sistem informasi pencatatan perkara. Keterangan tersebut sungguh janggal, karena berdasarkan penelusuran, MAKI sudah mendaftarkan gugatan sebagai pemohon intervensi sejak 6 September 2017. Gugatan intervensi tersebut sejatinya menguatkan posisi KPK, namun akhirnya tidak diperhitungkan oleh Hakim, padahal permohonan sudah didaftarkan sebelum sidang pertama dilakukan pada 12 September 2017. 5. Hakim bertanya kepada Ahli KPK tentang sifat adhoc lembaga KPK yang tidak ada kaitannya dengan pokok perkara praperadilan. Dalam mendengar keterangan dari ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari, Hakim bertanya mengenai sifat adhoc lembaga KPK, padahal tidak ada materi sidang praperadilan yang berkaitan dengan hal tersebut. Pertanyaan ini jelas tidak pada tempatnya, sehingga motivasi Hakim Cepi Iskandar ketika mengajukan pertanyaan tersebut, patut dipertanyakan. 6. Laporan kinerja KPK yang berasal dari Pansus dijadikan bukti Praperadilan. Kuasa Hukum SN membawa sejumlah bukti, yang salah satunya adalah LHP BPK Nomor 115/HP/XIV/12/2013 atau LHKP KPK 115, yang pada intinya menjabarkan kinerja KPK selama 10 tahun ke belakang. Dokumen ini diduga diperoleh tanpa melalui mekanisme yang sah, karena dokumen tersebut diduga diperoleh dari Pansus Angket KPK, bukan dari lembaga resmi yang seharusnya mengeluarkan, yaitu BPK  </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Sumber  : ICW (Indonesia Corruption Watch)</div>

Regional 6 Kejanggalan Praperadilan Setya Novanto

Jakarta, berita korupsi .co - Putusan praperadilan penetapan tersangka Setya Novanto, akan dikeluarkan hari ini Jumat, 29 September 2017...

Pemkab Samosir Bangun Jalan Menuju Objek Wisata Water Fall

03.41 beritakorupsi 0

Pemerintahan Pemkab Samosir Bangun Jalan Menuju Objek Wisata Water Fall

Bupati Samosir, Rapidin (tengah) saat meninjau pembangunan jalan Pangururan, berita korupsi .co – Pemerintah Kabupaten Samosir, Suma...

Kasi Pidum Kejari Situbondo OTT SPBU Nakal

03.38 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj60_r-lGfjcArDK7-dxdBMVoTGfksSC-X4emel4ehTdHdGD-_b9q0jrYYrjiCnsCTgcKA-whRIbdfHJNvF9umVmuQdgkyga2R9W_k4tuwgsIwlzvdhPEGXmK620KeCoygCdATByvKrvwI/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="700" data-original-width="700" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj60_r-lGfjcArDK7-dxdBMVoTGfksSC-X4emel4ehTdHdGD-_b9q0jrYYrjiCnsCTgcKA-whRIbdfHJNvF9umVmuQdgkyga2R9W_k4tuwgsIwlzvdhPEGXmK620KeCoygCdATByvKrvwI/s640/page.jpg" width="640" /></a></div>
 
<div style="text-align: justify;">
beritakorupsi.co – Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali terjadi di wilah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, Jawa Timur, pada Rabu, 27 September 2017. OTT yang terjadi kali ini, memang bukan mengenai kasus suap menyuap antara swasta dengan pejabat, melainkan terhadap petugas stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) KPRI Guru-guru Raung yang terletak di Ds Landangan, Kec Kapongan, Kabupaten Situbondo.yang berbuat nakal yang Operasi OTT itu langsung dipimpin oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Situbondo, Bagus Adi Saputro. Seperti yang disampaikan Bagus Adi Saputro kepada wartawan media ini melalui sambungan telepon selulernya, pada Kamis, 28 September 2017. Bagus menjelaskan, sebelum melakukan OTT atau penggrebekan terhadap SPBU nakal itu, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat. Kemudian, Bagus pun melakukan pengintaian di lokasi sejak pagi hingga siang hari, yang menemukan beberapa sepeda motor yang sidah dimodifikasi berlalu lalang Setelah diamati sejak pagi hingga siang hari, Bagus memperhatikan, banyaknya sepeda motor yang sudah dimodifikasi keluar masuk SPBU dengan membawa jirigen yang langsung dilayani oleh petugas SPBU. “Awalnya ada informasi dari masyarakat, bahwa di SPBU itu sering terjadi pembelian BBM dengan menggunakan jirigen, lalu dijual keluar Situbondo. Kemudian kita lokasi. Setelah kita amati sejak pagi hingga siang hari, banyak sepeda motor yang sudah dimodif (modifikasi) keluar masuk SPBU dengan membawa jirigen yang langsung dilayani oleh petugas SPBU dengan mengisi BBM jenis Premium dan Solar bersubsidi, kemudian tak jauh dari SPBU tersebut dilakukan pemindahan dengan cara diselang ke puluhan jerigen,” kata Bagus.  </div>
<div style="text-align: justify;">
Bagus menjelaskan, saat melakukan penggrebekan, beberapa orang sempat terlihat  kebingungan dan bahkan ada yang mencoba melarikan diri. “Saat kita melakukan penggrebekan, beberapa orang sempat terlihat kebingungan dan bahkan ada yang mencoba melarikan diri. Kejaksaan banyak menerima laporan masyarakat dan sudah lama memang kita mencium adanya permainan kotor petugas SPBU yang ada di wilayah situbondo,” ungkap Bagus. “Dari data SPBU yang kita minta,SPBU KPRI Raung ini mendapat jatah BBM jenis Premium sebanyak 8.000 Liter perhari. Secara logika, tidak mungkin Satu SPBU bisa menjual 8.000 Liter perhari, pasti ada kebocoran atau penjualan secara illegal. Setelah kita tanya kepada pembeli, ternyata pembeli yang memakai jerigen, ternyata mereka itu orang Prajekan dan Cerme membeli BBM di SPBU Kapongan tanpa surat keterangan dari manapun,” lanjut Bagus. Dalam waktu dekat, lanjut Bagus,  akan meminta data keseluruhan SPBU yang ada diseluruh Situbondo untuk dicocokan dengan data Pertamina. “Harusnya Pertamina memantau setiap SPBU. Dan bila ditemukan pelanggaran seperti ini, harus segera ditindak, karena warga Bondowoso yang membeli BBM  ke Situbondo dengan menggunakan kendaraan yang dimodifikasi serta menggunakan jerigen, jelas itu sebuah pelanggaran,” ujarnya tegas, Saat ditanya kemudian, terkait barang bukti (BB) dalam hasil OTT yang dilakukannya, Kasi Pidum Kejari Situbondo ini mengatakan, masih dilakukan penghitungan oleh Polres Situbondo. “Kasus ini masuk Pidum (Pidana Umum), jadi kita serahkan ke Polres. Ada beberapa orang yang kita amankan dan BB (barang bukti)-nya masih dilakukan penghitungan oleh Polres,” pungkasnya. Apa yang dilakukan oleh Bagus Adi Saputro selaku Kasi Pidum Kejari Situbondo ini sesuai pula dengan namanya, dan menjadi contoh bagi Kejari di Jawa Timur, umumnya di Indonesia. Tidak hanya menerima berkas dari pihak Kepolisian, melainkan melakukan aksi seperti yang dilakukan oleh Bagus.  (Redaksi)</div>

Pidana Kasi Pidum Kejari Situbondo OTT SPBU Nakal

berita korupsi .co – Operasi Tangkap Tangan (OTT) kembali terjadi di wilah hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Situbondo, Jawa Timur, pada ...

Terpidana Abd. Manaf Sipenyuap Jaksa Kembali Diadili

03.35 beritakorupsi 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRTDwf3DlOCrPwOOEeK3rADoLiHbNYWR59DFa3-xkjeAzJoUxMuq9_OE2lgp17XTcUXA64HqaDyAyWWaKaS6AjTfZV36yRuVF2yKvy-y__yMpKwfp_vsAzyfwA1mZwsVz0BCQZGS0OqVs/s1600/Terpidana+Abdul+Manan+saat+berada+diruang+tahanan+Pengadilan+Tipikor.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="433" data-original-width="768" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgRTDwf3DlOCrPwOOEeK3rADoLiHbNYWR59DFa3-xkjeAzJoUxMuq9_OE2lgp17XTcUXA64HqaDyAyWWaKaS6AjTfZV36yRuVF2yKvy-y__yMpKwfp_vsAzyfwA1mZwsVz0BCQZGS0OqVs/s640/Terpidana+Abdul+Manan+saat+berada+diruang+tahanan+Pengadilan+Tipikor.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Terpidana Abdul Manan (kaca mata) saat berada diruang tahanan Pengadilan Tipikor</td></tr>
</tbody></table>
beritakorupsi.co – Sudah jatuh tertimpa tangga ! Barangkali peribahasa inilah yang dialami oleh terpidana Abdul Manaf, si penyuap oknum Jaksa Kejati Jatim Ahmat Fazi, pada Rabu, 23 Nopember 2016 lalu.<div style="text-align: justify;">
 
Saat itu, Tim Saber Pungli Kejati Jatim, mengamankan Ahmad Fauzi seuasi mengikuti sidang praperadilan yang dimohonkan Dahlan Iskan dalam kasus dugaan Korupsi penjualan asset daerah PT PWU. 
 
Dalam penangkapan itu, barang bukti yang berhasil diamankan Tim Saber Pungli dari kos si Jaksa Nakal itu di Rainbow kamar 306 Jalan Ketintang Surabaya, berupa Uang sebesar Rp 1,5 M yang terdiri dari pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 terbungkus dalam kardus. 
 
Uang sebanyak itu adalah pemberian Abdul Manaf, agar tidak dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Jatim, dimana Ahmad Fauzi adalah salah satu Jaksa penyidik, terkait kasus dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Kalimook Sumenep, Timur. 
 
 Dalam kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep yang sedang ditangani oleh Kejari Sumenep dan Kejati Jatim, Abdul Manaf adalah sebagai pembeli. Penyidik memiliki bukti keterlibatan Manaf, salah satunya bukti transfer uang yang nilainya ratusan juta ke Wahyu Sudjoko, sebagai biaya pengurusan Sertifikat. 
 
Sebelumnya, dalam kasus ini penyidik sudah menetapkan Wahyu Sudjoko, kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep dan Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, Murhaimin menjadi tersangka. Murhaimin dianggap berperan membantu Wahyu Sudjoko, dengan cara meminjam 14 KTP milik warga pemegang hak atas tanah tersebut, dengan alasan akan mendapatkan bantuan berupa mesin traktor. Namun ternyata dipakai untuk mengurus  Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik 14 warga ke BPN. 
 
Karena takut dijadikan tersangka, Abdul Manaf kemudian meminta bantuan kepada Abdullah, salah satu staf tata usaha bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) sebagai perantara ke Ahmad Fauzi. 
 
Abdul Manaf menyatakan kepada Abdullah, siap memberikan uang Rp 750 juta. Tapi  yang diminta Jakasa Nakal itu justru senilai 2 milliar yang disampaikannya melalui Abdullah. Namun Ambul Manaf hanya mampu memenuhi sebesar Rp 1,5 miliar. Lalu uang itu pun diantarkan Ambul Manaf ke Kejati dan menaruhnya di mobil Ahmad Fauzi. 
 
Keterangan tersebut dibeberkan langsung oleh Abdul di persidangan saat pemeriksaan terdakwa, pada Selasa, 11 Januari 2017. 
 
Dalam kasus Koruspi Operasi Tangkap Tangan ini, keduanya pun sama-sama diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya. JPU menuntut pidana penjara kepada Abdul Manaf dan Ahmad Fauzi, masing-masing 2 tahun. Abdul Manaf dijerat dengan pasal 5 ayat (2) atau pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Ahmad Fauzi dijerat pasal pasal 11 atau 12 huruf a UU Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
 
Namun oleh Majelis Hakim yang diketuai Hakim Wiwin Arodawanti, menghukum Keduanya jauh lebih berat dari tuntutan JPU. Abdul Manaf divonis pidana penjara selama 3 tahun dan si Jaksa Nakal dipidana penjara selama 4 tahun. Abdul manaf menerima putusan Majelis Hakim, sementara Ahmad Fauzi banding. 
 
Saat ini, Abdul Manaf yang berstatus narapidana itu, kembali diseret oleh JPU dari Kejati Jatim untuk diadili di Pengadilan Tipikor, dalam kasus suap terhadap Wahyu Sudjoko, kepala seksi pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep. 
 
Terpidana yang juga sebagai terdakwa, dalam surat dakwaan Jaksa dijerat dengan dengan pasal 5 ayat (2) atau pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi. 
 
Pada hal, kasus yang menyeret terpidana Abdul Manaf pun, karena adanya kasus dugaan Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep yang ditangani oleh Kejari Sumenep dan Kejati Jatim, dimana Abdul Manaf adalah sebagai pembeli. Hingga Abdul Manaf menyuap oknum Penyidik Kejati Jatim yakni Ahmad Fauzi, karena takut dijadikan tersangka, atas bukti yang dimiliki penyidik berupa slip transfer sejumlah uang ke oknum pegawai BPN, Wahyu Sudjoko. 
 
Wahyu Sudjoko dan Kepala Desa (Kades) Kalimook Kabupaten Sumenep, Murhaimin pun sudah diadili di Pengadilan Tipikor. 
 
Lalu mengapa Kejati Jatim kembali menyeret Abdul Manaf ke Pengadilan Tipikor untuk diadili dengan “alasan” menyuap onkum BPN ? Atau akan diadili lagi dalam kasus Korupsi penyelewengan dalam pemberian hak atas tanah di BPN Kabupaten Sumenep selaku pembelian tanah ? 
 
Anehnya, mengapa Kejati Jatim tidak memproses keterlibatan Abdullah selaku orang yang mengetahui, “membantu atau turut serta” dalam kasus suap antara Abdul Manag dengan Ahmad Fauzi ? Ada apa dengan Kejati Jatim ? 
 
Inilah yang dipertanyakan Totok Prastowo dkk selaku Pensehat Hukum (PH) terdakwa/terpidana, saat ditemui wartawan media ini di Pengadilan Tipikor seusai mengikuti persidangan dengan agenda replik dari JPU, pada Kamis, 28 September 2017. 
 
“Kasus ini tidak jauh beda dengan kasus yang pertama, pasalnya pun sama. Abdul Manaf sudah dihukum 3 tahun penjara karena menyuap Jaksa. Penyuapan itu karena adanya kasus TKD dan oknum BPN serta Kades pun sudah disidangkan. Kenapa ini disidangkan lagi ?,” kata Totok dengan nada bertanya. 
 
“Putusan Selanya minggu depan,” katanya sambil meninggalkan gedung Pengadilan Tipikor.  (Redaksi).</div>

Tipikor Terpidana Abd. Manaf Sipenyuap Jaksa Kembali Diadili

Terpidana Abdul Manan (kaca mata) saat berada diruang tahanan Pengadilan Tipikor berita korupsi .co – Sudah jatuh tertimpa tangga ! Bar...

Tabrak Aturan, Perpanjangan Masa Kerja Pansus Illegal

07.40 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDXHRM0P90kd0_Ssdpkncd5GkLwBqHs8_31oueVw0SSuChm9ILxt53FEXjmm2fP8TWaemjd9HFHm_p3SacQeyf6xPbEyUt76CzIafOJ2dR79EWaOwKmTyg2KqXCoEyFOqBKUOsc0ZHJww/s1600/ICW+-+Copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="553" data-original-width="781" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDXHRM0P90kd0_Ssdpkncd5GkLwBqHs8_31oueVw0SSuChm9ILxt53FEXjmm2fP8TWaemjd9HFHm_p3SacQeyf6xPbEyUt76CzIafOJ2dR79EWaOwKmTyg2KqXCoEyFOqBKUOsc0ZHJww/s1600/ICW+-+Copy.jpg" /></a></div>
Jakarta, beritakorupsi.co - Selalu melabrak aturan. Agaknya itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan aksi pansus DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejadian persetujuan Pansus Angket KPK 28 April 2017 lalu terulang kembali pada hari ini, Selasa 26 September 2017.  Publik masih merekam ingatan aksi pimpinan DPR, Fahri Hamzah mengetuk palu persetujuan hak angket dan tidak mengindahkan interupsi sejumlah anggota DPR. Kejadian yang sama dan dengan pola yang sama terulang kembali dalam paripurna yang diselenggarakan hari ini. Dalam surat bernomor PW/17254/DPR RIIX/2017 tentang undangan rapat paripurna DPR RI, disebutkan salah satu agendanya adalah Laporan Pimpinan Pansus Angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK. Sebab Pansus sudah melaksanakan tugasnya selama 60 hari dan akan membacakan rekomendasinya di hadapan paripurna. Namun agendanya justru pengesahan perpanjangan masa tugas pansus yang jelas-jelas melanggar aturan. Mengutip informasi dari portal @wikiDPR, Paripurna hari ini hanya dihadiri sebanyak 75 orang di ruangan sidang (hasil headcount) jumlah yang minimalis dan tidak quorum untuk mengambil keputusan. Dalam proses yang berjalan, terhadap sejumlah fraksi yang melakukan interupsi dan tidak setuju dengan perpanjangan masa tugas pansus angket KPK seperti Gerindra, PPP, PAN, dan PKS. Akhirnya 3 fraksi (PKS, Gerindra, dan PAN) memilih melakukan walk out sebab suara mereka tidak diindahkan oleh Fahri Hamzah sebagai pimpinan sidang. Menjadi pertanyaan besar, apakah persetujuan pansus tersebut bisa dibenarkan? Jika merujuk pada ketentuan Pasal 206 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menyebutkan bahwa: Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enampuluh) hari sejak dibentuknya panitia angket. Keberadaan pasal ini sangat jelas dan tidak membutuhkan penafsiran (interpretasi) lain. Masa tugas pansus hanya selama 60 hari. UU MD3 tidak mengatur mengakomodir tentang adanya perpanjangan. Oleh karena itu, tindakan persetujuan sepihak untuk memperpanjang masa kerja pansus angket adalah tindakan illegal yang tidak memiliki dasar hukum. Berapa lama lagi pansus bekerja? Sampai kapan akan berakhir? Dan berapa kali bisa diperpanjang? Hal tersebut merupakan pertanyaan lanjutan yang tidak ada jawabannya. Sebab sekali lagi undang-undang tidak memberikan dasar hukum perpanjangan tersebut. Pansus sesungguhnya sudah kehilangan legitimasinya di depan publik. Fungsi penyelidikan mereka untuk mencari tahu pelanggaran undang-undang oleh KPK telah gagal berjalan. Kini justru pansus akan bekerja dengan cara melanggar undang-undang MD3 karena secara melawan hukum memperpanjang masa tugasnya sendiri. Sumber  : Indonesia Corruption (ICW)

Regional Tabrak Aturan, Perpanjangan Masa Kerja Pansus Illegal

Jakarta, berita korups i.co - Selalu melabrak aturan. Agaknya itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan aksi pansus DPR terhadap Kom...

Dugaan Korupsi Dana Hibah, Mantan Kepala sekolah SD Nurul Iman di Tahan

07.29 beritakorupsi 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgawgkNteZGYmtC4BcTofHspWlwrVA3OyrGx0CXnFib_SBAIB0PZB-W0OlWg_H_qdK_IDCsQa0Ma7gG12kzlf9_ENVw1XlrrDqhF0SmkKyoOs1nkzUV-PYchPMZAk6H2nH5LBUsDxerW5U/s1600/page.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="600" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgawgkNteZGYmtC4BcTofHspWlwrVA3OyrGx0CXnFib_SBAIB0PZB-W0OlWg_H_qdK_IDCsQa0Ma7gG12kzlf9_ENVw1XlrrDqhF0SmkKyoOs1nkzUV-PYchPMZAk6H2nH5LBUsDxerW5U/s1600/page.jpg" /></a></div>
 
beritakorupsi.co – Setelah melakukan penyidikan atas kasus dugaan Korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun anggaran 2014 lalu, sebesar Rp 320 juta lebih untuk pembangunan gedung sekolah SD Nurul Iman yang berlokasi dikawasan Sememi, Kecamatan Benowo yang merugikan negara sejumlah Rp 270 juta, akhirnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menahan 2 tersangka, pada Selasa, 26 September 2917 Ke- 2 tersangka yakni ‘IZ” (Iskandar Zulkarnaen), Mantan Kepala sekolah SD Nurul Iman dan ‘As” (Asmadi) selaku pelaksana proyek pembangunan sekolah. Keduanya dijebloskan ke Rutan kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Jawa Timur usai menjalani pemeriksaan terlebih dahulu diruang penyidik Pidsus Kejari Surabaya. Kajari Suranaya, Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan,  Penahanan tersebut dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan lebih lanjut. "Mereka ditahan dalam kasus korupsi pembangunan gedung SD Nurul Iman yang menggunakan dana hibah Pemkot Surabaya tahun 2014," kata Didik Farkhan yang didampingi Kasi Pidsus, Heru Kamarullah dirunag kerjanya, Rabu, 26 September 2017. Didik menjelaskan, salah seorang tersangka dalam kasus ini terpaksa ditangkap secara paksa oleh tim penyidik, karena 2 kali tidak memenuhi panggilan tanpa alasan. Penangkapan tersangka dipimpin langsung oleh Kasipidsus Kejari Surabaya. “Saat ditangkap, Dia sedang mengajar. Kami lakukan upaya penangkapan karena tersangka tidak kooperatif," ucap Didik. Pengusutan kasus ini, lanjut Didik Farkhan, bermula dari pengaduan kelompok peduli masyarakat surabaya dan juga mendapat dukungan pelaporan dari Yayasan Pendidikan Nurul Iman sendiri. “setelah dilakukan penghitungan oleh tim audit, ada kerugian negara sekitar 270 juta. Dari dana hibah yang diperoleh, 17 persen tidak dipergunakan,” beber Didit. Kedua tersangka itu pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagimana dirubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(TKP) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (Redaksi)

Tipikor Dugaan Korupsi Dana Hibah, Mantan Kepala sekolah SD Nurul Iman di Tahan

berita korupsi .co – Setelah melakukan penyidikan atas kasus dugaan Korupsi dana hibah Pemkot Surabaya tahun anggaran 2014 lalu, sebesar...